LAPORAN KINERJA
TAHUN 2015
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
Alamat
: Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul
Phone Fax E-mail Web
: (0274) 367321 : (0274) 367321 :
[email protected] : www.dishub.bantulkab.go.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat
menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj)
Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2015. Laporan ini memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan delegasi wewenang dan diharapkan dapat secara formal dipertanggungjawabkan dan menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait. Serta dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang aktivitas di masa lalu dan proyeksi di masa mendatang dan memberikan umpan balik sebagai bahan pengambilan kebijakan. Demikian Laporan Kinerja (LKj)
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2015 ini disusun agar dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan untuk pengembangan Dinas Perhubungan lebih lanjut.
Bantul, 29 Februari 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
Drs. SUWITO NIP. 195811151986031010
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL .........................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
v
DAFTAR GRAFIK........................................................................................
vi
IKHTISAR EKSEKUTIF...............................................................................
vii
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................
1
1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan ..............................................................................
3
1.3 Dasar Hukum .......................................................................................
4
1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan ................................................. 5 1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ...............
13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. 14 2.1 Rencana Strategis.................................................................................
14
2.3 Indikator Kinerja Utama.........................................................................
26
2.4 Perjanjian Kinerja .................................................................................. 24 2.5 Rencana Anggaran................................................................................
29 34
BAB III Akuntabilitas Kerja 3.1 Pengukuran Kinerja...............................................................................
34
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..................................................
37
BAB IV PENUTUP.......................................................................................
86
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja....................................................
86
4.2 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah..............................
86
i
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenjang 10 Pendidikan
Tabel 1.2
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Pangkat 11 Gologan
Tabel 1.3
Komposisi
SDM
Dinas
Perhubungan
Visi,
Misi,
Tujuan
Menurut
Jenis 12
Sasaran
Dinas 19
Kelamin Tabel 2.1
Keterkaitan
dan
Perhubungan Kabupaten Bantul Tabel 2.2
Strategi
dan
Arah
Kebijakan
Dinas
Perhubungan 22
Kabupaten Bantul Tabel 2.3
Revisi Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2011 - 2015
24
Tabel 2.4
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
27
Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Bantul 28 Tahun 2015
Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Bantul Tahun 29 2015
Tabel 2.7
Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2015 Menurut Jenis 29 Belanja
Tabel 2.8
Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2015 Menurut 30 Program Kegiatan
Tabel 2.9
Komposisi Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 30 2015
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
35
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015
32
Tabel 3.3
Kelompok Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015
37
Tabel 3.4
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 38 2011 s.d 2015
Tabel 3.5
Rencana dan Capaian Kinerja Persentase Penurunan 40 Angka KecelakaanLalu Lintas Tahun 2015
Tabel 3.6
Data Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 41
ii
2015 Tabel 3.8
Data
Kecelakaan
Lalu
Lintas
Tahun
2010-2015
di 41
Kabupaten Bantul Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Renstra Tahun 2015
44
Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015
46
Tabel 3.11
Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2015
47
Tabel 3.12
Realisasi Uji Kir Angkutan Umum dan Capaian Kinerja 48 Tahun 2012 – 2015 Rencana dan Capaian Kinerja Jumlah Orang Tersosialisasi 49
Tabel 3.13
Tahun 2015 Tabel 3.14 Tabel 3.15
Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Orang Tersosialisasi 50 Tahun 2011 – 2015 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Fasilitas 52 Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2015
Tabel 3.16
Jumlah Rambu Terpasang, Jumlah Kebutuhan Rambu dan
53
Capaian Kinerja Tahun 2011-2015 Tabel 3.17
Rencana dan Capaian Kinerja Rambu Tahun 2015
54
Tabel 3.18
Jumlah Marka Terpasang, Jumlah Kebutuhan Marka dan 55 Capaian Kinerja Tahun 2011-2015
Tabel 3.19
Rencana dan Capaian Kinerja Marka Tahun 2015
56
Tabel 3.20
Realisasi dan Capaian Kinerja APILL Tahun 2011-2015
57
Tabel 3.21
Rencana dan Capaian Kinerja Pengadaan APILL Tahun 57 2015
Tabel 3.22
Realisasi Dan Capaian Kinerja LPJU Tahun 2011-2015
59
Tabel 3.23
Rencana dan Capaian Kinerja LPJU Tahun 2015
59
Tabel 3.24
Realisasi Dan Capaian Kinerja Flashing Lamp Tahun 2011- 60 2015
Tabel 3.25
Rencana dan Capaian Kinerja Flashing Lamp Tahun 2015
Tabel 3.26
Capaian
Indikator
Kinerja
Sasaran
61
Meningkatnya 63
ketersediaan dokumen database transportasi Tahun 2015 Tabel 3.27
Data Volume Ruas Jalan dan Kapasitas Ruas Jalan Bantul 64 Tahun 2011-2015
Tabel 3.28
Rencana dan Capaian Kinerja V/C RatioTahun 2015
64
Tabel 3.29
Batas Lingkup V/C Ratio dan Karakteristiknya
66
Tabel 3.30
Data Realisasi dan Capaian Kinerja Load Faktor Angkutan 67 iii
Tahun 2012-2015 Tabel 3.31
Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya 70 Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan Tahun 2015
Tabel 3.32
Data Realisasi dan Capaian Kinerja Daya Angkutan Umum 71 Tahun 2012 s.d 2015
Tabel 3.33
Rencana dan Capaian Kinerja Daya Angkutan Umum 71 Tahun 2015
Tabel 3.34
Data Realisasi dan Capaian Kinerja Arus Angkutan Umum 73 Tahun 2012 sd 2015
Tabel 3.32
Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2015
73
Tabel 3.34
Data Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2012 sd 2015
76
Tabel 3.35
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015
76
Tabel 3.36
Target
dan
Realisasi
Penerimaan
PAD
Sektor 78
Perhubungan Tahun 2021 - 2015 Tabel 3.37
Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2015
79
Tabel 3.38
Anggaran dan Realisasi per Program Kegiatan Utama yang 81 Mendukung Capaian Kinerja Tahun 2015
Tabel 3.39
Anggaran dan Realisasi per Program kegiatan Pendukung 82 Tahun 2015
Tabel 3.40
Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2015
84
Tabel 4.1
Permasalahan dan Solusi
87
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan
9
Gambar 3.1
Salah satu contoh kasus kecelakaan di Kabupaten Bantul
40
Gambar 3.2
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
47
Gambar 3.3
Sosialisasi/Penyuluhan Tiblantas terhadap siswa PAUD
49
Gambar 3.4
Pemasangan Rambu Lalu Lintas
54
Gambar 3.5
Gambar Pemasangan Flashing Lamp
62
Gambar 3.6
Salah satu jenis angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul
67
v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1
Komposisi
SDM
Dinas
Perhubungan
Menurut
Jenjang 11
Pendidikan Grafik 1.2
Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Pangkat Gologan
12
Grafik 1.3
Komposisi Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
13
Grafik 3.1
Target danRealisasi Kinerja Penurunan Angka Kecelakaan
39
Tahun 2011 – 2015 Grafik 3.2
Capaian Kinerja Penurunan Angka Kecelakaan Tahun 2011 - 39 2015
Grafik 3.3
Perkembangan Jumlah Kecelakaan di Kab.Bantul Tahun 2010- 42 2015
Grafik 3.4
Data Target Realisasi Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011-
48
2015 Grafik 3.5
Data Capaian Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011-2015
48
Grafik 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Pengadaan Rambu Tahun 2011-
53
2015 Grafik 3. 7
Perkembangan Capaian Kinerja Rambu Tahun 2011 - 2015
54
Grafik 3.8
Target dan Realisasi Kinerja Marka Tahun 2011-2015
56
Grafik 3.9
Capaian Kinerja Marka Tahun 2011-2015
56
Grafik 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Pengadaan APILL Tahun 2011- 58 2015
Grafik 3.11
Capaian Kinerja Pengadaan APILLTahun 2011-2015
58
Grafik 3.12
Target dan Realisasi Kinerja LPJU Tahun 2011-2015
59
Grafik 3.13
Target dan Realisasi Kinerja LPJUTahun 2011-2015
60
Grafik 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Flashing Lamp Tahun 2011-2015
61
Grafik 3.15
Capaian Kinerja Flashing Lamp Tahun 2011-2015
61
Grafik 3.16
Target dan Realisasi Kinerja V/C Ratio Tahun 2011-2015
64
Grafik 3.17
Capaian Realisasi Kinerja V/C Ratio Tahun 2011-2015
65
Grafik 3.18
Target dan Realisasi Kinerja Load Faktor Angkutan Tahun
68
2011-2015 Grafik 3.19
Capaian Realisasi Kinerja Load Faktor Angkutan Tahun 2011-
68
vi
2015 Grafik 3.20
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012 - 2015
72
Grafik 3.21
Capaian Kinerja Tahun 2012-2015
72
Grafik 3.22
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2015
74
Grafik 3.23
Capaian Kinerja tahun 2012 - 2015
74
Grafik 3.24
Target dan realisasi Kinerja Tahun 2012 - 2015
76
Grafik 3.25
Capaian dan Kinerja Tahun 2012 - 2015
77
Grafik 3.26
Target dan realisasi Kinerja Tahun 2012 - 2015
79
Grafik 3.26
Capaian dan Kinerja Tahun 2012 - 2015
79
vii
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015
IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang telah ditetapkan sebagai amanat dari aspirasi masyarakat perlu adanya pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari unsure korupsi, kolusi dan nepotisme agar pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna. Dalam penyelenggaran pemerintah perlu adanya system pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur sehingga dapat terlihat progress kerja dari pelasanaan pemerintahan tersebut Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan perundangan yang mengatur tentang akuntabilitas adalah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan sarana / alat untuk melaporkan perwujudan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (sesuai PermenPAN dan RB nomor : 53 tahun 2014) yang didalamnya terdapat informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2015 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2015. Laporan ini berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Renstra serta pencapaian Indikator Kinerja Utama. Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2011 - 2015 adalah : 1.
Mewujudkan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat.
2.
Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
3.
Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif / terpadu dengan sektor lain.
4.
Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan
vii
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah : 1.
Meningkatnya keselamatan lalu lintas
2.
Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas.
3.
Meningkatnya ketersediaan dokumen database transportasi
4.
Meningkatnya pendapatan asli daerah sektor perhubungan Dari 4 (empat) sasaran tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) program dan 16
(enam belas) kegiatan dengan 14 (empat belas) indikator kinerja. Hasil evaluasi dan analisis kinerja sasaran menunjukkan hasil sebagai berikut : 1.
9 (sembilan) indikator termasuk dalam kriteria sangat baik dengan nilai capaian kinerja lebih dari 91%
2.
2 (dua) indikator termasuk dalam kriteria rendah dengan nilai capaian kinerja antara 51% sampai dengan 65%
3.
3 (tiga) indikator termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan nilai capaian kinerja kurang atau sama dengan 50%. Sedangkan dari sisi anggaran realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun
adalah sebesar Rp. 9.844.777.166, ( Sembilan milyar delapan raus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah ) atau 96,91 % dari jumlah anggaran sebesar Rp. 9.540.101.664,- ( Sembilan milyar lima ratus empat puluh juta seratua satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah ) Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori berhasil tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala / permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang dimiliki dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya modal / keuangan, semua program / kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2015 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.
Bantul, 29 Februari 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
Drs. SUWITO NIP. 195811151986031010
viii
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015
BAB I
Bab I berisi tentang : 1. Latar Belakang
PENDAHULUAN
2. Maksud dan Tujuan 3. Dasar Hukum 4. Gambaran
Umum
Dinas Perhubungan
Kinerja
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Indonesia,
5. Sistematika Penyajian
1.1 Latar Belakang
Laporan
Pemerintah
telah
mengeluarkan
beberapa kebijakan antara lain undang – undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan
daerah serta undang - undang yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikeluarkannya beberapa kebijakan tersebut mengandung tiga paradigma baru yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang bercirikan “good governance” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab dan professional di masing – masing bidangnya sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (civilized society). Untuk dapat menyelenggarakan good governance tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing – masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.
1
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Sedangkan akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi media atau alat yang digunakan dalam menyampaikan pertanggunggjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan Kinerja sebagaimana tersebut dalam Permenpan dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa
Laporan Kinerja merupakan suatu
laporan yang
memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undangundang otonomi daerah adalah urusan wajib dibidang perhubungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi sudah merupakan suatu kebutuhan dan peranannya sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta merupakan urat nadi penunjang proses kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata
hasil
–
hasil
pembangunan
transportasi
mutlak
harus
direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat berfungsi optimal. Permintaan ( demand ) transportasi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan sementara penyediaan ( supplay ) sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas dan tidak mampu mengimbanginya , sehingga permasalahan transportasi tidak mungkin dihindari. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka perencanaan transportasi suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan. Sebagai instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang berkompeten menangani permasalahan di bidang transportasi maka Dinas Perhubungan dituntut senantiasa mampu merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatan di bidang transportasi kepada atasan dan masyarakat pengguna jasa transportasi. 2
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Dinas Perhubungan harus terus menerus mengalami perubahan kearah perbaikan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang telah disusun merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan global dan nasional, dengan serangkaian rencana program kegiatan mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman
dalam rangka mendukung dan
mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Melalui
Rencana
Strategis
juga
diharapkan
segala
kebutuhan
masyarakat terkait sarana dan prasarana transportasi dapat terakomodasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul .
1.2 Maksud dan Tujuan Tujuan
penyusunan
dan
penyampaian
Laporan
Kinerja
Dinas
Perhubungan pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas Perhubungan kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain: a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; 3
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 b. Perbaikan
dalam
perencanaan,
khususnya
perencanaan
jangka
menengah dan jangka pendek. c.
Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
1.3 Dasar Hukum Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2015 berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Dokumen Renstra yang dalam penyusunannya senantiasa berpedoman dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : 1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
4
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19A Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Perbup Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 14. Dokumen Renstra ( Revisi ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan 1.4.1 Sejarah Dinas Perhubungan Pada awalnya kewenangan pemerintah daerah di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Namun setelah dibentuk DLLD ( Djawatan Lalu Lintas Djalan ) pada tahun 1960 – 1970 maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh DLLD. Setelah adanya ejaan yang disempurnakan pada tahun 1970-1980 DLLD diubah menjadi DLLAJR
( Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya )
dan diubah lagi menjadi DLLAJ
( Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan ). Di Kabupaten Bantul, karena pada waktu itu belum dibentuk DLLAJ maka segala kewenangan bidang perhubungan dilaksanakan oleh DLLAJ Propinsi DIY. Namun setelah di Kabupaten Bantul dibentuk DLLAJ
pada
tahun
1994-1995,
maka
kewenangan
di
bidang
perhubungan secara bertahap diserahkan ke Kabupaten Bantul. Pada tahun 2000, Dinas LLAJ diubah menjadi Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 yang diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007.
5
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 1.4.2 Kewenangan Wajib Bidang Perhubungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007, urusan Pemerintah Daerah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah : 1.
Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten / kota
2.
Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum
3.
Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten / kota
4.
Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengemudi
5.
Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C
6.
Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C
7.
Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, B dan C
8.
Pembangunan terminal angkutan barang
9.
Pengoperasian terminal angkutan barang
10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten 12. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayahnya satu kabupaten 15. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah kabupaten 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa 17. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata 18. Pemberian ijin usaha angkutan barang 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi
6
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten 22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten. 25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor 26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan 27. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Perda kabupaten bidang LLAJ b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor d. Perijinan angkutan umum 28. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten 29. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten 30. Pemberian
ijin
usaha
mendirikan
pendidikan
dan
latihan
mengemudi.
Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada beberapa kewenangan yang dapat dilimpahkan antara lain : 1.
Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan.
2.
Pengawasan prasarana lalu lintas di wilayah kecamatan
3.
Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan umum, terminal dll.
4.
Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah kecamatan.
7
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 1.4.3 Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh: 1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program; dan Sub Bagian Keuangan dan Aset. 2. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian dan Operasi; 3. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang dan Khusus; 4. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi Telekomunikasi dan Informatika; 5. UPT; 6. Kelompok Jabatan Fungsional; Susunan organisasi tersebut diatas apabila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi akan tampak sebagai berikut :
8
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Perda No.16 Tahun 2007) Kepala Dinas
Kel Jab Fungsional
Sekretaris
Subbag Umum
UPTD
Bidang KTSP
Bidang Angkutan
Subbag Keu & Aset
Subbag Progra m
Bidang Lalu LL
Sie TSP
Sie Angkutan Barang
Sie Dalops
Sie Telkom info
Sie Angkutan Umum
Sie MRLL
1.4.4 Core Area Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya,
Dinas
Perhubungan
Kabupaten Bantul mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; 4. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 1.4.5 Sumber Daya Manusia Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dibutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia
maupun
sumber
daya
peralatan
(sarana
dan
prasarana).
Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang ada. Untuk mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan tentunya dibutuhkan dukungan sumber daya manusia ( SDM ) dan sumber daya peralatan ( sarana dan prasarana ) yang memadai baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Pada tahun 2015 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan didukung oleh 70 (tujuh puluh) personil. Komposisi jumlah SDM dari jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel dan grafik dibawah ini: Tabel 1. 1 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenjang Pendidikan No
Jenjang Pendidikan
Jumlah
Prosentase
1
SD
2
2,86%
2
SLTP
7
10,00%
3
SLTA/SMK
31
44,29%
4
D2
6
8,57%
5
D3
1
1,43%
6
D4
3
4,29%
7
S1
15
21,43%
8
S2
5
7,14%
Jumlah
70
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul 2015
10
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 1.1 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenjang Pendidikan
Sedangkan komposisi jumlah SDM dari pangkat golongan dapat dilihat dalam tabel dan grafik dibawah ini:
Tabel 1. 2 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Pangkat Gologan No
Pangkat Golongan
Jumlah
Prosentase
1
Golongan I
6
8,57%
2
Golongan II
19
27,14%
3
Golongan III
38
54,29%
4
Golongan IV
7
10,00%
Jumlah
70
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul 2015
11
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015
Grafik 1.2 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Pangkat Golongan
Sedangkan komposisi jumlah SDM dari jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel dan grafik dibawah ini: Tabel 1. 3 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin No
Jenis Kelamin
Jumlah
Prosentase
1
Laki Laki
60
85,71%
2
Perempuan
10
14,29%
Jumlah
70
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul 2015
12
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 1.3 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2015 adalah sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum Dinas Perhubungan yang meliputi sejarah Dinas Perhubungan,
kewenangan
wajib,
susunan
dan
struktur
organisasi, core area, SDM, serta sistematika penyajian Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan bidang perhubungan dari Rencana Strategis 2011-2015 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, Perjanjian Kinerja tahun 2015, Indikator Kinerja Utama tahun 2015 maupun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015 Bab III : Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang akuntabilitas kinerja, capaian kinerja baik IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan RKT beserta analisisnya juga berisi tentang akuntabilitas keuangan. Bab IV : Penutup Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya
untuk
umpan
balik
dalam
perencanaan
pembangunan daerah.
13
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015
BAB II Bab II berisi tentang : 1.
Rencana Strategis
2.
Indikator
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Kinerja
Utama 3.
Perjanjian Kinerja
4.
Rencana
Kinerja
Tahunan
Dinas
Perhubungan
pelaksana
merupakan
pemerintah
daerah
di
unsur bidang
Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; c.
pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
bidang
perhubungan,
telekomunikasi dan informatika; d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1 Rencana Strategis Seiring dengan perubahan jaman, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah sebagai organisasi publik, diantaranya banyaknya sumber – sumber yang menyusut ataupun yang tidak dapat diramalkan, harapan publik / masyarakat yang senantiasa berkembang, perubahan
nilai,
privatisasi
pelayanan
publik,
adanya
perubahan
demografis, deregulasi, maupun gejolak dalam perekonomian nasional, negara dan lokal. Kenyataan ini mengharuskan para pemimpin dapat menanggulangi tantangan tersebut, dapat membangun kekuatan organisasi dan mengambil keuntungan dari peluang yang ada sembari meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman terhadap organisasi.
14
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Oleh karenanya para pemimpin harus dapat menjadi ahli strategi yang efektif jika ingin bisa memenuhi visi dan misi organisasi. Para pemimpin harus mengembangkan strategi yang efektif untuk menanggulangi keadaan yang telah, sedang dan akan berubah dan mereka harus dapat mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan. Perencanaan strategis ( strategic planning ) merupakan kumpulan konsep, prosedur, dan alat – alat yang dimaksudkan untuk membantu para pemimpin dalam tugas – tugasnya tersebut di atas. Perencanaan strategis juga merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi suatu organisasi itu, apa yang harus dikerjakan dan mengapa harus mengerjakan hal tersebut. Perencanaan strategis yang baik akan membantu organisasi berpikir strategis dan mengembangkan strategi – strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan, mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan, menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang – bidang yang berada di bawah kontrol organisasi, membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi, memecahkan masalah utama organisasi, memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan membangun kerja kelompok dan keahlian. Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai instansi / dinas yang diserahi tanggung jawab dan kewenangan menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang perhubungan diharuskan pula menyusun Perencanaan Strategis pembangunan di bidang perhubungan tahun 2011 – 2015. Perencanaan Strategis ini merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas - tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2011-2015. Penyusunan Rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2011-2015 (selanjutnya disebut Renstra ) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh 15
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
yang
berlaku,
serta
untuk
turut
mendukung
suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Perhubungan, maka disusunlah Renstra Dinas Perhubungan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Renstra Dinas Perhubungan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2011-2015. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul sejak tahun 2011 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daeah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang menginjak tahun ke -3, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan serta substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka telah dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2015. Perubahan ini telah ditindaklanjuti pula dengan perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16b Tahun 2011 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 Sehubungan dengan kedua hal tersebut dan mengingat bahwa operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui Renstra SKPD maka penyusunan perubahan RPJMD ini juga harus diikuti dengan perubahan Renstra SKPD sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 25 ayat (3)
16
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 2.1.1 Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan di bidang perhubungan, ditetapkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai berikut : “ menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman”. Visi ini mengandung pengertian bahwa dengan terciptanya kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas akan dapat mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2.1.2 Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi dapat juga diartikan sebagai pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak – pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Misi ini akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana
perencanaan
/
program
ingin
dicapai.
Adapun
misi
Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul adalah : 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat 2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas. 3. Meningkatkan
peran
bidang
perhubungan
dalam
mendukung
pembangunan / pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. 4. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan.
17
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Penetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam kurun waktu 2011-2015 adalah : 1. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pembentukan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat. 2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif / terpadu dengan sektor lain. 4. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Dari keempat tujuan di atas dijabarkan dalam 4 ( empat ) sasaran strategis yaitu : 1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas 2. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas 3. Meningkatnya ketersediaan dokumen database transportasi 4. Meningkatnya PAD sektor perhubungan. Dari uraian di atas dapat dilihat adanya keterkaitan yang erat antara visi, misi, tujuan dan sasara. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan visi misi yang telah ditetapkan dapat digambarkan dalam sebuah tabel sebagai berikut :
18
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Visi : Menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman Misi 1 : Meningkatkan kemampuan SDM, baik aparatur maupun masyarakat Tujuan : 1. Mewujudkan
Sasaran :
keselamatan
lalu 1. Meningkatnya keselamat an lalu
lintas dengan pembentukan SDM
lintas
yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat. Misi 2 : Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas. Tujuan : 1. Mewujudkan
Sasaran :
keselamatan
lalu 1. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas
lintas dengan pemenuhan sarana
dan fasilitas pendukung kese
dan prasarana yang memadai.
lamatan lalu lintas Misi 3 :
Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung pembangunan / pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan : 1. Mewujudkan bangunan yang
Sasaran :
perencanaan sektor
komprehensif
pem
1. Meningkatnya ketersediaan do
perhubungan /
kumen database transportasi
terpadu
dengan sektor lain. Misi 4 : Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan. Tujuan : 1. Meningkatkan
potensi
Sasaran : peneri 1. Meningkatnya
maan PAD sektor perhubungan
PAD
sektor
perhubungan.
