LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA JL. JEND. SUDIRMAN NO.1 NO. TELP (0737) 521018 Website www.bengkuluutarakab.go.id ARGA MAKMUR

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

1

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

INSPEKTORAT Jl. Prof. M. Yamin, SH Tlp. (0737) - 521174

ARGA MAKMUR 38611

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara aktual, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Arga Makmur,

2016

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

ABD. SALAM, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19670808 199310 1 002


i

FORMULIR CEK LIST DIREVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 No I.

II.

Pernyataan Format

Mekanisme Penyusunan

Check list

1.

Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP

√

2. 3.

LKj telah menyajikan informasi target kinerja LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai

√

4.

Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung

√

5.

informasi pada badan laporan Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

6.

Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

√

1.

LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu

√

2.

Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai

3.

Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.

√

4.

Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan

√

5.

data/informasi di setiap unit kerja. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah

√

6.

diyakini keandalannya. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit

√

7.

kerja terkait. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.

III.

Substansi

1.

Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.

√

2.

Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.

√

3.

Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat

4.

penjelasan yang memadai. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

√

5.

tujuan/sasaran dalam indikator kinerja. Tujuan/sasaran dalam telah sesuai dengan

√

6.

tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.

7.

Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.

8. 9.

IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.

10. IKU dan IK telah SMART


√

√

ii

EXECUTIVE SUMMERY

Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan 152 program dan 457 kegiatan untuk mencapai 26 sasaran strategis. Secara umum, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 menunjukkan tingkat capaian kinerja rata-rata 139,97% dengan serapan dana mencapai 93,2%. Ini berarti hampir seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan dengan baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada. Kendati demikian disadari masih adanya kegiatan yang berorientasi proses semata, belum pada output dan outcome yang real dan terukur. Hal ini disebabkan karena kapasitas sumber daya aparatur dan sarana penunjangnya yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan kegiatankegiatan dalam rangka pencapaian 26 (dua puluh enam) sasaran strategis. 1.

Dalam upaya melaksanakan Misi Pertama Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Dan Sumber Daya Daerah Serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, telah dilaksanakan 30 program dengan 106 kegiatan, mencapai 180,08% dari target kinerja dan 96,62% dari target anggaran.

2.

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua Membangun Dan Mengembangkan Infrastuktur Daerah Terpadu, telah dilaksanakan 35 program dengan 88 kegiatan, mencapai 128,99% dari target kinerja dan 89,47% target anggaran.

3.

Upaya Misi Ketiga Meningkatkan Daya Saing Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, telah dilaksanakan 6 program dengan 13 kegiatan, mencapai 122,18% target kinerja dan 90,14% target anggaran.

4.

Misi Keempat Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Akses Ketersediaan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Bermutu, dilaksanakan dengan 24 program dan 76 kegiatan, mencapai 108,43% target kinerja dan 94,08% target anggaran.

5.

Misi Kelima Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih, dilaksanakan dengan 30 program dan 69 kegiatan, mencapai 180,98% target kinerja dan 94,48% target anggaran.


iii

6.

Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur sebagai misi keenam diupayakan dengan pelaksanaan 10 program dengan 59 kegiatan, capai 162,91% target kinerja dan 92,80% target anggaran.

7.

Misi Memberikan Ruang Seluas-Luasnya Bagi Perempuan Dalam Pembangunan (misi ketujuh) dengan dilaksanakan 4 program dan 7 kegiatan, mencapai 42,44% target kinerja dan 97,10% target anggaran.

8.

Sedangkan Misi Mendorong Berkembangnya Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif Dan Kompetitif, dengan 13 program dan 39 kegiatan, dengan mencapai 193,75% target kinerja dan 90,91% target anggaran. Dalam hal laporan keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Bengkulu Utara telah berhasil

memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, sedangkan untuk tahun 2015 masih menunggu audit dari BPK. Dalam hal evaluasi SAKIP di tingkat SKPD dalam Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bersama – sama dengan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai rata – rata cukup baik. Sedangkan untuk penilaian SAKIP tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangantangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Meskipun masih bernilai C, akan tetapi nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Bengkulu Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah

Kabupaten

Bengkulu

Utara

terus

berupaya

meningkatkan

kinerja

pemerintahannya untuk menjadikan kegiatan pembangunan dan pemerintahan menjadi lebih terarah dan terukur. Selain itu juga melakukan perbaikan – perbaikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah menuju pada sistem pemerintahan yang akuntabel. Dengan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan upaya dalam mencapai visi Kabupaten Bengkulu Utara “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat” BUPATI BENGKULU UTARA

Dr. Ir. H.M. IMRON ROSYADI, MM, MSi.Si


iv

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 sebagai bahan pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat diselesaikan. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 - 2016 yang diaplikasikan dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 yang kemudian menjadi dasar bagi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam mengemban tugas pembangunan serta dalam memberikan pelayanan publik. Kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam penyusunan laporan kinerja diharapkan akan mendapat koreksi dan saran dari berbagai pihak guna membantu kami dalam penyempurnaan pada tahun – tahun berikutnya. Harapan kami laporan kinerja ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan

perencanaan, pelaksanaan program kegiatan serta kebijakan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara di masa mendatang. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua dan senantiasa memberikan petunjuk-Nya. Amin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BUPATI BENGKULU UTARA

Dr. Ir. H.M. IMRON ROSYADI, MM, MSi.Si


v

DAFTAR ISI Hal REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 OLEH INSPEKTORAT DAERAH

ii

EXECUTIVE SUMMERY

iv

KATA PENGANTAR

vi

DAFTAR ISI

vii

DAFTAR TABEL

viii

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

1

B. GAMBARAN ORGANISASI

1

C. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

8

D. SISTEMATIKA PENULISAN

17

PERENCANAAN KINERJA

19

A. PERENCANAAN STRATEGIS

19

B. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2015

22

C. PENJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

28

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

29

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

29

B. REALISASI ANGGARAN

66

BAB IV

PENUTUP

101

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015


vi

DAFTAR TABEL Halaman 1.1

Data Jumlah Desa / Kelurahan dalam Kecamatan di Kab. BU

5

1.2.

Data Aparatur Sipil Negara Kab. BU Pada Dinas / Instansi Tahun 2015

5

1.3

Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan pada Dinas/Instansi Kab.BU Tahun 2015

7

1.4.

Data Aparatur Sipil Negara Kab.BU Menurut Golongan Tahun 2015

8

2.1

Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kab. BU 2011-2016 dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kab. BU Tahun 2015

23

2.2

Rincian Perkembangan Pendapatan Daerah Kab. BU Tahun 2012-2014

24

2.3

Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. BU Tahun 2015 - 2016

26

2.4.

Rincian Perkembangan Belanja Daerah Kab. BU Tahun 2012 - 2014

27

2.5.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2016

28

2.6.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2016

28

3.1.

Pencapaian Target Kinerja Misi Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

29

3.2.

Peningkatan PAD dan Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah Kab.BU

30

3.3.

Perbandingan Populasi Gabah dan Beras Kab. BU Tahun 2012 s.d Tahun 2015

30

3.4.

Perbandingan Populasi Ternak dan Konsumsi Daging Tahun 2013 s.d. 2015

31

3.5.

Data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kab. BU

31

3.6.

Capaian Kinerja Bidang Perikanan dan Kelautan Kab.BU

32

3.7.

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2012 – 2014

34

3.8.

Perkembangan Penduduk Miskin dan Rumah Tangga Miskin Kab.BU Tahun 2012 s.d Tahun 2015

35

3.9.

Pencapaian Target Kinerja Misi Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu

36

3.10.

Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam Pembentukan PDRB dan Pertumbuhan PDRB dalam Berbagai Sektor

37

3.11.

Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)

37

3.12.

Jalan, Jembatan dan Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kab. BU

38

3.13.

Cakupan Pengawasan terhadap Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 – 2015

39

3.14.

Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

41

3.15.

Perkembangan Jumlah Industri pada Sektor Pertanian Tahun 2012 s.d 2015

41

3.16.

Perkembangan Investasi di Kab. BU Tahun 2012 s.d Tahun 2015

42

3.17.

Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kab.BU Tahun 2007 – 2015

43

3.18.

Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu

43

3.19.

Jumlah Sekolah dan Siswa SMK dalam Kab. BU

44

3.20.

Data Peserta UAN/UAS dalam Kab. BU

44

3.21.

Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. BUTahun 2012 s.d 2015

45


vii

3.22.

Jumlah Perpustakaan yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten

47

3.23.

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kab.BU Tahun 2013 s.d Tahun 2015

47

3.24.

Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Daerah dari Tahun 2013 s.d Tahun 2015

48

3.25.

Koleksi Bahan Pustaka Buku Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.BU Tahun 2013 – 2015

48

3.26.

Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. BU

49

3.27.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015

49

3.28.

Perbandingan Capaian SPM Tahun 2015 dengan Tahun 2014

50

3.29.

Sarana Kesehatan di Kab. BU

51

3.30.

Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator SPM di BLUD RSUD Arga Makmur Tahun 2015

52

3.31.

Indikator Penilaian Pelayanan Rawat Inap RS di BLUD RSUD Arga Makmur Tahun 2015

55

3.32.

Indikator Penilaian Pelayanan Rumah Sakit di BLUD RSUD Arga Makmur

56

3.33.

Jumlah Kematian dan ≤ 48 jam dan ≥ 48 jam di RSUD Arga Makmur Tahun 2015

56

3.34.

Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

57

3.35.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

57

3.36.

Perkembangan Belanja APBD yang dialokasikan ke APBDes

58

3.37.

Angka Pertumbuhan Penduduk dan Penerapan SIAK dan NIK

58

3.38.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Tahun 2015

59

3.39.

Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

60

3.40.

Data Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklatpim Pemkab BU Tahun 2015

61

3.41.

Persentase Guru Bersertifikasi di Kab. BU

61

3.42.

Pencapaian Target Kinerja Misi Memberikan Ruang Seluas – luasnya bagi Perempuan dalam Pembangunan

62

3.43.

Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur dan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kab. BU

62

3.44.

Pencapaian Target Kinerja Misi Mendorong Berkembangnya Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif dan Kompetitif

63

3.45.

Sarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara

64

3.46.

Intensitas Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 - 2015

64

3.47.

Perkembangan Bidang Pariwisata Kab.BU Tahun 2012 – 2014

65

3.48.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.BU T.A. 2015

66

3.49.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

66

3.50.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

67

3.51.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

67

3.52.

Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015

68

3.53.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2015

69

3.54.

Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015

70


viii

BAB I PENDAHULUAN


1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja bertujuan untuk : 1.

Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. GAMBARAN ORGANISASI 1.

Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara adalah salah satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, dengan

Ibukota Arga Makmur, terdiri dari 19 kecamatan, 215 desa dan 5 kelurahan, dengan luas wilayah daratan 4.324,60 Km2. Dari luas wilayah tersebut, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia maka secara keseluruhan bagian daratan yang berbatasan dengan lautan sepanjang lebih kurang 239,1 Km terdiri dari bagian daratan yang berada di Pulau Sumatera sepanjang 115,9 Km dan wilayah yang berada di Pulau Enggano dengan panjang pantai lebih kurang 123,2 Km, sehingga sesuai dengan kewenangannya maka Kabupaten Bengkulu Utara memiliki wilayah laut seluas 2.088 Km2. Adapun batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Muko–Muko; 2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah; 3. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Kabupaten Lebong, dan Rejang Lebong; 4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Posisi astronomis Kabupaten Bengkulu Utara terletak posisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara terletak antara 101° 32’-102° 8’ BT dan 2°15’-4° LS. Kota Arga Makmur sebagai Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara, dari Kota Bengkulu (Ibukota Provinsi Bengkulu) dapat ditempuh melalui beberapa alternatif jalan dengan jarak sebagai berikut : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

1

a. Melalui Lubuk Durian dengan jarak 76 Km. b. Melalui Lais dengan jarak 72 Km. c. Melalui Tanjung Agung Palik-Dusun Kali dengan jarak 60 Km. d. Melalui Tanjung Agung Palik-Dusun Curup-Kemumu dengan jarak 63 Km. e. Melalui Kota Agung-Dusun Curup-Dusun Kali dengan jarak 74 Km. Selain wilayah daratan atau wilayah yang berada di Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki wilayah kepulauan yaitu Pulau Enggano dan Pulau Mega. Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya memiliki topografi yang sangat variatif, mulai dari dataran sampai berbukit-bukit. Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara berada di Pulau Sumatera dengan patahan semangko merupakan wilayah rawan bencana alam gempa bumi. Dan apabila gempa bumi terjadi dengan pusat gempa (epicentrum) di lautan, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki panjang pantai (termasuk pantai Enggano) sekitar 239,1 Km dan ketinggian rata-rata kurang dari 30 meter dari permukaan laut merupakan daerah rawan tsunami. Selain memiliki potensi untuk budidaya pertanian dalam arti luas, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi di bidang pertambangan dan galian antara lain batu bara, emas serta bahan galian C yang tersebar di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang – undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Tingkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 2009). Pada waktu itu ibukotanya ditetapkan di Kotamadya Bengkulu dan terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 24 (dua puluh empat) marga, 296 (Dua ratus sembilan puluh enam) desa. Kemudian berdasarkan PP No.23 Tahun 1976, Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk menjadi 340 desa definitif dan 7 Kelurahan dalam 9 kecamatan. Selanjutnya pada PP Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Bengkulu, bahwa sebagai wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di kecamatan Talang Empat dan Pondok Kelapa termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yg dulunya 969.120 hektar, sekarang menjadi 958.524 hektar. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur menjadikan Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 10 kecamatan. Dan pada PP Nomor 61 Tahun 1991 menetapkan perwakilan Padang Jaya dan Putri Hijau menjadi kecamatan induk, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 12 kecamatan, 10 kecamatan perwakilan, 340 desa dan 7 kelurahan. Berdasarkan PP Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 13 kecamatan. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pendefiitifan Kecamatan Pembantu dalam Kabupaten Bengkulu Utara dan Perda Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara maka pada tahun 2001 Kabupaten Bengkulu Utara telah terdiri dari 22 kecamatan yang meliputi 7 kelurahan, 388 desa definitf dan 3 desa persiapan. Terakhir Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi 2 kabupaten Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

2

yaitu Kabupaten Muko-Muko berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2003, dan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan UU Nomor 24 Tahun 2008.

2.

Gambaran Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Saat ini organisasi perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Sosial 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Dinas Pekerjaan Umum 11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13. Dinas Pertanian dan Peternakan 14. Dinas Kelautan dan Perikanan 15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 16. Dinas Pertambangan dan Energi 17. Dinas Pendapatan Daerah 18. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20. Badan Lingkungan Hidup 21. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 22. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 23. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 24. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 25. Inspektorat Daerah 26. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 27. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

3

28. Rumah Sakit Umum Daerah 29. Satuan Polisi Pamong Praja 30. Badan Narkoba Kabupaten 31. Badan Penangulangan Bencana Daerah 32. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 33. Kantor Camat 34. Kantor Lurah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan badan baru yang terbentuk pada tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara, namun operasionalnya baru berjalan efektif pada awal tahun 2015 bersamaan dengan pelantikan para pejabat strukturalnya. Dalam tahun 2015 ini telah dilaksanakan proses pemekaran kecamatan. Ada 2 kecamatan yang baru dibentuk yaitu : 1.

Kecamatan Pinang Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015.

2.

Kecamatan Marga Sakti Sebelat dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015. Saat ini sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 19 (tujuh belas) kecamatan,

dengan 215 desa dan 5 kelurahan. Adapun ke-19 kecamatan dimaksud adalah : 1.

Kecamatan Arga Makmur, terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan.

2.

Kecamatan Arma Jaya, terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan.

3.

Kecamatan Padang Jaya, terdiri dari 12 desa.

4.

Kecamatan Giri Mulya, terdiri dari 6 desa.

5.

Kecamatan Kerkap, terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan.

6.

Kecamatan Hulu Palik, terdiri dari 15 desa.

7.

Kecamatan Putri Hijau, terdiri dari 9 desa.

8.

Kecamatan Ketahun, terdiri dari 11 desa dan 6 desa persiapan.

9.

Kecamatan Air Besi, terdiri dari 15 desa.

10. Kecamatan Lais, terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan. 11. Kecamatan Napal Putih, terdiri dari 10 desa. 12. Kecamatan Air Napal, terdiri dari 12 desa. 13. Kecamatan Enggano, terdiri dari 6 desa. 14. Kecamatan Air Padang, terdiri dari 10 desa. 15. Kecamatan Batik Nau, terdiri dari 15 desa. 16. Kecamatan Ulok Kupai, terdiri dari 10 desa. 17. Kecamatan Tanjung Agung Palik, terdiri dari 10 desa. 18. Kecamatan Marga Sakti Sebelat, terdiri dari 10 desa, dan 19. Kecamatan Pinang Raya, terdiri dari 10 desa. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

4

Sedangkan 220 desa dan kelurahan yang dimiliki oleh kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 1.1 Data Jumlah Desa / Kelurahan dalam Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Utara No

Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah Kelurahan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Arga Makmur 14 2 Batik Nau 15 0 Giri Mulya 6 0 Kerkap 17 1 Hulu Palik 15 0 Ketahun 11 0 Putri Hijau 9 0 Lais 12 1 Air Padang 10 0 Enggano 6 0 Air Napal 12 0 Air Besi 15 0 Padang Jaya 12 0 Napal Putih 10 0 Arma Jaya 11 1 Tanjung Agung Palik 10 0 Ulok Kupai 10 0 Marga Sakti Sebelat 10 0 Pinang Raya 10 0 Jumlah 215 Desa 5 Kelurahan Sumber : Bagian Adm.Pemerintahan Setdakab BU, 2015

3.

Keterangan 16 15 6 18 15 11 9 13 10 6 12 15 12 10 12 10 10 10 10 220 Desa/Kel

Komposisi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Kabupaten

Bengkulu Utara sampai dengan Desember 2015 berjumlah sebanyak 6.072 orang, terdiri dari 3.166 orang ASN pria dan 2.906 orang ASN wanita. Sebaran ASN pada dinas/instansi termasuk kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2. Data Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkulu Utara Pada Dinas / Instansi Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

SKPD Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat KPUD Inspektorat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah 119 45 14 33 62 36 93 42 48 35 194 36 55 77 57 91


5

No. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pendapatan Daerah Dinas Sosial Satpol PP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Narkotika Kabupaten Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Camat Enggano Kantor Camat Air Napal Kantor Camat Air Besi Kantor Camat Kerkap Kantor Camat Arga Makmur Kantor Camat Padang Jaya Kantor Camat Giri Mulya Kantor Camat Lais Kantor Camat Batik Nau Kantor Camat Ketahun Kantor Camat Putri Hijau Kantor Camat Napal Putih Kantor Camat Air Padang Kantor Camat Hulu Palik Kantor Camat Tanjung Agung Palik Kantor Camat Arma Jaya Kantor Camat Ulok Kupai Kantor Camat Pinang Raya Kantor Camat Marga Sakti Sebelat Kantor Lurah Gunung Alam Kantor Lurah Purwodadi Kantor Lurah Kemumu Kantor Lurah Lubuk Durian Kantor Lurah Pasar Lais Rumah Sakit Umum Arga Makmur Puskesmas Guru, TU dan Penjaga Sekolah Jumlah Sumber : BKPPD Kab. BU, 2015

Jumlah 37 39 29 40 56 67 44 116 104 52 36 28 36 32 19 23 20 35 28 16 32 23 18 27 28 21 18 20 22 32 23 28 21 11 12 9 14 14 11 10 198 651 2.935 6.072 orang

Sebagian besar pegawai Kabupaten Bengkulu Utara adalah pegawai bergolongan III yaitu berjumlah 3.456 orang. Sedangkan pegawai golongan IV sebanyak 1.323 orang, golongan II sebanyak 1.219 orang, dan golongan 1 berjumlah 74 orang. Dinas Kesehatan terdiri dari pegawai kantor dinas kesehatan berjumlah 93 orang dan 651 orang bertugas di puskesmas – puskesmas. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari pegawai di Kantor Dinas berjumlah 2.997 orang dan 2.935 orang merupakan pegawai yang tersebar di sekolah - sekolah terdiri dari guru, Tata Usaha dan Penjaga Sekolah. Secara lengkap data aparatur sipil negara berdasarkan golongan pada SKPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara seperti terlihat pada tabel berikut :


6

Tabel 1.3. Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Kabupaten Bengkulu Utara Pada Dinas / Instansi Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

SKPD

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat KPUD Inspektorat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pendapatan Daerah Dinas Sosial Satpol PP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Badan Narkotika Kabupaten Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPMPPTSP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Camat Enggano Kantor Camat Air Napal Kantor Camat Air Besi Kantor Camat Kerkap Kantor Camat Arga Makmur Kantor Camat Padang Jaya Kantor Camat Giri Mulya Kantor Camat Lais Kantor Camat Batik Nau Kantor Camat Ketahun Kantor Camat Putri Hijau Kantor Camat Napal Putih Kantor Camat Air Padang Kantor Camat Hulu Palik Kantor Camat Tanjung Agung Palik Kantor Camat Arma Jaya Kantor Camat Ulok Kupai Kantor Camat Pinang Raya Kantor Camat Marga Sakti Sebelat Kantor Lurah Gunung Alam Kantor Lurah Purwodadi Kantor Lurah Kemumu Kantor Lurah Lubuk Durian Kantor Lurah Pasar Lais Rumah Sakit Umum Arga Makmur Jumlah Sumber : BKPPD Kab. BU, 2015

I 2 1 1 0 24 0 3 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 5 0 1 1 1 0 2 3 1 0 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 74

Golongan II III 14 6 2 4 471 4 298 2 6 5 71 2 9 5 1 9 1 6 2 7 5 2 5 9 9 6 6 3 9 5 1 7 9 8 16 2 11 6 6 12 12 9 6 7 11 15 8 12 9 6 1 1 2 4 4 2 48 1.219

90 33 10 21 1.416 25 426 34 35 26 113 26 40 65 45 72 30 28 24 28 49 59 25 88 74 43 24 21 24 26 17 14 9 24 10 14 14 16 9 12 14 11 9 8 10 17 10 13 9 4 11 8 12 9 7 8 137 3.456

IV

Jumlah

13 5 1 8 1.086 7 17 6 5 4 3 8 6 7 11 10 6 5 3 4 2 6 14 18 20 3 6 4 2 1 1 2 1 1 0 0 2 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 11 1.323

119 45 14 33 2.997 36 744 42 48 35 194 36 55 77 57 91 37 39 29 40 56 67 44 116 104 52 36 28 36 32 19 23 20 35 28 16 32 23 18 27 28 21 18 20 22 32 23 28 21 11 12 9 14 14 11 10 198 6.072 orang


7

Secara detail pergolongan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.

Tabel 1.4. Data Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Golongan Tahun 2015 Jumlah Golongan a b c d

Jumlah

1.

Golongan I

12

8

32

22

74

2.

Golongan II

181

470

320

248

1.219

3.

Golongan III

984

910

729

833

3.456

4.

Golongan IV

1235

61

25

2

1.323 6.072

Jumlah Sumber : BKPPD Kab. BU, 2015

C.

PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI Dalam hubungannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, beberapa permasalahan

daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut : Permasalahan yang ada di bidang pendidikan antara lain: 1.

belum optimalnya pelaksanaan program paud, dikdas, dikmen, tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan non formal, dan manajemen pelayanan pendidikan yang disebabkan oleh : a. keterbatasan anggaran b. terbatasnya jumlah SDM/pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran. c. kurangnya pemerataan tenaga pengajar di tingkat sekolah dasar dan menengah, khususnya guru SMK produktip dan sekolah di daerah terpencil. d. kurangnya sarana dan prasarana penunjang di tingkat sekolah dasar dan menengah khususnya di daerah terpencil, seperti listrik, ruang belajar, ruang praktek, ruang laboratoriun, ruang perpustakaan, sarana olahraga dan media pembelajaran. e. keterlambatan petunjuk teknis operasional dari pemerintah pusat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan.

2.

tingkat pendidikan penduduk relatif rendah dan belum merata;

3.

masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta belum optimalnya penyebaran tenaga guru;

4.

masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup besar antar kelompok masyarakat;

5.

fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata;

6.

kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik;

7.

masih belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;

8.

kualitas tenaga pendidik yang relatif rendah. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

8

Permasalahan yang ada di bidang kesehatan antara lain: 1.

proporsi penempatan tenaga kesehatan belum maksimal sesuai dengan luas wilayah.

2.

belum maksimal pelayanan kesehatan dipuskesmas dan jaringannya oleh karena perubahan struktur dan komposisi petugas di puskesmas.

