KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2017 (PERMENDGRI 76 TAHUN 2016)
OLEH: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEMARANG, 6 DESEMBER 2016
PRIORITAS PENGAWASAN 2017
1
O U T L I N E
2
SABER PUNGLI
3 ATRIBUSI APIP UU 23/2014 4 PENUTUP 2
Presiden
1. pembagian Urusan Pemerintahan; 2. kelembagaan Daerah; 3. kepegawaian pada Perangkat Daerah; 4. keuangan Daerah; 5. pembangunan Daerah; 6. pelayanan publik di Daerah; 7. kerja sama Daerah; 8. kebijakan Daerah termasuk penerapan diskresi; 9. kepala Daerah dan DPRD; dan 10. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Mendagri
Menteri Teknis
Binwas Umum
Binwas Teknis
Daerah Provinsi
Perangkat GWPP
Bin Umum
Bin Teknis
kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur dan/atau DPRD dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria yang didalamnya termasuk Standar Pelayanan Minimal urusan wajib terkait pelayanan dasar
Daerah Kabupaten/Kota FASILITASI, KONSULTASI, DIKLAT DAN LITBANG REVIU, MONITORING, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kebijakan Pengawasan
Kemendagri
K/L Teknis
Acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Provinsi
Pengawasan Umum (teknis ttt) - Penjatuhan sanksi administrasi -
- Sbg bentuk partisipasi dalam pemerintahan - Pengawasan pelayanan publik
-
Pengawasan Teknis
MEN DAGRI MASYA RAKAT
MENTRI K/L WAS PEMDA
- Pengawasan Umum dan teknis Kab/ Kota
GWPP
KDH
DPRD
Secara nasional dikoordinasikan Mendagri
Pelaksanaan Perda/Perkada - Peraturan perundang-undangan - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LKPD oleh BPK -
- Pengendalian Pemda - Pengawasan Perangkat Daerah
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Penyerahan (P3D) sebagai tindak lanjut UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Keuangan Daerah
PENGAWASAN UMUM Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran; 2. Pengendalian tata ruang; dan 3. Evaluasi capaian target pembangunan daerah
1. Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; Pelayanan Publik Daerah 2. Kebijakan manajemen kas daerah; 1. Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan 3. Kebijakan pengelolaan Hibah dan Kebijakan Daerah pendidikan; dan Bantuan Sosial; 2. Pelayanan perijinan bidang mineral dan 4. Kebijakan penerapan pengadaan barang 1. Prosedur Penyusunan produk hukum batu bara daerah; dan jasa; dan Kepegawaian Daerah 2. Inovasi daerah; 5. Kepatuhan pemerintah daerah 1. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk terhadap tindak lanjut hasil evaluasi 3. Tindak lanjut Peraturan Daerah jabatan tertentu; Provinsi yang telah dibatalkan oleh Rancangan Peraturan Daerah tentang 2. Penempatan pimpinan satuan kerja sesuai Pemerintah; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kompetensi; 4. Penyelesaian produk hukum daerah Daerah (APBD) dan pelaksanaannya 3. Pembinaan jabatan fungsional Pengawas sebagai tindak lanjut peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat Daerah
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN
PENGAWASAN TEKNIS PEMDA (PROVINSI)
Urusan Bidang Sosial
1. Komunitas Adat Terpencil (KAT); “Untuk meyakinkan pelaksanaan urusan 2. Penertiban pengumpulan sumbangan Urusan Bidang PU & Tata Ruang pemerintahan telah dilaksanakan ketentuan dan undian; 1. Pengembangan dan pengelolaan sistem peraturan perundang-undangan” irigasi primer dan sekunder pada daerah 3. Penanganan Warga Negara migran korban kekerasan; Urusan Bidang Pendidikan irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha 4. Penanganan korban NAPZA; dan 1. Program Indonesia Pintar; dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; 5. Fungsi panti sosial, anak terlantar, dan 2. Kurikulum 2013; 2. Penyelenggaraan jalan kab/kota; dan fakir miskin 3. Peningkatan mutu guru; dan 3. Penyelenggaraan penataan ruang 4. Pendidikan vokasi menengah berbasis Urusan Bidang Tenaga Kerja daerah kab/kota keahlian tertentu 1. Penempatan dan pemberdayaan tenaga Urusan Bidang Trantibum & Linmas Urusan Bidang Kesehatan kerja; 1. Penanganan gangguan ketenteraman 1. Gerakan masyarakat sehat; dan 2. Pelatihan tenaga kerja; dan ketertiban umum l dalam 1 (satu) 2. Jaminan kesehatan nasional 3. Pembinaan lembaga pelatihan kerja Urusan Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman kab/kota; swasta; 2. Penanggulangan bencana kab/kota; dan 4. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang penataan dan peningkatan kualitas 3. Pencegahan, pengendalian, kawasan permukiman kumuh dengan luas tidak mengandung perubahan jabatan, pemadaman, penyelamatan, dan 10 (sepuluh) ha jumlah TKA, dan lokasi kerja dalan 1 (satu) penanganan bahan berbahaya dan provinsi beracun serta kebakaran dalam daerah kab/kota
