Laporan kinerja. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN tahun 2016

Laporan kinerja DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN tahun 2016

i

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dalam

memenuhi kewajiban

pertanggungjawaban

keberhasilan dan kegagalan

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 20014-2018.. Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan yang terbaik bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Pangkalan Balai,

Desember 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN

H. SUPRIADI ,SE, M.STr PEMBINA UTAMA MUDA / IV c NIP.19620509 198202 1 001

ii

DAFTAR ISI HAL KATA PENGANTAR ..............................................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................................

1

A. GAMBARAN UMUM .......................................................................

1

B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1

C. DATA KEPEGAWAIAN................................................................

8

D. ISU STRATEGIS BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .................................................................................

E. DASAR HUKUM........................................................................

10 11

F. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 13 DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN ............................

BAB II

BAB III

BAB IV

G. RUANG LINGKUP PELAPORAN ....................................................

13

H. SISTEMATIKA PELAPORAN ..........................................................

14

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................

16

A. RENCANA STRATEGIS 2014 – 2018 ..............................................

16

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ............................................

28

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ........................................................

30

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................

33

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI................................................

35

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ........................................................

51

C. TINDAK LANJUT EVALUASI SEBELUMNYA.............................

54

PENUTUP ........................................................................................

56

A. KESIMPULAN ............................................................................

56

B. SARAN ................................................................................

59

LAMPIRAN

60

-

PERJANJIAN KINERJA

61

-

RENCANA STRATEGIS

63

-

PENGUKURAN KINERJA

72

iii

-

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

73

RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin 2014-2018 menetapkan bahwa tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah 1) Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informatika; 2) Menggerakkan dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; 3) Terwujudnya penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien; 4) Terwujudnya peningkatan layanan transportasi, komunikasi dan informatika yang berdaya saing; 5) Terwujudnya peningkatan manajemen perhubungan, komunikasi dan informatika yang profesional. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah 1)Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan penyeberangan yang memadai; 2) Meningkatnya Insfratruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3) Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan; 4) Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi perkantoran yang prima; 5) Meningkatnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur; 6) Meningkatnya disiplin aparatur; 7) Meningkatnya kapasitas dan sumber daya aparatur; 8) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan, Pos dan Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Terkait dengan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran (1), (2), (3) dan (4). Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (1) adalah 106,25%,Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (2) adalah 84,09% Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (3) adalah 97,30% Persentase ratarata capaian kinerja untuk sasaran (4) adalah 100%. Berdasarkan angka persentase capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin dapat dinilai berhasil dan berkinerja baik sesuai target. Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin . Selisih antara Performance Plan dengan Performance Result merupakan kesenjangan kinerja (Performance Gap). Selanjutnya dilakukan analisis tentang penyebab terjadinya kesenjangan kinerja ini serta tindakan koreksi yang diperlukan guna perbaikan di masa yang mendatang. Metode pengukuran ini berguna kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi, Misi Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Secara umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, serta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas

iv

otonomi dan tugas pembantuan. Dari 14 program mencakup 35 kegiatan program yang dilaksanakan telah dapat terlaksana dengan baik

v

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN Dinas

Perhubungan Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Banyuasin

merupakan Unsur SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi •

Kewenangan Kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banyuasin melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. •

Tugas Pokok Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah

Kabupaten

di

bidang

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. a. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan, Ketatausahaan dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi : (1) Mengkoordinir penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; (2) Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan; (3) Pengelolaan administrasi kepegawaian (4) Pengelolaan administrasi keuangan. (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1

(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengurus surat menyurat, pengelolaan arsip, urusan rumah tangga dinas, perlengkapan dan kegiatan hubungan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya . (2) Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Kepegawaian tugas melakukan urusan pengelolaan kepegawaian perencanaan kebutuhan, pendataan, pembinaan dan mutasi pegawai dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan,

penyusunan

keuangan,

verifikasi,

pelaporan

anggaran

dan

penyusunan PAD dari sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Bidang Perencanaan dan Program Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas mengkoordinir semua kegiatan, Pengelolaan Data dan Penyusunan Rencana Program Kegiatan Rutin dan Pembangunan, serta Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan, Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan, Penyajian Informasi dan Komunikasi. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bidang

Perencanaan

dan

Program

menyelenggarakan fungsi : 1. Mengkoordinir Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data; 2. Mengkoordinir Rencana dan Program Kerja di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika baik Rutin maupun Pembangunan; 3. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Program Pembangunan; 4. Koordinasi dalam Pengumpulan, Pengelolaan, dan Penyajian Data; 5. Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian Program Kegiatan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

2

(1) Seksi Perencanaan dan Program Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

dan program kegiatan rutin dan pembangunan, pengumpulan,

pengelolaan, penyajian data dan pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan pembangunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat di bidang Perhubungan baik darat, sungai/laut maupun pada komunikasi dan informatika dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas mengkoordinir pembinaan, teknis operasional, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas angkutan jalan, prasarana serta keselamatan dan teknik sarana. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi : 1. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 2. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi kegiatan penyediaan prasarana dan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan; 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana jalan;


3

b. Menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sarana dan prasarana jalan; c. Menyiapkan usulan tarif angkutan perdesaan / Perkotaan; d. Melaksanakan perhitungan Lalu lintas Harian Rata-Rata (LHR); e. Memberikan pelayanan pada angkutan khusus dan angkutan barang berbahaya, izin trayek, izin usaha angkutan dan izin dispensasi; f.

Menangani permasalahan lalu lintas, menganalisa dampak lalu lintas, membina lomba tertib lalu lintas;

g. Melaksanakan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT); h. Melaksanakan Pemilihan Pelajar Pelopor. i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Teknis Sarana dan Prasaran LLAJ mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana jalan; b. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan sarana dan prasarana jalan; c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan karoseri; d. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan Teknis Kendaraan Bermotor; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Seksi Pengendalian Operasional Darat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan progran pengendalian operasional; b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional; c. Mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelaikan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan; d. Melaksanakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan mendata jumlah kecelakaan lalu lintas serta menganalisa dan mengevaluasi kecelakaan angkutan jalan; e. Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan Mobil Unit Penolong (Derek); f.

Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan;


4

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai , Penyeberangan (ASP) dan Laut Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai tugas mengkoordinir perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Sungai,

Penyeberangan

dan Laut. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Laut menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun

rencana

memfasilitasi

pembinaan,

pelaksanaan

pengawasan,

kegiatan

lalu

lintas

pengendalian angkutan

dan

sungai,

penyeberangan dan laut; b. Mernyusun

rencana

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian

dan

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengendalian sarana dan prasarana angkutan sungai, penyeberangan dan laut, juga menunjang keselamatan angkutan sungai, penyeberangan dan keselamatan lalu lintas laut; c. Melaksanakan pengawasan, pengawalan dan pengendalian lalu lintas angkutan sungai, penyeberangan dan laut serta penegakan hukum di bidang perhubungan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai tugas : a.

Menyiapkan pengumpulan data dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan sungai, penyeberangan dan laut;

b.

Menyiapkan

perumusan

kebijakan

pelaksanaan

angkutan

sungai,

penyeberangan dan laut; c.

Menyiapkan usulan tarif angkutan angkutan perairan;

d.

Menangani permasalahan lalu lintas, menganalisa dampak lalu lintas;

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ASP dan Laut mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;


5

b. Menyiapkan

perumusan

kebijakan

pelaksanaan

angkutan

sungai,

penyeberangan dan laut; c. Menyiapkan

bahan

penetapan

lokasi

pembangunan,

pemeliharaan,

pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (Rambu-rambu angkutan sungai, penyeberangan / laut); d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Pengendalian Operasional ASP dan Laut mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program pengendalian operasional; b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional; c. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapalkapal pedalaman dan persyaratan laik layar; d. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal patroli yang dimiliki; e. Melaksanakan Pengawalan-pengawalan; f.

Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan kapal patroli;

g. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan sungai, penyeberangan dan laut; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok : 1. Rumusan, pengumpulan data dan penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi pos, telekomunikasi , penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi layanan multi media dan desiminasi informasi; 2. Memberikan layanan perbaikan, konsultasi dan pengembangan komputerisasi, multimedia dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK); 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas : Seksi Pengembangan Sumber Dya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengajaran di bidang Pos Telekomunikasi, Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, serta profesi


6

komunikasi dan informatika, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Seksi Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas : Seksi Aplikasi Telematika, sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai

tugas

melaksanakan

perencanaan

teknis

membina,

mengembangkan, memelihara, sarana teknologi komunikasi e-Goverment, sistem informasi perangkat lunak, pemberdayaan telematika, standarisasi penyiaran

media,

usaha

penyiaran

dan

keterbukaan

informasi

publik.

Membawahi bengkel komputerisasi aplikasi dan multimedia, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas : Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, menyusun program, mengembangkan, membina dan pemberian rekomendasi perizinan penggunaan frekuensi radio (radio swasta), pos (ekspedisi pos), tower telekomunikasi dan telekomunikasi dan informasi serta standarisasi pos dan telekomunikasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. f.

Kelompok Jabatan Fungsional (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keahlian bidang masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Sifat, Jenis dan beban kerja.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat UPT Pelayanan Angkutan Darat mempunyai fungsi : (1) Pengelolaan

Administrasi

Umum

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

Pelayanan Angkutan Darat; (2) Mengurus surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat; (3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat;


7

(4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat; (5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja; (6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja. h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan UPT Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan mempunyai fungsi : (1) Pengelolaan

Administrasi

Umum

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (2) Mengurus surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja; (6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja.