19
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi faktor internal maupun eksternal yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan programprogram. Setelah dilakukan identifikasi terkait faktor eksternal maupun faktor internal dan dilakukan analisis menggunakan matriks SWOT serta dilakukan pembobotan terhadap masing – masing alternatif sehingga dihasilkan suatu strategi untuk mencapai sasaran. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut : 1. Pemberdayaan dan pengembangan kualitas SDM baik aparatur maupun
masyarakat
dalam
upaya
mendukung
terwujudnya
keselamatan lalu lintas 2. Peningkatan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal dan terpadu baik kuantitas maupun kualitas 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas database transportasi guna mendukung
tersusunnya
perencanaan
yang
bekualitas
dan
komprehensif 4. Peningkatan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan Keempat strategi di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2015. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun
kebijakan
pembangunan
bidang
perhubungan
yang
ditetapkan untuk tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan keselamatan transportasi
2.
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana LLAJ yang ideal dan terpadu
3.
Melaksanakan kajian-kajian bidang transportasi
4.
Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD sector perhubungan
20
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul periode 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini : Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Visi : Menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar,aman dan nyaman Misi ke satu : Meningkatkan kemampuan SDM baik aparatur maupun masyarakat Sasaran
Strategi
Kebijakan
Mewujudkan Sumber
Meningkatnya kese
Pemberdayaan dan
Memberdayakan ma
Daya Manusia yang
lamatan lalu lintas
pengembangan kua
syarakat dalam upa
berkualitas baik apa
litas SDM baik apa
ya peningkatan kese
ratur maupun masya
ratur maupun ma
lamatan lalu lintas
rakat
syarakat dalam upa
Tujuan
ya mendukung ter wujudnya keselama tan lalu lintas Misi ke dua : Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas Sasaran
Tujuan Mewujudkan
kesela Terpenuhinya
Strategi
Kebijakan
fasili Peningkatan sarana
Meningkatkan pem
matan lalu lintas dgn tas lalu lintas
dan prasarana LLAJ
bangunan sarana &
pemenuhan
yang
prasarana lalu lin
sarana
ideal
dan
baik
kuan
dan prasarana yang
terpadu
memadai
titas maupun kualitas
tas
secara
ideal
dan terpadu
Misi Ke Tiga : Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung pembangunan/pengembangan wilayah,pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya Sasaran
Tujuan
Strategi
Tersedianya database Meningkatnya keter Peningkatan perencanaan
Kebijakan
kualitas Meningkatkan
pemba sediaan dokumen da & kuantitas database tas
dan
kuali
kuantitas
ngunan sektor perhu tabase transportasi
transportasi guna men database dlam
bungan yang kompre
dukung
hensif / terpadu de
perencanaan yang ber rencanaan
ngan sektor lain
kualitas & komprehen ngunan sektor perhu sif
upa
tersusunnya ya mendukung pe pemba
bungan yang kom prehensif
21
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Misi Keempat : Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan Sasaran
Tujuan Meningkatkan
potensi Meningkatnya
Strategi PAD Peningkatan
Kebijakan po
Melaksanakan inten
penerimaan PAD sektor sektor perhubungan
tensi penerimaan
sifikasi dan eksten
per hubungan
PAD sektor perhu
sifikasi sumber retri
bungan
busi untuk mening katkan PAD sektor perhu bungan
Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program kegiatan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2015 untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan lalu lintas Program kegiatan yang mendukung adalah : 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : a. Pembinaan Operasional LLAJ b. Uji
Kelayakan
Sarana
Transportasi
Guna
Keselamatan
Penumpang c. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan : a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
22
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 2. Sasaran 1 : Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas Program kegiatan yang mendukung adalah : 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan : a. Pengadaan Rambu Lalu Lintas b. Pengadaan Marka Jalan c. Pengadaan Flashing Lamp d. Pengadaan APILL e. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan : a. Pemeliharaan LPJU 3. Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dokumen database transportasi Program kegiatan yang mendukung adalah : 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : a. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan : a. Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu LL dan Marka 4. Sasaran 4 : Meningkatnya PAD sektor perhubungan. Program kegiatan yang mendukung adalah : 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : a. Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan b. Operasional Pengendalian Tower
Adapun matriks renstra Dinas Perhubungan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
23
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel. 2.3 REVISI RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KAB BANTUL TAHUN 2011-2015 Target Capaian Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator
Menjadi dinas yang unggul dlm mencipta kan lalu lintas yang tertib, lancar,aman dan nyaman
Meningkatkan kemampuan SDM baik apa ratur maupun masyarakat
Mewujudkan SDM yang berkualitas baik apara tur maupun masyarakat
Meningkatnya keselamatan lalu lintas
Persentase pe nurunan angka kece lakaan lalu lintas
Angka kecelakaan tahun n dikurangi angka kecelakaan tahun n-1 dibagi angka kecelakaan n-1 kali 100%
Jumlah uji kir angkutan umum
Jumlah kendaraan yang melakukan uji kir pada tahun n
Kend
12308
13399
14500
15000
16000
Jumlah orang yg tersosialisasi
Jumlah orang yang telah mengikuti penyuluhan tiblantas pada tahun n
Orang
875
875
875
875
875
Prosentase pe ningkatan fasi litas keselama tan lalu lintas
Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas terpasang pada tahun n dibagi jumlah kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas kali 100%
%
20
20
20
20
20
Meningkatkan sarana prasa rana penun jang ketertib an,kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas
Mewujudkan keselamatan lalu lintas dg pemenuhan sarana dan prasarana yang mema dai
Terpenuhinya fa silitas lalu lintas
Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendu kung pemba ngunan/ peng embangan wi layah, pertum buhan eksos bud
Tersedianya database pere ncanaan pem bangunan sek tor perhubung an yang komp rehensif / ter padu dengan sektor lain
Meningkatnya ketersediaan dokumen data base transport tasi
V/C ratio kenda raan yang me lintas di kota
Meningkatkan
Meningkatka
Meningkatnya
Daya angkut pe
Penjelasan
Sat
Strategi Pencapaian
Visi
%
2011 10%
2012 10%
2013 10%
2014 10%
2015 10%
Kebijakan
Program
Memberdayakan ma syarakat dalam upa ya peningkatan kese lamatan lalu lintas
Peningkatan Pela yanan Angkutan
Meningkatkan pem bangunan sarana dan prasarana lalu lintas secara ideal dan terpadu
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lin tas
Rehabilitasi/Peme liharaan Sarpras dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Peme liharaan Jalan dan Jembatan
Load Faktor Ang kutan Umum
Volume kendaraan yang melintas dibagi kapasitas ruas jalan kali 100%
%
0,36
0,32
0,30
0,27
0,24
Jumlah penumpang pada tahun n dibagi kapasitas kali 100%
%
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Daya angkut penumpang angkutan
seat/th
15310
10684
17630
17630
17630
Meningkatkan kua litas dan kuantitas database dalam upaya mendukung perencanaan pem bangun an sektor perhubungan yang komprehensif
Peningkatan Pe layanan Angkut an
Melaksanakan in
Peningkatan
Rehabilitasi/Pe meliharaan Sar pras dan Fasi litas LLAJ
Pe
24
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 peran dalam penggalian sumber penda patan asli dae rah dari sektor perhubungan
n potensi peneri maan PAD sektor perhu bungan
PAD sector perhubungan
numpang
umum pada tahun n
94
80
22
22
22
Jumlah arus pe numpang angku tan umum
Jumlah penumpang angkutan umum pada tahun n
Org
15310 94
10684 80
17630 22
17630 22
17630 22
Jumlah ijin tra yek
Jumlah ijin trayek yang keluar pada tahun n
Ijin
6
6
6
6
6
Persentase pe nerimaan PAD Sektor Perhubu ngan
Realisasi PAD tahun n dibagi target PAD tahun n kali 100%
%
100
100
100
100
100
tensifikasi & eks tensifikasi sumber retribusi untuk me ningkatkan PAD sektor perhubung an
layanan Angkut an
25
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 2.2. Indikator Kinerja Utama Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah sebagai berikut : 1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. 2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Perbup Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama
( IKU ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
adalah Persentase Penurunan Angka Kecelakaan. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas terkait upaya penurunan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Untuk tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 10%. Rumus yang digunakan adalah :
Jumlah angka kecelakaan pada tahun n – angka kecelakaan tahun n-1
X
100%
Jumlah angka kecelakaan tahun n-1
26
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 2.4 DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN ( Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 )
No
Indikator Kinerja Utama Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas
1
2011
2012
-
-
Target 2013
2014
2015
10%
10%
10%
Rumus yang digunakan Angka kecelakaan pada tahun n dikurangi angka kecelakaan tahun n-1 kali seratus persen
27
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.Rencana kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2015 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2015 No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatnya keselamatan lalu
Persentase penurunan angka
10%
lintas
kecelakaan lalu lintas
2.4. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanahuntuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasarpemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Perhubungan 28
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Kabupaten Bantul. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab Bantul Tahun 2015 No
1
Sasaran Strategis
Meningkatnya
ke
selamatan
Indikator Kinerja
Target
Persentase penu
10%
Program Kegiatan
Program
Anggaran
Peningkatan
runan angka kece
yanan Angkutan
lakaan lalu lintas
Kegiatan :
Pela
413.310.000
Pembinaan Operasional LLAJ
2.5 Rencana Anggaran Pada tahun 2015 rencana anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2015 adalah sebesar
Rp. 13.661.147.166,-
(tiga belas miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang dialokasikan untuk belanja langsung sebesar Rp. 9.844.777.166,- (Sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh enam rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.816.370.000,- (tiga miliar enam belas juta tiga ratus rupiah). Tabel 2.7 Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2015 Menurut Jenis Belanja
No
Uraian
Rencana Anggaran (Rp)
%
1
Belanja Tidak Langsung
3.816.370.000
28 %
2
Belanja Langsung
9.844.777.166
72 %
13.661.147.166
100 %
Jumlah
Belanja tidak langsung digunakan untuk gaji pegawai sedangkan belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan utama dalam rangka mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp. 7.262.589.000,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan program kegiatan rutin sebesar Rp. 1.754.683.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
29
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 2.8 Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2015 Menurut Program Kegiatan
No
Uraian
Rencana
Prosentase
Anggaran 1
Program Kegiatan Utama
7.262.589.000
80,54%
2
Program Kegiatan Pendukung
1.754.683.000
19,46%
9.017.272.000
100%
Jumlah
Untuk belanja langsung apabila dirinci menurut rekening belanja akan terlihat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.9 Komposisi Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015
No
Uraian
1
Belanja Pegawai
2 3
Rencana Anggaran (Rp)
%
614.440.000,00
6,81%
Belanja Barang/Jasa
2.788.163.000,00
30,92%
Belanja Modal
5.614.669.000,00
62,27%
Jumlah
9.017.272.000,00
100%
30
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Adapun rencana anggaran untuk masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :
Misi
Sasaran
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Meningkatkan
Meningkatnya
Jumlah Uji KIR
Uji Kelayakan Trasnportasi Guna
kemampuan sumber
keselamatan lalu
Angkutan Umum
Keselamatan Penumpang
daya manusia baik
lintas
Kegiatan
332,070,000.00
Sosialisasi/Penyuluhan
aparatur maupun
Jumlah orang yang
Ketertiban Lalu Lintas dan
masyarakat
tersosialisasi
Angkutan Jalan
38,348,000.00
Pembinaaan Operasional LLAJ
413,310,000.00
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (IKU)
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat PKB
42,100,000.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai PKB Meningkatkan sarana
Terpenuhinya
Persentase peningkatan
dan prasarana
fasilitas lalu lintas
keselamatan lalu lintas
penunjang ketertiban,
(rambu)
kelancaran,
Persentase peningkatan
keamanan dan
keselamatan lalu lintas
kenyamanan lalu
(marka)
24,200,000.00
Pengadaan Rambu
575,075,000.00
Pengadaan Marka
172,780,216.00 31
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 lintas
Persentase peningkatan keselamatan lalu lintas (Flashing Lamp)
Pengadaan Flashing Lamp
171,475,000.00
Pengadaan APILL
384,300,000.00
Persentase peningkatan keselamatan lalu lintas (APILL) Persentase peningkatan keselamatan lalu lintas
Pengadaan Pagar Pengaman
(pagar pengaman jalan )
Jalan
191,675,000.00
Pengadaan LPJU
5,317,625,000.00
Pemeliharaan LPJU
450,550,000.00
Persentase peningkatan keselamatan lalu lintas (LPJU)
Meningkatkan peran
Meningkatnya
bidang perhubungan
ketersediaan data
V/C ratio kendaraan
Database Pelayanan
dalam mendukung
base transportasi
yang melintas kota
Transportasi
Load Faktor angkutan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
umum
APILL, Rambu dan Marka
pembangunan/penge mbangan
Pengumpulan dan Analisis
316,595,000.00
157,800,000.00
wilayah,pertumbuhan, ekonomi, sosial dan budaya 32
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Meningkatkan peran
Meningkatnya
Fasilitasi Perijinan Bidang
dalam penggalian
pendapatan asli
Perhubungan
sumber pendapatan
daerah sektor
Operasional Pengendalian Tower
asli daerah dari sektor
perhubungan
26,890,000.00
37,670,000.00
perhubungan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
TOTAL
35,000,000.00
8,687,463,216.00
33
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015
BAB III Bab III berisi tentang :
AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Kinerja 2. Evaluasi dan Analisis Capaian
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah dinas
Kinerja
yang
bergerak
di
sector
perhubungan
yang
3. Akuntabilitas
merupakan pelaksana pemerintah daerah kabupaten
Keuangan
Bantul yang mempunyai kewajiban dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja melalui penyajian
Laporan Kinerja yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan PermenPAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari pelaksana pengelolaan pemerintahan yang sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat di bidang perhubungan telah melaksanakan kewajiban terkait akuntabilitas kinerja Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2015 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul dan sasaran-sasaran strategis
yang
ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2015 yang sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang diukur melalui Pengukuran Kinerja.
