Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2017 di lingkungan Kemenristekdikti Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.hum. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Efektifitas dan Efisien Pengawasan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta, 01 Februari 2017
1
Visi dan Misi Kemenristekdikti 2015-2019
VISI:
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU SERTA KEMAMPUAN IPTEK DAN INOVASI UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING BANGSA
MISI:
1. Meningkatkan relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas 2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi 2
Sasaran Strategis dan Indikator
Sasaran
Indikator
1. Meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi
Indeks Pendidikan Tinggi
2. Meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi
Indeks Inovasi
3. Terlaksananya reformasi birokrasi
Indeks Reformasi Birokrasi
3
Ø Dari data lingkup audit tersebut, disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko Ø Hibah dan PHLN termasuk dalam data Program Nasional yang menjadi salah satu lingkup pengawasan Itjen Kemristekdikti
KEMRISTEKDIKTI
PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015
UUD 45 : sebagian fungsi pendidikan dengan - /+ 20% dari APBN dan mencerdaskan kehidupan bangsa. KEMRISTEKDIKTI: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
150 satker 120.000 orang pegawai Rp 39,73 T APBNP Rp 92,478 T Aset
Penerimaan dan Penggabungan P3D Ristek dengan Dikti
Kebijakan Kemenristekdikti 2017 01 Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan 02 Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi 03 Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN 04
Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek dan pendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi)
05
Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti
06 Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi 07 Mengembangkan teknologi untuk pembangunan 08
Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dan keefektifan SDM professional Ristekdikti meningkat 6
Alokasi Anggaran 2017 Kemenristekdikti Rp
38,73Triliun
Rp
PENDIDIKAN (Dikti)
LAYANAN UMUM (Ristek)
• Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 460.180 mhs (Rp. 4,24 T )
• 10 Taman Sains (Rp. 115 M) • 7 Pilot Inkubator di Perguruan Tinggi
• Beasiswa SM3T dan PPGT 7.000 mhs (Rp. 293,57 M) • BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk 11 PTN-BH
(Rp. 35 M)
(Rp. 4,65 T ) • Beasiswa 10.843 dosen/tendik (Rp. 836,58 M) • Beasiswa KNB 560 Mhs (Rp. 28 M ) • Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 125 PT (Rp. 250 M ) • Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12 Program Studi (Rp. 212 M) • PHP PTS 100 PTS (Rp. 59 M) • PNBP/BLU 107 PTN (Rp. 9,01 T ) • Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai, untuk 139 Satker (Rp. 13,90 T) • Operasional Pemeliharaan 139 Satker (Rp. 1,67 T) • PHLN/RMP 9 Project (Rp. 1,76 T)
1,00 Triliun
PAGU ANGGARAN
Rp
39,73 Triliun
• 651 Karyasiswa S2/S3 DN dan LN
(Rp. 23,41 M (APBN) & Rp. 89,7 M (PHLN)
• 235 Paket Insinas (Rp. 92 M) • 15 Paket Litbang Iptek Bidang Kesehatan dan Obat (Rp. 17 M)
• 105 Tenant Pengembangan PPBT (Rp. 110 M)
• 1 Paket Sarpras untuk Pusat Genomik (Rp. 50 M)
• 1 Kawasan NSTP Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek (Rp. 90 M)
• 45 Produk Inovasi (Rp. 75 M)
7
Efisiensi dan Pemanfaatan Tambahan Anggaran Fungsi Pendidikan 2017 Kemenristekdikti
Rp
350Milyar
TAMBAHAN ANGGARAN
Rp
130 Milyar EFISIENSI ANGGARAN • Penambahan BPPTNBH, • Kontrak world class professor
200
Rp
Milyar
Revitalisasi Politeknik
150
Rp
• • • • • • • • •
Milyar
Beasiswa S2/S3 DN dan LN (termasuk on going) Masyarakat pendukung pendidikan, Detasering, Operasional RSP, Pendampingan publikasi dan paten, serta asistensi jurnal internasional, PUI PTN, Peningkatan kapasitas Sistem Informasi, Peningkatan kapasitas Manajemen Universitas, Pendampingan Prodi Kedokteran, dan Peningkatan kapasitas auditor.
