“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KABUPATEN BINTAN (Studi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Minyak Tanah Bersubsidi Bagi Masyarakat di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan).”
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : KHAIRUL SOLEH HASIBUAN NIM : 090565201021
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KABUPATEN BINTAN” (Studi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Minyak Tanah Bersubsidi Bagi Masyarakat di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan).” KHAIRUL SOLEH HASIBUAN Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH Pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi merupakan serangkaian kegiatan aparatur pemeritah untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Bintan, serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif metode ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan obyek yang diteliti. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik snowball yaitu dengan mencari informasi kunci. Yang dimaksud informasi kunci (key Informan) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Hambatan yang ditemukan yaitu petugas belum memberikan informasi jadwal penyaluran minyak tanah bersubsidi yang tidak pasti, masyarakat mendapatkan minyak kurang adil, petugas juga tidak sepenuhnya berada di pangkalan untuk memberikan pemantauan. Adapun saran yaitu sebaiknya pihak kecamatan memberikan teguran kepada petugas agar lebih aktif turun langsung kepangkalan minyak tanah pada saat penyaluran minyak tanah bersubsidi berlangsung, dan ikut memberikan pengawasan dengan memantau secara langsung pelaksanaan penyaluran minyak tanah agar masyarakat mendapatkan minyak tanah secara adil sesuai dengan jumlah dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, serta petugas memberikan sosialisasi jadwal maupun jumlah volume penyaluran minyak tanah agar tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
2
" IMPLEMENTATION OF REGENTS REGULATION NUMBER 21 OF 2008 CONCERNING CONTROL OF DISTRIBUTION OF FUEL OIL ( BBM ) DISTRICT BINTAN (Study on Implementation Monitoring distribution of subsidized kerosene for People in the village of Teluk Bintan Bintan Buyu ) . " KHAIRUL SOLEH HASIBUAN Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH The supervision of the distribution of subsidized kerosene is a series of events for pemeritah to conduct surveillance apparatus against the distribution of subsidized kerosene to the community of the village. This study aims to to know about implementation of local regulations number 21 / 2008 ( monitoring on distribution of the fuel price ) of kabupaten bintan, and know the obstacles in the supervision distribution kerosene subsidized for the in the village bintan buyu sub-district the gulf of bintan. This research uses the method descriptive qualitative this type used in order to provide about the whole an object researched.Informants research were chosen based on technique snowball namely by seeking information the key.Referred to information a lock ( key informants ) are those who knows and having basic range of information is required in research or informants all-aware deep the problems were being explored. Obstacles found that is officers have not give information distribution schedules kerosene subsidized uncertain, the community receive oil unfair, officers also was not entirely at the base to give monitoring. As for advice that is should sub-district to warn the personnel to be more active directly kepangkalan kerosene in the distribution of the kerosene subsidized going on and providing supervision with monitor directly the channeling of kerosene so public got kerosene fairly according to the number of and the prices determined by the government, and officers socialize the schedule and volume numbers distribution kerosene that distributed right on target to the community village bintan buyu sub-district the gulf of bintan.
3
“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KABUPATEN BINTAN (Studi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Minyak Tanah Bersubsidi Bagi Masyarakat di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan).” A. Latar Belakang Dewasa ini pemerintah membuat suatu kebijakan yang harus berpihak kepada masyarakat luas.