3.1 Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2015 34
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2015. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2015 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes. Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan karena belum terciptanya sistem informasi ( sistem pengumpulan data ) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun 2015. Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam tahun 2015 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut : Realisasi Capaian indikator kinerja
=
x
100%
Rencana Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya. Tabel berikut
menggambarkan
skala
nilai peringkat
kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Interval Nilai Realisasi
Kriteria Penilaian
Kinerja
Realisasi Kinerja
1
91≤
Sangat Baik
2
76 ≤ 90
Tinggi
3
66 ≤ 75
Sedang
4
51 ≤ 65
Rendah
5
≤ 50
Sangat Rendah
No
Kode
35
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2015
Realisasi
% capaian
Target akhir RPJMD
28.07
280.70%
10%
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir 280.70%
17810
111.31%
16
106.06%
875
100%
4375
100%
20.21%
101.05%
100%
96.88%
30.02%
150.10%
100%
115.53%
25%
125%
100%
100%
5
100%
100%
70%
100%
600
93%
0.7
291,67%
0,24
291,67%
0.21
29,61%
0,7%
29,61%
1103010
62.56%
1763022
62.56%
1103010
62.56%
1763022
62.56%
3
50%
6
50%
2015 Sasaran
Indikator
Realisasi s.d 2014
Target
Persentase 67,4% 10% penuru nan angka kecela kaan lalu lintas Meningkatnya Jumlah uji 102.59% 15000 keselamatan KIR ang lalu lintas kutan umum Jumlah orang 80% 875 yang tersosialisasi Terpenuhinya Persentase 79.70% 20% fasili tas lalu pening katan lintas fasilitas kese lamatan lalu lintas (rambu) Persentase 85.79% 20% pening katan fasilitas kese lamatan lalu lintas (marka) Persentase 75% 20% pening katan fasilitas kese lamatan lalu lintas (APILL) Terpenuhinya 70% 5 ke butuhan flashing lamp Terpenuhinya 55.26% ke butuhan 287 LPJU Meningkatnya V/C ratio 258.88% 0.24 ke tersediaan kendara an dokumen yang data base melintas di transpor tasi kota Load factor 0.23 0,7 ang kutan umum Meningkatnya Daya angkut 1.208.880 1763022 PAD sektor pe numpang perhubungan Jumlah arus 1.208.880 1763022 pe numpang angkut an umum Jumlah ijin 3% 6 trayek
287
36
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Persentase peneri maan PAD sektor perhubungan
Nilai
capaian
145.15%
indikator
100%
kinerja
124,22%
sasaran
124,22%
tersebut
100%
diatas
124,22%
apabila
dikriteriakan sesuai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan dikelompokkan akan terlihat sebagaimana dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.3 Kelompok Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015 Interval Nilai Realisasi
Kriteria Penilaian
Jumlah
Kinerja
Realisasi Kinerja
Indikator
1
91≤
Sangat Baik
9
2
76 ≤ 90
Tinggi
0
3
66 ≤ 75
Sedang
0
4
51 ≤ 65
Rendah
3
5
≤ 50
Sangat Rendah
2
No
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul didukung oleh bidang – bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan – kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ( RENSTRA ). Rencana Strategik ( Renstra ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( Sistem AKIP ) pada Dinas Perhubungan. Sedangkan Laporan Kinerja tahun 2015 ini merupakan pelaporan kinerja yang bertolok ukur pada renstra tahun kelima dari periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2011 – 2015. Sejalan dengan Rencana Strategis tahun 2011 – 2015 yang memuat 4 ( empat ) misi dan dijabarkan dalam 4 ( empat ) tujuan strategik, maka ditetapkan 4 ( empat ) sasaran yang ingin dicapai 37
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 selama tahun 2011-2015. Pada tahun 2015, untuk mencapai 4 ( empat ) sasaran strategik yang ditetapkan tersebut dilaksanakan melalui 4 ( empat ) program pembangunan dan 16 ( enam belas ) kegiatan. Pencapaian kinerja terlihat dari sejauh mana pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sebagaimana tertera di atas. Adapun uraian dan analisis capaian kinerja baik capaian kinerja utama maupun capaian kinerja indikator kinerja lainnya dalam masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :
3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama, Indikator dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Perbup Nomor 16B tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas. Indikator ini juga digunakan dalam dokumen
Perjanjian
Kinerja
dan
Rencana
Kinerja
Tahunan.
Tujuan
ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas sejauh mana dapat menurunkan / menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah angka kecelakaan pada tahun n dikurangi angka kecelakaan pada tahun n-1 dibagi angka kecelakaan pada tahun n-1 dikali 100%. Data perkembangan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2011 s.d 2015 sebagaimana dalam tabel dan grafik dibawah ini :
Tabel 3.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2011 s.d 2015
Tahun
Target
Realisasi
%
Keterangan
2011
10%
-13,6%
-136%
Sangat Baik
2012
10%
12,3%
123%
Sangat Rendah
2013
10%
-18,5%
-185%
Sangat Baik
2014
10%
6.74%
67%
Sangat Rendah
2015
10%
28.07%
281%
Sangat Rendah
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2015
38
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 3.1 Target danRealisasi Kinerja Penurunan Angka Kecelakaan Tahun 2011 – 2015
Grafik 3.2 Capaian Kinerja Penurunan Angka Kecelakaan Tahun 2011 - 2015
39
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015
Gambar 3.1 Salah satu contoh kasus kecelakaan di Kabupaten Bantul
Data rencana dan capaian kinerja tahun 2015 apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD sebagaimana dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6 Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2015 No
1
Indikator
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas
Target
Realisasi
% capaian
Target akhir RPJMD
10%
28.07%
280.74%
100%
2015
Realisasi s.d 2014
67%
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
280.74%
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2015
Data diatas menunjukan pada tahun 2014 capaian indikator ini adalah sebesar 67%. Hal ini berarti dari target menurun 10% tidak dapat terealisasi karena justru terjadi kenaikan sebesar 18,5%. Dari data yang ada diketahui bahwa pada tahun 2013 terjadi 1158 kasus kecelakaan lalu lintas sedangkan pada tahun 2014 terjadi 1236 kasus (terjadi kenaikan sebanyak 78 kasus). Sedangkan pada tahun 2015 telah terjadi sebanyak 1.583 kasus kecelakaan. Dari data ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 dari target menurun 10% tidak dapat terealisasi karena justru mengalami kenaikan sebesar 28.07%.
40
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.7 Data Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
2010 128 112 109 111 106 135 143 133 123 108 131 124 1463
2011 99 111 104 111 122 126 118 114 119 102 68 70 1264
Jumlah Kejadian 2012 2013 141 95 97 80 108 105 107 90 108 116 104 104 138 100 112 90 120 109 139 94 124 103 122 72 1420 1158
2014 89 63 110 111 94 103 92 145 110 100 120 99 1236
2015 136 126 138 119 149 119 103 140 131 132 137 153 1583
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
Pada tahun 2015 diharapkan kasus kecelakaan menurun menjadi 1.112 kasus dari 1.236 kasus di tahun 2014, namun yang terjadi justru sebaliknya mengalami kenaikan sebanyak 347 kasus dari 1.236 kasus menjadi 1.583 kasus. Berikut data kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tahun 2010 sampai dengan 2015 : Tabel 3.7 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2010-2015 di Kabupaten Bantul
Jumlah Kejadian No
Bulan
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
Januari
128
99
141
95
89
136
2
Februari
112
111
97
80
63
126
3
Maret
109
104
108
105
110
138
4
April
111
111
107
90
111
119
5
Mei
106
122
108
116
94
149
6
Juni
135
126
104
104
103
119
7
Juli
143
118
138
100
92
103
8
Agustus
133
114
112
90
145
140
9
September
123
119
120
109
110
131
10
Oktober
108
102
139
94
100
132
11
Nopember
131
68
124
103
120
137
12
Desember
124
70
122
72
99
153
1158
1236
1583
Jumlah 1463 1264 1420 Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
41
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 3.3 Perkembangan Jumlah Kecelakaan di Kab.Bantul Tahun 2010-2015
Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tercapainya indikator ini adalah sebesar Rp. 413.310.000,- ( empat ratus tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp. 408.860.000,- ( empat ratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah ). Adapun
permasalahan
yang
dihadapi
sehingga
menyebabkan
tidak
tercapainya target kinerja antara lain : 1. masih kurangnya tenggang rasa antar sesama pengguna jalan dan perilaku masyarakat pengguna jalan yang masih sering mengabaikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain seperti mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, sambil menggunakan HP dan ugal-ugalan dijalan. 2. masih
kurangnya
pemahaman
masyarakat
pengguna
jalan
akan
pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. 3. masih minimnya fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, flashing lamp, pagar pengaman jalan dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU) yang terpasang. 4. Kondisi kendaraan yang kurang memenuhi syarat laik jalan karena kurangnya perawatan. 5. Kondisi jalan yang rusak salah satu faktor penyebab kecelakaan. 42
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Solusi yang dapat dilaksanakan antara lain : 1. Sosialisasi/penyuluhan untuk memberikan pemahaman akan keselamatan lalu lintas 2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan 3. Pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas 4. Perbaikan kondisi jalan yang rusak.
