KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN (JATEKWAS) TAHUN 2017

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN (JATEKWAS) TAHUN 2017

Kebijakan Teknis Pengawasan

2017

KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN (JATEKWAS) DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2017 A. Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan

BPKP

Tahun

2017

masing-masing

kedeputian

diwajibkan

merumuskan kebijakan teknis pengawasan (Jatekwas) kedeputian. Jatekwas kedeputian diharapkan memberikan arah teknis pengawasan mulai dari penetapan tema pengawasan agar dapat dijadikan dasar bagi direktorat untuk menyusun Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) untuk masing-masing sasaran pengawasan. Berdasarkan Kebijakan Pengawasan BPKP Tahun 2017, Deputi Bidang Investigasi bertanggung jawab atas arah dan sasaran pengawasan berikut: No. 1.

Arah dan Sasaran Pengawasan Pengawasan atas Percepatan Proyek Strategis Nasional (Inpres I Tahun 2016) e.

Audit Investigasi/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus-kasus

penyalahgunaan

wewenang

(pelanggaran

administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. f.

Pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh

Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah

pada

kementerian/lembaga dalam hal ditemukan adanya kerugian keuangan negara. 5.

Pengawasan atas current issues Kegiatan pengawasan diarahkan untuk memberikan peringatan dini dan solusi terhadap kondisi atau kejadian yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.

Deputi Bidang Investigasi

1


2017

No.

Arah dan Sasaran Pengawasan

10.

Pengawasan Keinvestigasian atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah a.

Penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan pada program prioritas nasional.

b. Audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara sinerji dengan Aparat Penegak Hukum. c.

Pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan sistem pencegahan kecurangan.

B. Tujuan Tujuan penyusunan Jatekwas adalah sebagai berikut: 1.

Memberikan pedoman tata cara atau teknis pelaksanaan program/kegiatan pengawasan dan pendukungnya yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Investigasi.

2. Menjadi dasar untuk menyusun Kerangka Acuan Pengawasan (KAP).

C. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Deputi Bidang Investigasi tahun 2017 adalah sebagai berikut: Program: a. Program

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Kegiatan: a. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara

dan

Pembangunan

Nasional

serta

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP terkait Investigasi pada Kementerian/ Lembaga.


2


2017

b. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara

dan

Pembangunan

Nasional

serta

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP terkait Investigasi pada BUMN/D. c. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara

dan

Pembangunan

Nasional

serta

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan. d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP.

D. Kebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwas) Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-901/K/SU/2006 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pengawasan BPKP, kebijakan teknis pengawasan (Jatekwas) menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam kegiatan pengawasan dengan memperhatikan: 1.

Metode atau pendekatan strategi yang dipandang efektif.

2. Kapasitas sumber daya manusia. 3. Alat atau jenis pengawasan/kegiatan yang akan digunakan. 4. Waktu dan jumlah waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja suatu kebijakan. 5. Jumlah anggaran yang dibutuhkan. 6. Pengaturan lain yang memungkinkan diterbitkannya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atas program pengawasan dalam skala nasional, skala regional, atau skala daerah.

Uraian kebijakan teknis pengawasan tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Metode atau pendekatan strategi yang dipandang efektif Untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan tahun 2017, Deputi Bidang Investigasi mengambil strategi sebagai berikut: a. Penataan ulang struktur organisasi Penataan ulang struktur organisasi perlu dilakukan karena pada saat ini belum

ada


dukungan

informasi

terhadap

pelaksanaan

audit 3


2017

dilaksanakan oleh tiga Direktorat tersebut, sehingga perlu ada Direktorat yang

khusus

meningkatkan

menangani dukungan

dukungan informasi

informasi. terhadap

Dalam

rangka

pelaksanaan

audit

investigatif tersebut, diperlukan unit kerja khusus berupa Unit Perencanaan dan Evaluasi Keinvestigasian, Unit Digital Forensics, dan Unit Pengembangan Informasi Keinvestigasian. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi mengajukan usulan struktur organisasi sebagai berikut:

DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

SEKRETARIS DEPUTI/ KABAG PERBANTUAN

DIREKTORAT INVESTIGASI 1



DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI KEINVESTIGASIAN

SUBDIT INVESTIGASI K/L/P DAN BUMN/BUMD 1



SUBDIT PERENCANAAN DAN EVALUASI KEINVESTIGASIAN

SUBDIT INVESTIGASI HKP 1

SUBDIT INVESTIGASI HKP

SUBDIT INVESTIGASI HKP 3

SUBDIT KOMPUTER FORENSIK

SUBDIT PENCEGAHAN KORUPSI 1

SUBDIT PENCEGAHAN KORUPS I 2

SUBDIT PENCEGAHAN KORUPSI 3

SUBDIT PENGEMBANGAN INFORMASI KEINVESTIGASIAN

Tugas Dan Fungsi Direktorat tersebut adalah sebagai berikut: Direktorat 1 1)

Kementerian/Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen

bidang

perekonominan serta Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, 2) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah 1, Deputi Bidang Investigasi

4


2017

3) Badan Usaha Milik Negara, Badan-Badan Lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Direktorat 2 1)

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen bidang politik, hukum, dan keamanan,

2) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah 2, 3) Badan Usaha Milik Negara, Badan-Badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Direktorat 3 1)

Kementerian/Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen

bidang

kemaritiman, pembangunan manusia, dan kebudayaan, 2) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah 3, 3) Badan Usaha Milik Negara, Badan-Badan Lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman, Pembangunan

Manusia, dan Kebudayaan. Direktorat

Pengelolaan

dan

Pengembangan

Informasi

Keinvestigasian Penyiapan

bahan

pedoman,

pemberian

pengembangan koordinasi

kebijakan

bimbingan

informasi

dan

pengendalian

perumusan

jaringan

pelaksanaan

teknis,

teknis

keinvestigasian, kerja,

pengelolaan penyiapan

penyusunan

pengelolaan

dan

penyusunan

rencana

dan bahan dan

pengembangan

informasi keinvestigasian, penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan komputer forensik, pemberian rekomendasi strategis deteksi, prevensi dan investigasi tindak pidana korupsi dan pemantauan tindak lanjutnya, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan Deputi Bidang Investigasi

5


laporan

hasil

pengelolaan

dan

pengembangan

2017

informasi

keinvestigasian. b. Melaksanakan pengawasan atas current issues Sesuai dengan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Deputi Bidang Investigasi merencanakan untuk: 1) Memantau

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

aksi

percepatan

implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan aksi transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. 3) Melaksanakan audit investigatif atas barang yang akan disita dan dirampas (asset tracing). 4) Pengawasan dan pengamanan kekayaan/aset Negara. Pengawasan atas current issues akan menggantikan penugasan kajian pengawasan yang telah dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2017. c. Melakukan pengembangan informasi keinvestigasian Pengembangan informasi keinvestigasian meliputi: 1) Melakukan pengumpulan dan analisis informasi keinvestigasian untuk yang berpotensi ditindaklanjuti dengan penugasan investigatif serta informasi terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah. 2) Melakukan kajian empiris data audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang meliputi penyebab, sebaran, nilai, dan dampak korupsi. Sesuai Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor

S-

846/D6/01/2016 tanggal 15 November 2016 hal Penyusunan Atensi bagi Pejabat Pemerintah, atas laporan audit keinvestigasian yang dihasilkan agar dibuatkan Root Cause Analysis (RCA) sebagai bahan untuk pemberian Rekomendasi Strategis. Deputi Bidang Investigasi

6


2017

3) Memberikan informasi hasil pengawasan yang nilai kerugian keuangannya material dan signifikan. d. Meningkatkan kompetensi auditor investigasi Kompetensi merupakan kombinasi antara keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Soft competence merupakan kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain. Soft competence yang harus dimiliki oleh auditor investigasi adalah:

DEDIKASI adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi dapat diartikan juga sebagai pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Dedikasi sangat mendukung tercapainya visi Deputi Bidang Investigasi.

BERANI Dalam melaksanakan tugasnya, auditor investigatif mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mempertahankan dan memperjuangkan yang benar dalam pemberantasan korupsi walaupun menghadapi bahaya atau kesulitan.

INTEGRITAS Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan benchmark bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Deputi Bidang Investigasi

7


Hard

competence

adalah

kompetensi

yang

2017

dibutuhkan

untuk

menjalankan aktifitas pekerjaan sesuai dengan jabatannya masingmasing. Hard competence yang harus dimiliki oleh auditor investigatif adalah pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut: 1) Hukum 2) Keuangan 3) Audit dan Akuntansi 4) Ekonomi 5) Penyelidikan 6) Komputer 7) Investigasi 8) Manajemen Deputi Bidang Investigasi telah melakukan mapping kompetensi 544 auditor investigasi, dengan hasil sebagai berikut: No.

