PROFIL KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO (SAMSAT KULON PROGO)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO Jalan Joga-Wates Km. 27 Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo Telp./Fax ( 0274 ) 773166 YOGYAKARTA 55611
1
PROFIL KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO
1
Instansi
: KANTOR PELAYANAN PAJAK DARAH DAREAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO (SAMSAT KULON PROGO)
2 3
Tipe SAMSAT Alamat
: C : Jalan Joga-Wates Km. 27 , Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo
4
Telepon/Fax
: 0274 - 773166
5
Luas Tanah
: 7.100 m²
6
Luas Bangunan
: 8.260 m² Tiga lamtai 1. Basement A. Mushola B. Ruang Ganzet C. Ruang ATM D. Ruang Drive True 2. Lantai 1 A. Ruang Kantor B. Ruang Pelayanan C. Ruang Rapat A D. Ruang Loby 3. Lantai 2 A. Ruang Arsip 4. Lantai 3 A. Ruang Sebaguna B. Ruang Rapat B dan C C. Ruang Arsip
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Kulon Progo sebagai ujung tombak pelayanan pajak Daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor harus selalu berupaya serta melakukan evalusai secara periodik untuk dapat memberikan pelayanan yang burkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memenuhi persyaratan transparan, cepat, tepat, nyaman, aman, serta ekonomis. Transparan, artinya dalam memberikan pelayanan jelas apa saja persyaratannya, bagaimana prosedurnya, berapa biayanya, berapa lama waktu penyelesasiannya, dan berlaku sama bagi semua wajib pajak. Cepat, mengandung maksud dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak dapat dilaksanakan dengan cepat tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit serta dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang dimungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan. Tepat, artinya apabila menyangkut perhitungan angka-angka akan didapatkan hasil perhitungan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Nyaman, artinya dalam rangka melayani wajib pajak dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor merasa nyaman dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Aman, dikandung maksud bahwa wajib pajak dalam melakukan kuwajiban membayar pajak kendaraan bermotor dijamin keamanannya baik secara fisik maupun non fisik. Ekonomis, mempunyai arti yang luas, tidak hanya diukur dengan rupiah, namun harus
2
diperhityungkan biaya yang bersifat oportunistas. Ruang Arsip Kondisi pada gedung lama Ruang arsip memuat 102.000 berkas dan kondisinya sudah hampir penuh, diperkirakan hanya dapat ditambah 6 rak setiap raknya memuat 960 berkas, sehingga kira-kira tinggal 5.760 berkas atau sekitar 6 bulan kedepan ruang arsip sudah penuh ( dengan catatan pertambahan jumlah kendaraan pertahun sekitar 14.000 buah ). Kondisi pada gedung sekarang Ruang arsip dengan model penyimpanan almari arsip yang baru dan didukung luas ruangan dapat menampung arsip selama 30 tahun mendatang Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak daerah , dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kewenangannya antara lain memungut pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan , dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target tahun 2015 sebesar Rp. 60.967.524.000,00 yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 60.951.849.000,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah sebesar Rp. 15.675.000,00. Visi Kepuasan Masyarakat Kebanggaan Pelayanan Kami Misi Meningkatkan Pelayanan Untuk Wajib Pajak. Meningkatkan Kinerja Yang Profesional Bagi Pegawai Samsat. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Meningkatkan Kualitas Legalitas Dengan Dokumentasi yang Baik.
STRUKTUR ORGANISASI Berdasar peraturan Gubernur Daerah istimewa yogyakatra Nomor : 42 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Kulonprogo, terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan; d. Seksi Pembukuan dan Penagihan; e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA KANTOR (Gun Winarta, SE) KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA (Drs. Ardianto EP)
SEKSI PENDAFTARAN DAN PENETAPAN (Sudirman, SPd.)