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN
PENGAWASAN TEKNIS PEMDA (PROVINSI) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Anak
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi Urusan Bidang Pangan
Urusan Bidang Lingkungan Hidup
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi Urusan Bidang Pemdes
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi
1. Pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap dana desa; 2. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provins
Urusan Bidang Pertanahan
Urusan Bidang Koperasi & UKM
Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan provinsi Urusan Bidang Dukcapil
1. Penyusunan profile kependudukan provinsi; dan 2. Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di provinsi
Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
Urusan Bidang Kepemudaan & Olahraga
1. Pemberdayaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi; dan 2. Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi Urusan Bidang Kebudayaan
1. Pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan 2. Memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan Urusan Bidang Kelautan & Perikanan
1. Pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan 0 sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi; 2. Penataan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN
PENGAWASAN TEKNIS PEMDA (PROVINSI) Urusan Bidang Pariwisata
pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara Urusan Pemerintahan Umum
1. Ideologi wawasan kebangsaan; 2. Pemantauan, perkembangan politik di daerah 3. Penanganan konflik sosial; dan 4. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
Urusan Bidang ESDM
1. Penetapan dan penerbitan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; 2. Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; 3. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara; dan 4. Penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi
Urusan Bidang Perdagangan
1. ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah provinsi; 2. Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor; dan 3. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahanberbahaya, danpengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN
PENGAWASAN TEKNIS PEMDA (KABUPATEN/KOTA)
Urusan Bidang Sosial
1. Komunitas Adat Terpencil (KAT); “Untuk meyakinkan pelaksanaan urusan 2. Penertiban pengumpulan sumbangan Urusan Bidang PU & Tata Ruang pemerintahan telah dilaksanakan ketentuan dan undian; 1. Pengembangan dan pengelolaan sistem peraturan perundang-undangan” irigasi primer dan sekunder pada daerah 3. Penanganan Warga Negara migran korban kekerasan; Urusan Bidang Pendidikan irigasi yang luasnya 1000 ha-3000ha 4. Penanganan korban NAPZA; dan 1. Program Indonesia Pintar; dan daerah irigasi lintas daerah 5. Fungsi panti sosial, anak terlantar, dan 2. Kurikulum 2013; dan kabupaten/kota; fakir miskin 3. Peningkatan mutu guru 2. Penyelenggaraan jalan provinsi; dan Urusan Bidang Tenaga Kerja 3. Penyelenggaraan penataan ruang 1. Penempatan dan pemberdayaan tenaga daerah provinsi Urusan Bidang Kesehatan kerja; Urusan Bidang Trantibum & Linmas 1. Gerakan masyarakat sehat; dan 2. Pelatihan tenaga kerja; 1. Penanganan gangguan ketenteraman 2. Jaminan kesehatan nasional 3. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan dan ketertiban umum lintas daerah Urusan Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman kerja; kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah penataan dan peningkatan kualitas 4. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 provinsi; kawasan permukiman kumuh dengan luas (satu) daerah provinsi; dan 2. Penanggulangan bencana provinsi; dan 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 5. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi 3. Penyelenggaraan pemetaan rawan 15 (lima belas) ha kerja lebih dari 1 (satu) daerah kebakaran kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN
PENGAWASAN TEKNIS PEMDA (KABUPATEN/KOTA) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Anak
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kab/kota Urusan Bidang Pangan
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kab/kota Urusan Bidang Pertanahan
Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan provinsi Urusan Bidang Dukcapil
1. Penyusunan profile kependudukan kab/kota; dan 2. Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di kab/kota
Urusan Bidang Lingkungan Hidup
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten/Kota Urusan Bidang Pemdes
1. Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota terhadap dana desa; 2. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) daerah kab/kota
Urusan Bidang Kepemudaan & Olahraga
1. Pemberdayaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader kab/kota; dan 2. Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah kab/kota Urusan Bidang Kebudayaan
1. Pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan 2. Memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan Urusan Bidang Kelautan & Perikanan
Urusan Bidang Koperasi & UKM
Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam daerah kab/kota
1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota; 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1)pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan 0 sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi; 2)penataan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN
PENGAWASAN TEKNIS PEMDA (KABUPATEN/KOTA) Urusan Bidang Pariwisata
Urusan Bidang ESDM
pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara
penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota
Urusan Bidang Perdagangan
1. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah kabupaten/kota; 2. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; dan 3. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH Aspek Keuangan: 1. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; 2. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; 3. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa; 4. Pertanggungjawaban belanja hibah & bansos; dan 5. Pengelolaan manajemen kas di bendahara Aspek Pengelolaan SDM: 1. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara; 2. Pelaksanaan uji kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara; 3. Pembinaan jabatan fungsional tertentu; 4. Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
Aspek Pengelolaan BMN: 1. Pengelolaan persediaan; 2. Pengamanan/sertifikasi aset Daerah; dan 3. Pengelolaan aset sebagai dampak P3D
Aspek Tugas Pokok & Fungsi: 1. Pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut pelaksana Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah; 3. Evaluasi target capaian kinerja instansi; dan 4. Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN Pengawasan Dalam Rangka Pengaduan Masyarakat Melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakukan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Penyalahgunaan wewenang; 3. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan 4. Pelanggaran disiplin pegawai
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN Kegiatan Reviu
Kegiatan Evaluasi
1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran 1. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB); 2. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Daerah; Pengawasan; dan 2. Reviu Laporan Keuangan; dan 3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu 1. 2. 3. 4.
Kegiatan Pengawasan Lainnya Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual; Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan Koordinasi program pengawasan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN Kegiatan Pengawasan Terpadu
Itjen Kemendagri
Pengelolaan Perizinan Sektor Mineral dan Batu Bara
Itjen K/L Teknis
Tata Kelola Sektor Kehutanan Inspektorat Prov Inspektorat Kab/Kota
PENDAHULUAN SURAT KEMATIAN
SURAT PENSIUN
SKEP JABATAN
LAHIR AKTE KELAHIRAN
MASUK SEKOLAH
SIKLUS KEHIDUPAN YG MEMBUTUHKAN PELAYANAN PUBLIK
RENTAN THD PUNGLI
NIKAH
BIAYA DI SEKOLAH
URUS KTP & SIM MENCARI PEKERJAAN
17
LANDASAN HUKUM NO
KETENTUAN HUKUM
JENIS
ANCAMAN PIDANA
1.
UU NO. 11 TAHUN 1980 TTG TINDAK PIDANA PENERIMA SUAP SUAP PASAL 3
3 TAHUN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA Rp. 15 JT
2.