Diklat Substantif

Sudah mengikuti 295

Belum mengikuti 249

Jumlah

1.

Audit Investigatif

544

2.

Audit Forensik

183

361

544

3.

Audit Penyesuaian Harga,

179

365

544

Klaim dan Hambatan Kelancaran Pembangunan 4.

Penyidikan

171

373

544

5.

Fraud Control Plan (FCP)

135

409

544

6.

Manajemen Risiko

70

474

544

7.

Komputer Forensik

165

379

544

8.

SPIP

237

307

544

9.

Matrikulasi Hukum

121

423

544

10.

Mediasi

23

521

544

11.

Good Corporate

71

473

544

Governance (GCG)


8


2017

Selain telah mengikuti diklat tersebut, terdapat 70 auditor bersertifikat Certified Forensic Auditor (CFrA) dan 33 auditor bersertifikasi Certified Fraud Examiners (CFE). Sehubungan dengan kompetensi auditor investigasi saat ini, maka pada tahun 2017 Deputi Bidang Investigasi akan menyelenggarakan Diklat Substantif untuk auditor yang belum mengikuti diklat seperti pada tabel di atas. Selain itu, Deputi Bidang Investigasi merencanakan: 1) Mengikutsertakan auditor investigasi pada pendidikan formal Strata 2 dan Strata 3. 2) Mengikutsertakan auditor investigasi pada Diklat/Uji kompetensi CFE dan CFrA. 3) Menyelenggarakan workshop yang mendukung penugasan bidang investigasi. 4) Menyelenggarakan Diklat Strategi Integratif Pencegahan Korupsi di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi.

e. Membantu

penegakan

hukum

yang

konsisten

dan

berintegritas dengan cara: 1) Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pengawasan untuk mengungkap dan menindak kejadian korupsi. 2) Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait hasil penanganan pengaduan. f.

APIP berintegritas dan kompeten Perkembangan saat ini, terdapat beberapa landasan hukum yang memberi kewenangan besar kepada APIP untuk melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yaitu: 1) Undang-Uundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan


9


2017

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP 4) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas SPI dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 5) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Deputi Bidang Investigasi berinisiatif untuk membangun suatu model upaya pencegahan korupsi secara lebih spesifik mengarah pada pokok persoalan (tematik) dan mengikutsertakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam

menangani

pengaduan/temuan

hasil

audit

rutin

secara

proporsional. 2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rincian jumlah SDM pada Direktorat di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP terdapat pada Lampiran 1. 3. Kegiatan Pengawasan dan Kegiatan Dukungan Pengawasan Kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan Deputi Bidang Investigasi seluruhnya berjumlah 1.160 penugasan. Rincian kegiatan pengawasan dan jenis pengawasan terdapat pada Lampiran 2. Pada tahun 2017 Deputi Bidang Investigasi merencanakan memberikan rekomendasi strategis atas: a.

Proyek Strategis Nasional Bidang Investasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 menetapkan Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha sebagai prioritas nasional sebagai prasyarat mutlak untuk mendorong investasi tumbuh dengan laju yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Investigasi Instansi


10


2017

Pemerintah akan melakukan pengawasan investasi melalui penerapan Fraud Control Plan (FCP). Ruang lingkup pengawasan investasi adalah pengawasan terhadap kelembagaan terkait investasi di pusat dan daerah dan proses pemberian izin investasi. Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: 1) Memetakan fraud/korupsi pada kegiatan investasi 2) Mengidentifikasi kebijakan dan peraturan yang menghambat program pemberantasan korupsi 3) Mengusulkan upaya pencegahan fraud/korupsi pada kegiatan investasi. 4) Menilai efektifitas pengendalian fraud/korupsi pada kegiatan investasi 5) Membuat rekomendasi strategis dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di kegiatan investasi. b. Proyek Strategis Nasional Bidang Transportasi Pembangunan sektor transportasi merupakan sasaran pembangunan nasional sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional yaitu pemerataan

dan

kewilayahan.

Direktorat

Investigasi

Instansi

Pemerintah akan melaksanakan pengawasan terkait bidang transportasi melalui penerapan Fraud Control Plan (FCP) yang terintegrasi dalam proses

bisnis

organisasi.