Adapun kebijakan yang dibuat pemerintah pada
dasarnya untuk mengatur kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan adanya sebuah kebijakan yang dibuat tersebut. Pemeritah memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, memberdayakan pembangunan, termasuk juga memberikan aturan-aturan yang jelas di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat akan merasa kepentingannya terlindungi, jika kebijakan yang dibuat pemerintah terlaksana sesuai yang diharapkan. Saat ini masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk juga sumber ekonomi yang diperoleh belum mampu untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Kemudian ditambah lagi dengan sulitnya untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai kebutuhan sehari-hari dalan kehidupan masyarakat. Adapun kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak yang menjadi polemik saat ini adalah memperoleh Bahan Bakar Minyak Tanah. Untuk membantu masyarakat maka pemerintah mengeluarkan kebijakan
4
tentang pemberian minyak tanah bersubsisdi. Dimana minyak tanah bersubsidi diberikan kepada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Masyarakat akan merasa terbantu dalam memperoleh minyak tanah
bersubsidi tersebut jika pemeritah memberikan pengawasan penyaluran minyak tanah dengan baik. Namun keadaan yang terlihat di lapangan bahwa masih ada masyarakat yang merasa pemberian minyak tanah bersubsidi kurang tepat sasarannya. Artinya masyarakat belum sepenuhnya memperoleh minyak tanah bersubsidi sebagai kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemeritah dalam melakukan pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi yang diberikan kepada masyarakat di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
Masyarakat Desa Bintan Buyu merupakan mayoritas yang
menggunakan minyak tanah sebagai kebutuhan pokok yaitu minyak tanah digunakan untuk masak disamping itu minyak tanah juga digunakan untuk penerangan pada malam hari. Dengan tingkat kebutuhan minyak tanah yang begitu besar menyebabkan minyak tanah bersubsisdi sangat penting diberikan kepada masyarakat Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Bintan Buyu bahwa masyarakat yang menggunakan minyak tanah sebanyak 543 kepala keluarga. Kemudian minyak tanah bersubsidi dapat diperoleh melalui pangkalan yang telah ditetapkan di Kecamatan Teluk Bintan.
Dimana pembagian minyak tanah
bersubsidi untuk Kecamatan Teluk Bintan sebanyak 52 ton/bulan. Sedangkan untuk Desa Bintan Buyu hanya mendapatkan minyak tanah bersubsidi hanya 4
5
ton/bulan. Maka dengan jumlah minyak tanah yang terbatas tersebut masyarakat merasa masih kurang sebab minyak tanah merupakan kebutuhan pokok seharihari. Namun fakta yang terlihat saat ini bahwa minyak tanah bersubsidi sulit didapatkan oleh masyarakat Desa
Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
Kemudian minyak tanah bersubsidi yang tersedia di penyalur (kios pengecer) juga jumlahnya sangat terbatas, sehingga masyarakat merasa penyediaan bahan bakar minyak tanah masih kurang mampu terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat yaitu penyaluran minyak tanah bersubsidi bukan saja diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah melainkan minyak tanah bersubsidi tersebut diperjual belikan sebagai sarana bisnis bagi masyarakat oleh penyalur (kios pengecer). Saat ini kegiatan penyaluran minyak tanah bersubsidi dari pangkalan ke masyarakat belum sepenuhnya berjalan lancar. Hal ini dapat dilihat dari proses penyaluran minyak tanah yang diberikan kepada masyarakat. Dimana masyarakat yang mendapatkan minyak tanah bersubsidi harus memenuhi persyaratan meliputi kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan kartu kendali penyaluran minyak tanah bersubsidi.
Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang
mendapatkan minyak tanah bersubsidi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pengawasan minyak tanah bersubsidi oleh aparatur pemerintah yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran minyak tanah bersubsidi di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
6
Adapun yang dimaksud dengan penyalur menurut peraturan Bupati Bintan No.21 Tahun 2008 pada pasal 1 menyebutkan penyalur adalah pelaku usaha yang menyalurkan bahan bakar minyak yang mendapat izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun surat izin yang dimaksud izin pendirian bahan bakar
minyak tanah di Desa Bintan Buyu yang diberikan oleh Camat Teluk Bintan. Sedangkan bahan bakar minyak adalah hasil pengolahan minyak bumi yang bersifat cair yang jenis dan spesifiknya ditentukan oleh Direktur Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Atas ketentuan inilah maka
aparatur pemerintah perlu untuk melakukan pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencegah terjadinya penyimpangan di dalam sebuah organisasi.
Sedangkan
pengawasan pemyaluran minyak tanah bersubsidi merupakan serangkaian kegiatan aparatur pemeritah untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
Dimana yang melakukan pengawasan adalah petugas yang yang
dilakukan secara fungsional oleh dinas atau unit kerja da Kecamatan teluk Bintan yang di bentuk oleh Bupati Kabupaten Bintan. Pada proses penyaluran minyak tanah awalnya dimulai dari Pertamina sebanyak 52 ton/bulan yang disaluran kepangkalan minyak tanah di Kecamatan Teluk Bintan, kemudian disalurkan ke masing-masing kios pengecer minyak tanah. Dari kios pengecer akan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu masyarakat mendapatkan minyak tanah bersubsidi sebnyak 4 liter.
