LAPORAN KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA JL. JEND. SUDIRMAN NO.1 NO. TELP (0737) 521018

Website : www.bengkuluutarakab.go.id ARGA MAKMUR

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

1

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

INSPEKTORAT Jl. Prof. M. Yamin, SH Tlp. (0737) - 521174

ARGA MAKMUR 38611

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara aktual, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Arga Makmur,

2017

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara,

ABD. SALAM, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19670808 199310 1 002


ii

FORMULIR CEK LIST DIREVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 No I.

II.

III.

Format

Pernyataan Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya. 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja. 5. Tujuan/sasaran dalam telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama. 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat. 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran. 9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai. 10. IKU dan IK telah SMART 1.

Mekanisme Penyusunan

Substansi

Check list √


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √

iii

EXECUTIVE SUMMERY Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan 151 program dan 482 kegiatan untuk mencapai 26 sasaran strategis. Secara umum, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016 menunjukkan tingkat capaian kinerja rata-rata 151,08% dengan serapan dana mencapai 96,88%. Ini berarti hampir seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan dengan baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada. Kendati demikian disadari masih adanya kegiatan yang berorientasi proses semata, belum pada output dan outcome yang real dan terukur. Hal ini disebabkan karena kapasitas sumber daya aparatur dan sarana penunjangnya yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian 26 (dua puluh enam) sasaran strategis. 1. Dalam upaya melaksanakan Misi Pertama Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Dan Sumber Daya Daerah Serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, telah dilaksanakan 33 program dengan 108 kegiatan, mencapai 190,29% dari target kinerja dan 99,30% dari target anggaran. 2. Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua Membangun Dan Mengembangkan Infrastuktur Daerah Terpadu, telah dilaksanakan 35 program dengan 88 kegiatan, mencapai 153,55% dari target kinerja dan 96,29% target anggaran. 3. Upaya Misi Ketiga Meningkatkan Daya Saing Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, telah dilaksanakan 5 program dengan 16 kegiatan, mencapai 93,69% target kinerja dan 96,49% target anggaran. 4. Misi Keempat Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Akses Ketersediaan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Bermutu, dilaksanakan dengan 25 program dan 85 kegiatan, mencapai 123,04% target kinerja dan 94,02% target anggaran. 5. Misi Kelima Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih, dilaksanakan dengan 29 program dan 80 kegiatan, mencapai 194,82% target kinerja dan 98,44% target anggaran. 6. Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur sebagai misi keenam diupayakan dengan pelaksanaan 8 program dengan 61 kegiatan, capai 181,21% target kinerja dan 95,34% target anggaran. 7. Misi Memberikan Ruang Seluas-Luasnya Bagi Perempuan Dalam Pembangunan (misi ketujuh) dengan dilaksanakan 5 program dan 9 kegiatan, mencapai 111,36% target kinerja dan 96,95% target anggaran. 8. Sedangkan Misi Mendorong Berkembangnya Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif Dan Kompetitif, dengan 13 Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

iv

program dan 35 kegiatan, dengan mencapai 100% target kinerja dan 98,18% target anggaran. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan secara akuntabel, wajar, sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Juga memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan didasarkan pada pola kinerja yang berdampak hasil (Outcome). Untuk Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara hanya berhasil memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dikarenakan dikarenakan pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menerapkan akuntansi berbasis krual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016 masih menunggu audit dari BPK. Dalam hal evaluasi SAKIP di tingkat SKPD dalam Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai rata – rata Baik. Sedangkan untuk penilaian SAKIP tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangantangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Meskipun masih bernilai C, akan tetapi nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Bengkulu Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintahannya untuk menjadikan kegiatan pembangunan dan pemerintahan menjadi lebih terarah dan terukur. Selain itu juga melakukan perbaikan – perbaikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah menuju pada sistem pemerintahan yang akuntabel. Dengan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan upaya dalam mencapai visi Kabupaten Bengkulu Utara “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat” BUPATI BENGKULU UTARA,

Ir. MIAN.Si Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

v

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 sebagai bahan pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat diselesaikan. Laporan Kinerja

disusun berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 - 2016 yang diaplikasikan dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 yang kemudian menjadi dasar bagi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam mengemban tugas pembangunan serta dalam memberikan pelayanan publik. Kekurangan dan kelemahan

yang terdapat dalam penyusunan laporan kinerja

diharapkan akan mendapat koreksi dan saran dari berbagai pihak guna membantu kami dalam penyempurnaan pada tahun – tahun berikutnya. Harapan kami laporan kinerja ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara penyempurnaan

perencanaan,

pelaksanaan

program

sebagai bahan evaluasi dan kegiatan

serta

kebijakan

Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara di masa mendatang. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua dan senantiasa memberikan petunjukNya. Aamiin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. BUPATI BENGKULU UTARA,

Ir. MIAN Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

vi

DAFTAR ISI Hal REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 OLEH INSPEKTORAT DAERAH

ii

EXECUTIVE SUMMERY

iv

KATA PENGANTAR

vi

DAFTAR ISI

vii

DAFTAR TABEL BAB I

BAB II

BAB III

viii

PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

1

B. GAMBARAN ORGANISASI

2

C. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

10

D. SISTEMATIKA PENULISAN

22

PERENCANAAN KINERJA

24

A. PERENCANAAN STRATEGIS

24

B. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2016

29

C. PENJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

42

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

43

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

43

B. REALISASI ANGGARAN

93

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

142

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMKAB BU TAHUN 2016


vii

DAFTAR TABEL Halaman 1.1 1.2. 1.3 1.4. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13

Data Jumlah Desa / Kelurahan dalam Kecamatan di Kab. BU Data Aparatur Sipil Negara Kab. BU Pada Dinas / Instansi Tahun 2016 Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan pada Dinas/Instansi Kab.BU Tahun 2016 Data Aparatur Sipil Negara Kab.BU Menurut Golongan Tahun 2016 Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kab. BU 2011-2016 dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kab. BU Tahun 2016 Kontribusi per Kelompok Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20092015 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2016 Proporsi Jenis Pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2016 Kondisi Dana Perimbangan Dalam Struktur APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2016 Pertumbuhan Masing-Masing Jenis Pendapatan Pada Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2016 Rincian Perkembangan Pendapatan Daerah Kab. BU Tahun 2013-2015 Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. BU Tahun 2015- 2017 Rincian Perkembangan Belanja Daerah Kab. BU Tahun 2013 - 2015 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 - 2017

7 7 9 10 29 31 32 33 34 35 35 36 37 39 40 41 28

3.19. 3.20.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 - 2017 Pencapaian Target Kinerja Misi Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Peningkatan PAD dan Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah Kab.BU Perbandingan Populasi Gabah dan Beras Kab. BU Tahun 2013 s.d Tahun 2016 Perbandingan Populasi Ternak dan Konsumsi Daging Tahun 2013 s.d. 2016 Data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kab. BU Capaian Kinerja Bidang Perikanan dan Kelautan Kab.BU Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2012 – 2015 Perkembangan Penduduk Miskin dan Rumah Tangga Miskin Kab.BU Tahun 2012 s.d Tahun 2016 Pencapaian Target Kinerja Misi Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam Pembentukan PDRB dan Pertumbuhan PDRB dalam Berbagai Sektor Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Jalan, Jembatan dan Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kab. BU Cakupan Pengawasan terhadap Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 – 2016 Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perkembangan Jumlah Industri pada Sektor Pertanian Tahun 2012 s.d 2016 Perkembangan Investasi di Kab. BU Tahun 2012 s.d Tahun 2016 Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kab.BU Tahun 2007 – 2016 Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu Jumlah Sekolah dan Siswa SMK dalam Kab. BU Data Peserta UAN/UAS dalam Kab. BU

3.21. 3.22. 3.23. 3.24.

Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. BUTahun 2012 s.d 2016 Jumlah Perpustakaan yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kab.BU Tahun 2013 s.d Tahun 2016 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Daerah dari Tahun 2013 s.d Tahun 2016

68 70 70 71

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18.


43 45 46 47 48 49 51 53 53 55 56 57 60 61 62 65 65 66 67 67

viii

3.25.

Koleksi Bahan Pustaka Buku Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.BU Tahun 2013 – 2016 Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. BU Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2016

71

Perbandingan Capaian SPM Tahun 2016 dengan Tahun 2014 dan Tahun 2015 Sarana Kesehatan di Kab. BU Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator SPM di BLUD RSUD Arga Makmur Tahun 2016 Indikator Penilaian Pelayanan Rawat Inap RS di BLUD RSUD Arga Makmur Tahun 2016 Indikator Penilaian Pelayanan Rumah Sakit di BLUD RSUD Arga Makmur Jumlah Kematian dan ≤ 48 jam dan ≥ 48 jam di RSUD Arga Makmur Tahun 2016

73 75 76

Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perkembangan Belanja APBD yang dialokasikan ke APBDes Angka Pertumbuhan Penduduk dan Penerapan SIAK dan NIK Pelaksanaan Tindak Lanjut Tahun 2016 Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Data Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklatpim Pemkab BU Tahun 2016 Persentase Guru Bersertifikasi di Kab. BU Pencapaian Target Kinerja Misi Memberikan Ruang Seluas – luasnya bagi Perempuan dalam Pembangunan Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur dan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kab. BU Pencapaian Target Kinerja Misi Mendorong Berkembangnya Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif dan Kompetitif Sarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara Intensitas Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 - 2016

82

3.47.

Perkembangan Bidang Pariwisata Kab.BU Tahun 2012 – 2016

92

3.48. 3.49. 3.50. 3.51. 3.52. 3.53. 3.54.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.BU T.A. 2016 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2016 Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2016 Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016

93 93 94 95 95 96 98

3.26. 3.27. 3.28. 3.29. 3.30. 3.31. 3.32. 3.33. 3.34. 3.35. 3.36. 3.37. 3.38. 3.39. 3.40. 3.41. 3.42. 3.43. 3.44. 3.45. 3.46.


72 72

79 81 81

83 83 84 85 86 87 88 89 89 90 91 92

ix

DAFTAR GAMBAR Halaman 1.1 2.1 2.2 2.3

Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Utara Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015 Proporsi per Jenis Pendapatan Kelompok PAD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015


6 32 34 37

x

BAB I PENDAHULUAN


xi

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Akuntabilitas

didefinisikan

sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan

perwujudan

kewajiban

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Peberantasan Korupsi. Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

1

berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2016 yaitu tahun kelima RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 yang juga merupakan masa peralihan dari Bupati lama ke Bupati terpilih periode 20162021 yang dilantik oleh Gubernur Bengkulu pada tanggal 17 Februari 2016. Laporan Kinerja bertujuan untuk : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. GAMBARAN ORGANISASI 1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara adalah salah satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, dengan Ibukota Arga Makmur, terdiri dari 19 kecamatan, 215 desa dan 5 kelurahan, dengan luas wilayah daratan 4.324,60 Km2. Dari luas wilayah tersebut, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia maka secara keseluruhan bagian daratan yang berbatasan dengan lautan sepanjang lebih kurang 239,1 Km terdiri dari bagian daratan yang berada di Pulau Sumatera sepanjang 115,9 Km dan wilayah yang berada di Pulau Enggano dengan panjang pantai lebih kurang 123,2 Km, sehingga sesuai dengan kewenangannya maka Kabupaten Bengkulu Utara memiliki wilayah laut seluas 2.088 Km2. Adapun batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Muko–Muko; 2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah; 3. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Kabupaten Lebong, dan Rejang Lebong; 4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Posisi astronomis Kabupaten Bengkulu Utara terletak pada posisi geografis antara 101° 32’-102° 8’ BT dan 2°15’-4° LS. Kota Arga Makmur sebagai Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara, dari Kota Bengkulu (Ibukota Provinsi Bengkulu) dapat ditempuh melalui beberapa alternatif jalan dengan jarak sebagai berikut : a. Melalui Lubuk Durian dengan jarak 76 Km. b. Melalui Lais dengan jarak 72 Km. c. Melalui Tanjung Agung Palik-Dusun Kali dengan jarak 60 Km. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

2

d. Melalui Tanjung Agung Palik-Dusun Curup-Kemumu dengan jarak 63 Km. e. Melalui Kota Agung-Dusun Curup-Dusun Kali dengan jarak 74 Km. Selain wilayah daratan atau wilayah yang berada di Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki wilayah kepulauan yaitu Pulau Enggano dan Pulau Mega. Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya memiliki topografi yang sangat variatif, mulai dari dataran sampai berbukit-bukit. Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara berada di Pulau Sumatera dengan patahan semangko merupakan wilayah rawan bencana alam gempa bumi. Dan apabila gempa bumi terjadi dengan pusat gempa (epicentrum) di lautan, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki panjang pantai (termasuk pantai Enggano) sekitar 239,1 Km dan ketinggian rata-rata kurang dari 30 meter dari permukaan laut merupakan daerah rawan tsunami. Selain memiliki potensi untuk budidaya pertanian dalam arti luas, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi di bidang pertambangan dan galian antara lain batu bara, emas serta bahan galian C yang tersebar di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang – undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupatenkabupaten dalam Tingkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 2009). Pada waktu itu ibukotanya ditetapkan di Kotamadya Bengkulu dan terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 24 (dua puluh empat) marga, 296 (Dua ratus sembilan puluh enam) desa. Kemudian berdasarkan PP No.23 Tahun 1976, Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk menjadi 340 desa definitif dan 7 Kelurahan dalam 9 kecamatan. Selanjutnya pada PP Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Bengkulu, bahwa sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di kecamatan Talang Empat dan Pondok Kelapa termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yg dulunya 969.120 hektar, sekarang menjadi 958.524 hektar. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur menjadikan Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 10 kecamatan. Dan pada PP Nomor 61 Tahun 1991 menetapkan perwakilan Padang Jaya dan Putri Hijau menjadi kecamatan induk, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 12 kecamatan, 10 kecamatan perwakilan, 340 desa dan 7 kelurahan. Berdasarkan PP Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

3

menjadi 13 kecamatan. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pendefiitifan Kecamatan Pembantu dalam Kabupaten Bengkulu Utara dan Perda Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara maka pada tahun 2001 Kabupaten Bengkulu Utara telah terdiri dari 22 kecamatan yang meliputi

7 kelurahan, 388 desa definitf dan 3 desa persiapan. Terakhir Kabupaten

Bengkulu Utara dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Muko-Muko berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2003, dan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan UU Nomor 24 Tahun 2008. 2. Gambaran Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Saat ini organisasi perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Sosial 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Dinas Pekerjaan Umum 11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13. Dinas Pertanian dan Peternakan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

4

14. Dinas Kelautan dan Perikanan 15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 16. Dinas Pertambangan dan Energi 17. Dinas Pendapatan Daerah 18. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20. Badan Lingkungan Hidup 21. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 22. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 23. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 24. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 25. Inspektorat Daerah 26. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 27. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 28. Rumah Sakit Umum Daerah 29. Satuan Polisi Pamong Praja 30. Badan Narkoba Kabupaten 31. Badan Penangulangan Bencana Daerah 32. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 33. Kantor Camat 34. Kantor Lurah Saat ini sampai dengan tahun 2016 Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 19 (sembilan belas) kecamatan, dengan 215 desa dan 5 kelurahan. Adapun ke-19 kecamatan dimaksud adalah : 1. Kecamatan Arga Makmur, terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan. 2. Kecamatan Arma Jaya, terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. 3. Kecamatan Padang Jaya, terdiri dari 12 desa. 4. Kecamatan Giri Mulya, terdiri dari 6 desa. 5. Kecamatan Kerkap, terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. 6. Kecamatan Hulu Palik, terdiri dari 15 desa. 7. Kecamatan Putri Hijau, terdiri dari 9 desa. 8. Kecamatan Ketahun, terdiri dari 11 desa dan 6 desa persiapan. 9. Kecamatan Air Besi, terdiri dari 15 desa. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

5

10. Kecamatan Lais, terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan. 11. Kecamatan Napal Putih, terdiri dari 10 desa. 12. Kecamatan Air Napal, terdiri dari 12 desa. 13. Kecamatan Enggano, terdiri dari 6 desa. 14. Kecamatan Air Padang, terdiri dari 10 desa. 15. Kecamatan Batik Nau, terdiri dari 15 desa. 16. Kecamatan Ulok Kupai, terdiri dari 10 desa. 17. Kecamatan Tanjung Agung Palik, terdiri dari 10 desa. 18. Kecamatan Marga Sakti Sebelat, terdiri dari 10 desa, dan 19. Kecamatan Pinang Raya, terdiri dari 10 desa. Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber: Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, 2015 - 2035

Sedangkan 220 desa dan kelurahan yang dimiliki oleh kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Jumlah Desa / Kelurahan dalam Kecamatan


6

Di Kabupaten Bengkulu Utara No

Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah Kelurahan

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Arga Makmur Batik Nau Giri Mulya Kerkap Hulu Palik Ketahun Putri Hijau Lais Air Padang Enggano Air Napal Air Besi Padang Jaya Napal Putih Arma Jaya Tanjung Agung Palik Ulok Kupai Marga Sakti Sebelat Pinang Raya Jumlah

14 15 6 17 15 11 9 12 10 6 12 15 12 10 11 10

2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

16 15 6 18 15 11 9 13 10 6 12 15 12 10 12 10

10 10 10 215 Desa

0 0 0 5 Kelurahan

10 10 10 220 Desa/Kel

17. 18. 19.

Sumber : Bagian Adm.Pemerintahan Setdakab BU, 2016

3. Komposisi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan Desember 2016 berjumlah sebanyak 5.363 orang, terdiri dari 3.166 orang ASN pria dan 2.906 orang ASN wanita. Sebaran ASN pada dinas/instansi termasuk kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2. Data Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkulu Utara Pada Dinas / Instansi Tahun 2016 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

SKPD Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat KPUD Inspektorat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pendapatan Daerah Dinas Sosial Satpol PP

Jumlah 122 42 15 31 71 39 94 50 48 35 181 32 51 76 55 49 33 39 34 41


7

No. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Narkotika Kabupaten Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Camat Enggano Kantor Camat Air Napal Kantor Camat Air Besi Kantor Camat Kerkap Kantor Camat Arga Makmur Kantor Camat Padang Jaya Kantor Camat Giri Mulya Kantor Camat Lais Kantor Camat Batik Nau Kantor Camat Ketahun Kantor Camat Putri Hijau Kantor Camat Napal Putih Kantor Camat Air Padang Kantor Camat Hulu Palik Kantor Camat Tanjung Agung Palik Kantor Camat Arma Jaya Kantor Camat Ulok Kupai Kantor Camat Pinang Raya Kantor Camat Marga Sakti Sebelat Kantor Lurah Gunung Alam Kantor Lurah Purwodadi Kantor Lurah Kemumu Kantor Lurah Lubuk Durian Kantor Lurah Pasar Lais Rumah Sakit Umum Arga Makmur Puskesmas Guru, TU dan Penjaga Sekolah Jumlah Sumber : BKPPD Kab. BU, 2016

Jumlah 55 35 43 110 97 43 37 20 39 31 17 22 19 32 28 29 28 19 15 27 28 20 18 19 22 28 19 29 17 15 14 10 14 14 9 10 198 618 2.383 5.363 orang

Sebagian besar pegawai Kabupaten Bengkulu Utara adalah pegawai bergolongan III yaitu berjumlah 2.923 orang. Sedangkan pegawai golongan IV sebanyak 1.465 orang, golongan II sebanyak 916 orang, dan golongan 1 berjumlah 59 orang. Terjadi penurunan jumlah pegawai pada Tahun 2016 dikarenakan adanya pengalihan status kepegawaian guru SMA dan beberapa dinas tertentu yang menjadi pegawai provinsi. Dinas Kesehatan terdiri dari pegawai kantor dinas kesehatan berjumlah 94 orang dan 618 orang bertugas di puskesmas – puskesmas. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari pegawai di Kantor Dinas berjumlah 71 orang dan 2.383 orang merupakan pegawai yang tersebar di sekolah - sekolah terdiri dari guru, Tata Usaha dan Penjaga Sekolah. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

8

Secara lengkap data aparatur sipil negara berdasarkan golongan pada SKPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 1.3. Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Kabupaten Bengkulu Utara Pada Dinas / Instansi Tahun 2016 No.

SKPD

Golongan I II

III

IV

Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat KPUD Inspektorat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pendapatan Daerah Dinas Sosial Satpol PP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Badan Narkotika Kabupaten Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPMPPTSP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Camat Enggano Kantor Camat Air Napal Kantor Camat Air Besi Kantor Camat Kerkap Kantor Camat Arga Makmur Kantor Camat Padang Jaya Kantor Camat Giri Mulya Kantor Camat Lais Kantor Camat Batik Nau Kantor Camat Ketahun Kantor Camat Putri Hijau Kantor Camat Napal Putih Kantor Camat Air Padang Kantor Camat Hulu Palik Kantor Camat Tanjung Agung Palik Kantor Camat Arma Jaya Kantor Camat Ulok Kupai Kantor Camat Pinang Raya Kantor Camat Marga Sakti Sebelat Kantor Lurah Gunung Alam Kantor Lurah Purwodadi Kantor Lurah Kemumu Kantor Lurah Lubuk Durian

0 1 1 0 10 0 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 1 0 3 0 2 3 1 3 4 1 1 0 3 0 0 1 0

93 32 12 20 992 26 459 40 34 25 106 23 38 62 44 38 27 26 26 27 47 30 26 75 66 33 25 14 25 24 14 12 12 16 10 12 14 12 8 9 10 12 9 8 9 13 7 15 6 9 5 9 11 8 7

16 3 1 8 1.176 9 38 8 4 5 4 7 7 8 11 8 6 8 5 5 2 5 12 25 18 4 8 5 4 4 0 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0

122 42 15 31 2.453 39 712 50 46 34 181 32 51 76 55 49 33 39 34 41 55 35 43 110 97 43 37 20 39 31 17 22 19 32 28 29 28 19 15 24 28 20 18 19 22 28 19 29 17 15 14 10 14 14 9

13 6 1 3 275 4 213 2 6 4 65 2 6 6 0 3 0 5 2 8 6 2 5 9 12 6 4 1 10 3 3 7 5 14 15 11 13 6 4 13 13 8 6 7 11 11 7 12 9 6 3 1 3 5 2


9

No.

SKPD

Golongan I II

III

IV

56. 57.

Kantor Lurah Pasar Lais Rumah Sakit Umum Arga Makmur Jumlah

0 2 59

8 143 2.923

0 10 15 198 1.465 5.363 orang

2 38 916

Jumlah

Sumber : BKPPD Kab. BU, 2016

Secara detail per golongan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel

berikut

: Tabel 1.4. Data Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Golongan Tahun 2016 Jumlah

No.

Golongan

a

b

c

d

Jumlah

1.

Golongan I

6

5

25

23

59

2.

Golongan II

176

208

349

183

916

3.

Golongan III

802

906

546

669

2.923

4.

Golongan IV

1357

76

29

3

1.465

Jumlah

5.363


C.

PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI Dalam hubungannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, beberapa

permasalahan daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut : Permasalahan yang ada di bidang pendidikan antara lain : 1. belum optimalnya pelaksanaan program paud, dikdas, dikmen, tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan non formal, dan manajemen pelayanan pendidikan yang disebabkan oleh : a. keterbatasan anggaran b. terbatasnya jumlah SDM/pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran. c. kurangnya pemerataan tenaga pengajar di tingkat sekolah dasar dan menengah, khususnya guru SMK produktip dan sekolah di daerah terpencil. d. kurangnya sarana dan prasarana penunjang di tingkat sekolah dasar dan

menengah khususnya di daerah terpencil, seperti listrik, ruang belajar, ruang


10

praktek, ruang laboratoriun, ruang perpustakaan, sarana olahraga dan media pembelajaran. e. keterlambatan petunjuk teknis operasional dari pemerintah pusat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan. 2.

tingkat pendidikan penduduk relatif rendah dan belum merata;

3. masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta belum optimalnya penyebaran tenaga guru; 4. masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup besar antar kelompok masyarakat; 5. fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata; 6. kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik; 7. masih belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; 8. kualitas tenaga pendidik yang relatif rendah. Permasalahan yang ada di bidang kesehatan antara lain : 1. proporsi penempatan tenaga kesehatan belum maksimal sesuai dengan luas wilayah. 2. belum maksimal pelayanan kesehatan dipuskesmas dan jaringannya oleh karena perubahan struktur dan komposisi petugas di puskesmas. 3. masih rendahnya penampilan sarana kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. 4. belum maksimalnya anggaran sektor kesehatan sesuai dengan amanat undang – undang kesehatan dan WHO 5. akses masyarakat untuk mencapai fasilitas kesehatan belum optimal; 6. masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya; 7.

masih rendahnya kinerja sumber daya manusia di bidang kesehatan;

8. masih rendahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; 9. kondisi kesehatan lingkungan masih rendah; 10. perilaku hidup sehat masyarakat yang masih rendah; 11. jumlah tenaga kesehatan masih kurang dan tidak merata; 12. pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada belum optimal; 13. peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal; Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

11

Permasalahan yang ada di bidang pekerjaan umum antara lain : 1. tingginya laju tingkat kerusakan jalan baik jalan nasional, propinsi maupun kabupaten sehubungan tidak sebandingya antara laju pertambahan volume kerusakan dengan laju volume perbaikan. hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan anggaran, serta kondisi geografis,

cuaca serta perilaku pengguna

jalan yang tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan batasan tonase jalan. 2. masih terbatasnya jumlah personil yang memiliki keahlian teknis 3. terbatasnya kemampuan mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat kontraktor 4. kondisi geografis kabupaten bengkulu utara yang masih banyak perbukitan terjal sehingga biaya pengangkutan material ke lokasi pekerjaan pada umumnya tinggi 5. masih banyaknya jalan baik jalan negara, provinsi maupun kabupaten yang rusak; 6. masih banyaknya irigasi teknis dan jembatan yang rusak; 7. kondisi alat-alat berat yang sudah tidak memungkinkan untuk beroperasi; 8. banyaknya jalan desa dan lingkungan yang rusak; 9. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas jalan, jembatan, dan irigasi; 10. masih minimnya dana untuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan, dan irigasi); 11. masih rendahnya peran masyarakat dalam mendukung program kebersihan dan pertamanan; 12. masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani dalam hal air bersih; 13. masih banyaknya jaringan perpipaan air bersih yang sudah tua dan memerlukan pemeliharaan; 14. banyaknya gorong-gorong yang sudah rusak. Permasalahan yang ada di bidang perumahan antara lain : 1. masih adanya permukiman masyarakat yang kurang layak; 2. masih terbatasnya jumlah investor yang menginvestasikan dananya ke bidang perumahan;24 3. belum adanya Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Bengkulu Utara. Permasalahan yang ada di bidang penataan ruang antara lain : 1. masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah.


