KONFERENSI NASIONAL APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2010
SIMPULAN 1.
Peran APIP harus lebih diitingkatkan agar permasalahan terkait masih adanya Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah yang belum Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat segera diatasi. Untuk itu, APIP perlu: a. Memfasilitasi identifikasi permasalahan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah b. Memfasilitasi penyusunan action plan atas tindak lanjut temuan BPK dan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan action plan c. Memfasilitasi koordinasi yang lebih intensif antara fungsi perencanaan pembangunan, fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelaksanaan program dan kegiatan d. Mendorong diimplementasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 e. Melakukan identifikasi perangkat hukum yang belum sinkron, antara lain PP Nomor 24 tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. f. Mendorong pemberian reward dan punishment bagi unit akuntansi di lingkungan K/L/Pemda atas kontribusinya terhadap opini Laporan Keuangan K/L/Pemda g. Meningkatkan integritas pengelola keuangan negara / daerah dengan mendorong penyusunan dan penandatanganan Pakta Integritas h. Meningkatkan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara / Daerah dengan mendorong adanya kegiatan diklat / workshop pengelolaan keuangan negara / daerah yang lebih intensif dan berkualitas i. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan negara / daerah dalam rangka transfers of knowledge 2.
Peran APIP harus lebih diitingkatkan agar terwujud efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara / daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pencegahan korupsi pengadaan barang / jasa. Untuk itu APIP perlu:
DEKLARASI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
a. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan negara / daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sebagai berikut : 1) Melakukan
reviu
atas
proses
perencanaan,
pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan 2) Memberikan
masukan
atas
permasalahan
dalam
perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dari hasil pengawasan tahun – tahun sebelumnya 3) Mendorong penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu 4) Mendorong implementasi anggaran berbasis kinerja 5) Memberikan advis atas risiko penganggaran dan kesesuaian dengan RPJMN/D b. Mengembangkan early warning system pencegahan korupsi pengadaan barang / jasa sebagai berikut: 1) Mengembangkan metode pengawasan intern yang bertumpu pada peran assurer dan konsultansi melalui kegiatan reviu maupun audit pengadaan barang dan jasa baik sebelum maupun setelah kontrak ditandatangani. Prinsip – prinsip pelaksanaan peran early warning system pencegahan korupsi pengadaan barang / jasa adalah:
Sasaran reviu PBJ
adalah pengadaan barang/jasa yang strategis
berdasarkan pertimbangan profesional auditor dan tidak perlu ditetapkan dalam suatu peraturan atau surat keputusan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Tanggung jawab auditor terbatas pada saran yang disampaikan.
Adanya management representation letter
dari Unit Layanan
Pengadaan/ Pejabat Pengadaan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai peraturan dan bebas KKN.
Reviu dilakukan secara in process setelah DIPA/DPA terbit.
Kriteria dititikberatkan pada pemenuhan ketaatan atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku
Reviu dilakukan oleh pihak yang kompeten yaitu Auditor yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa atau telah mengikuti diklat audit pengadaan barang/jasa. Persyaratan ini bersifat kolektif dalam satu tim mandiri.
Bila hasil reviu auditor menilai bahwa PBJ tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka auditor dapat memberi saran bahwa PBJ agar dilakukan pelelangan ulang, evaluasi ulang atau dibatalkan. Halaman | 2
DEKLARASI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
2) Melakukan sinergy berbasis kompetensi dengan melakukan transfer of knowledge baik dalam bentuk bimbingan teknis, asistensi, Pelatihan di Kantor Sendiri, maupun pendampingan dalam rangka meningkatkan kompetensi APIP dalam reviu dan audit pengadaan barang / jasa. 3.
Peningkatan kualitas tata kelola APIP pada aspek kelembagaan dan bisnis proses perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem tata kelola yang telah terbangun saat ini. Hal ini dilaksanakan
dengan strategi
sebagai berikut: a. Untuk mengatasi permasalahan independensi, perlu diwujudkan: a) Peningkatan eselonisasi Pimpinan APIP Daerah b) Penyusunan kebijakan dan SOP untuk menegakkan independency in fact, antara lain auditor harus menolak penugasan yang menimbulkan conflict of interest. c) Penyusunan dan penerapan internal audit charter untuk memberdayakan organisasi APIP b. Untuk meningkatkan transparansi, perlu diwujudkan: a) SOP bagi APIP untuk mengoperasionalkan keterbukaan informasi sebagaimana diatur Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik b) Rumusan pola hubungan yang lebih jelas baik intern maupun ekstern APIP c. Untuk mengatasi permasalahan organisasi, perlu diwujudkan komitmen dan political will dari Gubernur/ Bupati/Walikota untuk menerapkan struktur organisasi sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007. Dalam struktur organisasi APIP K/L perlu jabatan struktural eselon III (maksimum 4 jabatan Inspektur
Pembantu)
yang
membantu
pimpinan
(Inspektur)
dalam
pelaksanaan pengawasan. d. Untuk mengatasi permasalahan pendanaan, sarana dan prasarana dan alokasi anggaran APIP, perlu ditetapkannya alokasi anggaran APIP Daerah dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun. e. Untuk meningkatkan tata laksana Pengawasan, APIP perlu melaksanakan hal – hal sebagai berikut: a) Penyusunan PKPT Berbasis Risiko, termasuk risiko tidak tercapainya kinerja Auditan b) Optimalisasi peran assurance dan consulting dengan menyusun PKPT yang mencakup juga kegiatan selain audit, yaitu reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya . c) Implementasi manajemen risiko APIP
Halaman | 3
DEKLARASI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
d) Perumusan media, mekanisme dan content koordinasi pengawasan baik dengan eksternal maupun antar APIP e) Pengembangan dan penerapan sistem kendali mutu pengawasan intern dan pemantauan secara berkelanjutan. f) Penyusunan kebijakan dan SOP penanganan pengaduan masyarakat g) Penyempurnaan implementasi standar audit APIP dan pemuktahiran pedoman, metodologi serta SOP Tata Laksana Pengawasan APIP. 4.