3.

masih rendahnya penampilan sarana kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

4.

belum maksimalnya anggaran sektor kesehatan sesuai dengan amanat undang – undang kesehatan dan WHO

5.

akses masyarakat untuk mencapai fasilitas kesehatan belum optimal;

6.

masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya;

7.

masih rendahnya kinerja sumber daya manusia di bidang kesehatan;

8.

masih rendahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;

9.

kondisi kesehatan lingkungan masih rendah;

10. perilaku hidup sehat masyarakat yang masih rendah; 11. jumlah tenaga kesehatan masih kurang dan tidak merata; 12. pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada belum optimal; 13. peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal; Permasalahan yang ada di bidang pekerjaan umum antara lain: 1.

tingginya laju tingkat kerusakan jalan baik jalan nasional, propinsi maupun kabupaten sehubungan tidak sebandingya antara laju pertambahan volume kerusakan dengan laju volume perbaikan. hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan anggaran, serta kondisi geografis,

cuaca serta perilaku

pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan batasan tonase jalan. 2.

masih terbatasnya jumlah personil yang memiliki keahlian teknis

3.

terbatasnya kemampuan mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat kontraktor

4.

kondisi geografis kabupaten bengkulu utara yang masih banyak perbukitan terjal sehingga biaya pengangkutan material ke lokasi pekerjaan pada umumnya tinggi

5.

masih banyaknya jalan baik jalan negara, provinsi maupun kabupaten yang rusak;

6.

masih banyaknya irigasi teknis dan jembatan yang rusak;

7.

kondisi alat-alat berat yang sudah tidak memungkinkan untuk beroperasi;

8.

banyaknya jalan desa dan lingkungan yang rusak;

9.

masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas jalan, jembatan, dan irigasi;

10. masih minimnya dana untuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan, dan irigasi); 11. masih rendahnya peran masyarakat dalam mendukung program kebersihan dan pertamanan; 12. masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani dalam hal air bersih; 13. masih banyaknya jaringan perpipaan air bersih yang sudah tua dan memerlukan pemeliharaan; 14. banyaknya gorong-gorong yang sudah rusak.


9

Permasalahan yang ada di bidang perumahan antara lain: 1.

masih adanya permukiman masyarakat yang kurang layak;

2.

masih terbatasnya jumlah investor yang menginvestasikan dananya ke bidang perumahan;24

3.

belum adanya Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Bengkulu Utara.

Permasalahan yang ada di bidang penataan ruang antara lain: 1.

masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah.

2.

sosialisasi perlu dilakukan lebih efektif disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai.

3.

personil bidang yang menangani penataan ruang daerah masih kurang.

4.

kurang ditaatinya ketentuan penggunaan ruang wilayah dalam pelaksanaan pembangunan oleh seluruh komponen daerah, yaitu masyarakat, pihak swata maupun pemerintah sendiri.

Permasalahan yang ada di bidang perhubungan antara lain: 1.

banyaknya angkutan barang yang membawa barangnya tidak sesuai dengan klas jalan;

2.

masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan kabupaten;

3.

masih kurangnya papan penunjuk arah.

Permasalahan yang ada di bidang informasi dan komunikasi antara lain: 1.

kurangnya koordinasi antar unit pengolah data di SKPD dengan pusat data dalam hal ini bidang data dan informatika Bappeda kabupaten bengkulu utara yang berakibat kurang sinkronnya data antar berbagai dokumen.

2.

belum terbangunnya aplikasi program strategis dan integrasi.

3.

belum optimalnya lembaga peyiaran publik lokal radio Kharisma Ratu Samban sebagai alat informasi dan komunikasi.

Permasalahan yang ada di bidang lingkungan hidup antara lain: 1.

kekurangan sarana dan prasarana baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

2.

terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang lingkungan seperti D III Analisa Kimia, S1 MIPA Kimia, S1 Biologi,

3.

Perlu adanya servis dan kalibrasinya alat-alat laboratorium lingkungan hidup karena ada beberapa alat yang rusak, strategi yang dilakukan adalah dengan mengajukan anggaran untuk servis dan kalibrasi alat-alat laboratorium;

4.

belum adanya Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) strategi yang dilakukan adalah dengan mengajukan anggaran kepada Pemerintah Daerah untuk Pembentukan P3SLH;

5.

kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang dapat melakukan pemantauan lingkungan secara berkala, untuk mengukur kualitas lingkungan;

6.

masih terbatasnya alat laboratorium untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan; Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

10

7.

belum adanya sanksi yang tegas terhadap perusahaan/ pelaku usaha yang merusak lingkungan;

8.

masih banyaknya perambahan hutan pada kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung.

Permasalahan yang ada di bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain: 1.

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk masih banyak yang tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki.

2.

upgrade Program SIAK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK.

3.

terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengelola SIAK

4.

masih ada masyarakat yang enggan mengurus KTP / KK sebelum benar-benar membutuhkan, terutama penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan

5.

belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat bahwa adanya peningkatan permohonan akta kelahiran, penyelesaiannya belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu karena terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada.

6.

kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Akta – akta Catatan Sipil khususnya akta kelahiran, hal ini dapat dilihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang terlambat pelaporannya, sehingga hal ini dikhawatirkan adanya manipulasi data.

7.

belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

8.

kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan.

9.

validasi data belum optimal.

10. masih tingginya laju pertumbuhan penduduk; 11. masih tingginya tingkat kelahiran penduduk; 12. penyebaran penduduk yang tidak merata pada masing-masing wilayah; 13. kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; 14. rendahnya partisipasi pria dalam keluarga berencana; 15. masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan masih lemahnya institusi daerah dalam menunjang pelaksanaan program keluarga berencana; 16. belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; 17. belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan; 18. kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi belum memadai; 19. belum tersedianya bank data sebagai basis data kependudukan; 20. meningkatnya jumlah pengangguran terbuka; 21. berkurangnya lapangan kerja formal di perkotaan dan pedesaan; 22. banyaknya pekerja yang bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

11

Permasalahan yang ada di bidang pemberdayaan perempuan antara lain: 1.

lemahnya jaringan pemberdayaan perempuan dan kelembagaannya.

2.

belum adanya persepsi yang sama tentang pengarusutamaan gender.

3.

masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak, terkait dengan kurangnya sosialisasi serta dukungan dan kepedulian masyarakat.

4.

kurangnya informasi implementasi kebijakan serta lemahnya data pelaksanaan pembangunan yang berperspektif gender.

Permasalahan yang ada di bidang penanaman modal antara lain: 1.

prosedur perizinan investasi relatif panjang dan membutuhkan biaya tinggi;

2.

regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif;

3.

masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi;

4.

kurang optimalnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha investor.

Permasalahan yang ada di bidang kebudayaan antara lain: 1.

masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;

2.

belum adanya konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam memajukan kebudayaan daerah;

3.

masih lemahnya ketahanan budaya daerah dalam menghadapi budaya asing (luar) dan media masa juga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya pembentukan watak dan jati diri bangsa;

4.

belum adanya pedoman perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kebudayaan;

5.

masih lemahnya tenaga pengelola kebudayaan yang profesional;

6.

hasil-hasil penelitian kebudayaan belum dimanfaatkan secara optimal;

7.

data dan informasi kebudayaan belum dikelola secara profesional.

Permasalahan yang ada di bidang kepemudaan dan olah raga antara lain: 1.

prestasi olahraga dalam berbagai cabang dan event olahraga baik pada tingkat provinsi maupun nasional masih belum memuaskan;

2.

pembinaan dan pembibitan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga belum didukung ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;

3.

jumlah dan mutu sumber daya manusia pelaku olahraga belum mamadai;

4.

belum terintegrasinya pembinaan dan pembibitan olahraga masyarakat untuk olahraga prestasi;

5.

masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat untuk menunjang olahraga prestasi;

6.

pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga sebagai bagian dari upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, belum menumbuhkan kepedulian masyarakat;

7.

kesegaran jasmani belum dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terpola, sehingga hasilnya kurang memuaskan baik bagi peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat sejak dini, maupun dalam kaitannya dengan upaya peningkatan produktivitas kerja masyarakat; Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

12

8.

organisasi atau lembaga keolahragaan yang ada, kualitas dan kinerjanya masih sangat memprihatinkan, karena pada umumnya belum dikelola secara profesional dan sungguh - sungguh;

9.

kesejahteraan dan jaminan penghargaan bagi atlet, pelatih dan pembina olahraga yang berprestasi, menjadi salah satu masalah yang menyebabkan bidang olahraga kurang diminati untuk dijadikan sebagai profesi yang menjamin masa depan;

10. belum adanya sistem pendanaan yang sistematis dan berkesinambungan. Permasalahan pokok bidang pertanian diantaranya: 1.

sulitnya petani untuk mendapatkan sarana produksi;

2.

harga sarana produksi yang cukup tinggi;

3.

tingginya tingkat fluktuatif harga – harga produksi petani;

4.

produk pertanian tidak mampu bersaing dengan daerah lain;

5.

tingginya angka alih fungsi lahan dari sawah ke perkebunan;

6.

masih rendah ketersediaan sarana akses infrastruktur jalan usaha tani;

7.

terbatasnya modal petani untuk berusaha tani;

8.

terbatasnya akses masyarakat tani untuk mendapatkan akses permodalan;

9.

kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi;

10. lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tata niaga dan belum adilnya sistem pemasaran; 11. lahan pengusahaan petani relatif sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi; 12. masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian sehingga produktifitas dan nilai tambah produk pertanian rendah; 13. tingginya ketergantungan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga; 14. lemahnya koordinasi antar stakeholder dan birokrasi untuk pembangunan bidang pertanian; 15. masih rendahnya sumber daya manusia yang bekerja pada sektor pertanian; 16. harga jual hasil pertanian masih rendah; 17. ingginya biaya pemasaran; 18. minimnya sarana dan upaya penelitian bidang pertanian. Permasalahan sektor perkebunan ini diantaranya: 1.

banyaknya perkebunan rakyat yang sudah tua dan rusak, yang perlu diremajakan;

2.

rendahnya produktifitas perkebunan rakyat: a. petani masih terbatas menggunakan bibit unggul; b. sulitnya petani untuk mendapatkan bibit unggul serta tingginya harga bibit unggul; c. kurangnya kesadaran petani dalam pemeliharaan kebun; d. kurangnya informasi dan kemampuan penciptaan peluang pasar.

3.

masih rendahnya penggunaan sarana teknologi baik untuk budidaya, maupun pengolahan hasil produksi perkebunan; Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

13

4.

lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran;

5.

masih rendahnya sumber daya manusia perkebunan;

6.

masih terdapat perkebunan besar swasta yang bermasalah;

7.

rendahnya kesadaran pemilik kebun-kebun kecil (maksimal 25 ha) untuk mengurus izin usaha perkebunan;

8.

terbatasnya akses petani ke sumber daya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha;

9.

lahan pengusahaan petani relatif sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi;

10. masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perkebunan sehingga produktifitas dan nilai tambah produk perkebunan rendah; 11. akses pasar rendah, disebabkan oleh belum dimanfaatkannya informasi pasar secara optimal, masih tingginya peranan tengkulak dalam pemasaran, tidak adanya pasar lelang dan minimnya infrastruktur pendukung pemasaran; 12. sistem pemasaran kurang efisien; 13. kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Permasalahan pokok bidang kehutanan diantaranya: 1.

tingginya laju deforestasi akibat perambahan hutan, illegal logging, dan kebakaran hutan;

2.

masih rendahnya kegiatan rehabilitasi dan perlindungan hutan;

3.

kurangnya tenaga personil pembinaan dan pengamanan hutan (polisi hutan, PPNS, penyuluh kehutanan dan petugas lapangan lainnya);

4.

kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan;

5.

masih banyaka ketidakjelasan tata batas kawasan hutan;

6.

belum optimalnya sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan;

7.

tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dan pengolahan hutan masih rendah;

8.

rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan;

9.

tingginya ancaman terhadap kerusakan keanekaragaman hayati;

10. lemahnya penegakan hukum bidang kehutanan. Permasalahan pokok bidang energi dan sumber daya mineral diantaranya: 1.

masih banyaknya masyarakat yang belum memperoleh fasilitas listrik;

2.

masih terbatasnya jaringan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN);

3.

belum optimalnya pelayanan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN);

4.

masih kurangnya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan;

5.

kurangnya ketaatan perusahan untuk melaksanakan reklamasi;

6.

masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

kerusakan

lingkungan

karena

usaha

pertambangan; Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

14

7.

minimnya ketersediaan data potensi pertambangan yang akurat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

8.

lemahnya penegakan peraturan bidang energi dan sumber daya mineral;

9.

eksploitasi bahan galian yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan, masih adanya pemilik izin usaha pertambangan yang belum menempatkan dana reklamasi.

Permasalahan pokok bidang pariwisata diantaranya: 1.

belum terdatanya objek-objek pariwisata yang potensial secara rinci;

2.

belum terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah serta industri pariwisata untuk menangani pariwisata daerah secara terpadu;

3.

belum terolahnya objek-objek dan kawasan potensial pariwisata;

4.

perencanaan pariwisata yang masih parsial;

5.

belum adanya pengembangan sistem informasi kepariwisataan;

6.

belum tercapainya keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan pariwisata;

7.

belum tersosialisasinya rencana pengembangan pariwisata ke berbagai sektor, instansi dan lembaga terkait lainnya.

Permasalahan pokok bidang kelautan dan perikanan diantaranya: 1.

masih rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi pembudidaya ikan;

2.

belum optimalnya sarana pembenihan, baik balai benih ikan (bbi) maupun upr sehingga belum didapatkannya benih yang bermutu, dengan jumlah yang cukup dan berkelanjutan;

3.

dana operasional Balai Benih Ikan (BBI) masih sangat kecil;

4.

kurangnya biaya dan sarana petugas penyuluh;

5.

mahalnya harga pakan ikan;

6.

lemahnya sistem pemasaran ikan budidaya;

7.

kebijakan pengelolaan pulau kecil terluar (pulau enggano dan pulau mega) masih belum optimal;

8.

konflik pemanfaatan ruang wilayah laut;

9.

degradasi garis pantai dan terumbu karang;

10. kurang pengawasan perizinan kapal; 11. lemahnya permodalan nelayan; 12. masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap; 13. rendahnya mutu hasil perikanan tangkap; 14. kurangnya sarana prasarana yang menunjang pemasaran ikan segar; 15. rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pengolahan hasil perikanan; 16. kurangnya tenaga profesional pengolahan hasil perikanan; 17. lemahnya manajemen informasi pemasaran ikan; 18. lemahnya pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, karena keterbatasan dana; 19. sarana pengawasan/kapal patroli yang ada tidak dapat beroperasi karena mengalami rusak berat;


15

20. illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing (luar daerah) maupun nelayan lokal. pelanggaran nelayan lokal dalam hal penggunaan alat tangkap terlarang, bahan terlarang, dan pelanggaran jalur penangkapan; 21. masih terbatasnya jumlah personil yang terlatih. Permasalahan yang ada di bidang koperasi dan usaha kecil menengah antara lain: 1.

rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah dan besar: a. rendahnya kualitas sumber daya manusia umkm khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran; b. rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.

2.

terbatasnya variasi usaha maupun produk yang dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan bersifat umum/ tidak unik;

3.

industri belum tumbuh berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga sulit bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain;

4.

terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar;

5.

masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi UMKM;

6.

kurang kondusifnya iklim usaha, diantaranya adalah: (a). Ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, (b). Praktek bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, (c). Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM dan belum optimalnya peran dunia perbankan dalam pembinaan UMKM.

Permasalahan yang ada pada sektor peternakan: 1.

lemahnya manajemen usaha peternakan, terutama ternak besar;

2.

terbatasnya petugas Inseminasi Buatan (IB), serta sarana dan prasarana;

3.

belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan;

4.

pola usaha tani tradisional dengan melepas ternak ke alam terbuka tanpa pengawasan menimbulkan tingginya serangan penyakit dan gangguan keamanan ternak itu sendiri;

5.

rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berkecimpung di sub sektor peternakan baik di bidang manajemen usaha peternakan maupun teknis peternakan;

6.

kurangnya pengawasan terhadap kualitas pakan ternak.

Permasalahan yang ada di bidang investasi: 1.

peruntukan lahan untuk kegiatan usaha yang ditentukan pemerintah masih banyak yang terlantar dan tidak dipergunakan secara produktif oleh investor;

2.

terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi;

3.

kurang optimalnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha bagi investor. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

16

Permasalahan yang ada di bidang aparatur: 1.

kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan efektif;

2.

penerapan manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan kinerja aparatur;

3.

masih banyaknya celah terjadinya penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi;

Permasalahan yang ada di bidang hukum: 1.

masih rendahnya kesadaran masyarakat akan penegakan hukum;

2.

terjadinya pelanggaran hukum masih banyak karena dasar ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum.

D. SISTEMATIKA PENULISAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Executive Summery Kata Pengantar Berisikan pengantar dari Bupati Bengkulu Utara Daftar Isi Daftar Tabel BAB I.

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Memuat latar belakang penyusunan Laporan Kinerja

B.

Gambaran Organisasi Memuat tentang gambaran Kabupaten Bengkulu Utara meliputi gambaran umum, gambaran Pemerintahan kabupaten Bengkulu Utara dan komposisi pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

C. BAB II.

Permasalahan Utama Organisasi

PERENCANAAN KINERJA A.

Perencanaan Strategis Menyajikan perencanaan kinerja yang digariskan di dalam RPJMD mulai dari Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan.


17

B.

Rencana Kinerja Tahunan Menyebutkan Rencana Kinerja Tahun 2015 berdasarkan prioritas dan sasarannya dengan melihat permasalahan yang dihadapi, dan menetapkan anggarannya.

C.

Perjanjian Kinerja Menyebutkan Perjanjian Kinerja oleh Bupati Bengkulu Utara untuk dapat melaksanakan program kegiatan dan mencapai target kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN A. Capaian Kinerja Organisasi Menyajikan capaian kinerja setiap misi dan sasaran beserta target indikator kinerjanya sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, sebagaimana diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Daerah yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian diuraikan analisis/penjelasannya, beserta data pendukungnya. Juga menjelaskan fruktuasi yang terjadi pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya. B. Realisasi Anggaran Menggambarkan alokasi anggaran serta realisasi seluruh anggaran daerah tahun 2015 untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai sasaran strategis.

BAB IV.

PENUTUP Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk meningkatkan kinerjanya.


18

BAB II PERENCANAAN KINERJA


19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara terpilih pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) tanggal 15 Desember 2010 dan telah dilantik pada Jumat tanggal 4 Februari 2011 yang lalu.

1.

Visi dan Misi Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana organisasi harus dibawa, agar dapat eksis,

antisipatif dan inovatif serta merupakan suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan masa depan yang diinginkan dan ingin dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara 5 ( lima ) tahun 2011 - 2016 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat” Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 tersebut di atas sebagai gambaran harapan yang ingin dicapai pada periode pembangunan Tahun 2011–2016. Mengandung makna bahwa masyarakat Bengkulu Utara dalam lima tahun ke depan harus menjadi maju dan sejahtera. Variabel mandiri ditandai dengan indikator kemapanan ekonomi yang ditunjukkan dengan parameter ekonomi makro dan struktur perekonomian yang kokoh. Variabel maju ditandai dengan indikator terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel bermartabat ditandai dengan meningkatnya prestasi daerah di tingkat regional dan nasional, kesetaraan gender, kerukunan antar umat beragama dan tersedianya sarana dan prasarana serta kegiatan yang mendukung kualitas kerohanian masyarakat. Visi tersebut memiliki tiga makna utama yang dapat diuraikan sebagaimana berikut ini : Mandiri, yaitu kemampuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara menjadi sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Untuk membangun kemandirian harus dibangun melalui kemajuan ekonomi, kemampuan untuk berdaya saing yang menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kemandirian. Kemandirian berkaitan langsung dengan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi makro. Salah satu makna kemandirian adalah adanya kemapanan ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan paramater ekonomi makro yang berkesinambungan, struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komperatif dan kompetitif dan didukung oleh daya saing ekonomi akan diperoleh dari peningkatan dan pertumbuhan pendapatan daerah dengan mengembangkan leading sector dan produk serta komoditas unggulan daerah. Kemandirian juga dapat terlihat melalui ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

19

dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam daerah makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar daerah menjadi kecil; kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Masyarakat yang maju merupakan wujud dari kondisi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan, sehingga dapat tercipta masyarakat yang berwawasan luas. Masyarakat yang maju juga merupakan tekad dan wujud dari keinginan dari segenap stakeholder untuk selalu bergerak dan tumbuh dan berkembang sehingga dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat daerah lain yang telah lebih dahulu berkembang. Kemajuan dan kemandirian suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan (pranatapranata), dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Masyarakat bermartabat yang mengandung arti bahwa masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai harkat dan harga diri yang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sisi lainnya, martabat yang tinggi tersebut hanya akan tertanam disegenap dada masyarakat Bengkulu Utara dan tercermin dalam setiap rumah tangga apabila setiap rumah tangga ada dalam kondisi kehidupan yang berkecukupan (terpenuhinya kebutuhan dasar rohani dan jasmaninya). Dari visi tersebut lebih lanjut diturunkan delapan misi yang akan memayungi arah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan daerah. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan

sesuai visi yang telah ditetapkan

agar tujuan

organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Penjabaran misi dilakukan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Pernyataan misi dimaksudkan agar di seluruh sistem dalam organisasi, pihak-pihak yang berkepentingan dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan mengerti sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mewujudkan visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011–2016 terwujudnya Kabupaten Bengkulu Utara yang mandiri, maju dan bermartabat yang dalam hal ini mencakup aspek kewilayahan, kepemerintahan dan kependudukan, maka ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut : 1.

Memajukan

perekonomian

masyarakat

berbasis

potensi

dan

sumber

daya

daerah

serta

pemberdayaan ekonomi kerakyatan; 2.

Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah terpadu;

3.

Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah;

4.

Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu;

5.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

6.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;

7.

Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan;


20

8.

Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif.

2.

Sasaran Strategis Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama tahun 2011 -

2016, merupakan rumusan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat komprehensif yang berkaitan dengan bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi yang ditetapkan merupakan langkah – langkah yang disusun berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Secara lebih operasional, rumusan strategi dalam dokumen ini berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2016, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih oleh pemerintah daerah agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan adalah komponen yang dapat merasionalkan strategi yang telah dipilih sehingga strategi tersebut memiliki fokus dan sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaannya. Secara kuantitatif dapat dijabarkan bahwa misi daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebanyak delapan poin. Dari delapan poin misi tersebut dijabarkan dalam 20 ( dua puluh ) poin tujuan, 26 ( dua puluh enam ) sasaran, 33 ( tiga puluh tiga ) strategi dan 124 ( seratus dua puluh empat ) arah kebijakan. Adapun sasaran strategisnya adalah : Misi 1 Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Dan Sumber Daya Daerah Serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 1.

Peningkatan dan optimalisasi investasi daerah bagi kesejahteraan masyarakat;

2.

Optimalisasi kebijakan revitalisasipertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;

3.

Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat;

4.

Optimalisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah;

5.

Penguatan usaha rumah tangga dan peluang pasar UMKM dan koperasi.

Misi 2 Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu. 1.

Pembangunan dan pengembangan data dan informasi spasial;

2.

Penyelenggaraan dan optimalisasi penataan ruang;

3.

Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan;

4.

Pembangunan dan pengembangan pedesaan;

5.

Peningkatan pembangunan sarana transportasi, perumahan dan pemukiman;

6.

Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, energi dan kelistrikan serta lingkungan hidup;

7.

Meningkatkan pengelolaan kawasan rawan bencana.

Misi 3 Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah. 1.

Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal;

2.

Pengembangan industri hulu produk unggulan daerah; Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

21

3.

Pembangunan industri hilir terhadap produk unggulan daerah;

4.

Pengembangan promosi produk unggulan daerah.

Misi 4 Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. 1.

Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan;

2.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Misi 5 Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 1.

Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

2.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial;

3.

Pembangunan daerah tertinggal;

4.

Peningkatan pelayanan kependudukan;

5.

Peningkatan kualitas ketenagakerjaan;

6.

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN;

7.

Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;

8.

Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan daerah.

Misi 6 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 1.

Penciptaan sistem pemerintahan dan sumber daya aparatur yang profesional;

2.

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Misi 7 Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan.

Misi 8

1.

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

2.

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif. 1.

Peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olahraga;

2.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama;

3.

Penguatan jati diri masyarakat serta pelestarian budaya.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015, merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2015 memuat langkah-langkah untuk mendukung perwujudan visi Kabupaten Bengkulu Utara yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat” yang menjadi visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. Selain sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, RKPD Tahun 2015 juga disusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

22

dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir kondisi daerah pada tahun 2014 serta permasalahan dan tantangan prioritas yang diestimasi akan terjadi pada tahun 2015 yang hasilnya diformulasikan menjadi tema pembangunan tahun 2015. Selanjutnya tema ini mendasari rencana aksi RKPD 2015 sebagai pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016.

1.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berikut gambaran secara umum persandingan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten

Bengkulu Utara 2011-2016 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 seperti yang terlihat pada tabel 2.1. sebagai berikut. Tabel 2.1. Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kab. Bengkulu Utara 2011-2016 dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD KABUPATEN BENGKULU UTARA RKPD KAB. BENGKULU UTARA TAHUN 2011-2016 TAHUN 2015 1. Pendidikan dan Kesehatan (Prioritas 2 dan 3 1. Pendidikan dan Kesehatan (Prioritas 1 dalam RPJMN, Prioritas 2 RPJMD Provinsi Bengkulu ) RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016) 2. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan (Prioritas 4 RPJMN, Prioritas 3 RPJMD Provinsi Bengkulu)

2. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan (Prioritas 2 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

3.