12

2. sosialisasi perlu dilakukan lebih efektif disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai. 3. personil bidang yang menangani penataan ruang daerah masih kurang. 4. kurang ditaatinya ketentuan penggunaan ruang wilayah dalam pelaksanaan pembangunan oleh seluruh komponen daerah, yaitu masyarakat, pihak swata maupun pemerintah sendiri. Permasalahan yang ada di bidang perhubungan antara lain : 1. banyaknya angkutan barang yang membawa barangnya tidak sesuai dengan klas jalan; 2. masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan kabupaten; 3. masih kurangnya papan penunjuk arah. Permasalahan yang ada di bidang informasi dan komunikasi antara lain : 1. kurangnya koordinasi antar unit pengolah data di SKPD dengan pusat data dalam hal ini bidang data dan informatika Bappeda kabupaten bengkulu utara yang berakibat kurang sinkronnya data antar berbagai dokumen. 2. belum terbangunnya aplikasi program strategis dan integrasi. 3. belum optimalnya lembaga peyiaran publik lokal radio Kharisma Ratu Samban sebagai alat informasi dan komunikasi. Permasalahan yang ada di bidang lingkungan hidup antara lain : 1. kekurangan sarana dan prasarana baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. 2. terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang lingkungan seperti D III Analisa Kimia, S1 MIPA Kimia, S1 Biologi, 3. Perlu adanya servis dan kalibrasinya alat-alat laboratorium lingkungan hidup karena ada beberapa alat yang rusak, strategi yang dilakukan adalah dengan mengajukan anggaran untuk servis dan kalibrasi alat-alat laboratorium; 4. belum adanya Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) strategi yang dilakukan adalah dengan mengajukan anggaran kepada Pemerintah Daerah untuk Pembentukan P3SLH; 5. kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang dapat melakukan pemantauan lingkungan secara berkala, untuk mengukur kualitas lingkungan; 6. masih terbatasnya alat laboratorium untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan; Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

13

7. belum adanya sanksi yang tegas terhadap perusahaan/ pelaku usaha yang merusak lingkungan; 8. masih banyaknya perambahan hutan pada kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Permasalahan yang ada di bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain : 1. kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk masih banyak yang tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki. 2. upgrade Program SIAK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK. 3. terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengelola SIAK 4. masih ada masyarakat yang enggan mengurus KTP / KK sebelum benar-benar membutuhkan, terutama penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan 5. belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat bahwa adanya peningkatan permohonan akta kelahiran, penyelesaiannya belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu karena terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada. 6. kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Akta – akta Catatan Sipil khususnya akta kelahiran, hal ini dapat dilihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran

masih

banyak yang

terlambat pelaporannya, sehingga hal

ini

dikhawatirkan adanya manipulasi data. 7. belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan. 8. kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan. 9. validasi data belum optimal. 10. masih tingginya laju pertumbuhan penduduk; 11. masih tingginya tingkat kelahiran penduduk; 12. penyebaran penduduk yang tidak merata pada masing-masing wilayah; 13. kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang

hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; 14. rendahnya partisipasi pria dalam keluarga berencana;


14

15. masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan masih lemahnya institusi daerah dalam menunjang pelaksanaan program keluarga berencana; 16. belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; 17. belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan; 18. kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi belum memadai; 19. belum tersedianya bank data sebagai basis data kependudukan; 20. meningkatnya jumlah pengangguran terbuka; 21. berkurangnya lapangan kerja formal di perkotaan dan pedesaan; 22. banyaknya pekerja yang bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif. Permasalahan yang ada di bidang pemberdayaan perempuan antara lain : 1. lemahnya jaringan pemberdayaan perempuan dan kelembagaannya. 2. belum adanya persepsi yang sama tentang pengarusutamaan gender. 3. masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak, terkait dengan kurangnya sosialisasi serta dukungan dan kepedulian masyarakat. 4. kurangnya informasi implementasi kebijakan serta lemahnya data pelaksanaan pembangunan yang berperspektif gender. Permasalahan yang ada di bidang penanaman modal antara lain : 1. prosedur perizinan investasi relatif panjang dan membutuhkan biaya tinggi; 2. regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif; 3. masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi; 4. kurang optimalnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha investor. Permasalahan yang ada di bidang kebudayaan antara lain : 1. masih

lemahnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

upaya

perlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan; 2. belum adanya konsep, kebijakan dan strategi kebudayaan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam memajukan kebudayaan daerah;


15

3. masih lemahnya ketahanan budaya daerah dalam menghadapi budaya asing (luar) dan media masa juga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya pembentukan watak dan jati diri bangsa; 4. belum adanya pedoman perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kebudayaan; 5. masih lemahnya tenaga pengelola kebudayaan yang profesional; 6. hasil-hasil penelitian kebudayaan belum dimanfaatkan secara optimal; 7. data dan informasi kebudayaan belum dikelola secara profesional. Permasalahan yang ada di bidang kepemudaan dan olah raga antara lain : 1. prestasi olahraga dalam berbagai cabang dan event olahraga baik pada tingkat provinsi maupun nasional masih belum memuaskan; 2. pembinaan dan pembibitan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga belum didukung ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; 3.

jumlah dan mutu sumber daya manusia pelaku olahraga belum mamadai;

4. belum terintegrasinya pembinaan dan pembibitan olahraga masyarakat untuk olahraga prestasi; 5.

masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat untuk menunjang olahraga prestasi;

6. pembudayaan

dan

pemasyarakatan

pembentukan

dan

peningkatan

olahraga

kualitas

sebagai

sumber

bagian

daya

dari

upaya

manusia,

belum

menumbuhkan kepedulian masyarakat; 7. kesegaran jasmani belum dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terpola, sehingga hasilnya kurang memuaskan baik bagi peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat sejak dini, maupun dalam kaitannya dengan upaya peningkatan produktivitas kerja masyarakat; 8. organisasi atau lembaga keolahragaan yang ada, kualitas dan kinerjanya masih sangat memprihatinkan, karena pada umumnya belum dikelola secara profesional dan sungguh - sungguh; 9. kesejahteraan dan jaminan penghargaan bagi atlet, pelatih dan pembina olahraga yang berprestasi, menjadi salah satu masalah yang menyebabkan bidang olahraga kurang diminati untuk dijadikan sebagai profesi yang menjamin masa depan; 10. belum adanya sistem pendanaan yang sistematis dan berkesinambungan.


16

Permasalahan pokok bidang pertanian diantaranya : 1. sulitnya petani untuk mendapatkan sarana produksi; 2. harga sarana produksi yang cukup tinggi; 3. tingginya tingkat fluktuatif harga – harga produksi petani; 4. produk pertanian tidak mampu bersaing dengan daerah lain; 5. tingginya angka alih fungsi lahan dari sawah ke perkebunan; 6. masih rendah ketersediaan sarana akses infrastruktur jalan usaha tani; 7. terbatasnya modal petani untuk berusaha tani; 8. terbatasnya akses masyarakat tani untuk mendapatkan akses permodalan; 9. kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi; 10. lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tata niaga dan belum adilnya sistem pemasaran; 11. lahan pengusahaan petani relatif sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi; 12. masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian sehingga produktifitas dan nilai tambah produk pertanian rendah; 13. tingginya ketergantungan pada beras dan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga; 14. lemahnya koordinasi antar stakeholder dan birokrasi untuk pembangunan bidang pertanian; 15. masih rendahnya sumber daya manusia yang bekerja pada sektor pertanian; 16. harga jual hasil pertanian masih rendah; 17. ingginya biaya pemasaran; 18. minimnya sarana dan upaya penelitian bidang pertanian. Permasalahan sektor perkebunan diantaranya : 1.

banyaknya perkebunan rakyat yang sudah tua dan rusak, yang perlu diremajakan;

2.

rendahnya produktifitas perkebunan rakyat: a. petani masih terbatas menggunakan bibit unggul; b. sulitnya petani untuk mendapatkan bibit unggul serta tingginya harga bibit unggul; c. kurangnya kesadaran petani dalam pemeliharaan kebun; d. kurangnya informasi dan kemampuan penciptaan peluang pasar. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

17

3. masih rendahnya penggunaan sarana teknologi baik untuk budidaya, maupun pengolahan hasil produksi perkebunan; 4.

lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran;

5. masih rendahnya sumber daya manusia perkebunan; 6. masih terdapat perkebunan besar swasta yang bermasalah; 7. rendahnya kesadaran pemilik kebun-kebun kecil (maksimal 25 ha) untuk mengurus izin usaha perkebunan; 8.

terbatasnya akses petani ke sumber daya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha;

9. lahan pengusahaan petani relatif sempit sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi; 10. masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perkebunan sehingga produktifitas dan nilai tambah produk perkebunan rendah; 11. akses pasar rendah, disebabkan oleh belum dimanfaatkannya informasi pasar secara optimal, masih tingginya peranan tengkulak dalam pemasaran, tidak adanya pasar lelang dan minimnya infrastruktur pendukung pemasaran; 12. sistem pemasaran kurang efisien; 13. kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Permasalahan pokok bidang kehutanan diantaranya : 1. tingginya laju deforestasi akibat perambahan hutan, illegal logging, dan kebakaran hutan; 2. masih rendahnya kegiatan rehabilitasi dan perlindungan hutan; 3. kurangnya tenaga personil pembinaan dan pengamanan hutan (polisi hutan, PPNS, penyuluh kehutanan dan petugas lapangan lainnya); 4. kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan; 5. masih banyaka ketidakjelasan tata batas kawasan hutan; 6. belum optimalnya sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan; 7.

tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dan pengolahan hutan masih rendah;

8. rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan; Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

18

9. tingginya ancaman terhadap kerusakan keanekaragaman hayati; 10. lemahnya penegakan hukum bidang kehutanan. Permasalahan pokok bidang energi dan sumber daya mineral diantaranya : 1. masih banyaknya masyarakat yang belum memperoleh fasilitas listrik; 2. masih terbatasnya jaringan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN); 3. belum optimalnya pelayanan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN); 4. masih kurangnya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan; 5. kurangnya ketaatan perusahan untuk melaksanakan reklamasi; 6. masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan karena usaha pertambangan; 7. minimnya ketersediaan data potensi pertambangan yang akurat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 8. lemahnya penegakan peraturan bidang energi dan sumber daya mineral; 9. eksploitasi bahan galian yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan, masih adanya pemilik izin usaha pertambangan yang belum menempatkan dana reklamasi. Permasalahan pokok bidang pariwisata diantaranya : 1. belum terdatanya objek-objek pariwisata yang potensial secara rinci; 2. belum terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah serta industri pariwisata untuk menangani pariwisata daerah secara terpadu; 3. belum terolahnya objek-objek dan kawasan potensial pariwisata; 4. perencanaan pariwisata yang masih parsial; 5. belum adanya pengembangan sistem informasi kepariwisataan; 6. belum tercapainya keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan pariwisata; 7. belum tersosialisasinya rencana pengembangan pariwisata ke berbagai sektor, instansi dan lembaga terkait lainnya. Permasalahan pokok bidang kelautan dan perikanan diantaranya : 1. masih rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi pembudidaya ikan;


19

2. belum optimalnya sarana pembenihan, baik balai benih ikan (bbi) maupun upr sehingga belum didapatkannya benih yang bermutu, dengan jumlah yang cukup dan berkelanjutan; 3. dana operasional Balai Benih Ikan (BBI) masih sangat kecil; 4. kurangnya biaya dan sarana petugas penyuluh; 5. mahalnya harga pakan ikan; 6. lemahnya sistem pemasaran ikan budidaya; 7. kebijakan pengelolaan pulau kecil terluar (pulau enggano dan pulau mega) masih belum optimal; 8. konflik pemanfaatan ruang wilayah laut; 9. degradasi garis pantai dan terumbu karang; 10. kurang pengawasan perizinan kapal; 11. lemahnya permodalan nelayan; 12. masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap; 13. rendahnya mutu hasil perikanan tangkap; 14. kurangnya sarana prasarana yang menunjang pemasaran ikan segar; 15. rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pengolahan hasil perikanan; 16. kurangnya tenaga profesional pengolahan hasil perikanan; 17. lemahnya manajemen informasi pemasaran ikan; 18. lemahnya pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, karena keterbatasan dana; 19. sarana pengawasan/kapal patroli yang ada tidak dapat beroperasi karena mengalami rusak berat; 20. illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing (luar daerah) maupun nelayan lokal. pelanggaran nelayan lokal dalam hal penggunaan alat tangkap terlarang, bahan terlarang, dan pelanggaran jalur penangkapan; 21. masih terbatasnya jumlah personil yang terlatih. Permasalahan yang ada di bidang koperasi dan usaha kecil menengah antara lain : 1. rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah dan besar: a. rendahnya kualitas sumber daya manusia umkm khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran; Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

20

b. rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. 2. terbatasnya variasi usaha maupun produk yang dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan bersifat umum/ tidak unik; 3. industri belum tumbuh berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga sulit bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain; 4. terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar; 5. masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi UMKM; 6. kurang kondusifnya iklim usaha, diantaranya adalah: (a). Ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, (b). Praktek bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, (c). Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM dan belum optimalnya peran dunia perbankan dalam pembinaan UMKM. Permasalahan yang ada pada sektor peternakan : 1. lemahnya manajemen usaha peternakan, terutama ternak besar; 2. terbatasnya petugas Inseminasi Buatan (IB), serta sarana dan prasarana; 3. belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan; 4. pola usaha tani tradisional dengan melepas ternak ke alam terbuka tanpa pengawasan menimbulkan tingginya serangan penyakit dan gangguan keamanan ternak itu sendiri; 5. rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berkecimpung di sub sektor peternakan baik di bidang manajemen usaha peternakan maupun teknis peternakan; 6. kurangnya pengawasan terhadap kualitas pakan ternak. Permasalahan yang ada di bidang investasi : 1. peruntukan lahan untuk kegiatan usaha yang ditentukan pemerintah masih banyak yang terlantar dan tidak dipergunakan secara produktif oleh investor; 2. terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi; 3. kurang optimalnya jaminan kepastian hukum terhadap iklim usaha bagi investor.


21

Permasalahan yang ada di bidang aparatur : 1. kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan efektif; 2. penerapan manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan kinerja aparatur; 3. masih

banyaknya

celah

terjadinya

penyimpangan

yang

mengarah

pada

penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi; Permasalahan yang ada di bidang hukum : 1. masih rendahnya kesadaran masyarakat akan penegakan hukum; 2. terjadinya pelanggaran hukum masih banyak karena dasar ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum.

D. SISTEMATIKA PENULISAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Executive Summery Kata Pengantar Berisikan pengantar dari Bupati Bengkulu Utara Daftar Isi Daftar Tabel BAB I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Memuat latar belakang penyusunan Laporan Kinerja B. Gambaran Organisasi Memuat tentang gambaran Kabupaten Bengkulu Utara meliputi gambaran umum, gambaran Pemerintahan kabupaten Bengkulu Utara dan komposisi pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. C. Permasalahan Utama Organisasi


22

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Strategis Menyajikan perencanaan kinerja yang digariskan di dalam RPJMD mulai dari Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan. B. Rencana Kinerja Tahunan Menyebutkan Rencana Kinerja Tahun 2016 berdasarkan prioritas dan sasarannya dengan melihat permasalahan yang dihadapi, dan menetapkan anggarannya. C. Perjanjian Kinerja Menyebutkan Perjanjian Kinerja oleh Bupati Bengkulu Utara untuk dapat melaksanakan program kegiatan dan mencapai target kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN A. Capaian Kinerja Organisasi Menyajikan capaian kinerja setiap misi dan sasaran beserta target indikator kinerjanya sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, sebagaimana diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Daerah yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian diuraikan analisis/penjelasannya, beserta data pendukungnya. Juga menjelaskan fruktuasi yang terjadi pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya. B. Realisasi Anggaran Menggambarkan alokasi anggaran serta realisasi seluruh anggaran daerah tahun 2016 untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai sasaran strategis.

BAB IV.

PENUTUP Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk meningkatkan kinerjanya.


23

BAB II PERENCANAAN KINERJA


24

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS Rencana

strategis

pembangunan

Pemerintah

Kabupaten

Bengkulu

Utara

dituangkan ke dalam dokumen RPJMD 2011-2016 yang di tetapkan dengan Perda Nomor : 6 Tahun 2011, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode 5 tahun yaitu masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD lebih lanjut diuraikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat setiap tahunnya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan dan anggaran dalam APBD. RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara terpilih pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) tanggal 15 Desember 2010 dan telah dilantik pada Jumat tanggal 4 Februari 2011 yang lalu. 1. Visi dan Misi Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana organisasi harus dibawa, agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta merupakan suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan masa depan yang diinginkan dan ingin dicapai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 menetapkan visi yang merupakancita-cita yang ingin dicapai yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BENGKULU UTARA YANG MANDIRI, MAJU, DAN BERMARTABAT” Visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 tersebut di atas sebagai gambaran harapan yang ingin dicapai pada periode pembangunan Tahun 2011– 2016. Mengandung makna bahwa masyarakat Bengkulu Utara dalam lima tahun ke depan harus menjadi maju dan sejahtera. Variabel mandiri ditandai dengan indikator kemapanan ekonomi yang ditunjukkan dengan parameter ekonomi makro dan struktur Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

24

perekonomian yang kokoh. Variabel maju ditandai dengan indikator terus meningkatnya Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM).

Variabel

bermartabat

ditandai

dengan

meningkatnya prestasi daerah di tingkat regional dan nasional, kesetaraan gender, kerukunan antar umat beragama dan tersedianya sarana dan prasarana serta kegiatan yang mendukung kualitas kerohanian masyarakat. Visi tersebut memiliki tiga makna utama yang dapat diuraikan sebagaimana berikut ini : Mandiri, yaitu kemampuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara menjadi sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Untuk membangun kemandirian harus dibangun melalui kemajuan ekonomi, kemampuan untuk berdaya saing yang menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kemandirian. Kemandirian berkaitan langsung dengan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi makro. Salah satu makna kemandirian adalah adanya kemapanan ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan

paramater

ekonomi

makro

yang

berkesinambungan,

struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komperatif dan kompetitif dan didukung oleh daya saing ekonomi akan diperoleh dari peningkatan dan pertumbuhan pendapatan daerah dengan mengembangkan leading sector dan produk serta komoditas unggulan daerah. Kemandirian juga dapat terlihat melalui ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas

dan

mampu

memenuhi

tuntutan

kebutuhan

dan

kemajuan

pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam

menjalankan

tugasnya;

ketergantungan

pembiayaan

pembangunan

yang

bersumber dari dalam daerah makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar daerah menjadi kecil; kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Masyarakat yang maju merupakan wujud dari kondisi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan, sehingga dapat tercipta masyarakat yang berwawasan luas. Masyarakat yang maju juga merupakan tekad dan wujud dari keinginan dari segenap stakeholder untuk selalu bergerak dan tumbuh dan berkembang sehingga dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat daerah lain yang telah lebih dahulu berkembang. Kemajuan dan kemandirian suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam


25

keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan (pranata-pranata), dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Masyarakat bermartabat yang mengandung arti bahwa masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai harkat dan harga diri yang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sisi lainnya, martabat yang tinggi tersebut hanya akan

tertanam

disegenap dada masyarakat Bengkulu Utara dan tercermin dalam setiap rumah tangga apabila setiap rumah tangga ada dalam kondisi kehidupan yang berkecukupan (terpenuhinya kebutuhan dasar rohani dan jasmaninya). Dari visi tersebut lebih lanjut diturunkan delapan misi yang akan memayungi arah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan daerah. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Penjabaran misi dilakukan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Pernyataan misi dimaksudkan agar di seluruh sistem dalam organisasi, pihak-pihak yang berkepentingan dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan mengerti sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mewujudkan visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011–2016 terwujudnya Kabupaten Bengkulu Utara yang mandiri, maju dan bermartabat yang dalam hal ini mencakup aspek kewilayahan, kepemerintahan dan kependudukan, maka ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut : 1.

Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

2.

Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah terpadu;

3.

Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah;

4.

Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu;

5.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

6.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;

7.

Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan;

8.

Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

26

2. Sasaran Strategis Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama tahun 2011 - 2016, merupakan rumusan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat komprehensif yang berkaitan dengan bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi yang ditetapkan merupakan langkah – langkah yang disusun berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Secara lebih operasional, rumusan strategi dalam dokumen ini berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2016, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih oleh pemerintah daerah agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan adalah komponen yang dapat merasionalkan strategi yang telah dipilih sehingga strategi tersebut memiliki fokus dan sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaannya. Secara kuantitatif dapat dijabarkan bahwa misi daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebanyak delapan poin. Dari delapan poin misi tersebut dijabarkan dalam 20 ( dua puluh ) poin tujuan, 26 ( dua puluh enam ) sasaran, 33 ( tiga puluh tiga ) strategi dan 124 ( seratus dua puluh empat ) arah kebijakan. Adapun sasaran strategisnya adalah : Misi 1 Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Dan Sumber Daya Daerah Serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 1. Peningkatan dan optimalisasi investasi daerah bagi kesejahteraan masyarakat; 2. Optimalisasi kebijakan revitalisasipertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan; 3. Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat; 4. Optimalisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah; 5. Penguatan usaha rumah tangga dan peluang pasar UMKM dan koperasi. Misi 2 Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu. 1. Pembangunan dan pengembangan data dan informasi spasial; 2. Penyelenggaraan dan optimalisasi penataan ruang; 3. Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan; Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

27

4. Pembangunan dan pengembangan pedesaan; 5. Peningkatan pembangunan sarana transportasi, perumahan dan pemukiman; 6. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, energi dan kelistrikan serta lingkungan hidup; 7. Meningkatkan pengelolaan kawasan rawan bencana. Misi 3 Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah. 1. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal; 2. Pengembangan industri hulu produk unggulan daerah; 3. Pembangunan industri hilir terhadap produk unggulan daerah; 4. Pengembangan promosi produk unggulan daerah. Misi 4

Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. 1. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan; 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Misi 5 Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial; 3. Pembangunan daerah tertinggal; 4. Peningkatan pelayanan kependudukan; 5. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan; 6. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN; 7. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi; 8. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan daerah. Misi 6

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 1. Penciptaan sistem pemerintahan dan sumber daya aparatur yang profesional; 2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Misi 7

Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan. 1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 2. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Misi 8

Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

28

memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif. 1. Peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olahraga; 2. Peningkatan kualitas kehidupan beragama; 3. Penguatan jati diri masyarakat serta pelestarian budaya.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2016 memuat langkah-langkah untuk mendukung

perwujudan

visi

Kabupaten

Bengkulu

Utara

yaitu

“Terwujudnya

Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat” yang menjadi visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. Selain sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, RKPD Tahun 2016 juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir kondisi daerah pada tahun 2015 serta permasalahan dan tantangan prioritas yang diestimasi akan terjadi pada tahun 2016 yang hasilnya diformulasikan menjadi tema pembangunan tahun 2016. Selanjutnya tema ini mendasari rencana aksi RKPD 2016 sebagai pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. 1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berikut gambaran secara umum persandingan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 seperti yang terlihat pada tabel 2.1. sebagai berikut : Tabel 2.1. Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kab. Bengkulu Utara 2011-2016 dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2011-2016 1. Pendidikan dan Kesehatan (Prioritas 2 dan 3 RPJMN, Prioritas 2 RPJMD Provinsi Bengkulu )

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KAB. BENGKULU UTARA TAHUN 2016 1. Pendidikan dan Kesehatan (Prioritas 1 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)


29

2. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan (Prioritas 4 RPJMN, Prioritas 3 RPJMD Provinsi Bengkulu)

2. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan (Prioritas 2 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

3. Pembangunan Infrastruktur Terpadu (Prioritas 6 RPJMN, Prioritas 5 Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu)

3. Pembangunan Infrastruktur Terpadu (Prioritas 3 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan (Prioritas 5 RPJMN, Prioritas 4 RPJMD Provinsi Bengkulu)

4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan (Prioritas 4 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

5. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam (Prioritas 9 RPJMN, Prioritas 6 RPJMD Provinsi Bengkulu)

5. Lingkungan Hidup dan Bencana Alam (Prioritas 5 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

6. Investasi Daerah (Prioritas 7 RPJMN, Prioritas 1 RPJMD Provinsi Bengkulu )

6. Investasi Daerah (Prioritas 6 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

7. Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Prioritas 1 RPJMN, Prioritas 1 RPJMD Provinsi Bengkulu) Sumber : RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

7. Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Prioritas 7 RPJMD dalam Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016)

Dari hasil pada tabel 2.1. dimaksud maka dapat dilihat bahwa seluruh prioritas pembangunan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016. 2. Perencanaan Anggaran Tahun 2016 Rencana anggaran tahun 2016 disusun berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja dan pembiayaan daerah serta arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencapai target kinerja yang telah disusun sebelumnya dengan melihat kondisi daerah yang ada. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, tumpuan utama sumber pendapatan Kabupaten Bengkulu Utara berasal dari dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum. Sedangkan dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, proporsinya masih relatif kecil. Besarnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat menyebabkan kurangnya keleluasaan daerah dalam menggunakan pendapatan daerah yang dimiliki. Hal ini akan berbeda apabila Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang besar dalam struktur pendapatan, sehingga daerah memiliki keleluasaan untuk melakukan inovasi-inovasi pembangunan ataupun dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.


30

Kontribusi dari masing-masing jenis pendapatan sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut. Tabel 2.2 Kontribusi per Kelompok Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015 Tahun

2009

Pendapatan Asli Daerah (Rp) 4.52%

Dana Perimbangan (Rp) 92.12%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp) 3.36%

2010

4.73%

80.70%

14.57%

2011

3.84%

70.49%

25.67%

2012

4.47%

87.46%

8.07%

2013

4.83%

80.71%

14.46%

2014

4.80%

81.80%

13.40%

2015

6.28%

74.46%

19.26%

Rata-rata

4.78%

81.11%

14.11%

Sumber : Bappeda, 2016

Mereview sebelum periode RPJMD yaitu sebelum Tahun 2015, maka pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan positif. Pada Tahun 2010 dibandingkan dengan Tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 9,19%, Tahun 2011 dibandingkan dengan Tahun 2010 meningkat sebesar 35,18%. Namun pada Tahun 2012 dibandingkan dengan Tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 9,55%, Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012 mengalami peningkatan pendapatan sebesar 17,28%, Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2013 meningkat sebesar 14,36% dan pada Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014 meningkat sebesar 26,17%. Sehingga rata-rata kenaikan pendapatan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 sebesar 13,29%. Pada Tahun 2012 mengalami penurunan pendapatan dibandingkan dengan Tahun 2011 disebabkan pada Tahun 2011 Kabupaten Bengkulu Utara mendapat alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) sebesar Rp. 95.781.416.000,- yang digunakan untuk

Infrastruktur Bidang

Pendidikan, Infrastruktur Bidang Transmigrasi serta Infrasruktur lainnya. Namun pada Tahun 2012 dana tersebut tidak diterima lagi. Kondisi pendapatan daerah dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 sebagaimana pada Tabel 2.3 dan pertumbuhan pendapatan sebagaimana pada Gambar 2.1.


31

Tabel 2.3 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015 Pendapatan Asli Daerah (Rp)

Dana Perimbangan

406,310,450,000.00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp) 14,830,446,000.00

2009

19,923,959,500.00

(Rp) 441,064,855,500.00

2010

22,803,835,000.00

388,660,182,000.00

70,146,851,600.00

481,610,868,600.00

2011

24,980,690,854.00

458,931,812,180.00

167,110,167,940.00

651,022,670,974.00

2012

26,313,960,964.00

515,037,995,662.22

47,515,859,640.00

588,867,816,266.22

2013

33,347,700,000.00

557,401,023,461.22

99,860,632,378.05

690,609,355,839.27

2014

37,907,000,000.00

646,046,612,000.00

105,828,876,644.51

789,782,488,644.51

2015

62,604,429,279.00

741,997,773,100.00

191,872,533,049.00

996,474,735,428.00

Tahun

(Rp)

Jumlah Pendapatan


persentase

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00%

35,18% 26,17% 17,28%

14,36%

13,29%

9,19%

-9,55%

Tahun Sumber : Bappeda, 2016

Dinamika pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun ke tahun sangat ditentukan oleh dinamika alokasi dana dana perimbangan.

Hal ini mengingat besarnya kontribusi

dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Bengkulu Utara yang besarnya rata-rata 81,11% sebagaimana pada Tabel 3.2 di atas.

Kenaikan

pendapatan yang cukup tinggi terjadi pada Tahun 2011 yaitu sebesar 35,18% dan Tahun 2015 yaitu sebesar 26,17%. Tingginya kenaikan pendapatan pada Tahun 2011 disebabkan pada tahun tersebut Kabupaten Bengkulu Utara menerima alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) sebesar Rp. 95.781.416.000,sebagaimana telah disebut di atas, yang termasuk dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu kenaikan pendapatan yang relatif tinggi juga pada Tahun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

32

2015 disebabkan adanya kebijakan baru pemerintah pusat terkait alokasi dana transfer ke daerah yaitu berupa dana desa sebagai konsekwensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mulai berlaku Tahun 2015. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu kelompok dari pendapatan daerah adalah cerminan dari kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki. Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2016 sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut. Tabel 2.4 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2016 Tahu n

Pajak Daerah (Rp)

2009

2,785,595,000.0

2010

2,813,000,000.0

2011

3,753,500,000.0

2012

4,960,700,000.0

2013

6,060,700,000.0

2014

10,445,000,000. 0 10,445,000,000. 0 10,455,000,000. 0

2015 2016

Retribusi Daerah (Rp)

5,420,450,000. 0 6,649,000,000. 0 3,190,000,000. 0 4,106,000,000. 0 2,010,000,000. 0 2,005,000,000. 0 3,850,000,000. 0 1,850,000,000. 0

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp)

250,000,000. 0 150,000,000. 0 150,000,000. 0 150,000,000. 0 150,000,000. 0 -

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Rp)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)

11,467,914,500. 0 13,191,835,000. 0 17,887,190,854. 0 17,097,260,964. 0 25,127,000,000. 0 25,457,000,000. 0 48,309,429,279. 0 51,355,964,000. 0

19,923,959,500. 0 22,803,835,000. 0 24,980,690,854. 0 26,313,960,964. 0 33,347,700,000. 0 37,907,000,000. 0 62,604,429,279. 0 63,650,964,000, 0

Pertumbuhan PAD (%)

14.45% 9.55% 5.34% 26.73% 13.67% 65.15% 16,72%


Sebagaimana dalam Tabel 2.4 bahwa dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, kontribusi Kelompok Pendapatan Asli Daerah masih relatif sangat kecil dalam struktur pendapataan daerah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu rata-rata sebesar 4,78%. Sedangkan dilihat dari per jenis pendapatan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai cerminan utama kemandirian fiskal daerah, juga memiliki kontribusi yang masih relatif kecil. Untuk pajak daerah rata-rata kontribusinya sebesar 17,52% dan untuk retribusi daerah rata-rata kontribusinya sebesar 14,60% sebagaimana pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.2 sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal daerah Kabupaten Bengkulu Utara masih rendah.


33

Tabel 2.5 Proporsi Jenis Pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2016 Tahun

Pajak Daerah (%)

Retribusi Daerah (%)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (%)

2009

13.98%

27.21%

1.25%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (%) 57.56%

2010

12.34%

29.16%

0.66%

57.85%

2011

15.03%

12.77%

0.60%

71.60%

2012

18.85%

15.60%

0.57%

64.97%

2013

18.17%

6.03%

0.45%

75.35%

2014

27.55%

5.29%

0.00%

67.16%

2015

16.68%

6.15%

0.00%

77.17%

2016

16.41%

2.91%

0.00%

80,68%

Ratarata

17.38%

13.14%

0.44%

69.04%


Gambar 2.2 Proporsi per Jenis Pendapatan Kelompok PAD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015 70.000.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Rp)

60.000.000.000,00

rupiah

50.000.000.000,00 40.000.000.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp)

30.000.000.000,00 20.000.000.000,00

Retribusi Daerah (Rp)

10.000.000.000,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tahun Sumber : Bappeda, 2016

Sementara itu kontribusi yang besar dari jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, masih didominasi oleh pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang

mempunyai penggunaan yang spesifik yaitu untuk Satuan Kerja

atau Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan

BLUD dalam hal di

Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.