Peran APIP dapat dilaksanakan dengan optimal apabila SDM APIP mempunyai karakteristik 1) kompeten dan mampu menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan
dan
teknologi
di
bidang
pengawasan,
2) mampu melaksanakan tugas – tugas pengawasan sesuai dengan standar profesi dan berkinerja dengan efisien dan efektif, serta 3) mampu menjaga, memelihara dan meningkatkan ketaatan terhadap kode etik dan aturan perilaku. Untuk itu APIP perlu: a. meningkatkan formasi untuk rekrutmen auditor dalam rangka ketersediaan SDM APIP yang proporsional. b. meningkatkan pendidikan formal dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan APIP dengan melaksanakan program beasiswa D3 / S1 bagi Auditornya. Diklat pembentukan dan diklat penjenjangan Auditor dapat dirangkaikan dengan program beasiswa dan diselaraskan dengan konsep Recognition of Current Competensies dan Recognition of Prior Learning sehingga proses pengangkatan dalam jabatan Auditor dapat lebih efisien dan efektif c. mendorong penempatan SDM APIP sesuai dengan kompetensi dengan meningkatkan
peran
Pimpinan
APIP
dalam
pengambilan
kebijakan
rekrutmen, mutasi dan promosi SDM APIP di lingkungan masing – masing. d. meningkatkan kegiatan continuing professional development seperti seminar dan workshop di bidang pengawasan. e. menyelenggarakan sinergi berbasis kompetensi f. meningkatkan remunerasi sesuai dengan risiko dan beban kerja g. mengusulkan perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Auditor. h. meningkatkan integritas SDM APIP dengan melaksanakan sosialisasi dan penyempurnaan implementasi kode etik APIP serta membentuk majelis kehormatan profesi. i. meningkatkan pemahaman kepada Pimpinan Kementerian / Lembaga / Pemda tentang pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP dan eksternal auditor serta percepatan penyelesaian kerugian negara / daerah Halaman | 4
DEKLARASI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
5.
Dalam rangka pelaksanaan simpulan pada butir 1 s.d butir 4 tersebut diperlukan komitmen dan kebijakan dari instansi pemerintah terkait. Untuk itu, Peserta KONFERENSI NASIONAL APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2010 menyampaikan rekomendasi kepada: a. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar mensikronkan berbagai peraturan terkait pengelolaan keuangan negara / daerah b. Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara agar meningkatkan formasi auditor c. Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara agar menyetujui peningkatan Batas Usia Pensiun bagi Auditor dan peningkatan remunerasi SDM APIP. d. Kementerian Dalam Negeri agar menetapkan kebijakan alokasi anggaran APIP Daerah yang memadai dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun e. BPKP agar: 1) Menyusun dan mengembangkan pedoman penerapan peran APIP dalam assurance and consulting activities yang mencakup pengawasan terhadap perencanaan,
pelaksanaan,
pertanggungjawaban
dan
pelaporan
keuangan negara / daerah. 2) Menyusun dan mengembangkan pedoman penerapan SPIP di APIP. 3) Menyusun dan mengembangkan pedoman early warning system pencegahan korupsi melalui reviu dan audit pengadaan barang dan jasa 4) Menyusun dan mengembangkan pedoman tata kelola APIP serta mengembangkan kebijakan rekrutmen, diklat, sertifikasi dan pola karier auditor. 5) Memfasilitasi terbentuknya Forum Pimpinan APIP untuk mengembangkan sinergi berbasis kompetensi.
6.
Hasil Pemetaan dan Leveling APIP melalui Model IACM (Internal Audit Capability Model) tahun 2010 menunjukkan sebagian besar APIP masih dalam Level 1 (Initial) dan Level 2 (Infrastructure). Dengan kondisi saat ini diperlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai Level 3 (integrated) atau Level 4 (Managed) atau Level 5 (Optimized). Untuk itu diperlukan langkah – langkah percepatan dari seluruh pihak yang terkait guna meningkatkan kapabilitas APIP. Peserta
KONFERENSI NASIONAL
PEMERINTAH TAHUN 2010
APARAT PENGAWASAN INTERN
merekomendasikan pembentukan pokja
Penyusunan ROAD MAP PENINGKATAN KAPABILITAS APIP sebagai langkah awal strategi meningkatkan level APIP. Halaman | 5
