LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2015

Diperbanyak Oleh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barru Tahun 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barru Tahun 2015 dapat diselesaikan. LKIP

Kabupaten

Barru

Tahun

2015

ini

adalah

merupakan

media

pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik urusan wajib maupun urusan pilihan; yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan

pemerintah

kabupaten

dalam

mencapai

tujuan

dan

sasaran

strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan daerah yang dijabarkan melalui program-program pembangunan. Disamping itu, laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Barru sebagaimana telah diketahui adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah secara keseluruhan yang secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Barru sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah kabupaten serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran. Dengan tersusunnya laporan ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru selama Tahun 2015 dan melalui laporan ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan. Demikian LKIP Kabupaten Barru Tahun 2015 disusun, semoga dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. Barru, 29 Maret 2016 BUPATI BARRU,

TTD

Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu

aspek

penting

pemerintahan.

yang

Akuntabilitas

harus yang

diimplementasikan diharapkan

tidak

dalam hanya

manajemen akuntabilitas

pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LKIP

ini

memberikan

gambaran

tentang

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan pada tahun 2015, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilias, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Barru tahun 2015 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penetapan Kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Penetapan Kinerja Tahun 2015 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2015. LKIP Kabupaten Barru Tahun 2015 disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan

oleh

peraturan

perundang-undangan

telah

dapat

diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

2. Bupati Barru secara bersama-sama dengan DPRD telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. 3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unsur terkait yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran stratejik. 4. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 60 sasaran, disimpulkan bahwa 57 sasaran tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”, satu sasaran mendapat predikat “Berhasil”, satu sasaran mendapat predikat “Cukup Berhasil” dan terdapat satu sasaran mendapat predikat “Tidak Berhasil”. 5. Secara umum tingkat capaian kinerja sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barru Tahun 2015 mencapai 95,29% dengan predikat sangat berhasil.


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .........................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ...............................................................................

ii

DAFTAR ISI .....................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL ...............................................................................................

v

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang.....................................................................

1

B.

Struktur Organisasi ..............................................................

2

C.

Sistematika Penulisan .........................................................

16

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

BAB III

BAB IV

(RPJMD) Tahun 2010-2015 .................................................

17

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 .................................................

22

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja.........................................................................

40

B. Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2014 ......................

43

C. Strategis Pemecahan Masalah .................................................

69

D. Akuntabilitas Keuangan ............................................................

69

PENUTUP ......................................................................................

72

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL Nomor

Judul

Halaman

1.

Penetapan Kinerja Kabupaten Barru Tahun 2015.................................

2.

Pencapaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 ......................................................................................................

3.

41

Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Meningkatnya kualitas manusia” ......

4.

22

Capaian Indikator Sasaran

46

dan Indikator Kinerja Utama yang

Mendukung Pencapaian Tujuan “Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat” ......................................................................... 5.

54

Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung

Pencapaian

Tujuan

“Terpeliharanya

dan

semakin

meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah” .................................................................................................. 6.

58

Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam” ...................................................

7.



Mendukung Pencapaian Tujuan “Meningkatnya daya saing daerah” .... 8.


60

63


Mendukung Pencapaian Tujuan “Semakin

fungsionalnya nilai dan

ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan” .............................................. 9.

Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

65

yang

Mendukung Pencapaian Tujuan “Terwujudnya pelayanan umum yang

10.

efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat” ..................................

67

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2015 .................

70


1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung

secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

2

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). B. Struktur Organisasi Pembentukan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barru ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Barru 3. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tatakerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru 4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Barru 5. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi

dan

Tatakerja

Kantor

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barru Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tersebut, maka susunan organisasi yang terbentuk di kabupaten Barru adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat

Daerah

dipimpin

oleh

Sekretaris

Daerah

yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah membawahi: a. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi: 1) Bagian Pemerintahan Umum 2) Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

3

3) Bagian Pertanahan b. Asisten

Administrasi

Perekonomian,

Pembangunan

dan

Kesejahteraan Sosial 1) Bagian Administrasi Perekonomian 2) Bagian Administrasi Pembangunan 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat c. Asisten Administrasi Umum 1) Bagian Hukum 2) Bagian Organisasi 3) Bagian Humas dan Protokol 4) Bagian Umum 2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan 3. Inspektorat Daerah 4. Badan sebanyak 7 yang terdiri dari: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Badan Kepegawaian Daerah c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah e. Badan Ketahanan Pangan f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 5. Dinas sebanyak 14 yang terdiri dari: a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga g. Dinas Pekerjaan Umum h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan i.

Dinas Pertambangan dan Energi

j.

Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Perkebunan

k. Dinas Kehutanan l.

Dinas Peternakan

m. Dinas Kelautan dan Perikanan n. Dinas Pengelola Keuangan Daerah 6. Kantor sebanyak 6 yang terdiri dari: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

4

a. Kantor

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan b. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja d. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah e. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal f. Kantor Lingkungan Hidup Tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu

Bupati

dalam

menyusun

kebijakan

dan

mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan

yang secara

teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai

tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD

sesuai

dengan

kemampuan

keuangan

daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

5

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah

daerah

pembantuan

berdasarkan

dibidang

pendidikan.

azas

otonomi

Dinas

dan

tugas

Pendidikan

dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

pendidikan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang pendidikan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 4. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah

pembantuan

dibidang

berdasarkan kesehatan.

azas

otonomi

Dinas

dan

Kesehatan

tugas dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

kesehatan; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan; c. Pembinaan

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

dibidang

kesehatan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggara dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

6

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

kependudukan dan catatan sipil; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil; c. Embinaan

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

dibidang

kependudukan dan catatan sipil; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi, informasi, pos dan telekomunikasi. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

perhubungan, pos dan telekomunikasi dan informatika; b. Penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan, pos dan telekomunikasi dan informatika; c. Pembinaan

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

dibidang

perhubungan, pos dan telekomunikasi dan informatika; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas

pokok

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda olahraga, budaya dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;


7

b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; c. Pembinaan pelaksanaan dan tugas penyelenggaraan dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati 9. Dinas Pekerjaan Umum mmpunyai tugas pokok mlaksanakan urusan pemerintahan

daerah

berdasarkan

azas

otonomi

dan

tugas

pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga dan pengairan. Dinas Pekerjaan Umum, dalam melaksanakan tugas menylenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum; c. Pembinaan

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

dibidang

pekerjaan umum; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

mempunyai

pemerintahan

daerah

tugas

pokok

berdasarkan

melaksanakan

azas

otonomi

urusan

dan

tugas

pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Koperasi, Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah,

Perindustrian

dan

Perdagangan; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; c. Pembinaan

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

dibidang

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; d. Pelaksnaan urusan tata usaha dinas. e. Plaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 11. Dinas

Pertambangan

dan

Enrgi,

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertambangan dan Energi.


8

Dinas Pertambangan dan Energi, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

Pertambangan dan Energi; b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi; c. Pembinaan

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

dibidang

Pertambangan dan Energi; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 12. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas

pokok

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perkebunan. Dians Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pertanian dan perkebunan; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan; c. Pembinaan

pelaksanaantugas

penyelenggaraan

dibidang

pertanian tanaman pangan dan perkebunan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati. 13. Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pembantuan

daerah di

berdasarkan

bidang

azas

kehutanan.

otonomi

Dinas

dan

tugas

Kehutanan,

dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penyelnggaraan dibidang kehutanan; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kehutanan; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang kehutanan; d. Pelaksnaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 14. Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah

berdasarkan

azas

otonomi

dan

tugas

pembantuan di bidang peternakan. Dinas Peternakan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :


9

a. Perumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan

dibidang

peternakan; b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan; c. Pembinaan

pelaksnaan

tugas

penyelenggaraan

dibidang

peternakan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 15. Dinas Kelautan dan Perikanan mempnyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang kelautan dan perikanan; b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kela utan dan perikanan; c. Pembinaan

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

dibidang

kelautan dan perikanan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 16. Dinas Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelola Keuangan Daerah. Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Pengelola Keuangan Daerah; b. Penyelenggaraan

pelayanan

umum

dibidang

Pengelola

Keuangan Daerah; c. Pembinaan

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

dibidang

Pengelola Keuangan Daerah; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati. 17. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Inspektorat, dalam menyelenggarakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan program pengawasan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

10

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan,

pengusutan,

pengujian

dan

penilaian

tugas

pengawasan; d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Pembangunan Daerah,

Daerah.

dalam

Badan

Perencanaan

menyelenggarakan

tugas

menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencana pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian; d. pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan tata urusan tata usaha Badan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 20. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan

kebijakan

daerah

di

Bidang

Pemberdayaan


11

Masyarakat Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa; c. pembinaan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat desa; d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan; e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati. 21. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan

daerah

dibidang

Kepegawaian

Daerah.

Badan

Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah; c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 22. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup: b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup; c. pembinaan pelaksanaan tugas lingkungan hidup; d. pelaksanaan urusan tata usaha kantor; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 23. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

12

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; c. pembinaan

pelaksanaan

tugas

perpustakaan,

arsip

dan

dokumentasi; d. pelaksanaan urusan tata usaha kantor; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 24. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dengan upya peningkatan serta pencegahan dan

melaksanakan

upaya

rujukan

sesuai

dengan

peraturan

perundang – undangan yang berlaku. Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan; c. pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien; d. pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan; e. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; f. pelaksanaan penatausahaan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 25. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok pembinaan ketentraman dan ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

ketentraman

dan

ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; b. pelaksanaan

kebijakan

pemeliharaan

dan

penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; c. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya; d. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

13

e. pelaksanaan urusan tata usaha kantor; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 26. Organisasi Kecamatan Kabupaten Barru, yang terdiri dari : a. Kecamatan Barru; b. Kecamatan Tanete Rilau; c. Kecamatan Tanete Riaja; d. Kecamatan Pujananting; e. Kecamatan Balusu; f. Kecamatan Soppeng Riaja; g. Kecamatan Malusetasi; Kecamatan merupakan unsur pelaksana yang menangani sebagian urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan

sebagian urusan otonomi daerah yang limpahkan oleh Bupati. Selain itu, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan kketertiban umum; c. Mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan; f. Membina

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

dan/

atau

kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan. 27. BPBD Kabupaten Barru berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kapada Bupati. BPBD Kabupaten Barru dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah. BPBD Kabupaten Barru mempunyai tugas: a. Menetapkan

pedoman

dan

pengarahan

terhadap

usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,


14

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstrukasi secara adil dan setara; b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima; dan h. Melaksanakan

kewajiban

lain

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. BPBD Kabupaten Barru dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulanagn bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan b. Pengkoordinasian

pelaksanaan

kegiatan

penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 28. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan. Badan Ketahanan pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan; b. Pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah dibidang kethanan pangan; c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha badan; dan e. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 29. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor


15

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

mempunyai tugas pokok: a. Memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah budang penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional; b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan; c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha; d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi masyarakat dan pelaku usaha; f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan g. Melakukan

proses

pembelajaran

melalui

percontohan

dan

pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan usaha tani. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; b. Pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha Kantor; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 30. Badan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

Perempuan

penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengarusutamaan gender, kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan

dalam

melaksanakan

tugas

menyelenggarakan fungsi:


16

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi bidang

keluarga

pengarusutamaan

berencana

dan

keluarga

sejahtera,

gender, peningkatan kualitas hidup

dan

perlindungan perempuan dan anak; dan c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. C. Sistematika Penulisan LKIP Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015 berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya. Bab II Perencanaan Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Bab III Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab IV Penutup Lampiran-lampiran


17

BAB II PERENCANAAN KINERJA Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. A. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 1. Visi Visi pembangunan Kabupaten Barru 2010-2015 mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2010 yaitu; “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan” Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut: a. Lebih maju adalah kondisi dimana pada tahun 2015 Kabupaten Barru menjadi lebih baik dalam hal kualitas sumberdaya manusia yang meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan daya beli masyarakat. b. Sejahtera

bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat Barru. c. Taat azas dimaksudkan bahwa pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat-istiadat

serta

kearifan

lokal

dalam

rangka

terpeliharanya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah dan terjaminnya keberlanjutan pembangunan. d. Bermartabat dimaksudkan bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri. e. Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.


18

2. Misi Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas manusia b. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat c. Menciptakan lingkungan yang kondusif d. Mengembangkan interkoneksitas wilayah. e. Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih 3. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang akan dicapai sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas manusia. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 1) Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah 2) Menurunnya angka buta huruf secara signifikan 3) Meningkatnya kualitas guru 4) Meningkatnya sarana prasarana 5) Meningkatnya proses belajar mengajar 6) Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA 7) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan 8) Meningkatnya

PHBS

masyarakat

serta

terwujudnya

lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan 9) Meningkatnya

efektifitas

pelayanan

perawatan

dan

pengobatan penyakit 10) Meningkatnya status gizi masyarakat 11) Menurunnya

angka

kematian

bayi,

balita

dan

ibu

hamil/melahirkan 12) Terpenuhinya

kebutuhan

sarana/prasarana

kesehatan,

tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis 13) Terpenuhinya tekhnologi

kebutuhan

kesehatan

dan

sarana/prasarana tenaga

kesehatan,

kesehatan

sesuai

bidangnya


19

14) Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global 15) Terkendalikannya pertumbuhan penduduk b. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 1) Berkurangnya

jumlah

penduduk

miskin,

kedalaman

kemiskinan dan kerentanan untuk miskin 2) Terjadinya

transformasi

struktur

perekonomian

yang

berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier 3) Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya 4) Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas 5) Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan 6) Meningkatnya produksi ternak unggas 7) Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya 8) Meningkatnya sarana prasarana penangkapan 9) Meningkatnya produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM 10) Optimalnya eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi 11) Meningkatnya kelestarian ekologi dan sumber daya alam 12) Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 13) Berkembangnya kegiatan kepemudaan 14) Berkembangnya kegiatan keolahragaan 15) Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah 16) Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli 17) Berkembangnya destinasi dan event wisata 18) Berkembangnya pemerintah,

partisipasi

lembaga

perempuan

ekonomi

dan

pada

lembaga

penyelenggaraan

pembangunan 19) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 20) Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

20

c. Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 1) Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan 2) Teraktualisasikannya

nilai-nilai,

norma-norma

dan

pengetahuan lokal asli 3) Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan 4) Tertanamkannya nilai-nilai kesadaraan berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik d. Terjaminnya

kelestarian

lingkungan

dan

keberlanjutan

sumberdaya alam. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 1) Terlestarikannya sumber daya alam 2) Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik 3) Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien 4) Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati 5) Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan 6) Semakin

harmonisnya

kehidupan

sosial

dan

tingginya

kepatuhan kepada hukum 7) Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia e. Meningkatnya daya saing daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 1) Terpenuhinya kebutuhan jalan-jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang 2) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat 3) Terpenuhinya pertumbuhan

fasilitas dan

yang

dapat

transformasi

mengakselerasi

perekonomian

serta

kemajuan/kemandirian wilayah 4) Terpeliharanya

keseimbangan

antara

kawasan

lindung

dengan kawasan budidaya


21

5) Berkembangnya

wilayah

perkotaan/agropolitan,

wilayah

industri dan kawasan strategis 6) Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan 7) Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing 8) Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah f.

Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya

kerja

dalam

tatanan

pemerintah

dan

sosial

kemasyarakatan. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 1) Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama 2) Terciptanya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat g. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 1) Tercapainya

efektifitas

dan

efisiensi

pengelolaan

program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 2) Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD 3) Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kemasyarakatan,

pemerintahan dan pembangunan 4) Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan

kepemerintahan

yang

baik

dan

saling

memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat 5) Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 6) Terciptanya pelayanan publik yang prima 7) Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib 8) Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan 9) Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif 10) Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur


22

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan SKPD untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan SKPD. Penetapan Kinerja Kabupaten Barru tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Penetapan Kinerja Kabupaten Barru Tahun 2015 TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya kualitas angka partisipasi angka partisipasi manusia murni dan angka PAUD partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SD/MI/Paket A dan tingkat SMP/MTs/Paket B - SD/MI

SATUAN

Persen

TARGET 73

SKPD

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

Persen

99.8

- SMP/MTs

Persen

96

Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK/MA/Pa ket C Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SD/MI/Paket A dan tingkat SMP/MTs/Paket B - SD/MI/Paket A

Persen

61

Persen

119.00

- SMP/MTs/Paket B Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA/Pa ket C Persentase angka putus sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs - SD/MI - SMP/MTs

Persen

110.00

Persen

86.8

Persen Persen

0.16 0.74

Persentase angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

Persen

0.25

DINAS PENDIDIKAN

Persen

95.5

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN


23

Menurunnya angka buta huruf secara signifikan Meningkatnya kualitas guru

Meningkatnya sarana prasarana

Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Meningkatnya jumlah PKBM yang terbentuk Meningkatnya angka melek huruf Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 Persentase pendidik yang tersertifikasi

Persen

95

DINAS PENDIDIKAN

Unit

11

DINAS PENDIDIKAN

Persen

92

DINAS PENDIDIKAN

Persen

78

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persentase guru bantu/tenaga honorer yang mendapatkan jaminan kesejahteraan Persentase TK yang memiliki gedung Persentase gedung dan meubelair SD/MI yang layak pakai Persentase gedung dan meubelair SMP/MTs yang layak Persentase gedung SMA/SMK/MA yang layak Persentase SD/SMP yang memiliki perumahan yang layak Persentase SMA/SMK yang memiliki perumahan yang layak Persentase rombongan belajar SD/MI yang tidak melebihi 32 siswa Persentase rombongan belajar SMP/MTs yang tidak melebihi 36 siswa Persentase rombongan belajar SMA/MA/SMK yang tidak melebihi 36 siswa Rasio siswa SMA : SMK

Persen

79

DINAS PENDIDIKAN

Persen

67.86

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persen

63.88

DINAS PENDIDIKAN

Persen

70

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

58 : 42

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan

Persen

98.00

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki perpustakaan Persentase SMP/MTs yang memiliki

Persen

94.00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

87

DINAS PENDIDIKAN

Persen

70.00

DINAS PENDIDIKAN

Rasio


24 Laboratorium Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Laboratorium Persentase SMK yang memiliki workshop Persentase SD/MI yang memiliki 100 buku pengayaan dan 10 buku referensi dari 58 persen pada tahun 2009 menjadi 80 persen pada tahun 2015 Persentase SMP/MTs yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi Jumlah Perpustakaan umum, perpustakaan desa dan taman baca - Perpustakaan umum - Perpustakaan desa - Taman baca

Meningkatnya proses belajar mengajar

Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

Persen

37.66

DINAS PENDIDIKAN

Persen

60

DINAS PENDIDIKAN

Persen

80.00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

KANTOR PERPUSTAKAA N, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Unit

1

Unit

54

Unit

105

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk

Orang

386,472

KANTOR PERPUSTAKAA N, ARSIP DAN DOKUMENTASI KANTOR PERPUSTAKAA N, ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS PENDIDIKAN

Rasio

1:4

Meningkatnya Persentase siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mampu mengikuti pembelajaran Persentase siswa SMA/SMK/MA yang mampu mengikuti pembelajaran Persentase kelulusan SD/MI

Persen

98.00

Persen

99.50

DINAS PENDIDIKAN

Persen

99.99

DINAS PENDIDIKAN

Persentase kelulusan SMP/MTs

Persen

95.00

DINAS PENDIDIKAN

Persentase kelulusan SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMP/MTs berprestasi yang diberikan penghargaan Jumlah siswa SMA/SMK/MA berprestasi yang diberikan penghargaan Sosialisasi dan publikasi PAUD

Persen

98.75

DINAS PENDIDIKAN

Orang

250

DINAS PENDIDIKAN

Orang

225

DINAS PENDIDIKAN

Persen

78

DINAS PENDIDIKAN


25 pendidikan

Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan

Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit

Meningkatnya status gizi masyarakat

Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obatobatan, dokter dan paramedis

Persentase SMP/MTs yang Mengimplementas ikan MBS

Persen

80.00

DINAS PENDIDIKAN

Dewan Pendidikan berfungsi dengan baik Cakupan tatanan PHBS yang memenuhi syarat

Persen

95.00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

56

DINAS KESEHATAN

Cakupan desa kategori sehat meningkat Persentase puskesmas yang menerapkan Pelayanan Prima

Persen

46.3

DINAS KESEHATAN

Persen

50

DINAS KESEHATAN

Menurunnya kasus keracunan obat, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat atau karena penyalahgunaan Dipertahankannya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengo batan gratis Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengo batan gratis Menurunnya prevalensi status gizi kurang pada Balita Menurunnya prevalensi balita pendek

Kasus

1

DINAS KESEHATAN

Persen

100

DINAS KESEHATAN

Persen

100

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Persen

5.12

DINAS KESEHATAN

Persen

26

DINAS KESEHATAN

Menurunnya prevalensi Balita kurus

Persen

5

DINAS KESEHATAN

Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan

Orang

Dipertahankannya prosentase Ibu melahirkan yang dilayani dengan PONED (pelayanan obstetri, neonatal, emergency dasar) Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup Tersedianya obatobatan dan bahan pakai habis di Rumah Sakit

Persen

100

Persen

80.26


Persen

100


0/100000

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN


26 Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/ganggua n kesehatan akibat pemanasan global

Meningkatnya cakupan pelayanan sarana kesehatan (Posyandu, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas) Menurunnya Prevalensi Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

Persen

90

DINAS KESEHATAN

Persen

0.5

DINAS KESEHATAN

Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Bersumber Binatang yaitu DBD, Malaria , Flu burung

Terkendalikannya pertumbuhan penduduk

DINAS KESEHATAN

- DBD

Persen

0.04

- Malaria

Persen

0

- Flu burung

Persen

0.6

Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Langsung yaitu Tuberculosis, Kusta, Typhoid, Diare, ISPA dan tertanganinya penderita HIV/AIDS dengan baik TB

DINAS KESEHATAN

Persen

0.02

Kusta

Persen

10.2

Typoid

Persen

0.2

Diare

Persen

0.5

ISPA

Persen

0.09

HIV/Aids

Persen

0

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) Dipertahankannya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kel Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kel Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Persen

55.94

BADAN KB DAN PP

Persen

25.50

BADAN KB DAN PP

Rasio

1:1

KK

BADAN KB DAN PP

55,838

BADAN KB DAN PP

19,070

BADAN KB DAN PP

KB Aktif


27 Meningkatnya KB Baru BADAN KB DAN cakupan sasaran 9,307 PP pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB baru Peserta remaja Orang 190 BADAN KB DAN yang aktif PP memberikan penyuluhan KB Cakupan anggota Persen 65.00 BADAN KB DAN bina keluarga PP balita (BKB) ber KB Persentase desa Persen 79.71 BADAN KB DAN yang memiliki PP tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif memberikan penyuluhan KB Persentase kader Kader 836 DINAS yang memahami KESEHATAN/ tentang narkoba BADAN KB DAN dan HIV/AIDS PP MISI 2 : Optimalisasi Pemanfaatan / Sumberdaya Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Jumlah desa dengan kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi

Kelompok

54

BPMD

Desa/Kel

54

BPMD

Meningkatnya jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan dan fasilitasi

RT

1200

DINAS KESEJAHTERA AN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan Persentase KK miskin di daerah peternakan yang mendapatkan bantuan ternak Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani Persentase siswa miskin yang mendapatkan beasiswa Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan askeskin Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

persen

78.13

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN

KK

574

KK

512

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persen

75

DINAS KEHUTANAN

Desa

40

BADAN KETAHANAN PANGAN

26,898

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS KESEHATAN

Persen

100


Orang


28 miskin Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi

Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier

kk

968

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGA N DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan pelayanan KTP, KK dan akte kelahiran gratis Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan kontrasepsi gratis Meningkatnya persentase kelompok UPPKS yang produktif Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasikann ya programprogram dan kegiatan-kegiatan kemiskinan Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi Meningkatnya Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi perumahan yang layak Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi air bersih yang layak Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil Peternakan

Persen

32.86

Persen

60.01

BADAN KB DAN PP

28

BADAN KB DAN PP

Persen

100

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIA N

Persen

1

Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil perikanan

unit

225


Berkembangnya industri pengolahan hasil

Unit

6

DINAS KEHUTANAN

Kelompok

BAPPEDA

KK

4980

BAGIAN KESEJAHTERA AN RAKYAT

KK

100

BAGIAN PERTANAHAN

KK

150

persen

40.25

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DINAS PUK

persen

37.65

DINAS PUK

Industri

2

DINAS PETERNAKAN


29 hutan Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah

Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas

Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan

Meningkatnya produksi ternak unggas

Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya

Meningkatnya sarana prasarana penangkapan

IKM

1717

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Non pertanian

Persen

42.19

Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan komoditi unggulan Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi

persen

92.59

Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis

Persen

persen

12.9

Prosentase desa yang memiliki penyuluh trampil

persen

88.88

Meningkatnya usaha tani ternak sapi terpadu

kelompok

Meningkatnya Populasi ternak sapi

Ekor

63,904

DINAS PETERNAKAN

Meningkatnya usaha tani ternak unggas Berkembangnya kemitraan dalam usaha ternak unggas Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap

Ekor

445,558

DINAS PETERNAKAN

Unit

81

DINAS PETERNAKAN

ton

19,788.9


Meningkatnya produksi perikanan budidaya Berkembangnya jumlah kapal yang menggunakan teknologi penangkapan secara modern

ton

5,480

unit

15

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kerjasama

Kelompok

6

91.4

45

134

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGA N DINAS KESEJAHTERA AN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAPPEDA /DPKD/DINAS PENDIDIKAN

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN BADAN KETAHANAN PANGAN KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PETERNAKAN


30 Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak dan memadai Berkembangnya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM

Unit

5

unit

20100

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri dan UMKM

TK

30123

Meningkatnya investasi dan volume produksi pertambangan

Persen

29.92

Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi/ekploit asi sesuai standar yag ditetapkan Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian Meningkatnya persentase penyandang masalah sosial yang ditangani

Usaha

12

DINAS PERTAMBANG AN DAN ENERGI

Usaha

9


Orang

1200

Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi Nasional

Bidang

10

Meningkatnya jumlah siswa sekolah yang terpilih

Orang

350

Berkembangnya kegiatan keolahragaan

Jumlah bidang olahraga yang meraih prestasi regional

Cabang

10

Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah

Jumlah bidang seni yang meraih prestasi

Bidang

11

Teraktualisasikan nya situs dan karya kebudayaan lokal asli

Terpeliharanya situs dan karya budaya lokal

Situs dan Karya Budaya

26

Berkembangnya destinasi dan event wisata

Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan

Destinasi

6

Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM

Eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi

Pelestarian ekologi dan sumber daya alam

Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Berkembangnya kegiatan kepemudaan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTRIA N& PERDAGANGA N / BAGIAN ADM. PEREKONOMIA N DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGA N DINAS PERTAMBANG AN DAN ENERGI

DINAS KESEJAHTERA AN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA/KE CAMATAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA/KE CAMATAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA


31 Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat

Meningkatnya kualitas peran serta perempuan pada lembaga pemerintah , politik, ekonomi produktif, sosial budaya , agama dan pembinaan organisasi perempuan Menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Persen

80

BADAN KB DAN PP/ BPMD

Kasus

5

Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan mandiri

koperasi

KANTOR PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGA N

MISI 3 : Menciptakan Lingkungan yang Kondusif Terpeliharany Berkembang dan Menurunnya a dan semakin terpeliharanya tingkat meningkatnya saling Kriminalitas kebersamaan kepercayaan, antar berbagai saling bantu serta unsur dalam kepatuhan tatanan kepada norma daerah kebersamaan Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa Teraktualisasikan Terpeliharanya nya nilai-nilai, budaya lokal asli norma-norma dan pengetahuan lokal asli Terpromosikanny a potensi budaya lokal pada tingkat Nasional Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan

Persentase desa/dusun yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat Persentase desa/ kelurahan yang mengikuti perlombaan desa/kelurahan Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa yang kompeten Persentase aparat pemerintah desa/ kelurahan yang memahami perencanaan

Kasus

Jenis

47

1,005

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGA N MASYARAKAT

821

BAGIAN HUMAS & PROTOKOL

Budaya Lokal Asli

10

Kali

10

Persen

90

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA BPMD

Desa/Kel

13

BPMD

Orang/desa

12

BPMD

Orang

575

BAGIAN PEMERINTAHA N KECAMATAN, KELURAHAHAN DAN DESA

Persen

75

BPMD


32 partisipatif Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien

Tertanamkannya nilai-nilai kesadaraan berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam

Terlestarikannya sumber daya alam

Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembag a Ekonomi Masyarakat dan berfungsinya BUMDES - Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembag a Ekonomi Masyarakat - berfungsinya BUMDES Jumlah desa/ kelurahan yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kondusifnya kehidupan berdemokrasi dan politik di masyarakat

Desa

27

Persen

50

Desa/Kel

40

Persen

60

Desa/Kel

40

Persen

90

2200

BAGIAN PEMERINTAHA N KECAMATAN, KELURAHAHAN DAN DESA BAGIAN PEMERINTAHA N KECAMATAN, KELURAHAHAN DAN DESA/KECAMA TAN BPMD

BPMD/KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGA N MASYARAKAT DINAS KEHUTANAN

Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya

Ha

Jumlah Lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan Meningkatnya luasan lahan terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi Menurunnya jumlah kerusakan sumberdaya laut

Lokasi

10

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Ha

21


Kasus

5

Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan Persentase kecamatan yang dilayani TPA terpadu Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan

Jenis

4

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Persen

42.85

DINAS PEKERJAAN UMUM

Persen

28.57



33 Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien

Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati

Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan

Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum

Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia

Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani

persen

100

BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH

Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani

Persen

70

SATPOL PP

Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani

Persen

100

DINAS KESEHATAN

Persentase dampak perubahan iklim yang ditangani Menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)

100.00

jenis

RSUD

3

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

persen

100

DINAS PETERNAKAN

kasus

61

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGA N MASYARAKAT

Jumlah dialog forum wawasan kebangsaan yang difasilitasi

Kali

10

Meningkatnya penegakan PERDA dari masyarakat

Jenis

20

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGA N MASYARAKAT SATPOL PP

Tertanganinya kegiatan aksi di masyarakat Tertanganinya permasalahan strategis daerah

Kali

50

SATPOL PP

Persen

75

Persentase kebutuhan Produk Hukum daerah yang di Undangkan

Persen

100

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGA N MASYARAKAT/ BAGIAN PEMERINTAHA N UMUM BAGIAN HUKUM

Persentase permasalahan Hukum yang ditindak lanjuti

Persen

100

BAGIAN HUKUM


34 Meningkatnya jumlah stakeholder yang memahami dan memiliki kesadaran hukum dan HAM MISI 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Wilayah

Stakeholder

Meningkatnya daya saing daerah

Km

Terpenuhinya kebutuhan jalanjembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang

Persentase dusun/Lingkungan yang memiliki akses jalan dan jembatan

Persen

Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu, marka jalan dan pagar pengaman jalan - Rambu-rambu

Km

Km Persen

- Pagar Pengaman Jalan

Meningkatnya fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan Garongkong

Meningkatnya fasilitas Pendukung angkutan darat

Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian

Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani air bersih

76.25 153.98 73.85

Persen

84

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Persen Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat

502.16

8.4

Persen Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut Garongkong


62.45

Km

Persen

Terwujudnya pengelolaan operasional pelabuhan penyeberangan Garongkong

618.43

BAGIAN HUKUM

DINAS PERHUBUNGA N, KOMUNIKASI INFORMATIKA

Persen - Marka Jalan

303

Kegiatan

8


100

DINAS PERHUBUNGA N, KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGA N, KOMUNIKASI INFORMATIKA

10

73.33 5

100 8

Persen

88.88

Kendaraan

2455

Persen

93.63

Desa/Kel


41

DINAS PERHUBUNGA N, KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGA N, KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGA N, KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PEKERJAAN UMUM