3. Pembangunan Infrastruktur Terpadu (Prioritas 3 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 20112016)

Pembangunan Infrastruktur Terpadu - (Prioritas 6 RPJMN, Prioritas 5 Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu)

4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan (Prioritas 5 RPJMN, Prioritas 4 RPJMD Provinsi Bengkulu)

4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan (Prioritas 4 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

5. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam (Prioritas 9 RPJMN, Prioritas 6 RPJMD Provinsi Bengkulu)

5. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam (Prioritas 5 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016) 6. Investasi Daerah (Prioritas 6 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

6. Investasi Daerah (Prioritas 7 RPJMN, Prioritas 1 RPJMD Provinsi Bengkulu ) 7. Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Prioritas 1 RPJMN, Prioritas 1 RPJMD Provinsi Bengkulu)

7. Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Prioritas 7 RPJMD dalam Kabupaten Bengkulu Utara 20112016)

Sumber : RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Dari hasil pada tabel 2.1. dimaksud maka dapat dilihat bahwa seluruh prioritas pembangunan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015.

2.

Perencanaan Anggaran Tahun 2015 Rencana anggaran tahun 2015 disusun berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja

dan pembiayaan daerah serta arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencapai target kinerja yang telah disusun sebelumnya dengan melihat kondisi daerah yang ada.


23

Pendapatan Daerah Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada Tahun 2011 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,35% dari total pendapatan pada Tahun 2011. Sedangkan total pendapatan pada Tahun 2012, kembali diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 14,65%. Pada Tahun 2013, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 17,49% dari tahun 2012, atau mencapai Rp. 690.609.355.839,27,- (enam ratus Sembilan puluh miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh lima koma dua tujuh rupiah). Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah pada Tahun 2011 berada pada asumsi kenaikan sebesar 18% dari Tahun 2010, sedangkan pada Tahun 2012 pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan sebesar 4,97%, hal itu dikarenakan faktor pertimbangan realisasi pada Tahun 2011 lalu yang tidak mencapai target maksimal. Pada Tahun 2014 pendapatan asli daerah diasumsikan mengalami kenaikan 13,67%. Dana Perimbangan. Pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak pada Tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 33,33% dari Tahun 2010, sedangkan pada Tahun 2012 penadapatan dari dana perimbangan, dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2011 dengan pertumbuhan 22,49%. Untuk Tahun 2014 dana bagi hasil pajak/bukan pajak diasumsikan mengalami pertumbuhan dari dari sebelumnya. Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) 14,39% pada Tahun 2011, 19,62% pada Tahun 2012. Pada Tahun 2013, DAU mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 7,83% dari Tahun 2012. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Tahun 2014 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 23.13% dari Tahun 2013. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya perkembangan perolehan pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2011 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 11,09% dikarenakan realisasinya pada Tahun 2010 tidak sesuai dengan asumsi yang diprediksi dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Pada Tahun 2012, perolehan pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah berada pada pertumbuhan 10,25%. Sedangkan pada Tahun 2014 Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 134,88% dari tahun sebelumnya. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut.


24

Tabel 2.2. Rincian Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 - 2014 No

Uraian

PENDAPATAN DAERAH 1 Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Pendapatan Hibah 2. Dana Darurat 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Daerah lainnya 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Sumber : DPKAD dan Bappeda, 2015

Tahun 2012 (N-3)

Tahun 2013 (N-2)

Tahun 2014 (N-1)

583.422.055.101,22 25.888.700.000,00 3.045.500.000,00 3.193.200.000,00 150.000.000,00

690.609.355.839,27 33.347.700.000,00 6.060.700.000,00 2.010.000.000,00 150.000.000,00

789.782.488.644,51 37.907.000.000,00 10.445.000.000 2.005.000.000 0,00

19.500.000.000,00 515.017.495.461,22 24.498.043.461,22

25.127.000.000,00 557.401.023.461,22 27.498.043.461,22

25.457.000.000 646.046.612.000 30.000.000.000

448.065.642.000,00 42.453.810.000,00 42.515.859.640,00 10.000.000.000,00

483.140.000.000,00 46.762.980.000,00 99.860.632.378,05 14.600.000.000,00

558.467.872.000,00 57.578.740.000,00 105.828.876.644 0,00 0,00 14.600.000.000,00

32.515.859.640,00

85.260.632.378,05

91.228.876.644

-

-

0,00

583.422.055.101,22

690.609.355.839,27

789.782.488.644,51

Dari tabel 2.2. di atas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan di Kabupaten Bengkulu Utara masih sangat didominasi oleh pendapatan dari sektor dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2014, asumsi pendapatan masih sangat memperhatikan trend dua tahun terakhir dikarenakan tingkat ketergantungan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap dana perimbangan yang sangat besar. Sebagai acuan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan ke depan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 (N+1) perlu dilakukan asumsi pendapatan daerah, dimana pendapatan Tahun 2013 sebagai pedoman proyeksi. Estimasi dilakukan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang bersifat reguler, antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, khusus untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya pada jenis pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi. Dalam melakukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan melihat potensi masing-masing kelmpok pendapatan yang didasarkan pada trend pertumbuhan pendapatan dua tahun terakhir yaitu dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014. Pendapatan asli daerah diproyeksi tidak mengalami pertumbuhan pada Tahun 2015. Sedangkan untuk dana perimbangan pada Tahun 2015, jenis pendapatan dana bagi hasil juga diproyeksi mengalami juga tidak mengalami pertumbuhan, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 16% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proyeksi tidak mengalami pertumbuhan positif. Proyeksi jenis pendapatan Dana Alokasi Khusus dengan tidak adanya pertumbuhan dengan pertimbangan bahwa pendapatan dana alokasi khusus penggunaan sudah ditentukan dari pemerintah pusat yang diatur oleh masing-masing kementerian teknis terkait, sehingga pertumbuhan berapapun besarnya yang diasumsikan pada RKPD Tahun 2015, tidak bisa digunakan untuk keperluan lain, selain sebagaimana yang telah ditentukan secara spesifik oleh petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus. Proyeksi untuk kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah hanya dilakukan terhadap jenis pendapatan yang bersifat reguler, antara lain Dana Bagi Hasil Dari Provinsi. Untuk Dana Bagi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

25

Hasil dari Provinsi pertumbuhannya diproyeksi tidak akan mengalami kenaikan pada Tahun 2015 mengacu pada data realisasi Tahun 2013. Dari proyeksi per kelompok pendapatan tersebut, maka diperoleh total proyeksi pendapatan daerah dari Tahun 2015 sampai 2016 (N+1) sebagaimana pada Tabel 2.3. Besaran kenaikan pendapatan daerah kemungkinan dapat melebihi proyeksi, maka dapat digunakan untuk membiayai program-program pada prioritas berikutnya yang terintegrasi dalam RKPD Tahun 2015. Sebab apabila dilihat pertumbuhannya terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang reguler sebagaimana tersebut di atas, pada kondisi Tahun 2012 pendapatan mengalami kenaikan sebesar 12,35% (dari Tahun 2011). Peningkatan pendapatan terjadi dari tahun 2012 ke tahun 2013 yaitu meningkat sebesar 14,65% dan tahun 2013 ke tahun 2014 juga terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar 18,37%. Digunakannya pendapatan daerah tahun 2014 sebagai pedoman penentuan proyeksi mengingat pada tahun dimaksud Kabupaten Bengkulu Utara berada pada posisi yang sudah relatif stabil terhadap pengaruh terjadinya pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2008 dan pengaruh perolehan dana yang bersifat non regular seperti dana DPPID-KT tahun 2011 untuk mempercepat pembangunan di wilayah khusus transmigrasi. Secara rinci, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 (N+1) sebagaimana pada tabel 2.3 sebagai berikut. Tabel 2.3. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2016 Tahun

DAU (Rupiah)

DAK (Rupiah)

Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rupiah)

647.822.731.520 599.927.421.000 1.247.750.152.520 76,26%

57.578.740.000 51.088.800.000 108.667.540.000 6,64%

105.828.876.645 33.149.355.000 138.978.231.645 8,49%

Dana Perimbangan

PAD (Rupiah) DBH (Rupiah)

2015 37.907.000.000 30.000.000.000 2016 36.214.204.000 36.558.368.000 JUMLAH 74.121.204.000 66.558.368.000 PROPORSI 4,53% 4,07% Sumber : RKPD Kab.BU Tahun 2015

Total Proyeksi Pendapatan Daerah 879.137.348.165 756.938.148.000 1.636.075.496.165 100%

Proporsi proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2015 diasumsikan mengalami pertumbuhan mencapai 8,54%. Asumsi perolehan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan berdasarkan data realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan data asumsi pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 dengan pola rasionalisasi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2014. Proporsi pendapatan pada Tahun 2015 diproyeksi mengalami pertumbuhan sebesar 8,50%. Pertumbuhan dimaksud didasarkan pada asumsi pendapatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 dengan tahapan klarifikasi dan rasionalisasi kembali khusus pada asumsi pendapatan sektor dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diproyeksi menggunakan data realisasi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2013, untuk menghindari ketidakakuratan data analisis dalam proses proyeksi pendapatan.


26

Belanja Daerah Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pemenuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan berdasarkan urusan, maka terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan masing-masing untuk urusan wajib meliputi 26 urusan wajib dan urusan pilihan meliputi 8 urusan pilihan. Total belanja daerah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 2.063.813.899.585,00s dengan besaran per tahun dan pertumbuhannya sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut. Tabel 2.4. Rincian Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012-2014 No 1

2.

Uraian

Tahun 2012 (N-3)

Tahun 2013 (N-2)

Tahun 2014 (N-1)

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 6. Belanja Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 7. Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal 8. Belanja Hibah kepada Instansi Non Pemerintah 9. Belanja Bantuan Sosial 10. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan desa 11. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 12. Bantuan Kepada Partai Politik 13. Belanja Tidak Terduga

610.762.524.176,12 399.436.678.436,12 359.030.176.600,00 459.812.000,00 19.995.254.750,00 -

756.610.343.308,48 455.358.163.901,48 429.859.363.957,36 484.218.000,00 6.146.218.000,00 -

830.270.273.206,73 503.336.749.386,73 473.170.143.186,73 200.000.000,00 7.771.129.200,00 1.565.000.000,00

-

-

2.375.305.000,00

-

-

3.330.824.200,00 500.000.000,00

5.187.000.000,00 701.370.000,00

3.909.000.000,00 706.514.608,00

3.975.000.000,00 1.144.750.000,00

12.063.065.086,12

12.091.855.336,12

14.575.727.000,00

2.000.000.000,00

2.160.994.000,00

740.000.000,00 2.500.000.000,00

Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal Jumlah Belanja

211.325.845.740,00 28.264.491.500,00 80.570.137.428,00 102.491.216.812,00 610.762.524.176,12

301.252.179.407,00 35.685.151.400,00 129.433.566.672,00 136.133.461.335,00 756.610.343.308,48

326.933.523.820,00 32.551.551.500,00 148.622.694.860,00 145.759.277.460,00 830.270.273.206,73

Sumber : APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012-2014 (Data Diolah).

Tahun 2012 peningkatan belanja daerah mencapai 8,82% sedangkan pada tahun 2013 belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 13,93%. Untuk tahun 2014 belanja daerah naik sebesar 9,37%. Trend

Belanja

daerah

setiap

tahunnya

cenderung

mengalami

peningkatan.

Dengan

mempertimbangkan kondisi dan proyeksi pendapatan daerah jangka menengah ke depan, maka untuk memproyeksikan kemampuan pendanaan belanja daerah untuk jangka pendek (tahunan) ke depan yaitu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah dengan melakukan estimasi berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

27

pertumbuhan pendapatan dan penerapan pola anggaran defisit sebagaimana telah dilakukan dalam periode jangka menengah sebelumnya. Sehingga proyeksi belanja tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 (N+1) adalah proyeksi target pendapatan tahun berkenaan ditambah dengan estimasi defisit. Dengan pertimbangan bahwa kerangka pendanaan jangka menengah ke depan menggunakan pola anggaran defisit, dan defisit tersebut ditutup dari pembiayaan netto yang merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sementara itu dalam perencanaan penggunaan belanja langsung perlu mempertimbangkan pengalokasian pendanaan yang bersifat wajib reguler yaitu kegiatan dana alokasi khusus beserta pendamping dan penunjang yang dalam periode jangka pendek (tahunan) sebelumnya, sehingga proyeksi belanja tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 (N+1) sebagaimana dalam Tabel 2.5 sebagai berikut. Tabel 2.5. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2016 Tahun 2015 2016 (N+1) JUMLAH TAHUN 2015-2016

Belanja Daerah (Rp)

Belanja Tidak Langsung (Rp)

896.137.341.880 788.397.076.000 1.684.534.417.880

Belanja Langsung (Rp)

576.218.806.080 454.416.283.000 1.030.635.089.080

319.918.535.800 333.980.793.000 653.899.328.800

Sumber : RKPD Kab. Bengkulu Utara Tahun 2015

Proyeksi belanja tidak langsung pada Tahun 2015 diasumsikan mencapai proporsi 68,06% dan belanja langsung mencapai proporsi 31,94%. Pada Tahun 2016 asumsi belanja tidak langsung berada pada proporsi 60,04% dan belanja langsung berada pada posisi 39,96%. Pembiayaan Daerah Proyeksi pendanaan tahunan ke depan adalah dengan pola defisit. Dalam rangka menutup defisit tersebut bersumber dari pembiayaan netto, yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal ke Bank Bengkulu atau pengeluaran pembiayaan lainnya seperti piutang daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya. Rincian proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 (N+1) sebagaimana pada tabel 2.6 sebagai berikut. Tabel 2.6. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2016 Penerimaan Pembiayaan (Rp) 2015 17.999.993.715 2016 (N+1) 33.069.438.000 JUMLAH TAHUN 2015-2016 51.069.431.715 Sumber : RKPD Kab.Bengkulu Utara Tahun 2015 Tahun

Pengeluaran Pembiayaan (Rp) 1.000.000.000 1.610.510.000 2.610.510.000

Pembiayaan Netto (Rp) 18.999.993.715 34.679.948.000 53.679.941.715

Total proyeksi pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan tahun 2015 dan Tahun 2016 (N+1) sebesar Rp. 51.069.431.715- sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp. 2.610.510.00,00.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.


28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN


29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pada bagian ini berdasarkan data yang berhasil dihimpun akan disajikan capaian kinerja , evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 termasuk di dalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Secara rinci, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 untuk setiap Misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

MISI 1 Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Tabel 3.1 Pencapaian Target Kinerja Misi Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan No

Indikator

1.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan

Target

Realisasi

Pencapaian Target (%)

1. Sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah 2.

5,66 % - 5,69 %

5,75%

Rp. 875.662,27 – Rp. 893.175,51

Rp. 4.095.117.200,00

101 458,5

2. Sasaran meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat 1.

Peningkatan nilai PDRB perkapita

2.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku

Rp. 7.690.202,54 – Rp. 8.028.571,46 Rp. 1.822.949,57 – Rp. 1.859.408,56

18.340.000,00

228

5.166.750,00

277,87

3. Sasaran optimalisasi alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 1. 2. 3. 4.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah Proporsi belanja langsung dalam APBD Penururan persentase penduduk miskin

Rp. 31.070.367.001 – Rp. 36. 214.204.000

Rp.48.678.394.091,-

4,22 % - 4.90 %

5,00 %

102

42,4 % - 57,6 %

39,2%

92,45

21,54 % - 21,34 %

9,91%

46,44

134,42


29

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi PAD dalam pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2. Peningkatan PAD dan Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No.

Indikator

Tahun 2012

Tahun 2013

1. 2.

PAD Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah

Rp. 17.020.436.499,-

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp. 40.216.521.993,- Rp. 41.532.478.338,- Rp. 48.678.394.091,-

2,89 %

5,82 %

5,26 %

5,00 %

Sumber Dinas Pendapatan Daerah Kab. BU, 2015

Luas panen padi tahun 2014 adalah 25.224 hektar sawah meningkat dibanding tahun 2013 dengan luas panen padi 24.972 hektar sawah. Demikian juga dengan total produksi gabah kering dan produksi beras bersih yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 sebesar 107.469,54 ton menjadi 108.098 ton di tahun 2014. Namun di tahun 2015 panen padi mengalami penurunan menjadi 17.188 Ha. Demikian juga dengan produksi gabah kering sebesar 77.352,44 ton dengan total produksi beras bersih menjadi 43.451,69 ton, seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3.3. Perbandingan Produksi Gabah dan Beras Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 No.

Indikator

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1. 2.

Luas panen padi Total produksi Gabah Kering Panen (GKP) Total produksi beras bersih.

24.972 Ha 107.469,54 ton

25.224 Ha 108.098 ton

17.188 Ha 77.352,44 Ton

52.660 ton

60.861,4 ton

43.451,69 Ton

3.

Sumber Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. BU, 2015

Jika jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2014 sebanyak 274.031 jiwa dan kebutuhan beras perkapita sebanyak 113,72 kg, dengan demikian kebutuhan beras per tahun mencapai 31.162.805,32 ton. Pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun terakhir mencapai 3,24 % sehingga pertumbuhan penduduk tersebut harus diimbangi dengan peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi tanaman pangan khususnya beras, bila tidak dilakukan dikhawatirkan akan terjadi kerawanan pangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah : (a.) konstruksi jaringan irigasi di tingkat usaha tani banyak mengalami kerusakan, (b). Terjadinya alih fungsi lahan dari komoditas tanaman pangan menjadi komoditas perkebunan, pertambangan dan pemukiman, (c). Kondisi jalan usaha tani yang belum memadai sehingga mengurangi mobilitas alsintan, (d). Belum optimalnya penerapan teknologi tanaman pangan seperti penggunaan benih unggul, pupuk dan obat-obatan, (e). Masih kurangnya peralatan dan mesin pertanian, (f). Masih rendahnya permodalan petani. Ketersediaan komoditi ternak sangat penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan gizi baik berbentuk protein, lemak dan karbohidrat. Populasi ternak dan komsumsi daging di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami fruktuasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

30

Tabel 3.4. Perbandingan Populasi ternak dan konsumsi Daging Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 Indikator Tahun 2013 Tahun 2014

No. 1. 2. 3.

Populasi ternak ruminansia (sapi, kerbau, dan kambing) jenis unggas terutama ayam (buras, petelor, pedaging), Konsumsi daging

Tahun 2015

63.786 ekor,

49.669 ekor

49.609 ekor

910.260 ekor

777.052 ekor

662.284 ekor

573,35 ton.

1.564,56 ton

437,10 ton

Sumber : Dipertanak Kab. BU, 2015

Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan populasi ternak dan produksi daging di Kabupaten Bengkulu Utara adalah : (a). Masih tingginya angka ternak keluar daerah, (b). Belum adanya kelembagaan pembibitan ternak, (c). Masih lemahnya permodalan dan kemampuan SDM peternak yang masih bertumpu pada cara-cara pemeliharaan tradisional, (d). Belum memadainya sarana-prasarana pos IB yang ada dan petugas insiminator. Ketersediaan ketahanan pangan tahun 2014 surplus dengan realisasi 124.288,98 ton dengan total produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi. Sedangkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mencapai 4,28 ton/hektar untuk tahun 2014 mencukupi. Sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2014 hanya sedikit di bawah target yaitu 40% dari 40,08 yang ditargetkan. Kontribusi pertanian (padi dan palawija) tahun 2014 mencapai 16,43% di bawah target 18,35% disebabkan terjadi peningkatan lapangan usaha di sektor pertanian lainnya. Kontribusi sektor perkebunan tahun 2014 meski tidak mengalami peningkatan namun tetap mencapai target yaitu 7,91 %. Sedangkan kontribusi sektor pertanian sendiri dari tanaman bahan makanan, peternakan dan hasil – hasilnya mencapai 22,91%. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan (pertanian, perikanan dan kehutanan) tertinggi di tingkat kabupaten memiliki 17 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Tabel 3.5. Data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kab. Bengkulu Utara No Kecamatan / BPP Jumlah Gapoktan 1. 2.

Arga Makmur Kerkap

19 29

3.

Padang Jaya

14

4.

Air Besi

11

5.

Lais

33

6.

Air Napal

18

7.

Giri Mulya

6

8.

Ketahun

20

9.

Napal Putih

6

10.

Batik Nau

5

11.

Putri Hijau

10

12.

Enggano

5

Jumlah

176

Sumber data : BKP3 Kab.BU


31

Di bidang kelautan dan perikanan, capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti tertera pada tabel berikut. Tabel 3.6. Capaian Kinerja Bidang Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkulu Utara NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

KETERANGAN

1.

Produksi Perikanan Tangkap

6.151,32 ton

5.969,42 ton

104,06

Over Target

2.

Produksi Perikanan Budidaya

8.450 ton

11.462,90 ton

135,66

Over Target

3.

Konsumsi ikan

-

Cakupan bina kelompok nelayan

30,70 kg/kapita/tahun 75 KUB

89,06

4.

34,47 kg/kapita/tahun 60 KUB

125

Over Target

5.

Produksi perikanan kelompok nelayan

5.971,41 ton

6.151,32 ton

103,01

Over Target

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2015 guna mewujudkan capaian kinerja bidang kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut : 1) Program Pengelolaan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Iklim Laut, melalui kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir (KKP) dengan hasil dokumen rencana pengelolaan KKP dan Penetapan KKP Pulau Enggano. Serta melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Air Napal, Lais, Batik Nau, Ketahun, Putri Hijau dan Enggano. 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar, yaitu dengan menebarkan 180.000 benih ikan nila dan ikan mas di perairan umum di Kecamatan Air Besi, Arma Jaya, Hulu Palik, Air Padang, Air Napal dan Putri Hijau. Kegiatan pembinaan Pokdakan dan UPR Kawasan Minapolitan, yaitu melakukan pembinaan terhadap 10 (sepuluh) pokdakan penerima PUMM-PB di kawasan Minapolitan. Kegiatan Temu Usaha Pelaku Perikanan Budidaya, yaitu dengan diadakanya pertemuan 80 (delapan puluh) pelaku usaha perikanan Kabupaten Bengkulu Utara guna mencari peluang pemasaran hasil produksi dan permodalan. 3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan air tawar, serta memberikan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya. Adapun kegiatannya berupa : 

rehabilitasi lanjutan pagar pembatas BBI Lubuk Durian Kecamatan Kerkap;



rehabilitasi lanjutan pagar pembatas BBI Pagar Mas Kecamatan Arga Makmur;



pembangunan saluran kolam pokdakan telaga biru kecamatan Padang Jaya;



pembangunan saluran kolam pokdakan tunggal jaya kecamatan Padang Jaya;



pembangunan saluran kolam pokdakan Pangudi Luhur kecamatan Padang Jaya; Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

32



pembangunan dam dan saluran kolam pokdakan air buat 4 kecamatan Padang Jaya;



pembangunan saluran kolam pokdakan Mina Putra kecamatan Padang Jaya;



pembangunan saluran kolam pokdakan Pagar Mas kecamatan Padang Jaya;



pembangunan dam dan saluran kolam pokdakan Nila Mas kecamatan Padang Jaya;



pembangunan saluran kolam pokdakan Karya Abadi kecamatan Padang Jaya;



pembangunan saluran kolam pokdakan Mina Tirta kecamatan Padang Jaya;



pembangunan tempat pemasaran benih ikan kawasan minapolitan;



Pengadaan Fish Finder Kapal Nelayan di atas 3 GT:



Pengadaan sepeda motor dan kelengkapan petugas penyuluh perikanan daerah terpencil;



Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Sejahtera Kecamatan Padang Jaya;



Pembangunan jalan produksi pokdakan Mekar Mulia Kecamatan Padang Jaya;



Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Makmur Kecamatan Padang Jaya;



Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Utama Kecamatan Padang Jaya;



Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Pratama Kecamatan Padang Jaya;



Pembangunan jalan produksi pokdakan Bangkit Bersama Kecamatan Padang Jaya;



Pembangunan jalan produksi pokdakan Nimas Daya Tani Kecamatan Padang Jaya;



Pembangunan kantor administrasi PPI Air Napal Kecamatan Air Napal;



Pembangunan lanjutan breakwater PPI Air Napal Kecamatan Air Napal;



Pengadaan calon induk ikan BBI Lubuk Durian dan BBI Pagar Mas

4) Melalui kegiatan Pengembangan KUB Nelayan, disalurkan dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) ke 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kecamatan Batik Nau dan Putri Hijau. 5) Seleksi calon penerima sertifikat tanah nelayan melalui Program Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan yang merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN),Dari seleksi terpilih 100 persil bidang tanah dari Kecamatan Putri Hijau dan Air Napal untuk dibuatkan sertifikat tanah. 6) Kegiatan penunjang promosi produk – produk hasil perikanan, yaitu dengan terlaksananya pameran potensi dan hasil pembangunan kelautan dan perikanan pada HUT Arga Makmur ke-38. 7) Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidaya ikan, melalui : 

Penyediaan lahan demfarm untuk 8 (delapan) pokdakan



Pengadaan alat – alat perikanan untuk 8 (delapan) pokdakan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

33



Pengadaan benih ikan nila sebanyak 80.000 ekor untuk 8 (delapan) pokdakan



Pengadaan pakan ikan (pellet) sebanyak 29.120 kg untuk 8 (delapan) pokdakan

8) Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) berupa bantuan sosial kepada 2 (dua) kelompok budidaya ikan di Kecamatan Padang Jaya, 4 (empat) kelompok usaha bersama (KUB) nelayan di Kecamatan Putri Hijau dan Batik Nau. Untuk sektor kehutanan, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 3.7. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2012 - 2014 N o. 1.

