Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, telah di undangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada hakekatnya perubahan mendasar dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut mengandung tiga paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada. masyarakat, dan berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

secara

tegas

menetapkan

keberadaan

Daerah

Otonom,

yang

penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam persfektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif, terbuka, aparatur

Negara yang Bersih,

masing-

masing

bidangnya,

demokratis

dengan

serta tanggung jawab dan propesional dalam

sehingga

mempercepat

proses

tercapainya

masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah.

1


Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaftif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah. Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2015, arah kebijakan, program, kegiatan dan capaian program.

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 disusun untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Perhubungan jangka pendek pada tahun 2015. 2. Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun 2015 disusun adalah untuk

:

a. memberikan informasi rencana program kegiatan tahunan; b. Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015; c. Sebagai dokumen guna penyusunan rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015; d. Memberikan arah dalam penyusunan

Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 khususnya di bidang Perhubungan.

2


C. RUANG LINGKUP. Dalam melaksanakan otonomi daerah Dinas Perhubungan mempunyai lingkup fungsi : a. Merumuskan Program Penyelenggaraan Pembinaan Sektor Perhubungan dalam Kabupaten Lumajang; b. Merumuskan kebijakan Teknis dan Operasional di Bidang Perhubungan, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Perhubungan; c. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi; d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing dan memantau pelaksanaanya; e. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas terselenggara sesuai dengan program yang disusun; f. Memotivasi pegawai agar melaksanakan tugas secara profesional, tegas dan berwibawa handal dan bermoral serta berdisiplin yang berfikir secara global dan bertindak secara lokal. g. Menandatangani surat-surat Dinas yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas; h. Memeriksa dan menyetujui anggaran Dinas dan penggunaanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i.

Memantau pelaksanaan program yang telah disusun baik melalui rapat rutin staf setiap bulan sekali maupun laporan tertulis untuk mengetahui perkembangan dan hambatan yang dijumpai;

j.

Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan program kegiatan dan menilai hasilnya agar sesuai dengan program kerja;

k. Menindak dan memberikan sanksi kepada bawahan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku; l.

Menghadiri rapat-rapat sesuai undangan yang diterima terutama hal-hal yang bersifat prinsip;

3


m. Mengusulkan pejabat-pejabat dilingkungan Dinas kepada Bupati melaui Setda Kabupaten Lumajang; n. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan fungsional dengan instansi terkait dalam rangka menciptakan kerja sama yang baik; o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam bidang Perhubungan. D. LANDASAN HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

2.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999;

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

pedoman

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 6.

Peraturan Pemerintah

Nomor :

38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 7.

Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja ;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;

4


9.

Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Lumajang. 10. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. 11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang; 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang; 13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 14. Keputusan

Bupati

Lumajang

Nomor

188.45/12/427.12/2009

tentang

Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. E. KEDUDUKAN Kedudukan a. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah b. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas. c. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Dinas Perhubungan yakni melaksanakan urusan bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. adapun Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi antara lain :

5


a. Perumusan kebijakan teknis perhubungan b. Pemberian perijinan didalam pelayanan umum c. Pengelolaan urusan tata usaha Dinas d. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, antara lain :

Tugas Pokok.

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas : a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang

Perhubungan

berdasarkan

pedoman

dan

kebijakan

yang

ditetapkan oleh Bupati ; b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan ; c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Perhubungan. d. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 2. Sekretaris, mempunyai tugas : Sekretariat mempunyai tugas menyelenggakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perhubungan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 3. Sub. Bagian Umum, mempunyai tugas : Sub.

Bagian

Umum

mempunyai

tugas

membantu

Sekretaris

dalam

melaksanakan urusan umum dan memberikan layanan internal.

6


4. Sub. Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian pada Dinas Perhubungan. 5. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas : Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perhubungan. 6. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas : Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Litas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, strategi dan program teknis pembangunan transportasi darat pada jangka pendek, menengah dan panjang Bidang Manajemen Lalu Lintas. 7. Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas : Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan Rekayasa dan Teknologi Lalu Lintas sebagai pedoman kerja. 8. Seksi Perparkiran, mempunyai tugas : Seksi Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan perencanaan strategis penataan perparkiran. 9. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas : Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional lalu lintas. 10. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai tugas : Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas melaksanakan operasional teknis pengendalian dan operasional kelalulintasan.