KUHP PASAL 368
PEMERASAN
9 TAHUN
3.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AY (1)
PEMBERI/ MENJANJIKAN PADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 5 TH DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT RP. 50JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
4.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AY (2)
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA PEMBERIAN/ JANJI
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH, PALING LAMA 5 TH DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT RP. 50JT DAN PALING BANYAK Rp. 250 JT
18
LANDASAN HUKUM NO
KETENTUAN HUKUM
JENIS
ANCAMAN PIDANA
5.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 11
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH/ JANJI PADAHAL DIKET KRN KEKUASAAN/ KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TH DAN PALING LAMA 5 TH DENDA PALING SEDIKIT RP.50 JT PALING BANYAK RP. 250 JT
6.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12B
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA GRATIFIKASI
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP/ PALING SINGKAT 4 TH DAN PALING LAMA 20 TH DENDA PALING SEDIKIT RP.200 JT PALING BANYAK RP.1 M 19
LANDASAN HUKUM NO
KETENTUAN HUKUM
JENIS
ANCAMAN PIDANA
7.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 12 e
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKA N DIRI SENDIRI
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 TH DAN PALING LAMA 20 TH DENDA PALING SEDIKIT Rp. 200 JT PALING BANYAK Rp. 1 M.
8.
UU NO.20 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 13
PEMBERI HADIAH/ JANJI KE PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA KRN KEKUASAAN/ KEWENANGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH DENDA PALING BANYAK RP. 150 JT 20
STRATEGI PEMBERANTASAN PUNGLI STRATEGI PRE EMPTIF (PEMBINAAN) MEMBANGUN BUDAYA/ANTI PUNGLI BAIK MASY, APARATUR MAUPUN PENGUSAHA MENIGKATKAN SOSIALISASI KEPADA MASYS DLM GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN PUNGLI, PEMDA BEBAS DARI PUNGLI STRATEGI PENCEGAHAN MELAK PEMETAAN RAWAN PUNGLI DI SETIAP K/L & PEMDA MENGOPTIMALKAN FUNGSI SAT WAS INTERNAL BAIK WAS MELEKAT WAS FUNGSIONAL INTERN DGN JADWAL & PRIORITAS YG TERARAH WAS FUNGSIONAL OLEH BPK & BPKP DGN PARA INSPEKTUR LEBIH TERKOOORDINIR & TERSINKRONISASI
MENGOPTIMALKAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK YG PRIMA BERBASIS TEKNOLOGI & INFORMASI STRATEGI REPRESIF (PENEGAKAN HUKUM) MENINDAK TEGAS THDP OKNUM APARAT PENYELENGGARA NEGARA/PEGAWAI NEGERI, MASY YG TERLIBAT DLM PUNGUTAN LIAR SESUAI KETENTUAN PER UU YG BERLAKU
22
PERIZINAN
• IMB • IZIN GANGGUAN • IZIN TRAYEK • IZIN PERTAMBANGAN • IZIN PERHUBUNGAN • REKOMENDASI TIDAK SENGKETA • IZIN USAHA
HIBAH DAN BANSOS • PENCAIRAN • PEMOTONGAN
DANA DESA •Pemotongan •Pengambilan bunga bank
KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN
•Mutasi •Kenpang •Promosi •Pemotongan gaji
Pelayan publik •Raskin •Adminduk •Kesehatan dan pendidikan •Samsat
•Bos •Uang makan
PBJ •Perencanaan •Penentuan pemenang
STRUKTUR ORGANISASI UPP PENANGGUNG JWB
TKT DAERAH
FORKOMPINDA
GUBERNUR KETUA PELAKS UNIT PROV
POK AHLI
IRWASDA WAKIL I : IRWIL PROV
WAKIL II : AS WAS KEJATI
SEKRETARIS
BID. OPS
BID. ADM UM
BID. LOG
KETUA POKJA UNIT INTELEJEN SEKRETARIAT
ANGGOTA
24
KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KAB/KOTA
BID. DATA INFOR
BID. PUBLIKASI UM
BID. KEU
KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA UNIT YUSTISI SEKRETARIAT
ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI UPP PENANGGUNG JWB WALIKOTA/BUPATI