35 wilayah

Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya

Berkembangnya wilayah perkotaan/agropol itan, wilayah industri dan kawasan strategis

Persen

75.93

Persentase desa yang memiliki jaringan irigasi teknis

Persen

51.85


Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan infrastruktur dasar Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani telekomunikasi Jumlah kecamatan yang memiliki BPR

Persen

100.00


Persen

83.77


Persen

75.92

DINAS PERHUBUNGA N, KOMUNIKASI & INFORMATIKA

unit

1

Jumlah kecamatan yang memiliki pasar layak

Kecamatan

7

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIA N DPKD

Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak

desa

Jumlah kajian pengembangan ekonomi wilayah

Kajian

Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi

Ha

Menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal Jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang Jumlah kawasan pemukiman perkotaan layak huni yang terbentuk

Kasus

Jumlah Kawasan agropolitan yang terbentuk

kawasan

7

Jumlah kawasan sentra tanaman pangan hortikultura yang terbentuk

kawasan

7

Km

27

1

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGA N BAPPPEDA

2200

DINAS KEHUTANAN

0

DINAS KEHUTANAN

270

DINAS KEHUTANAN

Persen

78.26

DINAS PEKERJAAN UMUM/BAPPED A

Persen

71.43


BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN


36 Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk

kawasan

1

Jumlah kawasan usaha dan industri peternakan yang terbentuk Jumlah kawasan pariwisata yang terbentuk d

Kawasan

2

Kawasan

5

Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk

sentra

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri

TK

5906

Jumlah spot wilayah rawan banjir yang tertangani dan kekeringan yang tertangani Rawan Banjir

Ha

705.62

Kekeringan

Ha

Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang terintegrasi Tersedianya regulasi investasi

paket

20,997.3 5 3

Tersedianya data dan informasi investasi Terpromosikanny a peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional Jumlah kerjasama antar daerah

Data dan Informasi

Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersih

Kerjasama

Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakat an

Rukunnya kehidupan dan kesadaran beragama

Persen

Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan

Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing

Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama

regulasi

kali

36

12

4

19

1

95

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PETERNAKAN

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGA N DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGA N DINAS PEKERJAAN UMUM


KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL BAPPEDA

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL BAGIAN PEMERINTAHA N UMUM

DINAS KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGA N MASYARAKAT/ BAGIAN KESEJAHTERA AN RAKYAT


37

Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD

Persentase sarana peribadahan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah Jumlah kelompok keagamaan aparatur yang aktif yang mendapatkan pembinaan Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama Meningkatnya persentase lembaga pendidikan formal yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah Tertibnya administrasi dan keuangan

Persen

100


Persen

82


Kelompok

5


Regulasi

20


Persen

59.25

Persen

100

SELURUH SKPD

Persentase pencapaian sasaran kinerja Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja

Persen

100

SELURUH SKPD

Laporan

15

BAGIAN PEMERINTAHA N UMUM

Persen

90

Persentase hasil pengawasan yang dtindak lanjuti

Persen

85

INSPEKTORAT DAERAH/BAGIA N ADMINISTRASI PEMBANGUNA N/BAGIAN ORGANISASI/B APPEDA/KECA MATAN INSPEKTORAT DAERAH

Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu

Persen

100.00

Persen

100

BAPPEDA

Persen

100

SEKRETARIAT DPRD

DINAS PENDIDIKAN

BAPPEDA/DINA S KESEHATAN


38 Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Terciptanya pelayanan publik yang prima

Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib

Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan Prosentase SKPD yang memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja

kali

516

BAGIAN UMUM

Persen

100

BAGIAN ORGANISASI

Persentase aset daerah yang tercatat dan sesuai dengan peruntukannya

Persen

95

DPKD

Meningkatnya aset milik pemda yang disertifikasi

Buah

402

BAGIAN PERTANAHAN

Jumlah Lahan/lokasi untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja Tersusun dan terimplementasika nnya SOPP

Lokasi

70

BAGIAN PERTANAHAN

Persen

100

DPKD

persen

100

SELURUH SKPD

Meningkatnya ketersediaan fasilitas pada tempat-tempat pelayanan umum Meningkatnya persentase penduduk ber KTP, ber Akte kelahiran, berAkte Nikah persatuan penduduk - Ber KTP

Titik

593

BAGIAN UMUM/DINAS PU

Persen

96.63

- Ber Akte Kelahiran

Persen

90.31

- Ber Akte Nikah

Persen

76.19

Meningkatnya persentase dokumen arsip pemerintah daerah yang tersimpan rapih dan aman Meningkatnya jumlah kasus obyek lahan sengketa yang mampu di fasilitasi oleh pemerintah

Persen

70

KANTOR PERPUSTAKAA N, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Kasus

52

BAGIAN PERTANAHAN

DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL


39

Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Persentase pengaduan konsumen yang mampu difasilitasi

persen

100

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGA N BAGIAN PEMERINTAHA N KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya Terimplementasik annya pola pengembangan diri dan karir yang jelas Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment

Persen

21

Persen

100

BAGIAN ORGANISASI

Persen

80

SELURUH SKPD

Persen

95

BKD/INSPEKTO RAT DAERAH

Persen

85

BKD

Persen

60

BKD


40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strateji instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja tahun 2015 berdasar pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.. Pengukuran

pencapaian

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut : 76%

sd

100%

=

Sangat Berhasil

51%

sd

75%

=

Berhasil

26%

sd

50%

=

Cukup Berhasil

0%

sd

25%

=

Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 disajikan dalam table di bawah ini.


41

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 Jumlah Indikator

Rata-rata Capaian (%)

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya kualitas manusia

Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah Menurunnya angka buta huruf secara signifikan Meningkatnya kualitas guru

10

90.14

Sangat Berhasil

1

104.96

Sangat Berhasil

3

96.10

Sangat Berhasil


22

99.18

Sangat Berhasil

2

100.47

Sangat Berhasil

5

99.41

Sangat Berhasil

3

104.14

Sangat Berhasil

2

68.78

Berhasil

4

97.83

Sangat Berhasil

3 2

121.11 50.00

Sangat Berhasil Cukup Berhasil

2

95.57

Sangat Berhasil

1

111.11

Sangat Berhasil

3

-544.03

Tidak Berhasil

6

98.66

Sangat Berhasil

19

117.09

Sangat Berhasil

6

177.35

Sangat Berhasil

1

100.00

Sangat Berhasil

4

98.05

Sangat Berhasil

2

103.83

Sangat Berhasil

2 2

137.20 92.02

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

2

103.33

Sangat Berhasil

2

95.32

Sangat Berhasil

2

125.00

Sangat Berhasil

1

88.89

Sangat Berhasil

1

100.92

Sangat Berhasil

2

120.00

Sangat Berhasil

1

160.00

Sangat Berhasil

1

90.91

Sangat Berhasil

Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

Meningkatnya proses belajar mengajar Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit Meningkatnya status gizi masyarakat Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global Terkendalikannya pertumbuhan penduduk Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan Meningkatnya produksi ternak unggas Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya Meningkatnya sarana prasarana penangkapan Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM Eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi Pelestarian ekologi dan sumber daya alam Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Berkembangnya kegiatan kepemudaan Berkembangnya kegiatan keolahragaan Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah

Interpretasi


42

Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah

Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam

Meningkatnya daya saing daerah

Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat

Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli Berkembangnya destinasi dan event wisata

1

100.00

Sangat Berhasil

1

100.00

Sangat Berhasil

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan

1

100.00

Sangat Berhasil

1

82.98

Sangat Berhasil

2

150.85

Sangat Berhasil

Teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan Terlestarikannya sumber daya alam

2

100.00

Sangat Berhasil

8

93.19

Sangat Berhasil

4

129,75

Sangat Berhasil

Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum Terpenuhinya kebutuhan jalanjembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama

3

133.78

Sangat Berhasil

2

113.67

Sangat Berhasil

2

108.33

Sangat Berhasil

2

127.21

Sangat Berhasil

2

82.50

Sangat Berhasil

5

81.32

Sangat Berhasil

2

90.73

Sangat Berhasil

9

128.89

Sangat Berhasil

4

119.28

Sangat Berhasil

7

94.14

Sangat Berhasil

1

97.02

Sangat Berhasil

4

101.32

Sangat Berhasil

5

141.55

Sangat Berhasil


5

99.42

Sangat Berhasil


1

113.33

Sangat Berhasil


43 Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

1

129.65

Sangat Berhasil

1

100.00

Sangat Berhasil

4

101.95

Sangat Berhasil

1

96.19

Sangat Berhasil

2

100.00

Sangat Berhasil

1

100.00

Sangat Berhasil

4

97.14

Sangat Berhasil

B. Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama

kali

yang

perlu

dilakukan

instansi

pemerintah

adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kabupaten Barru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 28 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kabupaten Barru juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Secara umum Pemerintah Kabupaten Barru telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Rincian analisis capaian sasaran berdasarkan tujuan pembangunan Kabupaten Barru yang ingin diwujudkan selama tahun 2015, dapat diuraikan sebagai berikut : Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas manusia Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 yaitu ” Meningkatnya kualitas manusia” terdiri dari 15 sasaran dengan 69 indikator sasaran. Sasaran

yang

mendukung

pencapaian

tujuan

adalah

1)

Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah, 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

44

Menurunnya angka buta huruf secara signifikan, 3) Meningkatnya kualitas guru, 4) Meningkatnya sarana prasarana, 5) Meningkatnya proses belajar mengajar, 6) Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA, 7) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, 8) Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, 9) Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit, 10) Meningkatnya status gizi masyarakat, 11) Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan, kesehatan,

12)

tekhnologi,

Terpenuhinya

Terpenuhinya obat-obatan,

kebutuhan

kebutuhan dokter

sarana/prasarana

dan

sarana/prasarana paramedic,

kesehatan,

13)

tekhnologi

kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya, 14) Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global, dan 15) Terkendalikannya pertumbuhan penduduk. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya angka partisipasi PAUD sebesar 96.95%

2.

Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SD/MI/Paket A dan tingkat SMP/MTs/Paket B

3.

-

SD/MI/Paket A sebesar 95.89%

-

SMP/MTs/Paket B sebesar 90.82%

Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 99.56%

4.

Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SD/MI/Paket A dan tingkat SMP/MTs/Paket B

5.

-

SD/MI/Paket A sebesar 89.95%

-

SMP/MTs/Paket B sebesar 96.35%

Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 98,05%

6.

Persentase angka putus sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs sebesar 130,84%

7.

-

SD/MI sebesar 75%

-

SMP/MTs sebesar 55.78%

Persentase angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar 100%

8.

Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 102.68%


45

9.

Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 98,05%

10. Meningkatnya jumlah PKBM yang terbentuk sebesar 72.73% 11. Meningkatnya angka melek huruf sebesar 104.96% 12. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 sebesar 117.61% 13. Persentase pendidik yang tersertifikasi sebesar 77.02% 14. Persentase guru bantu/tenaga honorer yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sebesar 93.67% 15. Persentase TK yang memiliki gedung sebesar 101.43% 16. Persentase gedung dan meubelair SD/MI yang layak pakai sebesar 91.88% 17. Persentase gedung dan meubelair SMP/MTs yang layak sebesar 92.11% 18. Persentase gedung SMA/SMK/MA yang layak sebesar 93.75% 19. Persentase SD/SMP yang memiliki perumahan yang layak sebesar 96.59% 20. Persentase SMA/SMK yang memiliki perumahan yang layak sebesar 66.67% 21. Persentase rombongan belajar SD/MI yang tidak melebihi 32 siswa sebesar 97.34% 22. Persentase rombongan belajar SMP/MTs yang tidak melebihi 32 siswa sebesar 100% 23. Persentase rombongan belajar SMA/MA/SMK yang tidak melebihi 36 siswa sebesar 97.25% 24. Rasio siswa SMA : SMK sebesar 106.70% 25. Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan sebesar 86.16% 26. Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sebesar 92.06% 27. Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki perpustakaan sebesar 102.63% 28. Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium sebesar 127.56% 29. Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Laboratorium sebesar 120.31% 30. Persentase SMK yang memiliki workshop sebesar 83.33% 31. Persentase SD/MI yang memiliki 100 buku pengayaan dan 10 buku referensi sebesar 109.45% 32. Persentase SMP/MTs yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi sebesar 92.31%


46

33. Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi sebesar 76% 34. Jumlah Perpustakaan umum, perpustakaan desa dan taman baca yaitu: -

Perpustakaan Umum sebesar 100%

-

Perpustakaan Desa sebesar 101,85%

-

Taman Baca sebesar 100%

35. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun sebesar 46.62% 36. Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk sebesar 198.41% 37. Meningkatnya Persentase siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mampu mengikuti pembelajaran sebesar 100,69% 38. Persentase

siswa

SMA/SMK/MA

yang

mampu

mengikuti

pembelajaran sebesar 100.25% 39. Persentase kelulusan SD/MI sebesar 100,01% 40. Persentase kelulusan SMP/MTs sebesar 105.26% 41. Persentase kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 101.27% 42. Jumlah siswa SMP/MTs berprestasi yang diberikan penghargaan sebesar 97.20% 43. Jumlah

siswa

SMA/SMK/MA

berprestasi

yang

diberikan

penghargaan sebesar 93.33% 44. Sosialisasi dan publikasi PAUD sebesar 99.72% 45. Persentase SMP/MTs yang mengimplementasikan MBS sebesar 125% 46. Dewan Pendidikan berfungsi dengan baik sebesar 87.72% 47. Cakupan tatanan PHBS yang memenuhi syarat sebesar 85.71% 48. Cakupan desa kategori sehat sebesar 51.84% 49. Persentase puskesmas yang menerapkan Pelayanan Prima minimal sebesar 100% 50. Menurunnya kasus keracunan obat, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat atau karena penyalahgunaan sebesar 100% 51. Dipertahankannya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis sebesar 100% 52. Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis sebesar 91.30% 53. Menurunnya prevalensi status gizi kurang pada Balita sebesar 61.33% 54. Menurunnya prevalensi balita pendek sebesar 160% 55. Menurunnya prevalensi Balita kurus sebesar 142% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

47

56. Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan sebesar 0% 57. Dipertahankannya prosentase Ibu melahirkan yang dilayani dengan PONED (pelayanan obstetri, neonatal, emergency dasar) sebesar 100% 58. Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup sebesar 95.75% 59. Tersedianya obat-obatan dan bahan pakai habis di Rumah Sakit sebesar 95.38% 60. Meningkatnya cakupan pelayanan sarana kesehatan (Posyandu, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas) sebesar 111.11% 61. Menurunnya Prevalensi Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) sebesar 190% 62. Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Bersumber Binatang yaitu: -

DBD sebesar 100%

-

Malaria sebesar 0%

-

Flu burung sebesar 200%

63. Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Langsung yaitu: -

Tuberculosis sebesar (550)%

-

Kusta sebesar 78.43%

-

Typhoid sebesar (35)%

-

Diare sebesar (146)%

-

ISPA sebesar (5.377,78)%

-

HIV/AIDS sebesar 100%

64. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 100,05% 65. Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 85.76% 66. Dipertahankannya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kel sebesar 100% 67. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 106% 68. Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB baru sebesar 100% 69. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB sebesar 100.12% Capaian masing masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini.