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN (Nugroho Hartutianto,SIP)
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan Jumlah Pegawai 20 Orang
Golongan IV III II I
: : : :
1 16 3 0
Orang Orang Orang Orang
Pendidikan S1 SM/D3 SLTA SLTP
: : : :
7 3 9 1
Orang Orang Orang Orang
Kebijakan Peningkatan Pelayanan KPPD DIY Di Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu UPTD dari DPPKA yang memiliki fungsi strategis sebagai pemungut Pajak Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selalu berupaya mengedepankan pelayanan prima sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam berbagai inovasi pengembangan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun program pengembangan layanan yang telah dikembangkan antara lain : a. Samsat Online Yakni pelayanan pembayaran PKB tidak tergantung domisili/KTP pemilik kendaraan (bebas memilih tempat pembayaran di pelayanan kesamsatan di wilayah DIY khusus pengesahan tahunan)
4
b. BUS SATLING Untuk mendekatkan pelayan kepada masyarakat yang akan membayar pajak, maka sejak tahun 2014 telah dibuka layanan pembayaran PKB dan Pengesahan Tahunan dengan menggunakan sarana bus keliling dilaksanakan pelayanan dengan cara berpindah-pindah di kecamatan-kecamatan. c. CORNER SAMSAT Di Kantor Cabang Pembantu BPD Naggulan.Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni dalam rangka mendekatkan pelayanan dengan WP ( khususnya untuk pelayanan pengesahan 1 tahunan) maka telah dilaksanakan kerjasama dengan BPD untuk membuka counter pelayanan di Cabang Pembantu. Untuk wilayah Kab Kulonprogo telah dibuka corner Samsat di BPD Cabang Pembantu Nanggulan. d. DRIVE THRU Drive True Di KPPD DIY di Kabpaten Kulon Progo, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni dalam rangka mendekatkan pelayanan dengan WP ( khususnya untuk pelayanan pengesahan 1 tahunan kendaraan roda 4)) e. Penataan Arsip Kendaraan Bermotor Sejak tahun 2014 telah dilaksanakan penataan / penyimpanan arsip KBM secara digital dengan menggunakan scanner dan program computer. Untuk tahap awal, yang direkam adalah SKPD/notice pajak. f. Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (super PKB) Selama ini pemberitahuan jatuh tempo pajak kendaraan dilakukan melalui surat pemberi tahuan, mulai tahun 2014 telah dilaksanakan pemberitahuan PKB memalui SMS Jatuh tempo. Wajib pajak yang akan habis masa berlakunya STNK akan menerima SMS pemberitahuan. g. SMS Pajak Kendaraan Bermotor Wajib Pajak dapat mengetahui besaran pajak kendaraan melalui SMS dengan format DIY AB… kirim ke 9600 h. Sertifikasi ISO 9001:20028 Sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kualitas pemungutan pajak serta mendukung pemberian pelayanan yang prima maka KPPD Kulon Progo berupaya untuk menentukan standar mutu pelayanan, memelihara mutu dan sistem pengendalian mutu serta proses perbaikan yang berkelanjutan dalam memberikan pelayanan agar dapat memuaskan wajib pajak dengan penerapan manajemen standar mutu ISO 9001:2008 Sejak tahun 2009 KPPD Kulon Progo telah berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi ISO WQA. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan bagi semua pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di Daerah Kabupaten Kulonprogo. Kewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan terhadap setiap pengalihan hak milik atau perubahan status kendaraan bermotor atas subyek pajak yang berdomisili di daerah Kabupaten Kulonprogo termasuk mutasi dari luar daerah Kabupaten Kulonprogo (Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah).
5
Prosedur dan Persyaratan Pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Sesuai Interuksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999). Jo. Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-128, Nomor SKEP/02/XI/1999. 1. Pengesahan Ulang (satu tahunan) a. Persyaratan 1) Identitas a. Perorangan - Jati diri (KTP, SIM, KTA, CI). - Jika berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup b. Badan Hukum Salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan. c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD). Surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi oleh cap instansi yang bersangkutan. 2) STNK asli dan satu lembar foto copy 3) BPKB asli dan satu lembar foto copy. b. Prosedur Pengurusan 1) Penyerahan berkas di loket pendaftaran. 2) Pengambilan resi penetapan di loket penetapan. 3) Pembayaran biaya di loket kasir. 