7
Berdasarkan proses penyaluran minyak tanah yang telah ditetapkan di Desa Bintan Buyu maka, akan dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran minyak tanah ke nasyarakat secara langsung oleh tim pengawas yang ditunjuk oleh Kecanatan Teluk Bintan. Hal ini dilakukan agar minyak tanah bersubsidi tersebut dapat tersalurkan kepada masyarakat dengan tepat sasarannya. Masyarakat
Desa
Bintan
Buyu
merupakan
masyarakat
yang
keseluruhannya menggunakan bahan bakar minyak tanah, namun minyak tanah bersubsidi yang diberikan kepada masyarakat saat ini sesuai dengan ketemtuan pemerintah. Dimana setiap masyarakat diberikan subsidi sebanyak 4 liter/kepala keluarga dengan harga perliter Rp. 3500,-. Namun kondisi saat ini bahwa harga minyak tanah yang diberikan kepada masyarakat bervariasi tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dengan adanya batasan subsidi tersebut kebutuhan minyak tanah masih kurang sebab minyak tanah merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat Desa Bintan Buyu. Kemudian tingkat kebutuhan minyak tanah bersubsidi yang terbatas jumlahnya menyebabkan masyarakat harus membeli diluar harga normal yang ditetap oleh pemerintah saat ini. Dari fakta di atas maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis pengawasan penyaluran dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), di dalam pasal 8 berisikan ketentuan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan terhadap sebagai berikut : 1. Penyaluran/penjualan oleh penyalur BBM dan pemakaian oleh konsumen industri 2. Kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan Pemerintah
8
3. Realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Eceran Nyata (HEN) yang telah ditetapkan Berdasarkan keadaan di atas maka masyarakat merasa mengeluh dengan penyaluran minyak tanah bersubsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Kemudian masyarakat juga merasa perlu adanya kebijakan
pemerintah dalam hal pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi dengan tepat sasaran. Dengan terimplementasinya kebijakan tersebut maka masyarakat Desa Bintan Buyu akan terperhatikan kebutuhannya dalam memperoleh minyak tanah bersubsidi tersebut. Adapun yang menjadi gejala-gejala dalam penelitian ini melalui pra-survey yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak tanah bersubsidi sehingga perlu adanya pengawasan penyaluran minyak tanah dari aparatur pemerintah. 2. Penyaluran minyak tanah bersubsidi diberikan kurang tepat sasaran sacara adil kepada masyarakat, hal ini diakibatkan tidak semua masyarakat mendapatkan
minyak tanah yang bersubsidi dengan jumlah yang sama
(bervariasi), maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak tanah bersubsidi di pangkalan minyak tanah Bintan Buyu. 3. Lambatnya jadwal kedatangan minyak tanah bersubsidi dengan rentang waktu 1 minggu ke pangkalan yang kurang teratur setiap bulannya sesuai tanggal yang telah tetapkan sehingga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (2 kali dalam 1 bulan), hal ini menyebabkan masyrakat merasa sulit mendapatkan minyak tanah bersubsidi
9
Berdasarkan fakta yang diperoleh pada gejala di atas maka tertarik untuk membahas
dan
mengkajinya
secara
mendalam
dengan
judul
:
“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KABUPATEN BINTAN (Studi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Minyak Tanah
Bersubsidi Bagi Masyarakat di Desa Bintan
Buyu Kecamatan Teluk Bintan).”
B. Landasan Teoritis Pemerintah dalam membuat kebijakan harus melihat kondisi maupun keadaan masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut.