34

Dana Perimbangan. Sebagaimana dalam Tabel 2.2, menunjukkan besarnya peran dana perimbangan dalam dalam struktur pendapatan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu rata-rata sebesar 81,11%. Meskipun demikian dari

Tahun 2009 ke Tahun 2015

menunjukkan kecenderungan penurunan peran, yaitu pada Tahun 2009 memiliki peran sebesar 92,12% menjadi 74,46% pada Tahun 2015. Dana Perimbangan dalam struktur APBD Kabupaten Bengkulu Utara

dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015

sebagaimana pada Tabel 2.6. berikut. Tabel 2.6 Kondisi Dana Perimbangan Dalam Struktur APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2016 Tahun

Dana Bagi Hasil (Rp)

Dana Alokasi Umum (Rp)

Dana Alokasi Khusus (Rp)

Jumlah (Rp)

Pertumbuhan

2009

14,999,700,000.0

306,075,450,000.0

85,235,000,000.0

406,310,150,000.0

-

2010

15,000,000,000.0

327,441,782,000.0

46,218,400,000.0

388,660,182,000.0

-4.34%

2011

33,508,300,180.0

374,334,712,000.0

51,088,800,000.0

458,931,812,180.0

18.08%

2012

24,518,543,662.2

448,065,642,000.0

42,453,810,000.0

515,037,995,662.2

12.23%

2013

27,498,043,461.2

483,140,000,000.0

46,762,980,000.0

557,401,023,461.2

8.23%

2014

30,000,000,000.0

558,467,872,000.0

57,578,740,000.0

646,046,612,000.0

15.90%

2015

63,126,704,100.0

584,660,029,000.0

94,211,040,000.0

741,997,773,100.0

14.85%

2016

60,000,000,000.0

634,762,199,000.0

154,686,020,000.0

849,448,219,000.0

14.48%


Dari Tabel 2.5 bahwa pertumbuhan Dana Perimbangan dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 fluktuatif. Bahkan pada Tahun 2010 dibandingkan dengan Tahun 2009 mempunyai pertumbuhan yang negatif atau terjadi penurunan. Hal ini terjadi sebagai akibat pertumbuhan negatif yang besar pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Pertumbuhan masing-masing Jenis Pendapatan pada kelompok pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana pada Tabel 2.7 berikut. Tabel 2.7 Pertumbuhan Masing-Masing Jenis Pendapatan Pada Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015

Tahun

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Dana Perimbangan

2010 2011 2012 2013 2014

0.00% 33.33% 22.59% 12.15% 9.10%

6.98% 14.39% 19.62% 7.83% 15.59%

-45.78% 10.54% -16.90% 10.15% 23.13%

-4.34% 14.67% 15.57% 8.23% 15.90%


35

2015 Rata-rata

110.42% 31.27%

4.69% 11.52%

63.62% 7.46%

14.85% 10.81%


Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang berasal dari

lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki peran yang sangat fluktuatif. Sebab pada kelompok pendapatan ini, jenis pendapatannya banyak bersifat ad-hock atau yang bersifat unpredictable. Kecuali yang bersifat regular, seperti Dana BOS, Dana Sertifikasi dan Non Sertifikasi Guru atau dana bagi hasil dari provinsi. Besaran jenis pendapatan dari kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Bengkulu Utara

dari

Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2016 sebagaimana pada

Tabel 2.8.

Sedangkan gambaran besarnya kontribusi dari kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebagaimana pada Gambar 2.3. Tabel 2.8 Besaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2016

2009

-

-

3,000,000,000.0

11,830,446,000.0

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya (Rp) -

2010

22,910,892,600.0

-

3,000,000,000.0

44,235,959,000.0

-

70,146,851,600.0

2011

-

-

10,000,000,000.0

157,110,167,940.0

-

167,110,167,940.0

2012

-

-

10,000,000,000.0

37,515,859,640.0

-

47,515,859,640.0

2013

-

-

14,600,000,000.0

85,260,632,378.1

-

99,860,632,378.1

2014

-

-

14,600,000,000.0

91,228,876,644.5

-

105,828,876,644.5

2015

-

-

36,500,000,000.0

155,372,533,049.0

-

191,872,533,049.0

2016

-

-

36,500,000,000.0

220,377,595,000.0

Tahun

Dana Darurat (Rp)

Hibah (Rp)

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (Rp)

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Rp)

Jumlah (Rp)

14,830,446,000.0

256,877,595,000.0


Gambar 2.3 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2009-2015


36

100% 90% 80%

rupiah

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

3,36%

14,57%

2009

2010

25,67% 2011

8,07% 2012

14,46% 13,40% 19,26% 14,11% 2013

2014

2015

Rata-rata

Tahun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp) Jumlah Pendapatan Daerah (Rp) Sumber : Bappeda, 2016

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara

sebagaimana

dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.9. sebagai berikut. Tabel 2.9. Rincian Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 - 2015 No

Uraian

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Pendapatan Hibah 2. Dana Darurat 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Daerah lainnya 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Sumber : DPKAD dan Bappeda, 2016 1

Tahun 2013 (N3)

Tahun 2014 (N-2)

Tahun 2015 (N1)

690.609.355.839,27 33.347.700.000,00 6.060.700.000,00 2.010.000.000,00 150.000.000,00

789.782.488.644,51 37.907.000.000,00 10.445.000.000 2.005.000.000 0,00

960.021.235.428,00 62.614.429.279,00 10,445,000,000.00 3,850,000,000.00 0,00

25.127.000.000,00 557.401.023.461,22 27.498.043.461,22

25.457.000.000 646.046.612.000 30.000.000.000

48,309,429,279.00 741.997.773.100,00 63,126,704,100.00

483.140.000.000,00 46.762.980.000,00 99.860.632.378,05 14.600.000.000,00

558.467.872.000,00 57.578.740.000,00 105.828.876.644 0,00 0,00 14.600.000.000,00

584,660,029,000.00 94,211,040,000.00 155.409.033.049,00 0,00 0,00 36.500.000,00

85.260.632.378,05

91.228.876.644

155,372,533,049.00

-

0,00

0,00

690.609.355.839,27

789.782.488.644,51

960.021.235.428,00

Dari tabel 2.9. di atas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan di Kabupaten Bengkulu Utara masih sangat didominasi oleh pendapatan dari sektor dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2015, asumsi pendapatan masih sangat memperhatikan trend dua tahun terakhir dikarenakan tingkat ketergantungan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap dana perimbangan yang sangat besar.


37

Sebagai acuan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan ke depan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 (N+1) perlu dilakukan asumsi pendapatan daerah, dimana pendapatan Tahun 2014 sebagai pedoman proyeksi. Estimasi dilakukan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang bersifat reguler, antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, khusus untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya pada jenis pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi. Dalam melakukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan melihat potensi masing-masing kelompok pendapatan yang didasarkan pada trend pertumbuhan pendapatan dua tahun terakhir yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015. Pendapatan asli daerah diproyeksi tidak mengalami pertumbuhan pada Tahun 2016. Sedangkan untuk dana perimbangan pada Tahun 2016, jenis pendapatan dana bagi hasil juga diproyeksi mengalami juga tidak mengalami pertumbuhan, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 16% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proyeksi tidak mengalami pertumbuhan positif. Proyeksi jenis pendapatan Dana Alokasi Khusus dengan tidak adanya pertumbuhan dengan pertimbangan bahwa pendapatan dana alokasi khusus penggunaan sudah ditentukan dari pemerintah pusat yang diatur oleh masing-masing kementerian teknis terkait, sehingga pertumbuhan berapapun besarnya yang diasumsikan pada RKPD Tahun 2016, tidak bisa digunakan untuk keperluan lain, selain sebagaimana yang telah ditentukan secara spesifik oleh petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus. Proyeksi untuk kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah hanya dilakukan terhadap jenis pendapatan yang bersifat reguler, antara lain Dana Bagi Hasil Dari Provinsi. Untuk Dana Bagi Hasil dari Provinsi pertumbuhannya diproyeksi tidak akan mengalami kenaikan pada Tahun 2016 mengacu pada data realisasi Tahun 2014. Dari proyeksi per kelompok pendapatan tersebut, maka diperoleh total proyeksi pendapatan daerah dari Tahun 2016 sampai 2017 (N+1) sebagaimana pada Tabel 2.10. Besaran kenaikan pendapatan daerah kemungkinan dapat melebihi proyeksi, maka dapat digunakan

untuk

membiayai

program-program

pada

prioritas

berikutnya

yang

terintegrasi dalam RKPD Tahun 2016. Sebab apabila dilihat pertumbuhannya terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang reguler sebagaimana tersebut di atas, pada kondisi Tahun 2013 pendapatan mengalami kenaikan sebesar 14,65% (dari Tahun 2012). Peningkatan pendapatan terjadi dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu meningkat sebesar 18,37% dan tahun 2014 ke tahun 2015 juga terjadi peningkatan pendapatan daerah Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

38

sebesar 18,37%. Digunakannya pendapatan daerah tahun 2015 sebagai pedoman penentuan proyeksi mengingat pada tahun dimaksud Kabupaten Bengkulu Utara berada pada posisi yang sudah relatif stabil terhadap pengaruh terjadinya pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2008 dan pengaruh perolehan dana yang bersifat non regular seperti dana DPPID-KT tahun 2011 untuk mempercepat pembangunan di wilayah khusus transmigrasi. Secara rinci, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2016 sebagaimana pada tabel 2.10 sebagai berikut. Tabel 2.10. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2017 Tahun

2015 (Tahun Pembanding) 2016 (Tahun Basis) 2017 JUMLAH

PAD (Rupiah)

Dana Perimbangan

DBH (Rupiah)

DAU (Rupiah)

DAK (Rupiah)

Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rupiah)

Total Proyeksi Pendapatan Daerah

62,604,429,279

63,126,704,100

584,660,029,000

94,211,040,000

191,872,533,049

996,474,735,428

63,150,964,000

60,000,000,000

634,762,199,000

154,686,020,000

264,148,443,000

1,176,747,626,000

67,508,000,000 193,263,393,279

66,000,000,000 189,126,704,100

706,167,000,000 1,925,589,228,000

154,686,020,000 403,583,080,000

354,861,893,000 810,882,869,049

1,349,222,913,000 3,522,445,274,428

11,5%

22,9%

PROPORSI 5,5% Sumber : RKPD Kab.BU Tahun 2016

5,4%

54,7%

100%

Proporsi proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2016 diasumsikan mengalami pertumbuhan mencapai 8,54%. Asumsi perolehan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan berdasarkan data realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 dan data asumsi pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 dengan pola rasionalisasi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2015. Proporsi pendapatan pada Tahun 2016 diproyeksi mengalami pertumbuhan sebesar 8,50%. Pertumbuhan dimaksud didasarkan pada asumsi pendapatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 dengan tahapan klarifikasi dan rasionalisasi kembali khusus pada asumsi pendapatan sektor dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diproyeksi menggunakan data realisasi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2015, untuk menghindari ketidakakuratan data analisis dalam proses proyeksi pendapatan. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

39

Belanja Daerah Belanja

daerah

digunakan

dalam

rangka

mendanai

pelaksanaan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pemenuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan berdasarkan urusan, maka terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan masing-masing untuk urusan wajib meliputi 26 urusan wajib dan urusan pilihan meliputi 8 urusan pilihan. Total belanja daerah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun

2015

sebesar

Rp.

2.559.408.195.715

dengan

besaran

per

tahun

dan

pertumbuhannya sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut. Tabel 2.11. Rincian Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013-2015 No

1

Uraian

Tahun 2013 (N-3)

Tahun 2014 (N-2)

Tahun 2015 (N-1)

BELANJA DAERAH

756.610.343.308,48

830.270.273.206,73

972.527.579.200

Belanja Tidak Langsung

455.358.163.901,48

503.336.749.386,73

589.690.677.872 498.883.562.621

1.

Belanja Pegawai

429.859.363.957,36

473.170.143.186,73

2. 3.

Belanja Bunga Belanja Subsidi

-

-

4.

Belanja Hibah

5.

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal Belanja Hibah kepada Instansi Non Pemerintah Belanja Bantuan Sosial

6. 7. 8. 9.

10. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan desa 11. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 12. Bantuan Kepada Partai Politik 13. Belanja Tidak Terduga

484.218.000,00

200.000.000,00

200.000.000

6.146.218.000,00

7.771.129.200,00

9.054.440.000

-

1.565.000.000,00

-

-

2.375.305.000,00

-

-

3.330.824.200,00

-

-

500.000.000,00

-

3.909.000.000,00

3.975.000.000,00

860.000.000

706.514.608,00

1.144.750.000,00

1.229.500.000,00

12.091.855.336,12

14.575.727.000,00

77.963.175.251

-

740.000.000,00

-

2.160.994.000,00

2.500.000.000,00

1.500.000.000


40

2.

Belanja Langsung 301.252.179.407,00 1.

Belanja Pegawai

2. 3.

326.933.523.820,00

382.836.901.328

35.685.151.400,00

32.551.551.500,00

38.117.642.278

Belanja Barang dan Jasa

129.433.566.672,00

148.622.694.860,00

174.036.150.537

Belanja Modal

136.133.461.335,00

145.759.277.460,00

170.683.108.513

756.610.343.308,48

830.270.273.206,73

972.527.579.200

Jumlah Belanja

Sumber : APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013-2015 (Data Diolah).

Tahun 2013 peningkatan belanja daerah mencapai 13,93% sedangkan pada tahun 2014 belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 9,37%. Untuk tahun 2015 belanja daerah naik sebesar 17,13%. Trend Belanja daerah setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi pendapatan daerah jangka menengah ke depan, maka untuk memproyeksikan kemampuan pendanaan belanja daerah untuk jangka pendek (tahunan) ke depan yaitu periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah dengan melakukan estimasi berdasarkan pertumbuhan pendapatan dan penerapan pola anggaran defisit sebagaimana telah dilakukan dalam periode jangka menengah sebelumnya. Sehingga proyeksi belanja tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 (N+1) adalah proyeksi target pendapatan tahun berkenaan ditambah dengan estimasi defisit. Dengan pertimbangan bahwa kerangka pendanaan jangka menengah ke depan menggunakan pola anggaran defisit, dan defisit tersebut ditutup dari pembiayaan netto yang merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sementara

itu

dalam

perencanaan

penggunaan

belanja

langsung

perlu

mempertimbangkan pengalokasian pendanaan yang bersifat wajib reguler yaitu kegiatan dana alokasi khusus beserta pendamping dan penunjang yang dalam periode jangka pendek (tahunan) sebelumnya, sehingga proyeksi belanja tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 (N+1) sebagaimana dalam Tabel 2.11 sebagai berikut. Tabel 2.12. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2017 Tahun

Belanja Daerah (Rp)

2015 (Tahun 1,078,798,203,739 Pembanding) 2016 (Tahun Basis) 1,220,446,157,841 2017 (N+1) 1,400,575,000,000 JUMLAH TAHUN 2015-2017 3.699.819.361.580 Sumber : RKPD Kab. Bengkulu Utara Tahun 2016

Belanja Tidak Langsung (Rp)

Belanja Langsung (Rp)

655,800,754,211

422,997,449,528

718,907,838,141

501,538,319,700

830,541,000,000

570,034,000,000

2.205.249.592.352

1.494.569.769.228

Proyeksi belanja tidak langsung pada Tahun 2016 diasumsikan mencapai proporsi 60,04% dan belanja langsung mencapai proporsi 39,96%. Pada Tahun 2017 asumsi Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

41

belanja tidak langsung berada pada proporsi 59,30% dan belanja langsung berada pada posisi 40,70%. Pembiayaan Daerah Proyeksi pendanaan tahunan ke depan adalah dengan pola defisit. Dalam rangka menutup defisit tersebut bersumber dari pembiayaan

netto, yaitu penerimaan

pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal ke Bank Bengkulu atau pengeluaran pembiayaan lainnya seperti piutang daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya. Rincian proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 (N+1) sebagaimana pada tabel 2.12 sebagai berikut. Tabel 2.13. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2017 Tahun

Penerimaan Pembiayaan (Rp)

2016 2017 (N+1)

33.069.438.000 132.518.788.893,20

JUMLAH TAHUN 20162017

165.588.226.893

Pengeluaran Pembiayaan (Rp) 1.610.510.000

Pembiayaan Netto (Rp) 34.679.948.000

0,00

132.518.788.893,20

1.610.510.000

167.198.736.893

Sumber : RKPD Kab.Bengkulu Utara Tahun 2016

Total proyeksi pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan tahun 2016 dan Tahun 2017 (N+1) sebesar Rp. 165.588.226.893,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp. 167.198.736.893,00.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.


42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN


43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pada bagian ini berdasarkan data yang berhasil dihimpun akan disajikan capaian kinerja , evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016 termasuk di dalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Secara rinci, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016 untuk setiap Misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

MISI 1 Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Tabel 3.1 Pencapaian Target Kinerja Misi Memajukan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan N

Indikator

Tahun 2014 Tahun 2015 Realisasi Pencapa Target Realisasi Pencapai an o ian Target Target (%) (%) 1. Sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah 1. Peningkatan laju 4,72 % 5,72 % 101,01 5,66 % 4,75 % 83,48 pertumbuhan 5,66 % 5,69 % ekonomi Rp. Rp. Rp. Rp. 2. Peningkatan nilai 468,5 481,07 4.296.758,9 4.102.110,3 858.149,03 – 875.662,27 PDRB atas dasar ** * Rp. – Rp. harga konstan Target

875.662,27 –

893.175,51

2. Sasaran meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Rp. Rp. Rp. 1. Peningkatan nilai 228 8.028.571,46 7.690.202,54 18.340.000 PDRB perkapita – Rp. 8.028.571,46

2.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku

Rp. 1.822.949,57 – Rp. 1.859.408,56

– Rp. 8.385.842,89

,00 *

Rp. 5.154.380, 4*

277,21

Rp. 1.859.408,56 – Rp. 1.896.596,73

Rp. 19.950.000 ,00**

237,90

Rp.

302,43

5.735.889, 6**


43

N

Indikator Target

o

Tahun 2015 Realisasi

Target

Pencapai an Target (%)



3. Sasaran optimalisasi alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Rp. Rp. Rp. Rp. 1. Peningkatan 139,05 36.214.204.000 141,11 – 31.070.367.001 50.356.272 56.048.146 Rp. Pendapatan Asli – 39.719.204.000 .675,.661,Rp. Daerah (PAD) 36. 214.204.000

2.

Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah Proporsi belanja langsung dalam APBD Indikator

3. N

4,22 % 4.90 %

5,17 %

105,51

4,22 % 4,90 %

5,60 %

114,29

42,4 % 57,6 %

39,2%

92,45

42,4 % 57,6%

38,76 %

91,42

Target

o 4.

Penururan persentase penduduk miskin

‘* ‘**


21,54 % 21,34 %

13,95 %

Target


65,37


21,14 % 20,94%

14,78 %


70,58

angka sementara angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015 mencapai 4,75 persen dan ini menunjukkan perlambatan dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,73 persen, angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,02 persen. Perlambatan perekonomian Kabupaten Bengkulu didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; serta jasa keuangan dan asuransi. Walaupun

lapangan

usaha

pertanian

masih

merupakan

yang

terbesar,

namun peranannya dalam perekonomian Bengkulu terus menurun. Penurunan peran lapangan usaha pertanian, menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara

bergerak

searah dengan trend kemajuan ekonomi regional yang semakin

mengedepankan sektor industri dan jasa. Namun dengan beban ketergantungan tenaga kerja yang cukup besar pada sektor pertanian, membuat perekonomian Bengkulu Utara belum sepenuhnya dapat mengakomodir kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa

transformasi

ekonomi

Bengkulu

Utara

belum

ketenagakerjaan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan

diikuti

oleh

transformasi

perlu terus memberikan

perhatian yang khusus untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

44

pertumbuhan output sektor ini semakin berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Revitalisasi sektor pertanian juga perlu dilakukan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi penduduk pedesaan, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta untuk mengurangi kemiskinan. Disamping itu, perlu juga diperhatikan infrastruktur yang sangat penting dalam sektor pertanian ini, yaitu irigasi.

Dengan irigasi juga

penggunaan pupuk dan bibit yang baik akan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat pertanian. Selain pertanian, lapangan usaha lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah lapangan usaha industri pengolahan. Pemerintah seyogyanya membuat kebijakan untuk mengembangkan sektor industri khususnya sektor industri yang berbasis pertanian seperti industri pengolahan CPO, karet dan sebagainya. Hal ini mengingat Kabupaten Bengkulu Utara merupakan penghasil komoditi kelapa sawit dan karet yang potensial disamping komoditi- komoditi pertanian lainnya. Begitu juga dengan sektor pertambangan dan penggalian. Pemerintah dapat mengundang pihak swasta untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkulu Utara dengan

melakukan berbagai

upaya seperti perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan, revitalisasi pelabuhan, dan

tersedianya

listrik

yang

memadai

untuk pengembangan sektor industri.

Tersedianya infrastruktur yang baik dan berkurangnya hambatan- hambatan terhadap investasi seperti penyederhanaan perizinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, akan memperbaiki struktur ongkos industri dan ini menjadi daya tarik bagi para investor. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi PAD dalam pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

No.

Indikator

1.

PAD

2.

Kontribusi PAD dalam

Tabel 3.2. Peningkatan PAD dan Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Rp. 17.020.436.499,2,89 %

Rp. 40.216.521.993,5,82 %

Rp. 41.532.478.338,5,26 %

Rp. 50.356.272.675,5,17 %

Tahun 2016 Rp. 56.048.146.661,5,60 %

Pendapatan

Daerah Sumber Dinas Pendapatan Daerah Kab. BU, 2016

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa dari terjadi peningkatan PAD dan kontribusi PAD dalam pendapatan daerah dari tahun sebelumnya meskipun belum signifikan.


45

Realisasi telah melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan 0,43% dari tahun 2015. Luas panen padi tahun 2016 adalah 26.394 hektar sawah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 yang hanya 17.188 hektar sawah. Demikian juga dengan total produksi gabah kering mengalami peningkatan tajam yaitu 77.352,44 ton di tahun 2015 menjadi 101.154 ton dan produksi beras bersih yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 43.451,69 ton di tahun 2015 menjadi 56.872,06 ton di tahun 2016 seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.3. Perbandingan Produksi Gabah dan Beras Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 No.

Indikator

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1. 2.

Luas panen padi Total produksi Gabah Kering Panen (GKP) Total produksi beras bersih.

24.972 Ha 107.469,54 ton 52.660 ton

25.224 Ha 108.098 ton

17.188 Ha 77.352,44 Ton 43.451,69 Ton

26.394 Ha 101.154 Ton

3.

60.861,4 ton

56.872,06 Ton

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. BU, 2016

Jika jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016 sebanyak 274.031 jiwa dan kebutuhan beras perkapita sebanyak 113,72 kg, dengan demikian kebutuhan beras per tahun mencapai 31.162.805,32 ton. Pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun terakhir mencapai 3,24 % sehingga pertumbuhan penduduk tersebut harus diimbangi dengan peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi tanaman pangan khususnya beras, bila tidak dilakukan dikhawatirkan akan terjadi kerawanan pangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah : (a.) konstruksi jaringan irigasi di tingkat usaha tani banyak mengalami kerusakan, (b). Terjadinya alih fungsi lahan dari komoditas tanaman pangan menjadi komoditas perkebunan, pertambangan dan pemukiman, (c). Kondisi jalan usaha tani yang belum memadai sehingga mengurangi mobilitas alsintan, (d). Belum optimalnya penerapan teknologi tanaman pangan seperti penggunaan benih unggul, pupuk dan obat-obatan, (e). Masih kurangnya peralatan dan mesin pertanian, (f). Masih rendahnya permodalan petani. Ketersediaan komoditi ternak sangat penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan gizi baik berbentuk protein, lemak dan karbohidrat. Populasi ternak dan komsumsi daging di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami fruktuasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.


46

No. 1.

2.

3.

Tabel 3.4. Perbandingan Populasi Ternak dan konsumsi Daging Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 Indikator Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Populasi ternak ruminansia (sapi, kerbau, dan kambing) jenis unggas terutama ayam (buras, petelor, pedaging), Konsumsi daging

Tahun 2016

63.786 ekor,

49.669 ekor

49.609 ekor

51.599 ekor

910.260 ekor

777.052 ekor

662.284 ekor

733.049 ekor

573,35 ton.

1.564,56 ton

437,10 ton

413,87 ton

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. BU, 2016

Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan populasi ternak dan produksi daging di Kabupaten Bengkulu Utara adalah : (a). Masih tingginya angka ternak keluar daerah, (b). Belum adanya kelembagaan pembibitan ternak, (c). Masih lemahnya permodalan dan kemampuan SDM peternak yang masih bertumpu pada cara-cara pemeliharaan tradisional, (d). Belum memadainya sarana-prasarana pos IB yang ada dan petugas insiminator. Ketersediaan ketahanan pangan tahun 2016 surplus dengan realisasi 124.288,98 ton dengan total produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi. Sedangkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mencapai 4,28 ton/hektar untuk tahun 2016 mencukupi. Sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2016 hanya sedikit di bawah target yaitu 40% dari 40,08 yang ditargetkan. Kontribusi pertanian (padi dan palawija) tahun 2015 mencapai 16,43% di bawah target 18,35% disebabkan terjadi peningkatan lapangan usaha di sektor pertanian lainnya. Kontribusi sektor perkebunan tahun 2015 meski tidak mengalami peningkatan namun tetap mencapai target yaitu 7,91 %. Sedangkan kontribusi sektor pertanian sendiri dari tanaman bahan makanan, peternakan dan hasil – hasilnya mencapai 22,91%. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan (pertanian, perikanan dan kehutanan) tertinggi di tingkat kabupaten memiliki 17 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).


47

Tabel 3.5. Data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kab. Bengkulu Utara No Kecamatan / BPP Jumlah Gapoktan 1. 2.

Arga Makmur Kerkap

12 15

3.

Padang Jaya

12

4.

Air Besi

5.

Lais

10

6.

Air Napal

13

7.

Giri Mulya

5

8.

Ketahun

4

9.

Napal Putih

3

10.

Batik Nau

9

11.

Putri Hijau

5

12.

Enggano

6

13.

Air Padang

10

14.

Arma Jaya

7

15.

Hulu Palik

10

16.

Marga Sakti Sebelat

7

17.

Pinang Raya

8

18.

Tanjung Agung Palik

9

19.

Ulok Kupai

Jumlah

7

5

158

Sumber data : BKP3 Kab.BU, 2016


48

Di bidang kelautan dan perikanan, capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti tertera pada tabel berikut. Tabel 3.6. Capaian Kinerja Bidang Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkulu Utara N O

1. 2. 3.

4. 5.