Indikator Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

2012 2,33

Target 2013 2,33

2014 2,33

2012 1,71

Realisasi 2013 2014 1,71 1,62

Keterangan Pencapaian target 69,53%

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. BU

Rendahnya kontribusi bidang kehutanan terhadap PDRB dikarenakan : 1. Berkurangnya hasil hutan dari hutan alam; 2. Retribusi pajak Potensi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari luar kawasan (hutan hak) tidak dapat dipungut lagi sesuai dengan Peraturan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012.

Macam pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara meliputi : 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 7. Pajak air tanah 8. Pajak sarang burung wallet 9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha yaitu : 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

34

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Bengkulu 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara; 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pariwisata Bengkulu Utara. Dalam pencapaian sasaran penguatan usaha rumah tangga dan peluang pasar UMKM dan koperasi, koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan tahun 2015 adalah 193 buah koperasi dengan 140 buah di antaranya adalah koperasi aktif. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan pembinaan pada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan omzet di bawah 2 milyar rupiah. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan rumah tangga miskin Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Perkembangan Penduduk Miskin dan Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2015 No.

Indikator

1. Jumlah penduduk miskin 2. Jumlah Rumah Tangga Miskin Sumber Dinas Sosial Kab. BU, 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

113.765 orang 33.865 RTM

113.265 orang 32.659 RTM

112.965 orang 34.525 RTM

101.775 orang 29.658 RTM

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami penurunan, yaitu dibanding tahun 2012, maka tahun 2013 penurunan penduduk miskin berkisar 0,44%, tahun 2014 menurun 0,27% dan tahun 2015 penurunannya mencapai 9,91%.


35

MISI 2 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu Tabel 3.9. Pencapaian Target Kinerja Misi Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu No Indikator Target Realisasi Pencapaian Target (%) 4. Sasaran terwujudnya data dan informasi spasial 1.

Tersedianya data dan informasi penggunaan ruang

1 dokumen

1 dokumen

100

5. Sasaran terlaksananya penyusunan, pengendalian dan pengawasan rencana tata ruang 1.

Tersedianya perda RTRW

1 dokumen

1 dokumen

2.

Tersedianya rencana detail tata ruang kabupaten Tersedianya rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten Tersedianya PPNS bidang tata ruang

1 dokumen

-

1 dokumen

1 dokumen

100

2 orang

100

-

100

3. 4.

2

orang

100 -

6. Sasaran meningkatnya fungsi wilayah perkotaan 1. 1. 2.

1.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Persentase pelanggaran penggunaan ruang

20 – 15 %

7. Sasaran meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaan Persentase belanja APBD yang dialokasikan 2,96% - 3,16% 11,58% 366,45 ke APBDes Jumlah bantuan keuangan Kabupaten ke 2,84% - 2,44% 11,46% 403,5 Desa 8. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik 165 km – 220 95.231 km 47,62 km 9. Sasaran Meningkatnya kontribusi SDA, energy, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat Kontribusi sektor pertanian dalam 38,9% - 39,80% 42,06% 105,68 pembentukan PDBR Kontribusi sektor pertambangan dan 12,3% - 13,00% 11,79% 90,69 penggalian dalam pembentukan PDRB Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih 0,28% - 0,34% 0,05% 17,86 dalam pembentukan PDRB 10. Sasaran menurunnya resiko akibat bencana alam Ketersediaan lembaga penanggulangan 1 SKPD 1 SKPD 100 bencana Tingkat pemahaman masyarakat terkait 70% - 75% 65% 87 mitigasi bencana Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana 70% - 75% 65% 87 peringatan dini bencana

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2014 mencapai 5.166.750 juta rupiah (Atas Dasar Harga Berlaku). Jumlah ini merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha di Kabupaten Bengkulu Utara selama tahun 2014. Sedangkan bila menggunakan harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2014 mencapai 4.095.117.200.000,- rupiah. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

36

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, secara sektoral, nilai tambah terbesar terjadi pada sektor pertanian diikuti oleh sektor lainya. Berikut ini adalah perkembangan kontribusi sektor – sektor dalam pembentukan PDRB, serta pertumbuhan PDRB dalam berbagai sektor : Tabel 3.10. Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam Pembentukan PDRB Dan Pertumbuhan PDRB dalam Berbagai Sektor Indikator

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

42,28 %

42,33 %

42,06 %

11,49 %

11,35 %

11,79 %

0,23 %

0,23 %

0,05 %

6,79 %

4,87 %

4,06 %

Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian Pertumbuhan PDRB sektor jasa - jasa

7,06 %

3,64 %

9,09 %

4,5 %

4,78 %

7,75%

Sumber : Bappeda Kab.BU, 2015

Untuk melihat perkembangan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara atas dasar harga konstan 2000 dan atas dasar harga berlaku dan nilai PDRB perkapita dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.11. Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) No.

Indikator

Tahun 2012

1.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan Nilai PDRB per kapita

Rp. 3.677.271.300.000,-

Rp.3.872.559.800.000,- Rp.4.095.117.200.000,-

Rp. 15.700.000,00

Rp. 16.700.000,-

Rp. 18.340.000,-

Rp. 4.125.099,1

Rp. 4.607.417,3

Rp. 5.166.750,00

2. 3.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumber : Bappeda Kab.BU, 2015

Tahun 2013

Tahun 2014

Secara umum dapat disimpulkan bahwa baik dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, pendapatan regional perkapita Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2013 secara umum mengalami perlambatan yaitu sebesar 5,58 % dari tahun sebelumnya yang dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2000.Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2013 ini dikarenakan terjadinya perlambatan pertumbuhan dari beberapa sektor PDRB. Sektor pertanian mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 5,34 %, dikarenakan adanya perlambatan pertumbuhan beberapa subsektor, seperti sub sektor tanaman pangan dan peternakan. Hal yang menggembirakan adalah prosentase penduduk di atas garis kemiskinan sudah mencapai 85,50% dan melewati target pemerintah kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 yaitu sebesar 77,46 sampai dengan 77,66%.


37

Kondisi Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan tahun 2015 jalan sepanjang 460 km dengan dalam kondisi jalan baik, sedangkan jalan lingkungan dengan kondisi baik adalah 95,231 km. Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebanyak 123 unit dan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sejumlah 68,54%. Setiap tahunnya kondisi jalan, jembatan dan irigasi terus diperbaiki sehingga kondisi baik terus meningkat seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3.12. Jalan, Jembatan dan Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Bengkulu Utara No.

Indikator

1.

Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

2. 3. 4.

Tahun 2012 81.249 km

Tahun 2013 82.319 km

324 km

Tahun 2014

Tahun 2015

84.408 km

95.231 km

329 km

335 km

460 km

69 unit

80 unit

94 unit

123 unit

66,32%

67,21%

68,03%

68,54%

Sumber Dinas PU Kab. BU, 2015.

Sedangkan jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 68,54%, karena tahun 2015 intensitas hujan yang tidak terlalu tinggi sehingga kerusakan jaringan irigasi dapat diminimalisir. Capaian kinerja tahun 2014 untuk irigasi dalam Kabupaten Bengkulu Utara dalam kondisi baik adalah 68,03 % tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun ini. Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan pembangunan jalan lingkungan meliputi : 1. Jalan Pasar Minggu Dusun Suak Makmur 2. Jalan Lingkungan SDN 04 Tanjung Anom 3. Jalan Lingkungan SD Sengkuang Tanjung Agung 4. Jalan Tegal Sari RT 08 Desa Karang Suci 5. Jalan Halaman Perumahan Dokter 6. Jalan Masuk MAN Arga Makmur 7. Jalan Lingkungan RT V Desa Karang Anyar II 8. Jalan Lingkungan BL 12 Desa Marga Sakti 9. Jalan Lingkungan Desa Aur Gading 10. Jalan Lingkungan Perum KODIM 0423 Gunung Alam 11. Jalan Belimbing Perumnas 12. Jalan Lingkungan RT 03 Padat Karya 13. Jalan Lingkungan Blok II Karang Anyar 14. Gang Baljuri RT 03 Gunung Alam 15. Jalan Lingkungan Desa Gunung Selan 16. Jalan Lingkungan RW 07 Desa Wono Harjo 17. Jalan Lingkungan Desa Kemumu 18. Rehab Jalan Charitas – TPA Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

38

19. Jalan Lingkungan Perumnas BTN Desa Karang Anyar II 20. Jalan Lingkungan POLRI Desa Lubuk Sahung. Pemeliharaan jalan lingkungan dalam Kota Arga Makmur meliputi : Gang Manggis Desa Karang Anyar II, Jalan Gang Lamtoro Gang RT 04 Desa Karang Suci, Jalan Lingkungan Eks P3DT Desa Lubuk Sahung, Jalan Perumnas Taba Tembilang, Jalan Lingkungan Desa Datar Ruyung – Lubuk Sahung, Rehab Jalan Komplek Kandepag.Untuk pemeliharaan jalan dalam Kota Arga Makmur meliputi Jalan Hazairin Gang Satari/Gang Famili Karang Suci, Pasar Purwodadi, Karang Suci, Jalan Simpang Dharma Wanita Ketahun, Jalan Sudirman Bundaran, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Bundaran Pasar Purwodadi dan Jalan SKB Rumah Tumbuh. Sedangkan program rehab/pemeliharaan jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 meliputi : 1. Jembatan Air Palik Tanjung Putus Kecamatan Kerkap 2. Jembatan Air Telantang II Desa Pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya 3. Jembatan Air Palik Kota Lekat Kecamatan Kerkap 4. Jembatan Air Jelutung Tanjung Anom Kecamatan Anom Giri Mulya 5. Jembatan Air Manganyau Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya 6. Jembatan Air Kotok Simpang Gudang Kecamatan Padang Jaya 7. Jembatan Air Sebayur Talang Dall KM.5 Kecamatan Giri Mulya 8. Jembatan Air Serangai Ds. Sebayur Kecamatan Ketahun 9. Jembatan Air Serangai I Desa Suka Merindu Kecamatan Putri Hijau 10. Jembatan Air Serangai II Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau 11. Jembatan Air Sabai Desa Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau 12. Jembatan Air Palik Aur Gading Kecamatan Kerkap 13. Jembatan Air Ketahun Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih 14. Jembatan Air Napal Desa Tanjung Ginting Kecamatan Air Besi 15. Jembatan Air Napal Desa Talang Pungguk Kecamatan Air Besi 16. Jembatan Air Nokan Lubuk Sahung I Kecamatan Arga Makmur 17. Jembatan Air Ketenong Padang Bendar Simpang Ginting – Simpang Gatot Kecamatan Hulu Palik. 18. Jembatan Gantung Desa Batik Nau Bintunan Kecamatan Ketahun 19. Jembatan Gantung Lubuk Titik Air Palik Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap. Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL (UKL dan UPL) dan penegakan hukum lingkungan dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dapat terlihat dari tabel berikut : Tabel 3.13. Cakupan Pengawasan terhadap Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 - 2015 No. 1. 2.

Indikator Cakupan pengawasan terhadap pelaksanan AMDAL (UKL dan UPL) Penegakan hukum lingkungan

2012 11

2013 12

Realisasi 2014 17

2015 17

Keterangan

3 kasus

3 kasus

4 kasus

3kasus

Meningkat

Sumber Badan Lingkungan Hidup Kab. BU, 2015


39

Dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara diperoleh data tahun 2014 tercatat ada 18 buah dokumen AMDAL yang dikeluarkan, 71 buah rekomendasi UKL-UPL, 10 buah izin pembuangan air limbah terolah, 6 izin penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracun dan 1 dokumen data lingkungan (PLN). Sedangkan dalam hal penegakan hukum lingkungan tahun 2014 terdapat 4 kasus dugaan pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan atau usaha yang ada di wilayah kabupaten Bengkulu Utara. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah memberikan sanksi administrasi terhadap kegiatan atau usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang berlaku berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 76, melakukan pengumpulan data dari laporan pelaksanaan RKL/RPL yang dikirimkan oleh pihak perusahaan setiap triwulannya, serta perlunya penambahan dana kegiatan pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup, melakukan pengumpulan data dan informasi baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat yang terkena dampak, serta memberikan sanksi administrasi terkait hasil inspeksi terhadap dugaan pencemaran lingkungan hidup jika benar – benar terjadi pelanggaran.


40

MISI 3 Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tabel 3.14. Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah No Indikator Target Realisasi Pencapaian Target (%) 11. Sasaran daya saing produk unggulan daerah 1.

1.

1. 2. 3.

Meningkatnya volume pemasaran 2 kali pertahun 3 kali pertahun 150 produk unggulan daerah 12. Sasaran Terbangunnya industri hulu dan hilir terhadap produk – produku unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan dan kelautana perikanan Jumlah industri pada sektor 496 unit – 565 unit 782 unit 138,4 pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan) 13. Sasaran terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah Pertumbuhan PDRB sektor 6,40% - 6,50% 4,06% 63,4 pertanian Pertumbuhan PDRB sektor 6,40% - 6,50% 9,09% 139,85 pertambangan dan penggalian Pertumbuhan PDRB sektor jasa – 6,40% - 6,50 % 7,75% 119,23 jasa

Volume pemasaran produk unggulan daerah Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan 3 kali setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Namun jumlah industri pada sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan) mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.15. Perkembangan Jumlah Industri pada Sektor Pertanian Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 No.

Tahun

Jumlah investasi

Keterangan

1.

2012

498 unit

Meningkat

2.

2013

591 unit

Meningkat

3.

2014

745 unit

Meningkat

4.

2015

782 unit

Meningkat

Sumber : Dinas Perindag Kab. BU, 2015

Untuk mengoptimalkan investasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan kegiatan mengenalkan potensi dan peluang investasi melalui kegiatan Kabupaten Expo di Jakarta, dan operasional UPTD Pengembangan dan Promosi di Jakarta, serta dengan penyediaan jaringan internet kapasitas 5 Mbps dan website www.investasi-bengkuluutara.go.id serta menyediakan infrastruktur jaringan computer / hotspot yang mendukung layanan informasi. Selain itu juga dilakukan kegiatan pelayanan perizinan dan pengendalian terhadap calon investor dan investor, updating website pendukung investasi, serta penyerdehanaan

prosedur

perizinan

dan

peningkatan

pelayanan

penanaman

modal

dengan

operasionalisasi PTSP. Pelayanan perizinan dilakukan dengan memberikan izin prinsip kepada investor. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

41

Banyaknya investasi menurut sektor di kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

BANYAKNYA INVESTASI MENURUT SEKTOR DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 Industri Pengolahan dan lainnya 10% PLTMH 10% Pertanian 19 % Pertambangan 32% Perdagangan, hotel dan restoran 29% Sumber : BPMPPTSP, 2015

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal tahun 2015 jumlah realisasi investasi tahun 2015 berjumlah Rp. 3.234.266.293.467,- terdiri dari realisasi investasi PMA Rp. 1.484.192.918.479,- dan realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 1.750.073.374.988,- Sedangkan investasi tahun sebelumnya berjumlah Rp. 3.126.315.849.148,- terdiri dari Investasi PMDN sebesar Rp. 1.750.073.374.988,- dan Investasi PMA sebesar Rp Rp. 1.376.242.474.160,-. Hal ini berarti investasi tahun ini adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan bila dibanding tahun – tahun sebelumnya, terjadi fruktuasi yaitu adanya penurunan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015. Perbandingan realisasi investasi selama empat tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 3.16. Perkembangan Investasi di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 No.

Tahun

Jumlah investasi

Keterangan

1.

2012

Rp.1.615.650.450.342,-

-

2.

2013

Rp. 1.322.914.706.160,-

Menurun

3.

2014

Rp. 3.126.315.849.148,-

Meningkat

4.

2015

Rp. 3.234.266.293.467,-

Meningkat

Sumber : BPMPPTSP,2015

Realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2007 sampai dengan 2015 dapat dilihat dari tabel berikut :


42

No.

Tabel 3.17. Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2007 - 2015 Tahun Realisasi Investasi Realisasi Penyerapan (Rp) Tenaga Kerja (orang)

1.

2007

476.030.848.553,-

4.873

2.

2008

951.200.376.030,-

6.914

3.

2009

808.822.136.993,-

4.405

4.

2010

645.220.952.693,-

8.225

5.

2011

1.524.090.311.049,-

7.454

6.

2012

1.615.650.450.342,-

4.452

7.

2013

1.692.911.565.201,-

7.863

8.

2014

3.126.315.849.148,-

2.601

9.

2015

3.234.266.293.467,-

1.648

µ

1.563.834.309.275,-

5.382

Sumber : BPMPPTSP, 2015

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga melaksanakan kegiatan pelaksanaan Pekan Raya Arga Makmur yang dilaksanakan saat HUT Arga Makmur pada bulan Oktober, dan pameran / promosi Kerajinan IKM di Arga Makmur dan di Bengkulu. Sedangkan untuk promosi produk – produk hasil perikanan, Pemerintah kabupaten Bengkulu utara juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pekan Daerah Kelompok Tani dan Nelayan (PEDA KTNA) yang tahun 2015 diadakan di Kabupaten Kepahyang.

MISI 4 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu Tabel 3.18. Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu No Indikator Target Realisasi Pencapaian Target (%) 14. Sasaran terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan 1. 2.

Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) Jumlah siswa SMK

1.

Angka Usia Harapan Hidup

2.

Persentase balita gizi buruk

8 unit – 9 unit

11 unit

2.470 – 2.500 siswa/i

3.512 siswa/i

122 140,48

15. Sasaran terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat 70,34 tahun – 70,50 tahun 0,005 %

70,2

99,80

0,07 %

71,43


43

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional terdiri dari Pengawas Sekolah, penilik Sekolah, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA, Guru SMK dan Guru TK. Sedangkan pada jabatan struktural selain jabatan pada struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri juga terdapat 1 (satu) Kepala UPT pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 6 (enam) Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu : 1.

UPTD wilayah Kecamatan Arga Makmur, Air Besi dan Enggano

2.

UPTD wilayah Kecamatan Padang Jaya dan Giri Mulya

3.

UPTD wilayah Kecamatan Kerkap, Hulu Palik dan Air Napal

4.

UPTD wilayah Kecamatan Lais, Batik Nau, Air Padang dan Batik Nau

5.

UPTD wilayah Kecamatan Ketahun dan Napal Putih

6.

UPTD wilayah Kecamatan Putri Hijau

Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) dan jumlah siswanya berkembang setiap tahunnya, seperti tabel berikut : Tabel 3.19. Jumlah Sekolah dan Siswa SMK Dalam Kabupaten Bengkulu Utara No. Indikator Tahun 2012 Tahun 2013 1. Jumlah SMK 10 unit 10 unit 2. Jumlah siswa SMK 3.299 orang 3.230 orang Sumber : Dinas Dikbud Kab. BU, 2015

Tahun 2014 11 unit 3.489 orang

Tahun 2015 11 unit 3.512 orang

Tahun 2015 akan dilaksanakan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah baik SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/SMK dengan peserta yang meningkat dari tahun – tahun yang lalu. Tabel 3.20. Data Peserta UAN/UAS Dalam Kabupaten Bengkulu Utara No. Peserta UAN / UAS Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 1. SD /MI 4.847 orang 5.320 orang 5.193 orang 2. SLTP / MTs 3.783 orang 3.885 orang 4.151 orang 3. SMA / MA 1.684 orang 1.688 orang 1.805 orang 4. SMK 609 orang 865 orang 988 orang Sumber : Dinas Dikbud Kab. BU (data diolah)

Tahun 2014 5.365 orang 4.362 orang 1.814 orang 980 orang

Tahun 2015 7.234 orang 3.995 orang 1.867 orang 997 orang

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah selain memiliki kantor induk sebagai Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Arga Makmur, juga memiliki 4 (empat) Perpustakaan Kecamatan dan 63 (enam puluh tiga) Perpustakaan Desa. Perkembangan perpustakaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut :


44

Tabel 3.21. Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

No.

Perpustakaan

Tahun 2012

1.

Perpustakaan Kabupaten

2.

Perpustakaan Kecamatan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1. Kecamatan Giri Mulya 2. Kecamatan Lais 3. Kecamatan Kerkap



3.

Perpustakaan Desa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Dusun Curup Kota Bani Batik Nau Pasar Kerkap Pasar Ketahun Lais Giri Mulya Padang Jaya Taba Padang Kol Pematang Tiga Rama Agung Dusun Raja Giri Mulya Pasar Tebat Taba Padang Rejang Kota Agung Ulak Tanding Air Lakok Pagar Ruyung Durian Amparan Talang Ulu Tanjung Aur Gunung Agung Aur Gading Sido Urip Air Tenang Karang Pulau

Tahun 2013

Dusun Curup Kota Bani Batik Nau Pasar Kerkap Pasar Ketahun Lais Giri Mulya Padang Jaya Taba Padang Kol Pematang Tiga Rama Agung Dusun Raja Giri Mulya Pasar Tebat Taba Padang Rejang Kota Agung Ulak Tanding Air Lakok Pagar Ruyung Durian Amparan Talang Ulu Tanjung Aur Gunung Agung Aur Gading Sido Urip Air Tenang Karang Pulau Karya Bakti Tanjung Dalam Selubuk Tanjung Agung Tanjung Anom Tanah Hitam Sumber Agung Rena Jaya Kemumu Tanah Tinggi Batu Roto Banyumas Baru

Tahun 2014


Dusun Curup Kota Bani Batik Nau Pasar Kerkap Pasar Ketahun Lais Giri Mulya Padang Jaya Taba Padang Kol Pematang Tiga Rama Agung Dusun Raja Giri Mulya Pasar Tebat Taba Padang Rejang Kota Agung Ulak Tanding Air Lakok Pagar Ruyung Durian Amparan Talang Ulu Tanjung Aur Gunung Agung Aur Gading Sido Urip Air Tenang Karang Pulau Karya Bakti Tanjung Dalam Selubuk Tanjung Agung Tanjung Anom Tanah Hitam Sumber Agung Rena Jaya Kemumu Tanah Tinggi Batu Roto Banyumas Baru

45

Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1. Kecamatan Giri Mulya 2. Kecamatan Lais 3. Kecamatan Kerkap 4. Kecamatan Enggano 1. Dusun Curup 2. Kota Bani 3. Batik Nau 4. Pasar Kerkap 5. Pasar Ketahun 6. Lais 7. Giri Mulya 8. Padang Jaya 9. Taba Padang Kol 10. Pematang Tiga 11. Rama Agung 12. Dusun Raja 13. Giri Mulya 14. Pasar Tebat 15. Taba Padang Rejang 16. Kota Agung 17. Ulak Tanding 18. Air Lakok 19. Pagar Ruyung 20. Durian Amparan 21. Talang Ulu 22. Tanjung Aur 23. Gunung Agung 24. Aur Gading 25. Sido Urip 26. Air Tenang 27. Karang Pulau 28. Karya Bakti 29. Tanjung Dalam 30. Selubuk 31. Tanjung Agung 32. Tanjung Anom 33. Tanah Hitam 34. Sumber Agung 35. Rena Jaya 36. Kemumu 37. Tanah Tinggi 38. Batu Roto 39. Banyumas Baru

No.

Perpustakaan

Tahun 2012

Tahun 2013 40. 41. 42. 43.