Strategi/upaya ke depan yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain : 1. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas 2. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain : - penyuluhan langsung, - siaran radio ( siaran langsung maupun ILM ) - spanduk, poster, leaflet, stiker, website 3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Bantul. 4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, Flashing Lamp, guardraill) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU). 5. Koordinasi dengan DPU untuk pelaksanaan perbaikan jalan
3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran sesuai dalam Dokumen Renstra Tahun 2015 adalah tahun ke lima pelaksanaan renstra 2011 – 2015 Dinas Perhubungan. Dari 4 (empat) sasaran yang ada dalam renstra dijabarkan dalam 14 (empat belas) indikator. Adapun realisasi capaian kinerja pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
43
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Renstra Tahun 2015
Realisasi
% capaian
Target akhir RPJMD
28.07
280.70%
10%
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir 280.70%
17810
111.31%
16
106.06%
875
100%
4375
100%
20.21%
101.05%
100%
96.88%
30.02%
150.10%
100%
115.53%
25%
125%
100%
100%
5
100%
100%
70%
100%
600
93%
0.7
291,67%
0,24
291,67%
0.21
29,61%
0,7%
29,61%
1103010
62.56%
1763022
62.56%
1103010
62.56%
1763022
62.56%
3
50%
6
50%
124,22%
124,22%
100%
124,22%
2015 Sasaran
Indikator
Realisasi s.d 2014
Target
Persentase 67,4% 10% penuru nan angka kecela kaan lalu lintas Meningkatnya Jumlah uji 102.59% 15000 keselamatan KIR ang lalu lintas kutan umum Jumlah orang 80% 875 yang tersosialisasi Terpenuhinya Persentase 79.70% 20% fasili tas lalu pening katan lintas fasilitas kese lamatan lalu lintas (rambu) Persentase 85.79% 20% pening katan fasilitas kese lamatan lalu lintas (marka) Persentase 75% 20% pening katan fasilitas kese lamatan lalu lintas (APILL) Terpenuhinya 70% 5 ke butuhan flashing lamp Terpenuhinya 55.26% ke butuhan 287 LPJU Meningkatnya V/C ratio 258.88% 0.24 ke tersediaan kendara an dokumen yang data base melintas di transpor tasi kota Load factor 0.23 0,7 ang kutan umum Meningkatnya Daya angkut 1.208.880 1763022 PAD sektor pe numpang perhubungan Jumlah arus 1.208.880 1763022 pe numpang angkut an umum Jumlah ijin 3% 6 trayek Persentase 145.15% 100% peneri maan PAD sektor perhubungan
287
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
44
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015
Sasaran 1 Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas
Indikator kinerja dan ditetapkan untuk mencapai misi yang pertama yaitu : “ Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia, baik Aparatur maupun Masyarakat “ dan tujuan pertama yaitu “ Mewujudkan SDM yang Berkualitas baik Aparatur maupun Masyarakat ”. Sasaran ini merupakan upaya mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan peningkatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat akan jasa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain uji berkala kendaraan bermotor, pemberian penyuluhan tertib lalu lintas dan pembinaan operasional lalu lintas dan angkutan jalan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian sarana
prasarana
LLAJ,
pengawasan,
pengaturan
dan
pengendalian
penyelenggaran perparkiran, pelaksanaan pembinaan melalui penertiban dan penyidikan kendaraan angkutan barang maupun angkutan umum, serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan umum. Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan dengan didukung oleh aparatur yang mempunyai komitmen, kemampuan dan kompetensi teknis yang memadai diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas. Program yang mendukung sasaran ini adalah Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Uji Kelayakan Transportasi Guna Keselamatan Penumpang, Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Pembinaan Operasional LLAJ serta Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Prasarana
Balai
Pengujian
Kendaraan Bermotor. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 850.025.000,- ( delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp.822.056.023,- ( delapan ratus dua puluh dua juta lima puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah ) atau sebesar 96.71%. Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 27.971.977,- ( dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ). Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 45
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015
Target
Realisasi
% capaian
Target akhir RPJMD
6,74%
10%
28.07%
280.70%
10%
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir 280.70%
16.415
16000
17810
111.31%
16000
111.31%
100%
4375
100%
2015 No
1
2
3
Indikator
Persentase penurunan ang ka kecelakaan lalu lintas Jumlah uji KIR angkutan umum
Realisasi s.d 2014
Jumlah orang 875 875 875 yang tersosia lisasi Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
3.2.2.1 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan. Untuk analisis capaian kinerja telah diuraikan di atas. 3.2.2.2 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tujuan ditetapkannya indikator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas dalam melaksanakan uji kir angkutan umum setiap tahun. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah jumlah kendaraan yang melakukan uji kir pada tahun n. Untuk tahun 2015 capaian indikator ini adalah 111.31%, dari target sebesar 16.000 kendaraan dapat terealiasi sebesar 17.810 kendaraan. Pada tahun 2014 capaian indikator ini adalah sebesar 106,06%, dari target 15.000 kendaraan dapat terealisasi sebesar 16.415 kendaraan.
46
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.11 Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2015
2015 No
Indikator
Realisasi s.d 2014
Target
Realisasi
% capaian
16000
17810
111.31%
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
70500
106.06%
Jumlah 1
16.415 uji KIR
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
Gambar 3.2 Pelaksanaan Uji Kendaraan
Jumlah uji kir di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kir di Kabupaten Bantul baik yang berupa kendaraan baru, mutasi masuk ke wilayah Kabupaten Bantul dan adanya kendaraan luar daerah yang melakukan numpang uji di Kabupaten Bantul. Dengan adanya peningkatan jumlah uji kir ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji KIR untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan di jalan sehingga dapat menekan angka kecelakaan khususnya mobil barang atau mobil penumpang umum. Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, 47
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji pada Dinas Perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Tabel 3.11 Realisasi Uji Kir Angkutan Umum dan Capaian Kinerja Tahun 2012 – 2015 No
Tahun
Realisasi
Target
Capaian Kinerja
1
2011
12308
12000
102.57%
2
2012
13399
13000
103.07%
3
2013
14842
14500
102.36%
4
2014
16415
15000
109.43%
5
2015
17810
16000
111.31%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
Grafik 3.4 Data Target Realisasi Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011-2015
Grafik 3.5 Data Capaian Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011-2015
48
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 1.2.2.2
Jumlah Orang yang Tersosialisasi
Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengetahui seberapa jumlah orang yang telah mendapatkan sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas secara langsung. Formulasi yang digunakan adalah jumlah orang yang telah menerima sosialisasi ketertiban lalu lintas pada tahun n.
Gambar 3.3 Sosialisasi/Penyuluhan Tiblantas terhadap siswa PAUD
Pada tahun 2015 capaian indikator ini adalah 100%, dari target 875 orang terealisasi 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 maka capaian ini sama dengan capaian di tahun 2014, dari target 875 orang juga terealisasi 100%. Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.13 Rencana dan Capaian Kinerja Jumlah Orang Tersosialisasi Tahun 2015
2015 No
1
Indikator
Jumlah orang yang tersosia lisasi
Realisasi s.d 2014
875
Target
Realisasi
% capaian
875
875
100%
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
4375
100%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
49
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Sedangkan perkembangan capaian kinerja indikator ini dari tahun 2011 s.d 2015 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.14 Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Orang Tersosialisasi Tahun 2011 – 2015 No
Tahun
Realisasi
Target
Capaian Kinerja
1
2011
875
875
100%
2
2012
875
875
100%
3
2013
875
875
100%
4
2014
875
875
100%
5
2015
875
875
100%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
Pemahaman akan pentingnya tertib dan disiplin dalam mentaati peraturan lalu lintas yang cenderung menurun adalah fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi semakin tinggi. Pelanggaran terhadap prasana lalu lintas yang terjadi di masyarakat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan melaksanakan
kegiatan
sosialisasi/penyuluhan
terhadap
masyarakat
khususnya untuk siswa SMU atau sederajat, awak angkutan serta PAUD sebagai pengenalan tentang sarana dan prasarana lalu lintas. Dengan adanya kegiatan sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan ini diharapkan tahapan proses untuk mengubah perilaku pengguna jalan dari mengabaikan keselamatan menjadi mengutamakan keselamatan dapat dilalui dengan baik dan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat lebih memberikan pengetahuan dan menumbuhkan rasa peduli serta kesadaran para pengguna jalan untuk lebih berdisiplin dalam berkendara di jalan raya. Sosialisasi pada tahun 2015 dilaksanakan untuk anak SMU dan anak PAUD. Sasaran utama adalah para pelajar di Kabupaten Bantul terutama siswa baru SMU dimana usianya memasuki masa remaja. Para remaja inilah yang sering berperilaku kurang tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Tidak sedikit kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan para remaja usia sekolah. Permasalahan ini muncul dikarenakan kurangnya pemahaman remaja yang menggunakan sepeda motor akan peraturan lalu lintas ketika dijalan raya, disiplin dalam berkendara dan pengendalian sepeda motor ketika di jalan raya. Dengan meningkatnya jumlah pengendara sepeda motor setiap tahunnya, 50
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 maka bertambah pula angka kecelakaaan yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor dan biasanya disebabkan karena pengendara sepeda motor pada usia remaja senang mengendari motor dalam keadaan kencang. Sosialisasi terhadap pelajar dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di Aula Pemda Bantul II yang melibatkan perwakilan dari seluh SMU/SMK yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dengan peserta 750 orang. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan menampilkan narasumber yang berasal dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian Sektor Bantul sebagai mitra kerja dalam penanganan lalu lintas. Sedangkan sosialisasi terhadap penyelenggara angkutan umum dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan peserta 125 orang. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Sasaran 2 Terpenuhinya Fasilitas Lalu Lintas Sasaran ini merupakan wujud nyata dari misi yang kedua yaitu : “ Meningkatkan
Sarana
Prasarana
Penunjang
Ketertiban,
Kelancaran,
Keamanan dan Kenyamanan Lalu Lintas “ dan tujuan yang kedua yaitu “ Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dengan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Memadai ”. Sasaran ini mempunyai 5 (lima) indicator yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, halte, pagar pengaman jalan, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dll. Upaya untuk mencapai indicator ini terus dilaksanakan secara bertahap mengingat kondisi fasilitas kelengkapan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul saat ini masih jauh dari kondisi ideal sehingga masih dibutuhkan penambahan guna menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya terwujud keselamatan lalu lintas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui 2 (dua) program yaitu : 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan yaitu Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka
Jalan,
Pengadaan
APILL,
Pengadaan
Flashing
Lamp
dan
Pengadaan LPJU, 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Pemeliharaan LPJU. 51
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 7.263.480.216,- ( tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh juta dua ratus enam belas rupiah ) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 7.122.274.475,- ( tujuh milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu emapt tujuh puluh lima rupiah ) atau sebesar 98,06 %, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 141.205.741,( seratus empat puluh satu juta dua ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah ). Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2015 No
Indikator
2015
Realisasi s.d 2014 Target
Realisasi
% capaian
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
1
Persentase peningkatan fa silitas keselamatan lalu lintas (rambu)
15,94%
20%
20.21%
101.04%
100.00%
96.88%
2
Persentase peningkatan fa silitas keselamatan lalu lintas (marka)
32,70%
20%
30.02%
150.12%
100%
115.53%
3
Persentase peningkatan fa silitas keselamatan lalu lintas (APILL)
25%
20%
25%
125.00%
100%
100%
4
Terpenuhinya kebutuhan flashing lamp
5
5
5
100.00%
20
95%
5
Terpenuhinya kebutuhan LPJU
250
252
287
113.89%
600
93.03%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
1.2.2.3
Persentase
Peningkatan
Fasilitas
Keselamatan
Lalu
Lintas
( Rambu ) Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa rambu lalu lintas. Formulasi yang digunakan adalah jumlah fasilitas lalu lintas (rambu) terpasang pada tahun n dibagi jumlah kebutuhan fasilitas lalu lintas (rambu lalu lintas) kali 100%. Capaian indikator ini pada tahun 2015 adalah sebesar 101,04 %. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian ini mengalami 52
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 kenaikan sebesar 21.36% karena pada tahun 2014 capaian kinerjanya 79.68%. Pada tahun 2014 dari target 20% yang ditetapkan dapat tercapai sebesar 15.94% sedangkan pada tahun 2015 dari target 20% hanya dapat tercapai sebesar 20.21%. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan capaian kinerja dari pada capaian kinerja pada tahun 2014 karena terdapat kenaikan jumlah rambu yang terpasang sebanyak 43 unit yang diakibatkan oleh bertambahnya kebutuhan rambu yang harus di pasang. Berikut data jumlah rambu terpasang, kebutuhan rambu dan capaian kinerja tahun 2011 s.d 2015. Tabel 3.16 Jumlah Rambu Terpasang, Jumlah Kebutuhan Rambu dan Capaian Kinerja Tahun 2011-2015 Realisasi Kinerja No
Capaian Kinerja
Tahun Kebutuhan
Terpasang
Realisasi
Target
Capaian
866
159
unit
18.36%
20%
91.80%
1
2011
unit
2
2012
138
unit
15.94%
20%
79.68%
3
2013
229
unit
26.44%
20%
132.22%
4
2014
138
unit
15.94%
20%
79.68%
5
2015
175
unit
20.21%
20%
101.04%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Pengadaan Rambu Tahun 2011-2015
53
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015
Gambar 3.4 Pemasangan Rambu Lalu Lintas
Tabel 3.17 Rencana dan Capaian Kinerja Rambu Tahun 2015 No
1
Indikator
Persentase peningkatan fa silitas keselamatan lalu lintas (rambu)
2015
Realisasi s.d 2014
15,94%
Target
Realisasi
% capaian
20%
20.21%
101.04%
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
100%
101.04%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
Grafik 3. 7 Perkembangan Capaian Kinerja Rambu Tahun 2011 - 2015
54
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 1.2.2.4 Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas ( Marka Jalan ) Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa marka jalan.