8

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN

KEPALADINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SUB BAGIANKEU ANGAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG ASP DAN LAUT

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKSI PERENCANAAN DAN PROGRAM

SEKSI LLAJ

SEKSI LALU LINTAS ASP & LAUT

SEKSI PENGEMBANGAN SDM

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA LLAJ

SEKSI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA ASP & LAUT

SEKSI APTEL DAN SKDI

SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LLAJ

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL ASP & LAUT

SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI

UPT Pelayanan Angkutan Darat

U P T Pelayanan ASP & Laut


9

C.

ISU

STRATEGIS

BIDANG

PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA

Menindaklanjuti

tugas

dan

fungsi

sebagaimana

terurai

di

atas,

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tentunya menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issues), di antaranya : •

Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;

•

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota;

•

Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap kelengkapan jalan;

•

Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di daerah tetangga yaitu Kota Palembang, Kota Jambi dan Kabupaten Sekayu, hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuasin merupakan jalur lintas antar provinsi yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;

•

Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan teknologi telematika, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan, baik LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan Internet;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain : •

Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi, komunikasi dan informatika dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;

•

Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama

dalam

pengadaan

prasarana

transportasi,

komunikasi

dan

informatika Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain : •

Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;


10

•

Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.

Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain : •

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;

•

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran;

•

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

D.

DASAR HUKUM Dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin mendasari peraturan perundangan sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2.

Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

4.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

6.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;

7.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

8.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;


11

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16.

Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota; 17.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;

18.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur – Pelayaran Sungai dan Danau;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

23.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 926 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

24.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat, dan Unit Pelaksana teknis Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Banyuasin


12

E.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN Penyusunan Laporan Kinerja Dnas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyuasin dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam Tahun Anggaran 2016 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Laporan KinerjaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 adalah : 1. Mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan/atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai 2. Melaporkan pelaksanaan tugas secara jujur, obyektif dan transparan 3. Melaporkan keberhasilan maupun kegagalan secara proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab instansi 4. Melaporkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindaklanjutnya 5. Membuat laporan instansi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja

F.

RUANG LINGKUP PELAPORAN Ruang Lingkup pembahasan dalam Laporan Kinerja ini adalah :

1.

Gambaran umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin serta permasalahan utama (strategic issue) yang dihadapi.

2.

Gambaran singkat mengenai rencana strategis, Perjanjian Kinerja dan sasaran yang ingin diraih pada Tahun 2016 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam rangka pencapaian visi dan misi instansi

3.

Pemaparan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja; uraian sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan / kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan maupun sasaran - sasaran instansi; serta langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan. Selain akuntabilitas kinerja, dipaparkan juga tentang akuntabilitas keuangan sebagai evaluasi alokasi dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian sasaran instansi;


13

4.

Kesimpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Selain kesimpulan,

dikemukakan

juga

saran-saran

terkait

perencanaan

dan

penganggaran kegatan di tahun mendatang yang berorientasi pada akuntabilitas dan standar pelayanan minimal


14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dalam

rangka

mewujudkan

manajemen

pemerintahan

yang

efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Kecamatan Simulasi Kabupaten Banyuasin membuat dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

bahwa

dalam

penyeragaman penyusunan istilah maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti dengan Perjanjian Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala SKPD untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimilikioleh instansi.

Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah,

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan

khusus

Perjanjian

Kinerja

antara

lain

adalah

untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagai berikut


15

TABEL PERJANJIAN KINERJA Sasaran Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat

Target 2016

Indikator Sasaran Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin

100% 100% 100% 6 dokumen 78,05%

46,02% 67,33%

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat

8,12% 37 website

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran I

(2). Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

didapat dari

Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, IKK dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin


16

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2014 - 2018 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN

Kabupaten / Kota

:

Kabupaten Banyuasin

SKPD

:

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

Urusan Wajib

:

1. Perhubungan 2. Komunikasi dan Informatika

Tugas pokok dan fungsi

:

1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan; 2. Penyusunan rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 3. Merencanakan, mempersiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 4. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah; 5. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Formula

No 1 1

2

Sasaran Renstra 2 Terlaksananya Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kab. Banyuasin

Indikator Kinerja Utama

Satuan

3

4

2.1

Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin

2.2

Persentase angkutan umum di Kabupaten Banyuasin

%

%

5 Jumlah Dermaga Sungai di Kab. Banyuasin / Total Kebutuhan Dermaga Sungai dalam Kab.Banyuasin Jumlah angkutan umum darat yg sudah ada yg melayani wilayah dalam Kab. Banyuasin / Jumlah Angkutan umum darat yg

Sumber Data 6 1. Laporan Bulanan

Penanggung jawab 7 Bidang ASDP

2. Laporan Triwulan 3. Laporan Tahunan 1. Laporan Bulanan 2. Laporan Triwulan

Bidang LLAJ

KET 8 Persentase dermaga sungai di kabupaten Banyuasin adalah Jumlah Dermaga sungai di Kab. Banyuasin dibanding total kebutuhan dermaga sungai di kab. Banyuasin Persentase angkutan umum di kabupaten Banyuasin adalah jumlah angkutan penumpang umum yang ada yg telah melayani trayek di Kabupaten Banyuasin dibanding

17

2.4

Persentase rambu darat dan sungai di wilayah Kab. Banyuasin

%

seharusnya ada yg melayani wilayah dalam Kab. Banyuasin

3. Laporan Tahunan

Jumlah Rambu Lalu Lintas darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin / Total Kebutuhan Rambu darat dan sungai di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018

1. Laporan Bulanan 1. Bidang LLAJ 2. Laporan Triwulan 2. Bidang ASDP 3. Laporan Tahunan 1. Laporan Bulanan

2.5

3


Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji

%

Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik uji : Total Jumlah Kendaraan Bermotor x 100%

2. Laporan Triwulan

1. UPT Angkutan Darat (Satker PKB)

3. Laporan Tahunan

1. Laporan Bulanan 3.2

Jumlah website SKPD yang dapat diakses masyarakat

website

Jumlah website SKPD

2. Laporan Triwulan 3. Laporan Tahunan


18

Bidang Komunikasi dan Informatika

jumlah angkutan penumpang umum darat yang seharusnya ada yang telah melayanai trayek di Kabupaten Banyuasin Persentase rambu darat dan sungai di wilayah kabupaten Banyuasin adalah Jumlah Rambu lalu lintas darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin dibanding Total kebutuhan rambu darat dan sungai di kabupaten Banyuasin Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji adalah Kendaraan bermotor di Kab. Banyuasin yg telah melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Banyuasin dan dinyatakan lulus uji kelaikan kendaraan bermotor Jumlah website SKPD yang dapat di akses masyarakat adalah Jumlah website SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dapat di akses masyarakat Kabupaten Banyuasin

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada Bab Akuntabilitas Kinerja, dipaparkan tentang Capaian Kinerja Organisasi pengukuran kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja menguraikan

secara

sistematis

keberhasilan

dan

kegagalan,

hambatan

dan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten

Banyuasin

tahun

2016

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26 November 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

telah

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Banyuasin

Nomor

821/692/KPTS/Perhubkominfo-2014

tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. ➢

Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja -

Metode Pengukuran Kinerja

19

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut: 1)

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi Capaian indikator kinerja =

X 100 Rencana

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

Capaian indikator kinerja = ➢

Rencana – ( Realisasi – Rencana ) __________________________ x 100 Kinerja Rencana

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 

X



70 % < X < 85 %

: Berhasil



55 % < X < 70 %

: Cukup Berhasil



X

: Tidak Berhasil

>

<

85 %

55%

: Sangat Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.


20

A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :

1.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Tabel 1. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

N o

Indikator Kinerja

% Pencapai an Target

Realisa si

Target

A. Sasaran 1 Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 1

Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin

B.

Sasaran 2 Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang 50,35% 41,35% 82,12% melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di 79,53% 58,53% 73,59% Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji 8,90% 8.90% 100%

1 2 3

84,15%

95,12%

113,04%

C. Sasaran 3 Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 2

2.

Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat

38 website

38 website

100%

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 dan Tahun 2014 Tabel 2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014, 2013 dan Tahun 2012

NO

Indikator Kinerja

2014

Realisasi 2015

Capaian 2016

1 2 4 5 6 A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 1


68,29%

82,93%

95,12

2014

2015

2016

7

8

9

98,24

106,25%

113,04 %

B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin 1 Persentase ketersediaan 41,35 41,3 82,12 angkutan umum yang melayani 41,70% 100% 89,85% % 5% % wilayah di Kabupaten Banyuasin 2

3 C.

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji

54,93%

55,13 %

58,5 3%

6,72%

6,54%

8.90 %

98,08%

81,88%

73,59 %

80,54%

91,67%

100%

Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat


21

1


3.