Sebagai
pembuat kebijakan pemerintah juga perlu mempertimbangkan apakah kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan atau terimplementasikan dengan baik. Pemerintah sebagai pemberi kebijakan mempunyai fungsi sebagai pemberi pelayanan pada masyarakat, memberdayakan masyarakat maupun memajukan pembangunan. Adapun pengertian pemerintahan menurut Strong (Syafi’ie, 2003 : 5) menyebutkan bahwa “pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar.” Dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar hendaknya pemerintah mampu memberikan ketentraman dan kesejahtraan bagi masyarakat dengan membuat suatu kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat saat ini, khususnya dalam pembuatan kebijakan pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi. Menurut Jusmaliani dkk (2005 : 55) kebijakan adalah hasil dari
10
serangkaian keputusan dan tindakan manusia dengan berbagai motifasi dan informasi yang berbeda. Dalam suatu Negara bahwa kebijakan disusun oleh pemerinta yang syah untuk mengakomondasi kepentingan masyarakat banyak. Hal ini sejalan dengan pendapat Ndraha (2003 : 493) menyebutkan bahwa yang dimaksud “kebijakan dalam proses pemerintahan adalah sistem nilai kebijakan atau kebijaksanaan di atas yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan.” Selanjutnya Dunn (2000 : 1) menyebutkan “perumusan kebijakan adalah proses sosial di mana proses intelektual melekat di dalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relatif dan proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat ”diperbaiki”. Berdasarkan pendapat di atas bila dikaitkan dengan kebijakan pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi merupkan salah satu bentuk tanggung jawab aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Desa Bintan Buyu. Dimana kebutuhan bahan bakar minyak tanah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, namun karena kurangnya pengawasan yang diberikan oleh apratur pemerintah tersebut, maka minyak tanah bersubsidi tidak tersalurkan dengan tepat sasaran bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Atas dasar inilah kebijakan yang dibuat bersifat kebijakan yang berpihak kepada publik. Selanjutnya diungkapkan oleh Winarno (2002 : 28) yang menyebutkan bahwa “kebijakan publik dapat juga dikatakan meliputi ketiga bidang yaitu pertahanan, hubungan luar negeri, dan masalah mempertahankan hukum dan ketertiban.” Dari pengertian kebijakan publik tersebut bahwa pemerintah dalam
11
membuat kebijakan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak tanah bersubsidi bertujuan untuk mngatur ketertiban di dalam pelaksanaan penyaluran minyak secara optimal.
Namun kebijakan pemerintah tidak akan berjalan apabila
pelaksanaan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak tanah bersubsidi tidak terimplementasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut pendapat Sujamto (Harahap, 2004 : 12) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut : “pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.” Kemudian menurut Siagian (2005 : 258) definisi yang lumrah diberikan kepada pengawasan ialah “keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasionl guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.”
Berdasarkan pendapat diatas penyaluran minyak
bersubsidi merupakan upaya yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dengan memberikan pengawasan maupun pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran minyak tanah pada pangkalan minyak Desa Bintan Buyu. Kemudian menurut Nugroho (2004 : 162) bahwa implementasi kebijakan dapat disusun
sebagai berikut : ”implementasi strategi (pra implementasi),
pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan, pengendalian.” kebijakan dbuat oleh pemerintah pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat yang besifat social policy, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhadjir (2000 : 37) menyebutkan ”social policy adalah kebijakan yang bersunber pada kehendak dan cita-cita pada masyarakat banyak : terjadi optimalisasi partisipasi warga
12
masyarakat dalam mencermati alternatif dalam kebijakan yang akan diputuskan dan direncanakan.” Dengan demikian kebijakan tentang pengawasan penyaluran minyak tanah merupakan faktor yang sangat penting dilakukan oleh aparatur pemerintah sebagai pelaksana tugas yang mengawasi kegiatan penyaluran minyak tanah di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Pelaksanaan pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi akan berjalan efektif bila pengawasan tersebut diketahui kegunaannya yaitu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan penyaluran minyak tanah bersubsidi.