7


11. Seksi Bimbingan Lalu Lintas, mempunyai tugas : Seksi Bimbingan Lalu Litas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan operasional teknis Bimbingan Lalu Lintas. 12. Bidang Angkutan, mempunyai tugas : Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan petunjuk teknis angkutan dan prasarana angkutan. 13. Seksi Angkutan Dalam Trayek, mempunyai tugas : Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam melaksanakan operasional teknis angkutan Dalam Trayek. 14. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, mempunyai tugas : Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan melaksanakan operasional teknis angkutan Tidak Dalam Trayek. 15. Bidang Teknis Sarana Dan Prasarana, mempunyai tugas : Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan menyusun petunjuk teknis Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. 16. Seksi Teknik Sarana, mempunyai tugas : Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan Operasional Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. 17. Seksi Teknik Prasarana, mempunyai tugas : Seksi Teknik Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan alat-alat Pengujian beserta prasarana fisik pengujian. 18. Unit Pelaksana Teknis Terminal, mempunyai tugas : Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan operasional Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan.

8


19. Sub Bagian Tata Usaha Terminal, mempunyai tugas : Sub Bagian Tata Usaha Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Terminal berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal. 20. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas : Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan operasional Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan. 21. Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas : Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. 22. Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas : Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat bidang pengujian kendaraan bermotor berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. 23. Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi, mempunyai tugas : Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam

melaksanakan

Perencanaan

Program

dan

Kegiatan

Telekomunikasi.

9


24. Sub Bagian Tata Usaha Telekomunikasi, mempunyai tugas : Sub Bagian Tata Usaha Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatan urusan umum,

kepegawaian,

keuangan

dan

memberikan

pelayanan

teknis

administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi.

Fungsi. 1. Kepala Dinas, mempunyai fungsi : a. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan ; b. Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas

Perhubungan ;

c. Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Perhubungan ; d. Penyelenggaraan pembinaan tehnis Perhubungan ; e. Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan ; f. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas Perhubungan ; g. Pengkoordinasian seluruh kebijakan kegiatan dinas Perhubungan, baik lintas program maupun lintas sektoral ; h. Pengarahan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang Perhubungan ; i. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Perhubungan

meliputi

administrasi,

keuangan,

kepegawaian,

perlengkapan, humas dan surat menyurat serta informasi di bidang Perhubungan ; j. Penganalisaan

seluruh

laporan

pelaksanaan

program

dan

hasil

pembangunan dibidang Perhubungan yang dicapai serta laporan tahunan sebagai bahan pertangunggjawaban ; k. Penetapan

Keputusan

dan

penerbitan

perijinan

sesuai

dengan

kewenangan ;

10


l. Pelaporan program dan kegiatan Dinas Perhubungan ; m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ; n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati. 2. Sekretaris, mempunyai fungsi : a. Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ; b. Pelaksanaan

surat

menyurat

dan

kearsipan

serta

pembinaan

ketatalaksanaan ; c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor ; d. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai ; e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan ; f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 3. Sub. Bagian Umum, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Umum sebagai pedoman kerja ; b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ; c. Pelaksanaan

urusan

rumah

tangga,

kearsipan

dan

persiapan

penyelenggaraan rapat dinas ; d. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Perhubungan ;

11


e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Umum ; f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan

yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada

Sekretaris ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub. Bagian Kepegawaian, mempunyai fungsi : a. Penyusunan

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

Sub.

Bagian

Kepegawaian sebagai pedoman kerja ; b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ; c. Penyelenggaraan

Tata

Usaha

Kepegawaian

yang

meliputi

pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ; d. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ; e. Pelaksanaan pengajuan program dan pembinaan di lingkungan Dinas Perhubungan ; f. Peningkatan SDM di lingkungan Dinas Perhubungan ; g. Pelaporan

pelaksanaan

tugas

dan

program

kerja

Sub.

Bagian

kepegawaian ; h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan

yang

perlu

diambil

dibidang

tugasnya

kepada

Sekretaris ; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan dan atau Sekretaris.