Sawang Lebar Lubuk Gedang Muara Santan Talang Curup

Tahun 2014 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Sawang Lebar Lubuk Gedang Muara Santan Talang Curup Bumi Harjo Sumber Mulya Fajar Baru Bukit Harapan Karya Pelita Suka Makmur Air Muring Salam Harjo Tebing Kaning Batu :Layang Batu Raja Rejang Padang Bendar Sumber Rejo Batu Raja Kol Kembang Manis Jago Bayo Sido Mukti Sido Luhur Marga Sakti Tanjung Harapan

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.BU, 2015


46

Tahun 2015 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Sawang Lebar Lubuk Gedang Muara Santan Talang Curup Bumi Harjo Sumber Mulya Fajar Baru Bukit Harapan Karya Pelita Suka Makmur Air Muring Salam Harjo Tebing Kaning Batu :Layang Batu Raja Rejang Padang Bendar Sumber Rejo Batu Raja Kol Kembang Manis Jago Bayo Sido Mukti Sido Luhur Marga Sakti Tanjung Harapan

Perkembangan jumlah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dengan grafik di bawah ini :

Tabel 3.22. Jumlah Perpustakaan yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 sampai Tahun 2015 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2012

2013

2014

2015

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.BU, 2015

Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015 berjumlah 11.481 orang, mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Naik turunnya jumlah kunjungan orang untuk membaca di perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.23. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 No

Bulan

Jumlah Pengunjung (orang) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Januari 979 413 734 Pebruari 1.015 547 784 Maret 821 1.004 843 April 1.586 1.100 1.295 Mei 945 1.278 1.270 Juni 1.026 1.329 1.036 Juli 985 496 487 Agustus 661 1.286 695 September 512 1.311 962 Oktober 614 1.320 1.039 November 984 1.275 1.061 Desember 1.103 1.100 1.275 Jumlah 11.231 12.459 11.481 Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.BU, 2015

Kunjungan orang untuk membaca di Perpustakaan selama tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :


47

Tabel 3.24. Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Daerah dari Tahun 2013 sampai Tahun 2015 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2013-2015

Adapun koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten berjumlah 15.060 judul dengan 47.260 eksemplar, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tabel 3.25. Koleksi Bahan Pustaka Buku Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 – 2015 Klass

Disiplin Ilmu

Tahun 2013 Judul Exp



000

Karya Umum

412

1.574

656

3.049

688

3.177

100

Filsafat

361

1.154

359

1.146

359

1.146

200

Agama

574

4.784

1.691

5.317

1.715

5.413

300

Ilmu-Ilmu Sosial

467

5.289

1.974

6.268

2.115

6.832

400

Bahasa

412

3.363

1.310

3.966

1.310

3.966

500

Ilmu Murni

563

4.186

1.120

5.241

1.120

5.241

600

Ilmu Terapan

700

5.177

2.322

5.602

2.340

5.674

700

Seni Hiburan Dan Olahraga

208

930

316

1.313

316

1.313

800

Kesusastraan

681

7.859

2.633

8.575

2.671

8.727

900

Geografi Dan Sejarah Umum

446

2.258

784

2.222

784

2.222

Referensi

352

3.124

1.367

3.184

1.642

3.549

6.520

42.365

14.532

45.883

15.060

47.260

JUMLAH

Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2013-2015 (data diolah)

Perkembangan angka Usia Harapan Hidup dan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel berikut :


48

Tabel 3.26. Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk Di Kabupaten Bengkulu Utara No. Indikator Sasaran Tahun 2012 1. Usia Harapan Hidup 70 tahun 2. Balita Gizi Buruk 0,05 % Sumber : Dinas Kesehatan Kab. BU, 2015

Tahun 2013 70,2 tahun 0,08 %

Tahun 2014 70,2 tahun 0,07 %

Tahun 2015 70,2 tahun 0,07 %

Pencapaian sasaran bidang kesehatan untuk Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan secara nasional diperoleh rata –rata pencapaian sebesar 80,81 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.27. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015 NO I.

JENIS PELAYANAN

N O

Pelayanan Kesehatan Dasar

1. 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

INDIKATOR KINERJA

II.

Pelayanan Kesehatan rujukan

15

16

Realisasi

(%) (%) Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 95 92 Cakupan Komplikasi Kebidanan 80 82 yang Ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan 90 92 oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas 90 88 Cakupan Neonatus dengan 90 52 komplikasi yang ditangani Cakupan Kunjungan Bayi 90 99,87 Cakupan Desa/kelurahan UCI 100 92,88 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90 75,5 Cakupan pemberian makanan 100 60,43 pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk 100 100 mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan 100 18,6 siswa SD dan setingkat Cakupan Peserta KB Aktif 80 81 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit a. Acut Flacid Paralysis (AFP) rate 100.000 pdkk <15 thn

14

Target

b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan Penderita Diare Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

% Realisasi (%) 96,84 102,50 102,22

97,78 57,78 110,97 92,88 83,89 60,43

100 18,60 101,25

≥2/100.000 penddk < 15 Thn

0,000/100.0 00 penddk < 15 Thn

0

100

7,4

7,40

100

83,74

83,74

100

100

100

100 100

71,6 100

71,60 100

100

100

100

100

100

100


49

NO III.

IV.

JENIS PELAYANAN

N O

Penyelidikan Epidemiologi & Penanggulangan KLB Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

17

18

INDIKATOR KINERJA

Target

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif

(%) 100

Realisasi

% Realisasi

(%)

(%) 100

100

72

90,00

80

Rata-rata Pencapaian Sumber data : Dinas Kesehatan, 2015

80,81

Dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015 dibandingkan dengan pencapaian SPM Tahun 2014 sebagai pembanding realisasi tahun ini dengan tahun lalu guna melihat Trend Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 terhadap tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.28. Perbandingan Capaian SPM Tahun 2015 dengan Tahun 2014 NO I.

JENIS PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Dasar

Realisasi NO

Tahun 2015

Cakupan Kunjungan ibu hamil K4

101,05

96,84

2

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Desa/kelurahan UCI Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a. Acut Flacid Paralysis (AFP) rate 100.000 pdkk <15 thn b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan Penderita Diare Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana

101,25

102,50

101,11

102,22

102,83 50,03

97,78 57,78

100,00 79,55 93,33 100,00

110,97 92,88 83,89 60,43

100,00

100,00

98,00

18,60

100,00

101,25

100,00

-

2,99

7,40

57,90

83,74

100,00 65,09 42,00

100,00 71,60 100,00

61,00

100,00

100,00

100,00

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 Pelayanan Kesehatan rujukan

Tahun 2014

1

3

II.

INDIKATOR KINERJA

15 16


50

NO

III.

IV.

JENIS PELAYANAN Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi NO

17

18

INDIKATOR KINERJA

Tahun 2014

Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Cakupan Desa Siaga Aktif

Rata – rata Pencapaian

Tahun 2015

100,00

100,00

81,25

90,00

83,52

80,81

Sumber data : Dinas Kesehatan, 2015

Pada umumnya rata – rata realisasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan tahun 2015 mengalami kenaikan atau perbaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 yang lalu. Namun dikarenakan ada satu indikator yang mengalami penurunan signifikan yaitu indikator penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat yang pada tahun 2014 mencapai 98,00 tetapi tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 18,60. Hal ini yang mengakibatkan rata – rata pencapaian indikator kinerja pencapaian SPM bidang kesehatan dari 83,52% di tahun 2014 menurun menjadi 80,81% di tahun 2015. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disebut BLUD RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara tanggal 25 Mei 2009 Nomor 184 Tahun 2009 tentang Penetapan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh. Deskripsi ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.29. Sarana Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sarana Kesehatan RSUD Type C RS Umum Swasta Type D RS Lapangan Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling / Boat Posyandu Poskesdes Pos Obat

Jumlah 1 unit 1 unit 1 unit 8 unit 14 unit 103 unit 34 unit 387 unit 62 unit 0 unit

Keterangan Berstatus BLUD RS “Charitas” RS Enggano

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. BU, 2015

Evaluasi dan Analisis Kinerja berdasarkan indikator SPM yang dilaksanakan di BLUD RSUD Arga Makmur tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :


51

Tabel 3.30. Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator SPM Di BLUD RSUD Arga Makmur Tahun 2015 Jenis Pelayanan

N o 1

Pelayanan Gawat Darurat

2

Pelayanan Rawat Jalan

SPM yang ditetapkan Indikator 1. Kemampuan menangani Live Saving Anak & Dewasa 2. Jam buka pelayanan IGD 3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikasi (masih Berlaku) 4. Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana 5. Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD dg waktu 5’ 6. Kepuasan pelanggan 7. Kematian pasien ≤ 24 jam 8. Tidak ada pasien yang harus bayar uang di muka 1. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis 2. Ketersediaan pelayanan rawat jalan

3. Jam buka pelayanan

3

Pelayanan Rawat Inap

4. Waktu tunggu di Rawat Jalan 5. Kepuasan pelanggan 6. Pasien rawat inap TBC yang ditangani dengan strategi DOTS 7. a. Penegakan Diagnosis TB melalui Mikroskop TB a. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS 1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap

2. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap 3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap

4. Jam visite Dr. Spesialis 5. 6. 7. 8. 9.

Kejadian infeksi pasca operasi Kejadian infeksi nasokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh Kematian pasien > 48 jam Kejadian pulang paksa


Pencapaian Nilai Nilai 100 % 24 jam 100 % 1 Tim 100 % ≥ 80 % 2 %(lanj. Di IRNA) 100 % 100 % Dr.Spesialis 100% dr. SpesialisAnak 100 % Internist 100% Kebidanan 100% Bedah dan Anastesi 100% Klinik umum 100% Klinik gigi 100% Klinik kulit & kelamin 100% Klinik syaraf 100% Klinik Rehabilitasi Medik 100% 08.00 WIB s.d 13.00 setiap hari kerja, kecuali Jumat 08.00 WIB s.d 11.00 WIB ± 60’ ≥ 90% 100% ≥ 60% ≤ 60% Dr. Spesialis Dokter Umum Perawat Min. D3 100% Rawat Anak Rawat Internist Rawat Maternal & Neo Rawat Bedah Rawat ICU/ICCU/NICU Rawat Jamkesmas Rawat VIP Rapat VVIP jam 08.00 s.d 14.00 WIB/hari kerja ≤ 1,5% ≤ 1,5% 100% ≤ 0,24% ≤ 5%

52

100 % 24 jam 100% 1 Tim 95 % 84 % 1% 100 % 100 % Dr.Spesialis 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 09.00 WIB s.d 12.30 setiap hari kerja, kecuali Jumat 08.30 WIB s.d 11.00 WIB 10’ s.d 15’ 80% 100% 100 % 100 % Ada Ada Ada 100% Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada jam 08.00 s.d 14.00 WIB/hari kerja 0% 0% 100% 0,008 ‰ 0,06z %

N o

Jenis Pelayanan

4

Instalasi bedah sentral

5

Maternal dan Neonatal

SPM yang ditetapkan 10. Kepuasan pelanggan 1. Waktu tunggu operasi elektif 2. Tidak adanya kejadian kematian di meja operasi 3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang 5. Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi 6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh OS 7. Komplikasi anastesi 1. Kejadian kematian ibu karena persalinan

2. Pemberi pelayanan persalinan normal

3. Pemberi pelayanan persalinan dg penyulit 4. Pemberi pelayanan persalinan dg tindakan operasi

6

Pencapaian Nilai

Indikator

Intensif (ICU/ICCU/NICU)

7

Radiologi

8

Laboratorium Patologi Klinik

9

Rehabilitasi Medik

10

Farmasi

5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gram 6. Pertolongan persalinan melalui Sectio Caesarea 7. Keluarga Berencana a. Presentase KB (vasektomi dan tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr umum terlatih b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih Presentase kontap yang mendapatkan konseling KB Mantap Bidan Terlatih 8. Kepuasan pelanggan 1. Rata-rata pasien kembali ke ruangan rawat < 72 jam 2. Pemberian Layanan Unit Intensiv

1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorak foto 2. Pelaksanaan ekspertisi 3. Kejadian kegagalan pelayanan rontagen 4. Kepuasan pelanggan 1. Waktu tunggu hasil laboratorium 2. Pelaksanaan ekspertisi 3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium 4. Kepuasan pelanggan 1. Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehab medik yang direncanakan 2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik 3. Kepuasan pelanggan 1. a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi


Nilai ≥ 90% ≤ 2 hari ≤ 1% 100% 100% 100% 100% ≤ 6% Pendarahan ≤ 1% Preeklampsia ≤ 30% Sepsis 0,2 % Dokter Obgyn Dokter umum terlatih Bidan Tim Ponek yang terlatih Dokter Obgyn Dokter Anak Dokter Anastesi 100% ≤ 20% dr persalin

85 % ≤ 2 hari 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% Dokter Obgyn Dokter umum terlatih Bidan Tim Ponek yang terlatih dr Obgyn Dokter Anak dr Anastesi 100 % 0,12%

100 %

100 %

100 %

100 %

≥ 80% 30 % Dokter anastesi, spesialis sesuai kasus dan perawat dengan sertifikat Perawat Mahir ICU 100 % perawat D3 / setara D.4 dengan sertifikat Perawat Mahir ICU ≤3 jam Dokter Spesialis Rad Kerusakan photo ≤ 2% ≥ 80% ≤ 140 menit (kimia darah dan darah rutin) Dokter spesialis patologi klinik 100% ≥ 80% ≤ 50% 100% ≥ 80% ≤ 30 menit

80% 0% 100%

53

3,4%

15 menit Dokter Spesialis Rad Kerusakan photo 0,002% 90% 60 menit Tidak Ada 100% 95 % 0% 100% 95% 15 menit

Jenis Pelayanan

N o

11

Gizi

12

Transfusi Darah

13 14

Pelayanan BPJS Rekam Medis

15

Pengolahan Limbah

SPM yang ditetapkan Indikator b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan 2. Tidak adanya kesalahan pemberian obat 3. Kepuasan pelanggan 4. Penulisan resep sesuai formularium 1. Ketepatan waktu pemberian makan pasien 2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 3. Tidak adanya kejadian salah pemberian diet 1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 2. Kejadian reaksi transfusi 1. Pelayanan terhadap pasien BPJS yang datang ke RS di@unit 1. Kelengkapan pengisian RM 1 x 24 jam setelah selesai pelayanan 2. Kelengkapan informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas 3. Waktu penyediaan Dok RM Rawat Jalan 4. Waktu penyediaan Dok RM Rawat Inap 1. Baku mutu limbah cair

Pencapaian Nilai Nilai ≤ 60 menit 100% ≥75% 100% ≥ 90% ≤ 20% 100% 100% terlayani ≥ 0,01% 100 % terlayani 100% 100% ≤ 10 menit ≤ 15 menit BOD < 30mg/l COD < 80mg/l TSS < 30mg/l PH 6 – 9

16

Administrasi & Manajemen

17

Ambulance / Mobil Jenazah

18 19

Pemulazaran Jenazah Pelayanan Pem.Sarana

20

Pelayanan Laundry

21

Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)

2. Pengolahan limbah padat infeksius sesuai aturan 1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun 6. Cost Recovery 7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 8. Ketepatan waktu pemb. Inform tentang tagihan pasien IRNA 9. Ketepatan waktu pemb. Imbalan (insentif) sesuai kesepakatan 1. Waktu pelayanan ambulance/mobil jenazah 2. Kecepatan pemberian pelayanan ambulance / mobil jenazah RS 3. Waktu tanggap pelayanan ambulance / mobil jenazah untuk masyarakat 1. Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah 1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3. Peralatan Lab,elektromedik, alkes lain dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan, terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2. Ketepatan waktu untuk penyediaan linen utk Ruang Inap 1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih

2. Tersedia alat pelindung diri (APD) di setiap instansi / departemen 3. Kegiatan Surveilans Infeksi Nasokomial (HAI/Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) Sumber data : RSUD Arga Makmur,2015


100% 100% 100% 100% 100% ≥ 60% ≥ 40% 100% ≥ 2 jam 100% 24 jam ≤ 30 menit ≤ 1 jam ≤ 2 jam ≤ 80% 100% 100% 100% 100% Anggota Tim PPI yang terlatih 75 % 60% 75%

54

25 menit 100% 99,7 % 100% 90% 5% 100% 100% 0% 100 % 98% 95% 5 menit 5 menit Inlet 44,6 Outlet 10,3 Inlet 673 Outlet 108 Inlet 10 Outlet 5 Inlet 5,81 Outlet 6,97 100 % 100% 100% 100% 100% 90 % 60% 70% 30 menit 70% 24 jam 30 menit 60 menit 30 menit 80% 100% 100% 100% 100% 0% 80 % 90 %

Dalam hal pelayanan kesehatan terutama rawat inap di RSUD Arga Makmur belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan terus kualitas pelayanannya. Indikator penilaian pelayanan rawat inap di RSUD Arga Makmur Tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 3.31. Indikator Penilaian Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit di BLUD RSUD Arga Makmur tahun 2015 No

Indikator

Singkatan

Pengertian

1.

Bed Occupancy

BOR

% pemakaian tempat dlm satuan waktu tertentu

60-85%

Jumlah hari perawatan RS ────────────────────── x 100% Jumlah TT x jml hari dlm satuan waktu

47,43%

Skala Ordinal kurang

2.

Length Of Stay

LOS

Rata-rata rawat pasien

3-6 hr

Jumlah lama rawat pasien ───────────────────── Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

3 hari

Sedang

3.

Bed Turn Over

BTO

40-50 kali

Jumlah pasien keluar (hidup+mati) ───────────────────────── Jumlah tempat tidur

61 kali

kurang

4.

Turn Over Interval

TOI

1-3 hari

(Jml TT x jml hari)- hr rawat RS ───────────────────────── Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

4 hari

kurang

5.

Net Death Rate

NDR

<25/1000

Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat ─────────────────────── x 0/00 Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

8/1000

Baik

6.

Gross Death Rate

GDR

Frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dlm satuan tertentu Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dr saat terisi ke saat terisi berikutnya Angka kematian > 48 jam setelah dirawat / 1000 penderita keluar Angka kematian umum/1000 penderita keluar

<45/1000

Jumlah pasien mati seluruhnya ─────────────────────── x 0/00 Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

23/1000

Baik

lama seorang

Nilai Ideal

Rumus

Catatan Jumlah Tempat Tidur RSUD sebanyak 125 buah Sumber data : RSUD Arga Makmur,2015


55

Pencapaian

Walaupun data di atas menampilkan bahwa pencapaian indikator pelayanan kesehatan di ruang rawat inap RSUD Arga Makmur belumlah maksimal, tetapi pencapaian indikator tersebut mengalami kenaikan yang cukup baik bila dibandingkan dengan pencapaian

indikator pada tahun - tahun

sebelumnya. Sebagai perbandingan ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 3.32. Indikator Penilaian Pelayanan Rumah Sakit di BLUD RSUD Arga Makmur No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Pelayanan

Nilai Ideal 2011

2012

Bed Occupancy 60-85% 26,8 % 31,3% Length Of Stay 3-6 hr 3 hari 3 hari Bed Turn Over 40-50 kali 38 kali 42 kali Turn Over 1-3 hari 9 hari 6 hari Interval Net Death Rate <25/1000 16/1000 7/1000 Gross Death <45/1000 27/1000 22/1000 Rate Sumber data : RSUD Arga Makmur,2011 - 2015

Pencapaian Tahun 2013

2014

2015

40,0% 3 hari 38 kali 4 hari

40% 3 hari 58 kali 4 hari

47,43% 3 hari 61 kali 4 hari

8/1000 22/1000

9/1000 27/1000

8/1000 23/1000

Jumlah angka kematian yang terjadi pada tahun 2015 tercatat 97 jumlah kematian ≤ 48 jam dan 54 jumlah kematian ≥ 48 jam (Sumber data SIRS Tahun 2015). Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel.3.33. Jumlah Kematian ≤ 48 jam dan ≥48 jam di RSUD Arga Makmur Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan

≤ 48 jam

dan ≥48 jam

6 7 6 5 10 14 8 7 9 9 8 8 97

4 8 5 4 1 4 3 3 4 6 6 6 54

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Sumber : RSUD Arga Makmur, 2015

Bila dilihat dari indikator jumlah kematian menurut lama pasien di rumah sakit, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut : a.

Nilai NDR (Net Death Rate) maka didapatkan NDR di RSUD Arga Makmur tahun 2015 adalah 8/1000 pasien keluar hidup. Bila dilihat dari angka batas maksimal yaitu 25/1000 seluruh pasien rawat inap, maka nilai ini masih dapat ditoleransi.

b.

Nilai GDR (Gross Death Rate) maka didapatkan GDR di RSUD Arga Makmur tahun 2015 adalah 23/1000 pasien keluar hidup. Bila dilihat dari angka batas maksimal yaitu 45/1000 seluruh pasien rawat inap, maka nilai ini masih dapat ditoleransi.

Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

56

Dari data kematian di atas, angka kejadian kematian ibu (kematian maternal) khusus kasus kebidanan pada tahun 2015 tidak ada kasus kematian ibu (kematian maternal). MISI 5 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Tabel 3.34. Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih No Indikator Target Realisasi Pencapaian Target (%) 16. Sasaran meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan 1.

1.

Meningkatnya indeks kepuasan 25,23 % - 36, 94 % 78,65% masyarakat 17. Sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal Jumlah desa tertinggal 59 – 54 desa 0

212,9

18. Sasaran terkoordinasinya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan 1. 2.

Angka pertumbuhan penduduk Penerapan SIAK dan NIK

2,31 % - 2,29 % 95 % - 100 %

0,34% 100%

673 100

19. Sasaran berkurangnya pengangguran terbuka 1.

44.916 jiwa – 44.416 jiwa

Jumlah pengangguran terbuka

3.752 jiwa

117,70

20. Sasaran menurunnya kasus KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 1.

Jumlah kasus KKN yang ditangani kepolisian, kejaksaan atau pengadilan

3 – 2 kasus

2 kasus

100

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 tercatat dengan nilai 74,40 atau dengan kategori B (Baik).Sedangkan IKM dari RSUD Arga Makmur bernilai 89,97 , dan Indeks Kepuasan Masyarakat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 71,58, seperti yang terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.35. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) No. 1. 2. 3. 4.

Sumber

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

BPMPPTSP RSUD Arga Makmur Dinas Dukcapil

80,44 69,96

82,38 61,62

89,93 71,67

74,40 89,97 71,58

72

80,8

78,65

Rata-rata IKM 75,2 Sumber : SKPD terkait (data diolah), 2015

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata – rata dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi, disebabkan pada tahun 2013 dan 2015 IKM Dinas Dukcapil mengalami penurunan. Sedangkan IKM dari RSUD Arga Makmur terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015. IKM dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP)


57

Kabupaten Bengkulu Utara baru tercatat pada tahun 2015 seiring dengan baru terbentuknya kelembagaan BPMPPTSP secara resmi. Data terakhir tercatat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa pada tahun 2012 Kabupaten Bengkulu Utara masih memiliki 80 desa yang merupakan desa tertinggal. Tercapainya realisasi desa tertinggal karena adanya program PNPM dan Dana Desa serta program dinas terkait lainnya yang masuk ke desa, sehingga sejak tahun 2013 Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada lagi desa – desa tertinggal. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengalokasikan dana desa sebesar 11,58 % dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015. Berikut perkembangan belanja APBD yang dialokasikan ke APBDes sejak tahun 2012.

Tabel 3.36. Perkembangan Belanja APBD yang Dialokasikan ke APBDes No. 1. 2.

Indikator

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Dana APBD yang dialokasikan ke APBDes Jumlah bantuan keuangan kabupaten ke desa Jumlah Sumber : Bappeda Kab. BU, 2015

1,8 %

1,69 %

1,89 %

11,58 %

1,7 %

1,59 %

1,75 %

11,46 %

Angka pertumbuhan penduduk dan penerapan SIAK dan NIK mengalami perkembangan positif dari tahun 2012 seperti tabel berikut : Tabel 3.37. Angka Pertumbuhan Penduduk Dan Penerapan SIAK dan NIK No. 1. 2.

Indikator

Tahun 2012

Angka Pertumbuhan Penduduk 5,46 Penerapan SIAK dan NIK 100 Jumlah Sumber : Dinas Dukcapil Kab. BU, 2015

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

6,49 100

0,98 100

0,34 100

Kabupaten Bengkulu Utara mulai tahun 2009 telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK (Nomor Induk kependudukan), dan mulai tahun 2012 dilakukan perekaman KTP elektronik dan penerbitan e-KTP. Sampai dengan tahun 2014 tercatat jumlah orang yang wajib KTP sebanyak 190.828 orang, dan jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik adalah 128.444 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 berjumlah 43 % didapat dari persentase jumlah penduduk angkatan kerja sejumlah 110.147 dibagi jumlah penduduk usia kerja (1564 tahun) 255.045 orang. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas di Kabupaten Bengkulu Utara masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas SDM maupun jumlah atau kuantitasnya, karena idealnya sesuai target per 1000 penduduk terdapat 1,6 orang satpol PP dan 16 orang linmas. Ini berarti dengan jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 berjumlah 274.174 orang dibutuhkan 439 orang satpol PP dan


58

4.660 orang linmas. Sedangkan pada realisasinya di lapangan saat ini terdapat 122 orang satpol PP dan 3.563 orang linmas. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai program dan kegiatan strategis berupa pelaksanaan pemeriksaan regular pada SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa/Kelurahan dan sekolah, sebanyak 581 Obrik. Sesuai dengan PKPT tahun 2015 dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanya 181 Orbik atau 31,15% dengan target pertanggungjawaban Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 181 LHP dan realisasinya dengan 364 temuan, direalisasikan dengan 310 temuan atau 85,16% pada tahun yang sama. Selanjutnya untuk pelaksanaan penyelesaian hasil pemeriksaan Irjen, BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015 dengan hasil temuan sebanyak 944 temuan dan telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 749 temuan atau 79,34% dan yang masih dalam proses sebanyak 191 temuan atau 20,66 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.38. Pelaksanan Tindak Lanjut Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4.

Sumber LHP

Jumlah Temuan 47 447 86 364

Irjen BPK Inspektorat Provinsi Inspektorat Kabupaten Jumlah 944 Sumber : Inspektorat Kab. BU, 2015

Jumlah Yang Telah Diselesaikan 10 343 86 310

Jumlah Temuan dalam Proses 37 102 52

Jumlah Temuan Tidak Dapat Ditindaklanjuti

749

191

2

2 -

Berdasarkan hasil penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang diketahui adanya kerugian daerah sebanyak 37 kasus. Dari jumlah kerugian daerah tersebut, sebanyak 12 kasus telah ditindaklanjuti, sebanyak 10 kasus telah diangsur dan sebanyak 15 kasus belum ditindaklanjuti. Posisi penyelesaian kerugian daerah per 31 Desember 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kerugian daerah yang telah memperoleh penetapan pembebanan sebanyak 1 kasus. 2. Kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 1 kasus. 3. Kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebanyak 22 kasus. 4. Kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan Informasi lainnya sebanyak 13 kasus. Sesuai dengan PKPT Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015 melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 181 obrik telah dilaksanakan 100%, namun dilihat jumlah obrik yang menjadi beban dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan masih terdapat 400 Obrik atau 68,8 % yang belum dilakukan pemeriksaan regular atau rutin, terutama pada obrik desa/kelurahan dan sekolah-sekolah.


59

MISI 6 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

No

1.

2.

Tabel 3.39. Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Indikator Target Realisasi Pencapaian Target (%) 21. Sasaran peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah Persentase pejabat struktural yang 32% - 33% 39,34% 119,21 telah mengikuti diklat struktural sesuai jenjangnya Persentase guru yang bersertifikasi 29% - 30% 62% 206,6

Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah : 1.

Terwujudnya penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima.

2.

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi.

3.

Terwujudnya peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1.

Mengikutkan 149 orang CPNS untuk mengikuti Diklat Prajabatan,

2.

Mengikutkan 20 orang PNS untuk mengikuti Diklat kepemimpinan.

3.

Melaksanakan penempatan 493 orang PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

4.

Melaksanakan proses administrasi kenaikan pangkat terhadap 1.500 orang PNS.

5.

Melaksanakan implementasi SAPK berbasis web dengan 2.500 entry.

6.

Menyelenggarakan Kartu PNS Elektronik (KPE) untuk 500 orang PNS.

7.

Menyelenggarakan administrasi pembinaan karir PNS bagi 352 orang PNS.

8.

Menerbitkan surat kenaikan gaji berkala dan Taspen untuk 1.150 orang PNS.

9.

Melaksanakan pemberian penghargaan kepada 55 orang PNS.

10. Menyiapkan validasi data kepegawaian untuk 4.000 orang PNS untuk tertib administrasi kepegawaian. 11. Melaksanakan proses administrasi peninjauan masa kerja 221 orang PNS. 12. Melaksanakan proses fasilitasi pembuatan Karpeg/Karis/Karsu terhadap 500 orang PNS. 13. Melaksanakan proses penyelesaian SK MPP, pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian bagi 87 orang PNS Kabupaten Bengkulu Utara. 14. Melaksanakan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya untuk 83 orang. Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

60

15. Menyusun data kekayaan 24 orang

penyelenggara negaradi lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bengkulu Utara. 16. Menyelenggarakan pelaksanaan Sumpah/Janji PNS untuk 684 orang CPNS/PNS. 17. Membuat dan menyampaikan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin / izin perceraian untuk 18 orang. 18. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Kode Etik PNS kepada 220 orang PNS. Adapun jumlah pejabat struktural yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.40. Data Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

No.

Eselon

Diklat Kepemimpinan Belum

Sudah

Jumlah

1.

Eselon II

21

16

37

2.

Eselon III

107

93

200

3.

Eselon IV

469

185

654

Sumber : BKPPD Kab. BU, 2015

Dari data di atas, maka persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai jenjangnya dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Persentase pejabat struktural eselon II yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah Jumlah pejabat eselon 2 yang sudah diklatpim x 100% = 16/37 x 100% = 43,24% Jumlah pejabat eselon 2 b. Persentase pejabat struktural eselon III yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah Jumlah pejabat eselon 3 yang sudah diklatpim x 100% = 93/200 x 100% = 46,5% Jumlah pejabat eselon 3 c.

Persentase pejabat struktural eselon IV yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah Jumlah pejabat eselon 4 yang sudah diklatpim x 100% = 185/654 x 100% = 28,29% Jumlah pejabat eselon 4

d. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 43,24 % + 46,5% + 28,29% = 118,03 = 39,34 % 3 3 Persentase guru yang bersertifikasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.41. Persentase Guru Bersertifikasi Di Kabupaten Bengkulu Utara No. 1.

Indikator Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Persentase guru 46 69 73 bersertifikasi Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. BU, 2015

Tahun 2015 62


61

MISI 7 Memberikan Ruang Seluas-luasnya bagi Perempuan dalam Pembangunan Tabel 3.42. Pencapaian Target Kinerja Misi Memberikan Ruang Seluas – luasnya bagi Perempuan dalam Pembangunan

No

Indikator

Target

Realisasi

Pencapaian Target (%)

22. Sasaran peningkatan perlindungan perempuan dan anak 1.

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

4%-2%

8,6 %

46,51

23. Sasaran peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan 45 % - 46 %

17,26 %

38,36

Data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara menyebutkan jumlah tenaga kerja di bawah umur dan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.43. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umum dan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara No.

Indikator

Realisasi 2012

2013

2014

2015

1.

Jumlah tenaga kerja di bawah umur

10,44

9,60

9,35

8,60

2.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

14,55

15,40

16,26

17,26

Sumber Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab.BU, 2015

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bengkulu Utara cukup rendah yaitu sekitar 30 % karena dari 92.338 orang perempuan usia angkatan kerja, hanya 27.701 orang perempuan yang berpartisipasi di bidang kerja. Hal ini disebabkan karena perempuan di Kabupaten Bengkulu Utara banyak yang tidak bekerja secara formal di lembaga pemerintah ataupun swasta dan hanya menjadi ibu rumah tangga, dan kalaupun mereka bekerja hanya secara sewaktu – waktu. Dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara ini telah melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan peningkatan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 10 orang KTK (Korban Tindak Kekerasan) dengan menyiapkan desain pembangunan RPTC (Rumah Persinggahan Trauma Centre). Untuk kegiatan ibu – ibu dari PKK di 17 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015 mengikuti Lomba Masak Menu Serba Ikan bertempat di Kota Arga Makmur, dengan hasil Kecamatan Napal Putih sebagai juara 1. Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Giri Mulya menduduki urutan ke-2 dan ke-3. Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

62

MISI 8 Mendorong Berkembangnya Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif dan Kompetitif Tabel 3.44. Pencapaian Target Kinerja Misi Mendorong Berkembangnya Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif dan Kompetitif No Indikator Target Realisasi Pencapaian Target (%) 24. Sasaran terbedayakannya organisasi kepemudaan daerah 1. Jumlah organisasi kepemudaan 9-10 organisasi 15 150 25. Sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama 1. Jumlah konflik antar umat 0 kali 0 kali 100 beragama 26. Sasaran peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai – nilai budaya daerah 1. Jumlah sanggar seni / kelompok 2 – 4 kelompok 17 kelompok 425 kesenian 2. Jumlah pagelaran seni pertahun 3 – 4 kali 4 kali 100

Organisasi / Kelompok Pemuda yang ada di Kota Arga Makmur sendiri tercatat 15 jenis organisasi yaitu : 1. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) 2. Forum Pemuda Peduli BU 3. AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) 4. FKPPI (Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan Indonesia) 5. PP (Pemuda Pancasila) 6. IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) 7. PDK Kosgoro BU (Pimpinan Daerah Kosgoro) 8. Gerakan Pemuda Ansor (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) 9. OPPH (Organisasi Pemuda-Pemudi Hindu Aditya Bhuana) 10. Forum Aliansi Pemuda (APM) 11. Karang Taruna 12. PPI (Purna Paskibraka Indonesia) Bengkulu Utara 13. PPMI (Pemuda Prakarya Muda Indonesia) 14. RISMA (Remaja Islam Masjid) 15. PPM (Pemuda Panca Marga)

Untuk mendukung kegiatan pemuda dalam berolah raga, sarananya masih sangat perlu ditingkatkan karena dari tahun 2012 tidak mengalami perkembangan peningkatan yang berarti seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.


63

Tabel 3.45. Sarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara No.

Realisasi

Indikator

2012

2013

2014

2015

1.

Jumlah klub olahraga (unit)

68

70

70

70

2.

Jumlah gedung olahraga

1

1

1

1

3.

Jumlah organisasi pemuda

23

23

23

23

4.

Jumlah organisasi olahraga

14

14

14

14

5.

Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)

4

4

4

4

6.

Jumlah kegiatan olahraga

4

4

4

4

7.

Jumlah lapangan olahraga

5

5

5

5

Sumber Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab.BU, 2015

Toleransi dan kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Bengkulu Utara sangat baik, dibuktikan dengan selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama. Hanya terjadi beberapa kali demonstrasi dalam upaya penyampaian pendapat oleh warga Kabupaten Bengkulu Utara kepada pemerintah. Dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara tercatat terjadi 18 kali demonstrasi di tahun 2012, 16 kali di tahun 2013 dan tahun 2014 serta 12 kali di tahun 2015. Akan tetapi demonstrasi yang dilaksanakan berjalan damai tanpa ada konflik. Situasi kegiatan keagamaan di Bengkulu Utara tetap tertib, ada 6 aliran yang ada di Bengkulu Utara dalam dalam pengawasan terdiri dari : Khowarij, Tharengat Nagsabandiyah, Ahmadyah, AKI (Amanat Keagungan Ilahi), Syiah/Ikatan Jamaah Ahlul dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Kegiatan pembinaan organisasi masyarakat dilakukan setiap tahun dengan mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat. Sedangkan pembinaan politik daerah dilakukan dengan mengikutsertakan 18 partai politik yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Intensitas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.46. Intensitas Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 - 2015 No.

Sasaran Pembinaan

Realisasi 2012

2013

2014

2015

1.

LSM, Ormas dan OKP (kali)

1

1

1

2

2.

Pembinaan politik daerah

0

0

1

7

3.

Pakem

1

1

1

7

4.

Monev

18

18

18

12

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab.BU, 2015


64

Perkembangan bidang pariwisata juga belum menggembirakan perkembangannya karena masih belum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 3.47. Perkembangan Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 - 2014 No.

Indikator

Realisasi 2012

2013

2014

1.

Kunjungan wisata (orang)

9.311

9.311

4.006

2.

0,04

0,04

0,04

3.

Kontribusi sektor terhadap PDRB Jumlah restoran

10

12

15

4.

Jumlah penginapan/hotel

18

18

20

pariwisata

Sumber Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. BU, 2014

Permasalahan bidang kesenian di daerah adalah kurangnya minat dan kurangnya alat kesenian di daerah – daerah sehingga cuma ada 17 buah grup kesenian yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu tidak adanya gedung kesenian milik pemerintah sehingga dalam kegiatannya menyewa gedung atau tempat untuk menyelenggarakan festival seni dan budaya. Tempat yang dijadikan penyelenggaraan festival seni dan budaya ada 2 yaitu Balai Pertemuan Ratu Samban dan Gedung Olah Raga Sahri Romli. Setiap tahun dilaksanakan Festival Budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Arga Makmur dan Festival Multi Etnis Festival Seni Siswa. Ada 2 (dua) situs dan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu : Tugu Van Amstel dan Rumah Bersejarah Napal Putih.


65

B.

REALISASI ANGGARAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 dan

realisasinya dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 No 1. 2. 3.

Uraian

Anggaran (Rp)

PENDAPATAN 996.474.735.428,00 BELANJA 1.079.168.066.339,00 SURPLUS / (DEFISIT) 82.693.330.911,00 PEMBIAYAAN 82.323.468.311,00 Sisa Lebih Pembiayaan 369.862.600,00 Anggaran Tahun Berkenaan Sumber : LRA, DPKAD Kab. BU, 2015

Realisasi (Rp)

Lebih (Kurang)

991.782.810.357,21 960.238.872.248,18 31.543.938.109,03 (1.000.000.000,00) 30.543.938.109,03

(4.691.925.070,79) (118.929.194.090,82) 114.237.269.020,03 83.323.468.311,00 30.913.800.709,03

Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 996.474.735.428,00 namun terealisasi Rp.991.782.810.357,21 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.49. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 No

Pendapatan Daerah

1. 1.1. 1.2. 1.3.

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang sah

2. 2.1.

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDM) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

2.1.1 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2.

Anggaran(Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih (Kurang)

62.604.429.279,00 10.445.000.000,00 3.850.000.000,00 48.309.429.279,00

33.654.503.735,20 7.498.813.423,00 2.591.315.003,00 23.564.375.309,20

(28.949.925.543,80) (2.946.186.577,00) (1.258.684.997,00) (24.745.053.969,80)

933.870.306.149,00 741.997.773.100,00

958.128.306.622,01 778.164.938.031,00

24.258.000.473,01 36.167.164.931,00

11.200.000.000,00 51.926.704.100,00

19.209.568.995,00 80.082.700.036,00

8.009.568.995,00 28.155.995.936,00

584.660.029.000,00 94.211.040.000,00

584.660.029.000,00 94.212.640.000,00

0,00 1.600.000,00

155.372.533.049,00

155.372.533.000,00

(49,00)

155.372.533.049,00

155.372.533.000,00

(49,00) (11.909.164.408,99) (11.909.164.408,99)

2.2.1.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian

2.3. 2.3.1.

Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

36.500.000.000,00 36.500.000.000,00

24.590.835.591,01 24.590.835.591,01

JUMLAH PENDAPATAN

996.474.735.428,00

991.782.810.357,21

(4.691.925.070,79)

Sumber : LRA, DPKAD Kab.BU, 2015

Belanja Daerah Realisasi pendapatan ditujukan untuk membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :


66

Tabel 3.50. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 No

Belanja Daerah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih (Kurang)(Rp)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

925.209.332.669,00 525.730.398.311,00 242.046.413.458,00 645.200.000,00 32.505.328.600,00 560.000.000,00 123.721.992.300,00

814.918.016.001,67 461.801.673.216,00 198.213.813.815,00 645.200.000,00 30.735.328.600,00 110.000.000,00 123.412.000.370,67

(110.291.316.667,33) (63.928.725.095,00) (43.832.599.643,00) 0,00 (1.770.000.000,00) (450.000.000,00) (309.991.929,33)

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

BELANJA MODAL Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

152.701.452.670,00 30.904.220.320,00 42.380.383.350,00 75.974.765.000,00 3.442.084.000,00

144.091.356.246,51 26.096.299.916,00 41.234.441.100,00 73.532.072.230,51 3.228.543.000,00

(8.610.096.423,49) (4.807.920.404,00) (1.145.942.250,00) (2.442.692.769,49) (213.541.000,00)

3. 3.1.

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak terduga

27.781.000,00 27.781.000,00

0,00 0,00

(27.781.000,00) (27.781.000,00)

1.229.500.000,00 1.229.500.000,00

1.229.500.000,00 1.229.500.000,00

0,00 0,00

1.229.500.000,00

1.229.500.000,00

0,00

4. 4.1.

TRANSFER Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa 4.1.1. - Bagi Hasil Pajak JUMLAH BELANJA

1.079.168.066.339,00

960.238.872.248,18

(118.929.194.090,82)


Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 dapat menutupi defisit anggaran yang dihasilkan dari belanja daerah yang bersumber dari pendapatan daerah, seperti pada tabel berikut ini : Tabel 3.51. Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 No

Pembiayaan Daerah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih (Kurang) (Rp) (83.323.468.311,0 0) (83.323.468.311,0 0)

1.

PENERIMAAN DAERAH

83.323.468.311,00

0,00

1. 1.

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)

83.323.468.311,00

0,00

2. 2. 1.

PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

82.323.468.311,00

(1.000.000.000,00)

(83.323.468.311,0 0)

PEMBIAYAAN NETTO


Anggaran per SKPD Anggaran yang ditetapkan sebelum perubahan untuk 32 Dinas/Instansi, 17 kecamatan dan 5 kelurahan berupa anggaran untuk belanja langsung untuk tahun 2015 seperti pada tabel berikut ini :


67

Tabel 3.52. Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 No.

SKPD

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Narkotika Kabupaten Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Inspektorat Daerah Kantor Camat Air Besi Kantor Camat Air Napal Kantor Camat Arga Makmur Kantor Camat Batik Nau Kantor Camat Enggano Kantor Camat Giri Mulya Kantor Camat Kerkap Kantor Camat Ketahun Kantor Camat Lais Kantor Camat Napal Putih Kantor Camat Padang Jaya Kantor Camat Putri Hijau Kantor Camat Hulu Palik Kantor Camat Air Padang Kantor Camat Arma Jaya Kantor Camat Tanjung Agung Palik Kantor Camat Ulok Kupai Kantor Lurah Pasar Lais Kantor Lurah Lubuk Durian Kantor Lurah Purwodadi Kantor Lurah Gunung Alam Kantor Lurah Kemumu Badan Ketahahan Pangan dan Penyuluh Pertanian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Total Belanja Langsung

Jumlah (Rp)

42.665.203.500,00 21.354.839.600,00 34.233.470.100,00 89.500.529.600,00 4.747.000.000,00 2.592.855.100,00 4.500.000.000,00 2.037.450.000,00 3.737.512.600,00 1.998.772.600,00 7.411.996.800,00 885.230.000,00 2.562.916.000,00 2.071.762.000,00 1.201.300.000,00 3.483.386.500,00 2.534.150.000,00 5.602.725.800,00 32.260.350.800,00 26.500.010.200,00 14.865.426.400,00 3.560.181.000,00 4.522.659.728,00 2.798.606.000,00 927.035.000,00 904.865.000,00 879.035.000,00 1.016.670.000,00 1.070.249.000,00 815.249.000,00 1.003.981.000,00 1.005.071.500,00 860.184.000,00 1.013.110.000,00 813.000.000,00 1.138.163.000,00 1.054.075.000,00 1.022.476.000,00 1.080.699.000,00 1.015.920.000,00 1.141.612.000,00 179.017.000,00 109.770.000,00 166.740.000,00 107.759.000,00 158.915.000,00 5.792.435.000,00 2.820.300.200,00 765.698.000,00 11.234.715.200,00 6.579.229.900,00 7.016.062.100,00 8.541.734.000,00 6.029.797.100,00 383.891.901.328,00

Sumber : DPKAD Kab. BU, 2015


68

Adapun Realisasi keuangan Belanja

Langsung yang dilaksanakan oleh SKPD yang ada dalam

lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan (APBD ditambah APBD-P) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.53. Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2015 No.

SKPD

Anggaran (Rp)

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Dinas Perhubungan, dan Infokom Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Narkotika Kabupaten Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

BPMPPTSP Inspektorat Daerah Kantor Camat Air Besi Kantor Camat Air Napal Kantor Camat Arga Makmur Kantor Camat Batik Nau Kantor Camat Enggano Kantor Camat Giri Mulya Kantor Camat Kerkap Kantor Camat Ketahun Kantor Camat Lais Kantor Camat Napal Putih Kantor Camat Padang Jaya Kantor Camat Putri Hijau Kantor Camat Hulu Palik Kantor Camat Air Padang Kantor Camat Arma Jaya Kantor Camat Tanjung Agung Palik Kantor Camat Ulok Kupai Kantor Lurah Pasar Lais Kantor Lurah Lubuk Durian Kantor Lurah Purwodadi Kantor Lurah Gunung Alam Kantor Lurah Kemumu Badan Ketahahan Pangan & Penyuluh Pertanian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes

Total Belanja Langsung Sumber : DPKAD Kab. BU, 2015

Saldo Anggaran

%

3

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Realisasi(Rp)

41,764,420,200.00 32,073,679,900.00 36,504,277,700.00 91,367,796,600.00 4,765,225,000.00 2,592,855,100.00 4,623,578,000.00 2,054,450,000.00 4,137,512,600.00 2,407,422,600.00 8,153,024,800.00 885,230,000.00 3,263,986,500.00 2,071,762,000.00 3,483,386,500.00 3,234,150,000.00 5,868,368,700.00 35,455,554,500.00 29,639,900,200.00 15,914,592,600.00 3,560,181,000.00 4,522,659,728.00 1,583,762,200.00 3,033,269,400.00 927,035,000.00 904,865,000.00 879,035,000.00 1,016,670,000.00 1,070,249,000.00 815,249,000.00 1,003,981,000.00 1,005,071,500.00 860,184,000.00 1,013,110,000.00 813,000,000.00 1,138,163,000.00 1,054,075,000.00 1,022,476,000.00 1,080,699,000.00 1,015,920,000.00 1,141,612,000.00 179,017,000.00 109,770,000.00 177,240,000.00 107,759,000.00 158,915,000.00 5,792,435,000.00 3,320,300,200.00 765,698,000.00 23,619,615,200.00 6,579,229,900.00 7,016,062,100.00 9,305,057,800.00 6,649,797,600.00

39,463,434,378.00 22,339,331,865.00 8,136,566,560.00 88,304,644,790.00 3,089,203,869.00 2,201,208,594.00 4,577,698,482.00 1,520,630,272.00 4,090,148,325.00 2,242,568,188.00 6,614,960,498.00 882,534,750.00 2,608,747,929.00 1,792,784,024.00 3,128,367,283.00 3,084,143,325.00 4,441,386,571.00 28,236,580,901.00 27,901,470,530.00 12,988,488,462.00 3,353,155,900.00 3,762,039,933.00 1,372,110,930.00 3,009,064,720.00 907,642,312.00 678,092,500.00 718,249,469.00 1,015,735,673.00 800,545,464.00 646,414,142.00 849,437,000.00 804,074,800.00 611,268,633.00 876,117,900.00 489,502,157.00 847,099,600.00 452,699,540.00 1,020,102,500.00 972,306,676.00 889,026,700.00 1,141,153,000.00 154,215,500.00 99,367,281.00 175,692,084.00 106,664,050.00 157,154,161.00 5,614,988,670.00 3,036,333,620.00 738,105,956.00 23,416,181,929.00 6,359,534,330.00 6,066,455,574.51 9,113,771,314.00 6,552,040,766.00

(2,300,985,822.00) (9,734,348,035.00) (28,367,711,140.00) (3,063,151,810.00) (1,676,021,131.00) (391,646,506.00) (45,879,518.00) (533,819,728.00) (47,364,275.00) (164,854,412.00) (1,538,064,302.00) (2,695,250.00) (655,238,571.00) (278,977,976.00) (355,019,217.00) (150,006,675.00) (1,426,982,129.00) (7,218,973,599.00) (1,738,429,670.00) (2,926,104,138.00) (207,025,100.00) (760,619,795.00) (211,651,270.00) (24,204,680.00) (19,392,688.00) (226,772,500.00) (160,785,531.00) (934,327.00) (269,703,536.00) (168,834,858.00) (154,544,000.00) (200,996,700.00) (248,915,367.00) (136,992,100.00) (323,497,843.00) (291,063,400.00) (601,375,460.00) (2,373,500.00) (108,392,324.00) (126,893,300.00) (459,000.00) (24,801,500.00) (10,402,719.00) (1,547,916.00) (1,094,950.00) (1,760,839.00) (177,446,330.00) (283,966,580.00) (27,592,044.00) (203,433,271.00) (219,695,570.00) (949,606,525.49) (191,286,486.00) (97,756,834.00)

94,49 69,65 22,28 96,65 64.83 84,89 99,01 74,02 98,85 93,15 81,13 99,70 79,92 86,53 89,91 95,36 75,68 79,64 94,14 81,61 94,18 83,18 86,64 99,20 97,91 74,94 81,71 99,91 74,8 79,29 84,61 80,00 71,06 86,49 60,21 74,45 42,95 99,77 89,97 87,51 99,96 86,15 90,52 99,13 98,98 98,89 96,94 91,45 96,40 99,14 96,66 86,46 97,98 98,53

423.133.474,528


69

Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Pembiayaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara antara lain digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan strategis yang ada di SKPD dalam Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh SKPD eselon II dan eselon III mandiri adalah sebagai berikut : Tabel 3.54. Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 Misi 1 Kegiatan No 1.

Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Uraian 1. 2. 3. 4. 5.

2.

3.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebu nan

Realisasi (Rp)

68.000.000,00

68.000.000,00

100

55.000.000,00

50.754.775,00

92,28

65.000.000,00

62.561.900,00

96,25

165.000.000,00

158.198.000,00

95,88

85.000.000,00

83.132.800,00

97,80

6.

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

101.000.000,00

97.696.000,00

96,73

7.

250.000.000,00

249.707.000,00

99,88

8.

Pekan daerah (PEDA) kontak petani nelayan andalan Rembug KTNA

114.500.000,00

114.499.700,00

100

9.

Lomba kelompok tani

50.000.000,00

49.631.650,00

99,26

10.

Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Pembinaan Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat

100.000.000,00

99.884.500,00

99,88

275.500.000,00

273.285.950,00

99,20

76.500.000,00

76.337.600,00

99,79

50.000.000,00

42.825.000,00

85,65

100.000.000,00

99.893.000,00

99,89

155.000.000,00

155.000.000,00

100

11.

12.

4.

Penanganan Daerah Rawan Pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Peningkatan mutu dan keamanan pangan Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Pengembangan Kelembagaan Pangan

Target (Rp)

% Pen capaian Hasil

13.

14.

15.

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Pelatihan dan bimbingan teknologi okulasi


70

Misi 1 Kegiatan No

Program

Uraian 16.

17. 5.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebun an

18.

19.

20. 21. 22. 23. 24.

25. 26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pengembangan Pertanian Organik Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Pengembangan Bibit Unggul/Holtikultura Penyedian Sarana, Prasarana dan Infrastruktur pertanian (Pendampingan Dana TP) Tanaman Pangan Peningkatan mutu intensifikasi pada tanaman Pembangunan sarana prasarana dan produksi perkebunan Koordinasi penyelenggaraan program revitalisasi perkebunan penyediaan infrastruktur peningkatan produksi dan produktivitas pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (sharing APBN) Pengamatan dan pengendalian OPT hartikultura Peningkatan prasarana, saranah dan oprasional UPTD hortikultura Fasilitasi pembiayaan pertanian (pendamping pengembangan usaha agribisnis pedesaan) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian Pengadaan Bibit Bersubsidi Tanaman Perkebunan dengan Memberdayakan UPK

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

% Pen capaian Hasil

75.000.000,00

74.971.000,00

99,96

50.000.000,00

50.000.000,00

100

100.000.000,00

93.360.000,00

93,36

206.000.000,00

205.475.000,00

99,75

3.450.000.000,00

3.331.271.700,00

96,56

322.500.000,00

322.055.250,00

99,86

50.000.000,00

49.400.000,00

98,80

134.300.000,00

130.650.000,00

97,28

1.200.000.000,00

1.197.232.000,00

99,77

45.000.000,00

42.194.500,00

93,77

994.000.000,00

979.161.660,00

98,51

65.650.000,00

65.611.200,00

99,94

5.893.315.200,00

5.835.702.600,00

99,02

150.000.000,00

150.000.000,00

100

169.000.000,00

164.041.900,00

97,07

164.000.000,00

140.862.400,00

85,89

90.000.000,00

87.600.000,00

97,33

12.384.900.000,00

12.337.457.000,00

99,62

365.505.000,00

363.837.000,00

99,54


71

Misi 1 Kegiatan No

Program

Uraian 35.

6.

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

36. 37.

38.

% Pen capaian Hasil

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Pemantauan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Penyusunan Program BP4K, BP, WKPP Pertemuan Penyuluh

100.000.000,00

100.000.000,00

100

75.000.000,00

75.000.000,00

100

175.000.000,00

171.158.150,00

97,80

100.000.000,00

95.307.500,00

95,31

252.410.000,00

243.149.000,00

96,33

7.

Peningkatan Pertanian dan Peternakan

39.

Operasional Balai Penyuluh Kecamatan Pengadaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan

8.

Program peningkatan produksi hasil peternakan

40.

Pelayanan kesehatan hewan

200.000.000,00

199.805.000,00

99,9

41.

Peningkatan Pengawasan Obat/Vaksin ternak

125.000.000,00

125.000.000,00

100

42.

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan Argamakmur Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan kerkap Pengembangan agribisnis peternakan Pengembangan pembibitan peternakan perdesaan Penyuluhan Distribusi Pemasaran atas Hasil Produksi Peternak Masyarakat

60.000.000,00

59.600.000,00

99,33

50.000.000,00

49.999.000,00

100

38.000.000,00

38.000.000,00

100

100.000.000,00

100.000.000,00

100

175.000.000,00

175.000.000,00

100

100.000.000,00

92.470.000,00

92,47

Operasional rumah potong hewan (RPH) Argamakmur Operasional rumah potong hewan (RPH) Ketahun

70.000.000,00

70.000.000,00

100

50.000.000,00

50.000.000,00

100

Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Orientasi dan pemeliharaan batas hutan dan pengadaan alat survey lapangan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Hutan Pengendalian Kawasan Hutan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

290.575.000,00

290.575.000,00

100

118.500.000,00

114.210.000,00

96,38

70.000.000,00

67.365.800,00

96,24

100.000.000,00

98.525.750,00

98,53

145.000.000,00

140.876.900,00

97,16

43.

44.

9.

10.

Program peningkatan produksi hasil peternakan Program Peningkatan prasaaranah Hasil produksi Peternakan

45. 46. 47.

48. 49.

11.

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

50.

51.

52.

53. 12.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

54.


72

Misi 1 Kegiatan No

Program

Uraian 55.

13.

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

56. 57.

58. 14.

Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan

59.

15.

Program perencanaan dan pengembangan hutan

60.

16.

17.

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Program pengembangan budidaya perikanan

93,25

85.000.000,00

85.000.000,00

100

190.000.000,00

190.000.000,00

100

80.000.000,00

51980000

64,98

75.000.000,00

75.000.000,00

100

60.000.000,00

58.950.000,00

98,25

100.000.000,00

100

62.

Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir

150.000.000,00

149.693.870,00

99,80

63.

Sosialisasi Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar

104.118.500,00

103.998.400,00

99,88

763.323.800,00

760.632.750,00

99,65

Pembinaan Kelompok Pembudidayaan Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat Kawasan Minapolitan Temu Usaha Pelaku Perikanan Budidaya DAK Perikanan (Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya) Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pelatihan dan Pembinaan Nelayan Penunjang Promosi Prodakprodak Hasil Perikanan

50.000.000,00

50.000.000,00

100

50.000.000,00

50.000.000,00

100

5.728.391.500,00

5.637.512.500,00

98,41

100.000.000,00

77.997.000,00

78

150.000.000,00

141.550.100,00

94,37

150.000.000,00

149.868.900,00

99,91

100.000.000,00

100.000.000,00

100

75.000.000,00

74.983.900,00

99,98

64.

67.

69. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

1.714.330.600,00

100.000.000,00

68.

19.

1.838.502.900,00

Optimasi KPH

66. Program pengembangan perikanan tangkap

Realisasi (Rp)

61.

65.

18.

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan kinerja polisi kehutanan Pengamanan kawasan hutan dan pemberantasan illegal logging Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Kehutanan Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan Pengelolaan Kawasan Hutan Wisata

Target (Rp)

% Pen capaian Hasil

70.

71. 72.

Diversifikasi Pengelolahan Ikan Temu Koordinasi Penyuluh Perikanan


73

Misi 1 Kegiatan No

Program

20.

Penyusunan Perencanaan Program, Publikasi Perikanan & Kelautan di Media Masa dan Pelaporan

21.

22.

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Uraian Perencanaan Teknis kelautan dan perikanan

500.000.000,00

484.820.200,00

96,96

74.

Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Pulau Enggano

150.000.000,00

145.615.900,00

97,08

75.

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

87.570.000,00

87.485.350,00

99,90

76.

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Pelayanan ketersediaan kebutuhan masyarakat Operasional Pelayanan UPTD Pasar Purwodadi

43.000.000,00

42.548.000,00

98,95

70.578.000,00

65.450.050,00

92,73

123.480.000,00

122.379.450,00

99,11

77.000.000,00

75.917.300,00

98,59

77.

79.

80. 23.

24.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

81.

Operasional Pelayanan UPTD Pasar Ketahun Pembangunan Pasar

82.

Penataan Pasar

Program pengembangan industri kecil dan menengah

83.

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Agro

39.982.000,00

38.482.000,00

96,25

63.000.000,00

63.000.000,00

100

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi Penyuluhan pajak dan Retribusi Daerah Perhitungan Pajak Dan retribusi Daerah Perhitungan Pajak,retribusi daerah, penertipan dan penyampaian SKP/SKR Pembinaan dan Upaya Peningkatan Penerimaan PBB

80.000.000,00

74.497.000,00

93,12

30.000.000,00

29.700.000,00

99,00

100.176.700,00

100.176.700,00

100

150.000.000,00

149.912.000,00

99,94

130.000.000,00

127.400.000,00

98,00

84.

25.

Realisasi (Rp)

73.

78. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Target (Rp)

% Pen capaian Hasil

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

85.

86. 87. 88.

89.

31.600.000,00

24.551.300,00

77,69

2.322.849.000,00

2.286.611.077,00

98,44

1.711.688.100,00

1.701.823.500,00

99,42


74

Misi 1 Kegiatan No

Program

Uraian 90. 91. 92. 93. 94.

95.

96. 26.

27.

28.

30.

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Optimalisasi Penerimaan pajak dan retribusi Daerah Penyampaian SPPT PBB

225.000.000,00

223.976.400,00

99,55

290.400.000,00

290.400.000,00

100

Pengolahan sistem angsuran dan retribusi daerah Pendataan dan pemutahiran objek pajak PBB Pengolahan prosedur administrasi keberatan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi Pemutahiran dan pengolahan data pajak daerah Pengelolahan BPHTB

175.000.000,00

174.436.500,00

99,68

220.000.000,00

204.929.600,00

93,15

90.000.000,00

88.511.000,00

98,35

89.600.000,-

85.127.000,00

95,01

100.000.000,00

98.781.400,00

98,78

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

97.

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

80.000.000,00

47.693.000,00

59,62

98.

105.000.000,00

74.326.500,00

70,79

250.000.000,00

250.000.000,00

100

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

100.

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Identifikasi Kelembagaan UPKD BRDP Revitalisasi Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi

110.000.000,00

104.050.000,00

94,59

60.000.000,00

52.778.000,00

87,96

65.000.000,00

63.750.000,00

98,08

110.000.000,00

110.000.000,00

100

104.

Pembinaan simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

60.000.000,00

56.285.000,00

93,81

105.

Penilaian Koperasi dan LKM Penerima Dana Bergulir Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi dan LKM

48.000.000,00

44.500.000,00

92,71

85.000.000,00

84.600.000,00

99,53

99.

101. 102.

29.

% Pen capaian Hasil

Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi Pemberdayaan Fasilitasi Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

103.

106.


75

Misi 2 Kegiatan No 1.

Program Program pengembangan data/informasi

Uraian

Program perencanaan pembangunan daerah

160.000.000,00

144.899.000,00

90,56

2.

Penyusunan Basis Data Kabupaten Bengkulu Utara Publikasi Data Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Penyusunan rancangan RKPD

220.000.000,00

168.050.000,00

76,39

200.000.000,00

166.413.900,00

83,21

290.000.000,00

276.987.500,00

95,51

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana rencana pembangunan daerah (RAKORDAL) Penyusunan Pedoman Umum Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Kajian Permasalahanpermasalahan Krusial yang ada di kabupaten Bengkulu Utara Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi

200.000.000,00

180.890.150,00

90,45

171.000.000,00

126.113.000,00

73,75

210.000.000,00

160.733.642,00

76,54

250.000.000,00

165.698.700,00

66,28

135.000.000,00

91,428,700,00

67,72

Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penyusunan Rencana monitoring dan evaluasi pembangunan bidang sda

100.000.000,00

92.654.050,00

92,65

185.000.000,00

139.821.600,00

75,58

140.000.000,00

124.695.500,00

89,07

190.000.000,00

134.751.749,00

70,92

Penyusunan Rencana Monitoring dan evaluasi bidang perhubungan dan lingkungan hidup Penyusunan Rencana Pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik Monitoring Penataan Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Penyelenggaraan Pemerintahan

244.500.000,00

174.302.700,00

71,29

418.225.000,00

283.866.700,00

67,87

128.680.000,00

127.930.000,00

99,42

4.

6.

7.

8.

4.

Program perencanaan pembangunan ekonomi Program pembangunan sosial budaya

9.

10.

11.

12.

5.

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

13.

14.

15.

6.

Program Penataan Daerah Otonom Baru

% Pen capaian Hasil

Penyusunan profile daerah

5.

3.

Realisasi

1.

3.

2.

Target

16.


76

Misi 2 Kegiatan No

Program

Uraian 17.

18.

7.

8.

9.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

19. 20.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

99,91

160.000.000,00

139.975.550,00

87,48

95.000.000,00

88.254.400,00

92,90

140.000.000,00

139.920.900,00

99,94

38.800.000,00

86,22

22.

Fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) Perlombaan Desa dan Kelurahan Gotong Royong

85.000.000,00

71.842.200,00

84,52

250.000.000,00

229.428.410,00

91,77

195.000.000,00

175.213.950,00

89,85

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Fasilitasi Masyarakat Adat dan Sosial Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pemberian Uang Purna Bhakti Kades Pengendalian Dana Bagi Hasil Untuk Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Pengendalian Dana Hibah Kantor/Pemerintahan Desa Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Dana Desa

300.000.000,00

282.935.000,00

94,31

85.000.000,00

79.093.400,00

93,05

459.000.000,00

440.866.310,00

96,05

85.000.000,00

84.500.000,00

99,41

50.000.000,00

49.911.100,00

99,82

44.000.000,00

43.946.000,00

99,88

304.000.000,00

271.762.000,00

89,40

500.000.000,00

375.338.600,00

75,07

33.

Pemilihan dan Pelantikan Kades dan BPD

215.937.500,00

212.600.000,00

98,45

34.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

200.000.000,00

200.000.000,00

100

23. 24. 25.

27.

30. 31. 32.

12.

221.305.000,00

45.000.000,00

29.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

221.500.000,00

Bimtek Pengelolaan Pasar Desa bagi Aparatur Desa

28.

11.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis TTG Gelar ttg nasional

Realisasi

21.

26. 10.

Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan Pembinaan Kewilayahan

Target

% Pen capaian Hasil


77

Misi 2 Kegiatan No

Program

13.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program pembangunan jalan dan Jembatan

14.

Uraian

16.

Program rehabilitasi/pemelih araan jalan dan jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitas Fasilitas Umum

1.976.300.000,00

1.567.645.000,00

79,32

36.

Pembangunan jembatan

2.045.000.000,00

2.026.565.000,00

99,10

37.

Transportasi Perdesaan (DAK) Pembangunan Jembatan Perdesaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (RPJI)

4.824.500.000,00

4.549.552.908,00

94,30

319.038.000,00

317.716.000,00

99,59

1.257.000.000,00

1.236.567.000,00

98,37

1.494.000.000,00

1.466.426.000,00

98,15

500.000.000,00

494.616.500,00

98,92

567.156.000,00

565.415.100,00

99,69

592.555.000,00

588.892.400,00

99,38

3.843.742.500,00

3.796.187.563,00

98,76

739.605.000,00

722.460.629,00

97,68

4.671.118.500,00

4.597.127.800,00

98,42

2.257.250.000,00

2.241.183.000,00

99,29

15.591.375.000,00

14.569.534.563,00

93,45

1.639.715.000,00

1.629.571.000,00

99,38

12.118.999.000,00

11.938.528.544,00

98,51

203.207.500,00

201.958.250,00

99,39

679.103.000,00

663.681.200,00

97,73

659.141.900,00

658.208.879,00

99,86

959.760.800,00

898.064.500,00

93,57

39. 40. 41. 42.

43.

Program pembangunan infrastruktur pedesaan

46.

Program Peningkatan Jalan & Jembatan

48.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan Peningkatan Jalan

49.

Peningkatan Jembatan

50.

Peningkatan Jalan Hotmix (DAK) Operasional TPA Rama Agung Arga Makmur Operasional Kendaraan Angkutan Sampah dan Mesin rumput Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

44. 45. 17.

18.

19.

20.

21.

Realisasi

35.

38. 15.

Target

% Pen capaian Hasil

47.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

51.

Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

53.

52.

54.

Penunjang Program Adipura


78

Misi 2 Kegiatan No

Program

22.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pogram peningkatan pelayanan Angkutan

23.

Uraian

Target

Realisasi

% Pen capaian Hasil

55.

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

450.000.000,00

400.663.200,00

89,04

56.

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan Angkutan Pengawasan dan pengendalian pelabuhan Khusus ASDP Pengawasan lalu lintas angkutan laut Pengadaan sarana lalulintas jalan

75.525.000,00

70.361.800,00

93,16

51.000.000,00

51.000.000,00

100,00

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

517.397.400,00

514.591.000,00

99,46

92.000.000,00

77.786.400,00

84,55

57.

58. 24.

25.

26.

Program pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

59.

60.

Pengendalian dan Pengawasan Kapasitas Angkutan

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

61.

300.000.000,00

256.321.600,00

85,44

480.000.000,00

466.394.800,00

97,17

162.698.000,00

126.432.672,00

77,71

70.000.000,00

58.666.500,00

83,81

65.

Pengawasan Usaha Bidang Pertambangan Umum Pemutahiran data Geologi dan Pengawasan Eksplorasi Pembinaan Usaha Pertambangan Rakyat Pendataan Pemakaian Air Permukaan Dan Air Bawah Tanah Pembangunan Lampu Jalan

200.000.000,00

194.138.500,00

97,07

66.

Pemeliharaan Lampu Jalan

200.000.000,00

185.193.600,00

92,60

67.

Pembangunan Sarana/Prasarana Energi Pedesaan (DAK) Penertiban Usaha Migas

248.761.100,00

239.951.900,00

96,46

90.000.000,00

38.932.656,00

43,26

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi Pembinaan Ketransmigrasian Pengembangan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi

100.000.000,00

98.872.100,00

98,87

521.101.500,00

504.658.700,00

96,84

150.000.000,00

132.369.160,00

88,25

62. 63. 64.

27.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

28.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas Penertiban Usaha Migas

68.

29

Program pengembangan wilayah transmigrasi

69.

70. 71.


79

Misi 2 Kegiatan No

Program

Uraian 72.

73.

30.

Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

74. 75.

76. 77. 31.

32.

33.

34.

Target

Realisasi

Penyediaan Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara Penempatan Trasmigran

601.070.500,00

372.480.400,00

61,97

100.000.000,00

55.706.200,00

55,71

Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Operasional Laboratorium Lingkungan Pemantauan Kualitas Air Sungai Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

150.000.000,00

148.813.000,00

99,21

245.000.000,00

244.796.500,00

99,92

167.520.000,00

149.247.500,00

89,09

200.000.000,00

199.752.100,00

99,88

572.141.500,00

570.372.100,00

99,69

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

78.

79.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup

2.008.094.400,0 0

1.998.165.400,0 0

99,51

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam

80.

Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat

86.025.000,00

80.650.000,00

93,75

81.

Manajemen Peralatan dan Logistik

125.000.000,00

116.975.00,00

93,58

82.

Operasional Pusdalop PB Bengkulu Utara Peningkatan Kapasitas TRCD Penanganan Bencana dan Bahaya Kebakaran Kabupaten Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Rakorda PB Penyebaranluasan Informasi Kebencanaan Peningkatan Pengoperasian Speedbord dan Perahu Karet untuk Penanganan Bencana Inventarisasi dan identifikasi kerusakan akibat bencana

464.502.500,00

98.499.000,00

21,21

714.000.000,00

567.530.100,00

79,49

1.250.944.000,00

1.226.419.900,00

98,04

115.000.000,00

114.500.000,00

99,57

121.600.000,00

96.723.000,00

79,54

149.000.000,00

117.161.000,00

78,63

Pengadaan bahan stimulan penanggulangan bencana

250.000.000,00

231.282.000,00

92,51

83.

84. 85. 86.

35.

% Pen capaian Hasil

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

87.

88.


80


2.

1.

Kabupaten Exspo

338.363.650,00

260.174.000,00

% Pen capaian Hasil 76,89

2.

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

27.000.000,00

27.000.000,00

100

3.

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal sosialisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif Pelayanan Perizinan dan Pengedalian Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah

114.000.000,00

105.928.200,00

92,92

49.900.000,00

47.927.150,00

96,05

160.000.000,00

148.125.000,00

92,58

125.471.150,00

103.712.850,00

82,66

200.000.000,00

154.800.000,00

77,40

Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional UPTD Pengembangan Dan Promosi

275.844.000,00

275.840.000,00

100

70.000.000,00

55.992.413,00

79,99

10.

Pelaksanaan Pekan Raya

306.000.000,00

305.218.000,00

99,74

11.

Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan BUMD

200.000.000,00

154.800.000,00

77,40

12.

Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal

140.000.000,00

136.814.820,00

97,72

13.

Koordinasi dan Monitoring Pinjaman dan Investasi Daerah

150.000.000,00

147.758.000,00

98,51

Program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Uraian

4.

5.

6.

3.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

7.

4.

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

8.

5.

6.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Pengembangan Keuangan Daerah

9.

Target

Realisasi


81


Program Program Pendidikan Anak Usia Dini

Uraian 1.

2.

3.

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

4. 5. 6.

7.

3.

Program Pendidikan Menengah

8.

9.

10. 11.

4.

Program Pendidikan Non Formal

12.

13.

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

14.

15. 6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

16.

17.

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Penyuluhan Kurikulum Penyediaan Beasiswa Transisi Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Penyelengaraan Paket A dan B Setara SD dan SMP Pelatihan Penyusunan kurikulum Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Penyelenggaraan paket C setara SMU Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Untuk SMA/SMK Pemberian bantuan operasional pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pembinaan Siswa OSN SD/MI, SLTP dan SLTA Penyelenggaraan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

530.000.000,00

449.069.850,00


530.000.000,00

523.751.700,00

98,82

100.000.000,-

93.419.500,00

93,42

250.000.000,00

242.926.400,00

97,17

200.000.000,00

195.150.000,00

97,58

15.106.886.400,00

14.475.306.350,00

95,82

100.000.000,00

57.902.200,00

57,90

75.000.000,00

75.000.000,00

100

100.000.000,00

100.000.000,00

100

65.000.000,00

65.000.000,00

100

8.939.885.200,00

8.678.755.161,00

97,08

150.000.000,00

149.890.400,00

99,93

80.000.000,00

79.780.000,00

99,73

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00

65.000.000,00

65.000.000,00

100,00

100.000.000,00

94.940.200,00

94,94

1.500.000.000,00

1.439.843.326,00

95,99

Target

Realisasi


82

18.

19.

20.

21.

22.

23. 24.

25.

26. 27.

28. 7.

Program Pembinaan Pendidikan Tinggi

29.

30. 8.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

31.

32.

33.

Operasional Pelaksanaan UANUAS dan Try Out SD, SMP dan SLTA Operasional Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Manajemen Pendidikan Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan Oloimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SD Penyusunan Data Bidang Pendidikan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Tingkat SMP, SMA dan SMK Operasional Pelaksanaan UAN UAS dan Try Out SMP dan SMK Pembinaan Siswa OSN SLTP dan SLTA Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pembinaan Siswa SMA dan SMK Dukungan Fasilitas Perkuliahan Mahasiswa Pada FKIP UNIB, UNRAS dan Perguruan Tinggi Ternama Penyediaan Jasa Guru Bantu Daerah Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

400.000.000,00

399.853.300,00

99,96

60.000.000,00

51.906.350,00

86,51

250.000.000,00

249.273.300,00

99,71

250.000.000,00

233.204.148,00

93,28

329.216.700,00

164.078.300,00

49,84

235.400.000,00

225.517.500,00

95,80

150.000.000,00

137.000.000,00

91,33

250.000.000,00

250.000.000,00

100,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.,00

121.915.000,00

121.888.887,00

99,98

60.000.000,00

60.000.000,00

100,00

220.000.000,00

220.000.000,00

100,00

6.966.000.000,00

6.373.298.250,00

91,49

53.643.500,00

52.979.750,00

98,76

26.672.000,00

26.667.700,00

99,98

74.653.500,00

73.623.400,00

98,62


83

34.

9.

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

35.

10.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

36.

11.

37.

38. 39.

40.

41. 42.

43.

44.

45.

46. 47.

48.

49. 12.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

50.

Pengadaan,pengelola han buku perpustakaan & bahan-bahan perpustakaan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

83.931.000,00

83.897.000,00

99,96

79.700.000,00

79.640.500,00

99,93

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Perbaikan gizi masyarakat Peningkatam Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan Pembinaan Kesehatan Tadisional Penigkatan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan/P3K dan Bakti Sosial Monev & pelaporan Kinerja Tenaga Kesehatan, Puskesmas & Putu Bersih Berprestasi Pengadaan Alat-alat Sarana Medis dan Non Medis Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Sinergi Program Tugas Perbantuan Pembangunan RS Pratama Penyediaan Biaya Operasional Rujukan Rumah Sakit Enggano Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1.859.222.000,00

1,852,119,740.00

99,62

3.171.100.900,00

3.156.197.800,00

99,53

142.800.000,00

134,866,250.00

94,44

28.200.000,00

25.837.000,00

91,62

400.000.000,00

391.550.100,00

97,89

35.000.000,00

35.000.000,00

100,00

35.000.000,00

32.639.050,00

93,25

170.000.000,00

170.000.000,00

100,00

54.000.000,00

52.475.000,00

97,18

1.649.034.000,00

1.635.892.399,00

99,20

12.378.683.800,00

3.608.708.787,00

29,15

59.974.780,00

49.063.900,00

81,81

300.000.000,00

299.887.500,00

99,96

7.000.000.000,00

6.957.375.660,00

99,39

114.507.600,00

114.107.600,00

99,65


84

13.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

51.

52.

53.

54.

55. 14. 15.

Program Jaminan Sosial Program Pengembangan Lingkungan Sehat

56. 57.

58.

59.

16.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

60.

61.

62.

63. 64.

17.

18.

19.

20.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan keselamatan ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi Program Upaya Kesehatan Masyarakat

65.

66.

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Pendidikan Kesehatan Berbasis Masyarakat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Penilaian Sekolah Sehat Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Kualitas Air Penyediaan pengelolaan air bersih / limbah Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah Penyemprotan/foggin g sarang nyamuk

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan imuniasasi Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

77.832.000,00

77.832.000,00

100,00

37.600.000,00

37.280.000,00

99,15

37.600.000,00

37.370.000,00

99,39

30.550.000,00

30.550.000,00

100,00

37.600.000,00

37.585.000,00

99,96

370.500.000,00

366.416.500,00

98,9

565.929.940,00

563.799.380,00

99,62

101.700.000,00

101.688.500,00

99,99

51.075.320,00

49.275.320,00

96,48

94.000.000,00

93.953.400,00

99,95

82.711.000,00

81.701.900,00

98,78

150.000.000,00

149.993.500,00

100

70.500.000,00

70.500.000,00

100

37.600.000,00

37.047.400,00

98,53

109.500.000,00

109.500.000,00

100

141.000.000,00

141.000.000,00

100

67.

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

143.000.000,00

140.571.900,00

98,30

68.

Peningkatan kesehatan masyarakat

450.000.000,00

338.914.400,00

75,31


85

21.

22.

23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

69.

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan/P3K & Bakti Sosial

61.050.000,00

61.047.400,00

100

70.

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

457.800.000,00

422.757.050,00

92,35

71.

Pelayanan sunatan masal

125.000.000,00

122.150.000,00

97,72

72.

Pembangunan rumah sakit

2.102.642.100,00

2.096.344.600,00

99,70

73.

Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit Pemasangan billing System RS Pemeliharaan peralatan medis dan medis

122.520.000,00

121.324.400,00

99,02

170.000.000,00

169.995.750,00

100,00

150.000.000,00

147.750.500,00

98,50

136.000.000,00

132.691.820,00

97,57

74.

75. 24.

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

76.


86

Misi 5 Kegiatan No

Program

1.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Jaminan Sosial

3.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uraian

2.

4.

5.

6.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Peningkatan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah Penilaian Unit Pelayanan Publik Pemkab Bengkulu Utara Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Pengendalian dan Sosialisasi Beras Raskin Monitoring Distribusi BBM Bersubsidi

675.000.000,00

664.567.900,00


2.000.000.000,00

1.996.812.000,00

99,84

75.000.000,00

74.365.200,00

99,15

150.000.000,00

150.000.000,00

100

220.000.000,00

220.000.000,00

100

150.000.000,00

150.000.000,00

100

1.350.000.000,00

1.347.298.100,00

99,80

Target

Realisasi

7.

Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial

8.

Fasilitasi Pemberian Penghargaan untuk Menunjang Aktivitas Sosial

126.900.000,00

123.055.000,00

96,97

9.

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

571.000.000,00

436.970.702,00

76,53

10.

Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

70.000.000,00

68.512.150,00

97,87

240.800.000,00

240.293.100,00

99,79

11.


87

Misi 5 Kegiatan No

Program

Uraian 12.

13.

9.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

14.

15.

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Peningkatan Jenjang Kerjasama PelakuPelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pelestarian, Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Pembinaan Karang Taruna dan Korban Bencana

69.250.000,00

69.244.600,00


200.000.000,00

192.395.776,00

96,20

300.000.000,00

300.000.000,00

100

60.000.000,00

60.000.000,00

100

50.000.000,00

50.000.000,00

100

Target

Realisasi

10.

Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam

16.

11.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

17.

Penyuluhan terapi da rehabilitasi terhadap eks pengguna narkoba dan hiv/aids

100.000.000,00

99.990.000,00

99,99

18.

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial

100.000.000,00

100.000.000,00

100

1.350.000.000,00

1.345.647.100,00

99,68

Sosialisasi Penaggulangan Masalah Narkoba dan HIV / AIDS Di Sekolah Penyebarluasan data dan informasi tentang masalah narkoba dan hiv/aids

120.000.000,00

120.000.000,00

100

96.000.000,00

96.000.000,00

100

Pembinaan Kader Institusi Masyarakat (Keluarga Berencana)

150.000.000,00

150.000.000,00

100

12.

13.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Penanggulangan Masalah Narkotika dan HIV/AIDS

19.

20.

21.

14.

Program Keluarga Berencana

22.


88

Misi 5 Kegiatan No

Program

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

24.

25.

26.

16.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

17.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

199.975.400,00

89.540.000,00

87.020.000,00

97,19

Pendataan dan Pemberian Piagam KB Lestari Pengolahan data dan informasi program KB/KR

100.000.000,00

100.000.000,00

100

75.000.000,00

75.000.000,00

100

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Akta capil) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan KTP/KK Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Kependudukan pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendaftaran Penduduk Pemeliharaan dan Pengembangan SIAK/e-KTP

50.000.000,00

43.188.000,00

86,38

125.000.000,00

95.813.700,00

76,65

100.000.000,00

96.907.300,00

96,91

125.000.000,00

108.660.500,00

86,93

106.000.000,00

67.153.800,00

63,35

115.000.000,00

87.245.000,00

75,87

200.000.000,00

168.251.400,00

84,13

240.000.000,00

142.418.600,00

59,34

Target

Realisasi

35.

Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

159.267.000,00

155.537.600,00

97,66

36.

Pemeliharaan rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Penyusunan informasi Bursa Tenaga Kerja

92.200.000,00

90.187.422,00

97,82

110.725.000,00

110.711.100,00

99,99

50.000.000,00

47.000.000,00

94,00

37. 18.

200.000.000,00

Uraian 23.

15.

Pembinaan Keluarga Berencana Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB


38.


89

Misi 5 Kegiatan No

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Peningkatan Pengawasan Perlindungan, Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Monitoring Pelaksana Prasarana Hubungan Industrial, Penilaian Tenaga Kerja Berprestasi Kab. BU Pengawasan Pelaksanaan Alat Keselamatan Kerja

150.000.000,00

145.504.500,00


75.000.000,00

72.295.200,00

96,40

75.000.000,00

74.669.400,00

99,56

50.000.000,00

49.687.600,00

99,38

43.

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

806.000.000,00

806.000.000,00

100

44.

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Sosialisasi Whistle Blowing System Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

77.081.000,00

77.081.000,00

100

220.000.000,00

219.153.400,00

99,62

30.000.000,00

29.999.500,00

100

100.000.000,00

100.000.000,00

100

65.000.000,00

65.000.000,00

100

120.000.000,00

120.000.000,00

100

234.663.400,00

234.663.400,00

100

Program

Uraian 39.

19.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

40.

41.

42.

20.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

45. 46.

21.

22.

23.

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

47.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

50.

48.

49.

Sistem Pengendlian Intern Pemerintah (SPIP) Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara

Target

Realisasi


90

Misi 5 Kegiatan No

Program

24.

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Penertiban Perda Kabupaten Pelatihan Teknis dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

101.530.000,00

101.053.500,00


104.831.000,00

101.554.500,00

96,87

97.200.000,00

96.854.000,00

99,64

Pengendalian Keamanan Lingkungan Pembinaan Satlinmas Kabupaten

238.494.500,00

228.595.700,00

95,85

672.300.500,00

671.360.200,00

99,86

Uraian 51.

52. 53.

54.

Target

Realisasi

25.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

55.

26.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

56.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah

611.102.000,00

595.382.000,00

97,43

57.

Kunker/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Peningkatan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah Koordinasi dan Pembinaan Permasalahan Hukum PNS Aparatur di Lingkungan Pemkab BU

200.000.000,00

199.242.532,00

99,62

100.000.000,00

95.799.453,00

95,80

675.000.000,00

664.567.900,00

98,45

200.000.000,00

50.443.200,00

25,22

2.000.000.000,00

1.996.812.000,00

99,84

300.000.000,00

286.541.987,00

95,51

58.

59.

60.

61.

27.

28.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan

62.

63.

Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan

250.000.000,00

249.997.850,00

100

64.

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

150.000.000,00

150.000.000,00

100


91

Misi 5 Kegiatan No

Program

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

66.

67. 68.

30.

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

95.000.000,00

68.331.200,00

79.900.000,00

78.868.000,00

98,71

Persertifikatan Aset Daerah Monotoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Lokasi Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

300.000.000,00

221.548.050,00

73,85

70.500.000,00

70.238.500,00

99,63

100.000.000,00

99.000.000,00

99

Uraian 65.

29.

Penyuluhan Hukum Terpadu Sosialisasi penataan,penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah


69.

Target

Realisasi


92


2.

Program

Uraian

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3.

Target

Realisasi

% Pen capaian Hasil

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

824.238.100,00

814.318.700,00

98,80

597.994.900,00

560.452.900,00

93,72

162.554.828,00

143.229.900,00

88,11

4.

Penempatan PNS

130.000.000,00

127.489.200,00

98,07

5.

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pelaksaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya. Pelaksanaan Sumpah Janji PNS Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pemantapan SIMPEG Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNSD Kab.BU Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan Pemberkasan, Penyerahan dan Penetapan Tenaga Honorer serta Sekdes menjadi PNS Fasilitas Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu Proses Administrasi MPP, Pensiun, dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan Taspen Penertiban Administrasi Izin Belajar Bagi PNS Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Bengkulu Utara

125.000.000,00

114.977.400,00

91,98

157.649.800,00

151.778.650,00

96,28

60.000.000,00

46.547.650,00

77,58

43.439.500,00

34.088.000,00

78,47

70.000.000,00

67.145.600,00

95,92

51.800.000,00

46.329.000,00

89,44

30.000.000,00

28.194.700,00

93,98

60.000.000,00

54.613.100,00

91,02

80.000.000,00

65.503.000,00

81,88

50.000.000,00

49.992.000,00

99,98

15.000.000,00

13.545.000,00

90,30

53.680.000,0

27.312.70,00

50,88

50.000.000,00

48.731.750,00

97,46

2.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

16. 17.


93

18.

19.

20.

21.

3.

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

22.

23.

24. 25.

4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

26.

27.

28. 29.

30. 31.

5.

6.

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Proses Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Penyusunan Formasi CPNSD Kab. Bengkulu Utara Penerapan Kartu Pegawai Sipil Elektronik (KPE) Aplikasi Website Kabupaten Bengkulu Utara Pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Penataan Kelembagaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Penyusunan Buku Tata Naskah Dinas Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kab. BU Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Bupati Optimalisasi Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyusunan LKPJ Bupati Fasilitasi Koordinasi, Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemda Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring Penyelenggaraan Urusan Korpri

92.500.000,00

69.885.350,00

75,55

30.000.000,00

29.976.500,00

99,92

105.304.800,00

100.154.772,00

95,11

50.000.000,00

45.854.050,00

91,71

250.000.000,00

207.072.000,00

82,83

152.500.000,00

136.749.049,00

89,67

40.000.000,00

39.957.450,00

99,89

85.000.000,00

84.373.450,00

99,26

97.882.500,00

97.882.500,00

100

274.144.000,00

83.359.900,00

30,41

90.000.000,00

90.000.000,00

100

400.000.000,00

388.372.256,00

97,09

65.000.000,00

64.992.800,00

99,99

150.000.000,00

111.954.950,00

74,64

32.

Pengelolaan Data Kepegawaian

75.000.000,00

49.411.400,00

65,88

33.

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

50.000.000,00

37.017.900,00

74,04


94

34. 7.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

35.

36.

37.

8.

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

38.

39. 40. 41.

42.

43.

9.

Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusunan LAKIP

100.000.000,00

93.420.000,00

93,42

155.000.000,00

154.932.900,00

99,69

Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Prasaranah kabupaten Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

150.000.000,00

149.500.200,00

99,72

183.000.000,00

182.466.900,00

99,71

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Inventarisasi Aset Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Non APBD Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran TEPPA Monitoring dan Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Dana Non APBD Evaluasi dan Akurasi Data Penerimaan Kas Daerah Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Pajak Daerah Koordinasi dan Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Daerah Pengelolaan, Pemeliharaan, Penyimpanan dan Fasilitasi Perubahan Status Aset Penginventarisasi dan Penghapusan Aset Kab. BU Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Aktual

120.000.000,00

104.798.746,00

87,33

275.000.000,00

258.160.000,00

93,38

179.986.500,00

179.986.500,00

100

270.000.000,00

233.294.150,00

86,41

85.000.000,00

84.550.000,00

99,47

350.000.000,00

328.483.000,00

93,85

135.000.000,00

125.513.650,00

92,97

100.000.000,00

99.400.000,00

99,40

150.000.000,00

150.000.000,00

100

110.000.000,00

110.000.000,00

100

107.891.000,00

102.020.000,00

94,56

873.085.000,00

714.965.000,00

81,89

610.899.500,00

610.899.500,00

100

200.000.000,00

195.375.000,00

97,69


95

51.

Sosialisasi SIMDA

255.000.000,00

254.200.000,00

99,69

52.

Penyusunan Kebijakan Aset Penyediaan dan Validasi Laporan PFK PNSD Kab.BU Validasi Data Belanja Langsung Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Monitoring dan Pembinaan SKPD dalam Rangka Pelaporan Penyerapan Dana Perimbangan Kab.BU Fasilitasi TAPD dalam rangka Penyusunan KUA-PPAS Koordinasi dan Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Monitoring dan Pembinaan SKPD seKab. BU dalam Rangka Penerapan Sisdur dan Kebijakan Akuntasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

435.463.000,00

434.265.050,00

99,72

150.000.000,00

150.000.000,00

100

150.000.000,00

150.000.000,00

100

333.870.600,00

333.710.600,00

99,95

250.000.000,00

242.093.167,00

96,84

401.625.000,00

279.978.600,00

69,71

332.592.200,00

332.482.093,00

99,97

135.000.000,00

135.000.000,00

100

53.

54. 55.

10.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

56.

57.

58.

59.


96

Misi 7 Kegiatan No

Program

1.

Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

Uraian 1.

2. 2.

3.

4.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

3. 4.

5.

Target

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persiapan Kabupaten layak anak Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Sosialisasi Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Rangka Membangun Keluarga Sejahtera Penyusunan profil anak

Realisasi

% Pen capaian Hasil

70.000.000,00

67.883.300,00

96,98

305.612.000,00

288.562.000,00

94,42

217.500.000,00

214.665.200,00

98,70

142.000.000,00

139.908.600,00

98,53

65.000.000,00

65.000.000,00

100

6.

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

50.000.000,00

49.160.000,00

98,32

7.

Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

200.000.000,00

185.479.250,00

92,74

Misi 8 Kegiatan No

Program

1.

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Uraian 1. 2. 3. 4.

5. 2.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

6.

7.

Pembinaan organisasi kepemudaan Pelatihan Dan Pelaksanaan Paskibra Pembinaan Pemuda Sebagai Paskibra Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia Fasilitasi Pasca Paskibraka Kabupaten Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

275.000.000,00

74.707.000,00


350.000.000,00

339.377.000,00

96,96

50.000.000,00

47.961.316,00

95,92

60.000.000,00

55.883.600,00

93,14

215.000.000,00

213.356.000,00

99,24

107.000.000,00

88.250.000,00

82,48

533.547.000,00

491.545.125,00

92,13

Target

Realisasi


97

Misi 8 Kegiatan No

Program

Target

Realisasi

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

147.757.500,00

141.779.500,00


400.000.000,00

400.000.000,00

100

148.500.000,00

148.500.000,00

100

Uraian 8. 9.

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

10.

4.

Program Peningkatan Pelaksanaan Kehidupan Beragama

11.

Fasilitas Peningkatan Pelaksanaan Peribadatan Umat Beragama

260.000.000,00

259.145.200,00

99,67

12.

Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Perayaan Keagamaan Bantuan untuk Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) MTQ Kabupaten Bengkulu Utara IsbatNikah (Peresmian Pernikahan) Massal

250.000.000,00

248.160.000,00

99,26

150.000.000,00

112.769.750,00

75,18

250.000.000,00

245.430.000,00

98,17

340.000.000,00

197.059.320,00

57,96

Program Penyelenggaraan Hari Besar Islam (PHBI) Fasilitasi Pemberian Penghargaan untuk Menunjang Aktivitas Sosial Fasilitasi Pelestarian Keragaman Sosial Budaya Peningkatan Kegiatan Sosial dan Keagamaan Bantuan Biaya MTQ Provinsi Tingkat Bengkulu

120.000.000,00

115.296.500,00

96,08

126.900.000,00

123.055.000,00

96,97

109.300.000,00

40.711.600,00

37,25

400.000.000,00

363.812.000,00

90,95

250.000.000,00

250.000.000,00

100

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Musiumdan Peninggalan Bawah Air Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

100.000.000,00

99.965.150,00

99,97

134.500.000,00

133.955.000,00

99,59

150.000.000,00

147.304.500,00

98,20

13.

5.

6.

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Program Jaminan Sosial

14. 15.

16. 17.

18. 19. 20.

7.

Program Pengembangan Nilai Budaya

21.

8.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

22.

9.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

23.


98

Misi 8 Kegiatan No

Program

Uraian 24. 25. 26. 27.

10.

Program pengembangan pemasaran pariwisata

200.000.000,00

199.451.900,00

100.000.000,00

98.266.900,00

98,27

500.000.000,00

476.621.033,00

95,32

100.000.000,00

75.743.700,00

75,74

90.000.000,00

79.231.500,00

88,04

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

29.

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Promosi dan Pembuatan Baliho Petunjuk Objek Wisata Dalam Daerah Pengembangan Promosi Pariwisata melalui pusat informasi berbasis website Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

100.000.000,00

96.527.800,00

96,53

50.000.000,00

49.982.000,00

99,96

40.000.000,00

40.000.000,00

100

60.000.000,00

59.250.000,00

98,75

Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Fasilitasi Peningkatan Wawasan Bela Negara Forum Pembauran Masyarakat/Pendidikan Wawasan Kebangsaan Tim Penanganan Gangguan Dalam Negeri Pembinaan Ormas Dan LSM Koordinasi Dan Konsulidasi Komunitas Itelijen Daerah (KOMINDA) Konsolidasi Dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

250.000.000,00

250.000.000,00

100

700.000.000,00

591.543.200,00

84,51

100.000.000,00

77.068.700,00

77,07

100.000.000,00

99.884.000,00

99,88

182.150.000,00

181.978.900,00

99,91

288.000.000,00

287.200.000,00

99,72

533.000.000,00

532.498.350,00

99,91

31.

11.

Program pengembangan destinasi pariwisata

32.

12.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

33.

34. 35.

36. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Realisasi

28.

30.

13.

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Festival Budaya HUT Kota Arga Makmur Fasilitasi Penyelenggaraan Pesona Budaya

Target


37. 38.

39.

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran,DPKAD Kab.BU,2015 Laporan Fisik & Keuangan Bagian Adm.Pembangunan Setdakab BU,2015


99

Evaluasi Kinerja dan Keuangan Dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas kinerja dan keuangan daerah. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bersama – sama dengan Inspektorat Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja) seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan untuk evaluasi atas SAKIP Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi pada dinas, badan, kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memperoleh rata – rata sebesar 50,47 atau dengan predikat Cukup Baik. Dalam hal evaluasi SAKIP di tingkat SKPD dalam Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bersama – sama dengan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai rata – rata cukup baik. Sedangkan untuk penilaian SAKIP tingkat Kabupaten dilaksanakan

oleh

Inspektorat

Provinsi

Bengkulu

sebagai

perpanjangantangan

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Meskipun masih bernilai C, akan tetapi nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Bengkulu Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, sedangkan untuk tahun 2015 masih menunggu audit dari BPK. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan secara akuntabel, wajar, sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Juga memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan didasarkan pada pola kinerja yang berdampak hasil (Outcome). Dalam rangkaian evaluasi kinerja dan keuangan daerah, secara berkala minimal permid-semester (3 bulan sekali) dilaksanakan rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) dengan melibatkan seluruh SKPD dan elemen terkait, untuk mengamati sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, sebagai monitoring perkembangan pelaksanaan kinerja dan keuangan yang telah dijalankan, mengamati segenap permasalahan yang ada dan mencari alternatif pemecahan masalahnya. Dalam rakor ini pula dapat diamati perkembangan serapan dana anggaran daerah.


100

BAB IV PENUTUP


101

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 merupakan laporan kinerja tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011 - 2016 di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM, M.Si dan Bapak Wakil Bupati Drs. Mian yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara periode Tahun 2011 – 2016 pada 4 Pebruari 2011 oleh Plt. Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang akuntabel, semua komponen dan unsur berperan dalam membentuk pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas. Perlunya komitmen bersama dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara. Berbagai kelemahan dan kekurangan harus terus dibenahi dan diperbaiki, sehingga ke depan akan semakin lebih baik. Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam upaya memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan Sistem Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selama ini. Namun untuk menuju pada tingkat paripurna tentu bukanlah hal yang mudah. Masih memerlukan waktu dan tahapan. Seyogyanya Pemerintah Pusat juga dapat mengapresiasi setiap peningkatan dan pembenahan yang dilakukan oleh suatu Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun. Dukungan asistensi dan pilot project sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam membuat suatu laporan yang baik dan berkualitas, di samping advice pemecahan masalah yang ditemukan. Selain itu perlunya peningkatan kualitas aparatur yang berlibat dan berkenaan dengan pengolahan dan penyusunan data laporan melalui bimbingan teknis, diseminasi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Ke depan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan terus berupaya meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas dan kinerja Pemerintah melalui penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur dan tersusun dalam rancangan yang paripurna dan komprehensif. Pembenahan juga akan dilakukan pada sistem pelaporan kinerja dengan cara memperbaiki sistem manajemen penyusunan data yang valid dan akuntabel, sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan dan pemecahan masalah dan kendala yang ada dengan melibatkan seluruh unsur SKPD, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui program pelatihan, diklat, bimtek dan sejenisnya. Dan upaya ini akan terus dilaksanakan secara konsisten dan bersinergi dengan potensi untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang akuntabel dan berkualitas.


101

LAMPIRAN


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, MM, M.Si

Jabatan

:

Bupati Bengkulu Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Arga makmur,

2015

BUPATI BENGKULU UTARA



FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 Provinsi / Kabupaten Tahun Anggaran No

: :

Sasaran Strategis

Bengkulu / Bengkulu Utara 2015 Target

Indikator Kinerja

Misi 1 Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Meningkatnya laju 1. 1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi 5,66 % - 5,69 % pertumbuhan ekonomi daerah 2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Rp. 875.662,27 – konstan Rp. 893.175,51 2.

3.

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

Optimalisasi alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

1.

Peningkatan nilai PDRB perkapita

2.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku

Rp. 7.690.202,54 – Rp. 8.028.571,46 Rp. 1.822.949,57 – Rp. 1.859.408,56

1.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Rp. 31.070.367.001 – Rp. 36. 214.204.000

2.

Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah

4,22 % - 4.90 %

3.

Proporsi belanja langsung dalam APBD

42,4 % - 57,6 %

4.

Penurunan persentase penduduk miskin

21,54 % - 21,34 %

Misi 2 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu 4.

Terwujudnya data dan informasi spasial

1.

Tersedianya data dan informasi penggunaan ruang

1 dokumen

5.

Terlaksananya penyusunan, pengendalian danpengawasan rencana tata ruang

1.

Tersedianya perda RTRW

1 dokumen

2.

1 dokumen

4.

Tersedianya rencana detail tata ruang kabupaten Tersedianya rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten Tersedianya PPNS bidang tata ruang

Meningkatnya fungsi wilayah perkotaan

1.

Persentase pelanggaran penggunaan ruang

20% - 15%

Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaaan

1.

Persentase belanja APBD yang dialokasikan ke APBDes Jumlah bantuan keuangan Kabupaten ke Desa

2,96% - 3,16%

8.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman

1.

Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik

165 km – 220 km

9.

Meningkatnya kontribusi

1.

Kontribusi sektor pertanian dalam

38,9% - 39,80%

3.

6.

1 dokumen 2 orang

[

7.

2.

2,84% - 2,44%


SDA, energy, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat

10.

Menurunnya resiko akibat bencana alam

2.

pembentukan PDBR Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB

3.

Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB

1.

Ketersediaan lembaga penanggulangan bencana Tingkat pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana peringatan dini bencana

2. 3.

12,3% - 13,00% 0,28% - 0,34%

1 SKPD 70% - 75% 70% - 75%

Misi 3 Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah 11.

Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah

1.

Meningkatnya volume pemasaran produk unggulan daerah

12.

Terbangunnya industri hulu dan hilir terhadap produk – produku unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan dan kelautana perikanan

1.

Jumlah industry pada sektor pertanian (Tanaman pangan, perkebunan, perikanan)

13.

Terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah

1.

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

6,40% - 6,50%

2.

Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian Pertumbuhan PDRB sektor jasa – jasa

6,40% - 6,50%

3.

2 kali pertahun 496 unit – 565 Unit

6,40% - 6,50 %

Misi 4 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu 14.

15.

Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat

8 unit – 9 unit

1.

Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK)

2.

Jumlah siswa SMK

2.470 – 2.500 siswa/i

1.

Angka Usia Harapan hidup

70,34 tahun – 70,50 tahun

2.

Persentase balita gizi buruk

0,05 %

Misi 5 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.

Meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

1.

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

17.

Berkurangnya jumlah desa tertinggal

1.

Jumlah desa tertinggal

18.

Terkoordinasinya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan

1.

Angka pertumbuhan penduduk

2.

Penerapan SIAK dan NIK

25,23% - 36,94%

59 – 54 desa 2,31% - 2,29%

95% - 100%


19.

Berkurangnya pengangguran terbuka

1.

Jumlah pengangguran terbuka

20.

Menurunnya kasus KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

1.

Jumlah kasus KKN yang ditangani kepolisian, kejaksaan atau pengadilan

44.916 jiwa – 44.416 jiwa 3 – 2 kasus

Misi 6 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur 21.

22.

Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah

1.

Persentase pejabat structural yang telah mengikuti diklat structural sesuai jenjangnya

32% - 33%

2.

Persentase guru yang bersertifikasi

29% - 30%

Misi 7 Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam Pembangunan Peningkatan perlindungan 1. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah 4% – 2% perempuan dan anak

23.

Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan

umur 1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

45% - 46%

Misi 8 Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif 24.

Terberdayakannya organisasai kepemudaan daerah

1.

Jumlah organisasi kepemudaan

25.

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

1.

Jumlah konflik antar umat beragama

26.

Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai – nilai budaya daerah

1.

Jumlah sanggar seni / kelompok kesenian

2.

Jumlah pagelaran seni pertahun

9 – 10 organisasi

0 kali 2 – 4 kelompok

3 kali – 4 kali

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015............... Rp.383.891.901.328,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah,-)

Arga makmur,

2015

BUPATI BENGKULU UTARA,



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015

Recommend Documents