48

Table 3. Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Meningkatnya kualitas manusia”

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah

Meningkatnya angka partisipasi PAUD

Satuan

Persen

Target sd Tahun 2014 64.5

Realisasi sd Tahun 2014 64.5

(%)

Target sd Tahun 2015 73

100.00


(%)

96.95

Meningkatnya angka partisipasi murni



SKPD

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

- SD/MI

Persen

99.03

95.56

96.50

99.8

95.7

95.89

- SMP/MTs

Persen

91.88

80.74

87.88

96

87.19

90.82

Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK/MA/Paket C Meningkatnya angka partisipasi kasar - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA/Paket C Persentase angka putus sekolah - SD/MI

Persen

58

58.36

100.62

61

60.73

99.56

Persen Persen Persen

115.44 108.29 82.5

106.73 105.09 83.78

92.45 97.04 101.55

119.00 110.00 87

107.04 105.98 85.3

89.95 96.35 98.05

Persen

0.17

0.12

70.59

0.16

0.12

75.00

- SMP/MTs Persentase angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA

Persen Persen

0.76 0.27

0.413 0.428

54.34 41.48

0.74 0.25

0.41 0.25

55.78 100.00

Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Meningkatnya jumlah PKBM yang terbentuk Meningkatnya angka melek huruf

Persen

95.12

95.1

99.98

95.5

98.06

102.68

DINAS PENDIDIKAN

Persen

94.18

92.92

98.66

95

93.15

98.05

DINAS PENDIDIKAN

10

8

80.00

11

8

72.73

Persen

91.52

96.56

105.51

92

96.56

104.96

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 Persentase pendidik yang tersertifikasi Persentase guru bantu/tenaga honorer yang mendapatkan jaminan kesejahteraan Persentase TK yang memiliki gedung

Persen

76.3

89.93

117.86

78

91.69

117.61

DINAS PENDIDIKAN

Persen

73.32

68.48

93.40

100

77.02

77.02

Persen

73

73.2

100.27

79

74

93.67


Persen

61.93

55.84

90.17

67.86

68.83

101.43

DINAS PENDIDIKAN

Persentase gedung dan meubelair SD/MI yang layak pakai Persentase gedung dan meubelair SMP/MTs yang layak Persentase gedung SMA/SMK/MA yang layak Persentase SD/SMP yang memiliki perumahan yang layak

Persen

95.64

90.86

95.00

100

91.88

91.88

DINAS PENDIDIKAN

Persen

95.82

89.47

93.37

100

92.11

92.11

DINAS PENDIDIKAN

Persen

93.82

93.33

99.48

100

93.75

93.75

Persen

61.68

61.7

100.03

63.88

61.7

96.59


Persentase SMA/SMK yang memiliki perumahan yang layak Persentase rombongan belajar SD/MI yang tidak melebihi 32 siswa Persentase rombongan belajar SMP/MTs yang tidak melebihi 36 siswa Persentase rombongan belajar SMA/MA/SMK yang tidak melebihi 36 siswa Rasio siswa SMA : SMK

Persen

61.5

46.67

75.89

70

46.67

66.67

DINAS PENDIDIKAN

Persen

99.34

96.71

97.35

100

97.34

97.34

DINAS PENDIDIKAN

Persen

98.85

100

101.16

100

100

100.00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

98.32

95.53

97.16

100

97.25

97.25

DINAS PENDIDIKAN

62 : 38

100.00

106.70

Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki perpustakaan Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium

Persen

89.83

83.56

93.02

98.00

84.44

86.16

Persen

85.34

86.54

101.41

94.00

86.54

92.06

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

Persen

83.66

88.89

106.25

87

89.29

102.63

DINAS PENDIDIKAN

Persen

70.00

64.08

91.54

70.00

89.29

127.56

DINAS PENDIDIKAN



Unit

Rasio

62 : 38

58 : 42

62 : 38

DINAS PENDIDIKAN


49



Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan




Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Laboratorium Persentase SMK yang memiliki workshop Persentase SD/MI yang memiliki 100 buku pengayaan dan 10 buku referensi Persentase SMP/MTs yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi Jumlah Perpustakaan umum, perpustakaan desa dan taman baca

Persen

35.5

37.5

105.63

37.66

45.31

120.31

DINAS PENDIDIKAN

Persen

55

50

90.91

60

50

83.33

Persen

76.30

72

94.36

80.00

87.56

109.45


Persen

97

92.31

95.16

100

92.31

92.31

DINAS PENDIDIKAN

Persen

91.65

76

82.92

100

76

76.00

DINAS PENDIDIKAN

- Perpustakaan umum - Perpustakaan desa - Taman baca

Unit Unit Unit

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

KANTOR PERPUSTAK AAN, ARSIP DAN DOKUMENTA SI 1 54 100

1 55 99

100.00 101.85 99.00

1 54 105

1 55 105

100.00 101.85 100.00

Orang

370,472

194298

52.45

386,472

180,171

46.62

Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk

Rasio

1:5

1 : 3.5

198.37

1 : 1.04

198.41

Meningkatnya Persentase siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mampu mengikuti pembelajaran Persentase siswa SMA/SMK/MA yang mampu mengikuti pembelajaran Persentase kelulusan SD/MI

Persen

97.90

97.98

100.08

98.00

98.68

100.69

Persen

99.31

99.09

99.78

99.50

99.75

100.25

DINAS PENDIDIKAN

Persen

99.97

100

100.03

99.99

100

100.01

DINAS PENDIDIKAN

Persentase kelulusan SMP/MTs Persentase kelulusan SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMP/MTs berprestasi yang diberikan penghargaan Jumlah siswa SMA/SMK/MA berprestasi yang diberikan penghargaan Sosialisasi dan publikasi PAUD

Persen

93.38

97.39

104.30

95.00

100

105.26

Persen

98.3

97.87

99.56

98.75

100

101.27

Orang

218

218

100.00

250

243

97.20

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

Orang

214

214

100.00

225

210

93.33

DINAS PENDIDIKAN

Persen

75.07

70.37

93.74

78

77.78

99.72

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMP/MTs yang Mengimplementasikan MBS Dewan Pendidikan berfungsi dengan baik Cakupan tatanan PHBS yang memenuhi syarat

Persen

78.30

76.19

97.31

80.00

100

125.00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

88.30

83.33

94.37

95.00

83.33

87.72

Persen

53

45

84.91

56

48

85.71

DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN

Cakupan desa kategori sehat meningkat Persentase puskesmas yang menerapkan Pelayanan Prima

Persen

40.3

24

59.55

46.3

24

51.84

Persen

40

50

125.00

50

50

100.00

Menurunnya kasus keracunan obat, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat atau karena penyalahgunaan Dipertahankannya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis Menurunnya prevalensi status gizi kurang pada Balita

Kasus

1

1

100.00

1

1

100.00

DINAS KESEHATAN

Persen

100

100

100.00

100

100

100.00

DINAS KESEHATAN

Persen

95.26

87.91

92.28

100

91.3

91.30


Persen

5.62

7.58

134.88

5.12

7.1

61.33

DINAS KESEHATAN

Menurunnya prevalensi

Persen

26.5

9.1

34.34

26

10.4

160.00

DINAS

1:4

KANTOR PERPUSTAK AAN, ARSIP DAN DOKUMENTA SI KANTOR PERPUSTAK AAN, ARSIP DAN DOKUMENTA SI DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN


50

Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirka n

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasara na kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasara na kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangg uan kesehatan akibat pemanasan global

Terkendalikann ya pertumbuhan penduduk

balita pendek Menurunnya prevalensi Balita kurus Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan

Persen Orang

5.5

5.06

92.00

5

2.9

142.00

0/100000

0/100000

100.00

0

2

0.00

KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Dipertahankannya prosentase Ibu melahirkan yang dilayani dengan PONED (pelayanan obstetri, neonatal, emergency dasar) Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup

Persen

100

100

100.00

100

100

100.00

DINAS KESEHATAN

Persen

77.26

71.37

92.38

80.26

76.85

95.75


Tersedianya obat-obatan dan bahan pakai habis di Rumah Sakit Meningkatnya cakupan pelayanan sarana kesehatan (Posyandu, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas)

Persen

94.25

88.47

93.87

100

95.36

95.38

Persen

88.15

100

113.44

90

100

111.11

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN

Menurunnya Prevalensi Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

Persen

0.6

0.01

198.33

0.5

0.05

190.00

Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Bersumber Binatang - DBD - Malaria - Flu burung Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Langsung TB Kusta Typoid Diare ISPA HIV/Aids Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) Dipertahankannya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kel Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB baru Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN Persen Persen Persen

0.1 0.004 0.72

0.03 0.01 0

170.00 -50.00 200.00

0.04 0.01 0

0.04 0 0.6

100.00 0.00 200.00 DINAS KESEHATAN

Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen

0.026 11.48 0.228 0.6 0.1 0 55.23

0.18 17.1 0.16 2 5.6 0 55.27

-492.31 51.05 129.82 -133.33 -5,400.00 100.00 100.07

0.02 10.2 0.2 0.5 0.09 0 55.94

0.15 12.4 0.47 1.73 5.02 0 55.97

-550.00 78.43 -35.00 -146.00 -5,377.78 100.00 100.05

Persen

26.31

15.34

58.30

25.50

21.87

85.76

BADAN PP DAN KB

1:1

100.00

100.00

BADAN PP DAN KB

106.00

BADAN PP DAN KB

100.00

BADAN PP DAN KB

100.12

BADAN PP DAN KB

Rasio

1:1

KB Aktif

1:1

19,070

20,214

9,307

9,307

107.22 18,426

KB Baru

19,756

9298

101.54

9,157

Persen

1:1

62.31

63.08

101.23

65.00

65.08

BADAN PP DAN KB


51

Tujuan

2

:

Tercapainya masyarakat

kesejahteraan

ekonomi

dan

sosial

Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 yaitu ” Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat” terdiri dari 19 sasaran dengan 52 indikator sasaran. Sasaran

yang

mendukung

pencapaian

tujuan

adalah

1)

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan

untuk

miskin,

2)

Terjadinya

transformasi

struktur

perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier, 3) Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya, 4) Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas, 5) Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman

pangan,

Meningkatnya

6)

produksi

Meningkatnya perikanan

produksi ternak unggas, tangkap

dan

budidaya,

7) 8)

Meningkatnya sarana prasarana penangkapan, 9) Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM, 10) Eksploitasi sumbersumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi, 11) Pelestarian ekologi dan sumber daya alam, 12) Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, 13) Berkembangnya kegiatan kepemudaan, 14) Berkembangnya kegiatan keolahragaan, 15) Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah, 16) Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli, 17) Berkembangnya destinasi dan event wisata, 18) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan 19) Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Jumlah

desa

dengan

kelompok

masyarakat

miskin

yang

mendapatkan fasilitasi sebesar 109,26% 2.

Meningkatnya jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan dan fasilitasi sebesar 100,75%

3.

Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan sebesar 169,19%

4.

Persentase KK miskin di daerah peternakan yang mendapatkan bantuan ternak sebesar 103.48%

5.

Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan sebesar 104,10%


52

6.

Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif sebesar 118,90%

7.

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani sebesar 102,50%

8.

Persentase siswa miskin yang mendapatkan beasiswa sebesar 122.86%

9.

Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan askeskin sebesar 100%

10. Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi sebesar 93.08% 11. Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan pelayanan KTP, KK dan akte kelahiran gratis sebesar 100,21% 12. Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan kontrasepsi gratis sebesar 100.48% 13. Meningkatnya persentase kelompok UPPKS yang produktif sebesar 100% 14. Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN sebesar 100% 15. Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasikannya programprogram dan kegiatan-kegiatan kemiskinan sebesar 100% 16. Meningkatnya Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis sebesar 108% 17. Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis sebesar 290% 18. Persentase

KK

/orang

miskin

yang

mendapatkan

fasilitasi

perumahan yang layak sebesar 141,52% 19. Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi air bersih yang layak sebesar 75,67% 20. Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil Peternakan sebesar 450% 21. Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil perikanan sebesar 103,11% 22. Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan sebesar 216,67% 23. Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah sebesar 102,33% 24. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Non pertanian sebesar 100% 25. Persentase

desa/kelurahan

yang

mendapatkan

fasilitasi

pengembangan komoditi unggulan sebesar 92,01%


53

26. Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi sebesar 100% 27. Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya sebesar 97,92% 28. Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan sebesar 100% 29. Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis sebesar 100,16% 30. Prosentase desa yang memiliki penyuluh trampil sebesar 94,10% 31. Meningkatnya usaha tani ternak sapi terpadu sebesar 100% 32. Meningkatnya Populasi ternak sapi sebesar 107,67% 33. Meningkatnya usaha tani ternak unggas sebesar 118,84% 34. Berkembangnya kemitraan dalam usaha ternak unggas sebesar 155,56% 35. Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap sebesar 92,20% 36. Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 91.84% 37. Berkembangnya

jumlah

kapal

yang

menggunakan

teknologi

penangkapan secara modern sebesar 126,67% 38. Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak dan memadai sebesar 80% 39. Berkembangnya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM sebesar 91,79% 40. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri dan UMKM sebesar 98,86% 41. Meningkatnya

investasi dan volume produksi

pertambangan

sebesar 100% 42. Jumlah

usaha

pertambangan

yang

melaksanakan

eksplorasi/ekploitasi sesuai standar yag ditetapkan sebesar 150% 43. Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian sebesar 88,89% 44. Meningkatnya persentase

penyandang masalah sosial yang

ditangani sebesar 100,92% 45. Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi Nasional sebesar 100% 46. Meningkatnya jumlah siswa sekolah yang terpilih sebesar 140% 47. Jumlah bidang olahraga yang meraih prestasi regional sebesar 160% 48. Jumlah bidang seni yang meraih prestasi sebesar 90,91% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

54

49. Terpeliharanya situs dan karya budaya lokal sebesar 100% 50. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan sebesar 100% 51. Menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 100% 52. Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan mandiri sebesar 82,98% Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 4. Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat” Target sd Tahun 2014 54

Realisasi sd Tahun 2014 59

109.26



109.26

BPMD

Desa/Kel RT

54 1010

54 1075

100.00 106.44

54 1200

55 1209

101.85 100.75

45.63

79.69

174.64

78.13

132.19

169.19

KK

554

594

107.22

574

594

103.48

BPMD DINAS KESEJAHTER AAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRA SI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN

Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan

persen

Persentase KK miskin di daerah peternakan yang mendapatkan bantuan ternak Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan

KK

479

506

105.64

512

533

104.10

Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani

Persen

65.63

79.78

121.56

75

89.175

118.90

36

36

100.00

40

41

102.50

Persentase siswa miskin yang mendapatkan beasiswa Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan askeskin Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi

Orang

23,898

27570

115.37

26,898

33,046

122.86

98.55

100

101.47

100

100

100.00

DINAS KESEHATAN

903

901

99.78

968

901

93.08

Persen

28.635

28.66

100.09

32.86

32.93

100.21

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIA N& PERDAGANGA N DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL

Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan pelayanan KTP, KK dan akte kelahiran gratis

Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan kontrasepsi gratis Meningkatnya persentase kelompok UPPKS yang produktif Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasikannya program-program dan kegiatan-kegiatan kemiskinan

Persen

58.28

61.498673 74

105.52

60.01

60.3

100.48

BADAN PP DAN KB

24

24

100.00

28

28

100.00

BADAN PP DAN KB

Persen

100

100

100.00

100

100

100.00

Persen

0.88

0.88

100.00

1

1

100.00

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMI AN BAPPEDA

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Jumlah desa dengan kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi

Kelompok


Desa

Persen

KK

Kelompok

(%)

(%)

SKPD

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KEHUTANAN

BADAN KETAHANAN PANGAN DINAS PENDIDIKAN


55


Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas




Meningkatnya Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis

KK

75

78

104.00

100

108

108.00

BAGIAN PERTANAHAN

KK

110

340

309.09

150

435

290.00

Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi perumahan yang layak Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi air bersih yang layak Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil Peternakan

persen

32.54

51.14

157.16

40.25

56.96

141.52


persen

34.95

24.521

70.16

37.65

28.491

75.67

DINAS PUK

Industri

2

8

400.00

2

9

450.00

DINAS PETERNAKAN


unit

220

225

102.27

225

232

103.11

Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah

Unit

5

13

260.00

6

13

216.67

IKM

1657

1657

100.00

1717

1757

102.33


Persen

42.01

41.91

99.76

42.19

42.19

100.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KEHUTANAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIA N& PERDAGANGA N DINAS KESEJAHTER AAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA SI

Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan komoditi unggulan

persen

61.11

68.52

112.13

92.59

85.19

92.01

Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi

Kerjasama

6

6

100.00

6

6

100.00

Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya

Persen

73.4

75.2

102.45

91.4

89.5

97.92

Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan

Kelompok

39

39

100.00

45

45

100.00

Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis

persen

11.02

11.03

100.09

12.9

12.92

100.16


persen

76.71

73.24

95.48

88.88

83.64

94.10


kelompok

120

122

101.67

134

134

100.00

Meningkatnya Populasi ternak sapi Meningkatnya usaha tani ternak unggas

Ekor

60,415

65645

108.66

63,904

68,805

107.67

Ekor

409,170

491350

120.08

445,558

529,521

118.84

Berkembangnya kemitraan dalam usaha ternak unggas

Unit

74

126

170.27

81

126

155.56

DINAS PETERNAKAN

Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap

ton

19,318.2

17882.6

92.57

19,788.9

18,244.8

92.20


Meningkatnya produksi perikanan budidaya

ton

5,116.66

4757.28

92.98

5,480

5,033.00

91.84


KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAPPEDA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN BADAN KETAHANAN PANGAN KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS PETERNAKAN

DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN


56 Meningkatnya sarana prasarana penangkapan

Berkembangnya jumlah kapal yang menggunakan teknologi penangkapan secara modern

unit

14

16

114.29

15

19

126.67


Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak dan memadai

Unit

4

4

100.00

5

4

80.00


Berkembangnya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM

unit

19114

18048

94.42

20100

18449

91.79


TK

28733

30063

104.63

30123

29779

98.86


Persen

26.65

17.85

66.98

29.92

29.92

100.00

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTRI AN & PERDAGANGA N DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIA N& PERDAGANGA N DINAS PERTAMBANG AN DAN ENERGI

Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi/ekploitasi sesuai standar yag ditetapkan Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian Meningkatnya persentase penyandang masalah sosial yang ditangani

Usaha

11

18

163.64

12

18

150.00


Usaha

8

8

100.00

9

8

88.89

Orang

1029

1050

102.04

1200

1211

100.92

Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi Nasional

Bidang

9

9

100.00

10

10

100.00


Orang

303

420

138.46

350

490

140.00

Berkembangny a kegiatan keolahragaan


Cabang

9

9

100.00

10

16

160.00



Bidang

9

9

100.00

11

10

90.91

Teraktualisasik annya situs dan karya kebudayaan lokal asli Berkembangny a destinasi dan event wisata



23

23

100.00

26

26

100.00


Destinasi

5

5

100.00

6

6

100.00

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Berkembangny a koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat

Menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kasus

8

3

162.50

5

5

100.00

DINAS PERTAMBANG AN DAN ENERGI DINAS KESEJAHTER AAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRA SI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA/KE CAMATAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA/KE CAMATAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA BADAN PP DAN KB


koperasi

40

39

97.50

47

39

82.98

Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM


Pelestarian ekologi dan sumber daya alam Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Berkembangny a kegiatan kepemudaan

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIA N& PERDAGANGA N


57

Tujuan 3 : Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 yaitu ”Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah” terdiri dari 3 sasaran dengan 12 indikator sasaran. Sasaran

yang

mendukung

pencapaian

tujuan

adalah

1)

Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan, 2) Teraktualisasikannya nilainilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli, dan 3) Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Menurunnya tingkat Kriminalitas sebesar 105,97%

2.

Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa sebesar 195,74%

3.

Terpeliharanya budaya lokal asli sebesar 100%

4.

Terpromosikannya potensi budaya lokal pada tingkat Nasional sebesar 100%

5.

Persentase desa/dusun yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat sebesar 100%

6.

Persentase

desa/

kelurahan

yang

mengikuti

perlombaan

desa/kelurahan sebesar 100% 7.

Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih sebesar 100%

8.

Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa

yang

kompeten sebesar 100% 9.

Persentase aparat pemerintah desa/ kelurahan yang memahami perencanaan partisipatif sebesar 100%

10. Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis sebesar 44,44% 11. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembaga Ekonomi Masyarakat sebesar 93,75% 12. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebesar 93,75% Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

58

telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 5. Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah” Sasaran

Indikator Sasaran

Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan

Teraktualisasikan nya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli

Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan

Satuan

Target sd Tahun 2014 1,077


105.94

Target sd Tahun 2015 1,005


105.97

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

691

1320

191.03

821

1607

195.74


(%)

(%)

SKPD

Menurunnya tingkat Kriminalitas

Kasus

Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa

Jenis

Terpeliharanya budaya lokal asli

Budaya Lokal Asli

9

9

100.00

10

10

100.00

Terpromosikannya potensi budaya lokal pada tingkat Nasional

Kali

9

9

100.00

10

10

100.00

Persentase desa/dusun yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat Persentase desa/ kelurahan yang mengikuti perlombaan desa/kelurahan Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa yang kompeten

Persen

83.35

83.35

100.00

90

90

100.00

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA BPMD

Desa/Kel

13

13

100.00

13

13

100.00

BPMD

Orang/des a

10

10

100.00

12

12

100.00

BPMD

Orang

575

535

93.04

575

575

100.00

Persentase aparat pemerintah desa/ kelurahan yang memahami perencanaan partisipatif Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis

Persen

66

66

100.00

75

75

100.00

BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAHAN DAN DESA BPMD

Desa

20

12

60.00

27

12

44.44

Desa/Kel

40

40

100.00

40

40

100.00

Persen

48

48

100.00

60

60

100.00

Desa/Kel

36

36

100.00

40

36

90.00

BPMD

Desa/Kel

35

36

102.86

40

39

97.50

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembaga Ekonomi Masyarakat dan berfungsinya BUMDES - Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembaga Ekonomi Masyarakat - berfungsinya BUMDES Jumlah desa/ kelurahan yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)



59

Tujuan 4 : Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 yaitu ” Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam” terdiri dari 7 sasaran dengan 15 indikator sasaran. Sasaran

yang

Terlestarikannya

mendukung

sumber

daya

pencapaian

alam,

2)

tujuan

adalah

Terpeliharanya

1)

kualitas

lingkungan yang baik, 3) Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien, 4) Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi

dampak

perubahan

iklim

terhadap

produksi

pertanian,

ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati, 5) Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan, 6) Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum, dan 7) Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya sebesar 124,72% 2. Jumlah Lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan sebesar 80% 3. Meningkatnya luasan lahan terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi sebesar 114,29% 4. Menurunnya jumlah kerusakan sumberdaya laut sebesar 200% 5. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan sebesar 100% 6. Persentase kecamatan yang dilayani TPA terpadu sebesar 69,99 7. Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan sebesar 231,36% 8. Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani sebesar 47% 9. Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani sebesar 180,34% 10. Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani sebesar 166,67% 11. Prosentase dampak perubahan iklim yang ditangani sebesar 50% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

60

12. Menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebesar 134,43% 13. Jumlah dialog forum wawasan kebangsaan yang difasilitasi sebesar 120% 14. Meningkatnya penegakan PERDA dari masyarakat sebesar 65% 15. Tertanganinya permasalahan strategis daerah sebesar 100% Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 6. Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam” 142.63



124.72

DINAS KEHUTANAN

3

37.50

10

8

80.00


17

20

117.65

21

24

114.29


Kasus

5

0

200.00

5

0

200.00


Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan

Jenis

3

4

133.33

4

4

100.00


Persentase kecamatan yang dilayani TPA terpadu

Persen

42.85

29.99

69.99

42.85

29.99

69.99


Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani

Persen

26.19

62.28

237.80

28.57

66.1

231.36

persen

100

25

25.00

100

47

47.00

DINAS PEKERJAAN UMUM BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani

Persen

62.5

100

160.00

70

126.24

180.34

SATPOL PP

kasus

3

0

200.00

3

1

166,67



persen

75

50

66.67

100

50

50.00

DINAS PETERNAKAN

kasus

68

51

125.00

61

40

134.43



Kali

9

10

111.11

10

12

120.00

Meningkatnya penegakan PERDA

Jenis

18

13

72.22

20

13

65.00

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP

Sasaran

Indikator Sasaran

Terlestarikanny a sumber daya alam

Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya Jumlah Lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan Meningkatnya luasan lahan terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi Menurunnya jumlah kerusakan sumberdaya laut

Ha


Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien




Satuan

Lokasi

Ha



8

(%)

(%)

SKPD


61 Tertanganinya permasalahan strategis daerah

Persen

70

75

107.14

75

75

100.00


Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing daerah Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 yaitu ”Meningkatnya daya saing daerah” terdiri dari 7 sasaran dengan 32 indikator sasaran. Sasaran

yang

mendukung

pencapaian

tujuan

adalah

1)

Terpenuhinya kebutuhan jalan-jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang, 2) Terpenuhinnya kebutuhan infrastruktur angkutan darat, 3) Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan

dan

transformasi

perekonomian

serta

kemajuan/kemandirian wilayah, 4) Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya, 5) Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis, 6) Tertanganinya

wilayah

banjir

dan

wilayah

kekeringan,

dan

7)

Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Persentase dusun/Lingkungan yang memiliki akses jalan dan jembatan baik. u/ Jalan sebesar 112,67%

2.

3.

Persentase jalan yang memiliki: -

rambu-rambu sebesar 97,09%

-

marka jalan sebesar 66,08%

-

pagar pengaman jalan sebesar 48,81%

Meningkatnya

fasilitas

pendukung

pelabuhan

penyeberangan

Garongkong sebesar 87,50% 4.

Terwujudnya pengelolaan operasional pelabuhan penyeberangan Garongkong sebesar 60%

5.

Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut Garongkong sebesar 100%

6.

Meningkatnya fasilitas Pendukung angkutan darat sebesar 100%

7.

Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan sebesar 84,14%

8.

Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani air bersih sebesar 134,14%


62

9.

Persentase desa yang memiliki jaringan irigasi teknis sebesar 134,03%

10. Persentase

desa/kelurahan

yang

mendapatkan

fasilitasi

pengembangan infrastruktur dasar sebesar 129,40% 11. Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik sebesar 293,74% 12. Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani telekomunikasi sebesar 104,21% 13. Jumlah kecamatan yang memiliki BPR sebesar 100% 14. Jumlah kecamatan yang memiliki pasar layak sebesar 100% 15. Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak sebesar 59,26% 16. Jumlah kajian pengembangan ekonomi wilayah sebesar 100% 17. Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi sebesar 116,20% 18. Menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal sebesar 100% 19. Jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi sebesar 100% 20. Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang sebesar 180,21% 21. Jumlah kawasan pemukiman perkotaan layak huni yang terbentuk sebesar 103,43% 22. Jumlah Kawasan agropolitan yang terbentuk sebesar 100% 23. Jumlah kawasan sentra tanaman pangan hortikultura yang terbentuk sebesar 100% 24. Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk sebesar 100% 25. Jumlah kawasan usaha dan industri peternakan yang terbentuk sebesar 100% 26. Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk sebesar 55,56% 27. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri sebesar 100% 28. Jumlah spot wilayah rawan banjir dan kekeringan yang tertangani: -

Rawan Banjir sebesar 94,97%

-

Kekeringan sebesar 99,06%

29. Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang sebesar 100% 30. Tersedianya regulasi investasi sebesar 100% 31. Tersedianya data dan informasi investasi sebesar 100%


63

32. Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional sebesar 105,26% Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 7. Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Meningkatnya daya saing daerah” Sasaran

Indikator Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan jalanjembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang

Persentase dusun/Lingkungan yang memiliki akses jalan dan jembatan baik. u/ Jalan

Satuan Km

Target sd Tahun 2014

Realisasi sd Tahun 2014

(%)



(%)

583.06

626.54

107.46

618.43

696.75

112.66


Persen

58.88

63.27

107.46

62.45

70.36

112.67

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI INFORMATIKA

Km Persen Km Persen Km

473.64 71.92 116.45 55.85 6.9

456.16 69.27 83.48 40.04 3.58277

96.31 96.32 71.69 71.69 51.92

502.16 76.25 153.98 73.85 8.4

487.49 74.03 101.73 48.8 4.07077

97.08 97.09 66.07 66.08 48.46

69 8

36 7

52.17 87.50

84 8

41 7

48.81 87.50

100

87.5

87.50

100

87.5

87.50

Kegiatan

9

6

66.67

10

6

60.00

Persen Kegiatan

60 5

40 5

66.67 100.00

73.33 5

40 5

54.55 100.00

Persen Kegiatan

100 8

100 8

100.00 100.00

100 8

100 8

100.00 100.00

Persen

88.88

88.88

100.00

88.88

88.88

100.00

Kendaraan

2293

1882

82.08

2455

1934

78.78

Persen Desa/Kel

92.38 40

82.08 55

88.85 137.50

93.63 41

78.78 55

84.14 134.15

Persen

74.08

101.85

137.49

75.93

101.85

134.14

Persen

48.07

65.676

136.63

51.85

69.496

134.03

Persen

100.00

129.4

129.40

100.00

129.40

129.40

Persen

83.68

100.63

120.26

83.77

246.07

293.74

Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu, marka jalan dan pagar pengaman jalan - Rambu-rambu - Marka Jalan - Pagar Pengaman Jalan Meningkatnya fasilitas pendukung pelabuhan penyeberangan Garongkong

Persen Kegiatan

Persen

Terwujudnya pengelolaan operasional pelabuhan penyeberangan Garongkong Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut Garongkong

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat

Meningkatnya fasilitas Pendukung angkutan darat

Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan

Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah

Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani air bersih

Persentase desa yang memiliki jaringan irigasi teknis Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan infrastruktur dasar Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik

SKPD

DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI INFORMATIKA

DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI INFORMATIKA

DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI INFORMATIKA


DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS PERTAMBANGA N DAN ENERGI


64


Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolit an, wilayah industri dan kawasan strategis



Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani telekomunikasi

Persen

70.67

70.67

100.00

75.92

79.12

104.21

DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI & INFORMATIKA

Jumlah kecamatan yang memiliki BPR

unit

1

1

100.00

1

1

100.00

Jumlah kecamatan yang memiliki pasar layak Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak

Kecamatan

7

7

100.00

7

7

100.00

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIA N DPKD

desa

23

15

65.22

27

16

59.26

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN

Jumlah kajian pengembangan ekonomi wilayah Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi

Kajian

1

1

100.00

1

1

100.00

BAPPPEDA

1996.75

2416.5

121.02

2200

2556.5

116.20

DINAS KEHUTANAN

Menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal Jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi

Kasus

0

0

100.00

0

0

100.00

DINAS KEHUTANAN

Km

232.5

27000%

116.13

270

270

100.00

DINAS KEHUTANAN

Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang

Persen

75.58

138.35

183.05

78.26

141.03

180.21


Jumlah kawasan pemukiman perkotaan layak huni yang terbentuk

persen

78.26 65.74

78.26 61.49

100.00 93.54

78.26 71.43

78.26 73.88

100.00 103.43

BAPPEDA DINAS PEKERJAAN UMUM


kawasan

6

6

100.00

7

7

100.00


kawasan

7

7

100.00

7

7

100.00

Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk

kawasan

1

1

100.00

1

1

100.00

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jumlah kawasan usaha dan industri peternakan yang terbentuk Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk

Kawasan

2

2

100.00

2

2

100.00

DINAS PETERNAKAN

25

20

80.00

36

20

55.56



TK

5846

5846

100.00

5906

5906

100.00


Jumlah spot wilayah rawan banjir dan kekeringan yang tertangani Rawan Banjir Kekeringan

Ha

sentra

DINAS PEKERJAAN UMUM Ha Ha

676.82 20,711.12

649.9 20510.84

96.02 99.03

705.62 20,997.35

670.13 20,800.29

94.97 99.06

3

3

100.00

3

3

100.00

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

12

100.00

12

12

100.00

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL BAPPEDA

Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang terintegrasi

paket

Tersedianya regulasi investasi

regulasi

12

Tersedianya data dan informasi investasi Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional

Data dan Informasi kali

3

3

100.00

4

4

100.00

16

16

100.00

19

20

105.26



65

Tujuan 6 : Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam Etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan Sosial kemasyarakatan Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 yaitu ”Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah

dan sosial kemasyarakatan” terdiri dari satu sasaran

dengan lima indikator sasaran. Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Persentase sarana peribadahan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah sebesar 100%

2.

Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah sebesar 100%

3.

Jumlah kelompok keagamaan aparatur yang aktif yang mendapatkan pembinaan sebesar 140%

4.

Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama sebesar 285%

5.

Meningkatnya

persentase

lembaga

pendidikan

formal

yang

mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah sebesar 82,77% Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 8. Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan” Sasaran

Persentase sarana peribadahan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi

Persen

Target sd Tahun 2014 99.67

Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah Jumlah kelompok keagamaan aparatur yang aktif yang mendapatkan pembinaan Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama

Persen

80.92

80.92

100.00

82

Kelompok

4

6

150.00

Regulasi

17

54

317.65

Indikator Sasaran

Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama

Satuan


100.00



(%)

(%)

SKPD

100.00

BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT

82

100.00


5

7

140.00


20

57

285.00



66 Meningkatnya persentase lembaga pendidikan formal yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi

57.20

Persen

49.04

85.73

59.25

49.04

82.77

DINAS PENDIDIKAN

Tujuan 7 : Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 yaitu ” Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat” terdiri dari 9 sasaran dengan 20 indikator sasaran. Sasaran

yang

mendukung

pencapaian

tujuan

adalah

1)

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, 2) Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD, 3) Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan, 4) Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan

yang

baik

dan

saling

memberdayakan

dengan

kelembagaan masyarakat dan swasta, 5) Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, 6) Terciptanya pengelolaan

kependudukan

dan

catatan

sipil

yang

tertib,

7)

Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan

kepuasan

pelanggan,

8)

Berkembangnya

organisasi

dan

kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, dan 9) Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran serta capaian target adalah sebagai berikut: 1.

Tersusunnya

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sebesar 126,67% 2.

Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja sebesar 81,70%

3.

Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 97,41%

4.

Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date sebesar 95,49%

5.

Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 95,84%

6.

Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu sebesar 113,33%

7.

Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan sebesar 129,65%

8.

Prosentase SKPD yang memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja sebesar 100%


67

9.

Persentase

aset

daerah

yang

tercatat

dan

sesuai

dengan

peruntukannya sebesar 100% 10. Meningkatnya aset milik pemda yang disertifikasi sebesar 93,53% 11. Jumlah Lahan/lokasi untuk pembangunan fasilitas umum sebesar 114,29% 12. Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja sebesar 100% 13. Meningkatnya persentase penduduk ber KTP, ber Akte kelahiran , berAkte Nikah persatuan penduduk: -

Ber KTP sebesar 97,31%

-

Ber Akte Kelahiran sebesar 100,44%

-

Ber Akte Nikah sebesar 90%

14. Meningkatnya persentase dokumen arsip pemerintah daerah yang tersimpan rapih dan aman sebesar 100% 15. Persentase pengaduan konsumen yang mampu difasilitasi sebesar 100% 16. Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien sebesar 100% 17. Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional sebesar 95,49% 18. Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya sebesar 91,89% 19. Terimplementasikannya pola pengembangan diri dan karir yang jelas sebesar 100,56% 20. Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment sebesar 100,60% Capaian masing-masing sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana pada table di bawah ini. Table 9. Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Pencapaian Tujuan “Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat” Sasaran

Indikator Sasaran

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiat an yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Satuan

Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

Laporan

Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja Persentase hasil pengawasan yang dtindak lanjuti

Persen

Persen



(%)



(%)

SKPD

14

107.69

15

19

126.67

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

77.72

62.4

80.29

90

73.53

81.70

INSPEKTORAT DAERAH

80

81.15

101.44

85

82.8

97.41

INSPEKTORAT DAERAH


68

Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakata n, pemerintahan dan pembangunan Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayaka n dengan kelembagaan masyarakat dan swasta Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib

Berkembangny a sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

Berkembangny a organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur


Persen

94.79

90,97

95,97

100

95,49

95,49

BAPPEDA

Persen

91.67

91.67

100.00

100

95.84

95.84

BAPPEDA

Persen

86.67

101.33

116.91

100

113.33

113.33

SEKRETARIAT DPRD

Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan

kali

439

424

96.58

516

669

129.65

BAGIAN UMUM

Prosentase SKPD yang memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja

Persen

70

100

142.86

100

100

100.00

BAGIAN ORGANISASI


Persen

90

90

100.00

95

95

100.00

DPKD


Buah

392

366

93.37

402

376

93.53

BAGIAN PERTANAHAN

Jumlah Lahan/lokasi untuk pembangunan fasilitas umum

Lokasi

68

78

114.71

70

80

114.29

BAGIAN PERTANAHAN

Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja Meningkatnya persentase penduduk ber KTP, ber Akte kelahiran, berAkte Nikah persatuan penduduk - Ber KTP

Persen

95.83

95.83

100.00

100

100

100.00

DPKD

Persen

94.94

92.79

97.73

96.63

94.03

97.31


Persen

88.458

89.65

101.35

90.31

90.71

100.44

- Ber Akte Nikah

Persen

62.202

55.21

88.76

76.19

69.2

90.83

Meningkatnya persentase dokumen arsip pemerintah daerah yang tersimpan rapih dan aman

Persen

62

67.93

109.56

70

70

100.00

DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL KANTOR PERPUSTAKAA N, ARSIP DAN DOKUMENTASI


persen

86

86

100.00

100

100

100.00

Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien

Persen

90

85

94.44

100

100

100.00

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional

Persen

77.36

74.93

96.86

80.00

76.39

95.49

BKD

Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya Terimplementasikannya pola pengembangan diri dan karir yang jelas Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment

Persen

91.30

86.13

94.34

95.00

87.30

91.89

BKD

Persen

79.00

79.45

100.57

85.00

85.48

100.56

BKD

Persen

56.24

55.42

98.54

60.00

60.36

100.60

BKD

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN BAGIAN ORGANISASI


69

C. Strategi Pemecahan Masalah Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Barru menetapkan beberapa strategi pemecahan masalah sebagai berikut: 1.

Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.

2.

Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.

Meningkatkan profesionalisme aparat dan pengawasan.

4.

Meningkatkan kualitas laporan baik substansi maupun ketepatan waktu pelaporan.

5.

Mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.

6.

Meningkatkan

monitoring

dan

evaluasi

sejak

perencanaan,

pelaksanaan kegiatan sampai pada pelaporan. D. Akuntabilitas Keuangan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2015, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan diuraikan menurut sumber-sumber perolehan

dana,

Belanja

diuraikan

menurut

penggunaan

dana,

sedangkan Pembiayaan diuraikan menurut penerimaan dan pengeluaran daerah. Pendapatan, belanja dan pembiayaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015 yang tertuang dalam APBD Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2015, dapat digambarkan sebagai berikut: 1.

Pendapatan

daerah

dengan

Rp.929.286.658.190,91

target

telah

anggaran

terealisasi

sebesar sebesar

Rp. 937.173.698.121,30 atau sebesar 100,85%. 2.

Belanja

daerah

dengan

Rp.1.060.811.907.829,80

3.

target telah

Rp.901.527.427.923,15

atau

Pembiayaan

dengan

daerah

Rp.139.631.312.167,43 Rp.139.646.372.994,92

anggaran terealisasi

sebesar

sebesar 84,98%. target

telah atau

sebesar

sebesar

anggaran

terealisasi

sebesar sebesar

100,01%.


70

Rincian realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2015 diuraikan sebagaimana pada table berikut. Tabel 10. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2015

NOMOR URUT

1 1.1

URAIAN

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1

1.3.3 1.3.4

1.3.5 2 2.1

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)

(%)

929,286,658,190.91

937,173,698,121.30

(7,887,039,930.39)

100.85

66,747,068,173.91

74,239,999,181.94

(7,492,931,008.03)

111.23

7,865,000,000.00

10,431,865,936.08

(2,566,865,936.08)

132.64

22,489,061,480.00

22,841,726,556.00

(352,665,076.00)

101.57

7,142,064,625.90

7,132,064,625.90

10,000,000.00

99.86

29,250,942,068.01

33,834,342,063.96

(4,583,399,995.95)

115.67

686,016,714,000.00

680,800,537,030.00

5,216,176,970.00

99.24

20,523,294,000.00

15,307,117,030.00

5,216,176,970.00

74.58

488,014,810,000.00

488,014,810,000.00

-

100.00

177,478,610,000.00

177,478,610,000.00

-

100.00

176,522,876,017.00

182,133,161,909.36

(5,610,285,892.36)

103.18

4,822,071,000.00

4,822,071,000.00

-

100.00

25,696,045,977.00

31,816,680,109.36

(6,120,634,132.36)

123.82

138,025,150,000.00

138,025,150,000.00

-

100.00

7,979,609,040.00

7,469,260,800.00

510,348,240.00

93.60

1,060,811,907,829.80

901,527,427,923.15

159,284,479,906.65

84.98

490,202,329,852.91

438,443,614,532.92

51,758,715,319.99

89.44

413,068,661,816.93

370,536,949,268.00

42,531,712,548.93

89.70

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

5,191,298,035.98

3,387,446,739.92

1,803,851,296.06

65.25

2.1.4

Belanja Hibah

21,900,000,000.00

20,270,192,250.00

1,629,807,750.00

92.56

2.1.5

500,000,000.00

454,472,859.00

45,527,141.00

90.89

2.1.7

Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

46,542,370,000.00

43,794,553,416.00

2,747,816,584.00

94.10

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

3,000,000,000.00

-

3,000,000,000.00

-

570,609,577,976.89

463,083,813,390.23

107,525,764,586.66

81.16

13,290,372,000.00

11,964,525,300.00

1,325,846,700.00

90.02

2.2

BELANJA LANGSUNG

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja barang dan Jasa

184,959,077,745.33

160,476,785,553.00

24,482,292,192.33

86.76

2.2.3

Belanja Modal

372,360,128,231.56

290,642,502,537.23

81,717,625,694.33

78.05

(131,525,249,638.89)

35,646,270,198.15

167,171,519,837.04

(27.10)

SURPLUS / (DEFISIT)


71

3 3.1

3.1.1 3.1.5 3.2

3.2.2 3.2.3 3.2.6

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

135,578,280,903.16

135,593,341,730.66

15,060,827.50

100.01

135,578,280,903.16

135,578,280,903.16

-

100.00

-

15,060,827.50

15,060,827.50

-

4,053,031,264.27

4,053,031,264.26

(0.01)

100.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

-

100.00

Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Konstruksi dalam Pengerjaan

3,053,031,264.27

3,053,031,264.26

(0.01)

100.00

-

-

-

-

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

131,525,249,638.89

131,540,310,466.40

15,060,827.51

100.01

-

167,186,580,664.55

167,186,580,664.54

-


72

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barru disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Barru telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang penyusunannya

berpedoman

pada

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Pemerintah Kabupaten Barru secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 95,29% dengan predikat sangat berhasil, yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Barru

serta

pihak

terkait

lainnya

dalam

rangka

mewujudkan

visi

pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 60 sasaran, disimpulkan bahwa 57 sasaran tercapai dengan predikat “Sangat Berhasil”, satu sasaran mendapat predikat “Berhasil”, satu sasaran mendapat predikat “Cukup Berhasil”

dan terdapat satu sasaran mendapat predikat

“Tidak Berhasil”. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Barru telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja, meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2015

73

kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan profesionalisme aparatur dan peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga akan menjadi langkah yang efektif untuk mencapai target yang lebih baik.

Barru, 29 Maret 2016 BUPATI BARRU,

TTD

Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS.


Lampiran 1.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN

: BARRU

PROVINSI

: SULAWESI SELATAN

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Meningkatnya kualitas Meningkatnya angka partisipasi Meningkatnya angka partisipasi PAUD manusia murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah Meningkatnya angka partisipasi murni



Satuan


SKPD

Persen

73

- SD/MI

Persen

99,8

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

- SMP/MTs

Persen

96

Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK/MA/Paket C Meningkatnya angka partisipasi kasar

Persen

61

- SD/MI/Paket A

Persen

119,00


- SMP/MTs/Paket B

Persen

110,00

Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA/Paket C Persentase angka putus sekolah

Persen

87

- SD/MI

Persen

0,16


- SMP/MTs

Persen

0,74

Persentase angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA

Persen

0,25

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

Persen

95,5

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Persen

95

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya jumlah PKBM yang terbentuk

Unit

11

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya angka melek huruf

Persen

92

DINAS PENDIDIKAN

Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4

Persen

78

DINAS PENDIDIKAN

Persentase pendidik yang tersertifikasi

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persentase guru bantu/tenaga honorer yang mendapatkan jaminan kesejahteraan

Persen

79

DINAS PENDIDIKAN

Persentase TK yang memiliki gedung

Persen

67,86

DINAS PENDIDIKAN

Persentase gedung dan meubelair SD/MI yang layak pakai

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persentase gedung dan meubelair SMP/MTs yang layak

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persentase gedung SMA/SMK/MA yang layak

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SD/SMP yang memiliki perumahan yang layak

Persen

63,88

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMA/SMK yang memiliki perumahan yang layak

Persen

70

DINAS PENDIDIKAN

Persentase rombongan belajar SD/MI yang tidak melebihi 32 siswa

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persentase rombongan belajar SMP/MTs yang tidak melebihi 36 siswa Persentase rombongan belajar SMA/MA/SMK yang tidak melebihi 36 siswa Rasio siswa SMA : SMK

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

58 : 42

DINAS PENDIDIKAN


Persen

98,00

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan Persen

94,00

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Persen perpustakaan Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium Persen

87

DINAS PENDIDIKAN

Rasio

70,00

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Laboratorium

Persen

37,66

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMK yang memiliki workshop

Persen

60

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SD/MI yang memiliki 100 buku pengayaan dan 10 buku referensi

Persen

80,00

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMP/MTs yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi Jumlah Perpustakaan umum, perpustakaan desa dan taman baca

Persen

100

DINAS PENDIDIKAN

- Perpustakaan umum

Unit

1

- Perpustakaan desa

Unit

54

- Taman baca

Unit

105

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI


Orang

386.472 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk

Rasio

1 : 4 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Meningkatnya Persentase siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mampu mengikuti pembelajaran

Persen

98,00

DINAS PENDIDIKAN

Persentase siswa SMA/SMK/MA yang mampu mengikuti pembelajaran Persentase kelulusan SD/MI

Persen

99,50

DINAS PENDIDIKAN

Persen

99,99

DINAS PENDIDIKAN


Persen

95,00

DINAS PENDIDIKAN

Persentase kelulusan SMA/SMK/MA

Persen

98,75

DINAS PENDIDIKAN

Jumlah siswa SMP/MTs berprestasi yang diberikan penghargaan Jumlah siswa SMA/SMK/MA berprestasi yang diberikan penghargaan

Orang

250

DINAS PENDIDIKAN

Orang

225

DINAS PENDIDIKAN

Sosialisasi dan publikasi PAUD

Persen

78

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMP/MTs yang Mengimplementasikan MBS

Persen

80,00

DINAS PENDIDIKAN

Dewan Pendidikan berfungsi dengan baik

Persen

95,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

56

DINAS KESEHATAN

Cakupan desa kategori sehat meningkat

Persen

46,3

DINAS KESEHATAN

Persentase puskesmas yang menerapkan Pelayanan Prima

Persen

50

DINAS KESEHATAN

Menurunnya kasus keracunan obat, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat atau karena penyalahgunaan Dipertahankannya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis Menurunnya prevalensi status gizi kurang pada Balita Menurunnya prevalensi balita pendek

Kasus

1

DINAS KESEHATAN

Persen

100

DINAS KESEHATAN

Persen

100


Persen

5,12

DINAS KESEHATAN

Persen

26

DINAS KESEHATAN

Menurunnya prevalensi Balita kurus

Persen

5

DINAS KESEHATAN


Orang

Dipertahankannya prosentase Ibu melahirkan yang dilayani dengan PONED (pelayanan obstetri, neonatal, emergency dasar) Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup

Persen

100

DINAS KESEHATAN

Persen

80,26


Tersedianya obat-obatan dan bahan pakai habis di Rumah Sakit

Persen

100


Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya

Meningkatnya cakupan pelayanan sarana kesehatan (Posyandu, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas)