12


5. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja ; b. Pelaksanaan

penatausahaan

keuangan

dan

pembuatan

anggaran

pendapatan/belanja ; c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan, penyampaian dan pengeluaran uang ; d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ; e. Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan ; f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Keuangan ; g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-angkah dan tindakan-tindakan

yang

perlu

diambil

dibidang

tugasnya

kepada

Sekretais ; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Sekretaris. 6. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Manajemen dan RekayasaLalu Lintas b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam jangka pendek, menengah dan panjang. c. Pelaksanaan

perumusan

dan

penyelenggaraan

Manajemen

dan

Rekayasa Lalu Lintas pada sarana dan prasarana transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. d. Perumusan dan penyelenggaraan kegiatan perparkiran di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

13


f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya oleh Kepala Dinas. 7. Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja ; b. Perencanaan pengembangan rekayasa dan teknologi lalu lintas ; c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 8. Seksi Perparkiran, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perparkiran sebagai pedoman kerja ; b. Perencanaan Kebutuhan dan Kelayakan Penataan Parkir ; c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perparkiran ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 9. Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas ; b. Pelaksanaan

koordinasi

dan

menyiapkan

bahan

dalam

rangka

perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas ; c. Perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan Bidang Lalu Lintas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang ; d. Pelaksanaan perumusan manajemen pengendalian operasional lalu lintas dan

bimbingan

lalu

lintas

di

jalan

kabupaten

sesuai

peraturan

perundangan yang berlaku ; e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan instansi terkait ;

14


f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Lalu Lintas ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 10. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengendalian dan Operasional lalu Lintas sebagai pedoman kerja; b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan di jalan dan atau prasarana perhubungan lainnya ; c. Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. Pelaksaan Operasi Penegakan dan Ketertiban ; e. Pelaporan Pelasanaan Tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Lalu Lintas 11. Seksi Bimbingan Lalu Lintas, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bimbingan lalu Lintas sebagai pedoman kerja ; b. Pensosialisasian Peraturan Perundang-undangan kelalulintasan ; c. Pemberian bimbingan kemampuan dan ketrampilan pengemudi angkutan orang dan Tidak Dalam Trayek serta angkutan lainnya ; d. Pelaporan Pelasanaan Tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Lalu Lintas 12. Bidang Angkutan, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Angkutan ;

15


b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Bidang Angkutan ; c. Pelaksanaan perumusan manajemen angkutan orang, angkutan Tidak Dalam Trayek dan angkutan khusus yang berada di jalan kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; d. Perumusan kebijakan teknis sarana prasarana angkutan Tidak Dalam Trayek dan orang ; e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Angkutan ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 13. Seksi Angkutan Dalam Trayek, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Dalam Trayek sebagai pedoman kerja ; b. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian arus angkutan orang pada terminal dan prasarana angkutan oDalam Trayek lainnya ; c. Perencanaan dan Penyiapan bahan penetapan tarif angkutan orang dan jasa terminal serta prasarana angkutan lainnya ; d. Pemberian Ijin usaha dan Ijin trayek untuk kendaraan angkutan dalam trayek ; e. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Seksi angkutan dalam trayek ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Angkutan. 14. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagai pedoman kerja ; b. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian arus angkutan Tidak Dalam Trayek ; c. Pemberian Ijin usaha dan operasi kendaraan angkutan Tidak Dalam Trayek dan kendaraaan komersial pariwisata ;

16


d. Pemberian ijin usaha penunjang yang meliputi ekspedisi, muatan, bongkar muat, jasa pengurusan perhubungan, depo kendaraan dan peti kemas ; e. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Angkutan. 15. Bidang Teknis Sarana Dan Prasarana, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dan menyusun program kerja Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ; b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ; c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang ; d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pengawasan pengguna frekuensi e. Penyiapan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penilaian ijin pendirian bengkel umum ; f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya. 16. Seksi Teknik Sarana, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Teknik Sarana sebagai pedoman kerja ; b. Pengkoordinasian kebutuhan sarana pengujian kendaraan ; c. Perencanaan

Pembinaan

dan

Pemberdayaan

Sarana

Pengujian

Kendaraan Bermotor ; d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Teknik Sarana ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

