PERAN PENGAWASAN INTERN DALAM RANGKA PTN BLU OLEH : PROF. DR. JAMAL WIWOHO, SH, M.HUM. INSPEKTUR JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Disampaikan di Universitas Tanjungpura Pontianak Tanggal 17 Maret 2016 1
Nama Tempat tgl lahir Tempat tinggal Pendidikan Status HP e-mail Website Twitter Facebook
: : : : : : : : : :
Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. Magelang, 8 November 1962 Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848 S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak 08122601681
[email protected] atau
[email protected] www.jamalwiwoho.com @jamalwiwoho jamalwiwoho
Pekerjaan Pengalaman
: - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti : - Wakil Rektor II UNS Surakarta - Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia - Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS - Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo - Lain-lain: Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll. Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll. 2
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3
TUJUAN SPI
Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern:
Menjaga kekayaan organisasi.
Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
Mendorong efisiensi.
Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
4
1) Pengendalian Intern Akuntansi (Preventive Controls) Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
2) Pengendalian Intern Administratif (Feedback Controls). Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakkan manajemen.(dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi) Contoh : pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.
5
Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi
Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.
Audit, dengan keterbatasan waktu dan biaya audit
Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan
Membantu auditor dalam memastikan efektifitas
6
SPI
BPKP
•Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja •Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat Pengawasan Intern pemerintah yang bertanggungjaewab langsung kepada Presiden
Inspektorat Jenderal
•Inspektorat Jenderal atau nama lainnya yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri/pimpinan lembaga
Inspektorat Propinsi
•Inspektorat Propinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah bertanggung jawab langsung kepada Gubernur
Inspektorat Kabupaten/kota
•Inspektorat Kabupaten /kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota
7
PERGESERAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL Lingkup
Paradigma Lama
Paradigma Baru
Fungsi
Watchdog Mengungkap temuan Menggangu obyek Reaktif
Watchdog, Konsultan & Katalisator Memecahkan Masalah Membantu Klien Proaktif
Sifat/Rekomendasi
Post Audit Korektif
Post & Prea Audit Korektif, Preventif, Prediktif
Pendekatan
Subyek-Obyek Win-Lose
Subyek-Subyek (Patnership) Win-win
Organisasi
Memenuhi Ketentuan Alat/Tools Manajemen Pusat Unggulan
Indikator Kinerja
Jumlah Temuan
Jumlah Bantuan/Manfaat Pencapaian Good Govermance 8
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP
9
Mengendalikan
UUD 45: KEMRISTEKDIKTI: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
sebagian fungsi pendidikan dengan -/- 20% dari APBN dan mencerdaskan kehidupan bangsa
150 satker 120.000 orang pegawai Rp41,507 T APBN P Rp92,478 T Aset Penerimaan dan penggabungan P3D Ristek dengan Dikti 10
5
14
11 PTN
Unit Utama
35
Program Nasional
118
Kegiatan Mandatori Satker non PTN Kopertis
38
Dari data lingkup audit tersebut, disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko Hibah dan PHLN termasuk dalam data Program Nasional yang menjadi salah satu lingkup pengawasan Itjen Kemristekdikti 11
Belanja Negara APBNP 2015
Anggaran Pendidikan (20.39%)
Rp.406,70 T (37,5%)
(Rp. Milyar)
Belanja Pemerintah Pusat
152.451 ,7
1. Kementerian Ristek dan Dikti
41.507,7
2. Kementerian Dikbud
53.278,5
3. Kementerian Agama
48.662,0
4. K/L lainnya
9.003,4
(62,5%)
p. Milyar)
Belanja Transfer Daerah
254.252,3
1. Anggaran Pendidikan dalam DBH 2. DAK Pendidikan 3. Anggaran Pendidikan dalam DAU
1,337.7 10,041.3 134,970.3
4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 5. Tunjangan Profesi Guru 6. Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 7. Dana Insentif Daerah 8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1,096.0 70,252.7 4,234.7 1,664.5 31,298.3 12
