PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021 BUPATI BARRU,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat
(3)
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
instansi
Pemerintah,
perlu
menetapkan
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
1959
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1959
tentang
(Lembaran
Nomor
74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/MENPAN/11/2008
Penyusunan Indikator Kinerja Utama
tentang
Pedoman
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru
Tahun
2016
Nomor
6,
Tambahan
INDIKATOR
KINERJA
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 20162021.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2.
Daerah adalah Kabupaten Barru.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3.
4. 5.
6.
Pemerintah
Daerah
pemerintahan
adalah
daerah
Bupati
yang
sebagai
memimpin
unsur
penyelenggara
pelaksanaan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Barru.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kinerja
lnstansi
Pemerintah
adalah
gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 7.
ditetapkan.
Pengukuran
Kinerja
dengan
adalah
program
kegiatan
dan
kebijakan
manajemen
yang
khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau
8.
sesuai
target
dengan
Pemantauan
kinerja
ditetapkan.
menggunakan adalah
indikator
serangkaian
kinerja
kegiatan
yang
telah
pengamatan
perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan infomasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul
9.
untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Perangkat
Daerah
adalah
sebutan
kolektif
dari
unit
organisasi
pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (iima) tahunan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil
(outcome)
adalah
segala
sesuatu
yang
mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
16. lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
17. Unit kerja mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi
pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa
sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.
BAB II
TUJUAN Pasal 2
Tujuan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah:
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
BAB III
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU Pasal 3
Penetapan indikator kinerja utama pada Pemerintah Kabupaten Barru
adalah indikator hasil (outcome) yang berisikan sasaran dan rumus penghitungan sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini. BAB IV
PENGGUNAAN INDlKATOR KINERJA UTAMA Pasal 4
lndikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk: a. perencanaan jangka menengah; b. perencanaan tahunan;
c. penyusunan dokumen penetapan kinerja; d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan f. pemantauan
dan
pengendalian
kegiatan-kegiatan; dan
kinerja
pelaksanaan
program
dan
Pasal 5
(1) Bupati Barru melalui perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan
memperhatikan
capaian
indikator
kinerja
utama
untuk
melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
BAB V
PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH Pasal 6
(1) Pemilihan indikator kinerja utama Perangkat Daerah harus merujuk pada Indikator Kerja Utama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
(2) Indokator
Kinerja
Utama
Perangkat
Daerah
mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu:
a. Dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka
disusun
dengan
Menengah
Daerah,
Rencana- Strategis, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pasal 7
Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Perangkat Daerah harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:
a.
spesifik;
c.
relevan;
b. d. e.
dapat dicapai; menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan dapat dikuantifikasi dan diukur.
Pasal 8
(1) Pengembangan dan penetapan Indikator kinerja utama perangkat
daerah wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
(2) Dalam hal indikator kinerja utama perangkat daerah menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan,
pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.
Pasal 9
Indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB VI
PEMBlNAAN DAN KOORDINASI Bupati
melalui
perangkat
Pasal 10
daerah
pembangunan daerah melakukan:
yang
membidangi
perencanaan
a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; dan
b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan
sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
lndikator
Kinerja
Utama
Pasal 11
Pemerintah
Kabupaten
Barru
sebagaimana
tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 20162021.
Pasal 12
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan
Pembangunan Daerah dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pasal 13
lnspektorat wajib :
a. melakukan review atas capaian kinerja instansi pemerintah dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.
Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 30 Desember 2016
Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH Diundangkan
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 75………….
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR
: 74 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021 Visi
: Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan
Misi
: 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
3. Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah Di Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional 4. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
5. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) NO 1
SASARAN
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pertumbuhan ekonomi
FORMULA
PDRB tahun pengamatan - PDRB tahun pengamatan sebelumnya ...................................... X 100 PDRB tahun pengamatan sebelumnya
SATUAN Persen
2
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
Rata-rata lama sekolah/ angka harapan sekolah
3
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka harapan hidup
4
Meningkatnya penyerapan tenagakerja
Persentase tingkat pengangguran terbuka
Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kerentanan untuk miskin dan menurunnya jumlah serta jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Persentase Penduduk Miskin
5
6 7
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi
Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani
Rasio tempat ibadah terhadap pemeluk agama Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik
Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja ...................................... X 100 Jumlah penduduk angkatan kerja (100 – angka kemiskinan) Jumlah PMKS yang tertangani ...................................... X 100 Jumlah PMKS yang ada Jumlah tempat ibadah ...................................... X 1.000 Jumlah penduduk Panjang jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik ...................................... X 100 Panjang seluruh jalan dan jembatan
Tahun Tahun Persen Persen
Persen Rasio
Persen
8
9
10
11
12
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu
Penegakan hukum lingkungan
Persentase penanganan sampah di wilayah perkotaan
Berkembangnya kawasan strategis kabupaten
Persentase kawasan yang dikembangkan
Terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat mendukung pengembangan daya saing
Persentase SKPD yang menerapkan sistem inovasi daerah (SIDA)
Berkembangnya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah/ lembaga Berkembangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran berdemokrasi masyarakat serta penerapan nilai–nilai kearifan lokal
Pertumbuhan nilai investasi dan jumlah kerjasama: - Nilai Investasi (Rp) - Jumlah Kerjasama antar daerah /lembaga Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu: - pemilihan legislatif
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda ...................................... X 100 Jumlah kasus lingkungan yang ada Volume sampah yang ditangani ...................................... X 100 Volume produksi sampah Jumlah kawasan yang dikembangkan ...................................... X 100 Jumlah kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan Jumlah SKPD yang menerapkan sistem inovasi daerah (SIDA) ...................................... X 100 Jumlah SKPD Nilai Investasi Jumlah Kerjasama antar daerah /lembaga Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilihan legislatif ...................................... X 100 Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih
Persen Persen Persen
Persen
Rupiah Jumlah kerjasama
Persen
- pemilihan presiden
- pemilihan gubernur
- pemilihan bupati
13
14 15
Meningkatnya peran serta masyarakat desa /kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat Meningkatnya penanganan bencana
Persentase desa swasembada/
Indeks desa membangun Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Persentase bencana yang tertangani
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden ...................................... X 100 Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilihan gubernur ...................................... X 100 Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilihan bupati ...................................... X 100 Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih Jumlah desa atau kelurahan berswasembada ...................................... X 10.000 Jumlah desa atau kelurahan Komponen penilaian IDM Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 ...................................... X 100 Jumlah pelanggaran K3 Jumlah bencana yang tertangani ...................................... X 100 Jumlah bencana
Persen
Persen
Persen
Persen Nilai IDM Persen Persen
16
17
18
Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD
Persentase SKPD yang melakukan pelaporan kinerja harian
Jumlah SKPD yang melakukan pelaporan kinerja harian ...................................... X 100 Jumlah SKPD
Akuntabilitas kinerja keuangan dan pemerintahan: - Akuntabilitas Keuangan Komponen penilaian audit keuangan - Akuntabilitas Kinerja Komponen penilaian evaluasi kinerja Persentase perda yang Jumlah Perda yang ditetapkan tepat waktu ditetapkan ...................................... X 100 Jumlah Perda Plt.
Persen
Opini Audit Predikat AKIP
BUPATI BARRU,
Persen
WAKIL BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH