PEMERINTAH KABUPATEN MALANG LAPORAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015
i KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah. Secara khusus Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan. Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada para Personil Pilihan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Teamwork) yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan dan merampungkan tugasnya secara maksimal. Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik
good
governance serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No.
XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good government) dan dengan penanganan yang baik (good governance/yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang p e n jab a ran
d a ri
vis i
m isi
dan
p e re n ca na a n
seb a ga i
st ra t e gik
ya n g
mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan
Kinerja
ini merupakan kebulatan
kesepakatan bersama yang d ilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.
ii Demikian disampaikan, semoga Laporan
Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB melalui pembangunan partisipatif yang senantiasa menerapkan nili-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, demokratis yang dalam pengambilan
keputusan
berdasarkan
pada
hukum
dan
keadilan,
mampu
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan mandiri serta berdaya saing tinggi dengan semakin berkembangnya jiwa leaership dikalangan pemerintah dan semangat enterpreneurship di kalangan masyarakat luas. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, atas koreksi dan saran perbaikan Laporan Kinerja ini dimasa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan
Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2015 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Sekian dan terima kasih.
Malang,
Januari 2016
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610813199001 1 001
iii D A F T A R
I S I Hal
Kata Pengantar..................................................................................................
i
Daftar Isi ...........................................................................................................
iii
Ringkasan Eksekutif .........................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN.............................................................................
1
A. A. Latar Belakang .........................................................................
1
B. A. Maksud dan Tujuan ...................................................................
2
C. B. Gambaran Umum .....................................................................
3
C. 1. Organisasi Perangkat Daerah .............................................
3
2. Sumber Daya Aparatur ........................................................
12
3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014.....................................
19
D. D.Dasar Hukum ............................................................................
21
E. E. Sistematika ................................................................................
21
PERENCANAAN DAN PERJANJJIAN KINERJA ...........................
23
A. B. Perencanaan Strategis ............................................................
23
BAB II
:
:
BAB III :
1. Visi ......................................................................................
23
2. Misi .....................................................................................
24
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .........................
24
B. F. Perjanjian Kinerja ......................................................................
28
G. AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................................
30
A. H.Capaian Kinerja Organisasi .......................................................
30
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015 ............................................................................. ........ 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir ................................................................................. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ....................... 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar Nasional ................................................................... 5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan..................................................................... 6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.................. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja............. B. I. Realisasi Anggaran ...................................................................
30
33
35 37 37 37 38 39
iv BAB IV :
P E N U T U P ..............................................................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. 2. 3. 4.
Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lamapirn IV
Penetapan Kinerja 2015 Pengukuran Kinerja 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 RENSTRA Tahaun 2011-2015
42
v RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun
2015
ini
merupakan
realisasi
dan
capaian
kinerja
sebagai
wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2015. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, akan dikemukakan secara singkat tentang hasil pengukuran terhadap Sasaran-Sasaran yang telah ditetapkan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, demikian pula langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala yang kemungkinan akan terjadi pada tahun mendatang, lewat ringkasan sebagai berikut: A. Sasaran Pertama : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;. B. Sasaran Kedua : Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik C. Sasaran Ketiga : Pemulihan Maasyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik D. Sasaran Keempat : Tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sesudah Perubahan Anggaran sebesar Rp. 23.279.389.212,- ( Dua puluh tiga milyard dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delalapan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah ) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Malang Tahun 2015. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.282.460.312,- (Satu milyard dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas
rupiah)
terealisasi sebesar Rp.1.089.364.921,- (Satu milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah ) atau 84,94 % (delapan puluh empat koma sembilan puluh empat persen), Belanja Langsung sebesar Rp. 21.996.928.900,- (Dua puluh satu milyard sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) terealisir sebesar Rp. 2.508.120.934,- (Dua milyard lima ratus delapan juta seratus dua puluh ribu sembilan
vi ratus tiga puluh empat rupiah) atau 11,40 %.sisa dana sebesar Rp. 19.448.807.966,dikarenaka ada Dana
Sebesar Rp. 19.461.276.000,- yang diperoleh dari Kegiatan
Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pasaca Bencana dari BNPB melalui Kementrian Keuangan dan baru masuk ke Kas Daerah Kabupaten Malang pada tanggal 16 Desember 2015. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia; 2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan; 3. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintregasi. Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Peningkatan kwalitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya; 3. Penambahan Jumlah personil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Terbangunnya system informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintregasi. Antisipasi ke depan yang akan terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan kepada keseluruhan manajemen resiko bencana. Semoga pencapaian Sasaran di tahun mendatang akan lebih mengarah pada suatu kondisi yang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Sekian dan terima kasih.
Malang,
Januari 2016
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610813199001 1 001
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrogis dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Malang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik disebabkan faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejateraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Malang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan
bahwa,
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana. Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 2 (dua)
buah peraturan daerah
sebagai amanat dari Undang-undang nomor 24 tahun 2007, yaitu : (1) Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang
Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sahih lewat penyusunan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.
2 Laporan
Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat. Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Malang tahun 2011- 2015 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Malang tahun 2015 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2015. Penyusunan
LKPJ
berpedoman
pada
Perturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana
mempertanggungjawabkan
Daerah semua
Kabupaten kegiatan
yang
Malang
berkewajiban
telah
dilaksanakan.
Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015. Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2015 selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparasi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang baik.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Malang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi
3 pemerintah oleh Kepala BPBD kepada Bupati Malang ini telah disusun sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKj ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2015. BPBD merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah,
maka
BPBD
memiliki
tanggungjawab
yang
besar
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output BPBD yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadi. Maksud penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah sebagai penjabaran dar i visi dan misi BPB D yang ter wujud dalam tingkat
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.
C. GAMBARAN UMUM 1. Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Susunan Organisasi BPBD terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Unsur
Pelaksana
BPBD
mempunyai
tugas
melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintregrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
4 Untuk
melaksanakan
tugas
dimaksud
Unsur
Pelaksana
BPBD
mempunyai fungsi: 1. Pengkoordinasian
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
di
daerah; 2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menurut
Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011
komposisinya sebagai berikut: a. Kepala Pelaksana b. Sekretaris pelaksana, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi: 1. Seksi Pencegahan; dan 2. Seksi Kesiapsiagaan. d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi : 1. Seksi Kedaruratan; dan 2. Seksi Logistik. e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi; dan 2. Seksi Rekontruksi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas : 1. Memimpin,
mengawasi,
membina,
mengendalikan
dan
melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan
dan
pengendalian
terhadap
program,
administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekteraris mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian, Pelaksana BPBD;
sinkronisasi
dan
integrasi
di
lingkungan
5 2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD; 3. Pembinaan dan pelayanan adminstrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan
perundang-undangan,
organisasi,
tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD; 4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD; 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD; 6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD. Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyusun
rencana
kegiatan
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian; b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejateraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikannya; d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; g. Menghimpun, mengola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menghimpun, mengola data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan; b. Melaksanakan pembukuan,
administrasi
keuangan
pertanggungjawaban
dan
yang
meliputi
verifikasi
serta
penyusunan perhitungan anggaran; c. Menyelenggarakan
peyusunan
laporan
pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran BPBD;
dan
6 d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis BPBD; e. Melaksanakan pengurusan pembayaran hak-hak keuangan; f. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis BPBD; g. Mengkompilasikan dan menyusun hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas BPBD; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis BPBD; c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan BPBD; d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; e. Menyelenggarakan
Sistim
Informasi
Manajemen
dan
Pelaporan BPBD; f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan BPBD; g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan BPBD; h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang penanggulangan bencana; i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang penanggulangan bencana; j.
Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
k. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. c. Bidang
Pencegahan
dan
kesiapsiagaan
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada
pra bencana serta pemberdayaan
masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
7 pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; 3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang : 1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas : a. Melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya; b. Melaksanakan pemantauan terhadap : Penguasaan dan pengelolaaan sumber daya alam; Penggunaan teknologi tinggi. c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; d. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyusunan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. Melakukan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistim peringatan dini; c. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. Melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. Menyiapkan lokasi evakuasi; f. Menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap darurat bencana; g. Menyediakan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
8 h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya. d. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik
serta
peralatan
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana; 2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana
pada
saat
tanggap
darurat
dan
penanganan pengungsi; 4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; 5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; 6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang : 1. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; b. Menentukan status keadaan darurat bencana; c. Menyelamatkan
dan
mengevaluasi
masyarakat
terkena
bencana; d. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar; e. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan; f. Melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan
9 sarana vital; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Logistik mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. Melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya e. Bidang
Rehabilitasi
dan
Rekontruksi
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang : 1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas : a. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana; b. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum; c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. Melaksanakan pelayanan kesehatan; e. Melaksanakan rekontruksi dan resolusi konflik;
10 f. Melaksanakan pemulihan psikologis, social, ekonomi, budaya, keamanan
dan
ketertiban,
fungsi
pemerintahan
serta
pelayanan publik; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana; b. Melaksanakan
pembangunan
kembali
sarana
sosial
masyarakat; c. Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e. Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f. Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; g. Meningkatkan fungsi pelayanan publik; h. Meningkatkan pelayanan utama dalam masyarakat; i.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
11 BAGAN STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEPALA
UNSUR PELAKSANA UNSUR PENGARAH KEPALA PELAKSANA BPBD
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN
Keterangan : _____ .............................= Garis Komando
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
KEPALA SEKSI KEDARURATAN
KEPALA SEKSI REHABILITASI
KEPALA SEKSI LOGISTIK
KEPALA SEKSI REKONTRUKSI
12
2. Sumber Daya Aparatur Tabel 1 DAFTAR KOMPOSISI PERSONIL DALAM STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG No . 1 1.
JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA 2 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
JUMLAH 3 = 1 orang
Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang. 2.
Sekretaris
=
1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 3 Sub Bagian, masing-masing = ( 12 orang) : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
=
1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri = dari 1 orang PNS, dan 4 orang Tenaga Kontrak
5 orang
b. Kepala Sub Bagian Keuangan :
c
3.
=
1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 3 orang staf yang terdiri = dari 2 PNS dan 1 orang Tenaga Kontrak
3 orang
Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
=
1 orang
- Membawahi dan mengkoordinir 1 orang staf yang terdiri = dari 1 orang Tenaga Kontrak
1 orang
Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
=
1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing- = ( 5 orang) masing: a. Kepala Seksi Pencegahan :
=
1 orang
- Membawai dan mengkoordinir 1 orang staf tenaga = Kontrak
1 orang
b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan :
4.
=
1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf Tenaga = Kontrak
2 orang
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
= 1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing- = ( 6 orang) masing: a. Kepala Seksi Kedaruratan :
= 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf yang terdiri = 2 orang dari 1 orang PNS dan 1 orang tenaga kontrak b. Kepala Seksi Logistik :
= 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf tenaga = 2 orang kontrak
13
No . 1
JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA 2
5.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi :
JUMLAH 3 = 1 orang
Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing : a. Seksi Rehabilitasi : - membawahi dan mengkoordinir kontrak.
( 5 orang) = 1 orang
2
orang tenaga = 2 orang
b. Seksi Rekontruksi :
= 1 orang
- membawahi dan mengkoordinir 1 orang tenaga kontrak. = 1 orang Sumber
Jumlah Keseluruhan = 33 orang : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Tahun 2015
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 33 orang terdiri dari 18 orang berstatus PNS dan 15 Orang berstatus sebagai tenaga kontrak. Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah: a. Berpendidikan S2 berjumlah
10 orang
b. Berpendidikan S1 berjumlah
5 orang
c. Berpendidikan D3 berjumlah
1 orang
d. Berpendidikan SLTA berjumlah
2 orang
Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari Golongan adalah sebagai berikut: a. Golongan IV sebanyak
8 orang
b. Golongan III sebanyak
7 orang
c. Golongan II sebanyak
3 orang
14
Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambarkan dengan tabel berikut: Tabel 2 Keadaan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( Desember 2015 ) GOL / RUANG ( Orang ) NON IV III II I GOL .
STRATA PENDIDIKAN (Orang )
N O
ESELO N
1
II b
1
1
2
III a
2
2
3
III b
2
4
IV a
3
5
Non Eselon
1 8
SM P
SM A
D3 / SM
6 3
6 Jumlah
SD
7
3
2 15
11
15
13
1
S1
S2
1
1
3
6
1 4
1
9
10
Sedangkan berdasarkan jumlah eselon pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut: -
Eselon II / b : 1 Jabatan
-
Eselon III / a : 2 Jabatan
-
Eselon III / b : 2 Jabatan
-
Eselon IV / a : 9 Jabatan
15
Tabel 3 SDM berdasarkan Eselonisasi
NO
JABATAN
ESELON
GOL
STAF
JUMLAH
1
Kepala Pelaksana BPBD
II b
IV/c
-
1
2
Sekretaris BPBD
III a
IV/a
-
1
3
Ka Subag Umum Kepegawaian
IV a
III/d
-
1
4
Staf Subag Umum Kepegawaian
-
II/b
1
1
-
4
4
5
Ka Subag Keuangan
6
Staf Subag Keuangan
7
Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
IV a
III/c II/b
IV a
1 2
2
1
1
III/d
1
1
1
8
Ka. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
III b
IV/a
1
9
Kasi Pencegahan
IV a
IV/a
1
Staf Seksi Pencegahan
IV a
1
III/c
1
10
Kasi Kesiapsiagaan
1
11
Staf Seksi Kesiapsiagaan
12
Ka. Bidang Kedaruratan dan Logistik
III b
III/d
1
13
Kasi Kedaruratan
IV a
III/d
1
14
Staf Seksi Kedaruratan
2
III/b
IV a
2
1
1
1
1
15
Kasi Logistik
16
Staf Seksi Logistik
17
Ka. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
III/a
IV/b
1
18
Kasi Rehabilitasi
IV a
III/d
1
Kasi Rekonstruksi
20
Staf Seksi Rekonstruksi JUMLAH
1 2
Staf Seksi Rehabilitasi 19
III/d
IV a
III/c -
14
2
2
2 1
1
1
19
33
16
Tabel 4 DATA PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL/ESELON PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2015
No
JABATAN
2
3
4
5
Kepala Pelaksana
II-b (Gol. IV/c)
-
Sekretaris
III-a (Gol. IV/b)
. 1 1.
Drs. Ek HAFI LUTFI, MM.
2.
Dra. ENDAH PARMANINGTYAS, MSi
3.
VIVI LOKASARI, S Sos, MM
4.
LILIK KHOLIFAH, S Sos
5.
CHALIFAH IRAWATI, S Sos
6.
JONI SAMSUL HADI, ST, Msi
7.
SUWARTAM, SH, M Si
8.
APRILLIJANTO, SE
9.
Ir. BAGYO SETIONO
10. NYOTO WASONO, S Sos, MM
Kasubag Umum & Kepegawaian Kasubag Keuangan Kasubag Perenc, Evaluasi & pelaporan Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
IV-a (Gol. III/d) IV-a (Gol. III/c) IV-a ( Gol. III/d ) III-b (Gol IV/a) IV-a (Gol. IV/a)
Kasi Kesiapsiagaan
IV-a ( Gol. III/c)
Kabid Kedaruratan dan Logistik
III-b (Gol. IV/a)
Kasi Kedaruratan Kasi Logistik
12. Ir. ATOK IRIANTO, Msi
Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi
13. Drs. HARI SANTOSO
Kasi Rehabilitasi
WAHYUNINGDYAH SITORESMI, ST, MM
PANGKAT
Kasi Pencegahan
11. NUR HADI, S Sos, MM
14
ESELON/
NAMA
Kasi Rekontruksi
IV-a (Gol. IV/a) IV-a (Gol. IV/a) III-a (Gol. IV/b) IV-a (Gol. III/d) IV-a (Gol. III/c)
KET.
17
Tabel 5 DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2015
NO
NAMA
NIP
JABATAN
GOL
1
Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM
196108131990011001
Ka. Pelaksana BPBD
IV/c
2
Ir. ATOK IRIANTO M.Si
196209301990031005
Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi
IV/b
3
Dra. ENDAH PARMANINGTYAS,
196605221993032004
Sekretaris
IV/b
M.Si 4
JONI SAMSUL HADI, ST, M.Si
196507181988031011
Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan
IV/a
5
Ir. BAGYO SETIONO
196309181999011001
Kabid Kedaruratan & Logistik
IV/a
6
SUWARTAM, SH. M.Si
195804151979071003
Kasi Pencegahan
IV/a
7
NUR HADI, S Sos, MM
196211041989031008
Kasi Logistik
IV/a
8
NYOTO WASONO, S Sos, MM
196603161989031009
Kasi Kedaruratan
IV/a
9
VIVI LOKASARI, S Sos, MM
197004151990032008
Kasubag Umum & Kepegawaian
III/d
10
Drs. HARI SANTOSO
196208181985011006
Kasi Rehabilitasi
III/d
11
CHALIFAH IRAWATI, S Sos
196002161986032009
Kasubag Perencanaan Evaluasi & Pelaporan
III/d
12
WAHYUNINGDYAH SITORESMI,
197505241996032003
Kasi Rekonstruksi
III/c
196104301982081001
Kasi Kesiapsiagaan
III/c
ST,MM 13
APRILLIJANTO, SE
18
NO
NAMA
NIP
JABATAN
GOL
14
LILIK KHOLIFAH, S Sos
197604031996022001
Kasubag Keuangan
III/c
15
SADONO IRAWAN, S Sos
197711302010011001
Staf
III/b
16
RESTI DEWI RAHMAWATI, A Md 199010022015042001
Staf
II/c
17
NANANG SETIAWAN
197510102007011016
Staf
II/b
18
ISA ANSHORI
197412152006041016
Staf
II/b
19
YOHAN WICAKSONO
Staf
Honorer
20
SUHARTANTO
Staf
Honorer
21
RIZKY DWI PRASTYAWAN
Staf
Honorer
22
DIXIE AGITAS SUHUD ADI WIEDAGDO
Staf
Honorer
23
SAIFUL ANTONI
Staf
Honorer
24
RUSLI SUKEMI
Staf
Honorer
25
INDRA ERMAWAN
Staf
Honorer
26
AGUNG CANDRA FIRMANSYAH
Staf
Honorer
27
OLDI ADITYA SANTOSO
Staf
Honorer
28
SARIYANTO
Staf
Honorer
19
NO
NAMA
NIP
JABATAN
GOL
29
AAN TRIWULANDARI
Staf
Honorer
30
BHEKTI SETIYAWAN
Staf
Honorer
31
NUR AHMAD FAUZI
Staf
Honorer
32
NANIK FARIDA
Staf
Honorer
33
SUGENG WIYONO
Staf
Honorer
3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014 Capaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2014 di uraikan sebagai berikut
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
1 Terwujudnya Peemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
65 %
66,66 %
2
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik
Persentase Penanganan bencana
100 %
100 %
3
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
60 %
13 %
20
1. Untuk Tahun 2014 dengan indikator Rasio Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 65%, tercapai 66,67% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana ( 22 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen ) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebar Luasan Potensi Informasi bencana alam yang dilaksanakan sebanyak 30 kali koordinasi dan identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang dan Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat dengan dua kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan dan Pelatihan Beach Rescue Cluster (BRC) yang beranggotakan sebanyak 100 orang yang tersebar di berbagai Pantai di 6 Kecamatan Rawan Tsunami, antara lain 1. Pantai Licin Kecamatan Ampelgading 2. Pantai Lenggok Sono Kecamatan Tirtoyudo 3. Pantai Tamban Kecamatan Sumbermanjing Wetan 4. Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan 5. Pantai Goa Cina Kecamatan Gedangan 6. Pantai Bajul Mati Kecamatan Gedangan 7. Pantai Wonogoro Kecamatan Gedangan 8. Pantai Balekambang Kecamatan Bantur dan kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah yang dilaksanakan sebanyak 15 kali kegiatan yang diikuti oleh 1.500 siswa SD 2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 67 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 67 kejadian) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan : a. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan melakukan koordinasi serta Assesment di daerah yang terjadi bencana sebanyak 72 kali; b. Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana dengan penanganan bencana banjir sebanyak 6 kali kejadian, tanah longsor sebanyak 18 kali kejadian,
21
tersambar petir 1 kali kejadian, Tanah gerak 2 kali kejadian, puting beliung 13 kali kejadian, kebakaran 15 kali kejadian, kekeringan terjadi pada 8 kecamatan, terdiri dari 16 desa dan meletusnya gunung Kelud.
3. Untuk indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonsruksi dengan target 60 % tercapai 13 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek terdampak yang ditangani di bagi dengan jumlah Data base obyek terdampak
( jumlah obyek
terdampak yang ditangani sebanyak 24 obyek dibagi Data base obyek terdampak sebanyak 224 obyek ), kegiatan ini didukung Dana Belanja Tidak terduga dan belanja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari Pemerintah Pusat.
D. DASAR HUKUM Pedoman yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peloporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturtan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
E. SISTEMATIKA
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF
22
BAB I
: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika
BAB II
: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja
BAB III
: AKUNTABILITAS KINERJA 1. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional; 5. Analisas penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiataan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 2. Realisasi Anggaran
BAB IV
: PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN Penetapan Kinerja 2015 Pengukuran Kinerja 2015 Rencana Kinerja Tahunan 2015 Renstra Tahun 2011 - 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang
mungkin
timbul.
Perencanaan
Strategis
yang
disusun
tersebut
mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. 1. V I S I Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah
dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsinya,
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang,
24 maka Visi BPBD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah :
Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Malang Dalam Menghadapi Bencana Dengan peran dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana serta terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. MISI Dalam rangka mewujudkan Visi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah: 1.
Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2.
Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3.
Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan. 3. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan Tujuan didasarkan pada pernyataan
25 Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang ke arah perubahan dari hasil analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang. Dengan Tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu Misi. Sehubungan dengan itu, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan Tujuan yang akan dicapai sebagai berikut : -
Meningkatkan
pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;. -
Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik
-
Meningkatkan pemulihan Maasyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik
-
Mengoptimalisasikan
tata
kelola
administrasi
kebencanaan
untuk
meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. SASARAN Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun secara berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Mengacu pada pengertian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan Sasaran yang dapat disusun keterkaitan dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut : -
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;.
-
Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik
-
Pemulihan Maasyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik
-
Tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.
KEBIJAKAN
26 Kebijakan adalah suatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional. Sehubungan dengan pengertian di atas, Badan Penanggulangan Becana Daerah menetapkan Kebijakan sebagai berikut : -
Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa tangguh bencana;
-
Meningkatkan peran relawan, perempuan, kampus, LSM, dasawisma siaga bencana, pengenalan bencana pada sekolah, sekolah sadar bencana dalam menyiapkan masyarakat menghadapi bencana;
-
Meningkatkan peran forum PRB dan Forum/KKN tematik;
-
Menigkatkan peran dunia usaha dalam perannya dalam penanggulangan bencana;
-
Meningkatkan kecepatan Assesmant;
-
Meningkatkan anggaran untuk dukungan logistik dan peralatan;
-
Meningkatkan pengadaan peralatan evakuasi korban bencana;
-
Meningkatkan penguatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
-
Meningkatkan
penguatan
jumlah
sarana
dan
prasarana
ekonomi
masyarakat; -
Peningkatkan
tertib
administrasi
kebencanaan
untuk
meningkatkan
pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Implementasi dari kebijakan di atas akan diwujudkan dalam bentuk produk surat-surat dinas ataupun pembuatan petunjuk operasional / prosedur tetap yang akan dijadikan sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan, Pengaturan mekanisme kegiatan lanjutan, dan pendorong motivasi bagi staf dalam melaksanakan tugas.
PROGRAM Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu, dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan Program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain : a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap Bidang dan Sekretariat; b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat; c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang; d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi.
27 Program dimaksud oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disusun sebagai berikut : 1. Program Kerja Lima Tahun : Program Kerja Lima Tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang disesuaikan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah digariskan dengan rinci sebagai berikut : a.
Program Kerja Pembinaan : Dalam mengantisipasi Tujuan dan Sasaran serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka cukup beralasan untuk perlu dilakukan pembinaan dari dalam terhadap aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkesinambungan dengan maksud agar dapat mengimbangi perkembangan kemajuan yang terjadi dalam masyarakat.
b.
Program Kerja Penyuluhan Masyarakat : Sebagai tindak lanjut dari perwujudan tujuan akhir maka penyuluhan terhadap masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan secara terus-menerus.
c.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana : Faktor penunjang utama dalam operasional dan pelayanan serta pembinaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana, maka peningkatan sarana dan prasarana termasuk pilihan prioritas dalam mendukung peningkatan kinerja.
2. Program Kerja Tahunan : a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. -
Keg.jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
-
Keg.penyedia jasa admin dan keuangan
-
Keg. penyedia jasa kebersihan kantor
-
Keg.penyedia alat tulis dan kantor
-
Keg.penyediaan barang cetakan &penggandaan
-
Keg.penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
Keg. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan
b.
-
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman
-
Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
28 c.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . -
d.
Keg.pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. -
Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
e.
-
Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
-
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam. -
Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam
f.
g.
Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat -
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana;
-
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.
Program Penanggulangan Bencana -
Kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
-
Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Bencana;
-
Kegiatan Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
-
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana
B. PERJANJIAN KINERJA Penetapan kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
29
1
Terwujudnya Peemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
70 %
2
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik
Persentase Penanganan bencana
100 %
3
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat Persentase penanganan dan sarana prasarana yang lebih baik rehabilitasi dan dari sebelum terjadi bencana rekonstruksi
75 %
30 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI A.1
Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2015
NO
SASARAN
1
Terwujudnya Peemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
INDIKATOR Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
70 %
73 %
104 %
Untuk Tahun 2015 dengan indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 70%, tercapai 73 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana ( 24 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen ) capaian sebesar 104,3 % dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebar Luasan Potensi Informasi bencana alam yang dilaksanakan sebanyak 42 kali koordinasi dan identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang dan Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat yaitu : a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dengan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Relawan dalam rangka pengurangan resiko bencana; b. Kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah yang dilaksanakan sebanyak 18 kali kegiatan yang diikuti oleh 1.800 siswa SD; c. Lokakarya Desa Tangguh Bencana Lokasi program di Desa Pandansari kec. Ngantang,Desa Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Lebakharjo Kec. Ampelgading ; d. Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana; e. Seminar Desa Tangguh Bencana; f.
Penyusunan Renkon Lahar Hujan Kelud;
g. Penyusunan Sistim Informasi Desa (SID) tentang kebencanaan;
31 h. Penyusunan Sistim Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK) Keterangan : untuk kegiatan a dan b didukung dana APBD II , Kegiatan c,d,dan e didukung dana Fasilitasi Ketangguhan Pemberdayaan Masayarakat dari BNPB dan untuk kegiatan f,g dan h mendapat dukungan dana dari UNDP. NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
2
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik
Persentase Penanganan bencana
100 %
REALISASI CAPAIAN 100 %
100 %
Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 60 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 60 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan: a. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan melakukan koordinasi serta Assesment di daerah yang terjadi bencana sebanyak 70 kali; b. Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana dengan
penanganan bencana
banjir sebanyak 5 kali kejadian, tanah longsor sebanyak 23 kali kejadian, kekeringan terjadi pada 10 kecamatan, terdiri dari 17 desa, di 24 dusun dan siaga darurat erupsi gunung bromo.
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
3
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
75 %
REALISASI CAPAIAN 54 %
72 %
Untuk indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonsruksi dengan target 75 % tercapai 54 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek terdampak yang ditangani di bagi dengan jumlah Data base obyek terdampak ( jumlah obyek terdampak yang ditangani sebanyak 14 obyek dibagi
Data base obyek terdampak
32 sebanyak 26 obyek ), Capaian 72 % dapat dikatakan berhasil kegiatan ini didukung Dana Belanja Tidak terduga sebanyak 12 obyek yaitu : a. Pembangunan Jembatan Kidang Berik Desa Kidangbang Kecamatan Wajak; b. Rehabilitasi Dinding Penahan Jl. Tanjungsari Gg. III Kelurahan Turen Kecamatan Turen; c. Pembangunan Jembatan Gunung Tumpuk Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang; d. Perbaikan Oprit Jembatan Kali Lesti Desa Swaru Kecamatan Pagelaran; e. Rehabilitasi
Dinding
Penahan
Jembatan
Desa
Wonorejo,
Kecamatan
Poncokusumo; f. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung; g. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Codo Kecamatan Wajak; h. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Bambang Kecamatan Wajak; i.
Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Tulungrejo KecamatanNgantang;
j.
Rehabilitasi Dinsing Penahan di Kelurahan
Cempokomulyo Kecamatan
Kepanjen; k. Pembangunan Saluran/Drainase Jalan di Desa Kebobang Kecamatan Wonosari dan l.
Rehabilitasi Jembatan di Desa Sidodadi Kecmtan Ngantang;
Serta dua oyek yang didukung oleh Bantuan Dana Siap Pakai Penanganan Darurat Kekeringan dari Propinsi Jawa Timur yaitu a. Pipanisasi di Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare dan b. Pipanisasi di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Ada 5 obyek terdampak yang akan dikerjakan pada tahun 2016 dikarenakan Kegiatan Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari BNPB baru masuk pada APBD pada bulan Desember 2015
33
A.2
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
TARGET 2015 4
2014 5
REALISASI 2015 2014 6 7
CAPAIAN 2015 2014 8 9
1
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
65 %
70 %
66,6%
73 %
112,3%
104,3 %
2
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik
Persentase Penanganan bencana
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
3
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
60 %
75 %
13 %
54 %
21,7 %
72 %
34 1. Untuk
indikator Persentase Rasio Peningkatan Kemampuan tentang
kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun 2014 di target 65% dan pada tahun 2015 ditarget sebesar 70 % ada kenaikan sebesar 5 %, realisasi pada tahun 2014 sebesar 66,6 % dan Tahun 2015 sebesar 73 %, dengan capaian pada tahun 2014 sebesar 112,3 % dan tahun 2015 sebesar 104,3 %, untuk capaian di tahun ini ada penurunan sebesar 8 % dikarenakan jumlah komunitas masyarakat PB yang dibina lebih sedikit karena lebih difokuskan untuk masyarakat Desa Tangguh bencana,
indikator ini di dukung oleh
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Program Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat. 2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %, dan terealisasi sebesar 100% pada tahun 2014 dan tahun 2015 dengan capaian 100% , kejadian bencana yang ada pada tahun 2014 sebanyak 67 kejadian dan pada tahun 2015 sebanyak 60 kejadian, indikator ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana
dan Dana Bantuan Sosial dari
BNPB. 3. Untuk Indikator Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan target pada tahun 2014 sebesar 60 % dan tahun 2015 sebesar 75 % sedangkan realisasi pada tahun 2014 sebesar 13 % dan tahun 2015 sebesar 54 %, Capaian pada tahun sebesar 21,7 % obyek yang ditangani sebanyak 24 obyek dari 224 obyek terdampak dan tahun 2015 capaian sebesar 72 % obyek terdampak pada tahun 2015 sebanyak 26 obyek dan yang dapat ditangani sebanyak 14 obyek, untuk kegiatan ini tidak dapat tercapai keseluruhan dikarenakan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tidak dapat dilaksanakan sesuai jumlah obyek terdampak bencana hanya yang masuk prioritas kebutuhan yang dilaksanakan dahulu dikarenakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD II dan bantuan dari APBD I maupun APBN, indikator ini didukung oleh Dana Bantuan Tidak terduga dari APBD II dan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari BNPB
35
A.3
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi
NO
SASARAN
INDIKATOR
1
2
3
4 50%
1
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
2
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik
Persentase Penanganan bencana
3
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
2012
TARGET 2013 2014 5
6
60 % 65 %
100 % 100 % 100 %
50 %
55 %
60 %
REALISASI 2013 2014
2015
2012
7
8
9
70 %
58 %
63 %
10 66,6%
2015
2012
11
12
100 % 100 %
75 %
54 %
28 %
13 %
13
14
73 % 116 % 111 % 112,3%
100 % 100 % 100 % 100 %
7,34%
CAPAIAN 2013 2014
100 %
100%
14,7% 50,9% 21,7 %
2015 15 104,3%
100 %
72 %
1. Untuk
indikator Persentase Rasio Peningkatan Kemampuan tentang
kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun 2012 ditarget 50 % dan tahun 2013 ditarget 60 % ada kenaikan sebesar 10% dan tahun 2014 di target 65% ada kenaikan sebesar 5 % dan pada tahun 2015 ditarget sebesar 70 % ada kenaikan sebesar 5 %, realisasi pada Tahun 2012 sebesar 58 %, tahun 2013 sebesar 63 %, tahun 2014 sebesar 66,6 % dan Tahun 2015 sebesar 73 %, dengan capaian pada tahun 2012 sebesar 116%, tahun 2013 sebesar 111%, tahun 2014 sebesar 112,3 % dan tahun 2015 sebesar 104,3
%,
indikator ini di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Program Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat. 2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %, dan terealisasi sebesar 100% pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 dengan capaian 100% , indikator ini pada tahun 2012 didukung oleh Dana Tak Terduga tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013, 2015 didukung oleh Program Penanggulangan Bencana
2014 dan
dan Dana Tak
Terduga Kabupaten Malang serta Dana Bantuan Sosial dari BNPB. 3. Untuk Indikator Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan target pada tahun 2012 sebesar 50%, tahun 2013 sebesar 55%, tahun 2014 sebesar 60 % dan tahun 2015 sebesar 75 % sedangkan realisasi pada tahun 2012 sebesar 7,34%, tahun 2013 sbesar 28 %, tahun 2014 sebesar 13 % dan tahun 2015 sebesar 54 %, Capaian pada tahun 2012 sebesar 14,7 %, Jumlah obyek terdampak pada tahun 2012 sebanyak 381 obyek yang dapat tertangani sejumlah 28
obyek ,tahun 2013 capaian 50,9% obyek yang
ditangani sebanyak 6 obyek dari 22 obyek yang terdampak, tahun 2014 capaian sebesar 21,7 % obyek yang ditangani sebanyak 24 obyek dari 224 obyek terdampak dan tahun 2015 sebesar 72 % obyek terdampak pada tahun 2015 sebanyak 26 obyek dan yang dapat ditangani sebanyak 14 obyek, untuk kegiatan ini tidak dapat tercapai keseluruhan dikarenakan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tidak dapat dilaksanakan sesuai jumlah obyek terdampak bencana hanya yang masuk prioritas kebutuhan yang dilaksanakan dahulu dikarenakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD II dan bantuan dari APBD I maupun APBN
A.4
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional Badan Penanggulangan Bencana Nasional belum ada SPM (NIHIL)
A.5
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya,
sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan
penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang yang dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat dikurangi. Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Tahun 2015 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.
A.6
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya a. Sumber Daya Manusia - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di dukung oleh 33 personil yang terdiri dari 18 orang PNS dan 15 orang Non PNS jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang terutama jumlah PNS karena untuk urusan keuangan harus diisi oleh PNS; - Kemampuan SDM tentang kebencanaan yang relatif masih rendah.
b. Sumber Daya Peralatan - Dalam upaya pemenuhan kebutuhn peralatan penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan mengingat peralatan yang ada saat ini sebagian sudah tidak daoat difungsikan (rusak); - Sarana penyimpanan peralatan masih belum memadai dan belum tersedia gudang sarana dan prasarana pemeliharaan; - Saarana transportasi terutama kendaraan operasional lapangan belum memadai dibanding luas wilayah Kabupaten Malang, sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi dalam hal ini perlu ada penambahan unit kendaraan baik roda dua maupun roda empat; - Pemberdayaan peralatan SKPD samping terkait dalam pennggulangan bencana meliputi alat berat, mobil dapur umum, mobil tangki air, mobil ambulance dan kendaraan angkut lainnya; - Peralatan
pengamanan
korban
terdampak
masih
belum
memadai/mencukupi sebagian besar masih mendapat dukungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
c. Sumber Daya Keuangan - APBD yang ada di BPBD saat ini dirasa masih sangat kurang karena dengan adanya tambahan anggaran dari pusat maka dibutuhkan anggaran tambahan untuk pendampingan anggaran pusat; - Anggaran untuk kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik diperlukan penyesuaian penetapan pagu anggarannya dikarenakan setiap tahunnya ada kenaikan tarif PDAM, Telpon dan Listrik serta semakin besarnya daya yang dibutuhkan oleh SKPD; - Perlu penambahan dana untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana.
A.7
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Untuk
menunjang
keberhasilan
pencapaian
pernyataan
kinerja
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang didukung oleh Program sebagai berikut : 1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan Kegiatan Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam.
2. Program Penanggulangan Bencana
berbasis Masyarakat didukung dua
kegiatan yaitu : a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana, b. Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah. 3. Program Penanggulangan Bencana di dukung tiga kegiatan yaitu : a. Kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, b. Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana, c. Kegiatan Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana. d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana
B. REALISASI ANGGARAN Untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :
No 1
Program 2
Kegiatan 3
Anggaran 4
Realisasi 5
% 6
1
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
77.564.800,-
76.657.800,-
98,83%
2
Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana
92.552.400,-
85.392.400,-
92,26%
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
70.342.800,-
70.031.550,-
99,56%
Kesiapsiagaan Dalam menghadapi Bencana
88.997.100,-
88.737.100,-
99,71%
3
Penanggulangan Bencana
Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
1.000.000.000, -
85.000.000,-
Rehabilitasi dan 19.461.276.000,Rekonstruksi Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana
1.000.000.000, 100 % -
85.000.000,-
100%
-
0%
No
Program
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
6
4
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
196.200.000,- 196.199.830,- 99,99%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18.480.000,-
18.260.000,- 98,81 %
Penyediaan Administrasi Keuangan
43.320.000,-
42.540.000,- 98,20 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
19.080.800,-
19.080.800,-
100 %
Penyediaan Kantor
Tulis
35.667.900,-
35.667.900,-
100 %
Barang dan
34.065.000,-
34.065.000,-
100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
3.500.000,-
3.500.000,-
100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.394.500,-
3.394.500,-
100 %
Penyediaan Makanan dan Minuman
10.620.000,-
10.620.000,-
100 %
153.840.000,- 153.839.954,-
100 %
108.560.000,- 108.560.000,-
100 %
Penyedian Cetakan Penggandaan
Alat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
No 1 5
Program 2 Peningkatan Saraana Prasaraana Aparatur
Kegiatan 3 Pembangunan dan Kantor
6
Peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur
7
Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Anggaran 4
Realisasi 5
400.000.000,- 400.000.000,-
51.920.000,-
% 6 100 %
49.919.500,- 96,15 %
Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
720.000,-
720.000,-
100 %
Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor
4.500.000,-
4.500.000,-
100 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur
1.750.000,-
1.750000,-
100 %
Pendidikan dan pelatihan formal
19.385.000,-
7.425.000,- 38,80 %
8.304.600,-
8.254.600,- 99,40 %
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.878.400,-
3.878.400,-
100 %
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.009.600,-
4.009.600,-
100 %
Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Selain Anggaran DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah , untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana juga ditunjang dengan Dana Bantuan Tidak Terduga Kabupaten Malang sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Kegiatan Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ( BNPB) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 19.461.276.000,-, tetapi dana ini belum dipergunakan pada tahun 2015 dikarenakan Dana baru masuk ke Kas Daerah Kabupaten Malang pada bulan Desember 2015, dan akan dipergunakan pada tahun 2016
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya Good Govermance. Dalam perseptif Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar. Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah 100 % sehingga termasuk katagori Sangat Berhasil. Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan Kenadala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia; 2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan; 3. Belum
optimalnya
koordinasi
antar
SKPD
terhadap
pelaksanaan
penanggulangan bencana. 4. Belum otimalnya peran pihak swasta dalam proses pengurangan risiko bencana. Untuk mengatasi hambatan dan kenadala tersebut di atas diperlukan upayaupaya penanggulangan antara lain sebagi berikut :
1
Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
2
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya;
3
Membina dan menjaga hubungan yang harmonis serta mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua lapisan masyarakat serta instansi/lembaga pemerhati bencana. Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat
dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.
Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja
dimasa yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.