17


17. Seksi Teknik Prasarana, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Teknik Prasarana sebagai pedoman kerja ; b. Perencanaan strategis kebutuhan prasarana pengujian ; c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Teknik Prasarana; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. 18. Unit Pelaksana Teknis Terminal, mempunyai fungsi : a. Perumuskan dan menyusun program kerja operasional UPT Terminal pada Dinas Perhubungan ; b. Pelaksanakan teknis operasional UPT Terminal dan sub Terminal pada Dinas Perhubungan ; c. Pelaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan umum program UPT Terminal; d. Pelaksanakan program dan kebijakan operasional UPT Terminal ; e. Pelaksanaan pemungutan retribusi yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah bidang pengelolaan terminal ; f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan ; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai bidang tugasnya. 19. Sub Bagian Tata Usaha Terminal, mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ; b. Pelaksanaan urusan Umum ; c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ; d. Pelaksanaan urusan Keuangan ; e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan ; f. Pelaksanaan urusan Kehumasan ;

18


g. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ; h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha; i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal sesuai bidang tugasnya ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal sesuai bidang tugasnya. 20. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi : a. Perumusan dan Penyusunan program kerja operasional UPT Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan ; b. Pelaksanakan teknis operasional UPT Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan ; c. Pelaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan umum program UPT Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor; d. Pelaksanakan program dan kebijakan operasional pelaksanaan program Perhubungan ; e. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah ; f. Pelaporkan hasil pelaksanaan tugas ; g. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan. 21. Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ; b. Pelaksanaan urusan Umum ; c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ; d. Pelaksanaan urusan Keuangan ; e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan ;

19


f. Pelaksanaan urusan Kehumasan ; g. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ; h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha; i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai bidang tugasnya ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai bidang tugasnya. 22. Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi : a. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ; b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai bidang tugasnya. 23. Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi, mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi sebagai pedoman kerja ; b. Perencanaan strategis dan pembinaan keberadaan Stasiun Pemancar Radio, Jaringan TV Kabel, Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (Orari), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Penggunaan Frekuensi dalam wilayah Kabupaten Lumajang ; c. Pelaksanaan Fungsi Telekomunikasi kepada masyarakat. d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja UPT Telekomunikasi; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 24. Sub Bagian Tata Usaha Telekomunikasi, mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ; b. Pelaksanaan urusan Umum ; c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;

20


d. Pelaksanaan urusan Keuangan ; e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan ; f. Pelaksanaan urusan Kehumasan ; g. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ; h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha; i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi sesuai bidang tugasnya ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Telekomunikasi sesuai bidang tugasnya G. SUSUNAN ORGANISASI Adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka untuk urusan Pekerjaan Umum bidang jalan dan urusan Perhubungan Darat menjadi urusan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mempunyai kewenangan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 40 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, meliputi urusan lalu lintas dan angkutan, pengujian dan keselamatan, sarana/prasarana lalu lintas jalan dan jembatan, perparkiran, terminal dan sub terminal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh : a. Sekretariat, membawahi : - Sub Bagian Keuangan - Sub Bagian Umum - Sub Bagian Kepegawaian

21


b. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Membawahi : - Seksi Rekayasa Lalu Lintas - Seksi Perparkiran c. Bidang Lalu Lintas, Membawahi : - Seksi Pengendalian dan Operasional - Seksi Bimbingan dan Keselamatan d. Bidang Angkutan, Membawahi : - Seksi Angkutan Dalam Trayek - Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, Membawahi : - Seksi Teknik Sarana - Seksi Teknik Prasarana f. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, Membawahi : - Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor - Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor g. Unit Pelaksana Teknis Terminal - Sub Bagian Tata Usaha Terminal; - Pelaksana Pengelola Fasilitas Terminal; - Pelaksana Pengelola Terminal. H. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam

pelaksanaan

otonomi

daerah,

kinerja

Dinas

Perhubungan

Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang melalui serangkaian program dan kegiatan. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Lumajang hanya meliputi subsektor perhubungan darat beserta sarana pendukungnya, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

22


1. Lingkungan Internal. a. Kekuatan 1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor : 41 Tahun 2007

tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang serta Adanya Visi dan Misi. 2) Adanya Rencana Induk Transpotasi Kabupaten Lumajang (Master Plan). 3) Adanya kantor dan fasilitasnya. 4) Adanya komitmen pimpinan dan staf yan tinggi. b. Kelemahan 1) Terbatasnya sarana dan prasarana. 2) Kemampuan kompetensi aparat yang belum memadai. 3) Rendahnya koordinasi dengan mitra kerja. 4) Belum tersedianya data-data yang akurat baik administratif maupun teknis. 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang 1) Adanya Peraturan Perundang-undangan. 2) Adanya dukungan organisasi jasa angkutan, pers dan telekomunikasi. 3) Banyaknya jumlah kendaraan sebagai potensi PAD. 4) Dukungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. b. Ancaman 1) Budaya tertib lalu lintas masyarakat masih rendah. 2) Belum

optimalnya

fungsi

organisasi

jasa

angkutan,

pos

dan

telekomunikasi. 3) Belum memadainya jaringan transportasi yang ada dibanding jumlah kendaraan. 4) Letak geografis yang dilalui oleh 2 jalur transportasi.