Formulasi yang
digunakan adalah jumlah fasilitas lalu lintas (marka jalan) terpasang pada tahun n dibagi jumlah kebutuhan fasilitas lalu lintas (marka jalan) kali 100%. Capaian indikator ini pada tahun 2015 adalah sebesar 150,12 %. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian ini mengalami penurunan sebesar 18.38 % karena pada tahun 2013 hanya tercapai 168,50%. Pada tahun 2015 dari target 20% yang ditetapkan hanya dapat tercapai sebesar 30.02% sedangkan pada tahun 2014 dari target 20% dapat tercapai sebesar 32,70%. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi kinerja dari tahun 2014 ke tahun 2015. Meskipun demikian target tahunan dari pengadaan marka melampaui target sebesar 10,02 %. Berikut data jumlah marka terpasang, kebutuhan marka dan capaian kinerja tahun 2011 s.d 2015. Tabel 3.18 Jumlah Marka Terpasang, Jumlah Kebutuhan Marka dan Capaian Kinerja Tahun 2011-2015 Realisasi Kinerja No
Capaian Kinerja
Tahun Kebutuhan
1
2011
2
4030
M2
Terpasang
Realisasi
Target
Capaian
868
M2
21.54%
20%
91,80%
2012
630
M2
15.63%
20%
78.15%
3
2013
630
M2
15.63%
20%
78.15%
4
2014
1318
M2
32.70%
20%
168.50%
5
2015
1210
M2
30.02%
20%
150.12%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
55
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Marka Tahun 2011-2015
Tabel 3.19 Rencana dan Capaian Kinerja Marka Tahun 2015 2015 No
Indikator
Realisasi s.d 2014 Target Realisasi
1
Persentase peningkatan fa silitas keselamatan lalu lintas (marka)
15,94%
20%
30.02%
% capaian
150.12%
% Capaian Target s.d 2015 akhir terhadap RPJMD target akhir
100%
150.12%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
Grafik 3.9 Capaian Kinerja Tahun 2011-2015
56
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 1.2.2.5
Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas ( APILL )
Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas lalu lintas berupa Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Formulasi yang digunakan adalah jumlah fasilitas lalu lintas (APILL) terpasang pada tahun n dibagi jumlah kebutuhan fasilitas lalu lintas (APILL) kali 100%. Capaian indikator ini pada tahun 2015 adalah sebesar 125 %. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 capaian ini tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2015 dari target 20% yang ditetapkan dapat tercapai sebesar 25% sedangkan pada tahun 2013 dari target 20% juga dapat tercapai 25%. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dana dari pusat melalui DAK Keselamatan Transportasi Darat. Berikut data Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2011 s.d 2015. Tabel 3.20 Realisasi dan Capaian Kinerja APILL Tahun 2011-2015 Realisasi Kinerja No
Capaian Kinerja
Tahun Kebutuhan 4 unit
Terpasang
Realisasi
Target
Capaian
0 unit
0%
20%
0
1
2011
2
2012
1 unit
25%
20%
125%
3
2013
1 unit
25%
20%
125%
4
2014
1 unit
25%
20%
125%
5
2015
1 unit
25%
20%
125%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
Tabel 3.21 Rencana dan Capaian Kinerja Pengadaan APILL Tahun 2015 2015 No
1
Indikator
Persentase peningkatan fa silitas keselamatan lalu lintas (APILL)
Realisasi s.d 2014
1
Target Realisasi
20%
25.00%
% capaian
125.00%
% Capaian Target s.d 2015 akhir terhadap RPJMD target akhir
100%
125.00%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
57
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Pengadaan APILL Tahun 2011-2015
Grafik 3.11 Capaian Kinerja Pengadaan APILLTahun 2011-2015
1.2.2.6
Terpenuhinya Kebutuhan LPJU
Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa Lampu Penerangan Jalan. Formulasi yang digunakan adalah jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) terpasang pada tahun n dibagi jumlah kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) kali 100%. Capaian indikator ini pada tahun 2015 adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1% karena pada tahun 2014 hanya tercapai 99%. Pada tahun 2015 dari target 287 unit yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar 287 unit sedangkan pada tahun 2014 dari target 252 unit dapat terealisasi sebesar 250 unit. Berikut data realisasi dan capaian kinerja tahun 2011 s.d 2015. 58
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.22 Realisasi Dan Capaian Kinerja LPJU Tahun 2011-2015 No
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
1
2011
0
unit
0
unit
0%
2
2012
50
unit
50
unit
100%
3
2013
171
unit
120
unit
70%
4
2014
252
unit
250
unit
99%
5
2015
287
unit
287
unit
100%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
Grafik 3.12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011-2015
Tabel 3.23 Rencana dan Capaian Kinerja LPJU Tahun 2015 2015 No
1
Indikator
Persentase peningkatan fa silitas keselamatan lalu lintas (LPJU)
Realisasi s.d 2014
250
Target
Realisasi
% capaian
287
287
100.00%
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
600
117.83%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
59
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 3.13 Target dan Realisasi Kinerja LPJU Tahun 2011-2015
1.2.2.7
Terpenuhinya Kebutuhan Flashing Lamp
Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas keselamatan lalu lintas berupa Flashing Lamp. Formulasi yang digunakan adalah jumlah fasilitas lalu lintas (flashing lamp) terpasang pada tahun n dibagi jumlah kebutuhan fasilitas lalu lintas (flashing lamp) kali 100%. Capaian indikator ini pada tahun 2015 adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 capaian ini tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2015 dari target 5 unit yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar 5 unit sedangkan pada tahun 2014 dari target 5 unit dapat terealisasi sebesar 5 unit. Berikut data realisasi dan capaian kinerja tahun 2011 s.d 2015. Tabel 3.24 Realisasi Dan Capaian Kinerja Flashing Lamp Tahun 2011-2015 No
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
1
2011
1
unit
0
unit
0%
2
2012
3
unit
3
unit
100%
3
2013
6
unit
6
unit
100%
4
2014
5
unit
5
unit
100%
5
2015
5
unit
5
unit
100%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
60
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.25 Rencana dan Capaian Kinerja Flashing Lamp Tahun 2015
% capaian
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
100.00%
100%
100.00%
2015 No
Indikator
Realisasi s.d 2014
1
Persentase peningkatan fa silitas keselamatan lalu lintas (Flashing Lamp)
5
Target
Realisa si
5
5
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Flashing Lamp Tahun 2011-2015
Grafik 3.15 Capaian Kinerja Flashing Lamp Tahun 2011-2015
61
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015
Gambar 3.5 Gambar Pemasangan Flashing Lamp
Sasaran 3 Meningkatnya ketersediaan dokumen database transportasi
Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator dan ditetapkan untuk mencapai misi yang ketiga yaitu : “Meningkatkan Peran Bidang Perhubungan dalam Mendukung Pembangunan / Pengembangan Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya” dan tujuan yang ketiga yaitu “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan yang Komprehensif dan Terpadu dengan Sektor Lain”. Sasaran ini ditujukan untuk
menyediakan dan melengkapi database
transportasi terkait database kajian kinerja kapasitas jalan ( beban lalu lintas ) untuk mengetahui V/C ratio kendaraan yang melintas di ruas jalan arteri, database kajian kinerja pelayanan angkutan penumpang untuk mengetahui tingkat pelayanannya ( load factor ). Dengan adanya database ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas sehingga tercipta sistem transportasi yang baik maupun pengaturan, pengendalian dan penentuan angkutan umum yang tepat sehingga terwujud ketertiban dan kelayakan angkutan umum. Di samping itu keberadaan database ini ke depannya tentunya akan sangat mendukung dalam penyusunan perencanaan program kegiatan bidang perhubungan yang diharapkan semakin tahun akan mengalami peningkatan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan 62
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 474.395.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ). Sampai akhir tahun dapat terealisasi sebesar
Rp.
460.853.700,- ( empat puluh enam juta dekapan ratus lima puluh tiga tujuh ratus rupiah ) atau sebesar 97,15%, hingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.13.541.300,-
( tiga belas juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus
rupiah). Sedangkan capaian kinerja masing – masing indikator pada sasaran ini sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan dokumen database transportasi Tahun 2015 2015 No
Indikator
Realisasi s.d 2014
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
Target
Realisasi
% capaian
258,88%
0,24
0.7
291.67%
0,24
291.67%
32,86
0,70
0,21
30%
0,7
0,21
V/C ratio kendaraan 1
yang melintas di kota Load factor
2
angkutan umum
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015
3.2.2.9 V/C Ratio Kendaraan Yang Melintas di Kota Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah sebagai indikator kinerja fungsi volume per kapasitas dan sebagai instrument pengawasan untuk menentukan optimalisasi kinerja ruas jalan. Formulasi yang digunakan adalah volume kendaraan yang melintas dikota dibagi kapasitas ruas jalan kali 100%. Capaian indikator ini pada tahun 2015 adalah sebesar 291,67%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 capaian ini mengalami kenaikan dimana pada tahun 2014 mencapai 258,88%. Pada tahun 2015 dari target 0,24 yang ditetapkan dapat terealisasi sebesar 0,7 sedangkan pada tahun 2014 dari target 0,27 dapat terealisasi sebesar 0,69. Untuk ruas jalan yang disurvei adalah ruas jalan Bantul. Berikut data volume ruas jalan dan kapasitas ruas jalan Bantul dari tahun 2011 s.d 2015.
63
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.27 Data Volume Ruas Jalan dan Kapasitas Ruas Jalan Bantul Tahun 2011-2015 Target
V/C Ratio Realisasi
Capaian
1228
0.36
0.65
180%
1887
1412
0.32
0.75
233%
2013
1887
1302
0.3
0.69
230%
4
2014
1887
1320
0.27
0.699
258.88%
5
2015
1887
1321
0.24
0.7
291.67%
No
Tahun
Kapasitas
Volume
1
2011
1887
2
2012
3
Tabel 3.28 Rencana dan Capaian Kinerja V/C RatioTahun 2015 No
1
Indikator
V/C ratio kendaraan yang melintas kota
2015
Realisasi s.d 2014
0.699
Target
Realisasi
% capaian
0.24
0.7
291.67%
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
0.24
291.67%
Grafik 3.16 Target dan Realisasi Kinerja V/C Ratio Tahun 2011-2015
64
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 3.17 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2011-2015
Dilihat dari struktur jaringan jalan di Kabupaten Bantul dalam perkembangan satu dekade terakhir ini, ruas – ruas jalan yang saling menghubungkan Kabupaten Bantul menuju / dari Yogyakarta, menunjukkan peningkatan arus lalu lintas yang signifikan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada sehingga menimbulkan kepadatan lalu lintas yang akhirnya berujung pada kemacetan lalulintas. Kepadatan lalu lintas merupakan ratio perbandingan antara Volume Kendaraan dengan kapasitas Jalan (V/C Ratio) yang merupakan salah satu parameter yang dipergunakan untuk mengukur kwalitas palayanan dari ruas jalan atau level of service (LOS) suatu ruas jalan dapat juga digunakan sebagai indikator tingkat kemacetan jalan dengan formula : Rata – rata VCR pada ruas – ruas jalan dibagi jumlah ruas jalan. Yang dimaksud dengan volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melalui satu titik lokasi yang tetap pada ruas jalan pada satu satuan tertentu, kapasitas jalan adalah jumlah kendaraan maksimal yang dapat melalui satu titik lokasi yang tetap pada suatu ruas jalan, pada satu satuan tertentu. Untuk menentukan kualitas jalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut berikut :
65
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel. 3.29 Batas Lingkup V/C Ratio dan Karakteristiknya Karakteristik Tingkat Tingkat pelayanan
Karakteristik – karakteristik
Batas lingkup V/C
A
Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan
0,00-0,20
Arus stabil, tetapi kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan
B
0,21-0,44
C
Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
0,45-0,74
D
Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan V/C masih dapat ditolerir
0,75-0,84
E
Volume lalulintas mendekati/berada pada kapasitas arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti
0,85-1,00
Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas. Antrian panjang dan terjadi hambatan – hambatan yang besar.