Ruang

lingkup

pengawasan

adalah

pembangunan infrastruktur sektor transportasi darat, laut, dan udara dengan mempertimbangkan risiko terjadinya fraud/korupsi pada ketiga sektor

tersebut. Setelah

transportasi,

akan

dibuat

memetakan

fraud/korupsi

rekomendasi

strategis

pada sector

dalam

rangka

pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor transportasi. c.

Pembelian gas oleh BUMD Berdasarkan hasil pengawasan dijumpai adanya permasalahan hukum yang terkait dengan pembelian minyak dan gas bumi oleh Pemerintah Daerah c.q. BUMD. Seperti yang terjadi pada pembelian gas bumi oleh PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP). Meskipun kasus ini hanya terjadi di Kabupaten Sampang, namun tidak menutup kemungkinan


11


2017

modus-modus yang digunakan terjadi pula di daerah lain yang mendapat jatah alokasi gas dari SKK Migas. Data SKK Migas menunjukkan terdapat 42 daerah pada 12 provinsi yang mendapat alokasi Gas Bumi, dimana pelaksana di daerah dilakukan oleh BUMD. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD akan melakukan reviu atas pelaksanaan alokasi gas ke BUMD dan memberikan masukan perbaikan tata kelola atas pelaksanaan alokasi gas oleh BUMD untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. d. Permasalahan Kecukupan Penyediaan Energi Listrik Pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW) dalam jangka waktu 5 tahun (20142019). Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Permasalahan yang dihadapi adalah: 1) Ketersediaan lahan Masalah klasik yang dialami oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung tercapainya pembangkit 35.000 MW adalah masalah pembebasan lahan, yang banyak bersinggungan dengan para pihak, antara lain : masyarakat, instansi pemerintah pusat/daerah dan swasta. Masalah pembebasan biaya memakan waktu yang lama, sehingga bisa menghambat pencapaian ketersediaan listrik 35.000 MW. 2) Ketersediaan dana Dari 35 ribu MW pembangkit yang akan dibangun, dibutuhkan dana lebih dari 1.127 triliun rupiah. Oleh karena itu, keterlibatan pihak swasta/IPP yang akan membangun 10.681 MW mutlak dibutuhkan. Deputi Bidang Investigasi

12


2017

3) Kebutuhan gas Diketahui, PT PLN (Persero) menyebutkan, kebutuhan gas untuk program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 mw mencapai 1.250 miliar british thermal unit per day (BTUD). Rinciannya, untuk tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) di Jawa-Bali yang berkapasitas 5.000 mw dengan kebutuhan 542 BBTUD dan PLTG/PLTGU di luar Jawa-Bali berdaya 7.081 mw sekitar 600 BBTUD. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Investigasi HKP akan melakukan kajian guna memberikan masukan perbaikan tata kelola atas pelaksanaan ketersediaan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung ketahanan

dan

kemandirian

energi

untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kegiatan dukungan pengawasan yang akan dilaksanakan meliputi: a.

Penyusunan rencana kerja dan evaluasi

b. Pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian c.

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

d. Pembinaan administrasi dan pengelolaan BMN e.

Pembinaan administrasi dan pengelolaan arsip

f.

Rapat koordinasi/kegiatan SPIP

4. Indikator Kinerja Untuk mewujudkan visi Deputi Bidang Investigasi sebagai “Pusat Keunggulan Solusi Kecurangan” Deputi Bidang Investigasi menetapkan sasaran program dan indikator kinerja program (outcome) sebagai berikut: No.

Sasaran Program

1.

Meningkatnya

Indikator Kinerja a. Persentase hasil pengawasan

efektifitas hasil

keinvestigasian yang

pengawasan

dimanfaatkan di persidangan

keinvestigasian

b. Persentase hasil pengawasan

Target 40%

70%

keinvestigasian yang Deputi Bidang Investigasi

13


No.

Sasaran Program

Indikator Kinerja

2017

Target

dimanfaatkan oleh APH c. Persentase hasil pengawasan

60%

keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K d. Persentase hasil audit

70%

penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K e. Persentase hasil audit klaim yang

dimanfaatkan

70%

oleh

K/L/P/K 2.

Meningkatnya

Persentase penyelesaian hambatan

penyelesaian

kelancaran pembangunan

70%

hambatan pelaksanaan pembangunan nasional 3.