Tahun 2015 INDIKATOR

Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Budidaya Konsumsi ikan

TARGET

REALIS ASI

6.151,32 ton

Tahun 2016

%

KETERANGAN

TARGET

REALISASI

%

KETERANGAN

5.969,42 ton

104,06

Over Target

6.030 ton

6.014,46 ton

99,74

8.450 ton

11.462,9 0 ton

135,66

Over Target

12.000 ton

11.784,46 ton

98,20

34,47 kg/kapi ta/tahu n 60 KUB

30,70 kg/kapi ta/tahu n 75 KUB

89,06

-

35,59 kg/kapita/ Tahun

37,40 kg/kapita/ tahun

105,1

Meningkat dari realisasi tahun 2015 Meningkat dari realisasi tahun 2015 Meningkat dari realisasi tahun 2015

Over Target

75 KUB

75 KUB

100

Tercapai

Over Target

5.700 ton

5.663,98 ton

99,37

Meningkat dari realisasi tahun 2015

Cakupan bina 125 kelompok nelayan Produksi 5.971,4 5.587,8 93,58 perikanan 1 ton 7 ton kelompok nelayan Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2016 guna mewujudkan capaian kinerja bidang kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut : 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pokmaswas 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar, yaitu dengan menebarkan 300.000 benih ikan nila dan ikan mas di perairan umum di Kecamatan Kerkap, Padang Jaya, Giri Mulya, Tanjung Agung Palik, dan Arga Makmur. Kegiatan pembinaan Pokdakan dan UPR Kawasan Minapolitan, yaitu melakukan pembinaan terhadap 10 (sepuluh) pokdakan penerima PUMM-PB di kawasan Minapolitan dan magang kelompok pembudidayaan ikan dan UPR ke BBAT Jambi. Kegiatan Temu Usaha Pelaku Perikanan Budidaya, yaitu dengan diadakanya pertemuan 80 (delapan puluh) pelaku usaha perikanan Kabupaten Bengkulu Utara guna mencari peluang pemasaran hasil produksi dan permodalan. 3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, meningkatkan pendapatan nelayan dan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

49

pembudidaya ikan air tawar, serta memberikan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya. Adapun kegiatannya berupa :  rehabilitasi lanjutan pagar pembatas BBI Pagar Mas Kecamatan Arga Makmur;  pembangunan bak penampungan ikan pokdakan Pangudi Luhur Kecamatan Padang Jaya;  pembangunan bak penampungan ikan pokdakan Mina Putra Jaya Kecamatan Padang Jaya;  pembangunan bak penampungan ikan pokdakan Maju Bersama Kecamatan Arga Makmur;  pembangunan bak penampungan ikan pokdakan Mina Makmur Kecamatan Padang Jaya;  pembangunan bak penampungan ikan pokdakan Nimas Jaya Tani Kecamatan Padang Jaya;  pembangunan bak penampungan ikan pokdakan Pagar Mas Kecamatan Arga Makmur;  pembangunan bak penampungan ikan pokdakan Mina Utama Kecamatan Padang Jaya;  pembangunan saluran irigasi pokdakan Nila Anugerah Kec. Padang Jaya;  pembangunan saluran irigasi pokdakan Mina Karya Kec. Padang Jaya;  pembangunan saluran irigasi pokdakan Mina Mandiri Kec. Padang Jaya;  pembangunan saluran irigasi pokdakan Mina Sakti Kec. Padang Jaya;  pembangunan saluran irigasi pokdakan Mina Rezeki Kec. Padang Jaya;  pembangunan saluran irigasi pokdakan Mina Pratama Kec. Arga Makmur;  Pembangunan jalan produksi pokdakan Karya Abadi Kecamatan Padang Jaya;  Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Sakti Kecamatan Padang Jaya;  Pembangunan jalan produksi pokdakan Nila Sari Kecamatan Padang Jaya;  Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Utama Kecamatan Padang Jaya;  Pembangunan jalan produksi pokdakan Mina Pratama Kecamatan Arga Makmur; Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

50

4) Melalui kegiatan Pengembangan KUB Nelayan, disalurkan dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) ke 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kecamatan Batik Nau dan Putri Hijau. 5) Seleksi calon penerima sertifikat tanah nelayan melalui Program Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan yang merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN),Dari seleksi terpilih 100 persil bidang tanah dari Kecamatan Enggano, Putri Hijau, dan Air Napal untuk dibuatkan sertifikat tanah. 6) Melalui Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dilakukan pembangunan dermaga eksisting di Pulau Dua Kecamatan Enggano sebagai dasar pengajuan pembangunan dermaga shuttle jetty apung melalui dana APBN yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2017. 7) Kegiatan penunjang promosi produk – produk hasil perikanan, yaitu dengan terlaksananya pameran potensi dan hasil pembangunan kelautan dan perikanan pada HUT Arga Makmur ke-40. 8) Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidaya ikan, melalui :  Penyediaan lahan demfarm untuk 8 (delapan) pokdakan  Pengadaan alat – alat perikanan untuk 8 (delapan) pokdakan  Pengadaan benih ikan nila sebanyak 50.000 ekor untuk 5 (lima) pokdakan  Pengadaan pakan ikan (pellet) sebanyak 18.200 kg untuk 5 (lima) pokdakan


51

Untuk sektor kehutanan, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 3.7. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2012 - 2015 N o. 1.

Indikator 201 2 2,33

Target 201 201 3 4 2,33 2,33

2015

2012

Kontribusi sektor 2,33 kehutanan terhadap PDRB (%) Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. BU **Angka Sangat Sementara

1,71

Realisasi 2013 201 4 1,71 1,62

Keterangan 2015 1,62**

Pencapaian target 69,53%

Rendahnya kontribusi bidang kehutanan terhadap PDRB dikarenakan : 1. Berkurangnya hasil hutan dari hutan alam; 2. Retribusi pajak Potensi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari luar kawasan (hutan hak) tidak dapat dipungut lagi sesuai dengan Peraturan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012. Macam pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara meliputi : 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 7. Pajak air tanah 8. Pajak sarang burung wallet 9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha yaitu : 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

52

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Bengkulu 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara; 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pariwisata Bengkulu Utara.

Dalam pencapaian sasaran penguatan usaha rumah tangga dan peluang pasar UMKM dan koperasi, koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan tahun 2016 adalah 193 buah koperasi dengan 140 buah di antaranya adalah koperasi aktif. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan pembinaan pada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan omzet di bawah 2 milyar rupiah. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan rumah tangga miskin Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.8. Perkembangan Penduduk Miskin dan Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 No.

Indikator

1.

Jumlah penduduk miskin

2.

Jumlah Rumah Tangga Miskin

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

113.765 orang

113.265 orang

112.965 orang

101.775 orang

85.077 orang

33.865 RTM

32.659 RTM

34.525 RTM

29.658 RTM

21.077 RTM

Sumber Dinas Sosial Kab. BU, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami penurunan, yaitu dibanding tahun 2012, maka tahun 2013 penurunan penduduk miskin berkisar 0,44%, tahun 2014 menurun 0,27%, tahun 2015 menurun 9,91%, dan pada tahun 2016 penurunnya mencapai 16,05%. MISI 2 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu Tabel 3.9. Pencapaian Target Kinerja Misi Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu N Tahun 2015 Tahun 2016 Realisasi Target Pencapai Target Realisasi Pencapaian Indikator Target (%) o an Target (%) 4. Sasaran terwujudnya data dan informasi spasial 1. Tersedianya data 1 1 100 1 1 100 dan informasi dokumen dokumen dokumen dokumen


53

penggunaan ruang 5. Sasaran terlaksananya penyusunan, pengendalian dan pengawasan rencana tata ruang 1. Tersedianya 1 1 100 1 1 100 dokumen perda RTRW dokumen dokumen dokumen 2.

3.

4.

1.

1.

2.

1.

Tersedianya 1 1 dokumen rencana detail dokumen tata ruang kabupaten Tersedianya 1 1 100 1 1 100 dokumen rencana tata dokumen dokumen dokumen ruang kawasan strategis kabupaten Tersedianya 2 orang 2 orang 100 2 orang 2 orang 100 PPNS bidang tata ruang 6. Sasaran meningkatnya fungsi wilayah perkotaan Persentase 20 – 15 100 20 % - 15 100 pelanggaran % % penggunaan ruang 7. Sasaran meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaan Persentase 2,96% 11,58% 366,45 2,96% 16,62 % 525,95 belanja APBD 3,16% 3,16% yang dialokasikan ke APBDes Jumlah bantuan 2,84% 11,46% 403,5 2,84% 16,52 % 677,05 keuangan 2,44% 2,44% Kabupaten ke Desa 8. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman Jumlah jalan 165 km – 95.231 47,62 165 km – 104.500 119,73 lingkungan 220 km km 220 km km dalam kondisi baik

N

Tahun 2014

Tahun 2015 Pencapai Target Realisasi Pencapaian Target (%) o an Target (%) 9. Sasaran Meningkatnya kontribusi SDA, energi, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat 1. Kontribusi sektor 38,9% 42,16%* 105,93 38,9% 41,53 %** 104,35 pertanian dalam 39,80% 39,80% pembentukan PDBR 2. Kontribusi sektor 12,3% 11,43%* 87,92 12,3% 10,86 %** 83,54 pertambangan 13,00% 13,00% Indikator

Target

Realisasi


54

3.

dan penggalian dalam pembentukan PDRB Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB

0,28% 0,34%

N

0,05%*

17,86

0,28% 0,34%

Tahun 2015 Target

Pencapai Target Indikator o an Target (%) 10. Sasaran menurunnya resiko akibat bencana alam 1. Ketersediaan 1 SKPD 1 SKPD 100 1 SKPD lembaga penanggulangan bencana 2. Tingkat 70% 65% 87 75% pemahaman 75% 80% 3.

masyarakat terkait mitigasi bencana Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana peringatan dini bencana

70% 75%

Realisasi

65%

87

75% 80%

0,06 %**

17,65

Tahun 2016 Realisasi Pencapaian Target (%)

1 SKPD

100

70%

87,5

70%

87,5

‘* Angka Sementara ‘** Angka Sangat Sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015 mencapai Rp. 5.735.889,6 juta rupiah (Atas Dasar Harga Berlaku). Jumlah ini merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha di Kabupaten Bengkulu Utara selama tahun 2015. Sedangkan bila menggunakan harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 mencapai 4.296.758.000.000,- rupiah. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, secara sektoral, nilai tambah terbesar terjadi pada sektor pertanian diikuti oleh sektor lainya. Berikut ini adalah perkembangan kontribusi sektor – sektor dalam pembentukan PDRB, serta pertumbuhan PDRB dalam berbagai sektor :


55

Tabel 3.10. Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam Pembentukan PDRB Dan Pertumbuhan PDRB dalam Berbagai Sektor N o. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian Pertumbuhan PDRB sektor jasa - jasa

Tahun 2012 42,28 %

Tahun 2013 42,67 %

Tahun 2014* 42,16 %

Tahun 2015** 41,35 %

11,49 %

10, 94 %

11,43 %

10,86 %

0,05 %

0,04 %

0,05 %

0,06 %

6,79 %

5,70 %

4,24 %

2,86 %

7,06 %

1,45 %

8,76 %

0,48 %

4,5 %

4,78 %

7,75 %

7,88 %

Sumber : BPS Kab.BU, 2016 ‘* Angka Sementara ‘** Angka Sangat Sementara

Untuk melihat perkembangan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Utara atas dasar harga konstan 2000 dan atas dasar harga berlaku dan nilai PDRB perkapita dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.11. Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) No. 1.

2. 3.

Indikator Nilai PDRB atas dasar harga konstan

Tahun 2012

Tahun 2014*

Tahun 2013

Tahun 2015**

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.677.271.300.000,-

3.872.559.800.000,-

4.095.117.200.000

4.296.758.000.000

Rp. 15.700.000,00 Nilai PDRB per kapita Rp. 4.125.099,1 Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumber : BPS Kab.BU, 2016 ‘* Angka Sementara ‘** Angka Sangat Sementara

,Rp. 16.700.000,-

Rp. 18.340.000,-

Rp. 19.950.000,-

Rp. 4.607.417,3

Rp. 5.166.750,00

Rp. 5.735.889,6

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam analisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Mengingat pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat. Perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 mencapai 4,75 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,73 Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

56

persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi

dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,75 persen dan yang terendah adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu sebesar (-3,09) persen. Kondisi Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan tahun 2016 jalan sepanjang 534 km dengan

dalam kondisi jalan baik, sedangkan jalan lingkungan dengan kondisi baik

adalah 104.500 km. Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebanyak 146 unit dan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sejumlah 69,04%. Setiap tahunnya kondisi jalan, jembatan dan irigasi terus diperbaiki sehingga kondisi baik terus meningkat seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3.12. Jalan, Jembatan dan Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Bengkulu Utara No.

Indikator

1.

Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

2. 3. 4.

Tahun 2012 81.249 km 324 km

Tahun 2013 82.319 km 329 km

Tahun 2014 84.408 km

Tahun 2015 95.231 km

335 km

460 km

Tahun 2016 104.500 km 534 km

69 unit

80 unit

94 unit

123 unit

146 unit

66,32%

67,21%

68,03%

68,54%

69,04%

Sumber Dinas PU Kab. BU, 2016

Sedangkan jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 69,04%, karena tahun 2016 intensitas hujan yang tidak terlalu tinggi sehingga kerusakan jaringan irigasi dapat diminimalisir. Capaian kinerja tahun 2015 untuk irigasi dalam Kabupaten Bengkulu Utara dalam kondisi baik adalah 68,54 % tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun ini. Tahun Anggaran 2016 melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan pembangunan jalan lingkungan meliputi : A. Kecamatan Arga Makmur 1. Jalan Lingkungan SMP Negeri 2 2. Jalan Lingkungan Suko Mulyo Desa Karang Suci 3. Jalan Lingkungan Taba Tembilang 4. Jalan Lingkungan Desa Karang Anyar I 5. Jalan Fatmawati-Telkom 6. Jalan Lingkungan Desa Lubuk Sahung 7. Jalan Lingkungan Desa Gunung Selan 8. Jalan Lingkungan BTN Karang Anyar II 9. Rehab Beton Desa Taba Tembilang Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

57

10. Jalan Belimbing Perumnas Lama 11. Jalan Lingkungan Desa Senali 12. Jalan Lingkungan Desa Sumber Sari RT VII 13. Jalan Desa Kuro Tidur-Dam Air Lais 14. Jalan Lingkungan Gang Mandiri RT I Desa Gunung Agung 15. Jalan Lingkungan RT 3 Kelurahan Gunung Alam 16. Jalan Lingkungan Kelurahan Kemumu 17. Jalan Lingkungan Masjid Baitul Aqla Purwodadi 18. Jalan Lingkungan RT 5 dan RT 18 Karang Indah 19. Jalan Lingkungan Desa Gunung Agung 20. Jalan Lingkungan Desa Senali 21. Peningkatan Jalan Pedesaan/Lingkungan Permukiman Dalam Kota Arga Makmur (Hotmix) Lingkungan A 22. Peningkatan Jalan Pedesaan/Lingkungan Permukiman Dalam Kota Arga Makmur (Hotmix) Lingkungan bB 23. Jalan Lingkungan Desa Rama Agung-Gang Marzuki 24. Jalan Raflesia RT 05-RT 18 Karang Indah 25. Jalan Lingkungan Padat Karya-Rama Agung 26. Jalan Lingkungan Gang Jeruk B. Kecamatan Ketahun 1. Jalan Lingkungan Bongkok D-5 2. Jalan Lingkungan Selamat D-5 3. Jalan Raya Wijaya Kusuma (2 km) 4. Peningkatan Pelataran Parkir Terminal D-1 5. Jalan Desa Air Simpang C. Kecamatan Pinang Raya 1. Jalan Lingkungan Tidar Desa Marga Sakti 2. Jalan Lingkungan RW 3 Desa Marga Bakti D-5 3. Jalan D-6 Bukit Makmur 4. Peningkatan Jalan Desa Suka Makmur 5. Jalan Lingkungan Desa Bukit Makmur 6. Jalan Lingkungan Menuju SMA 1 Pinang Raya D. Kecamatan Padang Jaya 1. Jalan Lingkungan Simpang 3 Warno-BL 3 Desa Sido Luhur RT 3 Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

58

2. Jalan Lingkungan Desa Padang Jaya 3. Jalan Lingkungan Desa Padang Jaya RK 3 - SMP E. Kecamatan Lais 1. Jalan Lingkungan Air Pauh-Hibrida F. Kecamatan Batik Nau 1. Jalan Lingkungan Mangayau Timur G. Kecamatan Arma Jaya 1. Jalan Lingkungan Kelurahan Kemumu 2. Jalan Palak Siring Kemumu H. Kecamatan Air Napal 1. Jalan Lingkungan Pasar Kerkap Senabah Sedangkan program rehab/pemeliharaan jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 meliputi : 1. Jembatan Gantung Desa Lubuk Banyau Dusun II (60 m) Kecamatan Padang Jaya 2. Jembatan Gantung Desa Lubuk Sematung (100 m) Kecamatan Air Napal 3. Jembatan Desa Banyau Mas Baru Kecamatan Kerkap 4. Jembatan Air Banai Air Baus Kecamatan Hulu Palik 5. Jembatan Air Padang Desa Mesigit Kecamatan Air Padang 6. Jembatan Gantung D5 Desa Marga Bakti Kecamatan Pinang Raya 7. Jembatan Gantung Desa Lubuk Gading (121 m) Kecamatan Ulok Kupai 8. Jembatan Gantung Desa Seberang Tunggal (60 m) Kecamatan Air Besi 9. Jembatan Gantung Desa Senali (90 m) Kecamatan Arga Makmur 10. Jembatan Gantung Desa Padang Kala (40 m) Kecamatan Air Padang 11. Jembatan Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya 12. Jembatan Gantung Air Nakai Desa Padang Bandar Batu Raja (40 m) Kecamatan Kerkap

Pembangunan Jalan Lingkungan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

59

Pembangunan Jalan Kabupaten

Pembangunan Jembatan

Pembangunan Irigasi Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL (UKL dan UPL) dan penegakan hukum lingkungan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat terlihat dari tabel berikut : Tabel 3.13. Cakupan Pengawasan terhadap Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 - 2016 No. 1. 2.

Indikator Cakupan pengawasan terhadap pelaksanan AMDAL (UKL dan UPL) Penegakan hukum lingkungan

2012

2013

Realisasi 2014

2015

2016

Keterangan

11

12

17

17

19

Meningkat

3 kasus

3 kasus

4 kasus

3 kasus

4 kasus

Meningkat

Sumber Badan Lingkungan Hidup Kab. BU, 2016

Dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara diperoleh data tahun 2014 tercatat ada 18 buah dokumen AMDAL yang dikeluarkan, 71 buah rekomendasi UKLUPL, 10 buah izin pembuangan air limbah terolah, 6 izin penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracun dan 1 dokumen data lingkungan (PLN). Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

60

Sedangkan dalam hal penegakan hukum lingkungan tahun 2016 terdapat 4 kasus dugaan pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan atau usaha yang ada di wilayah kabupaten Bengkulu Utara. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah memberikan sanksi administrasi terhadap kegiatan atau usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang berlaku berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 76, melakukan pengumpulan data dari laporan pelaksanaan RKL/RPL yang dikirimkan oleh pihak perusahaan setiap triwulannya, serta perlunya penambahan dana kegiatan pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup, melakukan pengumpulan data dan informasi baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat yang terkena dampak, serta memberikan

sanksi

administrasi

terkait hasil

inspeksi

terhadap dugaan

pencemaran lingkungan hidup jika benar – benar terjadi pelanggaran.

MISI 3 Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

N o

Tabel 3.14. Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tahun 2015 Tahun 2016 Realisasi Pencapaian Indikator Target Target Realisasi Pencapaian Target (%)

Target (%)

11. Sasaran daya saing produk unggulan daerah 1.

2 kali 3 kali 150 2 kali 3 kali 150 pertah pertahun pertahun pertahun un 12. Sasaran Terbangunnya industri hulu dan hilir terhadap produk – produku unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan dan kelautana perikanan 1. Jumlah industri 496 782 unit 138,4 496 unit – 824 unit 145,84 pada sektor unit – 565 unit Meningkatnya volume pemasaran produk unggulan daerah


61

pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan) N o

1. 2.

3.

565 unit Tahun 2014*

Tahun 2015** Realisasi Pencapai Indikator an Target (%) 13. Sasaran terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah Pertumbuhan 6,30% 4,24% 66,25 6,40% 2,86 % 44 PDRB sektor 6,40% 6,50% pertanian Pertumbuhan 6,30% 8,76% 136,86 6,40% 0,48 % 7,38 PDRB sektor 6,40% 6,50% pertambangan dan penggalian Pertumbuhan 6,30% 7,75% 119,23 6,40% 7,88 % 121,23 PDRB sektor jasa – 6,40% 6,50% jasa Target

Realisasi

Pencapaian Target (%)

Target

‘* Angka Sementara ‘** Angka Sangat Sementara

Volume

pemasaran

produk

unggulan

daerah

Kabupaten

Bengkulu

Utara

dilaksanakan 3 kali setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Namun jumlah industri pada sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan) mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, seperti pada tabel berikut : Tabel 3.15. Perkembangan Jumlah Industri pada Sektor Pertanian Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 No.

Tahun

Jumlah

Keterangan

investasi 1.

2012

498 unit

Meningkat

2.

2013

591 unit

Meningkat

3.

2014

745 unit

Meningkat

4.

2015

782 unit

Meningkat

5.

2016

824 unit

Meningkat

Sumber : Dinas Perindag Kab. BU, 2016


62

Pembangunan Pasar Unit V Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya

Pembangunan Pasar KTM Lagita Untuk mengoptimalkan investasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan kegiatan mengenalkan potensi dan peluang investasi melalui kegiatan Kabupaten Expo di Jakarta serta dengan penyediaan jaringan internet kapasitas 5 Mbps dan website www.investasi-bengkuluutara.go.id serta menyediakan infrastruktur jaringan computer / hotspot yang mendukung layanan informasi. Selain itu juga dilakukan kegiatan pelayanan perizinan dan pengendalian terhadap calon investor dan investor, updating website pendukung investasi, serta penyerdehanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal dengan operasionalisasi PTSP. Pelayanan perizinan dilakukan dengan memberikan izin prinsip kepada investor.


63

Banyaknya investasi menurut sektor di kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015

BANYAKNYA INVESTASI MENURUT SEKTOR DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015

Industri Pengolahan dan lainnya 10% PLTMH 10% Pertanian 19 % Pertambangan 32% Perdagangan, hotel dan restoran 29%

Sumber : BPMPPTSP, 2015

Banyaknya investasi menurut sektor di kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

BANYAKNYA INVESTASI MENURUT SEKTOR DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016

Industri Pengolahan dan lainnya 10% PLTMH 10% Pertanian 19 % Pertambangan 0% Perdagangan, hotel dan restoran 29%


Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal tahun 2016 jumlah realisasi investasi tahun 2016 berjumlah 4.904.180.055.406,- yang hanya terdiri investasi PMDN. Hal ini disebabkan karena sektor pertambangan pengurusannya dialihkan ke pemerintah provinsi. Sedangkan investasi tahun sebelumnya berjumlah Rp. 3.234.266.293.467,terdiri dari realisasi investasi PMA Rp. 1.484.192.918.479,- dan realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 1.750.073.374.988,- Hal ini berarti investasi tahun ini adanya peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun terjadi pengalihan kepengurusan proses perizinan di bidang pertambangan. Sedangkan bila dibanding tahun – tahun sebelumnya, terjadi fruktuasi yaitu adanya penurunan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016. Perbandingan realisasi investasi selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut :


64

Tabel 3.16. Perkembangan Investasi di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 No.

Tahun

Jumlah investasi

Keterangan

1.

2012

Rp.1.615.650.450.342,-

-

2.

2013

Rp. 1.322.914.706.160,-

Menurun

3.

2014

Rp. 3.126.315.849.148,-

Meningkat

4.

2015

Rp. 3.234.266.293.467,-

Meningkat

5.

2016

Rp. 4.904.180.055.406,-

Meningkat

Sumber : BPMPPTSP,2016

Realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2007 sampai dengan 2016 dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 3.17. Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2007 - 2016 No.

Tahun

Realisasi Investasi (Rp)

Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja (orang)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

476.030.848.553,951.200.376.030,808.822.136.993,645.220.952.693,1.524.090.311.049,1.615.650.450.342,1.692.911.565.201,3.126.315.849.148,3.234.266.293.467,4.904.180.055.406,-

4.873 6.914 4.405 8.225 7.454 4.452 7.863 2.601 1.648 2.859


Dalam rangka meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah,

Pemerintah

Kabupaten

Bengkulu

Utara

juga

melaksanakan

kegiatan

pelaksanaan Pekan Raya Arga Makmur yang dilaksanakan saat HUT Arga Makmur pada bulan Oktober, dan pameran / promosi Kerajinan IKM di Arga Makmur dan di Bengkulu. Sedangkan untuk promosi produk – produk hasil perikanan, Pemerintah kabupaten Bengkulu utara juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pekan Daerah Kelompok Tani dan Nelayan (PEDA KTNA) yang tahun 2016 diadakan di Kabupaten Muko-Muko.


65

MISI 4 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu

N o

1. 2.

1.

2.

Tabel 3.18. Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu Tahun 2015 Tahun 2016 Target Realisasi Pencapai Target Realisasi Pencapai Indikator an an Target Target (%) (%) 14. Sasaran terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan Jumlah sekolah 8 unit – 11 unit 122 8 unit – 12 unit 133,33 menengah 9 unit 9 unit kejuruan (SMK) Jumlah siswa 2.470 – 3.512 140,48 2.500 – 3.998 156,78 SMK 2.500 siswa/i 2.550 siswa/i siswa/i siswa/i 15. Sasaran terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat Angka Usia 70,34 70,2 99,80 70,50 72 102,06 Harapan Hidup tahun – tahun – 70,50 70,55 tahun tahun Persentase 0,005 % 0,07 % 71,43 0,05 % 0,05 % 100 balita gizi buruk

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional terdiri dari Pengawas Sekolah, penilik Sekolah, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA, Guru SMK dan Guru TK. Sedangkan pada jabatan struktural selain jabatan pada struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri juga terdapat 1 (satu) Kepala UPT pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 6 (enam) Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu : 1. UPTD wilayah Kecamatan Arga Makmur, Air Besi dan Enggano 2. UPTD wilayah Kecamatan Padang Jaya dan Giri Mulya 3. UPTD wilayah Kecamatan Kerkap, Hulu Palik dan Air Napal 4. UPTD wilayah Kecamatan Lais, Batik Nau, Air Padang dan Batik Nau 5. UPTD wilayah Kecamatan Ketahun dan Napal Putih 6. UPTD wilayah Kecamatan Putri Hijau


66

Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) dan jumlah siswanya berkembang setiap tahunnya, seperti tabel berikut : Tabel 3.19. Jumlah Sekolah dan Siswa SMK Dalam Kabupaten Bengkulu Utara No.

Indikator

Tahun 2012

1. 2.

Jumlah SMK 10 unit Jumlah siswa 3.299 orang SMK Sumber : Dinas Dikbud Kab. BU, 2016

Tahun 2013

Tahun 2014

10 unit 3.230 orang

11 unit 3.489 orang

Tahun 2015 11 unit 3.512 orang

Tahun 2016 12 unit 3.998 orang

Tahun 2016 telah dilaksanakan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah baik SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/SMK dengan peserta yang meningkat dari tahun – tahun yang lalu.

No. 1. 2. 3. 4.

Peserta UAN / UAS SD /MI SLTP / MTs SMA / MA SMK

Tahun 2011 4.847 orang 3.783 orang 1.684 orang 609 orang

Tabel 3.20. Data Peserta UAN/UAS Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Tahun Tahun 2013 2014 5.320 orang 3.885 orang 1.688 orang 865 orang

5.193 orang 4.151 orang 1.805 orang 988 orang


Tahun 2015

Tahun 2016



Sumber : Dinas Dikbud Kab. BU (data diolah)

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah selain memiliki kantor induk sebagai Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Arga Makmur, juga memiliki 4 (empat) Perpustakaan Kecamatan dan 63 (enam puluh tiga) Perpustakaan Desa. Perkembangan perpustakaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dari tabel berikut :


67

Tabel 3.21. Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

N o. 1. 2.

3.