F
>1,00
Kondisi tingkat kepadatan lalu lintas di ruas jalan Bantul tahun 2015 berada pada level C ring 0,45 – 0,74 dengan V/C Ratio sebesar 0,7 berarti ruas jalan Bantul dalam kondisi arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan tersebut. Berdasarkan tabel 3.8 diatas dapat disampaikan capaian indikator sasaran tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) tahun 2015 sebesar 29,71% dibandingkan tahun 2014 menghasilkan capaian kinerja 255%.
Pencapaian target ini disebabkan pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi sehingga masyarakat banyak yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan yang semakin banyak ini menyebabkan kendaraan yang melintas di kota semakin banyak pula. Hasil penghitungan V/C ratio menunjukkan hampir mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan lalu lintas sudah tinggi dan apabila dibiarkan akan menimbulkan permasalahan
tersendiri
karena
dikemudian
hari
akan
menyebabkan
kemacetan. Semakin besar capaiannya mengindikasikan adanya kepadatan lalu lintas yang mengarah ke kemacetan sehingga diperlukan penanganan seperti penguraian kendaraan lewat jalan alternatif maupun dengan penerapan sistem satu arah. Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul didalam menurunkan angka V/C Ratio dengan cara meningkatkan kapasitas jalan (supplay) melalui kegiatan
–
kegiatan
monitoring
pengawasan
dan
pengendalian
penyelenggaraan perparkiran dengan menerapkan pelarangan parkir di badan jalan sehingga kapasitas jalan tetap optimal dengan mengurangi hambatan – hambatan samping jalan, pemeliharaan APILL, kajian penerapan sistem satu arah. 66
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 3.2.2.10 Load Faktor Angkutan Penumpang Umum Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah merupakan alat kontrol /pengawasan terhadap penyediaan jasa angkutan dan dasar penentu pengembangan dan perencanaan transportasi di Kabupaten Bantul. Formulasi yang digunakan adalah jumlah penumpang angkutan umum tahun n dibagi kapasitas penumpang kali 100%. Pada tahun 2015 capaian kinerja mencapai 29,61%. Capaian ini mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yang dapat mencapai 32,45%. Pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 0,7% dan dapat terealisasi sebesar 0,21%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi ini mengalami penurunan. Pada tahun 2014 dari target 0,7% terealisasi 0,23%.
Gambar 3.6 Salah satu jenis angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul
Berikut data realisasi dan capaian kinerja tahun 2012-2014 : Tabel 3.30 Data Realisasi dan Capaian Kinerja Load Faktor Angkutan Tahun 2012-2015 No
Tahun
Kapasitas
Volume
Load Faktor Angkutan Umum Target
Realisasi
Capaian
1684800
0.7
0.32
45%
1
2012
2
2013
1343520
0.7
0.25
36%
3
2014
1208880
0.7
0.23
32%
4
2015
1103010
0.7
0.21
30%
5321700
67
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 3.18 Target dan Realisasi Kinerja Load Faktor Angkutan Tahun 2011-2015
Grafik 3.19 Capaian Realisasi Kinerja Load Faktor Angkutan Tahun 2011-2015
Dari tahun ke tahun capaian kinerja indikator ini mengalami trend penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 1. Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum 2. Berkurangnya jumlah angkutan umum yang melayani dikarenakan keterbatasan biaya operasional kendaraan 3. Pelayanan angkutan umum yang belum memenuhi standar pelayanan sehingga masyarakat enggan menggunakan angkutan umum. 4. Rute / trayek angkutan umum yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan masyarakat.
68
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 1. memberikan bantuan penguatan modal terhadap penyedia/operator angkutan umum sebagai tanggung jawab pemerintah dalam upaya pengembangan angkutan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2. melaksanakan
sosialisasi
kepada
masyarakat
agar
senantiasa
menggunakan angkutan umum 3. melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha angkutan agar senantiasa meningkatkan pelayanannya 4. melakukan upaya manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat – pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum.
Sasaran 4 Meningkatnya pendapatan asli daerah sektor perhubungan
Sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator dan ditetapkan untuk mencapai misi yang keempat yaitu : “Meningkatkan Peran dalam Penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perhubungan” . Sasaran ini ditujukan untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka menggali sumber PAD untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor perhubungan antara lain parkir, terminal, pengujian kendaraan bermotor, maupun menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dapat dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan dan Operasional Pengendalian Tower serta Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar Rp. 99.560.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima
ratus enam
puluh
ribu
rupiah) dan
dapat
terealisasi sebesar
Rp. 94.551.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 94,96%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.009.000,- ( lima juta sembilan ribu rupiah ).
69
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.31 Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan Tahun 2015
No
Indikator
2015
Realisasi s.d 2014 Target
Realisasi
% capaian
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
1
Daya angkut penumpang
1.208.880
1763022
1103010
62.56%
1.763.022
62.56%
2
Jumlah arus penumpang angkutan umum
1.208.880
1763022
1103010
62.56%
1.763.022
62.56%
3
Jumlah ijin trayek
3
6
3
50%
6
50%
4
Persentase penerimaan PAD sector perhubungan
145,15%
100%
124.22%
124.22%
100%
124.22%
3.2.2.11 Daya angkut penumpang Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah sebagai fokus pelayanan dan optimalisasi jaringan angkutan dalam melayani pergerakan orang. Formulasi yang digunakan adalah jumlah daya angkut penumpang angkutan umum pada tahun n. Pada tahun 2015 capaian indikator ini adalah sebesar 62,56%, dari target
1.763.022
seat/tahun
tercapai
1.103.010
seat/tahun.
Apabila
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 capaian ini mengalami penurunan. Pada tahun 2014 capaian sebesar 68,56%, dari target 1.763.022 seat/tahun dapat tercapai 1.208.880 seat/tahun. Penurunan realisasi ini disebabkan beberapa hal antara lain : 1. Pesatnya pertumbuhan kendaraan pribadi 2. Pelayanan angkutan umum yang belum memenuhi standar pelayanan angkutan umum sehingga enggan menggunakan angkutan umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. 3. Berkurangnya jumlah angkutan umum yang melayani dikarenakan keterbatasan BOK 4. Rute/trayek yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain : 1. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat agar senantiasa menggunakan angkutan umum 70
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 2. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada penyelenggara angkutan dalam hal ini pengusaha angkutan dan awak angkutan umum agar senantiasa meningkatkan pelayanannya sehingga masyarakat tertarik menggunakan angkutan umum. 3. memberikan bantuan penguatan modal terhadap penyedia/operator angkutan umum sebagai tanggung jawab pemerintah dalam upaya pengembangan angkutan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 4. melakukan manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum. Berikut data realisasi dan capaian kinerja daya angkut penumpang tahun 2012 s.d 2015 Tabel 3.32 Data Realisasi dan Capaian Kinerja Daya Angkutan Umum Tahun 2012 s.d 2015 No
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
1
2012
1763022
1684800
95.56%
2
2013
1763022
1343520
76.21%
3
2014
1763022
1208880
68.57%
4
2015
1763022
1103010
62.56%
Tabel 3.33 Rencana dan Capaian Kinerja Daya Angkutan Umum Tahun 2015 2015 No
Indikator
Realisasi s.d 2014
1
Jumlah Arus Penumpang
1208880
Target
Realisasi
% capaian
1763022
1103010
62.56%
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
1763022
62.56%
71
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 3.20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2015
Grafik 3.21 Capaian Kinerja Tahun 2012-2015
3.2.2.12 Jumlah arus penumpang angkutan umum Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penumpang angkutan umum yang melewati terminal.. Formulasi yang digunakan adalah jumlah daya angkut penumpang angkutan umum pada tahun n. Pada tahun 2015 capaian indikator ini adalah sebesar 62,56%, dari target
1.763.022
seat/tahun
tercapai
1.103.010
seat/tahun.
Apabila
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 capaian ini mengalami penurunan. Dari tahun ke tahun jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan beberapa hal antara lain : 72
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 1. Kurang optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga pengguna kendaraan pribadi tumbuh dangan pesat. Hal ini didukung juga oleh adanya kemudahan untuk mendapatkan kendaraan pribadi sehingga masyarakat memilih untuk menggunakan kaendaraan pribadi; 2. Tingginya biaya operasional kendaraan penumpang umum menyebabkan turunnya jumlah kendaraan angkutan umum;
Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain : 1.
Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada pengusaha angkutan dan awak angkutan umum agar senantiasa meningkatkan pelayanannya sehingga masyarakat tertarik menggunakan angkutan umum;
2.
Memberikan sosialisasi kepada masyakat akan pentingnya penggunaan angkutan umum;
Berikut data realisasi dan capaian kinerja jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2012 s.d 2015 Tabel 3.34 Data Realisasi dan Capaian Kinerja Arus Angkutan Umum Tahun 2012 s.d 2015 No
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
1
2012
1763022
1684800
95.56%
2
2013
1763022
1343520
76.21%
3
2014
1763022
1208880
68.57%
4
2015
1763022
1103010
62.56%
Tabel 3.32 Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2015
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
62.56% 1763022
62.56%
2015 No
Indikator
Realisasi s.d 2014 Target
1
% Realisasi capaian
Jumlah Arus 1208880 1763022 1103010 Penumpang
73
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 3.22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2015
Grafik 3.23 Capaian Kinerja Tahun 2012-2015
3.2.2.13 Jumlah ijin trayek Berdasar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 5 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menerbitkan Ijin. Hakekat diterbitkannya Ijin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk :
74
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 1. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. 2. Memberikan
perlindungan
kepada
penyedia
jasa/operator
dengan
menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan (supply) dan permintaan angkutan (demand), agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya. Pengusaha angkutan yang akan melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki Izin Trayek untuk setiap kendaraan yang dioperasikan. Ijin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perijinan angkutan di Kabupaten Bantul diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008. Ijin trayek di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah yang signifikan terutama untuk trayek angkutan pedesaan. Hal ini disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan kendaraan pribadi dan pelayanan angkutan yang tidak sesuai standar sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah penumpang yang menggunakan kendaraan angkutan umum. Dampak dari pengurangan jumlah penumpang ini adalah pengurangan armada angkutan umum bahkan ada angkutan umum pada trayek tertentu tidak melakukan operasional atau pencabutan ijin. Upaya pemerintah dalam menghidupkan kembali penggunaan angkutan umum ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pengusaha angkutan dan masyarakat serta perencanaan trayek angkutan umum yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul.
Formulasi yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah jumlah ijin trayek angkutan pedesaan yang keluar pada tahun n. Pada tahun 2015 ijin yang dikeluarkan hanya ada 3 (tiga) ijin yaitu untuk angkutan pedesaan dengan trayek Pasar Bantul – Imogiri, Pasar Bantul – Tugu Gentong dan Pasar Imogiri – Dlingo (lewat Seropan).
75
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.34 Data Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2012 s.d 2015 No
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
1
2012
6
6
100.00%
2
2013
6
5
83.33%
3
2014
6
3
50.00%
4
2015
6
3
50.00%
Tabel 3.35 Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2015
No
1
Indikator
Jumlah Ijin Trayek
2015
Realisasi s.d 2014
3
Target
Realisasi
% capaian
6
3
50.00%
Target akhir RPJMD
% Capaian s.d 2015 terhadap target akhir
6
50.00%
Grafik 3.24 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2015
76
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Grafik 3.25 Capaian Kinerja Tahun 2012-2015
3.2.2.14 Persentase penerimaan PAD sektor perhubungan Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dinas dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah. Selain melaksanakan tupoksi melaksanakan melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah bidang
perhubungan,
pendapatan
asli
juga
daerah
melaksanakan
dari
sektor
tugas
mengelola
perhubungan.
Retribusi
sumber sektor
perhubungan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan antara lain :
1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir 4. Retribusi Terminal 5. Denda Keterlambatan 6. Retribusi Pemakaian Bus 7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Formulasi yang digunakan untuk menghitung kinerja indikator ini adalah jumlah realisasi pendapatan tahun n dibagi target pendapatan tahun n kali 100%.