Meningkatnya

a. Persentase

K/L/P/K

kualitas tata kelola

mengimplementasikan

pemerintah dan

(termasuk FRA)

korporasi dalam pencegahan korupsi

yang

50%

FCP

b. Persentase auditor yang

60%

memiliki kompetensi (hard & soft competency) di bidang pencegahan

4.

5.

Meningkatnya

Persentase K/L/P/K anggota

kepedulian

Komunitas Pembelajar Anti

K/L/P/K dan

Korupsi (KPAK) yang

masyarakat

mengimplementasikan sistem

terhadap korupsi

pengaduan masyarakat

Meningkatkan

Persentase auditor yang memiliki

kapabilitas

kompetensi keinvestigasian

60%

60%

pengawasan intern Deputi Bidang Investigasi

14


No.

Sasaran Program

Indikator Kinerja

2017

Target

pemerintah di bidang keinvestigasian

5. Lain-lain Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penugasan pengawasan adalah: a.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Pada poin A.6 dinyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

tetap

berwenang

melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara. b. Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor

31/PUU-X/2012

yang

menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. c.

Penyidik, sesuai dengan KUHAP: 1) memiliki kewenangan untuk membuktikan sangkaannya atas suatu perkara (pasal 1 ayat 1). 2) Dalam menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli (pasal 120 ayat 1).


15

2017


3) Karena

kewajibannya,

penyidik

mempunyai

wewenang

mendatangkan orang ahi yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (pasal 7 ayat 1) d. Auditor mempunyai keahlian yang diperlukan oleh penyidik yaitu auditing dan akuntansi. 1) Pasal 179 KUHAP, bahwa auditor sebagai ahli, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. 2) Pasal 224 KUHAP, bahwa ahli diancam pidana jika dengan sengaja tidak memenuhi undang-undang (memberikan keterangan atas keahliannya) e.

Auditor BPKP termasuk dalam kelompok ahli di bidang auditing dan akuntansi, dan juga memiliki kewenangan menerapkan keahliannya, diatur dalam: 1) PP nomor 60 tahun 2008 psl 50 (3) 2) Perpres 192/2014 pasal 2, 27 dan 28. 3) Putusan MK nomor 003/PU-IV/2006 dan Nomor 031/PU-X/2012 4) Perka BPKP Nomor 1314/K/D/2012 tentang PPBI

f.

Pemberantasan korupsi melalui strategi edukatif yang selama ini dilaksanakan melalui Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK) direncanakan akan diterapkan melalui konsep Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Deputi Bidang Investigasi BPKP menyadari bahwa kegiatan sosialisasi program anti korupsi (SosPAK) yang telah dilaksanakan oleh BPKP sejak tahun 2004 sampai dengan 2016 kurang dapat diyakini telah berdampak terhadap perubahan perilaku anti korupsi baik terhadap kelompok sasaran (focus group) maupun masyarakat secara umum. Selain itu, kegiatan SosPAK kurang dapat diukur dan dinilai kontribusinya terhadap

pencapaian

“peningkatan

kualitas

tujuan

strategis

akuntabilitas

BPKP

pengelolaan

terutama

tujuan

keuangan

dan

pembangunan nasional yang bersih dan efektif” dan “peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi bermaksud memperluas dan mempertajam strategi edukatif anti korupsi dengan Deputi Bidang Investigasi

16


2017

mengimplementasikan konsep masyarakat pembelajar (learning society) yangselaras dengan strategi BPKP sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis 2019- 2024 dan terintegrasi dengan strategi pengembangan Deputi Bidang Investigasi sebagai Pusat Keunggulan Solusi Kecurangan. Konsep masyarakat pembelajar anti korupsi akan dilaksanakan melalui: 1) Kegiatan pelatihan dalam bentuk: sosialisasi/ seminar/workshop anti korupsi, iklan layanan masyarakat 2) Kegiatan

fasilitatif

dalan

bentuk:

bimbingan

konsulasi

pengembangan perilaku dan sistem whistleblowing, dan bimbingan konsultasi pengembangan partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan. g. Deputi Bidang Investigasi melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan bidang investigasi terutama untuk penugasan yang

sudah

melampaui

batas

waktu

dan

kasus-kasus

yang

strategis/current issue. Fungsi ini dilaksanakan melalui jenis kegiatan pemantauan/monotoring/quality assurance. Tim Quality Assurance mengidentifikasi

hambatan

dan

kendala

yang

dihadapi

serta

memberikan arahan, petunjuk, dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan hambatan tersebut. h. Deputi Bidang Investigasi merencanakan akan membangun aplikasi informasi keinvestigasian, yaitu suatu aplikasi yang diharapkan dapat mengolah data yang dapat menghasilkan rekomendasi strategis. Rekomendasi strategis investigasi diharapkan bisa menghilangkan fraud dan meminimalisir dampak fraud. Sehubungan dengan hal ini, akan akan dilaksanakan: 1) Pengadaan

sarana

prasarana

terkait

pengelolaan

informasi

keinvestigasian 2) Penyusunan SOP pengelolaan informasi keinvestigasian 3) Pelatihan kepada personel pengelolaan informasi keinvestigasian i.

Revisi Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI)


17


2017

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) yang saat ini sedang disusun merupakan tindak lanjut atas terbitnya Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menempatkan BPKP sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Hal penting dari Perpres 192 Tahun 2014 adalah penegasan BPKP sebagai auditor intern bagi pemerintah. Dengan demikian penugasan bidang investigasi dilakukan dalam kerangka memenuhi peran sebagai auditor intern pemerintah. Hasil audit harus dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan proses manajemen pemerintahan meliputi tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. PPKBI disusun dalam format 3 (tiga) kelompok yaitu: 1)

Kelompok 1 (Kajian Akademis) merupakan tinjauan literatur ilmiah yang menjadi landasan teoritis untuk menjawab pertanyaan “mengapa” atas apa yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi sebagaimana diamanahkan dalam perpres 192 tahun 2014.

2)

Kelompok 2 (Pedoman Manajerial) merupakan penjelasan tentang peran

investigasi

yang

memuat

eksistensi

dan

ekspektasi,

mendefinisikan investigasi berikut arah dan tujuannya, bagaimana merealisasikan

ekspektasi

meliputi

pelaksanaan

peran

keinvestigasian dan tindakan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat di level pemerintah. Pedoman manajerial dirancang untuk mengantisipasi dinamika lingkungan sehingga bersifat mudah untuk direvisi. 3)

Kelompok 3 (Pedoman Operasional) merupakan penjelasan teknis atas apa yang disajikan di kelompok 2. Pedoman operasional berisi prosedur operasi standar pelaksanaan peran keinvestigasian secara menyuluru sampai pada peran dukungan untuk menghasilkan informasi strategis bagi para pemangku kepentingan.

Karena

sifatnya teknis, materi pada kelompok 3 dirancang untuk tidak mudah dilakukan perubahan. j.

Revisi Pedoman Fraud Control Plan (FCP)


18


2017

Hasil kajian atas FCP menunjukkan penyebab fraud dari aspek manusia dengan karakteristik tersembunyi menjadikan FCP tidak sepenuhnya mampu

mendeteksi

penyalahgunaan

dan

wewenang.

mencegah Berbagai

korupsi kasus

dalam

pungutanliar,

bentuk suap,

gratifikasi, dan pemerasan sebagai panduan dari pemufakatan jahat, tidak dapat dideteksi dengan model penilaian risiko fraud FCP. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi akan: 1) Melakukan penyempurnaan pedoman teknis implementasi FCP pada tahapan penilaian risiko fraud dengan metode identifikasi dan analisis risiko. 2) Mengusulkan penerbitan pedoman teknis implementasi FCP kepada Kepala BPKP. 3) Menyusun kerangka acuan kerja integrasi FCP pada sistem pengendalian yang sudah ada. 4) Menyelenggarakan FCP dengan tahapan penilaian risiko fraud yang berfokus pada penyalahgunaan wewenang. k. Peningkatan kompetensi APIP Deputi Bidang Investigasi berperan dalam peningkatan kapabilitas APIP di bidang keinvestigasian melalui workshop keinvestigasian. APIP yang diberikan workshop keinvestigasian adalah APIP pada level 1 dan level 2. Deputi Bidang Investigasi sedang mengembangkan materi workshop level dasar, menengah dan lanjut untuk APIP tersebut. Untuk meningkatkan kompetensi APIP,

materi atau kurikulum

peningkatan kompetensi audit investigatif berbasis laboratorium bagi APIP adalah sebagai berikut: 1) Materi atau Kurikulum Dasar, meliputi: a) Pengantar audit investigatif b) Pengantar hukum c) Pengantar fraud dan TPK d) Pengantar hukum pembuktian e) Proses penerimaan informasi dan telaah informasi f)