TKT KAB/KOTA POK AHLI
FORKOMPIN KAB/KOTA
KETUA PELAKS UNIT KAB/KOTA
WAKAPOLRES
WAKIL I : IRWILKAB/KOTA WAKIL II : KASI INTEL KEJARI
SEKRETARIS
BID. OPS
BID. ADM UM
BID. LOG
KETUA POKJA UNIT INTELEJEN SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
BID. PUBLIKASI UM
BID. KEU
KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
BID. DATA INFOR
KETUA POKJA UNIT YUSTISI SEKRETARIAT
ANGGOTA
25
LAP PUNGLI PERWILAYAH LAPORAN HARIAN CALL CENTER SABER PUNGLI Tanggal 28 November 2016
TOTAL PER TANGGAL 28 NOV 2016
26
PERBEDAAN APIP UU 32/2004 & UU 23/2014 UU 32/2004
UU 23/2014
Pengawasan umum
Tidak diatur secara jelas, dijabarkan di Permendagri 23/2007 meliputi kebijakan, kelembagaan, keuangan, kepegawaian dan aset
Pengawasan teknis
Tidak diatur secara jelas, dijabarkan Pengawasan terhadap teknis di PP 79/2005 substansi urusan pemerintahan
Peran Daerah
Inspektorat Tidak diatur secara jelas, dijabarkan di PP 79/2005
Pengawasan umum dan teknis ke kab/kota
Tidak diatur secara jelas, dijabarkan di PP 79/2005 oleh APIP Provinsi
Diatur menjadi 10 aspek, a.l pelayanan, keuangan, kebijakan, kepegawaian, pembangunan, KDH dan DPRD, kerjasama dll
Murni sebagai binwas perangkat daerah Perangkat Gubernur wakil pemerintah
sebagai
Koordinasi APIP dan Tidak diatur APH
Sebelum melakukan penanganan pengaduan masyarakat, APIP dan APH saling berkoordinasi
Sanksi
APIP melakukan proses penjatuhan sanksi administrasi
Tidak diatur
27
ATRIBUS APIP DALAM UU 23/2014 DAN UU 30/2014 APIP sebagai pembantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi perangkat daerah
APIP berperan strategis dalam penanganan pengaduan masyarakat
APIP melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan 28
APIP SEBAGAI PEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI PERANGKAT DAERAH
DETEKSI DINI
MENILAI 3 E
APIP
KONSULTASI TATA KELOLA, MGT RISK & CONTROL
ASURANCE
AGEN PERUBAHAN
FROM POLICE TO PARTNER 29
APIP BERPERAN STRATEGIS DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BENTUK KOORDINASI
Pemberian Informasi
Verifikasi laporan
Pengumpulan data dan keterangan
Pemaparan hasil pemeriksaan
HASIL KOORDINASI
Administratif diserahkan ke APIP
Pidana ke APH
30
APIP MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN • Sanksi kepada pejabat pemerintahan esensinya agar penggunaan kekuasaan negara terhadap warga negara atau masyarakat haruslah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik • Apabila terdapat pejabat pemerintahan yang melanggar sumpah, janji, larangan dan kewajiban serta bertindak tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, haruslah dijatuhi sanksi • Jenis pelanggran antara lain keterlambatan pengesahan APBD, pejabat pemerintahan yang pergi keluar negeri tanpa izin, tidak berada di daerahnya dalam jangka waktu tertentu tanpa izin, tidak melaksanaan pelayanan secara baik, tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan lain-lain • APIP berada dalam posisi untuk meyakinkan dan menguji tindakan pejabat tersebut, derajat kesalahan yang dilakukan dan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah 31
32
INSTRUKSI MENDAGRI TERKAIT PELAKSANAAN ATRIBUSI
Perkuat orientasi pengawasan APIP
Jaga Integritas, profesionalisme dan kapabilitas
Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP
Wujudkan APIP yang independen Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP 33
Terimakasih AHMAD HUSIN TAMBUNAN, S.STP, M.Si KABAG ANALISI & EVALUASI HASIL PENGAWASAN ITJEN KEMENDAGRI 0852-98579251
[email protected] [email protected] 34