23


I. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu

:

a. Mewujudkan Lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman bagi pengguna jasa transportasi dan lalu lintas. b. Mewujudkan kemudahan aksesbilitas dan distribusi serta memberikan pelayanan yang optimal bagi pengguna angkutan umum. c. Mewujudkan perencanaan pembengunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang dapat dimonitor dan dapat dievaluasi.

24


BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai berikut

:

Pelayanan Transpotasi yang Tertib, Lancar dan Terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan visi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menjabarkan kedalam sebagai berikut : -

Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, dalam kurun waktu 2015 – 2019.

-

Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;

-

Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;

-

Memiliki orientasi ke masa depan;

-

Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan juga stake holders;

-

Menjamin

kesinambungan

kepemimpinan

pada

Dinas

Perhubungan

Kabupaten Lumajang.

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 1. Meningkatkan

Kualitas

Sumberdaya

Aparatur

Pelaksana

Pelayanan

Transportasi Yang Handal / Profesional ; 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Transportasi Yang Mampu Menjangkau Seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang ; 3. Meningkatkan Pelayanan Dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Angkutan Jalan Yang Tertib, Lancar dan Aman ;

25


4. Mengembangkan Sistem/Strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

B.

TUJUAN DAN SASARAN

MISI - TUJUAN NO. 1.

MISI

TUJUAN

Meningkatkan

Kualitas Terwujudnya pelayanan umum

Sumberdaya

Aparatur transportasi yang tertib, lancar,

Pelaksana

Pelayanan aman dan terjangkau dalam

Transportasi Yang Handal / rangka menunjang kelancaran Profesional ; 2.

Meningkatkan

roda perekonomian; Sarana

Prasarana Transportasi

dan Terwujudnya

Pelayanan sarana Yang

pengembangan

dan

prasarana

Mampu pelayanan transportasi;

Menjangkau Seluruh Wilayah Kabupaten Lumajang ; 3.

Meningkatkan Pelayanan Dan Terwujudnya Pengendalian Penyelenggaraan

kedisiplinan

Dalam masyarakat pelaku transportasi Angkutan dan

Angkutan

Jalan

Yang

Jalan Yang Tertib, Lancar dan Tertib, Lancar dan Aman. Aman ; 4.

Mengembangkan

Terwujudnya

pengembangan

Sistem/Strategi Pengelolaan & sistem/strategi Pengelolaan & Pelayanan Transportasi Yang Pelayanan Transportasi Yang Handal, Terpadu Dan Efisien.

Handal, Terpadu Dan Efisien.

26


Sasaran : NO 1.

SASARAN

TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR -

Terwujudnya pelayanan Terlaksananya

Meningkatnya

umum transportasi yang pelayanan kepada

tingkat

tertib, lancar, aman dan masyarakat

aparat

terjangkau dalam rangka dengan menunjang

optimal

kelancaran sehingga terwujud

roda perekonomian;

pelayanan

disiplin

perhubungan; -

yang

Terselenggaranya kegiatan

prima

administrasi

dan

operasional perkantoran; -

Terciptanya kedisiplinan

dan

kinerja

yang

beretos

kerja

tinggi; 2.

Terwujudnya pengembangan dan

-

Terciptanya sarana kenyamanan

prasarana keamanan

pelayanan transportasi;

Meningkatnya

dan

sarana

bagi

prasarana

pengguna jalan

dan

transportasi yang memadai

guna

memberikan pelayanan jasa

akan

transportasi

dengan memberikan manfaat

kepada

masyarakat;

27


-

Terwujudnya pelayanan

akan

prasarana

dan

fasilitas LLAJ; -

Meningkatnya sarana

dan

prasarana fasilitas kerja; -

Terbangunnya sarana transportasi untuk memenuhi

akan

kebutuhan

jasa

transportasi dengan memberikan manfaat

kepada

masyarakat; 3.