Persen

90

DINAS KESEHATAN

Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global

Menurunnya Prevalensi Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

Persen

0,5

DINAS KESEHATAN



Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan

Meningkatnya PHBS masyarakat Cakupan tatanan PHBS yang memenuhi syarat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan




Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis

DINAS KESEHATAN

0/100000

Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Bersumber Binatang

DINAS KESEHATAN

- DBD

Persen

- Malaria

Persen

0,04 0

- Flu burung

Persen

0,6

Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Langsung


DINAS KESEHATAN

TB

Persen

0,02

Kusta

Persen

10,2

Typoid

Persen

0,2

Diare

Persen

0,5

ISPA

Persen

0,09

HIV/Aids

Persen

0

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun

Persen

55,94

BADAN PP DAN KB

Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)

Persen

25,50

BADAN PP DAN KB

Dipertahankannya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kel

Rasio

1:1

BADAN PP DAN KB

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

KB Aktif

19.070

BADAN PP DAN KB

Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB baru Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB

KB Baru

9.307

BADAN PP DAN KB

MISI 2 : Optimalisasi Pemanfaatan / Sumberdaya Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Tercapainya Berkurangnya jumlah penduduk Jumlah desa dengan kelompok masyarakat kesejahteraan ekonomi miskin, kedalaman kemiskinan miskin yang mendapatkan fasilitasi dan sosial masyarakat dan kerentanan untuk miskin


Persen

65,00

BADAN PP DAN KB

Kelompok

54

BPMD

Desa/Kel

54

BPMD


RT

1200

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan

persen

78,13

Persentase KK miskin di daerah peternakan yang mendapatkan bantuan ternak

KK

574


Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan

KK

512


Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani

Persen

75

DINAS KEHUTANAN

Desa

40

Persentase siswa miskin yang mendapatkan beasiswa

Orang

26.898

BADAN KETAHANAN PANGAN DINAS PENDIDIKAN

Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan askeskin

Persen

100

DINAS KESEHATAN

Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi

KK

968 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN

Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan pelayanan KTP, KK dan akte kelahiran gratis Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan kontrasepsi gratis

Persen

32,86

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Persen

60,01

BADAN PP DAN KB

Meningkatnya persentase kelompok UPPKS yang produktif

Kelompok

28

BADAN PP DAN KB

Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasikannya program-program dan kegiatan-kegiatan kemiskinan Meningkatnya Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis

Persen

100

Persen

1

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN BAPPEDA

KK

100

BAGIAN PERTANAHAN

Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis

KK

150

Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi perumahan yang layak

persen

40,25


Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi air bersih yang layak

persen

37,65

DINAS PUK

Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil Peternakan

Industri

2

DINAS PETERNAKAN


unit

225


Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan

Unit

Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah

IKM


Persen

Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan komoditi unggulan

persen

6

DINAS KEHUTANAN

1717 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 92,59 KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

42,19

Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya

Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi

Kerjasama

Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas

Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya

Persen

Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan

Kelompok

Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis

persen

12,9



persen

88,88



kelompok

Meningkatnya Populasi ternak sapi

Meningkatnya usaha tani ternak unggas



45

63.904

DINAS PETERNAKAN

Ekor

445.558

DINAS PETERNAKAN

81

DINAS PETERNAKAN

ton

19.788,9


ton

5.480

Berkembangnya jumlah kapal yang menggunakan unit teknologi penangkapan secara modern

15


Unit

Unit unit

5

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 20100 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN


TK

30123 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN


Persen

29,92

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan Usaha eksplorasi/ekploitasi sesuai standar yag ditetapkan

12

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI


Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian

Usaha

9


Meningkatnya persentase penyandang masalah sosial yang ditangani

Orang

1200

Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi Bidang Nasional

10


Orang



Cabang

10



Bidang

11

Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli



26



Destinasi

6

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak


Kasus

5

Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat


koperasi

Menurunnya tingkat Kriminalitas

Kasus


Jenis


Budaya Lokal Asli

10

Terpromosikannya potensi budaya lokal pada tingkat Nasional

Kali

10

Teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli


Ekor

Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak dan memadai Peningkatan produksi dan Berkembangnya produksi industri pengolahan / penyerapan tenaga kerja industri, jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM UMKM

MISI 3 : Menciptakan Lingkungan yang Kondusif Terpeliharanya dan Berkembang dan terpeliharanya semakin meningkatnya saling kepercayaan, saling bantu kebersamaan antar serta kepatuhan kepada norma berbagai unsur dalam kebersamaan tatanan daerah


DINAS PETERNAKAN

Meningkatnya produksi perikanan budidaya


91,4

BAPPEDA

134

Berkembangnya kemitraan dalam usaha ternak unggas Meningkatnya produksi perikanan Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap tangkap dan budidaya


6

350

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA/KECAMATAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA/KECAMATAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA BADAN PP DAN KB

47 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN 1.005

821

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAGIAN HUMAS & PROTOKOL

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA


Persentase desa/dusun yang melaksanakan Persen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat

90

BPMD

Persentase desa/ kelurahan yang mengikuti perlombaan desa/kelurahan

Desa/Kel

13

BPMD

Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa yang kompeten

Orang/desa

12

BPMD

Orang

575

BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAHAN DAN DESA

Persentase aparat pemerintah desa/ kelurahan yang memahami perencanaan partisipatif

Persen

75

BPMD

Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis

Desa

27


Desa/Kel

40

Persen

60

Desa/Kel

40

BPMD

Desa/Kel

40


Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembaga Ekonomi Masyarakat dan berfungsinya BUMDES - Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembaga Ekonomi Masyarakat - berfungsinya BUMDES Jumlah desa/ kelurahan yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)




Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien




MISI 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Wilayah Meningkatnya daya Terpenuhinya kebutuhan jalansaing daerah jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang


Ha

2200

DINAS KEHUTANAN

Jumlah Lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru Lokasi yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan

10


Meningkatnya luasan lahan terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi

Ha

21


Menurunnya jumlah kerusakan sumberdaya laut

Kasus

5


Meningkatnya pengendalian pencemaran Jenis lingkungan Persentase kecamatan yang dilayani TPA terpadu Persen

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 42,85 DINAS PEKERJAAN UMUM

Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan

Persen

28,57 DINAS PEKERJAAN UMUM

Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani

persen

100

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani

Persen

70

SATPOL PP

3


Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim kasus terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani

4


persen

100

DINAS PETERNAKAN

kasus

61



Kali

10



Jenis

20

SATPOL PP

Tertanganinya permasalahan strategis daerah

Persen

75


Persentase dusun/Lingkungan yang memiliki akses jalan dan jembatan baik. u/ Jalan

Km

Persen



Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu, marka jalan dan pagar pengaman jalan - Rambu-rambu

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA Km Persen

- Marka Jalan

Km Persen

502,16 76,25 153,98 73,85



Km

8,4

Persen

84

Kegiatan Persen

Terwujudnya pengelolaan operasional pelabuhan penyeberangan Garongkong

Kegiatan Persen

Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut Garongkong

Kegiatan Persen

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat

Meningkatnya fasilitas Pendukung angkutan darat Kegiatan

Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan

Terpenuhinya fasilitas yang dapat Persentase kawasan strategis, sarana mengakselerasi pertumbuhan dan perekonomian dan desa yang terlayani air bersih transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah


8

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA

100


10


73,33 5 100 8


Persen

88,88


Kendaraan

2455


Persen

93,63

Desa/Kel

41 DINAS PEKERJAAN UMUM

Persen

75,93

Persentase desa yang memiliki jaringan irigasi teknis

Persen


Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan infrastruktur dasar

Persen


Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik

Persen

83,77


Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani telekomunikasi Jumlah kecamatan yang memiliki BPR

Persen

75,92

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN


Kecamatan


desa

Jumlah kajian pengembangan ekonomi wilayah

Kajian

Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi

Ha


Kasus


Persen

unit

Km

1 7



DPKD

27 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN BAPPPEDA 1 2200

DINAS KEHUTANAN

0

DINAS KEHUTANAN

270

DINAS KEHUTANAN

78,26 DINAS PEKERJAAN UMUM 78,26

Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis


BAPPEDA


persen


kawasan

7

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN


kawasan

7

Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk

kawasan

1

Jumlah kawasan usaha dan industri peternakan yang terbentuk

Kawasan

2

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PETERNAKAN

Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk

sentra


TK

Jumlah spot wilayah rawan banjir dan kekeringan yang tertangani


36 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN 5906 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM

Rawan Banjir

Ha

705,62

Kekeringan

Ha

20.997,35


paket

Tersedianya regulasi investasi

regulasi

12

Tersedianya data dan informasi investasi

Data dan Informasi

4

Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional

kali

3

19

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL BAPPEDA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersih Semakin Semakin tingginya kualitas Persentase sarana peribadahan yang fungsionalnya nilai dan penghayatan dan pengamalan mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ajaran agama dalam ajaran agama etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan

Persen

100 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase lembaga keagamaan yang Persen mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah


Jumlah kelompok keagamaan aparatur yang aktif yang mendapatkan pembinaan

Kelompok


Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama

Regulasi


Meningkatnya persentase lembaga pendidikan Persen formal yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat


Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

59,25

Laporan

Persentase SKPD yang menerapkan sistem Persen akuntabilitas kinerja Persentase hasil pengawasan yang dtindak lanjuti Persen

DINAS PENDIDIKAN

15


90

INSPEKTORAT DAERAH

85

INSPEKTORAT DAERAH

Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date

Persen

100

BAPPEDA

Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu

Persen

100

BAPPEDA

Persen

100

SEKRETARIAT DPRD

Meningkatnya kualitas pelayanan Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakatan, kemasyarakatan, pemerintahan pemerintahan dan pembangunan dan pembangunan

kali

516

BAGIAN UMUM

Tercapainya kapasitas yang Prosentase SKPD yang memiliki analisis jabatan bersesuaian dengan tuntutan dan analisis beban kerja perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta

Persen

100

BAGIAN ORGANISASI

Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah


Persen

95

DPKD


Buah

402

BAGIAN PERTANAHAN

70

BAGIAN PERTANAHAN

Persen

100

DPKD

Meningkatnya persentase penduduk ber KTP, ber Akte kelahiran, berAkte Nikah persatuan penduduk - Ber KTP Persen

96,63


Persen

90,31

- Ber Akte Nikah

Persen

76,19


Jumlah Lahan/lokasi untuk pembangunan fasilitas Lokasi umum Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib

Berkembangnya sistem Meningkatnya persentase dokumen arsip pelayanan yang menjamin pemerintah daerah yang tersimpan rapih dan efektifitas, efisiensi dan kepuasan aman pelanggan

Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 70 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Persen


persen

100 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN 100 BAGIAN ORGANISASI

Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien

Persen

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya Terimplementasikannya pola pengembangan diri dan karir yang jelas Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment

Persen

80,00

BKD

Persen

95,00

BKD

Persen

85,00

BKD

Persen

60,00

BKD

Barru, 29 Maret 2016

BUPATI BARRU, TTD Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS.

Lampiran 2.

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN

: BARRU

PROVINSI

: SULAWESI SELATAN

Tujuan

Sasaran

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Meningkatnya Meningkatnya angka kualitas manusia partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah

Indikator Sasaran

Meningkatnya angka partisipasi PAUD

Satuan

Target sd Realisasi sd Persen (%) Tahun 2015 Tahun 2015

73

Persen

70,77

96,95

Meningkatnya angka partisipasi murni

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

- SD/MI

Persen

99,8

95,7

95,89

- SMP/MTs

Persen

96

87,19

90,82

Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK/MA/Paket C Meningkatnya angka partisipasi kasar

Persen

61

60,73

99,56

- SD/MI/Paket A

Persen

119,00

107,04

89,95

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

- SMP/MTs/Paket B

Persen

110,00

105,98

96,35

Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/MA/Paket C Persentase angka putus sekolah

Persen

87

85,3

98,05

- SD/MI

Persen

0,16

0,12

- SMP/MTs

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

75,00

Persen

0,74

0,41

55,78

Persentase angka putus Persen sekolah tingkat SMA/SMK/MA

0,25

0,25

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Persen

95,5

98,06

102,68

DINAS PENDIDIKAN

Persen

95

93,15

98,05

DINAS PENDIDIKAN

Unit

11

8

72,73

DINAS PENDIDIKAN

Persen

92

96,56

104,96

DINAS PENDIDIKAN

Persen

78

91,69

117,61

DINAS PENDIDIKAN

Persentase pendidik yang tersertifikasi

Persen

100

77,02

77,02

DINAS PENDIDIKAN

Persentase guru bantu/tenaga honorer yang mendapatkan jaminan kesejahteraan

Persen

79

74

93,67

DINAS PENDIDIKAN

Persentase TK yang memiliki gedung Persentase gedung dan meubelair SD/MI yang layak pakai Persentase gedung dan meubelair SMP/MTs yang layak Persentase gedung SMA/SMK/MA yang layak Persentase SD/SMP yang memiliki perumahan yang layak Persentase SMA/SMK yang memiliki perumahan yang layak Persentase rombongan belajar SD/MI yang tidak melebihi 32 siswa Persentase rombongan belajar SMP/MTs yang tidak melebihi 36 siswa Persentase rombongan belajar SMA/MA/SMK yang tidak melebihi 36 siswa Rasio siswa SMA : SMK

Persen

67,86

68,83

101,43

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

91,88

91,88

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

92,11

92,11

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

93,75

93,75

DINAS PENDIDIKAN

Persen

63,88

61,7

96,59

DINAS PENDIDIKAN

Persen

70

46,67

66,67

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

97,34

97,34

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

100

100,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

97,25

97,25

DINAS PENDIDIKAN

106,70

DINAS PENDIDIKAN


Persen

98,00

84,44

86,16

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan

Persen

94,00

86,54

92,06

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki perpustakaan

Persen

87

89,29

102,63

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya jumlah PKBM yang terbentuk Menurunnya angka buta Meningkatnya angka melek huruf secara signifikan huruf Meningkatnya kualitas guru Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4


SKPD

Rasio

58 : 42

62 : 38

Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium

Persen

70,00

89,29

127,56

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Laboratorium

Persen

37,66

45,31

120,31

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMK yang Persen memiliki workshop Persentase SD/MI yang Persen memiliki 100 buku pengayaan dan 10 buku referensi

60

50

83,33

DINAS PENDIDIKAN

80,00

87,56

109,45

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMP/MTs yang Persen memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi

100

92,31

92,31

DINAS PENDIDIKAN

Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi

100

76

76,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

Jumlah Perpustakaan umum, perpustakaan desa dan taman baca



- Perpustakaan umum

Unit

1

1

100,00

- Perpustakaan desa

Unit

54

55

101,85

- Taman baca

Unit

105

105

100,00


Orang

386.472

180.171

Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk Meningkatnya Persentase siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mampu mengikuti pembelajaran

Rasio Persen

98,00

98,68

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 100,69 DINAS PENDIDIKAN

Persentase siswa SMA/SMK/MA yang mampu mengikuti pembelajaran Persentase kelulusan SD/MI

Persen

99,50

99,75

100,25

DINAS PENDIDIKAN

Persen

99,99

100

100,01

DINAS PENDIDIKAN


Persen

95,00

100

105,26

DINAS PENDIDIKAN

Persentase kelulusan SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMP/MTs berprestasi yang diberikan penghargaan Jumlah siswa SMA/SMK/MA berprestasi yang diberikan penghargaan

Persen

98,75

100

101,27

DINAS PENDIDIKAN

Orang

250

243

97,20

DINAS PENDIDIKAN

Orang

225

210

93,33

DINAS PENDIDIKAN

Persen

78

77,78

99,72

DINAS PENDIDIKAN

Persen

80,00

100

125,00

DINAS PENDIDIKAN

Dewan Pendidikan berfungsi Persen dengan baik Cakupan tatanan PHBS yang Persen memenuhi syarat

95,00

83,33

87,72

DINAS PENDIDIKAN

56

48

85,71

DINAS KESEHATAN

Cakupan desa kategori sehat Persen meningkat Persentase puskesmas yang Persen menerapkan Pelayanan Prima

46,3

24

51,84

DINAS KESEHATAN

50

50

100,00

DINAS KESEHATAN

1

1

100,00

DINAS KESEHATAN

Dipertahankannya Persen Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis

100

100

100,00

DINAS KESEHATAN

Meningkatnya Prosentase Persen pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis

100

91,3

91,30


Menurunnya prevalensi Persen status gizi kurang pada Balita

5,12

7,1

61,33

DINAS KESEHATAN

Menurunnya prevalensi balita Persen pendek

26

10,4

160,00

DINAS KESEHATAN

Menurunnya prevalensi Balita Persen kurus

5

2.9


0

2

Meningkatnya transparansi Sosialisasi dan publikasi dan akuntabilitas PAUD pengelolaan pendidikan Persentase SMP/MTs yang Mengimplementasikan MBS



Menurunnya kasus keracunan obat, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat atau karena penyalahgunaan



KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Kasus

Orang

1 : 1.04

1:4

46,62 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI #VALUE!