Penerimaan
Rp. 1. 898 T
Belanja
Rp. 2. 121 T Defisit
Rp. 273,2 T Untuk Pelayanan Umum
KEMRISTEKDIKTI 2016 RP. 37.987.978.612.000,-
Rp. 975.881.712.000, Untuk Pendidikan
Rp.37.022.096.900.000,13
PAGU ANGGARAN KEMRISTEKDIKTI TAHUN 2016 (PER PROGRAM PER FUNGSI)
NO
1
2
3
4
5
6
7
PROGRAM / FUNGSI (1) *) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Penguatan Riset dan Pengembangan Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Penguatan Inovasi Pelayanan Umum (Ristek) Pendidikan Total Fungsi Pelayanan Umum ( Ristek) Total Fungsi Pendidikan TOTAL
Catatan: *) Alokasi anggaran untuk PTN yang terdiri dari:
PAGU ANGGARAN 2016 (SEBELUM RAKER DAN RDP) (2) 28.354.264.876.000 175.842.812.000 28.178.422.064.000 50.475.000.000 50.475.000.000 939.920.000.000 169.500.000.000 770.420.000.000 6.062.976.061.000 6.062.976.061.000 1.436.981.771.000 356.930.000.000 1.080.051.771.000 1.052.752.004.000 173.000.000.000 879.752.004.000 90.608.900.000 90.608.900.000 965.881.712.000 37.022.096.900.000 37.987.978.612.000
PAGU ANGGARAN 2016 (SETELAH RAKER DAN RDP) (3) 28.327.184.876.000 175.842.812.000 28.151.342.064.000 50.475.000.000 50.475.000.000 967.000.000.000 169.500.000.000 797.500.000.000 6.062.976.061.000 6.062.976.061.000 1.436.981.771.000 356.930.000.000 1.080.051.771.000 1.052.752.004.000 173.000.000.000 879.752.004.000 90.608.900.000 90.608.900.000 965.881.712.000 37.022.096.900.000 37.987.978.612.000
a) Gaji dan Tunjangan PNS dan Operasional Perkantoran Rp. 9,3 T b) Tunjangan profesi dosen dan kehormatan Guru Besar Rp. 4,4 T c) Tunjangan Kinerja Rp. 950 M d) PNBP/BLU PTN Rp. 10,1 T e) BOPTN Non Penelitian dan BPPTN-BH Rp 2,972 T
SELISH (4=3-2) (27.080.000.000) (27.080.000.000) 27.080.000.000 27.080.000.000 -
14
Ribu Rp NO.
1 A. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 B. 1 2 3 C. 1 2 3 D. 1 2 E.
URAIAN
P A G U A P B N - P 2015
PAGU ANGGARAN 2016
U S U L AN SETELAH RAKER D A N RDP
PERUBAHAN SETELAH RAKER U S U L AN SETELAH D A N RDP RAKER D A N RDP VS T E R H A D A P P A G U P A G U A P B N - P 2015 A N G A R A N 2016 6=(5-4) 7=(5-3) 14.270.000 (8.676.596.338) 243.426.140 (75.610.000) (6.500.000) 33.050.000 (27.080.000) (787.080.000) (185.000.000) (50.000.000) (204.593.524) (320.406.476) 50.000.000 50.000.000
2 PRIORITAS N A S I ON AL Beasiswa Bidikmisi dan Beasiswa Lainnya Beasiswa SM3T Beasiswa K N B BOPTN BOPTN N o n Penelitian (Non PTN-BH) BOPTN (Penelitian) N o n PTN-BH BOPTN (Penelitian) PTN-BH B O P T N ( Penelitian Inovasi ) N o n P T N B H (Desa Inovasi) Bantuan Pendanaan PTN-BH SN M PTN dan SBMPTN LPTK yang direvitalisasi Beasiswa Dosen S2/S3 Peningkatan sarana dan prasarana P T Pengabdian Pada Masyarakat Pendirian P T Baru dan Ak a d emi Komunitas Pelaksanaan Program Hibah Pembinaan PTS Kegiatan B AN PT (Termasuk L A M PTKes) Percepatan Insinyur PRIORITAS K/L Pelaksanaan Kegiatan K emahas iswaan di P T N dan Politeknik & KOPERTIS Pelaksanaan Kegiatan di Kopertis Kegiatan Tusi dan P eng awasan ( 7 Eselon I ) BELANJA MENGIKAT Belanja Pegawai . Pemeliharan dan Operasional Perkantoran Tunjangan Kinerja Tunjangan Profesi D o s e n dan Guru Besar PHLN DAN RM PENDAMPING PHLN RM Pendamping PNBP/BLU
3 17.654.340.509 3.093.576.260 365.610.000 33.720.000 4.550.000.000 1.935.000.000 944.593.524 320.406.476 -
4 8.963.474.171 3.337.002.400 290.000.000 73.270.000 3.790.000.000 1.750.000.000 790.000.000 -
5 8.977.744.171 3.337.002.400 290.000.000 66.770.000 3.762.920.000 1.750.000.000 740.000.000 50.000.000
1.250.000.000 200.000.000 1.651.708.576 6.901.800.000 32.075.000 525.850.673 300.000.000 479.181.022 160.983.140
1.250.000.000 26.000.000 919.051.771 328.150.000 200.000.000 1.006.546.690 -
1.222.920.000 26.000.000 919.051.771 326.000.000 50.000.000 200.000.000 992.276.690 -
(27.080.000) (2.150.000) 50.000.000 (14.270.000) -
(27.080.000) (200.000.000) 26.000.000 (732.656.805) (6.901.800.000) (32.075.000) (199.850.673) (250.000.000) 200.000.000 513.095.668 (160.983.140)
134.495.200 183.702.682 12.906.894.861 9.212.495.121
105.000.000 901.546.690 14.783.344.896 9.368.933.782
105.000.000 887.276.690 14.783.344.896 9.368.933.782
(14.270.000) -
(29.495.200) 703.574.008 1.876.450.035 156.438.661