No 1 A. 1 B. 1 2 3

34 website

35 website

38 website

94,44%

94,59%

100%

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra (Tahun 2018)

Realisasi Target s/d Capaian Tahun Tahun 2018 (%) 2016 2 3 4 5 6 Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten 95,12 % 92,98 102,3 Banyuasin Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang % 41,35% 59,00 70,08 melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai % 58,53% 100 58,53 di Kabupaten Banyuasin 8,90% Persentase kendaraan bermotor yang laik uji % 10,48 84,92 Indikator

Satuan

C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 2


4.

Website

38

40

95

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional

No

Indikator

Satuan

1

2 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin

3

Realisasi Tahun 2016 8

%

68,29

60

113,81

%

41,35

75

55,13

%

55,13

60

91,88

1

2

3

5.

Target SPM Perhubungan

Capaian %

9

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilaksanakan A.

Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan ➢

Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Realisasi capaian indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin tahun 2016 adalah 95,12% dengan persentase capaian target sebesar 113,04%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Dermaga di Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 sebanyak 78 unit dibanding Total Kebutuhan dermaga di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018


22

sebanyak 82 unit hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 telah melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan realisasi persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2015 dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 11 unit, Tahun 2013 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 6 unit, Tahun 2014 pembangunan dermaga dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 30 unit , Tahun 2015 pembangunan dermaga dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 12 unit. Pada Tahun 2016 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 10 unit. Hal ini dikarenakan Wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagian berada di wilayah perairan sehingga kebutuhan aktivitas transportasi untuk masyarakat di perairan Kabupaten Banyuasin yang melakukan bongkar muat barang dan naik turun penumpang sangat besar, untuk itulah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 melakukan penambahan jumlah pembangunan dermaga di Kabupaten Banyuasin dengan dana APBD maupun Dana Infrastruktur Desa yang dilakukan swakelola oleh Desa itu sendiri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini Pembangunan Dermaga Tahun 2012 – Tahun 2016

No

1

Tahun Pembangunan Dermaga 2012

Lokasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Desa Muara Padang Desa Tirtomulyo Desa Pulau Rimau Merah mata tahap 3 (Lanjutan) Kecamatan Tungkal Ilir Desa Upang karya jalur 10 Desa Jalur 19 Tanjung Lago

1. Sungai Bungin (Lanjutan) 2. Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago 3. Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II 4. Desa Saleh Mulya Jalur 8 Kec. Air Saleh

Sumber Dana

Jumlah

APBN DAK

7 unit

Kementrian PDT dan APBD Dana Pendamping APBD

4 unit


23

2

2013

3

2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Desa Borang Desa Sejagung Desa Sungsang Desa Kenten Laut Desa Ujung Tanjung Desa Rambutan (Lanjutan) Kecamatan Sumber Marga Telang Desa Sungai Semut Desa Pendowo Harjo Desa Saleh Mukti Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Desa Sukaraja Kec. Tungkal Ilir Desa Terusan Kenten Desa Pagar Bulan Kec. Rantau Bayur Desa Air Gading Kec.Muara Padang Desa Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II Desa Srijaya Kec.Rantau Bayur Dusun 2 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur Desa Cendana Kec. Muara Sugihan Dusun 3 Kec. Muara Sugihan Dusun I Desa Timbul Jaya Kec. Muara Sugihan Dusun II Desa Timbul Jaya Kec. Muara Sugihan Desa Daya Kusuma Kec. Muara Sugihan Dusun I Desa Sungai Dua Kec. Rambutan Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Dusun I Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Dusun II Desa Sebalik Kec. Tanjung Lago Desa Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II Dusun 1 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur Dusun 5 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur Desa Tanjung Baru Kec. Makarti Jaya Desa Telok Payo Kec. Banyuasin II Desa Tirto Mulyo Kec. Makarti Jaya Desa Sido Makmur Kec. Muara Sugihan Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan RT. 09 Lk. III Kec. Makarti Jaya Srijaya Kec. Makarti Jaya

APBD

6 unit

APBD

10 unit

DID

14 unit

RESES DPRD

6 unit


24

4

2015

1. Desa Karang Baru Kec. Sumber Marga Telang (Tahap II)

APBD I

1 unit

1. 2.

APBD

6 unit

DID

6 unit

DAK

3 unit

1. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu di Desa Upang Mulya Kec. Makarti jaya sebanyak 1 unit 2. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Perambahan Kec. Banyuasin I 3. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Tirto Harjo Kec. Muara Sugihan sebanyak 1 unit

DID

3 unit

1. Pembangunan Dermaga di Desa Manggar Raya Kec. Tanjung Lago sebanyak 1 unit 1. Pembangunan Dermaga/Tambatan Perahu di Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya 1. Pembangunan Jembatan Pelabuhan Speedboat Sungsang di depan Puskesmas Rt. 13 LK. II Pasar Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya

Dana RESES

1 unit

Dana CSR Cukai Rokok

1 unit

3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 5

2016

1.

2.

3.

Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur Desa Sidoharjo Jalur 10 Kec. Air Salek Desa Purwodadi Kec. Muara Padang Desa Margo Mulyo Kec. Muara Padang Dusun Talang Balam Desa Srijaya Kec. Rantau Bayur Pesantren Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin II Dusun 1 dan 2 Desa Juru Taro Kec. Muara Sugihan Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan Desa Sugi Waras Kec. Muara Sugihan Desa Daya Kusuma Kec. Muara Sugihan Desa Teluk Tenggirik Kec. Air Kumbang Pembangunan Tambatan Speedboat / Garasi Speedboat di Kenten Laut sebanyak 1 unit Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur sebanyak 1 unit Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Muara Padang Kec. Muara Padang sebanyak 1 unit

Dana Bantuan 2 Gubernur

unit


25

2.

Pembangunan dermaga sungai Desa Sungai Semut Kec. Makarti Jaya

Gambar Pembangunan Dermaga Tahun 2016 di Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang (Dana DAK)

Gambar Pembangunan Tambatan Speed Boat / Garasi Speed Boat Tahun 2016 di Kenten Laut (Dana DAK)


26

Gambar Pembangunan Dermaga Tahun 2016 di Desa Sementul Kecamatan RantauBayur Jika dibandingkan Target sampai Tahun 2018 sebesar 92,98% dengan persentase capaian sebesar 92,98% sehingga diharapkan pada Tahun 2018 kebutuhan pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin dapat terlaksana dengan baik.

Jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan sebesar 60% dengan persentase capaian sebesar 113,81%. Angka ini menunjukkan bahwa untuk Target SPM Perhubungan telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dengan adanya ketersediaan dermaga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuasin khususnya wilayah perairan.

B.

Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin ➢

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Realisasi capaian indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin sebesar 41,35 % dengan persentase capaian target sebesar 89,85%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Angkutan umum darat yang melayani wilayah di Kabupaten


27

Banyuasin berjumlah 239 unit dibanding Jumlah Angkutan umum darat yang seharusnya ada yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin berjumlah 578 unit. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012-Tahun 2015 dengan realisasi Tahun 2016 mengalami penurunan, pada Tahun 2012 jumlah angkutan umum sebanyak 192 unit, Tahun 2013 dan 2014 jumlah angkutan umum sebanyak 241 unit, Tahun 2015 jumlah angkutan umum sebanyak 239 unit, pada Tahun 2016 jumlah angkutan umum sebanyak 239 unit hal ini dikarenakan faktor umur kendaraan angkutan umum yang lebih dari 15 tahun dan tidak layak untuk beroperasi di Kabupaten Banyuasin demi keselamatan penumpang angkutan umum berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk itulah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan pengurangan jumlah angkutan umum di Kabupaten Banyuasin.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: No

Tahun

1

2012

2

Satuan Unit

Jumlah Angkutan Umum di Kab. Banyuasin 192

Kebutuhan Angkutan Umum di Kab. Banyuasin 578

2013

Unit

241

578

3

2014

Unit

241

578

4

2015

Unit

239

578

5

2016

Unit

239

578


28

Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dalam Pencapaian Indikator Ketersediaan Angkutan Umum yang melayani wilayah Kabupaten Banyuasin

Jika dibandingkan dengan target sampai Tahun 2018 sebesar 59% indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin belum tercapai dengan baik sehingga diharapkan untuk tahun ke depan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan penambahan angkutan umum baik wilayah darat maupun perairan untuk menunjang transportasi dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuasin Realisasi indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan sebesar 75% persentase capaian sebesar 55,13%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian indikator ini belum mencapai target yang ditentukan SPM Perhubungan karena untuk di


29

Kabupaten Banyuasin belum mampu sepenuhnya melayani angkutan umum yang menjangkau wilayah kabupaten Banyuasin khususnya wilayah perairan. ➢

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Realisasi capaian indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin sebesar 55,13% dengan persentase capaian target sebesar 81,88%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 sebanyak 878 unit dibanding dengan Total kebutuhan rambu lalu lintas di kabupaten Banyuasin sebesar 1.500 unit. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin sebesar 44%, Tahun 2013 persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin sebesar 50%, Tahun 2014 persentase pemasangan rambu di kabupaten

Banyuasin

sebesar

54,93%

sedangkan

Tahun

2016

persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin meningkat menjadi 58,53%. Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini. Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Banyuasin

No

Jenis Fasilitas Perlengkapan jalan

1 2 3

Rambu Darat (unit) RPPJ (unit) Cermin Tikungan (unit)

4 5 6 7

Rambu sungai (unit) Warning Light (unit) Marka jalan (km2) Delineator (unit)