8
Alokasi Anggaran 2017
9
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008 SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern:
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
10
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
11
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
Peringatan Dini
Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, backup teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan, perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat
Katalisator
Mendukung penyelenggaraan kegiatan Kemenristekdikti yang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis, serta penegakan hukum yang berkeadilan
Konsultan
Memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Kemenristekdikti
12
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
Pengawalan
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI Mencegah dan Melindungi sesuatu Dari Ketidaknyamanan dan Kehancuran
Mencegah
Mengarahkan
Menghentikan
Mendorong 13
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
Pengawasan Mandatori
Pengawasan Program Nasional
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Reviu Laporan Keuangan Evaluasi Belanja Terhutang Evaluasi PMP RB Reviu RKAK Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Evaluasi SAKIP Reviu Laporan Kinerja Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Evaluasi Program Beasiswa 2. Evaluasi PNBP BLU 3. Evaluasi Kawasan NSTP dan Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek 4. PDTT Revitalisasi Pendidikan Vokasi 5. PDTT Taman Sains 6. PDTT Pilot Inkubator PT 7. PDTT Produk Inovasi 8. Evaluasi BOPTN dan BPPTN-BH 9. PDTT Karya Siswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri 10. PDTT Tenant Pengembangan PPBT
14
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
Pengawasan Perintah Menteri
Pengawasan Isu Nasional
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PDTT Aset PDTT Data Mahasiswa Guru dan Dosen Pemantauan Kehadiran Awal Tahun dan setelah Hari raya Evaluasi Pelayanan PiNTU Evaluasi Program Inovasi Nasional PDTT Penelitian Berbasis Output PDTT Belanja Tunjangan Fungsional Dosen dan GB Audit Kinerja Program Insinas
1. 2. 3. 4. 5.
Evaluasi SNMPTN dan SBMPTN PDTT PT Penerima bantuan pemberdayaan kelembagaan (PTN dan PTS) PDTT Pembukaan Prodi Baru PDTT Akreditasi PT oleh BAN PT/LAM PT Evaluasi kebijakan pengelolaan/pengembangan PTN Baru dan kademi Komunitas 6. Evaluasi kebijakan sertifikasi Dosen 15
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017: WILAYAH KERJA
No
Uraian
Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
1
Koordinator kegiatan
11
12
10
2
Satker Pusat
5
4
3
3
Kopertis
5
5
4
4
PTN BH
4
4
3
5
PTN-PK BLU
7
7
8
6
PTN Satker
57
57
57
89
89
85
Jumlah
16
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017: Sumber Daya Manusia 1. 2. 3. 4.
Penambahan Tanaga Fungsional Auditor minimal 50 Orang Penambahan Tenaga Fungsional Umum minimal 15 Orang Pemanfaatan Tenaga SPI sebanyak minimal 75 Orang Peningkatan Kapasitas SDM minimal 250 Orang
Ruang Kerja 1. Penyiapan Ruang Kerja masing-masing Pejabat Eselon II 2. Penyiapan Ruang Kerja untuk auditor dan sub bag masing-masing Inspektorat
17
KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN 2017
1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemenristekdikti dari pimpinan sampai staf terbawah 2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPK, BPKP, Mitra Pengawasan Internal, dan KPK) 3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal: a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal sebagai pemberian peringatan dini, katalisator dan konsultasi. b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional. d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik. e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait. f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik. 4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN: a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN 18
JADWAL PEMERIKSAAN No
Uraian
Tanggal
Keterangan
1
Sub Tim I
26 Januari – 21 April 2017
Satker Kantor Pusat - Paralel
2
Sub Tim II
26 Januari – 22 Februari 2017
Universitas Terbuka
23 Februari – 21 April 2017
Satker Kantor Pusat - Paralel
3
Sub Tim III, IV, VI 30 Januari – 28 Februari 2017 dan VII
Universitas Haluuleo, Univ. Syiah Kuala, Undip dan Unpad
4
Sub Tim III, IV, VI 1 Maret – 30 Maret 2017 dan VII
Univ. Manado, Univ. Jambi, UNS dan Univ. Siliwangi
5
Sub Tim V
30 Januari – 24 Februari 2017 25 Februari – 20 Maret 2017 21 Maret – 30 Maret 2017
Univ. Brawijaya UPN Veteran Jatim Kopertis VII 19
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
TERIMA KASIH INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA 20