Perpustakaan Perpustakaan Kabupaten Perpustakaan Kecamatan

Perpustakaan Desa

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1. Kecamatan Giri Mulya 2. Kecamatan Lais 3. Kecamatan Kerkap 4. Kecamatan Enggano 1. Dusun Curup 2. Kota Bani 3. Batik Nau 4. Pasar Kerkap 5. Pasar Ketahun 6. Lais 7. Giri Mulya 8. Padang Jaya 9. Taba Padang Kol 10. Pematang Tiga 11. Rama Agung 12. Dusun Raja 13. Giri Mulya 14. Pasar Tebat 15. Taba Padang Rejang 16. Kota Agung 17. Ulak Tanding 18. Air Lakok 19. Pagar Ruyung 20. Durian Amparan 21. Talang Ulu 22. Tanjung Aur 23. Gunung Agung 24. Aur Gading 25. Sido Urip 26. Air Tenang 27. Karang Pulau 28. Karya Bakti 29. Tanjung Dalam 30. Selubuk 31. Tanjung Agung 32. Tanjung Anom 33. Tanah Hitam

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1. Kecamatan Giri Mulya 2. Kecamatan Lais 3. Kecamatan Kerkap



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. Dusun Curup 2. Kota Bani 3. Batik Nau 4. Pasar Kerkap 5. Pasar Ketahun 6. Lais 7. Giri Mulya 8. Padang Jaya 9. Taba Padang Kol 10. Pematang Tiga 11. Rama Agung 12. Dusun Raja 13. Giri Mulya 14. Pasar Tebat 15. Taba Padang Rejang 16. Kota Agung 17. Ulak Tanding 18. Air Lakok 19. Pagar Ruyung 20. Durian Amparan 21. Talang Ulu 22. Tanjung Aur 23. Gunung Agung 24. Aur Gading 25. Sido Urip 26. Air Tenang 27. Karang Pulau 28. Karya Bakti 29. Tanjung Dalam 30. Selubuk 31. Tanjung Agung 32. Tanjung Anom 33. Tanah Hitam 34. Sumber Agung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Dusun Curup Kota Bani Batik Nau Pasar Kerkap Pasar Ketahun Lais Giri Mulya Padang Jaya Taba Padang Kol Pematang Tiga Rama Agung Dusun Raja Giri Mulya Pasar Tebat Taba Padang Rejang Kota Agung Ulak Tanding Air Lakok Pagar Ruyung Durian Amparan Talang Ulu Tanjung Aur Gunung Agung Aur Gading Sido Urip Air Tenang Karang Pulau

Dusun Curup Kota Bani Batik Nau Pasar Kerkap Pasar Ketahun Lais Giri Mulya Padang Jaya Taba Padang Kol Pematang Tiga Rama Agung Dusun Raja Giri Mulya Pasar Tebat Taba Padang Rejang Kota Agung Ulak Tanding Air Lakok Pagar Ruyung Durian Amparan Talang Ulu Tanjung Aur Gunung Agung Aur Gading Sido Urip Air Tenang Karang Pulau Karya Bakti Tanjung Dalam Selubuk Tanjung Agung Tanjung Anom Tanah Hitam Sumber Agung


68

Tahun 2016 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1. Kecamatan Giri Mulya 2. Kecamatan Lais 3. Kecamatan Kerkap 4. Kecamatan Enggano 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Dusun Curup Kota Bani Batik Nau Pasar Kerkap Pasar Ketahun Lais Giri Mulya Padang Jaya Taba Padang Kol Pematang Tiga Rama Agung Dusun Raja Giri Mulya Pasar Tebat Taba Padang Rejang Kota Agung Ulak Tanding Air Lakok Pagar Ruyung Durian Amparan Talang Ulu Tanjung Aur Gunung Agung Aur Gading Sido Urip Air Tenang Karang Pulau Karya Bakti Tanjung Dalam Selubuk Tanjung Agung Tanjung Anom Tanah Hitam Sumber Agung

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Rena Jaya Kemumu Tanah Tinggi Batu Roto Banyumas Baru Sawang Lebar Lubuk Gedang Muara Santan Talang Curup

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Rena Jaya Kemumu Tanah Tinggi Batu Roto Banyumas Baru Sawang Lebar Lubuk Gedang Muara Santan Talang Curup Bumi Harjo Sumber Mulya Fajar Baru Bukit Harapan Karya Pelita Suka Makmur Air Muring Salam Harjo Tebing Kaning Batu :Layang Batu Raja Rejang Padang Bendar Sumber Rejo Batu Raja Kol Kembang Manis Jago Bayo Sido Mukti Sido Luhur Marga Sakti Tanjung Harapan

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.BU, 2016


69

Sumber Agung Rena Jaya Kemumu Tanah Tinggi Batu Roto Banyumas Baru Sawang Lebar Lubuk Gedang Muara Santan Talang Curup Bumi Harjo Sumber Mulya Fajar Baru Bukit Harapan Karya Pelita Suka Makmur Air Muring Salam Harjo Tebing Kaning Batu :Layang Batu Raja Rejang Padang Bendar Sumber Rejo Batu Raja Kol Kembang Manis Jago Bayo Sido Mukti Sido Luhur Marga Sakti Tanjung Harapan

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Rena Jaya Kemumu Tanah Tinggi Batu Roto Banyumas Baru Sawang Lebar Lubuk Gedang Muara Santan Talang Curup Bumi Harjo Sumber Mulya Fajar Baru Bukit Harapan Karya Pelita Suka Makmur Air Muring Salam Harjo Tebing Kaning Batu :Layang Batu Raja Rejang Padang Bendar Sumber Rejo Batu Raja Kol Kembang Manis Jago Bayo Sido Mukti Sido Luhur Marga Sakti Tanjung Harapan

Perkembangan jumlah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dengan grafik di bawah ini : Tabel 3.22. Jumlah Perpustakaan yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 sampai Tahun 2016 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2012

2013

2014

2015

2016

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.BU, 2016

Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2016 berjumlah 11.481 orang, mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Naik turunnya jumlah kunjungan orang untuk membaca di perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.23. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 No

Bulan Tahun 2013

Jumlah Pengunjung (orang) Tahun 2014 Tahun 2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Januari 979 413 734 Pebruari 1.015 547 784 Maret 821 1.004 843 April 1.586 1.100 1.295 Mei 945 1.278 1.270 Juni 1.026 1.329 1.036 Juli 985 496 487 Agustus 661 1.286 695 September 512 1.311 962 Oktober 614 1.320 1.039 November 984 1.275 1.061 Desember 1.103 1.100 1.275 Jumlah 11.231 12.459 11.481 Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.BU, 2016

Tahun 2016 1.068 1.221 1.065 1.161 1.249 982 670 848 1.007 1.031 1.067 1.185 12.549

Kunjungan orang untuk membaca di Perpustakaan selama tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

70

Tabel 3.24. Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Daerah dari Tahun 2013 sampai Tahun 2016 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2013-2016

Adapun koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten berjumlah 15.364 judul dengan 48.200 eksemplar, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tabel 3.25. Koleksi Bahan Pustaka Buku Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 – 2016 Tahun 2013 Judul Exp 412 1.574

Tahun 2014 Judul Exp 656 3.049

Tahun 2015 Judul Exp 688 3.177

Tahun 2016 Judul Exp 688 3177

Klas s 000

Karya Umum

100

Filsafat

361

1.154

359

1.146

359

1.146

359

1.146

200

Agama

574

4.784

1.691

5.317

1.715

5.413

1.734

5.470

300

Ilmu-Ilmu Sosial

467

5.289

1.974

6.268

2.115

6.832

2.266

7.313

400

Bahasa

412

3.363

1.310

3.966

1.310

3.966

1.339

4.051

500

Ilmu Murni

563

4.186

1.120

5.241

1.120

5.241

1.120

5.241

600

Ilmu Terapan

700

5.177

2.322

5.602

2.340

5.674

2.393

5.830

700

Seni Hiburan Dan

208

930

316

1.313

316

1.313

316

1.313

Disiplin Ilmu

Olahraga 800

Kesusastraan

681

7.859

2.633

8.575

2.671

8.727

2.721

8.884

900

Geografi Dan Sejarah

446

2.258

784

2.222

784

2.222

784

2.222

3.124

1.367

Umum Referensi

352

JUMLAH

6.52

42.365 14.532

3.184

1.642

3.549

1.644

3.553

45.883

15.060

47.260

15.364

48.200

0 Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2013-2016 (data diolah)

Perkembangan angka Usia Harapan Hidup dan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.26. Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk


71

Di Kabupaten Bengkulu Utara No.

Indikator Tahun 2012 Sasaran 1. Usia Harapan 70 tahun Hidup 2. Balita Gizi Buruk 0,05 % Sumber : Dinas Kesehatan Kab. BU, 2016

Tahun 2013

Tahun 2014 70,2 tahun

Tahun 2015 70,2 tahun

Tahun 2016 72 tahun

70,2 tahun 0,08 %

0,07 %

0,07 %

0,05 %

Pencapaian sasaran bidang kesehatan untuk Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan secara nasional diperoleh rata –rata pencapaian sebesar 78,99 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.27. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2016 NO I.

JENIS PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Dasar

NO

INDIKATOR KINERJA

Target %

1. 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

Realisasi % 88,22

Cakupan Kunjungan ibu 95 hamil K4 Cakupan Komplikasi 80 78,72 Kebidanan yang Ditangani Cakupan Pertolongan 90 85,75 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas 90 86,23 Cakupan Neonatus dengan 90 54,43 komplikasi yang ditangani Cakupan Kunjungan Bayi 90 89,64 Cakupan Desa/kelurahan 100 91,56 UCI Cakupan Pelayanan Anak 90 67,30 Balita Cakupan pemberian 100 100 makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk 100 100 mendapat perawatan Cakupan penjaringan 100 81,25 kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Peserta KB Aktif 80 74,18 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit a. Acut Flacid Paralysis ≥2/100.0 100 (AFP) rate 100.000 00 pdkk <15 thn penddk < 15 Thn b. Penemuan Penderita 100 10,4 Pneumonia Balita


% Realisasi (%) 92,87 98,40 95,28

95,81 60,48 99,60 91,56 74,78 100

100 81,25 92,72 100

10,4

72

NO

JENIS PELAYANAN

NO

14 II.

Pelayanan Kesehatan rujukan

15 16

III.

IV.

Penyelidikan Epidemiologi & Penanggulang an KLB Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

17

18

INDIKATOR KINERJA c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan Penderita Diare Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif

% 100

% 35,39

% Realisasi (%) 35,39

100

100

100

100

43,50

43,50

100

49,28

49,28

100

4,21

4,21

100

100

100

100

100

100

80

90

112,50

Target

Realisasi

Rata-rata Pencapaian

78,99

Sumber data : Dinas Kesehatan, 2016

Dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2016 dibandingkan dengan pencapaian SPM Tahun 2015 dan Tahun 2014 sebagai pembanding realisasi tahun ini dengan tahun lalu guna melihat Trend Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 terhadap tahun 2015, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.28. Perbandingan Capaian SPM Tahun 2016 dengan Tahun 2015 dan Tahun 2014 NO I.

JENIS PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Dasar

Realisasi NO 1 2 3 4 5 6

INDIKATOR KINERJA Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Kunjungan Bayi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

92,87

96,84

92,87

98,40

102,50

98,40

95,28

97,78

95,28

95,81 60,48

97,78 57,78

95,81 60,48

99,60

102,22

99,60


73

NO

JENIS PELAYANAN

Realisasi NO 7 8 9 10 11 12 13

14 II.

15

Pelayanan Kesehatan rujukan

16

III.

IV.

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulang an KLB Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

17

18

INDIKATOR KINERJA Cakupan Desa/kelurahan UCI Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a. Acut Flacid Paralysis (AFP) rate 100.000 pdkk <15 thn b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan Penderita Diare Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif

Rata – rata Pencapaian

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

91,56 74,78 100

92,88 83,89 100,00

91,56 74,78 100

100

100,00

100

81,25

58,74

81,25

92,72

101,25

92,72

100

-

100

10,4

7,49

10,04

35,39

83,74

35,39

100 43,50 49,28

100,00 71,60 88,85

100 43,50 49,28

4,21

9,27

4,21

100

100,00

100

100

100,00

100

112,50

87,50

112,50

83,52

79,10

78,99

Sumber data : Dinas Kesehatan, 2016

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 yang lalu. Dari indikator Standar Pelayanan Minimal tersebut terdapat beberapa kegiatan yang telah mencapai target bahkan melampaui target pencapaian. Meskipun demikian masih ada beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal yang belum mencapai target karena : 1. Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita, penemuan pasien baru TB BTA Positif yang ditangani dan penemuan penderita diare pada umumnya hanya terjadi permasalahan penentuan target pertahunnya, sedangkan kasus yang timbul tidak sebanyak target dan semua kasus yang ada sebenarnya telah ditangani sebesar 100%. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

74

2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 4,21% hal ini tidak berarti masyarakat miskin hanya dilayani sebesar 4,21 %, tetapi jumlah masyarakat miskin yang dirujuk ke pelayanan kesehatan sebanyak 4.909 jiwa, atau 4,21 % dari total seluruh masyarakat miskin yang ada.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Bengkulu

Utara

yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disebut BLUD RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara tanggal 25 Mei 2009 Nomor 184 Tahun 2009 tentang Penetapan RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh. Deskripsi ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.29. Sarana Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sarana Kesehatan RSUD Type C RS Umum Swasta Type D RS Lapangan Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling / Boat Posyandu Poskesdes Pos Obat

Jumlah 1 unit 1 unit 1 unit 8 unit 14 unit 103 unit 36 unit 341 unit 56 unit 0 unit

Keterangan Berstatus BLUD RS “Charitas” RS Enggano

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. BU, 2016

Evaluasi dan Analisis Kinerja berdasarkan indikator SPM yang dilaksanakan di BLUD RSUD Arga Makmur tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :


75

Tabel 3.30. Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator SPM Di BLUD RSUD Arga Makmur Tahun 2016 N o 1

2

Jenis Pelayanan Pelayanan Darurat

Gawat

Pelayanan Rawat Jalan

SPM yang ditetapkan Indikator 1. Kemampuan menangani Live Saving Anak & Dewasa 2. Jam buka pelayanan IGD 3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikasi (masih Berlaku) 4. Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana 5. Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD dg waktu 5’ 6. Kepuasan pelanggan 7. Kematian pasien ≤ 24 jam 8. Tidak ada pasien yang harus bayar uang di muka 1. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis 2. Ketersediaan pelayanan rawat jalan

3. Jam buka pelayanan

3

Pelayanan Rawat Inap

4. Waktu tunggu di Rawat Jalan 5. Kepuasan pelanggan 6. Pasien rawat inap TBC yang ditangani dengan strategi DOTS 7. a. Penegakan Diagnosis TB melalui Mikroskop TB a. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS 1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap 2. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap 3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap


Pencapaian Nilai Nilai 100 % 24 jam 100

100 % %

1 Tim 100 % ≥ 80 % 2 %(lanj. Di IRNA) 100 % 100 % Dr.Spesialis 100% dr. SpesialisAnak 100 % Internist 100% Kebidanan 100% Bedah dan Anastesi 100% Klinik umum 100% Klinik gigi 100% Klinik kulit & kelamin 100% Klinik syaraf 100% Klinik Rehabilitasi Medik 100% Klinik THT 08.00 WIB s.d 13.00 setiap hari kerja, kecuali Jumat 08.00 WIB s.d 11.00 WIB ± 60’ ≥ 90% 100% ≥ 60% ≤ 60% Dr. Spesialis Dokter Umum Perawat Min. D3 100% Rawat Anak Rawat Internist Rawat Maternal & Neo Rawat Bedah Rawat ICU/ICCU/NICU Rawat Jamkesmas Rawat VIP

76

24 jam 100% 1 Tim 100 % 90 % 1% 100 % 100 % Dr.Spesialis 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

09.00 WIB s.d 12.30 setiap hari kerja, kecuali Jumat 08.30 WIB s.d 11.00 WIB 10’ s.d 15’ 80% 100% 70 % 75 % Ada Ada Ada 100% Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

N o

Jenis Pelayanan

SPM yang ditetapkan Indikator 4. Jam visite Dr. Spesialis

4

Instalasi bedah sentral

5

Maternal dan Neonatal

5. Kejadian infeksi pasca operasi 6. Kejadian infeksi nasokomial 7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh 8. Kematian pasien > 48 jam 9. Kejadian pulang paksa 10. Kepuasan pelanggan 11.a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS 1. Waktu tunggu operasi elektif 2. Tidak adanya kejadian kematian di meja operasi 3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang 5. Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi 6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh OS 7. Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube 1. Kejadian kematian ibu karena persalinan 2. Pemberi pelayanan persalinan normal 3. Pemberi pelayanan persalinan dg penyulit 4. Pemberi pelayanan persalinan dg tindakan operasi

6

Intensif (ICU/ICCU/NICU)

5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gram 6. Pertolongan persalinan melalui Sectio Caesarea 7. Keluarga Berencana a. Presentase KB (vasektomi dan tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr umum terlatih b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih Presentase kontap yang mendapatkan konseling KB Mantap Bidan Terlatih 8. Kepuasan pelanggan 1. Rata-rata pasien kembali ke ruangan rawat < 72 jam 2. Pemberian Layanan Unit Intensiv


Pencapaian Nilai Nilai

Rapat VVIP jam 08.00 s.d 14.00 WIB/hari kerja ≤ 1,5% ≤ 1,5% 100% ≤ 0,24% ≤ 5% ≥ 90% ≥ 60% ≥ 60% ≤ 2 hari ≤ 1% 100% 100% 100% 100% ≤ 6% Pendarahan ≤ 1% Preeklampsia ≤ 30% Sepsis 0,2 % Dokter Obgyn Dokter umum terlatih Bidan Tim Ponek yang terlatih Dokter Obgyn Dokter Anak Dokter Anastesi 100% ≤ 20% dr persalin

Ada jam 08.00 s.d 14.00 WIB/hari kerja 0% 0,5 % 100% 0,6 % 5,4 % 86 % 70% 75% ≤ 2 hari 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% Dokter Obgyn Dokter umum terlatih Bidan Tim Ponek yang terlatih dr Obgyn Dokter Anak dr Anastesi 100 % 14,1%

100 %

100 %

100 %

100 %

≥ 80% 30 %

80% 0%

Dokter anastesi, spesialis sesuai kasus dan perawat dengan sertifikat Perawat Mahir ICU 100 % perawat D3 / setara D.4 dengan sertifikat Perawat Mahir ICU

77

100%

0%

N o 7

8

Jenis Pelayanan Radiologi

Laboratorium Patologi Klinik

1. 2. 3. 4. 1.

SPM yang ditetapkan Indikator Waktu tunggu hasil pelayanan thorak foto Pelaksanaan ekspertisi Kejadian kegagalan pelayanan rontagen Kepuasan pelanggan Waktu tunggu hasil laboratorium

2. Pelaksanaan ekspertisi

9

Rehabilitasi Medik

10

Farmasi

11

Gizi

12

Transfusi Darah

13 14

Pelayanan BPJS Rekam Medis

15

Pengolahan Limbah

3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium 4. Kepuasan pelanggan 1. Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehab medik yang direncanakan 2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik 3. Kepuasan pelanggan 1. a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan 2. Tidak adanya kesalahan pemberian obat 3. Kepuasan pelanggan 4. Penulisan resep sesuai formularium 1. Ketepatan waktu pemberian makan pasien 2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 3. Tidak adanya kejadian salah pemberian diet 1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 2. Kejadian reaksi transfusi 1. Pelayanan terhadap pasien BPJS yang datang ke RS di@unit 1. Kelengkapan pengisian RM 1 x 24 jam setelah selesai pelayanan 2. Kelengkapan informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas 3. Waktu penyediaan Dok RM Rawat Jalan 4. Waktu penyediaan Dok RM Rawat Inap 1. Baku mutu limbah cair

Pencapaian Nilai Nilai ≤3 jam Dokter Spesialis Rad Kerusakan photo ≤ 2% ≥ 80% ≤ 140 menit (kimia darah dan darah rutin) Dokter spesialis patologi klinik 100% ≥ 80% ≤ 50%

Pengolahan limbah padat infeksius sesuai aturan Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun Cost Recovery Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan


90 % 0%

≤ 10 menit ≤ 15 menit BOD < 30mg/l

5 menit 5 menit Inlet 28 mg/I Outlet 25 mg/I Inlet 80 mg/I Outlet 72 mg/I Inlet 57 mg/I Outlet 35 mg/I Inlet 6,5 mg/I Outlet 6,5 mg/I 100 % 100% 100% 100% 90% 75 % 50% 80%

PH 6 – 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

100%

100% 95% 5 menit 30 menit 99,7% 99,5 % 90% 90% 5% 100% 100% 0% 100 % 95% 95%

TSS < 30mg/l

Administrasi & Manajemen

Ada

100% ≥ 80% ≤ 30 menit ≤ 60 menit 100% ≥75% 100% ≥ 90% ≤ 20% 100% 100% terlayani ≥ 0,01% 100 % terlayani 100% 100%

COD < 80mg/l

16

15 menit Dokter Spesialis Rad Kerusakan photo 1,06% 90% 60 menit

100% 100% 100% 100% 100% ≥ 60% ≥ 40% 100%

78

Jenis Pelayanan

N o 17

Ambulance / Mobil Jenazah

18 19

Pemulazaran Jenazah Pelayanan Pem.Sarana

20

Pelayanan Laundry

21

Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)

SPM yang ditetapkan Indikator 8. Ketepatan waktu pemb. Inform tentang tagihan pasien IRNA 9. Ketepatan waktu pemb. Imbalan (insentif) sesuai kesepakatan 1. Waktu pelayanan ambulance/mobil jenazah 2. Kecepatan pemberian pelayanan ambulance / mobil jenazah RS 3. Waktu tanggap pelayanan ambulance / mobil jenazah untuk masyarakat 1. Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah 1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3. Peralatan Lab,elektromedik, alkes lain dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan, terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2. Ketepatan waktu untuk penyediaan linen utk Ruang Inap 1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih

2. Tersedia alat pelindung diri (APD) di setiap instansi / departemen 3. Kegiatan Surveilans Infeksi Nasokomial (HAI/Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) Sumber data : RSUD Arga Makmur,2016

Pencapaian Nilai ≥ 2 jam 100% 24 jam ≤ 30 menit ≤ 1 jam

Nilai

≤ 2 jam ≤ 80% 100% 100% 100% 100% Anggota Tim PPI yang terlatih 75 % 60% 75%

30 menit 70% 24 jam 30 menit 60 menit 60 menit 75% 80% 100% 100% 100% 28,57% 80 % 75 %

Dalam hal pelayanan kesehatan terutama rawat inap di RSUD Arga Makmur belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan terus kualitas pelayanannya. Indikator penilaian pelayanan rawat inap di RSUD Arga Makmur Tahun 2016 dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 3.31. Indikator Penilaian Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit di BLUD RSUD Arga Makmur tahun 2016 No

Indikator

Singkatan

Pengertian

1.

Bed Occupancy

BOR

% pemakaian tempat dlm satuan waktu tertentu

60-85%

Jumlah hari perawatan RS ────────────────────── x 100% Jumlah TT x jml hari dlm satuan waktu

49,38%

Skala Ordinal kurang

2.

Length Of Stay

LOS

Rata-rata rawat pasien

3-6 hr

Jumlah lama rawat pasien ───────────────────── Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

2,69 hari

Sedang

3.

Bed Turn Over

BTO

Frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dlm satuan tertentu

40-50 kali

Jumlah pasien keluar (hidup+mati) ───────────────────────── Jumlah tempat tidur

lama seorang

Nilai Ideal

Rumus


79

Pencapaian

62,64 kali

kurang

4.

5.

6.

Turn Over Interval

TOI

Rata-rata hari 1-3 hari tempat tidur tidak ditempati dr saat terisi ke saat terisi berikutnya Net Death Rate NDR Angka kematian > <25/1000 48 jam setelah dirawat / 1000 penderita keluar Gross Death Rate GDR Angka kematian <45/1000 umum/1000 penderita keluar Catatan Jumlah Tempat Tidur RSUD sebanyak 218 buah Sumber data : RSUD Arga Makmur, 2017

(Jml TT x jml hari)- hr rawat RS ───────────────────────── Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

2,95 hari

Baik

Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat ─────────────────────── x 0/00 Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

6,56/1000

Baik

Jumlah pasien mati seluruhnya ─────────────────────── x 0/00 Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

23,39/1000

Baik


80

Walaupun data di atas menampilkan bahwa pencapaian indikator pelayanan kesehatan di ruang rawat inap RSUD Arga Makmur belumlah maksimal, tetapi pencapaian indikator tersebut mengalami kenaikan yang cukup baik bila dibandingkan dengan pencapaian indikator pada tahun - tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 3.32. Indikator Penilaian Pelayanan Rumah Sakit di BLUD RSUD Arga Makmur No

Indikator Pelayanan

Nilai Ideal

2011

1. 2. 3. 4.

Bed Occupancy 60-85% 26,8 % Length Of Stay 3-6 hr 3 hari Bed Turn Over 40-50 kali 38 kali Turn Over 1-3 hari 9 hari Interval 5. Net Death Rate <25/1000 16/1000 6. Gross Death <45/1000 27/1000 Rate Sumber data : RSUD Arga Makmur, 2011 - 2016

Pencapaian Tahun 2013 2014

2015

2016

31,3% 3 hari 42 kali 6 hari

2012


40% 3 hari 58 kali 4 hari



7/1000 22/1000

8/1000 22/1000

9/1000 27/1000

8/1000 23/1000

7/1000 23/1000

Jumlah angka kematian yang terjadi pada tahun 2016 tercatat 136 jumlah kematian ≤ 48 jam dan 53 jumlah kematian ≥ 48 jam (Sumber data SIRS Tahun 2016). Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.33. Jumlah Kematian ≤ 48 jam dan ≥48 jam di RSUD Arga Makmur Tahun 2015 No.

Bulan

Tahun 2015 ≤ 48 jam

dan ≥48

Tahun 2016 ≤ 48 jam

jam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

6 7 6 5 10 14 8 7 9 9 8 8 97

4 8 5 4 1 4 3 3 4 6 6 6 54

dan ≥48 jam

9 11 13 4 9 19 13 13 8 12 10 15 136

6 3 4 3 8 6 2 6 10 2 2 1 3

Sumber : RSUD Arga Makmur, 2017

Bila dilihat dari indikator jumlah kematian menurut lama pasien di rumah sakit, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut : a.

Nilai NDR (Net Death Rate) maka didapatkan NDR di RSUD Arga Makmur tahun 2016 adalah 7/1000 pasien keluar hidup. Bila dilihat dari angka batas maksimal yaitu 25/1000 seluruh pasien rawat inap, maka nilai ini masih dapat ditoleransi. Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

81

b.

Nilai GDR (Gross Death Rate) maka didapatkan GDR di RSUD Arga Makmur tahun 2016 adalah 23/1000 pasien keluar hidup. Bila dilihat dari angka batas maksimal yaitu 45/1000 seluruh pasien rawat inap, maka nilai ini masih dapat ditoleransi. Dari data kematian di atas, angka kejadian kematian ibu (kematian maternal)

khusus kasus kebidanan pada tahun 2016 tidak ada kasus kematian ibu (kematian maternal).

MISI 5 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

N o

1.

1.

1. 2.

1.

Tabel 3.34. Pencapaian Target Kinerja Misi Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Tahun 2015 Tahun 2016 Realisasi Pencapaian Target Realisa Pencapai Target Indikator si an Target (%) Target (%) 16. Sasaran meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Meningkatnya indeks 25,23 78,65 212,9 25,23 % 78,36% 212,13 kepuasan masyarakat % - 36, % - 36, 94 94 % % 17. Sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal Jumlah desa 59 – 54 0 54 – 49 0 tertinggal desa desa 18. Sasaran terkoordinasinya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan Angka pertumbuhan 2,31 % 0,34% 673 2,29 % 0,35% 648,57 penduduk - 2,29 2,27 % % Penerapan SIAK dan 95 % 100% 100 100% 100% 100 NIK 100 % 19. Sasaran berkurangnya pengangguran terbuka Jumlah pengangguran terbuka

44.916 3.752 117,70 44.416 4.059 108,19 jiwa – jiwa jiwa – jiwa 44.416 43.916 jiwa jiwa 20. Sasaran menurunnya kasus KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 1. Jumlah kasus KKN 3–2 2 100 3–2 2 kasus 100 yang ditangani kasus kasus kasus kepolisian, kejaksaan atau pengadilan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

82

tercatat dengan nilai 74,40 atau dengan kategori B (Baik). Sedangkan IKM dari RSUD Arga

Makmur

bernilai

85,97,

dan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

dari

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 70,75, seperti yang terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.35. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) No. 1. 2.

Sumber

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

89,93

74,40 89,97

85,97

71,67 80,8

71,58 78,65

70,75 78,36

BPMPPTSP RSUD Arga 80,44 82,38 Makmur Dinas Dukcapil 69,96 61,62 Rata-rata IKM 75,2 72 Sumber : SKPD terkait (data diolah), 2016

3.

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata – rata dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi, disebabkan pada tahun 2013 dan 2015 IKM Dinas Dukcapil mengalami penurunan. Sedangkan IKM dari RSUD Arga Makmur terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015. IKM dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Bengkulu Utara baru tercatat pada tahun 2015 seiring dengan baru terbentuknya kelembagaan BPMPPTSP secara resmi. Data terakhir tercatat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa pada tahun 2012 Kabupaten Bengkulu Utara masih memiliki 80 desa yang merupakan desa tertinggal. Tercapainya realisasi desa tertinggal karena adanya program PNPM dan Dana Desa serta program dinas terkait lainnya yang masuk ke desa, sehingga sejak tahun 2013 Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada lagi desa – desa tertinggal. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengalokasikan dana desa sebesar 16,62 % dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016. Berikut perkembangan belanja APBD yang dialokasikan ke APBDes sejak tahun 2012. Tabel 3.36. Perkembangan Belanja APBD yang Dialokasikan ke APBDes No. 1.

Indikator

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Dana APBD yang dialokasikan ke APBDes 2. Jumlah bantuan keuangan kabupaten ke desa Sumber : Bappeda Kab. BU, 2016

Tahun 2015

Tahun 2016

1,8 %

1,69 %

1,89 %

11,58 %

16,62 %

1,7 %

1,59 %

1,75 %

11,46 %

16,52 %

Angka pertumbuhan penduduk dan penerapan SIAK dan NIK mengalami perkembangan positif dari tahun 2012 seperti tabel berikut : Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

83

Tabel 3.37. Angka Pertumbuhan Penduduk Dan Penerapan SIAK dan NIK

No. 1. 2.

Indikator Angka Pertumbuhan Penduduk Penerapan SIAK dan NIK Jumlah

Tahun Tahun 2012 2013 5,46 6,49 100

100

Tahun 2014 0,98

Tahun 2015 0,34

Tahun 2016

100

100

100

0,35

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. BU, 2016

Kabupaten Bengkulu Utara mulai tahun 2009 telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK (Nomor Induk kependudukan), dan mulai tahun 2012 dilakukan perekaman KTP elektronik dan penerbitan e-KTP. Sampai dengan tahun 2016 tercatat jumlah orang yang wajib KTP sebanyak 194.592 orang, dan jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik adalah 173.737 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 berjumlah 43 % didapat dari persentase jumlah penduduk angkatan kerja sejumlah 110.147 dibagi jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) 255.045 orang. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas di Kabupaten Bengkulu Utara masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas SDM maupun jumlah atau kuantitasnya, karena idealnya sesuai target per 1000 penduduk terdapat 1,6 orang satpol PP dan 16 orang linmas. Ini berarti dengan jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 berjumlah 274.174 orang dibutuhkan 439 orang satpol PP dan 4.660 orang linmas. Sedangkan pada realisasinya di lapangan saat ini terdapat 122 orang satpol PP dan 3.616 orang linmas. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai program dan kegiatan strategis berupa pelaksanaan pemeriksaan regular pada SKPD, Kantor Camat, Kantor Desa/Kelurahan dan sekolah, sebanyak 231 Obrik. Sesuai dengan PKPT tahun 2016 dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanya 200 Orbik atau 86,58% dengan target pertanggungjawaban Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 200 LHP dan realisasinya dengan 231 obrik, direalisasikan dengan 289 LHP atau 125,11 % pada tahun yang sama. Selanjutnya untuk pelaksanaan penyelesaian hasil pemeriksaan Irjen, BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2016 dengan hasil temuan sebanyak 1.614 temuan dan telah selesai ditindaklanjuti sebanyak Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

84

917 temuan atau 56,82% dan yang masih dalam proses sebanyak 725 temuan atau 44,92 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 3.38. Pelaksanan Tindak Lanjut Tahun 2015-2016 No

Sumber LHP

Tahun 2015 Jumlah

Temu an

Jumlah Yang Telah

Diselesaikan

1. 2. 3. 4.

Jumlah Temuan dalam Proses

Irjen 47 10 37 BPK 447 343 102 Inspektorat 86 86 Provinsi Inspektorat 364 310 52 Kabupaten Jumlah 944 749 191 Sumber : Inspektorat Kab. BU, 2017

Tahun 2016 Jumlah Temuan Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Jumlah Temuan

Jumlah Yang Telah Diselesaikan

Jumlah Temuan dalam Proses

Jumlah Temuan Tidak Dapat Ditindaklanju ti

2 -

37 616 67

35 441 49

2 203 18

2 -

-

894

392

502

-

2

1.614

917

725

2

Berdasarkan hasil penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang diketahui adanya kerugian daerah sebanyak 35 kasus. Dari jumlah kerugian daerah tersebut, sebanyak 12 kasus telah ditindaklanjuti, sebanyak 10 kasus telah diangsur dan sebanyak 13 kasus belum ditindaklanjuti. Posisi penyelesaian kerugian daerah per 31 Desember 2016 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kerugian daerah yang telah memperoleh penetapan pembebanan sebanyak 2 kasus. 2. Kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 0 kasus. 3. Kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebanyak 35 kasus. 4. Kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan Informasi lainnya sebanyak 20 kasus. Sesuai dengan PKPT Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2016 melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 231 obrik dari target 200 obrik telah dilaksanakan 115,5% dengan pertanggungjawaban LHP sebanyak 289 LHP. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Inspektorat dalam menurunkan angka indisipliner aparatur pemerintah di tingkat desa, kecamatan, dan SKPD dalam mengelola administrasi kepegawaian, administrasi keuangan administrasi barang milik daerah dan administrasi lainnya. Namun jika dilihat dari jumlah obrik yang menjadi beban dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan masih terdapat

Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

85

279 Obrik atau 52,94 % yang belum dilakukan pemeriksaan regular atau rutin, terutama pada obrik desa/kelurahan dan sekolah-sekolah.

MISI 6 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Tabel 3.39. Pencapaian Target Kinerja Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur N

Tahun 2015

Tahun 2016 Pencapai Target Realisa Pencapai o an si an Target Target (%) (%) 21. Sasaran peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah 1. Persentase pejabat 32% 39,34% 119,21 35% 46,97% 130,47 struktural yang telah 33% 36% mengikuti diklat struktural sesuai jenjangnya 2. Persentase guru yang 29% 62% 206,6 32% 76,54% 231,94 bersertifikasi 30% 33% Indikator

Target

Realisasi

Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah : 1. Terwujudnya penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima. 2. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi. 3. Terwujudnya peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur,

Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Mengikutkan 187 orang CPNS untuk mengikuti Diklat Prajabatan, 2. Mengikutkan 32 orang PNS untuk mengikuti Diklat kepemimpinan.


86

3. Melaksanakan penempatan 1.226 orang PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. 4. Melaksanakan proses administrasi kenaikan pangkat terhadap 964 orang PNS. 5. Melaksanakan implementasi SAPK berbasis web dengan 2.500 entry. 6. Menyelenggarakan Kartu PNS Elektronik (KPE) untuk 150 orang PNS. 7. Menyelenggarakan administrasi pembinaan karir PNS bagi 352 orang PNS. 8. Menerbitkan surat kenaikan gaji berkala untuk 1.183 orang PNS. 9. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada 122 orang PNS. 10. Menyiapkan validasi data kepegawaian untuk 5.363 orang PNS untuk tertib administrasi kepegawaian. 11. Menerbitkan buku Daftar Urut Kepangkatan PNS Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 10 buku. 12. Melaksanakan proses fasilitasi pembuatan Karpeg/Karis/Karsu terhadap 285 orang PNS. 13. Melaksanakan proses penyelesaian SK MPP, pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian bagi 120 orang PNS Kabupaten Bengkulu Utara. 14. Melaksanakan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya untuk 87 orang. 15. Menyusun data kekayaan 50 orang penyelenggara negaradi lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. 16. Menyelenggarakan pelaksanaan Sumpah/Janji PNS untuk 167orang CPNS/PNS. 17. Membuat dan menyampaikan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin / izin perceraian untuk 20 orang. 18. Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian dan peningkatan status pendidikan PNS sebanyak 102 orang. 19. Menyediakan

website

BKPPD

Kabupaten

Bengkulu

Utara

di

www.bkppdbengkuluutara.go.oid. Adapun jumlah pejabat struktural yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dapat dilihat pada tabel berikut :


87

Tabel 3.40. Data Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2016 Tahun 2015 No.

Eselon

Diklat Kepemimpinan

Tahun 2016 Jumlah

Diklat Kepemimpinan

Jumlah

Belum

Sudah

Belum

Sudah

1.

Eselon II

21

16

37

18

19

37

2.

Eselon III

107

93

200

94

106

200

3.

Eselon IV

469

185

654

445

209

654


Dari data di atas, maka persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai jenjangnya dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Persentase pejabat struktural eselon II yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah Jumlah pejabat eselon 2 yang sudah diklatpim x 100% = 19/37 x 100% = 51,35 % Jumlah pejabat eselon 2 b. Persentase pejabat struktural eselon III yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah Jumlah pejabat eselon 3 yang sudah diklatpim x 100% = 106/200 x 100% = 53 % Jumlah pejabat eselon 3 c. Persentase pejabat struktural eselon IV yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah Jumlah pejabat eselon 4 yang sudah diklatpim x 100% = 209/654 x 100% = 31,96 %

Jumlah pejabat eselon 4

d. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 51,35% + 53% = 31,96% = 136,31 = 45,44 % 3 3 Persentase guru yang bersertifikasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No. 1.

Tabel 3.41. Persentase Guru Bersertifikasi Di Kabupaten Bengkulu Utara Indikator Tahun Tahun Tahun 2012 2013 2014 Persentase guru 46 69 73 bersertifikasi

Tahun 2015 62

Tahun 2016 76,54

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. BU, 2016


88

MISI 7 Memberikan Ruang Seluas-luasnya bagi Perempuan dalam Pembangunan Tabel 3.42. Pencapaian Target Kinerja Misi Memberikan Ruang Seluas – luasnya bagi Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2015 Tahun 2016 Indikator Pencapaian Target Realisa Pencapaian Target Realisasi Target (%) Target (%) si

N o

22. Sasaran peningkatan perlindungan perempuan dan anak 1.

Persentase jumlah 4%-2 8,6 % 46,51 tenaga kerja di % bawah umur 23. Sasaran peningkatan kesetaraan gender dalam 1. Persentase 45 % 17,26 38,36 partisipasi 46 % % perempuan di lembaga pemerintahan

4%-2 %

0%

120

pembangunan 45 % 47,25 % 46 %

102,72

Data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara menyebutkan jumlah tenaga kerja di bawah umur dan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.43. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umum dan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara No.

Indikator

1. 2.

Realisasi 2012

2013

2014

2015

2016

Jumlah tenaga kerja di bawah umur

10,44

9,60

9,35

8,60

0

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

14,55

15,40

16,26

17,26

47,25

Sumber Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab.BU, 2016

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sekitar 61% karena dari 92.459 orang perempuan usia angkatan kerja, hanya 56.264 orang perempuan yang berpartisipasi di bidang kerja. Hal ini disebabkan karena perempuan di Kabupaten Bengkulu Utara banyak yang tidak bekerja secara formal di lembaga pemerintah ataupun swasta dan


89

hanya menjadi ibu rumah tangga, dan kalaupun mereka bekerja hanya secara sewaktu – waktu. Dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara ini telah melaksanakan program pelayanan

dan

rehabilitasi

kesejahteraan

sosial

dengan

kegiatan

peningkatan

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 10 orang KTK (Korban Tindak Kekerasan) dengan menyiapkan desain pembangunan RPTC (Rumah Persinggahan Trauma Centre). Untuk kegiatan ibu – ibu dari PKK di 19 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2016 mengikuti Lomba Masak Menu Serba Ikan bertempat di Kecamatan Putri Hijau, dengan hasil Kecamatan Kota Arga Makmur sebagai juara 1, Kecamatan Tanjung Agung Palik juara ke 2, dan Kecamatan Giri Mulya menduduki juara 3.

MISI 8 Mendorong Berkembangnya Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif dan Kompetitif

N o

1.

1.

1. 2.

Tabel 3.44. Pencapaian Target Kinerja Misi Mendorong Berkembangnya Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Memiliki Karakter Kooperatif, Kolaboratif, Produktif dan Kompetitif Tahun 2015 Tahun 2016 Indikator Target Realisa Pencapaian Target Realisasi Pencapaian Target (%) Target (%) si 24. Sasaran terbedayakannya organisasi kepemudaan daerah Jumlah 9-10 15 150 9-10 15 150 organisasi organisa organisasi kepemudaan si 25. Sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama Jumlah konflik 0 kali 0 kali 100 0 kali 0 kali 100 antar umat beragama 26. Sasaran peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai – nilai budaya daerah Jumlah sanggar 2–4 17 425 2–4 3 75 seni / kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kesenian Jumlah 3 – 4 kali 4 kali 100 3 – 4 kali 3 kali 75 pagelaran seni pertahun

Organisasi / Kelompok Pemuda yang ada di Kota Arga Makmur sendiri tercatat 15 jenis organisasi yaitu : Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

90

1. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) 2. F2BU (Forum Pemuda Peduli Bengkulu Utara) 3. AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) 4. FKPPI (Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan Indonesia) 5. PP (Pemuda Pancasila) 6. IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) 7. PDK Kosgoro BU (Pimpinan Daerah Kosgoro) 8. Gerakan Pemuda Ansor (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) 9. OPPH (Organisasi Pemuda-Pemudi Hindu Aditya Bhuana) 10. Forum Aliansi Pemuda (APM) 11. Karang Taruna 12. PPI (Purna Paskibraka Indonesia) Bengkulu Utara 13. PPMI (Pemuda Prakarya Muda Indonesia) 14. RISMA (Remaja Islam Masjid) 15. PPM (Pemuda Panca Marga) Untuk mendukung kegiatan pemuda dalam berolah raga, sarananya masih sangat perlu ditingkatkan karena dari tahun 2012 tidak mengalami perkembangan peningkatan yang berarti seperti yang ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 3.45. Sarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara No.

Indikator

Realisasi 2012

2013

2014

2015

2016

68

70

70

70

75

1

1

1

1

0

1.

Jumlah klub olahraga (unit)

2.

Jumlah gedung olahraga

3.

Jumlah organisasi pemuda

23

23

23

23

15

4.

Jumlah organisasi olahraga

14

14

14

14

14

5.

Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)

4

4

4

4

4

6.

Jumlah kegiatan olahraga

4

4

4

4

15

7.

Jumlah lapangan olahraga

5

5

5

5

5

Sumber Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab.BU, 2016

Toleransi dan kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Bengkulu Utara sangat baik, dibuktikan dengan selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama.


91

Hanya terjadi beberapa kali demonstrasi dalam upaya penyampaian pendapat oleh warga Kabupaten Bengkulu Utara kepada pemerintah. Dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Utara tercatat terjadi 18 kali demonstrasi di tahun 2012, 16 kali di tahun 2013 dan tahun 2014, 12 kali di tahun 2015 serta 3 kali pada tahun 2016. Akan tetapi demonstrasi yang dilaksanakan berjalan damai tanpa ada konflik. Situasi kegiatan keagamaan di Bengkulu Utara tetap tertib, ada 5 aliran yang ada di Bengkulu Utara dalam dalam pengawasan terdiri dari : Khowarij, Tharengat Nagsabandiyah, AKI (Amanat Keagungan Ilahi), Syiah/Ikatan Jamaah Ahlul dan Salafi. Kegiatan pembinaan organisasi masyarakat dilakukan setiap tahun dengan mengikutsertakan

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

dan

Organisasi

Masyarakat.

Sedangkan pembinaan politik daerah dilakukan dengan mengikutsertakan 18 partai politik yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Intensitas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.46. Intensitas Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 - 2016 No.

Sasaran Pembinaan

Realisasi 2012

2013

2014

2015

2016

1

1

1

2

2

2.

LSM, Ormas dan OKP (kali) Pembinaan politik daerah

0

0

1

7

5

3.

Pakem

1

1

1

7

5

4.

Monev

18

18

18

12

12

1.

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab.BU, 2016

Perkembangan bidang pariwisata juga belum menggembirakan perkembangannya karena masih belum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 3.47. Perkembangan Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 - 2016 No.

Indikator

1.

Kunjungan wisata (orang)

2. 3.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jumlah restoran

4.

Jumlah penginapan/hotel

Realisasi 2012

2013

2014

2015

2016

9.311

9.311

4.006

13.844

9.261

0,04

0,04

0,04

0,04*

-

10

12

15

15

11

18

18

20

20

19

Sumber Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. BU, 2016 *Angka Sementara


92

Permasalahan bidang kesenian di daerah adalah kurangnya minat dan kurangnya alat kesenian di daerah – daerah sehingga cuma ada 3 buah grup kesenian yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu tidak adanya gedung kesenian milik pemerintah sehingga dalam kegiatannya menyewa gedung atau tempat untuk menyelenggarakan festival seni dan budaya. Tempat yang dijadikan penyelenggaraan festival seni dan budaya ada 2 yaitu Balai Pertemuan Ratu Samban dan Gedung Serba Guna Sahri Romli. Setiap tahun dilaksanakan Festival Budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Arga Makmur dan Festival Multi Etnis Festival Seni Siswa. Ada 2 (dua) situs dan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu : Tugu Van Amstel dan Rumah Bersejarah Napal Putih. B.

REALISASI ANGGARAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun

Anggaran 2016 dan realisasinya dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 No

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1. 2.

PENDAPATAN 1.113.942.676.541,00 BELANJA 1.229.795.556.540,00 SURPLUS / (DEFISIT) (115.852.879.999,00) 3. PEMBIAYAAN 115.852.879.999,00 Sisa Lebih Pembiayaan 0,00 Anggaran Tahun Berkenaan Sumber : LRA, DPKAD Kab. BU, 2017

Lebih (Kurang)

1.121.876.138.307,90 1.136.015.618.056,78 (50.556.092.506,43) 0,00 (50.556.092.506,43)

(7.933.461.766,90) (93.779.938.483,22) 65.296.787.492,57 (115.852.879.999,00) (50.556.092.506,43)

Pendapatan Daerah Pendapatan dianggarkan

Daerah

sebesar

Kabupaten

Rp.

Bengkulu

Utara

1.113.942.676.541,00

Tahun namun

Anggaran

2016

terealisasi

Rp.

1.121.876.138.307,90 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.49. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 No

Anggaran(Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih (Kurang)

63.650.964.000,00

31.229.031.265,17

(32.421.932.734,83)

1.1. 1.2. 1.3.

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang sah

10.445.000.000,00 1.850.000.000,00 51.355.964.000,00

9.351.611.644,00 2.587.870.037,25 19.289.549.583,92

(1.093.388.356,00) 737.870.037,25 (32.066.414.416,08)

2.

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1.054.230.494.285 ,18 895.267.114.636,00

(3.938.781.744,18)

2.1.

1.050.291.712.541 ,00 883.197.162.541,00

1.

Pendapatan Daerah

12.069.952.095,00


93

2.1.1 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2.

Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDM) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

11.552.266.490,00 32.656.541.673,00

23.004.776.090,00 37.087.901.804,00

11.452.509.600,00 4.431.360.131,00

634.762.199.000,00 204.226.155.378,00

634.762.199.000,00 200.412.237.742,00

0,00 (3.813.917.636,00)

130.594.550.000,00

130.594.550.000,00

0,00

130.594.550.000,00

130.594.550.000,00

0,00 (8.131.170.350,82) (8.131.170.350,82)

2.2.1.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian

2.3. 2.3.1.

Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

36.500.000.000,00 36.500.000.000,00

28.368.829.649,18 28.368.829.649,18

JUMLAH PENDAPATAN

1.113.942.676.541, 00

1.121.876.138.307, 90

(7.933.461.766,90)

Sumber : LRA, DPKAD Kab.BU, 2017

Belanja Daerah Realisasi pendapatan ditujukan untuk membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.50. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 No

Belanja Daerah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih (Kurang)(Rp)

1.

BELANJA OPERASI

1.000.789.428.049

916.648.345.460

(84.141.082.589)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

529.902.025.822,00 258.565.730.084,00 739.236.800,00 7.263.500.000,00 380.000.000,00 203.938.935.343,00

489.019.262.865,30 215.607.300.452,00 739.236.800,00 7.138.500.000,00 230.000.000,00 203.914.045.342,76

(40.882.762.956,70) (42.958.429.632,00) 0,00 (125.000.000,00) (150.000.000,00) (24.890.000,24)

2.

BELANJA MODAL

226.480.015.216,00

218.132.483.968,72

(8.347.531.247,28)

2.1

Belanja Modal

226.480.015.216,00

218.132.483.968,72

(8.347.531.247,28)

3. 3.1.

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak terduga

1.296.613.275,00 1.296.613.275,00

5.288.628,00 5.288.628,00

(1.291.324.647,00) (1.291.324.647,00)

1.229.500.000,00 1.229.500.000,00

1.229.500.000,00 1.229.500.000,00

0,00 0,00

1.229.500.000,00

1.229.500.000,00

0,00

1.229.795.556.540

1.136.015.618.057

(93.779.938.483)

Pegawai Barang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan

4. 4.1.

TRANSFER Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa 4.1.1. - Bagi Hasil Pajak JUMLAH BELANJA Sumber : LRA, DPKAD Kab.BU, 2017

Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 dapat menutupi defisit anggaran yang dihasilkan dari belanja daerah yang bersumber dari pendapatan daerah, seperti pada tabel berikut ini :


94

Tabel 3.51. Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 No Pembiayaan Daerah 1. PENERIMAAN DAERAH

115.852.879.999,00

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) 0,00

Lebih (Kurang) (Rp)

115.852.879.999,00

0,00

(115.852.879.999,00)

(115.852.879.999,00)

1. 1.

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)

2.

PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

PEMBIAYAAN NETTO

115.852.879.999,00

(1.000.000.000,00)

(115.852.879.999,00)

2. 1.

Sumber : LRA, DPKAD Kab.BU, 2017

Anggaran per SKPD Anggaran yang ditetapkan sebelum perubahan untuk 32 Dinas/Instansi, 17 kecamatan dan 5 kelurahan berupa anggaran untuk belanja langsung untuk tahun 2016 seperti pada tabel berikut ini : Tabel 3.52. Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2016 No.

SKPD

1 1.

2

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 23. 24. 25. 26.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Badan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Narkotika Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pemuda Olah Raga, dan Pariwisata Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Inspektorat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jumlah (Rp)

17.862.035.200 36.834.249.400 34.648.290.900 216.786.268.000 5.846.000.000 3.637.213.000 4.527.048.700 33.283.183.500 3.766.200.000 3.006.237.000 2.495.200.000 8.942.000.000 2.970.000.000 1.658.437.000 1.515.162.000 1.790.000.000 21.871.090.000 3.395.757.000 2.277.000.000 5.646.304.200 37.187.250.000 2.993.657.000 4.385.808.100 2.887.002.000 1.355.500.000 4.343.494.000


95

No.

SKPD

Jumlah (Rp)

27. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 28. Dinas Pertanian dan Peternakan 29. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 30. Dinas Pertambangan dan Energi 31. Dinas Kelautan dan Perikanan 32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 33. Kantor Kecamatan Air Besi 34. Kantor Kecamatan Air Napal 35. Kantor Kecamatan Arga Makmur 36. Kantor Kecamatan Batik Nau 37. Kantor Kecamatan Enggano 38. Kantor Kecamatan Giri Mulya 39. Kantor Kecamatan Kerkap 40. Kantor Kecamatan Lais 41. Kantor Kecamatan Napal Putih 42. Kantor Kecamatan Padang Jaya 43. Kantor Kecamatan Putri Hijau 44. Kantor Kecamatan Hulu Palik 45. Kantor Kecamatan Air Padang 46. Kantor Kecamatan Ketahun 47. Kantor Kecamatan Arma Jaya 48. Kantor Kecamatan Tanjung Agung Palik 49. Kantor Kecamatan Ulok Kupai 50. Kantor Kecamatan Pinang Raya 51. Kantor Kecamatan Marga Sakti Sebelat 52. Kantor Kelurahan Pasar Lais 53. Kantor Kelurahan Lubuk Durian 54. Kantor Kelurahan Purwodadi 55. Kantor Kelurahan Gunung Alam 56. Kantor Kelurahan Kemumu Sumber : DPKAD Kab. BU, 2017

982.324.000 9.281.334.000 10.460.194.700 1.669.663.000 4.503.055.000 3.273.504.00 785.973.000 691.126.000 706.135.000 895.795.000 946.249.000 764.459.000 762.481.000 756.284.000 727.610.000 943.500.000 888.363.000 959.696.400 996.976.000 938.687.000 888.199.000 871.020.000 884.112.000 1.104.827.000 1.089.827.000 213.045.000 240.670.000 243.240.000 234.114.000 226.415.000

Adapun Realisasi keuangan Belanja Langsung yang dilaksanakan oleh SKPD yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan (APBD ditambah APBD-P) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.53. Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2016 No . 1 1 2 3 4 5 6 7

SKPD 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Badan Lingkungan Hidup

Anggaran (Rp)

Realisasi(Rp)

Saldo Anggaran

%

3 17.862.035.200

4 16.614.334.323

5 1.247.700.877

6 93,01

36.834.249.400 34.648.290.900

22.340.787.410 6.512.183.324

14.493.461.990 28.136.107.576

60,65 18,80

230.065.438.042,00 5.846.000.000

225.710.421.081,00 5.354.922.533

4.355.016.961,00 491.077.467

98,11 91,60

6.750.661.751,00

6.140.962.183,00

609.699.568,00

90,97

2.003.871.900,00

1.984.461.963,00

19.409.937,00

99,03


96

No . 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SKPD Sekretariat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Narkotika Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pemuda Olah Raga, dan Pariwisata Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Inspektorat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kantor Kecamatan Air Besi Kantor Kecamatan Air Napal

Anggaran (Rp)

Realisasi(Rp)

Saldo Anggaran

%

35.852.823.000,00

35.022.404.280,00

830.418.720,00

97,68

3.766.200.000

3.730.602.050

35.597.950

99,05

3.006.237.000

2.983.726.278

22.510.722

99,25

2.495.200.000 8.942.000.000

2.474.140.848 8.737.294.175

21.059.152 204.705.825

99,16 97,71

1.500.000.000,00

1.483.931.000,00

16.069.000,00

98,90

1.658.437.000

1.534.094.768

124.342.232

92,50

1.515.162.000

1.494.842.946

20.319.054

98,66

1.790.000.000

1.747.711.172

42.288.828

97,64

21.871.090.000

21.123.610.836

747.479.164

96,58

3.395.757.000

3.234.380.571

161.376.429

95,25

2.277.000.000

2.206.360.800

70.639.200

96,90

5.646.304.200

5.597.037.093

49.267.107

99,13

37.187.250.000 2.993.657.000

35.693.133.655 2.910.225.483

1.494.116.345 83.431.517

95,98 97,21

4.385.808.100

3.817.048.320

568.759.780

87,03

2.887.002.000 2.495.500.000,00

2.746.597.800 2.441.310.495,00

140.404.200 54.189.505,00

95,14 97,83

4.343.494.000

4.240.010.136,00

103.483.864,00

97,62

982.324.000

948.398.411

33.925.589

96,55

12.398.740.245,00

11.835.387.026,00

563.353.219,00

95,46

11.152.174.700,00

11.010.790.118,00

141.384.582,00

98,73

1.669.663.000

1.625.192.550

44.470.450

97,34

8.213.858.073,00

7.781.953.363,00

431.904.710,00

94,74

6.895.934.267,00

6.117.395.791,00

778.538.476,00

88,71

785.973.000

765.417.903

20.555.097

97,38

691.126.000

690.419.500

706.500

99,90


97

No . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

SKPD Kantor Kecamatan Arga Makmur Kantor Kecamatan Batik Nau Kantor Kecamatan Enggano Kantor Kecamatan Giri Mulya Kantor Kecamatan Kerkap Kantor Kecamatan Lais Kantor Kecamatan Napal Putih Kantor Kecamatan Padang Jaya Kantor Kecamatan Putri Hijau Kantor Kecamatan Hulu Palik Kantor Kecamatan Air Padang Kantor Kecamatan Arma Jaya Kantor Kecamatan Tanjung Agung Palik Kantor Kecamatan Ulok Kupai Kantor Kelurahan Pasar Lais Kantor Kelurahan Lubuk Durian Kantor Kelurahan Purwodadi Kantor Kelurahan Gunung Alam Kantor Kelurahan Kemumu Kantor Kecamatan Pinang Raya Kantor Kecamatan Marga Sakti Sebelat

Anggaran (Rp)

Realisasi(Rp)

Saldo Anggaran

%

706.135.000

700.593.579

5.541.421

99,22

895.795.000

895.340.000

455.000

99,95

946.249.000

913.789.000

32.460.000

96,57

764.459.000

730.808.026

33.650.974

95,60

762.481.000

743.817.000

18.664.000

97,55

756.284.000 727.610.000

747.485.166 708.488.840

8.798.834 19.121.160

98,84 97,37

943.500.000

920.616.733

22.883.267

97,57

888.363.000

867.613.000

20.750.000

97,66

959.696.400

850.297.050

109.399.350

88,60

996.976.000

994.331.000

2.645.000

99,73

888.199.000

874.154.511

14.044.489

98,42

871.020.000

861.833.400

9.186.600

98,95

884.112.000

883.712.000

400.000

99,95

213.045.000

171.500.800

41.544.200

80,50

240.670.000

240.265.900

404.100

99,83

243.240.000

229.110.738

14.129.262

94,19

234.114.000

234.114.000

-

226.415.000

223.138.869

3.276.131

100,0 0 98,55

1.104.827.000

1.104.081.000

746.000

99,93

1.089.827.000

977.611.600

112.215.400

89,70

Total Belanja Langsung 540.152.279.178 Sumber : DPKAD Kab. BU, 2017

483.524.192.397

56.628.086.781

89,52

Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Pembiayaan daerah Kabupaten Bengkulu Utara antara lain digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan strategis yang ada di SKPD dalam Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh SKPD eselon II dan eselon III mandiri adalah sebagai berikut :


98

Tabel 3.54. Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 Misi 1 Kegiatan No

1.

Program

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Uraian 1.

Penanganan Daerah Rawan Pangan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pengembangan Lumbung Pangan Desa Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Pengembangan Kelembagaan Pangan

2. 3. 4. 5. 6.

2.

3.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Realisasi (Rp)

75.000.000,00

73.634.500,00

98,18

60.000.000,00

59.249.550,00

98,75

40.000.000,00

39.894.500,00

99,74

60.000.000,00

59.665.575,00

99,44

300.000.000, 00

293.989.500, 00

98,00

100.000.000, 00

99.204.875,00

99,20

7.

Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis

80.000.000,00

80.000.000,00

100

8.

Rembug KTNA

80.000.000,00

79.600.000,00

99,50

9.

Lomba Kelompok Tani

60.000.000,00

59.817.350,00

99,70

10.

Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Pembinaan Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat

80.000.000,00

79.912.990,00

99,89

150.000.000, 00

147.457.582, 00

98,31

150.000.000, 00

149.993.500, 00

100

50.000.000,00

48.000.000,00

96

11.

12. 4.

Target (Rp)

% Pen capai an Hasil

13.

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna


99

Misi 1 Kegiatan No

Program

15. 16. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

100.000.000,00

99.935.500,00

146.450.000,00

146.450.000,00

100

145.530.000,00

145.296.050,00

99,84

100.000.000,00

99.919.000,00

99,92

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul/Holtikultura Pengembangan Sistim Informasi Statistik Pertanian Penyedian Sarana,Prasarana dan Infrastruktur pertanian (Pendampingan Dana TP) Tanaman Pangan Penyediaan Infrastruktur Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (sharing APBN) Pengamatan dan Pengendalian OPT Hortikultura

100.000.000,00

100.000.000,00

100

400.000.000,00

398.448.000,00

99,61

200.000.000,00

197.225.000,00

98,61

80.000.000,00

79.700.000,00

99,63

90.000.000,00

90.000.000,00

100

1.761.934.000 ,00

1.749.859.000 ,00

99,31

1.194.420.000 ,00

1.189.121.000 ,00

99,56

170.000.000,00

170.000.000,00

100

85.000.000,00

85.000.000,00

100

Uraian 14.

5.

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam Pelatihan Dan Bimbingan Teknologi Okulasi Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

% Pen capai an Hasil 99,94

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23.

24.

25. 26.

Target (Rp)

Realisasi (Rp)


100

Misi 1 Kegiatan No

Program

28.

29.

30.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

548.893.000,00

85.000.000,00

82.600.000,00

97,18

80.000.000,00

80.000.000,00

100

100.000.000,00

99.919.000,00

99,92

70.000.000,00

70.000.000,00

100

100.000.000,00

99.273.150,00

99,27

Operasional Balai Penyuluh Kecamatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pertanian Dan Peternakan

170.000.000,00

138.984.197,00

81,76

200.000.000,00

199.385.000,00

99,69

Pelayanan Kesehatan Hewan Peningkatan Pengawasan Obat/Vaksin ternak Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak Oprasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan Argamakmur Operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan kerkap

180.000.000,00

180.000.000,00

100

100.000.000,00

100.000.000,00

100

60.000.000,00

60.000.000,00

100

60.000.000,00

60.000.000,00

100

50.000.000,00

50.000.000,00

100

Uraian 27.

6.

550.000.000,00


31. 32.

33. 7.

Peningkatan Pertanian dan Peternakan

34.

8.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

35. 36. 37. 38.

39.

Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Operasional UPTD Hortikultura Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) Pemantauan Dan Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman Pangan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Penyusunan Program BP4K, BP, WKPP Pertemuan Penyuluh

Target (Rp)

Realisasi (Rp)


101

Misi 1 Kegiatan No

9.

10.

Program

Uraian

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

40.

Program Peningkatan Prasarana Hasil Produksi Peternakan

42.

41.

43. 44.

11.

12.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

45.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

47.

46.

48.

13.

14.

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

49.

Program Pembinaan Dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

51.

50.

52.

Pengembangan Agribisnis Peternakan Pengembangan Pembibitan Peternakan Perdesaan Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produksi Peternak Masyarakat Operasional rumah potong hewan (RPH) Argamakmur Operasional rumah potong hewan (RPH) Ketahun Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Pengendalian Kawasan Hutan Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Kinerja Polisi Kehutanan Pengamanan Kawasan Hutan Dan Pemberantasan Illegal Logging Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan Peningkatan Mutu Intensifikasi Pada Tanaman

144.000.000,00

144.000.000,00

% Pen capai an Hasil 100

200.000.000,00

195.800.000,00

97,90

100.000.000,00

100.000.000,00

100

75.000.000,00

75.000.000,00

100

560.000.000,00

557.642.000,00

99,58

150.000.000,00

150.000.000,00

100

110.000.000,00

110.000.000,00

100

50.000.000,00

50.000.000,00

100

338.023.000,00

331.969.000,00

98,21

85.000.000,00

85.000.000,00

100

200.000.000,00

200.000.000,00

100

85.000.000,00

85.000.000,00

100

98.571.700,00

98.571.700,00

100

Target (Rp)

Realisasi (Rp)


102

Misi 1 Kegiatan No

Program

Uraian 53. 55.

55.

Pembangunan Sarana Prasarana dan Produksi Perkebunan Koordinasi Penyelenggaraan Program Revitalisasi Perkebunan Pengadaan Bibit Bersubsidi Tanaman Perkebunan Dengan Memberdayakan UPK Optimasi KPH

Target (Rp)

Realisasi (Rp)


7.700.000.000 ,00

7.639.733.102 ,00

110.000.000,00

109.750.000,00

99,77

350.000.000,00

348.182.500,00

99,48

90.000.000,00

90.000.000,00

100

15.

Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan

56.

16.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

57.

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

90.000.000,00

89.999.750,00

99,99

58.

Pengembangan Database KP3K (Kelautan dan Perikanan dan Pulaupulau Kecil) Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar

85.000.000,00

85.000.000,00

100

1.600.000.000,00

1.589.901.550,00

99,37

150.000.000,00

149.802.000,00

99,87

50.000.000,00

49.749.500

99,50

454.631.000,00

449.655.000,00

98,91

200.000.000,00

186.603.100

93,30

17.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

59.

60.

61. 18.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

62.

63.

Pembinaan Kelompok Pembudidayaan Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat Kawasan Minapolitan Temu Usaha Pelaku Perikanan Budidaya DAK Perikanan (Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya) Pengembangan Kelompok Usaha


103

Misi 1 Kegiatan No

Program

Uraian

64. 19.

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

65.

66. 67. 20.

21.

22.

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Penyusunan Peningkatan Sistem Perencanaan Statistik dan Pelaporan

68.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Diversifikasi Pengolahan Ikan Temu Koordinasi Penyuluh Perikanan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

Realisasi (Rp)

300.000.000,00

297.942.960,00

99,31

100.000.000,00

99.850.000,00

99,85

75.000.000,00

75.000.000,00

100

60.000.000,00

59.865.000

99,78

545.322.000,00

545.028.000,00

99,95

69.

Pembinaan dan Pengembangan Pokmaswas

50.000.000,00

48.850.000,00

97,70

70.

Perencanaan Teknis Kelautan dan Perikanan

95.000.000,00

95.000.000,00

100

71.

Pengelolaan Kawasan Minapolitan Penyusunan Program Pembuatan Statistik Kelautan

80.000.000,00

80.000.000,00

100

125.000.000,00

125.000.000,00

100

72.

23.

Bersama (KUB) Nelayan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Penunjang Promosi Prodak-prodak Hasil Perikanan

Target (Rp)

% Pen capai an Hasil

73.

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

50.000.000,00

46.925.000,00

93,85

74.

Pembinaan/ Operasional Penertiban Alat Ukur/Tera Ulang

50.000.000,00

49.520.349,00

99,04


104

Misi 1 Kegiatan No

24.

25.

Program

27.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

75.

Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan

77.

76.

39.946.400,00

96.500.000,00

96.447.800,00

99,95

65.000.000,00

65.000.000,00

100

40.000.000,00

39.456.788,00

98,64

639.620.000,00

637.639.500,00

99,69

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

79.

Operasional Pelayanan UPTD Pasar Ketahun Pembangunan Pasar

80.

Penataan Pasar

360.000.000,00

357.869.443,00

99,41

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

81.

Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Agro

40.000.000,00

40.000.000,00

100

48.000.000,00

48.000.000,00

100

49.300.000,00

49.300.000,00

100

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah

15.000.000,00

15.000.000,00

100

30.000.000,00

30.000.000,00

100

Perhitungan Pajak Dan Retribusi Daerah Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah, Penertiban Dan Penyampaian SKP/SKR

75.000.000,00

75.000.000,00

100

100.000.000,00

100.000.000,00

100

82. 83.

28.

40.000.000,00

Uraian

78. 26.

Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Masyarakat Operasional Pelayanan UPTD Pasar Purwodadi


Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

84.

85. 86. 87.


105

Misi 1 Kegiatan No

Program

Uraian 88. 89.

90. 91. 92. 93. 94. 95.

96. 97. 29.

30.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Pembinaan dan Upaya Peningkatan Penerimaan PBB Penatausahaan, Monitoring dan Evaluasi Pembukuan Penerimaan PAD Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Monitoring dan Evaluasi Pembukuan Penerimaan PAD Penyampaian SPPT PBB Pengelolaan Sistem Angsuran Pajak dan Retribusi Daerah Pendataan dan Pemutahiran Objek Pajak PBB Pengolahan Prosedur Administrasi Keberatan Terhadap Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Pemutahiran Dan Pengolahan Data Pajak Daerah Pengelolahan BPHTB

100.000.000,00

99.925.300,00


130.000.000,00

126.190.000,00

99,77

180.000.000,00

179.592.800,00

99,77

120.000.000,00

119.704.100,00

99,75

250.000.000,00

246.650.000,00

98,66

100.000.000,00

99.446.100,00

99,45

200.000.000,00

199.824.443,00

99,91

100.000.000,00

99.915.000,00

99,92

150.000.000,00

149.999.000,00

100

80.000.000,00

79.854.800,00

99,82

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

98.

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

80.000.000,00

80.000.000,00

100

99.

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil Dan Industri Menengah

50.000.000,00

50.000.000,00

100


106

Misi 1 Kegiatan No

31.

Program

Uraian

Usaha Mikro Kecil Menengah

100.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

101.

102.

103.

32.

Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi

104.

105.

33.

Pemberdayaan Fasilitasi Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

106.

107.

108.

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro kecil Menengah Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Identifikasi Kelembagaan UPKD BRDP Revitalisasi Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Perkembangan Usaha Koperasi Pembinaan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

Penilaian Koperasi dan LKM Penerima Dana Bergulir Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi dan LKM

80.000.000,00

80.000.000,00

% Pen capai an Hasil 100

80.000.000,00

80.000.000,00

100

50.000.000,00

48.938.060

97,88

40.000.000,00

39.100.000,00

97,75

140.000.000,00

138.960.500,00

99,26

50.000.000,00

50.000.000,00

100

55.000.000,00

55.000.000,00

100

50.000.000,00

50.00.000,00

100

60.000.000,00

59.950.900,00

99,92

Target (Rp)

Realisasi (Rp)


107

Misi 2 No

Program

1.

Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan Uraian

Target

Penyusunan Profil Daerah Penyusunan Basis Data Kabupaten Bengkulu Utara Publikasi Data Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Penyusunan RKPD

150.000.000,00

146.211.000,00

97,47

200.000.000,00

184.550.000,00

92,28

190.000.000,00

189.170.700,00

99,56

340.000.000,00

288.815.494,00

84,95

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (RAKORDAL) Penyusunan Pedoman Umum Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Kajian PermasalahanPermasalahan Krusial yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara Penyusunan rancangan RPJMD

200.000.000,00

185.833.426,00

92,92

175.000.000,00

164.998.943,00

94,29

200.000.000,00

198.101.150,00

99,05

669.710.000,00

615.664.974,00

91,93

9.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)

750.000.000,00

679.218.005,00

90,56

10.

Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyusunan Rencana, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Penyusunan Rencana Monitoring dan

135.000.000,00

132.123.425,00

97,87

140.000.000,00

136.351.155,00

97,39

190.000.000,00

133.570.732,00

70,30

180.000.000,00

174.028.394,00

96,68

190.000.000,00

187.551.365,00

98,71

1. 2. 3.

2.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.

5.

6. 7.

8.

3.

4.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Pembangunan Sosial Budaya

11.

12.

13.

5.

Program Perancanaan

14.

Realisasi

% Pen capaian Hasil


108

Misi 2 No

Kegiatan

Program

Uraian

Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

16.

Program Penataan Daerah Otonom Baru

17.

18.

7.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

19. 20. 21.

8.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

22.

23. 9.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Realisasi

Evaluasi Pembangunan Bidang SDA 15.

6.

Target

% Pen capaian Hasil

24. 25.

26.

Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Bidang Perhubungan Dan Lingkungan Hidup Penyusunan Rencana Pengendalian Bidang Tata Ruang Dan Prasarana Fisik

175.000.000,00

173.865.550,00

99,35

400.000.000,00

366.778.400,00

91,69

Monitoring Penataan Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Pembinaan Kewilayahan

121.000.000,00

121.000.000,00

100

151.000.000,00

151.000.000,00

100

Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis TTG Gelar TTG Nasional

95.000.000,00

92.929.000,00

97,82

140.000.000,00

139.994.000,00

100

Pendamping Administrasi PKKPM / P2B Bimtek Pengelolaan Pasar Desa bagi Aparatur Desa

250.000.000,00

203.581.400,00

81,43

35.000.000,00

32.847.000,00

93,85

Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perlombaan Desa dan Kelurahan Gotong Royong

170.000.000,00

167.957.200,00

98,80

150.000.000,00

149.368.060,00

99,58

150.000.000,00

149.708.900,00

99,81

Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Sosial

300.000.000,00

297.202.000,00

99,07


109

Misi 2 No

Program

10.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan Uraian

Target

Realisasi

% Pen capaian Hasil

27.

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

820.000.000,00

812.277.300,00

99,06

28.

Pemberian Uang Purna Bhakti Kades Pengendalian Dana Bagi Hasil Untuk Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD)

797.675.000,00

792.923.400,00

99,40

35.000.000,00

27.655.000,00

79,01

445.000.000,00

439.615.026,00

98,79

29.

30.

11.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

31.

Pemilihan dan Pelantikan Kades dan BPD

1.099.639.500 ,00

1.060.573.700 ,00

96,45

12.

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan Dan Jembatan

32.

Pembangunan Jembatan

4.964.281.700 ,00

4.903.231.000 ,00

98,77

33.

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

1.357.600.000 ,00

1.335.545.000 ,00

98,38

34.

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK) Pemeliharaan Rutin Jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (RPJI) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa

1.511.343.000 ,00

1.499.087.000 ,00

99,19

9.268.241.000 ,00

8.646.881.666 ,00

93,30

1.260.000.000 ,00 1.806.159.600 ,00

1.253.694.000 ,00 1.792.183.854 ,00

99,50

1.160.980.400 ,00

1.155.087.100 ,00

99,49

13.

35. 36. 14.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

37. 38.


99,23

110

Misi 2 No

Kegiatan

Program

Uraian

Target

Realisasi

6.873.632.500 ,00

6.847.009.703 ,00

99,61

739.605.000,0 0

733.183.392,0 0

99,13

15.866.485.000, 00

15.632.306.700, 00

98,52

1.247.943.000 ,00

1.222.614.000 ,00

97,97

15.637.396.000, 00

15.367.407.500, 00

98,27

44.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I (DAK) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perdesaan Peningkatan Jalan

18.055.810.000, 00

17.474.474.600, 00

96,78

45.

Peningkatan Jenbatan Peningkatan Jalan Hotmix (DAK) Peningkatan Jalan Hotmix Operasional TPA Rama Agung Arga Makmur Operasional Kendaraan Angkutan Sampah dan Mesin rumput Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

16.282.772.600, 00 77.154.629.330, 00

99,47

46.

16.369.457.000, 00 77.207.557.000, 00 23.024.332.500, 00

23.011.023.900, 00

99,94

203.207.500,00

202.535.281,00

99,67

679.103.000,00

631.183.450,00

92,94

347.955.700,00

340.592.322,00

97,88

110.000.000,00

109.972.200,00

99,97

145.000.000,00

144.900.000,00

99,93

137.520.000,00

136.968.900,00

99,60

125.000.000,00

124.887.512,00

99,91

1.640.866.300 ,00

1.606.105.050 ,00

97,88

39. 40. 15.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

41. 42. 43.

16.

Program Peningkatan Jalan & Jembatan

47. 17.

18.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

48. 49. 50.

51. 52.

53. 54. 19.

Program Peningkatan

% Pen capaian Hasil

55.

Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Operasional Laboratorium Lingkungan Pemantauan Kualitas Air Sungai Penunjang Program Adipura


99,93

111

Misi 2 No

20.

Kegiatan

Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Realisasi

% Pen capaian Hasil

Uraian

Target

56.

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

250.000.000,00

248.775.000,00

99,51

21.

Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

57.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup

291.240.000,00

287.900.000,00

98,85

22.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

58.

Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

76.500.000,00

76.475.000,00

99,97

23.

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

59.

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan Khusus ASDP Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Laut Pengadaan RambuRambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan

122.000.000,00

122.000.000,00

100

30.000.000,00

30.000.000,00

100

380.000.000,00

380.000.000,00

100

526.040.000,00

525.080.000,00

99,82

312.887.000,00

312.148.500,00

99,76

45.000.000,00

45.000.000,00

100

60.

61. 24.

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

62.

63. 25.

Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

64.

Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan Pengendalian dan Pengawasan Kapasitas Angkutan


112

Misi 2 No

Program

26.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Kegiatan 65. 66. 67. 68. 69. 70.

27.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

71.

72. 28.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas Penertiban Usaha Migas

29. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

73.

74.

75.

76. 77. 78.

Realisasi

% Pen capaian Hasil

Uraian

Target

Pengawasan Usaha Bidang Pertambangan Umum Pemutahiran Data Geologi dan Pengawasan Eksplorasi Pembinaan Usaha Pertambangan Rakyat Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Pendataan Pemakaian Air Permukaan Dan Air Bawah Tanah Pembinaan Dan Pengawasan Explorasi Bidang Pertambangan Pembangunan Lampu Jalan

150.000.000,00

149.394.500,00

99,60

110.000.000,00

99.194.470,00

90,18

90.000.000,00

87.494.700,00

97,22

70.000.000,00

69.551.700,00

99,36

40.000.000,00

39.481.250,00

98,70

70.000.000,0 0

58.666.500,0 0

83,81

200.000.000,00

198.078.550,00

99,04

Pemeliharaan Lampu Jalan Penertiban Usaha Migas

200.000.000,00

198.647.000,00

99,32

50.000.000,00

49.684.350,00

99,37

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi Pembinaan Ketransmigrasian Monitoring Penempatan Transmigrasi Restrukturisasi Areal Pemukiman Dan Penempatan Transmigrasi

65.000.000,00

58.834.250,00

90,51

65.000.000,00

64.279.350,00

98,89

60.000.000,00

59.661.500,00

99,44

50.000.000,00

49.936.350,00

99,87

100.000.000,00

46.554.850,00

46,55


113

Misi 2 No

33.

34.

Kegiatan

Program

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam

Uraian

Target

79.

Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat

215.000.000,00

207.418.000,00

96,47

80.

Manajemen Peralatan dan Logistik

125.000.000,00

115.700.000,00

92,56

81.

Operasional Pusdalop PB Bengkulu Utara Peningkatan Kapasitas TRCD Penanganan Bencana dan Bahaya Kebakaran Kabupaten Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Rakorda PB Penyebaranluasan Informasi Kebencanaan Peningkatan Pengoperasian Speedbord dan Perahu Karet untuk Penanganan Bencana Operasional TRCD PB

115.000.000,00

112.792.000,00

98,08

795.100.000,00

766.370.000,00

96,39

100.000.000,00

100.000.000,00

100

75.000.000,00

75.000.000,00

100

100.000.000,00

100.000.000,00

100

104.900.000,00

93.960.000,00

89,57

75.000.000,00

73.500.000,00

98,00

400.000.000,00

398.891.000,00

99,72

82.

83. 84 85.

86. 35.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

87.

Inventarisasi Dan Identifikasi Kerusakan Akibat Bencana

88.

Pengadaan Bahan Stimulan Penanggulangan Bencana

Realisasi

% Pen capaian Hasil

Misi 3 No 1.

Kegiatan

Program Program Peningkatan Promosi dan

Uraian 1.

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Target 50.000.000,00

Realisasi

% Pen capaian Hasil

100

50.000.000,00


114

Misi 3 No

Kegiatan

Program

Uraian

Target

Realisasi

% Pen capaian Hasil

Kerjasama Investasi 2.

Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pameran Investasi

3. 4.

2.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

5.

7.

8.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

30.000.000,00

100

250.000.000,00

250.000.000,00

100

180.000.000,00

177.886.880,00

98,83

70.000.000,00

68.379.600,00

97,69

Penyederhanaan Prosedur Perijinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Kabupaten Bengkulu Utara Analisa/ Pengkajian Kelayakan Perizinan

80.000.000,00

70.350.000,00

87,94

220.000.000,00

213.200.000,00

96,91

250.000.000,00

194.973.169,00

77,99

70.000.000,00

60.520.000,00

86,46

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Realisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penanaman Modal

150.000.000,00

149.500.000,00

99,67

95.000.000,00

95.000.000,00

100

85.000.000,00

85.000.000,00

100

Konsultasi, Koordinasi Dan Monitoring Penyertaan Modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

6.

3.

30.000.000,00

9.

10.

11. 12.


115

Misi 3 No

Kegiatan

Program

Uraian

13.

4.

5.

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

14.

Program Pengembangan Keuangan Daerah

16.

15.

dan Pelayanan Perizinan Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengaduan Perizinan

Target

Realisasi

% Pen capaian Hasil

30.200.000,00

30.075.000,00

99,59

Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional Pelaksanaan Pekan Raya

318.172.600,00

314.522.600,00

98,85

269.000.000,00

268.676.000,00

99,88

Koordinasi dan Monitoring Pinjaman dan Investasi Daerah

170.000.000,00

170.000.000,00

100


116

Misi 4 Kegiatan No

Program

1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. 2. 3. 4.

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

5. 6.

7.

3.

Program Pendidikan Menengah

8. 9.

10. 11. 4.

Program Pendidikan Non Formal

12.

13.

% Pen capaian Hasil

Uraian

Target

Realisasi

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Penyusunan Kurikulum Peningkatan Sarana dan Prasaran Bidang Pendidkan Penyelengaraan Paket A dan B Setara SD dan SMP Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Fasilitasi Asah Keterampilan Anak SMK Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan

200.000.000,00

195.573.090,00

97,79

530.000.000,00

529.199.050,00

99,85

530.000.000,00

529.957.100,00

99,99

171.000.000,00

171.000.000,00

100

275.000.000,00

268.284.089,00

97,56

1.995.710.000,0 0

1.423.423.000, 00

71,32

110.000.000,00

85.270.650,00

77,52

82.500.000,00

82.500.000,00

100

110.000.000,00

110.000.000,00

100

100.000.000,00

94.080.000,00

94,08

151.250.000,00

151.250.000,00

100

165.000.000,00

160.753.150,00

97,43

88.000.000,00

88.000.000,00

100


117

5.

6.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

75.000.000,00

74.999.600,00

100

Pembinaan Siswa OSN SD/MI, SLTP dan SLTA

330.000.000, 00

313.310.000, 00

94,94

Penyelenggaraan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Operasional Pelaksanaan UAN-UAS dan Try Out SD, SMP dan SLTA Operasional Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembinaan Manajemen Pendidikan Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan Oloimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SD Penyusunan Data Bidang Pendidikan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Tingkat SMP, SMA dan SMK Operasional Pelaksanaan UAN - UAS dan Try Out SMP dan SLTa Pembinaan Siswa OSN SLTP dan SLTA Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

1.000.000.000, 00

505.697.400, 00

50,57

440.000.000,00

439.880.750,00

99,97

66.000.000,00

60.380.000,00

91,48

275.000.000,00

274.400.000,00

99,78

150.000.000,00

149.975.058,00

99,98

275.000.000,00

274.500.000,00

99,82

150.000.000,00

149.100.000,00

99,40

165.000.000,00

165.000.000,00

100

275.000.000,00

274.972.350,00

99,99

66.000.000,00

65.997.000,00

100

165.000.000,00

161.909.244,00

98,13

14.

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

15.

16.

17.

18.

19. 20.

21.

22. 23.

24.

25. 26.


118

7.

Program Pembinaan Pendidikan Tinggi

27.

Penyediaan Jasa Guru Bantu Daerah

8.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

28.

29. 30.

31. 32.

9. 10.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

33. 34.

35. 36.

37. 38. 39.

7.518.600.000, 00

7.470.693.850, 00

99,36

Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Pengembangan Minat Dan Budaya Baca Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

40.000.000,00

40.000.000,00

100

40.000.000,00

39.675.525,00

99,19

38.000.000,00

37.644.864,00

99,07

37.450.000,00

33.531.189,00

89,54

95.000.000,00

94.844.700,00

99,84

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan, Peningkatan, Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dan Jaringannya Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Pembinaan Kesehatan Tadisional Penigkatan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

1.819.855.960, 00

1.804.528.250, 00

99,16

130.000.000,00

126.150.000,00

97,04

28.000.000,00

28.000.000,00

100

400.000.000,00

400.000.000,00

100

30.000.000,00

30.000.000,00

100

33.250.000,00

33.250.000,00

100

125.000.000,00

125.000.000,00

100


119

40.

41.

42.

43. 44.

45.

46. 47. 48.

11.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

49.

12.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

50.

51. 52.

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan/P3K & Bakti Sosial Monev & Pelaporan Kinerja Tenaga Kesehatan, Puskesmas & Putu Bersih Berprestasi Pengadaan Alatalat Sarana Medis dan NonMedis Jaminan Kesehatan Nasional Sinergi Program Tugas Perbantuan Pembangunan RS Pratama Penyediaan Biaya Operasional Rujukan Rumah Sakit Enggano Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

54.000.000,00

53.800.000,00

99,63

2.237.368.040,0 0

1.101.465.511, 00

49,23

15.061.275.500, 00

4.161.433.207, 00

27,63

325.000.000,00

273.887.000,00

84,27

352.080.000,00

352.080.000,00

100

772.812.000,00

599.609.000,00

77,59

1.174.780.000, 00

839.579.630,00

71,47

5.610.594.000, 00

4.207.945.500, 00

75,00

1.819.855.960, 00

1.804.528.250, 00

99,16

100.000.000,00

100.000.000,00

100

138.352.000,00

138.352.000,00

100

35.000.000,00

35.000.000,00

100

35.000.000,00

35.000.000,00

100


120

53.

54. 13.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

55.

56. 57.

14.

Program Pencegahan dan

58.

Kegiatan Pendidikan Kesehatan Berbasis Masyarakat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Kualitas Air Penyediaan Pengelolaan Air Bersih / Limbah Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk

30.000.000,00

30.000.000,00

100

35.000.000,00

35.000.000,00

100

60.000.000,00

59.999.500,00

100

80.000.000,00

80.000.000,00

100

50.000.000,00

46.264.900,00

92,53

233.965.900,00

232.986.550,00

99,58

110.000.000,00

105.422.400,00

95,84

150.000.000,00

149.249.000,00

99,50

135.000.000,00

134.190.500,00

99,40

37.000.000,00

36.750.000,00

99,32

90.000.000,00

90.000.000,00

100

140.000.000,00

140.000.000,00

100

Penanggulangan

Penyakit Menular 59.

60.

61. 62.

15.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

63.

64.

Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik Peningkatan imunisasi Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan


121

16.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan Dan Bayi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

65.

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

200.000.000,00

199.824.732,00

99,91

66.

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

198.400.000,00

198.199.956,00

99,90

67.

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

30.000.000,00

30.000.000,00

100

19.

Program Jaminan Sosial

68.

Penilaian Sekolah Sehat

370.500.000,00

366.416.500,00

98,9

20.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

69.

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan/P3K & Bakti Sosial Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Dan Manajemen Pemusalaran dan Penguburan Pasien Tidak Mampu Biaya Visum Et Revertum Pemutahiran Data Kepegawaian Pelaksanaan Pelayanan BLUD Manajemen Informasi Rumah Sakit

175.000.000,00

174.951.500,00

99,97

61.050.000,00

61.040.300,00

99,98

300.000.000,00

282.771.700,00

94,26

130.000.000,00

125.741.618,00

96,72

235.000.000,00

228.432.000,00

97,21

22.000.000,00

22.000.000,00

100

50.200.000,00

50.199.900,00

100

30.000.000,00

29.965.500,00

99,89

28.000.000.000, 00 53.500.000,00

0,00

0,00

52.908.500,00

98,89

17.

18.

70.

21.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

71.

72.

73.

74.

75. 76. 77. 78.


122

79.

80.

22.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

81.

23.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

82.

83.

24.

25.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah S Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

84.

85.

Peningkatan Kualitas Manajemen Keperawatan dan Asuhan Keperawatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ICD/Catatan Medik/Pelayanan RM Pengadaan Bahan Pendamping Pelayanan Keperawatan Keluarga Miskin Pembangunan Rumah Sakit

107.231.500,00

105.631.500,00

98,51

95.700.000,00

95.551.400,00

99,84

40.000.000,00

36.767.900,00

91,92

2.597.287.000, 00

2.579.748.687, 72

99,32

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Pemeliharaan Peralatan Medis Dan Medis

100.000.000,00

98.995.400,00

99,00

150.000.000,00

145.515.800,00

97,01

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis

138.500.000,00

134.800.000,00

97,33


123

Misi 5 No

Program

1.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Uraian 1.

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya Pengadaan Perlengkapan Kegiatan Protokoler Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahah Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah Fasilitasi Penyelenggara Pemerintah

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

3.

4.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Jaminan Sosial

Target

Realisasi

% Pen capaian Hasil

147.000.000, 00

147.000.000, 00

100

200.000.000, 00

199.735.050, 00

99,87

94.000.000,00

92.137.600,00

98,02

94.000.000,00

91.400.000,00

97,23

400.000.000, 00

397.541.950, 00

99,39

188.000.000, 00

187.999.900, 00

100

1.940.000.000 ,00

1.940.000.000 ,00

100

575.000.000, 00

569.431.450, 00

99,03

9.

Penilaian Unit Pelayanan Publik Pemkab Bengkulu Utara

250.000.000, 00

244.000.505, 00

97,60

10.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah

141.000.000, 00

140.382.300, 00

99,56

11.

Peningkatan Kegiatan Sosial Dan Keagamaan

350.000.000, 00

349.937.500, 00

99,98


124

Misi 5 No

Program

5.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

6.

Kegiatan Uraian Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

300.000.000, 00

299.732.740, 00

99,91

13.

Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana Dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat Dan Lansia Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Penyusunan Kebijakan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pelestarian, Kepahlawanan

100.000.000, 00

98.300.000,00

98,30

150.500.000, 00

149.787.800, 00

99,53

150.000.000, 00

149.980.750, 00

99,99

200.000.000, 00

200.000.000, 00

100

300.000.000, 00

300.000.000, 00

100

60.000.000,00

59.996.300,00

99,99

15.

16.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Realisasi

12.

14.

7.

Target

% Pen capaian Hasil

17.

18.


125

Misi 5 No

Kegiatan

Program

Uraian

19.

8.

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Pembinaan Karang Taruna dan Korban Bencana

% Pen capaian Hasil

Target

Realisasi

1.470.000.000 ,00

1.463.989.000 ,00

99,59

50.000.000,00

49.996.700,00

99,99

100.000.000, 00

98.738.525,00

98,74

280.000.000,0 0

278.618.706,0 0

99,51

85.000.000,00

84.780.000,00

99,74

Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam Program Pembinaan Anak Terlantar

20.

10.

Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo

22.

11.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

23.

12.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)

24.

Penyuluhan Terapi Dan Rehabilitasi Terhadap Eks Pengguna Narkoba Dan HIV/AIDS

200.000.000, 00

197.000.000, 00

98,50

25.

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggu naan Minuman Keras Dan Narkoba Sosialisasi Penanggulangan Masalah Narkoba

400.000.000, 00

396.821.000, 00

99,21

360.000.000,0 0

358.300.000,0 0

99,53

9.

13.

Program Penanggulangan

Masalah

21.

26.

Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma


126

Misi 5 No

Kegiatan

Program

Uraian

Narkotika dan HIV/AIDS 27.

14.

Program Keluarga Berencana

28.

29.

30. 31. 32.

15.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

33.

34. 35. 16.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

36.

17.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

37.