Rambu yang telah terpasang sampai dengan Tahun 2016 609 41 8 62 14 65,27 144

Total kebutuhan rambu sampai Tahun 2018 1000 60 20 100 20 1282,5 300

Realisasi indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 60% dengan persentase capai target sebesar 91,88%. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Banyuasin untuk kebutuhan rambu dan keterbatasan anggaran, sehingga


30

akan diupayakan penambahan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas. Jika dibandingkan dengan Target sampai dengan Tahun 2018, persentase capaian indikator mencapai 55,13%, angka ini menunjukkan bahwa target sampai Tahun 2018 belum tercapai dengan baik sehingga diharapkan untuk Tahun kedepan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan pemasangan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin ➢

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Realisasi capaian indikator Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji adalah 6,54% dengan persentase capaian target sebesar 80,54%. Data capaian ini diperoleh Jumlah Kendaraan yang laik uji sebanyak 979 unit kendaraan

dibanding

total

kendaraan

bermotor

(tidak

termasuk

kendaraan pribadi dan sepeda motor) di Kabupaten Banyuasin sebanyak 11.000 unit kendaraan. Angka ini menunjukkan bahwa persentase capaian indikator belum terealisasi dengan baik karena masih belum sadarnya pengemudi kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor

di

Satker

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

di

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin setiap 6 (enam) bulan sekali. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2012 - Tahun 2014 dengan Tahun 2016 mengalami penurunan. Pada Tahun 2012 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 4,21%, pada Tahun 2013 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,14%, pada Tahun 2014 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,63%, pada Tahun 2016 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,54% Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini.

Kendaraan Bermotor Yang Telah Laik Uji Tahun 2011-2016 No 1 2

Uraian Mobil Penumpang Umum (MPU) Mobil Bus Umum (MBU)

2013

UJI PERTAMA 2014 2015 2016

UJI BERKALA 2013 2014 2015 2016

98

100

96

81

11

4

1

1

9

9

10

4

0

0

0

0


31

Mobil Bus Tak Umum (MBTU) Mobil Truck Umum (MTU) Mobil Truck Tak Umum (MTTU) Mobil Pick UP Umum Mobil Pick Up Tak Umum Kendaraan Khusus Kereta Tempelan Kereta Gendengan

3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah

36

35

38

36

2

3

3

2

178

80

281

298

66

119

55

16

981

1161

1.082

938

110

105

151

85

89

11

1

5

0

0

0

0

1.232 19 1 0

1335 21 4 0

1.284 14 4 0

1.885 13 0 1

272 10 0 0

432 14 0 0

429 9 0 0

218 1 0 0

2.643

2.756

2.810

3.261

648

323

471

677

Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 – 2016 NO

JENIS KENDARAAN

SATUAN

1

Mobil Penumpang

Unit

2013 2.583

2 3 4

Mobil Bus Mobil Barang Kendaraan Khusus Jumlah

Unit Unit Unit Unit

1.068 2.684 4 3.651

TAHUN 2014 2015 2.663 2664 1.071 3340 18 7.092

1074 3975 27 7.740

2016 2745 1114 7101 40 11.000

Gambar Pelaksanaan Uji Emisi Gas terhadap Angkutan Penumpang Umum, Angkutan Barang dan Kendaraan Pribadi dalam Pencapaian Indikator Persentase Kendaraan Bermotor yang laik uji


32


33

Jika dibandingkan Target Tahun 2018 sebesar 10,48%, capaian indikator persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 62,40%. Angka ini menunjukkan bahwa target sampai Tahun 2018 belum tercapai dengan baik, upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dengan melakukan razia kendaraan bermotor dengan uji petik kendaraan bermotor secara berkala sehingga diharapkan

pengguna

kendaraan

bermotor

dapat

menumbuhkan

kesadaran dan keselamatan berlalu lintas di jalan.

C.

Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat ➢ Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Realisasi capaian indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat sebanyak 38 unit dengan persentase capaian target sebesar 94,59%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 38 unit. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2012-2014 dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan, pada Tahun 2012 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 19 website, Tahun 2013 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 31 website, Tahun 2014 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 34 website, Tahun 2016 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 35 website.


34

Untuk selengkapnya dapat dilihat No

Nama Website SKPD

Tahun

Jumlah

1

www.banyuasinkab.go.id

2009

1

2

Inspektorat.banyuasinkab.go.id

2010

1

3

dishubkominfo. banyuasinkab.go.id

2010

1

4

dinkes.banyuasinkab.go.id

2010

1

5

pubm banyuasinkab.go.id

2010

1

6

dikbud.banyuasinkab.go.id

2010

1

7

distannak. banyuasinkab.go.id

2010

1

8

pupengairan banyuasinkab.go.id

2011

1

9

bappeda banyuasinkab.go.id

2011

1

10

bkd banyuasinkab.go.id

2011

1

11

dinaspasar banyuasinkab.go.id

2011

1

12

bpt banyuasinkab.go.id

2011

1

13

satpolpp banyuasinkab.go.id

2011

1

14

humas banyuasinkab.go.id

2011

1

15

diskoperindag banyuasinkab.go.id

2011

1

16

distamben banyuasinkab.go.id

2011

1

17

disparsenbudpora banyuasinkab.go.id

2011

1

18

bpad banyuasinkab.go.id

2012

1

19

dprd banyuasinkab.go.id

2012

1

20

dppkad banyuasinkab.go.id

2013

1

21

baketpan banyuasinkab.go.id

2013

1

22

dukcapil banyuasinkab.go.id

2013

1

23

lpse banyuasinkab.go.id

2013

1

24

blh banyuasinkab.go.id

2013

1

25

bp4k banyuasinkab.go.id

2013

1

26

bpbd banyuasinkab.go.id

2013

1

27

ppid banyuasinkab.go.id

2013

1

28

simbangda banyuasinkab.go.id

2013

1

29

emonev banyuasinkab.go.id

2013

1

30

webmail banyuasinkab.go.id

2013

1

31

dashboard banyuasinkab.go.id

2013

1

32

gis banyuasinkab.go.id

2014

1

33

ipmanage banyuasinkab.go.id

2014

1


35

34

kecamatanbanyuasin3 banyuasinkab.go.id

2014

1

35

kejari-pangkalanbalai.banyuasinkab.go.id

2015

1

Jika

dibandingkan

dengan

Target

sampai

dengan Tahun

2018

persentase capaian indikator sebesar 87,5% sehingga diharapkan SKPD Kabupaten Banyuasin dapat membuat website SKPD agar masyarakat Kabupaten Banyuasin dapat memperoleh akses informasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin

6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan ➢

Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Capaian Indikator Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 2.290.060.000,realisasi keuangan sebesar Rp. 2.052.436.300,- efisiensi penggunaan anggaran sebesar 89,59% atau belum efisisen, hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang belum dibayarkan pada Tahun 2016 dan akan dianggarkan pada Tahun 2017 yaitu kegiatan Pembangunan Dermaga

B.

Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin ➢

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Capaian Indikator ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin anggaran keuangan sebesar Rp. 49.530.000,-, realisasi

keuangan

sebesar

Rp.

45.715.000,-

sehingga

efisiensi

penggunaan anggaran sebesar 92,30% ➢

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Capaian indikator Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten

Banyuasin

Rp.320.927.500,-

realisasi

dengan

anggaran

keuangan

sebesar

keuangan Rp.

sebesar

320.900.000,-

sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 99,99% ➢

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Capaian indikator Persentase kendaraan bermotor yang laik uji dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 482.845.484,- realisasi keuangan sebesar Rp. 431.355.000,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 89,34%


36

C.

Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat ➢

Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Capaian indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat dengan anggaran keuangan sebesar 146.400.000 realisasi keuangan sebesar Rp 126.840.000 sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 86,64%

7.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan ➢

Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2016 adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Dermaga sebanyak 6 unit dermaga dana APBD dan 6 unit dermaga Dana Infrastruktur Desa

B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin ➢

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2016 adalah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

dengan

Kegiatan

Pengendalian

Disiplin

Pengoperasian

angkutan umum di jalan ➢

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2016 adalah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Sungai

➢

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase kendaraan bermotor yang laik uji pada Tahun 2016 adalah Program


37

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan Kegiatan Perkerasan lapangan parkir.

C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat ➢

Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat adalah Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan

Daerah


38

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2016 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 11.970.255.488,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.547.029.941,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

6

Program 7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Total Relisasi Keuangan Sasaran I 3

Anggaran

Realisasi

(Rp) 8

(Rp)

Capaian (9/8)

Ket

9

10

11 Efisien

1.

1.

Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan


89,41%

95,12%

Capaian Indikator Sasaran I 2.

Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase

50,35%

106,39%

106,39%

41,35%

82,12%

125.730.000

125.035.000

99,45

2.425.453.300

2.324.235.520

95,83

2.551.183.300

2.449.270.520

96,01

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

616.610.000

611.315.000

99,14

Efisien

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

563.792.800

561.952.000

99,67

Efisien

Program Peningkatan

428.861.000

409.344.200

95,45

4 79,53%

58,53%

79,53%

8,90%

8,90%

100%

5

Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016

55

kendaraan bermotor yang laik uji Capaian Indikator Sasaran II No. 1 3. 4

Sasaran 2 Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat

Indikator Kinerja

Target

3 Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat

4 38 website

Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Total Relisasi Keuangan Sasaran II

87,22% Realisasi 5 38 website

Capaian (%)

Program

6 100%

7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

9

TOTAL CAPAIAN KINERJA SKPD I-III

1.582.611.200

98,34

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Capaian (9/8)

8

9

10

6

7

Capaian Indikator Sasaran III

1.609.263.800

100%

97,87%

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Total Relisasi Keuangan Sasaran III TOTAL REALISASI KEUANGAN SASARAN I-III

779.360.038

777.333.288

99,74

Efisien

329.004.000

313.623.000

95,32

Efisien

105.787.500

98,82

Efisien

1.371.414.038 ,-

1.352.743.788,-

98,63

5.531.861.138

5.384.625.508

97,34

107.050.000


35

Indikator Kinerja

No.

Sasaran

1 5

2 Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3 Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Capaian (9/8)

8

9

10

10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.505.735.550

3.395.636.356

96,86

Efisien

11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.799.783.800

2.641.523.077

94,35

Tidak Efisien

20.650.000

18.620.000

90,17

Tidak Efisien

99.625.000

94.025.000

94,38

Efisien

12.600.000

12.600.000

100,00

Efisien

Jumlah Sasaran V

6.438.394.350

6.162.404.433

95,71

TOTAL

11.970.255.488

11.547.029.941

96,46

Target

Realisasi

Capaian

Program

4

5

6

7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 100%

100%

100% 13

Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas

6 dokumen

TOTAL CAPAIAN KINERJA

6 dokumen

100% 14

98,94%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyediaan Dokumen Perencanaan


36

Rata-rata capaian kinerja untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Banyuasin sebesar 98,94 %, sementara Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 96,46 %. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Selain

program

dan

kegiatan

untuk

mencapai

sasaran

strategis,

Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyuasin juga melaksanakan program kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran sebesar

Rp. 11.970.255.488,- dan terealisasi sebesar Rp 11.547.029.941,- dari

pagu anggaran tersebut. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan 13 program dengan 42 kegiatan dimana persentase capaian keuangan sebesar 96,46% dan pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah terealisasi secara optimal rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan. Selain dari dana APBD, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (Dak) yang bersumber dari dana APBN + dana Pendamping sebesar Rp. 508.142.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 482.735.755,- yaitu Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Dermaga sebanyak 10 unit.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, 63,34% atau dengan kategori “B” (baik). Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Banyuasin terhadap hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 : a. mempublikasikan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen IKU melalui website SKPD sehingga dapat diakses dengan mudah setiap saat; b. Menjadikan kegiatan merupakan cara

untuk mencapai

sasaran dalam

renstra;menetapkan dokumen PK yang mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan (selaras RPJMD, tugas dan fungsi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang);


55

c. Menggunakan target kinerja yang diperjanjikan untuk mengukur keberhasilan dan memanfaatkan perjanjian kinerja untuk penyusunan kinerja sampai tingkat eselon III dan IV; melakukan monitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja secara berkala dan memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan; d. Membuat ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU atasannya;melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan menggunakan bantuan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat; e. Memanfaatkan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan untuk penilaian kinerja; melakukan monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV serta hasil Pengukuran Kinerja (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas digunakan sebagai dasar pemberian reward & punishment; melakukan reviu IKU secara berkala atas rencana aksi untuk pengendalian dan pemantauan kinerja; f. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja (LkjIP); menggunakan informasi yang disajikan dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi , untuk peningkatan kinerja dan untuk penilaian kinerja; g. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan h. Melakukan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program, memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja

serta

menindaklanjuti

hasil

evaluasi

program

untuk

perbaikan

pelaksanaan program di masa yang akan datang; i. Melakukan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan sehingga hasilnya menunjukkan perbaikan setiap periode yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata; j. Target kinerja dalam Tapkin agar dapat dicapai dengan baik dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.


38

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Meskipun disadari bahwa laporan ini

belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan

akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten

Banyuasin Tahun 2016 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya. Memperhatikan pengukuran kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin di Tahun 2016 penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta penentuan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016, dapat disimpulkan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2016, yaitu : 1.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

2.

Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tahun 2014 – 2018, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada Tahun 2014 sebagian besar (88,78%) telah dapat terealisasi dengan baik.

3.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 (delapan belas) indikator sasaran, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran atau sebanyak 21,42 % dikategorikan sangat berhasil, 1 (satu) indikator sasaran atau sebanyak 7,14% dikategorikan berhasil, 7 (tujuh) indikator sasaran atau sebanyak 50% dikategorikan cukup berhasil dan 3 (tiga) indikator sasaran atau 21,42%kategori kurang berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa


39

indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup dan kurang, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. 4.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin 2014-2018 sebanyak sebanyak 14 (empat belas) program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016

5.

Sistem pengumpulan data kinerja Tahun 2016 atau 2 tahun sebelumnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan kesulitan untuk mengumpulkan data dari laporan per bidang Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin.Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2016 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja sebesar 96,46% dari target, dengan rincian anggaran setelah perubahan sebesar Rp11.970.255.488,- dan realisasi belanja sebesar Rp.11.547.029.941,Berdasarkan angka persentase capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, Dishub Kominfo Kab. Banyuasin dapat dinilai berhasil dan berkinerja baik sesuai target.

6.

Terlepas dari angka keberhasilan tersebut, Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin harus meningkatkan beberapa target kinerja yang merupakan tugas utama bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika yaitu : a.

Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi angkutan darat, sungai, laut, penyeberangan serta komunikasi dan informatika;

b.

Meningkatkan

pelaksanaan

fungsi

pengendalian,

pengawasan

serta

pengelolaan jasa transportasi darat, sungai, laut dan penyeberangan yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas; c.

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sistem administrasi pelayanan masyarakat dan infra struktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta perangkat pos dan telekomunikasi;

d.

Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang komunikasi dan informatikadalam memberikan pelayanan administrasi dan masyarakat berbasis TIK, desiminasi informasi dan ketersediaan perangkat pos

dan

telekomunikasi

masyarakat

khususnya,

dan

pembangunan

Kabupaten Banyuasin pada umumnya; e.

Mempersiapkan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistim informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);


40

f.

Pemberian bimbingan teknis di bidang perhubungan dan pengembangan sistim

informasi/telematika,

pengendalian

sistem

informasi di

lingkup

Pemerintah Kabupaten; g.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;

h.

Meningkatkan profesionalisme urusan adminstrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

7.

Mengingat bahwa target kinerja ditetapkan salah satunya alasan pertimbangan alokasi anggaran, maka Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan meningkat untuk dapat meningkatkan target kinerja

8.

Salah satu upaya yang dianggap perlu untuk meningkatkan alokasi anggaran adalah penggalangan dana pembangunan yang bersumber dari luar (pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta)

9.

Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin harus mempertegas tujuan kinerja instansi untuk hal-hal berikut : a.

Meningkatkan kualitas prasarana dan fasilitas transportasi /perhubungan

b.

Meningkatkan keselamatan, kelancaran serta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

c.

Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan perhubungan

12.

Langkah-langkah antisipatif strategis yang harus diambil oleh Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin pada masa mendatang, meliputi : b.

Implementasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan

c.

Merintis kerjasama dengan swasta dalam rangka pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi

d.

Intensifikasi pembinaan awak angkutan umum dalam trayek maupun angkutan perairan

e.

Peningkatan upaya untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas darat dan perairan

f.

Peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas transportasi terutama terminal,, dermaga sungai serta sarana dan prasarana komunikasi dan informatika


41

B. SARAN Mengingat : 1.

Dokumen Rencana Strategis Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 yang memerlukan evaluasi dan revisi terkait pencapaian target RPJMD Kabupaten Banyuasin;

2.

Daftar Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan dan Bidang Komunikasi dan Infromatika dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo yang ditargetkan dicapai sampai dengan Tahun 2016; Terdapat

kesulitan

dalam

hal

pengakomodiran

seluruh

ketetapan

dalam

penyusunan LAPORAN KINERJA, dikarenakan terdapat beberapa istilah yang belum sama secara nomenklatur maupun secara posisinya pada level pengukuran kinerja (tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, indikator) Untuk itu Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin menyarankan kepada seluruh instansi yang berwenang dan stakeholder terkait dalam pembinaan perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat memfasilitasi pembenahan ini agar kesulitan serupa di saat penyusunan LAPORAN KINERJA dapat dihindari di tahuntahun berikutnya


42

LAMPIRAN


43

TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN Sasaran

Indikator Sasaran

Terciptanya pelayanan yang profesional dan

Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran

akuntabel melalui peningkatan kualitas dan

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi

Perhubungan, komunikasi dan Informatika

dan Informatika

Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas

Tersedianya sarana dan prasarana


perhubungan yang berkualitas

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin

Target 2016 100% 100%

100% 6 dokumen 84,15 % 50,35 %

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Terlaksananya penyebarluasan informasi

79,53 % 8,90 %


kepada masyarakat

38 website


55

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 3.505.735.550

APBD

2


Rp 2.799.783.800

APBD

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp

20.650.000

APBD

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp

99.625.000

APBD

5

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rp

125.730.000

APBD

6

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Rp

779.360.038

APBD

7

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Rp

156.000.000

APBD

8


Rp

616.610.000

APBD

9

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Rp

107.050.000

APBD

10 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Rp

329.004.000

APBD

11 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Rp 2.425.453.300

12 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Rp

563.792.800

APBD

13 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Rp

428.861.000

APBD

14 Program Penyediaan Dokumen Perencanaan

Rp

12.600.000

APBD

APBD dan DAK


45

Tabel Matriks Rencana Strategis 2014 – 2018 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Dinas No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun-1 Target

1

2

3

4

1.

Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara professional

Terciptany a pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkata n kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatika

Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

5

1.07.1.07. 01.01

6

Tahun-4

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun-5

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

- Persentase pelayanan administrasi perkantoran dapat terlayani dengan baik; - Persentase koordinasi dan kegiatan operasional perkantoran.

Terpenuhinya sarana prasarana kerja untuk menunjang kualitas kinerja aparatur.

20%

2.900.175.525

40%

3.515.941.294

60%

3.852.652.323

80%

4.206.534.456

100%

4.595.804.801

100%

19.071.108.399

Dishub Kominfo Kab. BA

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kelancaran pengiriman surat menyurat Tersedianya pelayanan jaringan, tersedianya air dan listrik

Lancarnya aktifitas perkantoran Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon selama 12 bulan

0

-

12 bulan

2.100.000

12 bulan

2.310.000

12 bulan

2.541.000

12 bulan

2.795.100

60 bulan

9.746.100


12 Kali

1.513.000.000

12 bulan

1.750.000.000

12 bulan

1.925.000.000

12 bulan

2.117.500.000

12 bulan

2.329.250.000

60 bulan

9.634.750.000


3.

Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah

Tersedianya asuransi kendaraan operasional

5 Unit

29.700.000

1 Tahun

35.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

5 Tahun

214.700.000


4.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 Bulan

372.000.000

12 Bulan

418.500.000

12 Bulan

460.350.000

12 Bulan

506.385.000

12 Bulan

557.023.500

12 Bulan

2.314.258.500


5.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

Terjaminnya pelayanan asuransi kendaraan operasional Terpenuhinya jasa administrasi keuangan sebanyak 19 orang Berfungsinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

12 Bulan

102.896.600

12 Bulan

115.986.000

12 Bulan

127.584.600

12 Bulan

140.343.060

12 Bulan

154.377.366

12 Bulan

641.187.626


1. 1.07.1.07. 01.01.01 2. 1.07.1.07. 01.01.02

1.07.1.07. 01.01.06

1.07.1.07. 01.01.07

1.07.1.07. 01.01.08

Tahun-3

8

Pelayananan Administrasi Perkantoran

7

Tahun-2

Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab


55

6.

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

7.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan

1.07.1.07. 01.01.10

1.07.1.07. 01.01.11

1.07.1.07. 01.01.12 9.

98.817.723

12 Bulan

108.699.496

12 Bulan

119.569.445

12 Bulan

498.588.498


12 Bulan

191.733.538

12 Bulan

232.876.000

12 Bulan

256.163.600

12 Bulan

281.779.960

12 Bulan

309.957.956

60 Bulan

1.272.511.054


12 Bulan

14.917.840

12 Bulan

23.795.000

12 Bulan

26.174.500

12 Bulan

28.791.950

12 Bulan

31.671.145

60 Bulan

125.350.435


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

1 Tahun

199.250.000

1 Tahun

219.175.000

1 Tahun

241.092.500

1 Tahun

265.201.750

1 Tahun

291.721.925

5 Tahun

1.216.441.175


1.680 Eks

8.640.000

1.680 Eks

9.504.000

3360 Eks

10.454.400

5040 Eks

11.499.840

6720 Eks

12.649.824

6720 Eks

52.748.064


Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman rapat

6 Kali

5.400.000

6 Kali

5.940.000

6 Kali

6.534.000

6 Kali

7.187.400

6 Kali

7.906.140

30 Kali

32.967.540


Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

51 Kali

269.400.000

118 Kali

349.400.000

185 Kali

384.340.000

252 Kali

422.774.000

319 Kali

465.051.400

319 Kali

1.890.965.400



Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

72 Kali

111.570.007

144 Kali

263.831.000

216 Kali

263.831.000

288 Kali

263.831.000

360 Kali

263.831.000

360 Kali

1.166.894.007

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai; - Jumlah Kebutuhan kendaraan dinas operasional dan angkutan perintis

Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur

20%

1.802.627.600

40%

2.628.847.360

60%

2.453.732.096

80%

2.457.105.306

100%

3.160.465.836

100%

12.502.778.198

1.

Tersedianya bangunan/ gedung kantor

Terpenuhinya bangun an/gedung kantor

100%

81.680.000

100%

200.000.000

100%

220.000.000

-

-

-

-

100%

501.680.000

1.07.1.07. 01.01.19

1.07.1.07. 01.02.03

12 Bulan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

1.07.1.07. 01.01.18

1.07.1.07. 01.02

89.834.294

13.

1.07.1.07. 01.01.17

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur

12 Bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

11.

Tersediany a dan terpelihara nya sarana dan prasarana kantor

81.667.540

12.

10. 1.07.1.07. 01.01.15

Memfungsika n sarana dan prasarana aparatur

12 Bulan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

1.07.1.07. 01.01.13

2

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor sebanyak 50 jenis alat tulis kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 21 jenis barang cetakan dan 2 jenis penggandaan Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pembangunan Gedung Kantor


47


1.07.1.07. 01.02.05 1.07.1.07. 01.02.10

1.07.1.07. 01.02.11 1.07.1.07. 01.02.12

2.

Meningkat nya disiplin aparatur

Terwujudnya disiplin aparatur

1.07.1.07. 01.03

4

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkat nya kapasitas sumber daya aparatur

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.07.1.07. 01.05

-

-

-

2 Unit

500.000.000

7 Unit

1.197.450.000


100%

51.275.000

5 Jenis barang

56.402.500

5 Jenis barang

62.042.750

5 Jenis barang

68.247.025

5 Jenis barang

75.071.728

25 Jenis barang

313.039.003


-

-

-

-

10 Unit

35.000.000

10 Unit

38.500.000

-

-

20 Unit

73.500.000


6 Unit

76.700.000

-

84.370.000

6 Unit

92.807.000

6 Unit

102.087.700

6 Unit

112.296.470

30 Unit

468.261.170


Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

Terpenuhinya kelancaran operasional kantor Berfungsinya gedung kantor dengan baik

6 Jenis Pekerj aan

176.950.000

6 Jenis Pekerja an

194.645.000

6 Jenis Pekerjaa n

214.109.500

6 Jenis Pekerja an

235.520.450

6 Jenis Pekerjaa n

259.072.495

1.080.297.445


Terpeliharanya kendaraan operasional dengan baik

Kelancaran operasional kendaraan bermotor

24 Unit

1.036.472.600

24 Unit

1.140.119.860

24 Unit

1.254.131.846

24 Unit

1.379.545.031

24 Unit

1.517.499.534

30 Jenis Pekerj aan 120 Unit

6.327.768.870


Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik

Berfungsinya peralatan kantor

1 Tahun

112.100.000

6 Jenis Pekerja an

123.310.000

6 Jenis Pekerjaa n

135.641.000

6 Jenis Pekerja an

149.205.100

6 Jenis Pekerjaa n

164.125.610

684.381.710


Berfungsinya peralatan jaringan internet perkantoran

-

-

45 SKPD

400.000.000

45 SKPD

440.000.000

45 SKPD

484.000.000

45 SKPD

532.400.000

30 Jenis Pekerj aan 225 SKPD

1.856.400.000


Tersedianya Software Monitoring dan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Alat Digitalisasi Dokumen Kantor

Tertibnya penyimpanan data kepegawaian

-

-

-

-

1 Aplikasi

50.000.000

-

-

-

-

1 Aplikas i

50.000.000


Tertatanya dokumen kepegawaian

-

-

-

-

2 Unit

50.000.000

-

-

-

-

2 Unit

50.000.000


Terwujudnya Peningkatkan disiplin aparatur

Adanya Peningkatkan disiplin aparatur

95 Stell

72.950.000

100 Stell

80.245.000

100 Stell

88.269.500

100 Stell

97.096.450

100 Stell

106.806.095

495 Stell

445.367.045

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

95 Stell

72.950.000

90 Stell

80.245.000

90 Stell

88.269.500

90 Stell

97.096.450

90 Stell

106.806.095

455 Stell

445.367.045

Terlatihnya sumber daya aparatur yang handal

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8 Orang

-

10 Pegaw ai

-

60 Pegawai

20.000.000

10 Pegaw ai

-

10 Pegawai

-

98 Pegaw ai

20.000.000

Pengadaan Body Speed Boat

Tersedianya body speed boat

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet

Pengadaan Software Monitoring dan Administrasi Kepegawaian Pengadaan 11. Alat Digitalisasi Dokumen Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur 10

1.

1.07.1.07. 01.02

-

5.

9.

Meningkatkan disiplin aparatur

430.000.000

Tersedianya Handy Talky

1.07.1.07. 01.02.29

3

3 Unit

Pengadaan Alat Komunikasi

8.

1.07.1.07. 01.02...

267.450.000

4.

3.

1.07.1.07. 01.02.28

1.07.1.07. 01.02...