Terwujudnya kedisiplinan Terciptanya masyarakat

pelaku transportasi

transportasi

dan menjangkau

Angkutan Tertib, Aman.

Jalan Lancar

Meningkatnya tingkat yang disiplin

masyarakat

pengguna jalan dan

Yang secara menyeluruh penyelenggara dan dan

jaringan angkutan umum

transportasi keseluruh wilayah yang berhasil guna dan berdaya guna dan

disiplin

masyarakat pengguna jalan

28


4.

Terwujudnya

Terciptanya

Terlaksananya

pengembangan

pelayanan

pelayanan

sistem/strategi

transportasi

yang transportasi

yang

& menjangkau

menjangkau

secara

Pelayanan Transportasi secara menyeluruh menyeluruh

dan

Pengelolaan

Yang Handal, Terpadu dan Dan Efisien.

jaringan jaringan transportasi

transportasi

keseluruh

wilayah

keseluruh wilayah yang berhasil guna yang berhasil guna dan berdaya guna; dan berdaya guna Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Lumajang

menetapkan tujuan strategis

berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu

:

a. Terciptanya lalu lintas pada seluruh jaringan jalan dan terminal dalam Kabupaten Lumajang. b. Terdistribusinya rute angkutan kota keseluruh wilayah Kabupaten Lumajang. c. Tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang memmudahkan bagi pengguna jasa angkutan umum dan lalu lintas. d. Tersedianya informasi jaringan jalan sebagai acuan dalam mengkaji, mengevaluasi serta analisis detial sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang ada. e. Tersedianya informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dengan data yang akurat. f. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. g. Tersedianya media informasi jaringan angkutan umum dan lalu lintas di Kabupaten Lumajang.

29


C. RENCANA KINERJA TAHUNAN Kegiatan yang merupakan uraian yang terukur dari program yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2015 yang meliputi : 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ; 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional; 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah; 6.

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 8. Penyediaan alat tulis kantor; 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; 11. Penyediaan bahan logistik kantor; 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan; 13. Penyediaan makanan dan minuman; 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; 16. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor; 17. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional; 18. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor; 19. Pemeliharaan gedung/kantor; 20. Pengadaan pakaian kerja lapangan; 21. Pendidikan dan pelatihan formal; 22. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP; 23. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

30


24. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor; 25. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan/aset perhubungan; 26. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu/traffic light; 27. Rehabilitasi/pemeliharaan taman lalu lintas; 28. Pengendalian disiplin operasional angkutan umum di jalan raya; 29. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 30. Penyelenggaraan lomba (WTN, AKUT,siswa teladan); 31. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas; 32. Pengadaan traffic light dan warning light; 33. Pembangunan Balai pengujian kendaraan bermotor; 34. Pengadaan perlengkapan uji kendaraan bermotor;

31


BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A.

PROGRAM UTAMA Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2015 diharapkan dapat membantu pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Lumajang, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini Program Utama dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

NO 1.

2.

KEGIATAN

PROGRAM Program Pelayanan administrasi

Pelayanan administrasi dan

perkantoran

operasional perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Pengadaan perlengkapan dan

Prasarana aparatur Negara

peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan dan peralatan kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

32


3

Program Peningkatan Disiplin

Pengadaan Pakaian Kerja

Aparatur

Lapangan Pengadaan Pakaian khusus Harihari tertentu

4

Program Peningkatan Kapasitas

Pengiriman Aparatur dalam Rangka

Sumberdaya Aparatur

Diklat/Sosialisasi/Bimtek/ dan sejenisnya

5

Program Peningkatan

Penyusunan Laporan Capaian

pengembangan Sistem Pelaporan

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja dan Keuangan

SKPD/LAKIP Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

6

Program Pembangunan Prasarana

Perencanaan Pembangunan

dan Fasilitas Perhubungan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

7

Program Rehabilitasi dan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana

pemeliharaan prasarana dan

Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

fasilitas LLAJ Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Rehabilitasi / Pemeliharaan Ramburambu/Traffic Light Rehabilitasi / Pemeliharaan Taman Lalu Lintas

33


8

Program Peningkatan Pelayanan

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para

Angkutan

Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kegiatan Pengendalian Disiplin Operasional Angkutan Umum di Jalan Raya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), AKUT dan Siswa Teladan

9

Program Pengendalian dan

Pengadaan Rambu-rambu Lalu

pengamanan lalu lintas

Lintas Pengadaan Traffic Light dan

10

Program Peningkatan dan

Warning Light Intensifikasi dan ekstensifikasi

Pengembangan Pengelolaan

sumber-sumber Pendapatan daerah

Keuangan Daerah

B.

