Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2017 di lingkungan Kemenristekdikti Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.hum. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
1
Visi dan Misi Kemenristekdikti 2015-2019
VISI: TERWUJUDNYA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU SERTA KEMAMPUAN IPTEK DAN INOVASI UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING BANGSA
MISI: 1. Meningkatkan relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas 2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi 2
Kebijakan Kemenristekdikti 2017
01 Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan 02 Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi 03 Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN 04
Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek dan pendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi)
05
Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti
06 Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi 07 Mengembangkan teknologi untuk pembangunan 08
Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dan keefektifan SDM professional Ristekdikti meningkat 3
7
14
Audit Universe
11 PTN Unit Utama
35
Program Nasional
122
Kegiatan Mandatori Satker non PTN Kopertis
38
! Dari data lingkup audit tersebut, disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko ! Hibah dan PHLN termasuk dalam data Program Nasional yang menjadi salah satu lingkup pengawasan Itjen Kemristekdikti
KEMRISTEKDIKTI PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015
Mengendalikan
UUD 45 : sebagian fungsi pendidikan dengan - /+ 20% dari APBN dan mencerdaskan kehidupan bangsa. KEMRISTEKDIKTI: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
150 satker 120.000 orang pegawai Rp 39,73 T APBNP Rp 92,478 T Aset Penerimaan dan Penggabungan P3D Ristek dengan Dikti
Alokasi Anggaran 2017 Kemenristekdikti Rp
38,73Triliun
Rp
PENDIDIKAN (Dikti) • Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 460.180 mhs
1,00 Triliun
LAYANAN UMUM (Ristek)
(Rp. 4,24 T )
• 10 Taman Sains (Rp. 115 M) • 7 Pilot Inkubator di Perguruan Tinggi
• Beasiswa SM3T dan PPGT 7.000 mhs (Rp. 293,57 M) • BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk 11 PTN-BH
(Rp. 35 M)
(Rp. 4,65 T ) • Beasiswa 10.843 dosen/tendik (Rp. 836,58 M) • Beasiswa KNB 560 Mhs (Rp. 28 M ) • Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 125 PT (Rp. 250 M ) • Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12 Program Studi (Rp. 212 M) • PHP PTS 100 PTS (Rp. 59 M) • PNBP/BLU 107 PTN (Rp. 9,01 T ) • Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai, untuk 139 Satker (Rp. 13,90 T) • Operasional Pemeliharaan 139 Satker (Rp. 1,67 T) • PHLN/RMP 9 Project (Rp. 1,76 T)
PAGU ANGGARAN
Rp
39,73 Triliun
• 651 Karyasiswa S2/S3 DN dan LN (Rp. 23,41 M (APBN) & Rp. 89,7 M (PHLN)
• 235 Paket Insinas (Rp. 92 M) • 15 Paket Litbang Iptek Bidang Kesehatan dan Obat (Rp. 17 M)
• 105 Tenant Pengembangan PPBT (Rp. 110 M)
• 1 Paket Sarpras untuk Pusat Genomik (Rp. 50 M)
• 1 Kawasan NSTP Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek (Rp. 90 M)
• 45 Produk Inovasi (Rp. 75 M)
6
Efisiensi dan Pemanfaatan Tambahan Anggaran Fungsi Pendidikan 2017 Kemenristekdikti
Rp
350Milyar
TAMBAHAN ANGGARAN
Rp
130 Milyar EFISIENSI ANGGARAN • Penambahan BPPTNBH, • Kontrak world class professor
200
Rp
Milyar
Revitalisasi Politeknik
150
Rp
• • • • • • • • •
Milyar
Beasiswa S2/S3 DN dan LN (termasuk on going) Masyarakat pendukung pendidikan, Detasering, Operasional RSP, Pendampingan publikasi dan paten, serta asistensi jurnal internasional, PUI PTN, Peningkatan kapasitas Sistem Informasi, Peningkatan kapasitas Manajemen Universitas, Pendampingan Prodi Kedokteran, dan Peningkatan kapasitas auditor.
7
Alokasi Anggaran 2017
8
DASAR HUKUM PENGELOLAAN BMN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Pasal 9 Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas: f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
Pasal 44 “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya”
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 jo. PP Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1.
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN;
2.
120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN;
3.
29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN;
4.
171/PMK.05/2007 tentang SAAP,
5.
102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya
Penggunaan,
9
Barang Milik Negara meliputi : 1. barang yg dibeli/ diperoleh atas beban APBN 2. barang yg berasal dari perolehan lain yg sah.
Jenis belanja: Belanja barang (52); Belanja modal (53); Belanja hibah (56); Bantuan sosial (57); Belanja Lain-lain (58)
PENGERTIAN BMN
Perolehan lainnya yg sah meliputi barang yang berasal dari :
1. hibah/sumbangan atau yg sejenis. 2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak; 3. berdasarkan ketentuan undang-undang; 4. berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
10
MANAJEMEN PENGELOLAAN BMN (UU No. 1 Tahun 2004 jo. PP No. 6 Tahun 2006)
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
PENILAIAN
PENGGUNAAN
PENGHAPUSAN
!PENATAUSAHAAN,
PEMANFAATAN
!PEMELIHARAAN, !PENGAMANAN PENGADAAN PEMINDAHTANGANAN PERENCANAAN
11
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008 SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
12
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
13
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
Peringatan Dini
Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, backup teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan, perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat
Katalisator
Mendukung penyelenggaraan kegiatan Kemenristekdikti yang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis, serta penegakan hukum yang berkeadilan
Konsultan
Memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Kemenristekdikti
14
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
Pengawalan
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI Mencegah dan Melindungi sesuatu Dari Ketidaknyamanan dan Kehancuran
Mencegah
Mengarahkan
Menghentikan
Mendorong 15
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
Pengawasan Mandatori
Pengawasan Program Nasional
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Reviu Laporan Keuangan Evaluasi Belanja Terhutang Evaluasi PMP RB Reviu RKAK Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Evaluasi SAKIP Reviu Laporan Kinerja Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Evaluasi Program Beasiswa 2. Evaluasi PNBP BLU 3. Evaluasi Kawasan NSTP dan Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek 4. PDTT Revitalisasi Pendidikan Vokasi 5. PDTT Taman Sains 6. PDTT Pilot Inkubator PT 7. PDTT Produk Inovasi 8. Evaluasi BOPTN dan BPPTN-BH 9. PDTT Karya Siswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri 10. PDTT Tenant Pengembangan PPBT
16
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
Pengawasan Perintah Menteri
Pengawasan Isu Nasional
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PDTT Aset PDTT Data Mahasiswa Guru dan Dosen Pemantauan Kehadiran Awal Tahun dan setelah Hari raya Evaluasi Pelayanan PiNTU Evaluasi Program Inovasi Nasional PDTT Penelitian Berbasis Output PDTT Belanja Tunjangan Fungsional Dosen dan GB Audit Kinerja Program Insinas
1. 2. 3. 4. 5.
Evaluasi SNMPTN dan SBMPTN PDTT PT Penerima bantuan pemberdayaan kelembagaan (PTN dan PTS) PDTT Pembukaan Prodi Baru PDTT Akreditasi PT oleh BAN PT/LAM PT Evaluasi kebijakan pengelolaan/pengembangan PTN Baru dan kademi Komunitas 6. Evaluasi kebijakan sertifikasi Dosen 17
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017:
Sumber Daya Manusia 1. 2. 3. 4.
Penambahan Tanaga Fungsional Auditor minimal 50 Orang Penambahan Tenaga Fungsional Umum minimal 15 Orang Pemanfaatan Tenaga SPI sebanyak minimal 75 Orang Peningkatan Kapasitas SDM minimal 250 Orang
Ruang Kerja 1. Penyiapan Ruang Kerja masing-masing Pejabat Eselon II 2. Penyiapan Ruang Kerja untuk auditor dan sub bag masing-masing Inspektorat
18
KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN 2017
1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemenristekdikti dari pimpinan sampai staf terbawah 2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPK, BPKP, Mitra Pengawasan Internal, dan KPK) 3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal: a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal sebagai pemberian peringatan dini, katalisator dan konsultasi. b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional. d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik. e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait. f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik. 4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN: a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN 19
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
TERIMA KASIH
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA 20