% Pen capaian Hasil

Target

Realisasi

120.000.000,0 0

120.000.000,0 0

100

150.000.000, 00

148.600.000, 00

99,07

327.187.000, 00

325.540.500, 00

99,50

168.246.000, 00

168.234.000, 00

99,99

40.000.000,00

39.960.000,00

99,90

829.050.000, 00

827.163.100, 00

99,77

65.000.000,00

64.200.000,00

98,77

Pendataan dan Pemberian Piagam KB Lestari Pengolahan Data Dan Informasi Program KB/KR Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

75.000.000,00

75.000.000,00

100

90.000.000,00

90.000.000,00

100

70.000.000,00

70.000.000,00

100

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

50.000.000,00

49.809.000,00

99,62

dan HIV / AIDS Di Sekolah Penyebarluasan Data Dan Informasi Tentang Masalah Narkoba Dan HIV/AIDS Pembinaan Kader Institusi Masyarakat (Keluarga Berencana) DAK Kependudukan Serta Pendamping dan Penunjang Pembinaan Keluarga Berencana Penyusunan RAD Kependudukan Penyelenggaraan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB


127

Misi 5 No

Kegiatan

Program 38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45. 46.

47.

18.

Program Peningkatan Kualitas dan

48.

% Pen capaian Hasil

Uraian

Target

Realisasi

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Akta Capil) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan KTP/KK Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Kependudukan Penyusunan Laporan Kependudukan Dan Profil Perkembangan Kependudukan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendaftaran Penduduk Pemeliharaan dan Pengembangan SIAK/e-KTP Penyusunan Kebijakan Kependudukan (Pembinaan SPIP) Penyebaranluasan Informasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

65.000.000,00

62.000.000,00

95,38

80.000.000,00

77.905.800,00

97,38

75.000.000,00

75.000.000,00

100

75.000.000,00

75.000.000,00

100

100.000.000, 00

94.608.400,00

94,61

75.500.000,00

75.500.000,00

100

100.000.000, 00

100.000.000, 00

100

150.000.000, 00

149.670.500, 00

99,78

50.000.000,00

49.888.000,00

99,78

50.000.000,00

49.600.000,00

99,20

130.000.000, 00

126.996.200, 00

97,69

Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan


128

Misi 5 No

Kegiatan

Program

Uraian

Produktivitas Tenaga Kerja 49.

50. 51.

19.

20.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

52.

53.

Ketenagakerjaan

54.

55.

21.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Penyediaan Jasa Administrasi Operasional Kantor BLK Gunung Besar Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Peningkatan Pengawasan Perlindungan, Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Monitoring Pelaksana Prasarana Hubungan Industrial, Penilaian Tenaga Kerja Berprestasi Kab. BU Pengawasan Pelaksanaan Alat Keselamatan Kerja

56.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

57.

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

% Pen capaian Hasil

Target

Realisasi

80.000.000,00

78.603.700,00

98,25

120.000.000, 00 60.000.000,00

88.346.200,00

73,62

58.075.933,00

96,79

40.000.000,00

36.506.200,00

91,27

50.000.000,00

49.766.100,00

99,53

150.000.000, 00

149.746.000, 00

99,83

50.000.000,00

49.959.350,00

99,92

900.000.000, 00

880.166.500, 00

97,80

76.733.100,00

76.733.050,00

100


129

Misi 5 No

Kegiatan

Program

Uraian 58. 59.

60. 61. 62.

22.

23.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Program Penataan Dan

63.

64.

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

65.

24.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

66.

25.

Program Pemeliharaan

67.

Kamtramtibmas

dan

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Sosialisasi Whistle Blowing System Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pengendalian dan Sosialisasi Beras Raskin Monitoring Distribusi BBM Bersubsidi Koordinasi dan Pembinaan Permasalahan Hukum PNS/Aparatur di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Utara Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik

Target

Realisasi

% Pen capaian Hasil

334.500.000, 00

334.499.100, 00

100

30.000.000,00

30.000.000,00

100

206.000.000, 00

204.072.650, 00

99,06

141.000.000, 00

139.537.400, 00

98,96

300.000.000, 00

279.784.636, 00

93,26

75.000.000,00

75.000.000,00

100

171.693.000, 00

131.693.000, 00

76,70

107.263.020, 00

107.263.020, 00

100

50.000.000,00

49.940.000,00

99,88

100.000.000, 00

99.029.700,00

99,03


130

Misi 5 No

Kegiatan

Program Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Uraian

68.

69.

70.

71. 26.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

72.

27.

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

73.

74.

75. 28.

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

76.

77. 78.

Pencegahan Kejahatan Operasi Razia Kartu Tanda Penduduk dan Kependudukan Penertiban Perda Kabupaten Penelitihan Teknis Dan Penilaian Akutabilitas Kinerja Pengendalian Keamanan Lingkungan Pembinaan Satlinmas Kabupaten

Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan Publikasi Peraturan Perundangundangan Penyuluhan Hukum Terpadu Sosialisasi Penataan,Penguas aan, Pemilikan,Penggun aan Dan Pemanfaatan Tanah Inventarisasi Aset Daerah di Bidang Pertanahan Persertifikatan Aset Daerah

% Pen capaian Hasil

Target

Realisasi

50.000.000,00

49.207.100,00

98,41

150.000.000, 00

148.927.600, 00

99,29

100.000.000, 00

99.477.500,00

99,48

180.000.000, 00

178.261.000, 00

99,03

2.500.000.000 ,00

2.496.500.000 ,00

99,86

240.000.000, 00

239.845.200, 00

99,94

140.000.000, 00

139.980.850, 00

99,99

90.000.000,00

89.832.000,00

99,81

75.000.000,00

75.000.000,00

100

75.000.000,00

69.150.000,00

92,20

643.461.100, 00

643.429.300, 00

100


131

Misi 5 No

Kegiatan

Program

Uraian 79.

29.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

80.

Monotoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Lokasi Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

% Pen capaian Hasil

Target

Realisasi

75.000.000,00

75.000.000,00

100

95.000.000,00

95.000.000,00

100

Misi 6 No

Program

1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan 1.

2.

3. 4.

5. 2.

Program Pembinaan Dan

6.

Pengembangan

Aparatur 7.

Uraian

Target

Realisasi

Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Peningkatan dan Pengembangan SDM Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

1.492.000.000 ,00

1.445.787.400 ,00

96,90

592.000.000, 00

584.951.100, 00

98,81

150.000.000, 00

149.388.150, 00

99,59

600.000.000, 00

568.149.328, 00

94,69

150.000.000, 00 670.100.000, 00

146.930.000, 00 543.477.240, 00

97,95

300.000.000, 00

0,00

0,00

70.129.000,00

65.022.470,00

92,72

130.080.000, 00

121.935.000, 00

93,74

122.082.500, 00

117.534.313, 00

96,27

Seleksi Penerimaan Calon PNS Penempatan PNS

8. 9.

10.

% Pen capaian Hasil

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Proses Penanganan


81,10

132

11.

12. 13.

14. 15. 16.

17.

18.

19. 20.

21.

22.

Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya. Pelaksanaan Sumpah Janji PNS Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pemantapan SIMPEG Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNSD Kab.BU Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Fasilitas Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu Proses Administrasi MPP, Pensiun, dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan Taspen Penertiban Administrasi Izin Belajar Bagi PNS Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Kab. Bengkulu Utara Proses Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Penyusunan Formasi CPNSD Kab. Bengkulu Utara Penerapan Kartu Pegawai Sipil Elektronik (KPE)

47.250.000,00

47.204.161,00

99,90

20.000.000,00

18.500.000,00

92,50

50.000.000,00

49.700.000,00

99,40

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00

14.950.000,00

14.917.000,00

99,78

80.222.600,00

77.551.600,00

96,67

47.541.000,00

46.940.600,00

98,74

15.000.000,00

13.100.000,00

87,33

37.500.000,00

36.205.000,00

96,55

69.000.000,00

68.664.900,00

99,51

50.000.000,00

48.537.500,00

97,08

20.000.000,00

18.866.200,00

94,33


133

23. 24.

3.

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

104.500.000, 00

98.796.140,00

94,54

64.000.000,00

61.380.050,00

95,91

25.

Penataan Kelembagaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

459.800.000, 00

453.161.820, 00

98,56

26.

Penyusunan Uraian Tupoksi Perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kab. BU Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Bupati Kegiatan Penyusunan LKPJ Bupati Optimalisasi Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fasilitas, Kordinasi dan Monitoring Dalam Rangka Penyelenggaraan Keuangan Daerah Fasilitas, Koordinasi, Monotoring Penyelenggaraan Urusan Pemda Fasilitas, Koordinasi, Monotoring Penyelenggaraan Urusan Kopri

100.000.000, 00

99.665.925,00

99,67

285.000.000, 00

282.687.446, 00

99,19

100.000.000, 00

100.000.000, 00

100

100.000.000, 00

100.000.000, 00

100

158.000.000, 00

147.096.700, 00

93,10

231.500.000, 00

230.581.663, 00

99,60

376.000.000, 00

359.063.000, 00

95,50

141.000.000, 00

116.687.200, 00

82,76

27.

4.

Aplikasi Website Kabupaten Bengkulu Utara Pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara

28.

29. 30.

31.

32.

33.


134

5.

Program Peningkatan

34.

Penyusunan LAKIP

175.000.000, 00

173.641.742, 00

99,22

35.

Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Prasarana Kabupaten Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Teppra Penyusunan Laporan Keuangan Non APBD

175.000.000, 00

174.592.000, 00

99,77

350.000.000, 00

343.000.000, 00

98,00

265.000.000, 00

264.400.000, 00

99,77

38.

Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

141.000.000, 00

140.382.300, 00

99,56

39.

Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Evaluasi dan Akurasi Data Penerimaan Kas Daerah Bimbinagn Teknis bagi Bendahara Penerima dan Pengeluaran Penyelenggaraan Komputerisasi Gaji Pemutahiran dan Pengolahan Data Pajak Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan hibah Daerah Fasilitas Penerbitan SP2D Belanja Langsung Verifikasi Pengajuan

300.000.000, 00

299.999.900, 00

100,00

458.000.000, 00

431.897.550, 00

94,30

180.000.000, 00

176.675.000, 00

98,15

543.600.000, 00

539.020.000, 00

99,16

500.000.000, 00 185.000.000, 00

499.545.222, 00 184.700.000, 00

99,91

150.000.000, 00

149.811.000, 00

99,87

221.000.000, 00

220.700.000, 00

99,86

265.000.000, 00

264.750.000, 00

99,91

Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

36.

37.

7.

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

40.

41.

42.

43. 44. 45.

46. 47.


99,84

135

48.

49.

50.

51.

52. 53. 54. 8.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

55.

56. 57.

58.

59.

SPP,SPM SKPD SeKabupaten Bengkulu Utara Pengelolaan, Pemeliharaan, Penyimpanan, dan Fasilitas Perubahan Status Aset Penginventarisasian

dan Penghapusan Aset Kabupaten Bengkulu Utara Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrul Sosialisasi SIMDA Akrual versi 2.7 bagi SKPD seKabupaten Bengkulu Utara Penyusunan Kebijakan Aset Validasi Data Belanja Langsung Penghapusan dan Pemindahantangan an Aset Pemegang Kas Daerah

Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Monitoring dan Pembinaan SKPD dalam Rangka Pelaporan Penyerapan Dana Perimbangan Kabupaten Bengkulu Utara Fasilitasi TAPD Dalam Rangka Penyusunan KUA dan PPAS Fasilitasi Pelaksanaan

773.085.000, 00

773.085.000, 00

100,00

620.900.000, 00

559.546.500, 00

90,12

200.000.000, 00

198.800.000, 00

99,40

240.000.000, 00

228.575.000, 00

95,24

189.488.000, 00 195.000.000, 00 242.962.000 ,00

189.488.000, 00 194.599.430, 00 241.662.000, 00

100,00

150.000.000, 00

114.799.909, 00

76,53

185.000.000, 00

184.750.000, 00

99,86

348.050.000, 00

347.544.490, 00

99,85

265.573.000, 00

255.891.150, 00

96,35

132.032.000, 00

131.591.400, 00

99,67


99,79 99,46

136

60.

61.

Verifikasi RKA dan DPA SKPD Koordinasi dan Fasilitas dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Monitoring dan Pembinaan SKPD se Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Rangka Penerapan Sisdur dan kebijakan Akuntansi Dalam Pengeloaan Keuangan Daerah

350.000.000, 00

349.453.116, 00

99,84

185.000.000, 00

184.750.000, 00

99,86

Misi 7 No

Program

1.

Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan Uraian 1.

2. 2.

3.

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

3.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender Dan Anak

5.

4.

Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persiapan Kabupaten Layak Anak Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

% Pen capaian Hasil

Target

Realisasi

70.000.000,00

70.000.000,00

100

80.000.000,00

70.950.000,00

88,69

200.000.000, 00

200.000.000, 00

100

85.000.000,00

85.000.000,00

100

60.000.000,00

60.000.000,00

100


137

6. 7.

4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

5.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

8.

9.

Penyusunan Profil Anak Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

50.000.000,00

49.720.350,00

99,44

50.000.000,00

48.199.800,00

96,40

Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

150.000.000, 00

132.948.999, 00

88,63

Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan

235.000.000,0 0

233.567.001,0 0

99,39

Misi 8 No 1.

Kegiatan

Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Uraian 1. 2.

3. 4. 2.

Program Pembinaan dan

5.

Pemasyarakatan

Olah Raga

6. 7. 8.

3.

Program Peningkatan

9.

Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia Pembinaan Paskibraka Kabupaten Penyelenggaraan Pembinaan Kepramukaan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelaksanaan POPDA Peningkatan Pembangunan Sarana

% Pen capaian Hasil

Target

Realisasi

400.000.000, 00 60.000.000,00

393.276.000, 00 60.000.000,00

98,32

415.000.000, 00

403.672.500, 00

97,27

60.000.000,00

60.000.000,00

100

292.356.000, 00

224.103.000, 00

76,65

140.000.000, 00

139.597.700, 00

99,71

440.000.000, 00 225.000.000, 00 100.000.000, 00

437.150.000, 00 224.837.500, 00 99.000.000, 00

99,35


100

99,93 99,00

138

Misi 8 No

Kegiatan

Program

Uraian

Sarana dan Prasarana Olah Raga

4.

Program Peningkatan Pelaksanaan Kehidupan Beragama

Target

Realisasi

% Pen capaian Hasil

Dan Prasarana Olah Raga 10.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga

100.000.000, 00

96.400.000, 00

96,40

11.

Peningkatan Pelaksanaan Peribadatan Umat Beragama

335.000.000, 00

334.110.500, 00

99,73

12.

Bantuan Untuk Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pembinaan Kelembagaan LPTQ se Kabupaten Bengklu Utara

250.000.000, 00

249.338.959, 00

99,74

150.000.000, 00

149.833.000, 00

99,89

Pelayanan Operasional Poliknik Pegawai Penilaian Sekolah Sehat Penyelenggaraan Hari Besar Islam (PHBI) Fasilitasi Pelestarian Keragaman Sosial Budaya

150.000.000, 00

149.249.450, 00

99,50

375.000.000, 00 120.000.000, 00 100.000.000, 00

321.048.942, 00 119.525.000, 00 99.920.900,00

85,61

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Musiumdan Peninggalan Bawah Air Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

100.000.000, 00

99.965.150,0 0

99,97

134.500.000, 00

133.955.000, 00

99,59

165.000.000, 00

164.994.700, 00

100

5.

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

13.

6.

Program Jaminan Sosial

14. 15. 16. 17.

7.

Program Pengembangan Nilai Budaya

18.

8.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

19.

9.

Program Pengelolaan

20.


99,60 99,92

139

Misi 8 No

Kegiatan

Program

Uraian

Target

Realisasi

% Pen capaian Hasil

Keragaman Budaya 21.

22.

10.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

23.

24.

25.

26.

11.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

27.

28. 12.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

29.

30. 31.

32. 13.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

33. 34.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Festival Budaya HUT Kota Arga Makmur

110.000.000, 00

109.652.100, 00

99,68

450.000.000, 00

449.438.500, 00

99,88

Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri Promosi dan Pembuatan Baliho Petunjuk Objek Wisata Dalam Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Pemasaran Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Database Pariwisata

90.000.000,00

88.750.000,00

98,61

100.000.000, 00

99.850.000,00

99,85

40.000.000,00

40.000.000,00

100

40.000.000,00

40.000.000,00

100

65.000.000,00

64.975.000,00

99,96

75.000.000,00

74.250.000,00

99,00

Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Fasilitasi Peningkatan Wawasan Bela Negara Forum Pembauran Masyarakat/Pendidik an Wawasan Kebangsaan Tim Penanganan Gangguan Dalam Negeri Pembinaan Ormas Dan LSM Koordinasi Dan Konsulidasi

200.000.000, 00

200.000.000, 00

100,00

660.000.000, 00 70.000.000,00

591.570.500, 00 69.949.000,00

89,63

100.000.000, 00

100.000.000, 00

100

160.000.000, 00 250.000.000, 00

160.000.000, 00 249.125.000, 00

100


99,93

99,65

140

Misi 8 No

Kegiatan

Program

Uraian

35.

Komunitas Itelijen Daerah (KOMINDA) Konsolidasi Dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Target

250.000.000, 00

Realisasi

% Pen capaian Hasil

250.000.000, 00

100

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, DPKAD Kab.BU, 2017

Evaluasi Kinerja dan Keuangan Dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas kinerja dan keuangan daerah. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara bersama – sama dengan Inspektorat Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja) seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan untuk evaluasi atas SAKIP Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi pada dinas, badan, kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memperoleh rata – rata sebesar 63,86% atau dengan predikat Baik. Dalam hal evaluasi SAKIP di tingkat SKPD dalam Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai rata – rata Baik. Sedangkan untuk penilaian SAKIP tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangantangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Meskipun masih bernilai C, akan tetapi nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Bengkulu Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

141

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan secara akuntabel, wajar, sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang–undangan yang berlaku. Juga memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan didasarkan pada pola kinerja yang berdampak hasil (Outcome). Untuk Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara hanya berhasil memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dikarenakan pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Utara

menerapkan

akuntansi

berbasis

krual

pertama

kali

sebagai

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016 masih menunggu audit dari BPK. Dalam rangkaian evaluasi kinerja dan keuangan daerah, secara berkala minimal permid-semester (3 bulan sekali) dilaksanakan rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) dengan melibatkan seluruh SKPD dan elemen terkait, untuk mengamati sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, sebagai monitoring perkembangan pelaksanaan kinerja dan keuangan yang telah dijalankan, mengamati segenap permasalahan yang ada dan mencari alternatif pemecahan masalahnya. Dalam rakor ini pula dapat diamati perkembangan serapan dana anggaran daerah.


142

BAB IV PENUTUP


143

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016 merupakan laporan kinerja tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011 - 2016 di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM, M.Si dan Bapak Wakil Bupati Drs. Mian yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara periode Tahun 2011 – 2016 pada 4 Februari 2011 oleh Plt. Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan merupakan masa peralihan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak tanggal 15 Desember 2015 yaitu Bapak Ir. Mian dan Bapak Ari Septia Adinata, SE yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara periode 2016 -2021 pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur Bengkulu Bapak Ridwan Mukti atas nama Menteri Dalam Negeri . Secara umum, pencapaian sasaran dan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program, sinergitas antara program yang satu dengan lainnya serta keterbatasan anggaran dalam menunjang program pembangunan. Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai SAKIP, kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi SKPD oleh aparatur, kurang tertibnya unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumendokumen kinerja, dan lain-lain. Pada pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang akuntabel, semua komponen dan unsur berperan dalam membentuk pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas. Perlunya komitmen bersama dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara. Berbagai kelemahan dan kekurangan harus terus dibenahi dan diperbaiki, sehingga ke depan akan semakin lebih baik. Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam upaya memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan Sistem Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

143

Utara selama ini. Namun untuk menuju pada tingkat paripurna tentu bukanlah hal yang mudah. Masih memerlukan waktu dan tahapan. Seyogyanya Pemerintah Pusat juga dapat mengapresiasi setiap peningkatan dan pembenahan yang dilakukan oleh suatu Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun. Dukungan asistensi dan pilot project sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam membuat suatu laporan yang baik dan berkualitas, di samping advice pemecahan masalah yang ditemukan. Selain itu perlunya peningkatan kualitas aparatur yang berlibat dan berkenaan dengan pengolahan dan penyusunan data laporan melalui bimbingan teknis, diseminasi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Ke

depan

meningkatkan

Pemerintah kualitas

Kabupaten

sistem

Bengkulu

akuntabilitas

dan

Utara

akan

kinerja

terus

Pemerintah

berupaya melalui

penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur dan tersusun dalam rancangan yang paripurna dan komprehensif. Pembenahan juga akan dilakukan pada sistem pelaporan kinerja dengan cara memperbaiki sistem manajemen penyusunan data yang valid dan akuntabel, sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan dan pemecahan masalah dan kendala yang ada dengan melibatkan seluruh unsur SKPD, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui program pelatihan, diklat, bimtek dan sejenisnya. Dan upaya ini akan terus dilaksanakan secara konsisten dan bersinergi dengan potensi untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang akuntabel dan berkualitas. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bengkulu Utara.


144

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, MM, M.Si

Jabatan

:

Bupati Bengkulu Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Arga Makmur,

Pebruari 2016

BUPATI BENGKULU UTARA


FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 Provinsi / Kabupaten Tahun Anggaran No

: :

Sasaran Strategis

Bengkulu / Bengkulu Utara 2016 Target

Indikator Kinerja

Misi 1 Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi dan Sumber Daya Daerah serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Meningkatnya laju 1. 1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi 5,69 % - 5,72 % pertumbuhan ekonomi daerah 2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Rp. 893.175,51 – konstan Rp. 911.039,02 2.

3.

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

Optimalisasi alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

1.

Peningkatan nilai PDRB perkapita

2.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku

Rp. 8.028.571,46 – Rp. 8.385.842,89 Rp. 1.859.408,56 – Rp. 1.896.596,73

1.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Rp. 36. 214.204.000 – Rp. 39.719.204.000

2.

Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah

4,22 % - 4.90 %

3.

Proporsi belanja langsung dalam APBD

42,4 % - 57,6 %

4.

Penurunan persentase penduduk miskin

21,14 % - 20,94 %

Misi 2 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Daerah Terpadu 4.

Terwujudnya data dan informasi spasial

1.

Tersedianya data dan informasi penggunaan ruang

1 dokumen

5.

Terlaksananya penyusunan, pengendalian danpengawasan rencana tata ruang

1.

Tersedianya perda RTRW

1 dokumen

2.

1 dokumen

4.

Tersedianya rencana detail tata ruang kabupaten Tersedianya rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten Tersedianya PPNS bidang tata ruang

Meningkatnya fungsi wilayah perkotaan

1.

Persentase pelanggaran penggunaan ruang

20% - 15%

Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaaan

1.

Persentase belanja APBD yang dialokasikan ke APBDes

2,96% - 3,16%

2.

Jumlah bantuan keuangan Kabupaten ke Desa

2,84% - 2,44%

1.

Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik

3.

6.

1 dokumen 2 orang

[

7.

8.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi,

165 km – 220 km

perumahan dan pemukiman 9.

Meningkatnya kontribusi SDA, energy, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat

1.

Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDBR

38,9% - 39,80%

2.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB

12,3% - 13,00%

3.

10.

Menurunnya resiko akibat bencana alam

1. 2. 3.

Ketersediaan lembaga penanggulangan bencana Tingkat pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana peringatan dini bencana

0,28% - 0,34%

1 SKPD 75% - 80% 75% - 80%

Misi 3 Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah 11.

Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah

1.

Meningkatnya volume pemasaran produk unggulan daerah

12.

Terbangunnya industri hulu dan hilir terhadap produk – produku unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan dan kelautana perikanan

1.

Jumlah industry pada sektor pertanian (Tanaman pangan, perkebunan, perikanan)

13.

Terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah

1.

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

6,50% - 6,60%

2.

Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian Pertumbuhan PDRB sektor jasa – jasa

6,50% - 6,60%

3.

2 kali pertahun

496 unit – 565 Unit

6,50% - 6,60 %

Misi 4 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Akses Ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu 14.

15.

Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat

8 unit – 9 unit

1.

Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK)

2.

Jumlah siswa SMK

2.500 – 2.550 siswa/i

1.

Angka Usia Harapan hidup

70,50 tahun – 70,55 tahun

2.

Persentase balita gizi buruk

0,05 %

Misi 5 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 16.

Meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

1.

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

17.

Berkurangnya jumlah desa tertinggal

1.

Jumlah desa tertinggal

18.

Terkoordinasinya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan

1.

Angka pertumbuhan penduduk

2.

Penerapan SIAK dan NIK

19.

Berkurangnya pengangguran terbuka

1.

Jumlah pengangguran terbuka

20.

Menurunnya kasus KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

1.

Jumlah kasus KKN yang ditangani kepolisian, kejaksaan atau pengadilan

25,23% - 36,94%

54 – 49 desa

2,29 % - 2,27 %

100% 44.416 jiwa – 43.916 jiwa 3 – 2 kasus

Misi 6 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur 21.

Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah

1.

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai jenjangnya

35% - 36%

2.

Persentase guru yang bersertifikasi

32% - 33%

Misi 7 Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam Pembangunan 22.

Peningkatan perlindungan perempuan dan anak

1.

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

23.

Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan

1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

4% – 2%

45% - 46%

Misi 8 Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif 24.

Terberdayakannya organisasai kepemudaan daerah

1.

Jumlah organisasi kepemudaan

25.

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

1.

Jumlah konflik antar umat beragama

26.

Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai – nilai budaya daerah

1.

Jumlah sanggar seni / kelompok kesenian

2.

Jumlah pagelaran seni pertahun

9 – 10 organisasi

0 kali

2 – 4 kelompok

3 kali – 4 kali

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016............... Rp.501.538.319.700,00 (Lima Ratus Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah,-)

Arga Makmur,

Pebruari 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,


PENGHARGAAN NASIONAL DAN REGIONAL YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 No. 1.

Keterangan Bali

Tingkat Nasional

Bulan Mei

Nama Penghargaan Penghargaan Partisipasi di Pameran The 4th Bali INAFACT 2016 di Lippo Mall Kuta Bali Adipura Atas Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.

Jakarta

Nasional

Juli

3.

Jakarta

Nasional

Agustus

4.

Jakarta

Nasional

Agustus

5.

Jakarta

Nasional

Agustus

6.

Jakarta

Nasional

September

7.

Jakarta

Nasional

September

8. 9.

Jakarta Boyolali

Nasional Nasional

September Oktober

Wahana Tata Nugraha Kategori Kedisiplinan Dan Ketertiban Lalu Lintas Juara III Nasional Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang Dan Aman Berbasis Sumber Daya Loka Bagi TP PKK Kab. Bengkulu Utara

10.

Jakarta

Nasional

November

11.

Bengkulu

Provinsi

April

12. 13.

Bengkulu Bengkulu

Provinsi Provinsi

September September

14.

Bengkulu

Provinsi

September

15. 16.

Bengkulu Bengkulu

Provinsi Provinsi

November November

17. 18.

Bengkulu Bengkulu

Provinsi Provinsi

November November

Finalis Olimpiade Guru Nasional Pendidikan Dasar Bahasa Indonesia Smp (Miyarsih Kusumastuti, M.Pd Dari SMPN 1 Giri Mulya) Anugerah Pangripta Rafflesia (Terbaik III Dalam Penyusunan Rencana Kerjapemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota} Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi (MTSN Arga Makmur) Juara I Jenjang SD Kuis KIHAJAR Bagi Siswa SD, SMP, SMA/SMK seProvinsi Bengkulu Juara Umum III Tingkat Provinsi Jambore Pemuda Daerah ke IX di Kabupaten Seluma Terbaik Gerakan The Smiling Bengkulu Untuk Mewujudkan IKM Juara II Bidan Teladan (a.n. Endariani, A.Md.Keb Dari Puskesmas Air Lais) Juara II Penyusunan LPPD Terbaik Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Juara II Stand Terbaik Kategori Dinas Prov/Kab/Kota se-Indonesia pada Bengkulu Expo 2016

Nugra Jasadarma Pustaloka (Juara II Cluster B Perpustakaan Umum Terbaik Tingkat Desa/Kelurahan Bagi Perpustakaan Desa Bioa Nakai Desa Batu Roto) Finalis Pengawas SD Berprestasi (a.n. Sugeng Wiyono, M.Pd) Finalis Pengawas Berprestasi (a.n. Rubi’ah Kip Asmoro Ibnu Hadi, S.Pd, M.Pd) Peserta Bidang Lomba Seni Baca Al Qur’an Festival Dan Lomba Seni Nasional (FLS2N) Tingkat SD (a.n. Fithriyatus Salma Dari SDIT Uswatun Hasanah) Peserta Lomba Sekolah Sehat (MTSN I Bengkulu Utara)

Instansi/Lembaga Bali INAFACT (PT. Produta Promosindo) Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kepala Perpustakaan Nasional Dirjend Guru Dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Dirjend Guru Dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Dirjend Dikdas Dan Menengah Kemdikbud Dirjend Dikdas Dan Menengah Kemdikbud Menteri Perhubungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Dan TP PKK Pusat Dirjend Guru Dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Gubernur Bengkulu Gubernur Bengkulu Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Dinas Pemuda dan Olahrag Provinsi Bengkulu Gubernur Bengkulu Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Gubernur Bengkulu Bengkulu Expo (PT. Produta Promosindo)

LAPORAN KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016

Recommend Documents