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Bahwa sasaran yang sudah ditetapkan berdasarkan Perda RPJMD Nomor 1 Tahun 2014 oleh suatu organisasi merupakan dokumen perencanaan yang untuk mencapainya diperlukan upaya-upaya tertentu sehingga pelaksanaan program-program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, adapun sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 sebagai berikut :

34


Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015. No

PROGRAM

1.

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Terselenggaranya Output : Tersedianya kegiatan Dana administrasi dan operasional Outcomes : perkantoran Terlaksananya kegiatan administrasi dan operasional perkantoran

2.

Program

Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas kerja

Peningkatan Sarana dan

SASARAN

Prasarana aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Kapasitas

INDIKATOR

Output : Tersedianya Dana Outcomes : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Terciptanya kedisiplinan dan kinerja yang beretos kerja tinggi

Output : Tersedianya Dana

Meningkatnya tingkat disiplin aparat perhubungan


Outcomes : Terlaksana kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Outcomes : Pengiriman

TARGET KINERJA Terlaksananya administrasi dan operasional perkantoran dengan tertib dan tepat waktu

Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kerja Terciptanya kedisiplinan yang beretos kerja tinggi

Terciptanya kinerja yang beretos kerja tinggi

35


Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/ Bimtek

Sumberdaya Aparatur

5.

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6

Program Pembangunan prasarana dan fasilitas

Terselenggaranya Output : Tersedianya penyusunan Dana capaian dan kinerja keuangan Outcomes : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Terciptanya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya Ketertiban, Kelancaran, dan Keamanan Angkutan Umum


Tersedianya Rencana Induk Transportasi

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang memadai guna mem berikan pelayanan akan jasa transportasi dengan mem berikan manfaat kepada masyarakat


Perhubungan

7

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Outcomes : Terlaksananya Perencanaan Induk Transportasi

Terpenuhinya sarana dan Outcomes : prasarana Terciptanya transportasi sarana dan yang prasarana memberikan transportasi manfaat yang memadai kepada masyarakat

36


8

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

9.

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

C.

Terlaksananya Output : Tersedianya pelayanan Dana transportasi yang menjangkau Outcomes : secara Terciptanya menyeluruh pelayanan dalam jaringan transportasi transportasi yang keseluruh menjangkau wilayah yang secara berhasil guna menyeluruh dan berdayaguna dalam jaringan transportasi Meningkatnya Output : Tersedianya tingkat disiplin Dana pengguna jalan Outcomes : Terlaksananya Prasarana lalu lintas

Terciptanya transportasi yang nyaman, aman dan efisien

Meningkatkan pelayanan administrasi retribusi parkir berlangganan dan retribusi parkir konvensional

Peningkatan PAD


Terciptanya tingkat disiplin pengguna jalan

Outcomes : Tercapainya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 13.755.089.593 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 6.139.382.300 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.615.707.293 adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.

37


BAB III PENUTUP Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang berkaitan dengan program Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 yaitu : 1. Terpenuhinya kabutuhan administrasi dan operasional perkantoran; 2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3. Terciptanya peningkatan disiplin aparatur pegawai perhubungan; 4. Terciptanya SDM yang handal di bidang Perhubungan; 5. Terwujudnya administrasi yang baik dalam sistem pelaporan kinerja dan keuangan; 6. Terciptanya perencanaan yang baik dan berkelanjutan; 7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana bagi balai pengujian kendaraan bermotor; 8. Terciptanya disiplin masyarakat pengguna angkutan dalam berlalu lintas; 9. Terwujudnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan; 10. Terciptanya tertib lalu lintas pada seluruh jaringan jalan dan terminal di Kabupaten Lumajang; 11. Terciptanya tertib administrasi dan pengoperasian uji kendaraan bermotor; 12. Terciptanya pelayanan yang prima di bidang perhubungan.

Lumajang, Januari 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG ttd ROCHANI, S.Sos. Pembina Utama Muda NIP. 19570303 198003 1 021

38

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents