BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Reformasi keuangan negara yang menerapkan konsep pengelolaan keuangan negara/daerah yang modern, menuntut peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lebih efektif untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara/daerah yang berkualitas (Mardiasmo, 2004; Sari dan Raharja, 2012; Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat Pusbin JFA BPKP, 2011). Peran APIP dimulai sejak awal hingga akhir sistem pengelolaan keuangan negara/daerah, dan harus mampu memberikan peringatan dini (early warning) atau mendeteksi terjadinya penyimpangan (Pope, 1997; Dewi dan Apandi, 2012). Perkembangan terakhir peran audit internal pemerintah tidak hanya sebagai assurance tetapi juga harus mampu menjadi consulting (Sterck dan Bouckaert, 2006; Sarens dkk., 2012). Efektivitas kedua peran tersebut akan mendorong tercapainya tujuan dari Sistem Pengendalian Intern (SPI), yaitu: (1) meningkatkan keandalan penyajian laporan keuangan, (2) pengamanan aset/kekayaan negara/daerah, (3) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara/daerah (DiNapoli, 2007; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008). Salah satu peran APIP dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan adalah melakukan kegiatan reviu (PP Nomor 8 Tahun 2006). Kegiatan reviu bertujuan untuk menilai keandalan SPI dan menilai kesesuaian penyajian laporan 1
2
keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pertimbangan
(judgment) auditor menjadi sangat penting dalam memberikan penilaian atas penyajian laporan keuangan pemerintah.
Oleh karena, pertimbangan auditor
berkaitan dengan perilaku auditor dalam menerapkan kompetensinya. Kompetensi umum auditor (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), 2001; Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP, 2003) mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap perilaku (attitude). Ketiga hal ini menjadi pondasi bagi auditor dalam melaksanakan tugas secara profesional. Perpaduan kemampuan/kecerdasan dan keterampilan yang dibarengi dengan usaha akan dapat meningkatkan kinerja seseorang (Kreitner dan Kinicki, 2014). Salah satu kinerja auditor dapat dilihat dari kemampuan dalam pengambilan keputusan yang penting, baik bersifat normatif maupun deskriptif (Suartana, 2010). Pertimbangan auditor yang cermat dalam pengambilan keputusan akan menentukan kualitas penilaian yang diberikannya. Pengalaman audit merupakan bentuk implementasi pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan sebelumnya. Pengalaman ini menjadi memori bagi auditor dan akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal yang serupa/sama. Pengalaman berpengaruh positif pada judgment auditor (Choo dan Trotman, 1991; Suartana, 2006), skeptisisme profesional dan kemampuan mendeteksi kecurangan (Nasution dan Fitriany, 2012).
Namun
penelitian Sabrina dan Januarti (2012) menjelaskan bahwa pengalaman, keahlian, situasi dan etika tidak berpengaruh langsung terhadap ketepatan pemberian opini.
3
Bukti empiris lainnya (Setyaningrum, 2012) juga menjelaskan bahwa jenjang pendidikan, pengalaman dan jumlah pelatihan tidak memengaruhi kualitas audit. Proses reviu merupakan bagian dari kegiatan audit dengan menggunakan prosedur analitis untuk menguji kebenaran formal dokumen akuntansi (Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor 44/PB/2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2008). Sedangkan kegiatan audit cakupannya lebih luas daripada reviu, yaitu: menguji kebenaran formal dan substantif. Kedua kegiatan ini baik audit atau reviu dijadikan dasar bagi auditor untuk membuat pertimbangan (judgment) sebelum pengambilan keputusan. Terbukti, bagi auditor yang melakukan proses reviu/telaah terlebih dahulu akan memberikan efek terhadap pertimbangan auditor dalam pengambilan keputusan yang lebih baik (Suartana, 2006). Pengalaman dan proses reviu akan memberikan efek pada pertimbangan auditor (Bonner, 2008). Auditor berpengalaman dan ahli dapat mengambil audit judgment yang relatif lebih baik dan berkualitas (Praditaningrum dan Januarti, 2012). Penggunaan pengalaman dan keahlian dalam melakukan proses reviu akan memengaruhi perilaku auditor dalam membuat pertimbangan yang cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Apalagi terjadi interaksi pengalaman dan proses reviu akan memiliki efek positif pada pertimbangan auditor (Suartana, 2006). Kemampuan auditor Inspektorat Daerah untuk melakukan reviu atas penyajian laporan keuangan masih diragukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena kompetensi aparatur APIP daerah yang kurang mendukung. Sinyal kecurigaan terbukti, ketika BPK menemukan permasalahan yang tidak terungkap
4
dalam Laporan Hasil Reviu (LHR). Indikasi ini menunjukkan bahwa auditor Inspektorat Daerah belum menggunakan pertimbangan yang cermat karena keterbatasan pengalaman audit, kompetensi, dan berbagai faktor lainnya. Selain itu, pihak BPKP (termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bali) telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kualitas hasil reviu seperti memberikan pelatihan teknis reviu, mendampingi pelaksanaan reviu, quality assurance dan sebagainya, namun belum kelihatan memberikan efek yang signifikan. Terbukti setelah dilakukan pemetaan (leveling) kondisi APIP daerah di Bali sampai dengan akhir tahun 2012 masih berada di level satu. Artinya, keberadaan APIP daerah sebagai pelengkap kelembagaan secara normatif, tetapi belum berperan optimal secara substantif. Fenomena ini penting dan menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui kemampuan nyata aparatur APIP daerah dalam melaksanakan tugas reviu laporan keuangan pemerintah. Gagasan penelitian ini diinspirasi dari penelitian eksperimen sebelumnya (Suartana, 2006; Nurim, 2012), dengan lokus dan kasus yang berbeda serta menggunakan variabel bebas berupa: pengalaman dan proses reviu.
Lokus
penelitian ini pada aparatur APIP daerah di Wilayah Provinsi Bali. Faktor pengalaman dan proses reviu diambil sebagai variabel bebas agar sesuai dengan fenomena yang diteliti di lapangan. Pengujian variabel pengalaman dan proses reviu bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan interaksinya pada kualitas pertimbangan auditor dalam menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah dengan SAP yang berlaku.
5
1.2 Rumusan Masalah Merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah ada perbedaan antara pertimbangan auditor berpengalaman dan pertimbangan auditor kurang berpengalaman? 2) Apakah ada perbedaan antara pertimbangan auditor yang melakukan proses reviu dan pertimbangan auditor yang tidak melakukan proses reviu? 3) Apakah ada pengaruh interaksi antara auditor berpengalaman atau auditor kurang berpengalaman dengan proses reviu atau tanpa proses reviu pada pertimbangan auditor?
1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1
Tujuan Umum Secara umum tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh
pengalaman dan proses reviu sebagai dasar pertimbangan auditor yang cermat dalam pengambilan keputusan terkait dengan penilaian penyajian laporan keuangan pemerintah. 1.3.2
Tujuan Khusus Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:
1) Untuk menguji secara langsung perbedaan pengaruh auditor berpengalaman dan auditor kurang berpengalaman pada pertimbangan auditor dalam menilai penyajian laporan keuangan pemerintah.
6
2) Untuk menguji secara langsung perbedaan pengaruh auditor yang melakukan proses reviu dan auditor yang tidak melakukan proses reviu pada pertimbangan auditor dalam menilai penyajian laporan keuangan pemerintah. 3) Untuk menguji secara langsung pengaruh interaksi auditor berpengalaman atau auditor kurang berpengalaman dengan proses reviu atau tanpa proses reviu pada pertimbangan auditor dalam menilai penyajian laporan keuangan pemerintah.
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Manfaat penelitian ini, sebagai berikut: 1) Manfaat bagi akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (bukti empiris) terhadap pengembangan literatur akuntansi keperilakuan pada sektor publik/ pemerintah, khususnya terkait dengan teori pertimbangan dan pengambilan keputusan (Judgment and Decision Making/JDM). 2) Manfaat bagi praktisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peningkatan kinerja APIP daerah dalam melakukan tugas reviu atas laporan keuangan pemerintah secara profesional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi BPKP (khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Bali) dalam melakukan pembinaan terhadap APIP daerah di Wilayah Provinsi Bali.