2 Unit

Tersedianya kendaraan operasional kantor Tersedianya meubeleur kantor

1.07.1.07. 01.02.22 1.07.1.07. 01.02.24

Terpenuhinya kelancaran operasional kantor Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Terpenuhinya peralatan komunikasi

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanny a Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


48


1.07.1.07. 01.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan formal

Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8 Orang

40.000.000

10 Pegaw ai

60.000.000

10 Pegawai

66.000.000

10 Pegaw ai

72.600.000

10 Pegawai

79.860.000

48 Pegaw ai

318.460.000


Pembekalan Materi Kedinasan bagi Aparatur Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya tenaga aparatur yang handal

Terciptanya tertib administrasi dan disiplin aparatur

-

-

-

-

50 org

20.000.000

-

-

-

-

50 org

20.000.000


- Persentase tingkat perencanaan sistem jaringan transportasi yang terpadu; - Persentase pelayanan jasa transportasi Tersedianya data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan

Terwujudnya pengelolaan transportasi darat dan sungai yang handal

20%

120.795.000

40%

282.874.500

60%

146.161.950

80%

160.778.145

100%

176.855.960

100%

887.465.555

Validitas data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan

-

-

1 Set Dokum en

38.000.000

1 Set Dokumen

41.800.000

1 Set Dokum en

45.980.000

1 Set Dokumen

50.578.000

4 Set Dokum en

176.358.000


Tersedianya dokumen data perhitungan lalu lintas

Termanfaatkan nya data perhitungan lalu lintas

1 Set Dokum en

13.055.000

1 Set Dokum en

14.360.500

1 Set Dokumen

15.796.550

1 Set Dokum en

17.376.205

1 Set Dokumen

19.113.826

5 Set Dokum en

79.702.081


Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dan tersedianya buku laporan kegiatan

Terlaksananya Pemahaman materi oleh peserta sosialisasi

51,00

17.580.000

76,00

19.338.000

101,00

21.271.800

126,00

23.398.980

151,00

25.738.878

151,00

107.327.658


Berfungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bermanfaatnya buku laporan kegiatan

4 Set Dokum en

90.160.000

4 Set Dokum en

99.176.000

4 Set Dokumen

109.093.600

4 Set Dokum en

120.002.960

4 Set Dokumen

132.003.256

20 Set Dokum en

550.435.816


Tersedianya dokumen perencanaan dermaga Sebalik

Termanfaatkan nya dermaga Sebalik

-

-

1 Set Dokum en

150.000.000

-

-

-

-

-

-

1 Set Dokum en

150.000.000


1.

2.

1.07.1.07. 01.05.02 5

Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan

Terlaksana nya pengelolaa n sarana dan prasarana perhubung an

Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan

1.07.1.07. 01.15

1.07.1.07. 01.15.01

1

2 1.07.1.07. 01.15.02

1.07.1.07. 01.15.04

1.07.1.07. 01.15.08

1.07.1.07. 01.15.10

3

Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5

Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik


49

6

Pengembang an jaringan komunikasi berbasis TIK

Terlaksana nya pengemba ngan jaringan komunikasi berbasis TIK

Bertambahny a pengetahuan masyarakat yang mengerti TIK

1.25.1.07. 01.15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

Terlaksana nya pengemba ngan jaringan komunikasi berbasis TIK

Bertambahny a pengetahuan masyarakat yang mengerti TIK

1.25.1.07. 01.16

1.25.1.07. 01.16.02

1.25.1.07. 01.16..

8

Meningkatnya pengetahuan masyarakat sadar lalu lintas

Terkendali nya disiplin berlalu lintas

Terpenuhinya pelayanan angkutan di Kabupaten Banyuasin

1.07.1.07. 01.17

5.111.075.875

40%

5.647.683.463

60%

6.212.451.809

80%

6.833.696.990

100%

7.517.066.689

100%

31.321.974.824

Terlaksananya pemerintahan yang baik yang memiliki prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pelayanan TIK Terwujudnya Pelayanan dan penyebaran informasi pada masyarakat

65,00

5.006.875.875

75,00

5.507.563.463

80,00

6.058.319.809

85,00

6.664.151.790

90,00

7.330.566.969

90,00

30.567.477.904


0,60

59.200.000

75%

65.120.000

85%

71.632.000

95%

78.795.200

100%

86.674.720

100%

361.421.920


20,00

45.000.000

40,00

75.000.000

60,00

82.500.000

80,00

90.750.000

100,00

99.825.000

100,00

393.075.000


-

-

1 Dokum en

-

1 Dokumen

-

1 Dokum en

-

1 Dokumen

-

5 Dokum en

-


7 Orang

84.000.000

7 Orang

92.400.000

7 Orang

101.640.000

7 Orang

111.804.000

7 Orang

122.984.400

35 Orang

512.828.400

Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK

2

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Tersedianya pengadaan alat studio dan komunikasi

3

Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database) SKPD Pengembangan Media Elektronik

Tersedianya Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database) SKPD)

Operasional pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis TIK

Tersedianya dokumen perencanaan bidang kominfo - Jumlah SDM yang bisa melayani publik berbasis TIK; - Jumlah Laporan kajian yang dimanfaatkan

Terlaksananya pengembangan media elektronik di bidang kominfo Penambahan Informasi Teknologi Terkini

1.25.1.07. 01.15.07

Pengembang an jaringan komunikasi berbasis TIK

20%

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25.1.07. 01.15.04

7

Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa

1 1.25.1.07. 01.15.02

1.25.1.07. 01.15.10

Persentase masyarakat yang dapat menerima layanan TIK

4


1

Pembuatan Bengkel Multi media

Tersedianya Bengkel Multi media

Tertatanya peralatan komputer dan jaringan dengan baik

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

100.000.000

1 Tahun

500.000.000


1

Jasa Pelayanan Bengkel Multi media

Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK

7 Orang

84.000.000

14 Orang

92.400.000

21 Orang

101.640.000

28 Orang

111.804.000

35 Orang

122.984.400

35 Orang

512.828.400



Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas

Terlaksananya pemerintahan yang baik yang memiliki prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pelayanan TIK Peningkatan persentase SDM berkualitas dan tingkat disiplin berlalu lintas

0,20

625.910.000

40%

826.297.000

60%

908.926.700

80%

999.819.370

100%

1.099.801.307

100%

4.460.754.377


50

1.07.1.07. 01.17.05

1.07.1.07. 01.17.14

1.07.1.07. 01.17.15

1.07.1.07. 01.17.16

1.07.1.07. 01.17.18

1.07.1.07. 01.17.19

1.07.1.07. 01.17.20

1.07.1.07. 01.17.21 9

Meningkatnya pengtahuan berbasi TIK

Terlaksana nya sosialisasi

Bertambahny a aparatur yang bisa melayani TIK

1.25.1.07. 01.17

1.25.1.07. 01.17.01

1

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

2

Sosisalisasi/Pe nyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Pelayanan Jasa dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

3

4

5

Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar

6

Sosisalisasi/Pe nyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan

7

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 8 Dukungan Event International "Musi Triboatton" Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 1

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota. Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan

Peningkatan disiplin berlalu lintas di jalan raya

3 Kali

49.720.000

6 Kali

54.692.000

9 Kali

60.161.200

12 Kali

66.177.320

15 Kali

72.795.052

15 Kali

303.545.572


Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan

2 Kali

23.800.000

4 Kali

26.180.000

6 Kali

28.798.000

8 Kali

31.677.800

10 Kali

34.845.580

10 Kali

145.301.380


Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.

Peningkatan disiplin masyarakat berlalu lintas

4 Orang

18.475.000

6 Orang

20.322.500

8 Orang

22.354.750

10 Orang

24.590.225

14 Orang

27.049.248

14 Orang

112.791.723


Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Terlaksananya pengaturan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru

Kelancaran tugas koordinasi pelayanan angkutan

64 Orang

384.000.000

96 Orang

422.400.000

128 Orang

464.640.000

160 Orang

511.104.000

192 Orang

562.214.400

192 Orang

2.344.358.400


Kelancaran lalu lintas lebaran, natal, tahun baru

2 Kegiat an

109.550.000

4 Kali

139.550.000

6 Kali

153.505.000

8 Kali

168.855.500

10 Kali

185.741.050

10 Kali

757.201.550


Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan

Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan

3 Kegiat an

23.490.000

6 Kali

60.490.000

9 Kali

66.539.000

12 Kali

73.192.900

15 Kali

80.512.190

15 Kali

304.224.090


Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014

Terlakasananya Pemilihan Pelajar Pelopor Tahun 2014

2 Orang

16.875.000

2 Orang

18.562.500

2 Orang

20.418.750

2 Orang

22.460.625

2 Orang

24.706.688

10 Orang

103.023.563


Terlaksananya even internasional Musi Triboatton

Meningkatnya hubungan kerjasama Internasional

0

-

1 Keg

84.100.000

1 Keg

92.510.000

1 Keg

101.761.000

1 Keg

111.937.100

1 Keg

390.308.100


Jumlah SDM yang bisa melayani publik berbasis TIK

Tingkat Pemahaman Materi Kominfo

80,00

75.680.000

120,00

110.000.000

160,00

121.000.000

200,00

133.100.000

240,00

146.410.000

280,00

586.190.000

Dishub Kominfo Kab. Banyuasi n

Jumlah SDM yang bisa mengoperasikan TIK seluruh SKPD

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi

80,00

75.680.000

120,00

110.000.000

160,00

121.000.000

200,00

133.100.000

240,00

146.410.000

280,00

586.190.000



51

10

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Terlaksana nya pembangu nan sarana dan prasarana perhubung an

Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan

1.07.1.07. 01.18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

2

Pembangunan Dermaga

1.07.1.07. 01.18.02

1.07.1.07. 01.18.04

1.07.1.07. 01.18.06

1.07.1.07. 01.18.08

3

4

5 1.07.1.07. 01.18.09

Rehab Berat Terminal

Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunf o) dan Persertifikatan Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan

0,20

9.594.342.675

40%

8.125.272.100

60%

13.936.465.700

80%

15.330.112.270

100%

10.760.519.84 5

100%

57.746.712.590

Jumlah Halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.