3.694.399.740 2.749.273.961 2.183.728.700 565.545.261 8.918.074.254
950.000.000 4.464.411.114 2.162.233.657 1.811.164.993 351.068.664 10.106.497.486
950.000.000 4.464.411.114 2.162.233.657 1.811.164.993 351.068.664 10.106.497.486
JUMLAH
42.707.764.607
37.022.096.900
37.022.096.900
-
950.000.000 770.011.374 (587.040.304) 1.188.423.232 (5.685.667.707)
15
1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemristekdikti, mulai dari pimpinan sampai staf terbawah. 2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPKP, Auditi, dan pihak ekternal lainnya)
3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal: a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian peringatan dini, dan konsultasi. b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional. d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik. e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihakpihak lain yang terkait. f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik. 4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN: a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN 16
TUGAS ITJEN: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
1. 2. 3. 4. 5.
KEGIATAN AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA
PENGAWALAN
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah
Mendorong
MengarahkanMenghentikan
17
(1) Pengendalian internal perjalanan dinas, seperti kelemahan penyusunan SOP, TOR dan RAB, pengawasan penerbitan surat tugas, pengawasan pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas. (2) Aturan internal yang mengatur narasumber FGD, rapat koordinasi. (3) Kejelasan output untuk membedakan narasumber dan peserta. (4) Koordinator Kegiatan seringkali tdk mencatat dan membukukan pengelolaan dana yang diterimanya (5) Belum adanya SOP baku mengenai mekanisme pembayaran UP dan TUP. (6) SOP pengadaan barang (7) Up dating inventarisasi aset (8) Lemahnya catatan pendistribusian barang habis pakai (9) Dokumentasi dan pelaporan kegiatan 18
(1)
Perjalanan Dinas a. tidak melakukan perjalanan dinas b. tidak menerima lumpsum sesuai standard biaya c. tandatangan tidak sesuai d. pejabat penandatangan lembar SPPD tidak sesuai e. pelaksana perjalanan dinas melakukan absensi di kantor f. tidak ada surat penugasan g. salah penjumlahan sehingga terdapat lebih bayar h. pelaksana perjalanan dinas tidak jelas lembaganya
(2)
Pengadaan Barang a. tidak diketahui berapa unit barang yg diadakan dan berapa harga per unit barang b. kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yg dilaksanakan oleh EO c. pengadaan tidak didukung bukti yg sah d. pengadaan tidak didukung dokumen penawaran e. pengadaan tidak ada bukti penerimaan barang Pembayaran Narasumber a. tandatangan berbeda; di daftar hadir, form honor dan lembar pertanggung jawaban b. narasumber tidak jelas instansinya c. ketidaksesuaian jumlah narasumber dan peserta rapat
(3)
19
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
kekayaan negara yang dipisahkan) Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk Pendapatan BLU dapat digunakan langsung Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional NonPNS Bukan sebagai subyek pajak 2
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PTN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PTN SATKER
Mengandalkan APBN Sebagai Sumber Pendukung Utama PTN
BLU
Kombinasi APBN dan PNBP
BH
Pengelolaan Seluas-luasnya Baik APBN dan Sumber lainnya
2 1
Pendapatan dapat digunakan langsung Belanja flexible budget dengan ambang batas. Pengelolaan Kas pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLU Pengelolaan Piutang dapat memberikan piutang usaha, penghapusan piutang sampai batas tertentu 5. Utang dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung jawab pelunasan pada BLU 6. Investasi jangka panjang ijin Menkeu 7. Pengelolaan Barang dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU 8. Remunerasi sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalisme 9. Surplus/Defisit surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN. 10. Pegawai : PNS dan Profesional Non-PNS 11. Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU ybs dengan persetujuan Menpan & RB) 1. 2. 3. 4.
2 2
Jangan Sampai Seperti ini !!!
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga
Mantan Menteri Agama 23
24