4) Pengambilan STNK di loket pengambilan STNK. 2. Pengesahan Ulang (lima tahunan) a. Persyaratan 1) Identitas 2) STNK asli dan satu lembar foto copy 3) BPKB asli dan satu lembar foto copy 4) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor b. Prosedur Pengurusan 1) Cek fisik kendaraan 2) Pengambilan formulir di loket pendaftaran 3) Penyerahan berkas di loket pendaftaran 4) Penetapan penyerahan resi di loket penetapan 5) Pembayaran di loket kasir 6) Penyerahan STNK dan plat nomor di loket Pengambilan STNK 3. Penggantian STNK hilang rusak a. Persyaratan 1) Mengisi formulir SPPKB 2) Identitas 3) STNK yang rusak atau tanda bukti pelaporan kehilangan dari kepolisian 4) BPKB asli 5) SKPD (Surat Keterangan Paja Daerah) tahun terakhir (yang telah divalidasi) bagi yang rusak dan tanda bukti pelaporan kehilangan dari kepolisian 6) Tanda bukti iklan kehilangan dari berita radio 7) Tanda bukti iklan kehilangan dari berita surat kabar 8) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
6
b. Prosedur Pengurusan 1) Pengambilan formulir loket pendaftaran 2) Cek fisik no. rangka dan no. mesin di loket pendaftaran 3) Penyerahan berkas di loket pendaftaran 4) Penyerahan resi di loket penetapan. 5) Pembayaran di loket kasir. 6) Pengesahan STNK di loket Pengambilan STNK. 4. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Baru (Pendaftaran Kendaraan Baru) a. Persyaratan 1) Mengisi formulir SPPKB 2) Identitas 3) Faktur 4) Sertifikat NIK/ VIN dan tanda pendaftaran tipe 5) Kendaraan yang rubah bentuk melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri 6) Untuk kendaraan umum melampirkan: - Izin Usaha - Izin prinsip b. Prosedur Pengurusan 1) Pembelian formulir loket pendaftaran 2) Cek fisik no. rangka dan no. mesin loket pendaftaran 3) Penetapan di loket penetapan 4) Penyerahan resi di loket penetapan 5) Pembayaran di loket kasir 6) Pengesahan STNK di loket pengambilan STNK 5. Bea Balik Nama/heregistrasi kendaraan dari dalam kab/kota a. Persyaratan 1) Mengisi formulir SPPKB 2) Identitas 3) STNK asli 4) BPKB asli 5) Kwitansi pembelian asli 6) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun terakhir 7) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor b. Prosedur Pengurusan 1) Pembelian formulir loket pendaftaran 2) Cek fisik no. rangka dan no. mesin loket pendaftaran 3) Penyerahan berkas di loket pendaftaran 4) Penetapan di loket penetapan 5) Penyerahan resi di loket penetapan 6) Pembayaran di loket kasir 7) Pengambilan STNK di loket Pengambilan STNK 8) Penulisan BPKB di Polres 6. Bea Balik Nama/heregistrasi antar kab/kota dan mutasi dari luar provinsi a. Persyaratan 1) Mengisi formulir SPPKB 2) Identitas 3) STNK asli 4) BPKB asli 5) Kwitansi pembelian asli 6) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun terakhir 7) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor 8) Fiskal antar daerah
7
b. Prosedur Pengurusan 1) Pengurusan BPKB di Polres 2) Pembelian formulir di loket pendaftaran 3) Cek fisik no. rangka dan no. mesin di loket pendaftaran 4) Penyerahan berkas di loket pendaftaran 5) Penetapan di loket penetapan 6) Penyerahan resi di loket penetapan 7) Pembayaran di loket kasir 8) Pengesahan STNK di loket Pengmabilan STNK 9) Pengambilan BPKB di Polres 7. Mutasi ke luar provinsi a. Persyaratan 1) Mengisi formulir SPPKB 2) Identitas 3) STNK asli 4) BPKB asli 5) Kwitansi pembelian asli 6) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun terakhir 7) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor 8) Fiskal antar daerah b. Prosedur Pengurusan 1) Pendaftaran di loket pendaftaran 2) Penetapan di loket penetapan 3) Penyerahan berkas di loket penetapan 4) Pengurusan BPKB di Polres Air Permukaan Tanah Dikenakan bagi air permukaan tanah di wilayah Kabupaten Kulonprogo Prosedur Pembayaran Pajak air bawah tanah dan air permukaan tanah 1. Pendataan dengan melihat obyek pajak. 2. Penetapan oleh petugas pajak. 3. Penyerahan Surat Ketetapan Pajak 4. Pembayaran di kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulonprogo. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Di Provinsi DIY I. PENGERTIAN 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor (PKB). 2. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan KBM dalam hak milik. II. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. 4. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Jo. Perda 2 tahun 2007. 5. Surat Keputusan Bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otda dan
8
6.
Dirut PT Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/ 02/ 1999 yang mengatur tentang pedoman dan tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2015 dan perubahan No 23 Tahun 2015 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) .
III. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 1. OBYEK PKB Adalah kepemilikan dan atau penguasaan KBM 2. SUBYEK PKB Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai KBM. 3. TARIF PKB a. 1,5% untuk KBM bukan umum. b. 1% untuk KBM umum c. 0,5% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar. 4. PENETAPAN BESARNYA PKB 1) Kendaraan Bermotor Bukan Umum - Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 100% 2) Kendaraan Bermotor untuk umum angkutan orang / Plat Kuning - Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 30% 3) Kendaraan bermotor untuk umum angkutanbarang - Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 50% 5. MASA PKB Adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran KBM. 6. SAAT PKB TERHUTANG Sejak tidak dibayarnya PKB 7. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD. SPTPD disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY melalui Kantor pelayanan Pajak Daerah (SAMSAT) sesuai domisili, paling lama: a. KBM baru dihitung 30 hari kalender sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan. b. KBM bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak. c. KBM pindah dalam daerah dihitung sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak. d. KBM pindah dari luar daerah dihitung 30 hari kalender sejak tanggal fiskal antar daerah; 8. PERSYRATAN PENGESAHAN STNK TAHUNAN a. Mengisi SPTPD; b. Identitas (KTP, SIM, KARTU KEL, KARTU ANGGOTA) c. STNK; d. BPKB; e. Bukti pelunasan Pajak tahun terakhir;
IV. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) 1. OBYEK BBN-KB
9
Adalah penyerahan KBM, yaitu pengalihan hak milik KBM sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha. 2. SUBYEK BBN-KB Adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor (KBM). 3. TARIF BBN-KB a. Penyerahan pertama sebesar: - 10% untuk KBM umum dan bukan umum. - 3% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar. b. Penyerahan kedua dan selanjutnya, termasuk hibah sebesar: - 0,1% untuk KBM Umum dan Bukan Umum - 0, 3% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar. c. Penyerahan karena warisan sebesar: - 0,1% untuk KBM Umum dan Bukan Umum - 0,03% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar. 4. BESARNYA BBN-KB Tarif x Dasar pengenaan BBN-KB (Nilai Jual) 5. SAAT BBN-KB TERHUTANG Sejak terjadinya penyerahan KBM 6. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DIY melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah/SAMSAT sesuai domisili, paling lama: a. Kendaraan dari dalam daerah selambat-lambatnya 30 hari kalender dari saat penyerahan KBM. b. Kendaraan dari luar daerah selambat-lambatnya 30 hari kalender dari saat penyerahan KBM. 7. PERSYARATAN PENDAFTARAN KENDARAAN BARU a. Mengisi SPTPD b. Identitas (KTP, SIM, KARTU KEL, KARTU ANGGOTA) c. Faktur d. Sertifikat Uji Type e. KBM Berubah Bentuk (Surat Keterangan Karoseri) f. Surat Keterangan (KBM Angkutan Umum) g. Cek Fisik KBM 8. PERSYARATAN PENDAFTARAN KBM MUTASI 1) TUKAR NAMA ATAS DASAR JUAL BELI: a. Mengisi SPTPD b. Identitas (KTP, SIM, KARTU KEL, KARTU ANGGOTA) c. STNK d. BPKB e. Kwitansi Pembelian f. PKB-BBN-KB dan SWDKLLJ Tahun terakhir g. Cek Fisik KBM 2) MUTASI DARI LUAR DAERAH a. Mengisi SPTPD b. Identitas (KTP, SIM, KARTU KEL, KARTU ANGGOTA) c. Surat Keterangan Pindah (Pengganti STNK)
10
d. e. f. g.
BPKB Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah Kwitansi Pembelian Cek Fisik KBM
V. SANKSI ADMINISTRASI Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan / tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak. VI. PERSYARATAN STNK HILANG a. Laporan polisi terdekat b. Iklan radio dan koran c. Cek Fisik Kendaraan d. BPKB, KTP asli dan foto copy e. Surat Pernyataan Kehilangan diberi Materai Rp. 6.000,f. STNK hilng dapat diproses 14 hari sejak kehilangan STNK dilaporkan. PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN I. PENGERTIAN 1. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang disingkat Pajak ABT adalah Pungutan Daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 2. Air bawah Tanah yang selanjutnya disingkat ABT adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiyah di atas permukaan tanah. 3. Air Permukaan yang selanjutnya disingkat AP adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut. II. DASAR HUKUM 1. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 tantang Pajak Daerah. 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. III. TUJUAN Tujuan pemungutan pajak ABT adalah untuk pengendalian pengembalian dan atau pemanfaatan air bawah tanah / air permukaan dalam rangka konservasi sumberdaya air sekaligus untuk menggerakkan peran masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
IV. PEMUNGUTAN a. Pengambilan Air untuk keperluan dasar rumah tangga dangan volume melebihi 48 m3 per bulan dikenakan pajak ABT dan dihitung hanya pada kelebihannya. b. Masa Pajak ABT adalah 1 bulan Takwim, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 setiap bulan.
V. TATA CARA PEMBAYARAN a. Pembayaran Pajak ABT dilakukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Kabupaten Kulonprogo yang bersangkutan selaku Pemegang Kas Daerah pada
11
Rekening Pemerintah Provinsi DIY Nomor. 20.021.00006-9 di BPD Cabang Utama. b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Kulonprogo.
12
Gambar terlampir :
13