#VALUE! 0,00

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Dipertahankannya prosentase Ibu melahirkan yang dilayani dengan PONED (pelayanan obstetri, neonatal, emergency dasar)

Persen

100

100

100,00

DINAS KESEHATAN

Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup

Persen

80,26

76,85

95,75


Tersedianya obat-obatan dan Persen bahan pakai habis di Rumah Sakit

100

95,36

95,38


Persen

90

100

111,11

DINAS KESEHATAN

Meningkatnya kemampuan Menurunnya Prevalensi Persen tangkal atas penyakit Penyakit yang dapat Dicegah menular dan penyakit dengan Imunisasi (PD3I) tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global

0,5

0,05

190,00

DINAS KESEHATAN

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya

Meningkatnya cakupan pelayanan sarana kesehatan (Posyandu, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas)

Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Bersumber Binatang

DINAS KESEHATAN

- DBD

Persen

0,04

0,04

- Malaria

Persen

0

0,01

0,00

- Flu burung

Persen

0,6

0

200,00

100,00

Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Langsung


TB

Persen

0,02

0,15

Kusta

Persen

10,2

12,4

78,43

Typoid

Persen

0,2

0,47

-35,00

Diare

Persen

0,5

1,73

-146,00

ISPA

Persen

0,09

5,02

-5.377,78

HIV/Aids

Persen

0

0

100,00

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)

Persen

55,94

55,97

100,05

BADAN PP DAN KB

Persen

25,50

21,87

85,76

BADAN PP DAN KB

Dipertahankannya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kel

Rasio

100,00

BADAN PP DAN KB

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

KB Aktif

19.070

20.214

106,00

BADAN PP DAN KB

Meningkatnya cakupan KB Baru sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB baru

9.307

9.307

100,00

BADAN PP DAN KB

Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB MISI 2 : Optimalisasi Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

DINAS KESEHATAN

1:1

1:1

Persen

65,00

65,08

100,12

BADAN PP DAN KB

54

59

109,26

BPMD

54

55

101,85

BPMD

1200

1209

100,75

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

78,13

132,19

169,19

574

594

103,48


512

533

104,10


Persen

75

89,175

118,90

DINAS KEHUTANAN

Desa

40

41

102,50


Pemanfaatan / Sumberdaya Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkurangnya jumlah Jumlah desa dengan Kelompok penduduk miskin, kelompok masyarakat miskin kedalaman kemiskinan dan yang mendapatkan fasilitasi kerentanan untuk miskin Desa/Kel


RT

Persentase KK miskin di persen daerah pertanian yang mendapatkan bantuan Persentase KK miskin di KK daerah peternakan yang mendapatkan bantuan ternak Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani

-550,00

KK

26.898

33.046

122,86

DINAS PENDIDIKAN

Persen

100

100

100,00

DINAS KESEHATAN

KK

968

901

Meningkatnya persentase KK Persen miskin yang mendapatkan pelayanan KTP, KK dan akte kelahiran gratis

32,86

32,93

93,08 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN 100,21 DINAS KEPENDUDUKAN

Meningkatnya persentase KK Persen miskin yang mendapatkan kontrasepsi gratis

60,01

60,3

100,48

BADAN PP DAN KB

28

28

100,00

BADAN PP DAN KB

100

100

100,00

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

1

1

100,00

BAPPEDA

Meningkatnya Persentase KK KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis

100

108

108,00

BAGIAN PERTANAHAN

Meningkatnya persentase KK KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis Persentase KK /orang miskin persen yang mendapatkan fasilitasi perumahan yang layak

150

435

290,00

40,25

56,96

141,52


Persentase siswa miskin Orang yang mendapatkan beasiswa Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan askeskin Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi

Meningkatnya persentase Kelompok kelompok UPPKS yang produktif Meningkatnya persentase KK Persen miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN Terbentuknya kelembagaan Persen dan terkoordinasikannya program-program dan kegiatan-kegiatan kemiskinan


Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi air bersih yang layak

persen

37,65

28,491

75,67

DINAS PUK

Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil Peternakan

Industri

2

9

450,00

DINAS PETERNAKAN


unit

225

232

103,11


Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan

Unit

6

13

216,67

DINAS KEHUTANAN

Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah

IKM

1717

1757

42,19

42,19

Meningkatnya penyerapan Persen tenaga kerja pada sektor Non pertanian Persentase desa/kelurahan persen yang mendapatkan fasilitasi pengembangan komoditi unggulan Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas





DAN PENCATATAN SIPIL

102,33 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN 100,00 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 92,01 KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

92,59

85,19

6

6

100,00

BAPPEDA

91,4

89,5

97,92


45

45

100,00


Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya

Kerjasama

Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis

Kelompok

persen

12,9

12,92

100,16



persen

88,88

83,64

94,10



kelompok

134

134

100,00

DINAS PETERNAKAN

Meningkatnya Populasi ternak sapi Meningkatnya usaha tani ternak unggas Berkembangnya kemitraan dalam usaha ternak unggas Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap

Ekor

63.904

68.805

107,67

DINAS PETERNAKAN

Ekor

445.558

529.521

118,84

DINAS PETERNAKAN

81

126

155,56

DINAS PETERNAKAN

ton

19.788,9

18.244,8

92,20


Meningkatnya produksi ton perikanan budidaya Berkembangnya jumlah kapal unit yang menggunakan teknologi penangkapan secara modern

5.480

5.033,00

91,84

15

19

126,67


Persen

Unit

Jumlah sarana dan Unit prasarana penangkapan ikan yang layak dan memadai Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM

4

80,00


Berkembangnya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM

unit

20100

18449


TK

30123

29779

91,79 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 98,86 DINAS KOPERASI USAHA

29,92

MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN DINAS PERTAMBANGAN

Eksploitasi sumber-sumber Meningkatnya investasi dan pertambangan bernilai volume produksi ekonomis tinggi pertambangan Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi/ekploitasi sesuai standar yag ditetapkan

Persen

Usaha

12

18

150,00



Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian

Usaha

9

8

88,89



Meningkatnya persentase Orang penyandang masalah sosial yang ditangani Jumlah bidang kepemudaan Bidang yang meraih prestasi Nasional

1200

1211

100,92

10

10

100,00

350

490

140,00

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA/KECAMATAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA/KECAMATAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA


29,92

100,00

DAN ENERGI

Orang


Jumlah bidang olahraga yang Cabang meraih prestasi regional

10

16

160,00



Bidang

11

10

90,91

Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli



26

26

100,00


Jumlah destinasi wisata yang Destinasi dikembangkan

6

6

100,00

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak


5

5

100,00

47

39

1.005

945

105,97


821

1607

195,74


10

10

100,00

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Terpromosikannya potensi Kali budaya lokal pada tingkat Nasional Persentase desa/dusun yang Persen melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat

10

10

100,00

90

90

100,00

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA BPMD

Persentase desa/ kelurahan Desa/Kel yang mengikuti perlombaan desa/kelurahan Jumlah anggota Lembaga Orang/desa Kemasyarakatan Desa (LKD) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih

13

13

100,00

BPMD

12

12

100,00

BPMD

Berkembangnya koperasi Meningkatnya jumlah sebagai bagian dari koperasi yang sehat dan gerakan sosial masyarakat mandiri MISI 3 : Menciptakan Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah

5

Lingkungan yang Kondusif Berkembang dan Menurunnya tingkat terpeliharanya saling Kriminalitas kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan

Teraktualisasikannya nilainilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli


Kasus

koperasi

Kasus


Jenis


Budaya Lokal Asli

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA BADAN PP DAN KB

82,98 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN

Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa yang kompeten

Orang

575

575

100,00


Persentase aparat pemerintah desa/ kelurahan yang memahami perencanaan partisipatif

Persen

75

75

100,00

BPMD

Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis

Desa

27

12

44,44


Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembaga Ekonomi Masyarakat dan berfungsinya BUMDES

93,75



BPMD

- Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES/Lembaga Ekonomi Masyarakat

Desa/Kel

40

40

100,00

- berfungsinya BUMDES

Persen

60

60

100,00

Jumlah desa/ kelurahan yang Desa/Kel memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)

40

36

90,00

BPMD

Desa/Kel

40

39

97,50


2200

2743,75

124,72

DINAS KEHUTANAN


Ha

Jumlah Lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan

Lokasi

10

8

80,00


Meningkatnya luasan lahan terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi

Ha

21

24

114,29


Menurunnya jumlah kerusakan sumberdaya laut

Kasus

5

0

200,00


Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan

Jenis

4

4

100,00


Persentase kecamatan yang dilayani TPA terpadu

Persen

42,85

29,99


Persentase wilayah kota Persen yang bebas sampah berserakan Terciptanya sistem Dipertahankannya persen penanganan bencana yang persentase korban dan lokasi tanggap, efektif dan efisien bencana yang ditangani

28,57

66,1


100

47

47,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Persentase korban dan lokasi Persen bencana yang ditangani

70

126,24

180,34

SATPOL PP

3

1

166,67






Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani

kasus


persen

100

50

50,00

DINAS PETERNAKAN

kasus

61

40

134,43



Kali

10

12

120,00



Jenis

20

13

65,00

SATPOL PP

75

75

100,00


618,43

696,75


62,45

70,36


Tertanganinya permasalahan Persen strategis daerah

MISI 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Wilayah Meningkatnya daya Terpenuhinya kebutuhan Persentase saing daerah jalan-jembatan dan dusun/Lingkungan yang pelabuhan bagi angkutan memiliki akses jalan dan dan perlintasan jembatan baik. u/ Jalan orang/barang

Km

Persen Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu, marka jalan dan pagar pengaman jalan - Rambu-rambu


Km

502,16

487,49

97,08

76,25

74,03

97,09

153,98

101,73

66,07

73,85

48,8

66,08

Km

8,4

4,07077

48,46

Persen

84

41

48,81

Persen - Marka Jalan

Km Persen



Kegiatan

8

7

87,50


100

87,5

87,50


10

6

60,00


73,33

40

54,55

5

5

100,00

100

100

100,00

8

8

100,00

Persen

88,88

88,88

100,00

Kendaraan

2455

1934

Persen

93,63

78,78

41

55

Persen

75,93

101,85

134,14

Persentase desa yang Persen memiliki jaringan irigasi teknis

51,85

69,496


Persen Terwujudnya pengelolaan operasional pelabuhan penyeberangan Garongkong

Kegiatan

Persen Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut Garongkong

Kegiatan

Persen Terpenuhinya kebutuhan Meningkatnya fasilitas infrastruktur angkutan darat Pendukung angkutan darat

Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah


Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis

Kegiatan

Persentase kawasan Desa/Kel strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani air bersih



DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA 78,78 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMATIKA 84,14


Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan infrastruktur dasar

Persen

100,00

129,40


Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik

Persen

83,77

246,07

293,74


Persentase kawasan Persen strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani telekomunikasi

75,92

79,12

104,21

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA

Jumlah kecamatan yang memiliki BPR

unit

1

1

100,00

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN


Kecamatan

7

7

100,00

DPKD


desa

27

16

Jumlah kajian pengembangan ekonomi wilayah Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi

Kajian

1

1

2200

2556,5

116,20

DINAS KEHUTANAN


Kasus

0

0

100,00

DINAS KEHUTANAN

270

270

100,00

DINAS KEHUTANAN


Persen

78,26

141,03

78,26

78,26

100,00

71,43

73,88


Ha

Km


persen


kawasan

7

7

Jumlah kawasan sentra tanaman pangan hortikultura yang terbentuk Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk Jumlah kawasan usaha dan industri peternakan yang terbentuk Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk

kawasan

7

7

kawasan

1

1

Kawasan

2

2

36

20


TK

5906

5906

sentra

59,26 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN 100,00 BAPPPEDA

180,21 DINAS PEKERJAAN UMUM BAPPEDA

100,00

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 100,00 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN 100,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 100,00 DINAS PETERNAKAN

55,56 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN 100,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN


Jumlah spot wilayah rawan banjir dan kekeringan yang tertangani Rawan Banjir

Ha

705,62

670,13

Kekeringan

Ha

20.997,35

20.800,29

99,06


paket

3

3

100,00


12

12

100,00

4

4

100,00

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL BAPPEDA

19

20

105,26

100

100

100,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

82

82


5

7


20

57


59,25

49,04

82,77

DINAS PENDIDIKAN

Tersusunnya laporan Laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

15

19

126,67


Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja

Persen

90

73,53

81,70

INSPEKTORAT DAERAH

Persentase hasil pengawasan yang dtindak lanjuti

Persen

85

82,8

97,41

INSPEKTORAT DAERAH


Persen

100

95,49

95,49

BAPPEDA

Persen

100

95,84

95,84

BAPPEDA

Persen

100

113,33

113,33

SEKRETARIAT DPRD

Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan

Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan

kali

516

669

129,65

BAGIAN UMUM

Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta

Prosentase SKPD yang memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja

Persen

100

100

100,00

BAGIAN ORGANISASI

Meningkatnya tranparansi Persentase aset daerah yang Persen dan akuntabilitas tercatat dan sesuai dengan pengelolaan keuangan dan peruntukannya aset daerah

95

95

100,00

DPKD

402

376

93,53

BAGIAN PERTANAHAN

70

80

114,29

BAGIAN PERTANAHAN

100

100

100,00

DPKD



Tersedianya regulasi investasi regulasi

MISI 5 : Mewujudkan Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan

Tata Kelola yang Baik dan Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama

Tersedianya data dan informasi investasi

Data dan Informasi

Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional

kali

Bersih Persentase sarana Persen peribadahan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi

Persentase lembaga Persen keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah Jumlah kelompok keagamaan Kelompok aparatur yang aktif yang mendapatkan pembinaan Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama Meningkatnya persentase lembaga pendidikan formal yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat




Regulasi

Persen

Buah

Jumlah Lahan/lokasi untuk Lokasi pembangunan fasilitas umum Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja Terciptanya pengelolaan Meningkatnya persentase kependudukan dan catatan penduduk ber KTP, ber Akte sipil yang tertib kelahiran, berAkte Nikah persatuan penduduk

Persen

94,97


- Ber KTP

Persen

96,63

94,03

97,31


Persen

90,31

90,71

100,44

- Ber Akte Nikah

Persen

76,19

69,2

90,83

Meningkatnya persentase dokumen arsip pemerintah daerah yang tersimpan rapih dan aman

Persen

70

70


persen

100

100

Berkembangnya organisasi Berfungsinya Organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang pemerintah daerah yang efektif dan efisien efektif

Persen

100

100

Meningkatnya kemampuan Persentase aparat yang manajerial dan teknis mengikuti diklat Teknis dan aparatur fungsional Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya

Persen

80,00

76,39

95,49

BKD

Persen

95,00

87,30

91,89

BKD

Terimplementasikannya pola pengembangan diri dan karir yang jelas Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment

Persen

85,00

85,48

100,56

BKD

Persen

60,00

60,36

100,60

BKD

Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 100,00 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

100,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTIAN & PERDAGANGAN 100,00 BAGIAN ORGANISASI

Barru, 29 Maret 2016

BUPATI BARRU, TTD Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2015

Recommend Documents