Berfungsinya halte bus di Kabupaten Banyuasin

-

-

1 Unit

3.000.000.000

1 Unit

3.300.000.000

1 Unit

3.630.000.000

1 Unit

3.993.000.000

1 Unit

13.923.000.000

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kab/Kota Tersedianya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin yang sudah tersertifikasi Tersedianya pelabuhan sungai Sebalik untuk melayani kapal sungai Sebalik yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai Sebalik.


Berfungsinya dermaga dan penghubung tambatan kapal 69,51 % (29 Unit)

41,70

Berfungsinya Terminal Multi Moda Sebalik di Kab. Banyuasin

8.732.306.675

78,05 % (36 Unit)

3.300.000.000

84,15 % (41 Unit)

3.630.000.000

89,02 % (45 Unit)

3.993.000.000

92,68 % (48 Unit)

4.392.300.000

48 Unit

24.047.606.675


Beroperasionalny a terminal betung bagi masyarakat

Tersertifikasinya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin


728.675.000

46,02

1.678.575.000

50,35

1.846.432.500

54,67

2.031.075.750

59,00

2.234.183.325

59,00

8.518.941.575


4,00 -

133.361.000

-

6,00 -

146.697.100

-

8,00

160.033.200

10,00

176.036.520

11,00

141.036.520

11,00

757.164.340

40%

5.000.000.000

60%

5.500.000.000

-

-

60%

10.500.000.000


52


11

Meningkatkan pengetahuan masyarakat

Terlaksana nya penyebarlu asan informasi kepada masyaraka t

Terpenuhinya informasi yang berkualitas bagi masyarakat

1.25.1.07. 01.18

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1 1.25.1.07. 01.18

1.25.1.07. 01.18.03

2

3 1.25.1.07. 01.18.05

1.25.1.07. 01.18.09 12

Mengembang kan sistem lalu lintas dan angkutan jalan dan sungai yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Pembangu nan Jaringan prasarana angkutan jalan dan sungai

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai (ratarata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten

1.07.1.07. 01.19

1.07.1.07. 01.19.01

1.07.1.07. 01.19.05

4

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Penyebarluasan iInformasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

2

Tingkat kerjasama dengan media massa

Jumlah Media Massa yang ada di Kabupaten Banyuasin / Jumlah Media Massa yang ada harus ada di Kabupaten Banyuasin x 100 Tersedianya informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat

Kemudahan mendapat informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat

Kemudahan mendapat informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat Meningkatnya Pelayanan dan pengawasan pos komunikasi dan telekomunikasi

Pengendalian Pos Komunikasi dan Telekomunikasi

Tersedianya Pelayanan dan pengawasan pos komunikasi dan telekomunikasi

Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Persentase Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan

Terlaksananya penyebarluasan informasi ke masyarakat

Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu/Marka/G uardrill) pada wilayah Kabupaten Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten

Berfungsinya Rambu lalu lintas darat

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1

Persentase Penyebarluasan Informasi yang berkualitas dan dapat diakses masyarakat

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

Tingkat Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan

0,20

40%

258.530.000

60%

284.383.000

80%

312.821.300

100%

344.103.430

100%

1.013.039.830


5 Media

102.300.000

10 Media

112.530.000

15 Media

123.783.000

20 Media

136.161.300

25 Media

149.777.430

25 Media

624.551.730


-

1,00

-

0,20

-

49.850.000

-

433.385.000

20%

30 Operat or

15,00

40%

55.000.000

40%

25.000.000

60 Operator

66.000.000

476.723.500

60.500.000

27.500.000

60%

90 Operat or

66.550.000

30.250.000

80%

120 Operator

73.205.000

33.275.000

80%

255.255.000


120 Operat or

36.602.500 Dishub Kominfo Kab. BA

20,00

60%

72.600.000

524.395.850

25,00

80%

79.860.000

576.835.435

30,00

100%

87.846.000

634.518.979

30,00

100%

96.630.600

2.645.858.764


56,00

Berfungsinya Rambu lalu lintas sungai

152.150.000

20 Unit

322.650.000

110.735.000

67,33

50 Unit

354.915.000

121.808.500

79,53

80 Unit

390.406.500

133.989.350

89,87

110 Unit

429.447.150

147.388.285

100,00

140 Unit

472.391.865

162.127.114

100,00

140 Unit

1.969.810.515


676.048.249


53

13

Terpenuhinya pelayanan uji kendaraan dan tersedianya alat uji serta sarana pendukung keselamatan transportasi

Penyediaa n Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor

1.07.1.07. 01.20

1.07.1.07. 01.20.01

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1 2

1.07.1.07. 01.20.02 1.07.1.07. 01.20.03 14

Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Terlaksa Nanya program /kegiatan Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatika

Terpenuhinya data peremcanaan yang berkualitas

1.07.1.07. 01.21

1.07.1.07. 01.21.01

1.07.1.07. 01.21.02

3

Perkerasan Lapangan Parkir Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan

1

2

3 1.07.1.07. 01.21.03

JUMLAH

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)

Tersedianya sarana dan prasarana PKB

Tersedianya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Uji Tersedianya data kendaraan bermotor yang akurat Tersedianya data perencanaan yang akurat dan terintegrasi dengan perencanaan kabupaten

Tersedianya data perencanaan yang akurat

Tersedianya dokumen Rencana Strategis SKPD Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu

Peningkatan Sarana dan Prasarana PKB

Berfungsinya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor dengan tertib Terwujudnya sistem perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dinas terintegrasi dengan perencanaan dinas Kabupaten Terwujudnya Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan dokumen Perencanaan yang baik Terwujudnya penyusunan Rencana Strategis SKPD Termanfaatkanny a Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu

2 Kegiat an

716.525.875

4 Kegiata n

2.334.471.075

6 Kegiatan

20%

716.525.875

40%

2.334.471.075

60%

-

-

4 Dokum en

-

-

52.000.000

2 Dokum en

24.950.000

2 Dokum en

27.050.000

-

-

21.741.617.550

2 Kegiata n

5 Dokum en

4 Dokum en

-

1 Dokum en

-

40%

1.716.525.875

716.525.875

1.000.000.000

33.000.000

2 Kegiatan

36.300.000

477.050.000

6 Dokumen

29.755.000

27.050.000

-

450.000.000

24.856.335.292

6 Dokumen

-

-

29.755.000

-

-

30.396.359.803

8 Kegiata n

80%

60%

2 Kegiata n

8 Dokum en

8 Dokum en

-

-

1.888.178.463

788.178.463

1.100.000.000

10 Kegiatan

100%

-

866.996.309

866.996.309

0

39.930.000

2 Kegiatan

43.923.000

32.730.500

14 Dokumen

68.463.550

32.730.500

10 Dokumen

-

4 Dokumen

-

33.140.612.683

-

36.003.550

32.460.000

-

29.600.797.20 0

10 Kegiat an

100%

60%

10 Kegiat an

15 Dokum en

10 Dokum en

7.522.697.596

5.422.697.596

2.100.000.000

Dishub Kominfo Kab. BA Dishub Kominfo Kab. BA

153.153.000

659.999.050


150.489.050

4 Dokum en

1 Dokum en


59.510.000

Dishub Kominfo Kab. BA Dishub Kominfo Kab. BA

450.000.000

139.396.774.628


54

PENGUKURAN KINERJA Nama SKPD

:

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

Tahun

:

2016

SASARAN STRATEGIS

1

1 Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

2

3


INDIKATOR KINERJA

1

2

2 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

3

4

5

6

%

84,15%

95,12%

113,04%

%

50,35%

41,35%

82,12%

3

Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin

%

79,53%

58,53%

73,59%

4

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji

%

8,90%

8.90%

100%

5


website

38 website

38 website

100%


55

TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN N o 1 1

2

Target Sasaran Strategis 2 Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

Indikator Kinerja 3 Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin

Satuan

Program / Kegiatan

Target

(Rp)

4

4

5

Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin

Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji


Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika

Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6

%

100

1

%

100

2


%

100

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

70.250.000

%

100

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000

dokumen

6

5

%

78,05

6 7

3

Anggaran

Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

%

46,02

8

%

67,33

9

%

8,12

10

%

40,00

11

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

website

37

12

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

%

40,00

13


2.903.446.038 1.640.558.000

11.200.000 134.410.000 3.039.823.000 697.395.000 320.927.500 482.845.484 3.908.949.750 146.400.000 84.000.000


57


58

Laporan kinerja. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN tahun 2016

Recommend Documents