Pada
tahun
2015
realisasi
pendapatan
daerah
sebesar
Rp1.453.755.331 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dari target Rp1.170.275.056 (satu milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh enam rupiah). Jika dibanding dengan tahun 2014 capaian ini mengalami penurunan sebesar 20,92%. Pada tahun 2014 capaian indikator ini adalah sebesar 145,15%. Dari target pendapatan sebesar Rp. 1.492.781.000,- (satu miliar 77
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp. 2.166.711.518,- (dua miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus delapan belas rupiah). Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan target pada retribusi menara telekomunikasi. Capaian retribusi menara telekomunikasi mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya Keputusan Mahakamah Konstitusional
Nomor 46/PPU-XII/2014 tanggal 26
Mei 2014 pasal 124. Capaian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum naik dari 142,16% di tahun 2014 menjadi 189,22% di tahun 2015. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan penerimaan PAD baik intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi yang telah dilakukan adalah dengan mencari obyek retribusi baru terbukti dengan bertambahnya wajib retribusi dari 63 orang di tahun 2014 menjadi 75 orang di tahun 2015. Upaya intensifikasi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan wasdal terhadap penyelenggaraan parkir yang sudah ada serta memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada wajib retribusi untuk secara rutin melakukan penyetoran retribusi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Berikut data target dan realisasi penerimaan PAD sector perhubungan tahun 2012 s.d 2015 Tabel 3.36 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Sektor Perhubungan Tahun 2012-2015
No Tahun
Realisasi Kinerja Target
Realisasi
Capaian Kinerja %
Target
Capaian
1
2012
1,420,480,200 1,634,689,746 115.08%
100%
115.08%
2
2013
1,076,056,250 1,561,056,958 145.07%
100%
145.07%
3
2014
1,492,781,000 2,166,711,518 145.15%
100%
145.15%
4
2015
1,170,275,056 1,453,755,331 124.22%
100%
124.22%
78
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.37 Rencana dan Capaian Kinerja Tahun 2015 2015 No
Indikator
Realisasi s.d 2014 Target Realisasi
1
Persentase Penerimaan 145.15% PAD
100%
% capaian
% Capaian Target s.d 2015 akhir terhadap RPJMD target akhir
124.22% 124.22%
100%
124.22%
Grafik 3.26 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2015
Grafik 3.27 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2015
79
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 3.3 Akuntabilitas Keuangan Dalam melaksanakan program kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2015, Dinas Perhubungan memperoleh sumber dana dari APBD maupun APBN melalui DAK Keselamatan Transportasi Darat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 9.844.777.166,- ( sembilan milyar delapan ratus emapat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah ). Sampai dengan akhir tahun secara keseluruhan dapat terealisir sebesar Rp. 9.540.101.664,- ( sembilan milyar lima ratus empat puluh juta seratus satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah ) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 304.675.502,- (tiga ratus empat juta enam ratus tujuh puluh lima
ribu lima ratus dua rupiah ). Adapun rencana dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :
3.3.1 Anggaran dan Realisasi Menurut Rekening Belanja Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk belanja barang/jasa sebesar Rp. 2.159.505.950,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.045.276.139,- (dua milyar empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). Untuk belanja pegawai sebesar Rp. 4.465.755.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar Rp. 4.337.331.854,-(empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Sementara
alokasi
anggaran
untuk
belanja
modal
sebesar
Rp. 7.035.886.216,- (tujuh milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah) dan sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 6.866.390.525,- (enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
80
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 3.3.2 Anggaran dan Realisasi Menurut Program Kegiatan Pada tahun 2015 program yang dilaksanakan mendukung sasaran adalah 8 (delapan) program dengan 17 ( tujuh belas ) kegiatan. Berikut data alokasi anggaran dan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2015.
Tabel 3.38 Anggaran dan Realisasi per Program KegiatanUtama yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015
No
Program/Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Sisa
%
332,070,000.00
325,770,023.00
6,299,977.00
98.10%
2
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Uji Kelayakan Trasnportasi Guna Keselamatan Penumpang Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
38,348,000.00
29,621,000.00
8,727,000.00
77.24%
3
Pembinaaan Operasional LLAJ
413,310,000.00
408,860,000.00
4,450,000.00
98.92%
42,100,000.00
33,605,000.00
8,495,000.00
79.82%
24,200,000.00
24,200,000.00
-
Sasaran 1
1
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 4 5
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat PKB Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai PKB
100.00%
Sasaran 2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6
Pengadaan Rambu
575,075,000.00
559,145,625.00
15,929,375.00
97.23%
7
Pengadaan Marka
172,780,216.00
162,413,500.00
10,366,716.00
94.00%
8
Pengadaan Flashing Lamp
171,475,000.00
167,781,000.00
3,694,000.00
97.85%
9
Pengadaan APILL
384,300,000.00
381,921,700.00
2,378,300.00
99.38%
10
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
191,675,000.00
189,422,000.00
2,253,000.00
98.82%
11
Pengadaan LPJU
5,317,625,000.00
5,216,603,450.00
101,021,550.00
98.10%
Program Rebilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 12
Pemeliharaan LPJU
450,550,000.00
444,987,200.00
5,562,800.00
98.77%
316,595,000.00
303,092,700.00
13,502,300.00
95.74%
Sasaran 3
13
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Transportasi Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
81
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 14
Rehabilitasi dan Pemeliharaan APILL, Rambu dan Marka
157,800,000.00
157,761,000.00
39,000.00
99.98%
Sasaran 4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 15
Fasilitasi Perijinan Bidang Perhubungan
26,890,000.00
26,714,000.00
176,000.00
99.35%
16
Operasional Pengendalian Tower
37,670,000.00
32,952,000.00
4,718,000.00
87.48%
17
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
35,000,000.00
34,885,000.00
115,000.00
99.67%
8,687,463,216.00
8,499,735,198.00
187,728,018.00
97.84%
TOTAL
Tabel 3.39 Anggaran dan Realisasi per Program Kegiatan Pendukung Tahun 2015
No
Program / Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Sisa
%
I
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
3,500,000.000
3,217,970.000
282,030.000
91.94%
34,200,000.000
23,816,081.000
10,383,919.000
69.64%
3
Penyediaan jasa surat-menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
18,424,000.000
14,515,400.000
3,908,600.000
78.79%
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
38,686,250.000
38,685,900.000
350.000
100.00%
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
54,000,000.000
53,997,350.000
2,650.000
100.00%
6
14,136,000.000
14,118,000.000
18,000.000
99.87%
29,985,000.000
24,810,150.000
5,174,850.000
82.74%
4,143,700.000
4,141,500.000
2,200.000
99.95%
9
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
2,000,000.000
1,621,000.000
379,000.000
81.05%
10
Penyediaan bahan logistik kantor
2,000,000.000
620,000.000
1,380,000.000
31.00%
11
6,553,000.000
5,572,000.000
981,000.000
85.03%
69,750,000.000
69,746,364.000
3,636.000
99.99%
13
Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
30,000,000.000
21,150,000.000
8,850,000.000
70.50%
14
Penyediaan tenaga teknis pendukung
48,000,000.000
48,000,000.000
-
100.00%
15
Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
85,550,000.000
80,724,000.000
4,826,000.000
94.36%
III
Program Peningkatan Sarana dan
2
7 8
12
II
82
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Prasarana
19
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
III
Peningkatan Disiplin Aparatur
20
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
87,500,000.000
78,980,000.000
8,520,000.000
90.26%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
17,600,000.000
10,099,338.000
7,500,662.000
57.38%
23
Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Srategis (Renstra) SKPD
5,000,000.000
-
5,000,000.000
0.00%
24
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
5,000,000.000
4,247,000.000
753,000.000
84.94%
1,157,313,950.000
1,040,366,466.000
116,947,484.000
89.89%
16 17 18
IV 21 VI
TOTAL
137,406,000.000
108,379,250.000
29,026,750.000
78.88%
71,175,000.000
45,060,500.000
26,114,500.000
63.31%
382,705,000.000
379,039,663.000
3,665,337.000
99.04%
10,000,000.000
9,825,000.000
175,000.000
98.25%
3.3.3 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Apabila dilihat dari segi sasaran, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.718.724.216,- ( delapan milyar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh empat dua ratus enam belas rupiah ) dapat terealisasi sebesar Rp. 8.533.438.198,- ( delapan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah ) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 127.815.167,- ( seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah ). Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per sasaran pada tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
83
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Tabel 3.40 Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2015 CAPAIAN KINERJA
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya keselamat an lalu lintas
1. Persentase penurunan ang ka kecelakaan lalu lintas 2. Jumlah uji KIR angkutan umum 3. Jumlah orang yang terso sialisasi
280,79%
4. Persentase peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu) 5. Persentase peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas (marka) 6. Persentase peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas (APILL) 7. Terpenuhinya kebutuhan LPJU 8. Terpenuhinya kebutuhan flashing lamp
101,04%
Meningkatnya ketersedia an dokumen database transpor tasi
9. V/C ratio kendaraan yang melintas dikota 10. Load factor angkutan umum
291,67%
Meningkatnya pendapatan asli daerah sektor perhu bungan
11. Daya angkut penumpang 12. Jumlah arus penumpang 13. Jumlah ijin trayek 14. Persentase penerimaan PAD sektor perhubungan
62,56%
Terpenuhinya fasilitas lalu lintas
ANGGARAN
REALISASI
850,028,000.00
822,056,023.00
7,263,486,216.00
7,122,274,475.00
474,395,000.00
460,853,700.00
130,815,000.00
128,254,000.00
111,31%
100%
150,12%
125%
100%
100%
30%
62,56%
50% 124,22%
84
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 Jumlah 8,718,724,216.00
8,533,438,198.00
85
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 BAB IV PENUTUP
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sector perhubungan berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah di tetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian
Dinas
Perhubungan
berusaha
untuk
bertanggungjawab
memcapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (Welfare State). Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukan keberhasilan yang berarti, tercermin dari : 1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas 2. Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas ( APILL, Marka, Rambu,
Guardraill, Flashing Lamp, LPJU dll) 3. Bertambahnya dokumen database transportasi terutama terkait V/C
Ratio dan Load Faktor Angkutan Umum 4. Meningkatnya penerimaan PAD Sektor Perhubungan
4.2 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2015 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan 86
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi beserta upaya yang dilakukan dapat digambarkan dalam matrik berikut ini : Tabel 4.1 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan 1. Terbatasnya
tenaga
Solusi teknis
di 1. Mengikuti
bidang transportasi
kegiatan
bimbingan
teknis yang diselenggarakan oleh Badan
Pengembangan
Daya
Manusia
Perhubungan,
Sumber
Kementrian
BKD
Kabupaten
Bantul maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya. 2. Memberdayakan pegawai dengan kemampuan
teknis
untuk
memberikan pembekalan kepada petugas
operasional/lapangan
mengenai ketugasan di bidang transportasi
sesuai
dengan
peraturan yang berlaku.
2. Kurangnya sarana dan prasarana 1. Mengoptimalkan pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas.
sarana
dan
prasarana yang telah ada 2. Berusaha perencanaan
untuk
melakukan
anggaran
untuk
menambah sarana dan prasara sesuai kebutuhan. 3. Sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai
1. Mengoptimalkan prasarana yang telah
ada
dengan
melakukan
perawatan
yang
intensif
prasarana
lalu
lintas
agar dapat
berfungsi dengan baik 2. Melakukan
pengawasan
dan
pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam sibuk pagi di lokasi 87
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2015 rawan kecelakaan. 3. Melakukan prasarana
kajian lalu
kebutuhan lintas
perencanaan
untuk
manajemen
rekayasa tranportasi 4. Melakukan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya baik ditingkat APBD I, APBD II dan APBN.. 5. Kurangnya kesadaran hukum dari
1. Melakukan kegiatan sosialisasi
masyarakat dalam berlalu lintas.
untuk awak angkutan, warga masyarakat serta anak sekolah dengan berbagai media secara rutin seperti : a. Sosialisasi secara langsung untuk awak angkutan dan anak sekolah b. Iklan Layanan masyarakat c. Siaran radio d. Spanduk e. Leaflet f. Poster 2. Melakukan pemerikasaan insidentil yang dilaksanakan oleh PPNS Perhubungan yang dilaksanakan secara periodic untuk angkutan barang dan angkutan umum.
Bantul, 29 Februari 2016 Kepala Dinas
Drs. Suwito NIP. 195811151986031010
88