Penyusunan hipotesis dan perencanaan audit investigatif

g) Dasar-dasar Tehnik Wawancara Investigatif Deputi Bidang Investigasi

19


2017

h) Evaluasi Bukti dan Laporan Hasil Audit i)

Studi Kasus dan simulasi

2) Materi atau Kurikulum Lanjutan, meliputi: a) Audit Investigatif b) Hukum Perdata, Pidana dan Administrasi c) Fraud dan TPK d) Hukum Pembuktian e) Proses penerimaan informasi dan Telaah informasi f)

Penyusunan Hipotesis dan Perencanaan Investigasi

g) Wawancana Investigatif h) Evaluasi Bukti dan Laporan Hasil Audit i)

Studi Kasus dan simulasi

3) Materi atau Kurikulum Ahli, meliputi: a) Manajemen Audit Internal b) Hukum Perdata, Pidana dan AP c) Fraud dan TPK d) Hukum Pembuktian e) Manajemen Audit Investigatif f)

Wawancara Investigatif

g) Komunikasi dan Jaringan Kerja h) Studi Kasus dan simulasi l.

Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Paten, Hak Cipta, Merk Deputi Bidang Investigasi merencanakan untuk mematenkan produk keinvestigasian ke Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Produk-produk yang akan didaftarkan hak ciptanya adalah : 1) CITRA (PenCegahan PenyImpangan melalui IdenTifikasi Risiko PengAnggaran). 2) Fraud Control Plan (FCP) atas Risiko Penyalahgunaan Wewenang.

Berdasarkan Jatekwas ini, Direktorat di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi

menyusun


Kerangka

Acuan

Pengawasan

(KAP)

untuk

20


2017

memberikan arah pelaksanaan kegiatan pengawasan dan agar rencana kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik.


21

Lampiran 1

Jumlah SDM pada Direktorat di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP adalah sebagai berikut: No. Uraian 1. Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah a. Pejabat Struktural b. Fungsional Auditor Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pelaksana lanjutan Auditor Pelaksana c. Fungsional Umum 2. Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD a. Pejabat Struktural b. Fungsional Auditor Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pelaksana c. Fungsional Umum 3. Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan a. Pejabat Struktural b. Fungsional Auditor Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pelaksana c. Fungsional Umum 4. Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Kepala/Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Fungsional Auditor Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama

Jumlah SDM 4 4 8 8 1 1 2 6 3 6 6 6 2 1 8

3 6 4 7 1 7 33

91 106 109

Lampiran 1

No.

Uraian Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Tingkat Lanjutan Auditor Pelaksana Auditor Terampil Jumlah

Jumlah SDM 27 7 21 72 565

Lampiran 2

Rincian kegiatan pengawasan dan jenis pengawasan adalah sebagai berikut: No.

Kegiatan Pengawasan

1

Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Investigasi pada Kementerian/ Lembaga

2

3

Jumlah penugasan Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Investigasi pada BUMN/D Jumlah penugasan Pengendalian/Pelaksan aan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan

Jenis Pengawasan Audit investigatif Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (PEBDE) (Komputer Forensik) Pemberian Keterangan Ahli Fraud Control Plan (FCP) Pemantauan/ monitoring/QA Reviu/kajian Sosialisasi Pemberian rekomendasi strategis Proyek Strategis Nasional Bidang Investasi dan Transportasi Audit investigatif Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Pemberian Keterangan Ahli Fraud Control Plan (FCP) Pemantauan/ monitoring/QA Reviu/kajian Pemberian rekomendasi strategis atas pembelian gas oleh BUMD Evaluasi HKP Audit penyesuaian harga Audit klaim Pemantauan/ monitoring/QA Reviu/kajian

Jumlah Penugasan 2 6

4

14 1 49 12 2 1

91 4 4

14 1 20 4 1

48 4 3 2 25 2

Lampiran 2

No.

4

Kegiatan Pengawasan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan Jumlah penugasan Kegiatan pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP

Jumlah penugasan Total penugasan

Jenis Pengawasan Pemberian rekomendasi strategis terhadap permasalahan kecukupan penyediaan energi listrik

Audit investigatif Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Pemberian Keterangan Ahli Fraud Control Plan (FCP) Evaluasi HKP Audit penyesuaian harga Audit klaim Sosialisasi Pengawasan atas current issues Pemberian rekomendasi strategis

Jumlah Penugasan 1

37 98 223

383 65 27 23 12 66 33 77 984 1.160

KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN (JATEKWAS) TAHUN 2017

Recommend Documents