Hal ini sejalan dengan pendapat Duncan (Harahap, 2004 : 48)
menyebutkan bahwa pengawasan yang efektif sebagai berikut : 1. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Yaitu pengawasan harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat 2. Pengawasan harus mengikuti pola dan situasi yang dianut atau dimiliki oleh organisasi 3. Pengawasan harus mengidentifikasi masalah yang dihadapi organisasi 4. Pengawasan harus fleksibel tidak kaku Pengawasan akan terlaksana dengan efektif apabila di implementasikan oleh petugas dengan sebaiknya. Sejalan dengan pendapat Wahab (2002 : 112) yang mengatakan bahwa tahap implementasi itu mencakup urutan-urutan sebagai berikut : a. Merancang bangun (mendisain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu. b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metodemetode yang tepat c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan
13
Menurut Tasrif (2006 : 40) menyebutkan bahwa kebijakan merupakan petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan dan disebarluaskan (oleh pemerintah) dengan tujuan : a. Menciptakan dan membangun iklim dan kondisi yang perlu untuk mendukung pelaksanaan strategi b. Memberikan kepastian kepada unsur-unsur dunia usaha, masyarakat luas, dan penyelenggara pemerintahan, tentang arah, ruang lingkup, dan tingkat keleluasaan masing-masing di dalam memilih upaya yang berkaitan dengan strategi tersebut. Adapun kebijakan pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi perlu untuk diimplementasikan dengan baik agar tidak terjadinya penyimpanagan di dalam pelaksanaan penyaluran minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat Desa Bintan Buyu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Winarno (2002 :174) mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuansi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.” Kemudian menurut Tasrif (2006 : 40) menyebutkan bahwa “pelaksanaan kebijakan yaitu untuk melaksanakan kebijakan, setelah mengeluarkan kebijakan (pernyataan) Policy measures harus dibentuk : a. Bentuk rumuskan, dan keluarkan instrumen-instrumen kebijakan (hukum, peraturan-petunjuk) b. Bentuk dan dirikan badan-badan administratif dan prosedur-prosedur untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan c. Alokasikan sumberdaya (dana, manusia, fasilitas) untuk mendukung bahan administratif di atas. Kemudian terlaksananya suatu kebijakan juga harus dilakukan peninjauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat pemerintah, sesuai dengan
14
pendapat Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2002 : 102) harus ditinjau sebagai berikut : a. Output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana,yaitu tujuan Undang-undang harus diterjemahkan/dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu b. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut, yaitu dalam prakteknya perilaku patuh itu pada umumnya berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung ruginya kalau mereka mengikuti ketentuan-ketentuan Undang-undang c. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana, yaitu kelompok sasaran benar-benar patuh terhadap output-output kebijaksanaan tersebut. d. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut, yaitu persepsi seseorang mengenai dampak kebijaksanaan tertentu mungkin merupakan fungsi dari dampak nyata yang diwarnai oleh nilai-nilai orang yang mempersepsinya. e. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (atau upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan/isinya. Berdasarkan pendapat Edwards III (Winarno, 2002 : 174) yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan ada empat indikator yaitu : a. Komunikasi, yaitu implementasi kebijakan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan tahu apa yang dikerjakan. Pengetahuan atas yang akan dijalankan itu akan dapat terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik. b. Sumber daya, yaitu sebagus apapun kebijakan, tetapi jika tidak di dukung oleh sumber daya yang memadai, maka kebijakan itu tidak akan berhasil dilapangan c. Sikap pelaksana kebijakan, yaitu jika pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. d. Struktur birokrasi, yaitu kebijakan yang komplek menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan
15
Untuk melihat permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak tanah bersubsidi maka peneliti akan menggunakan pendapat Edwards III (Winarno, 2002 : 174) sebagai grand teori.
C. Hasil Penelitian 1.
Informasi Jadwal Penyaluran Minyak Tanah Masyarakat Desa Bintan Buyu akan merasa mudah untuk mendapatkan
minyak tanah bersubsidi tersebut bila mendapatkan informasi yang jelas tentang jadwal penyaluran minyak tanah bersubsidi dari petugas sesuai dengan jadwal kedatangan minyak tanah yang sebenarnya dari pangkalan minyak tanah Desa Bintan Buyu saat ini. Agar jadwal penyaluran minyak tanah bersubsidi benarbenar diketahui oleh masyarakat maka petugas harus memberikan informasi yang jelas tentang jadwal penyaluran minyak tanah tersebut. Pada hasil wawancara dengan semua responden, kemudian diperkuat dengan pernyataan key informan melalui observasi yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa petugas belum ada memberikan informasi jadwal penyaluran minyak tanah bersubsidi yang benar kepada masyarakat.
Sebab
selama ini masyarakat mendapatkan informasi jadwal penyaluran minyak tanah tersebut apabila menanyakan lansung ke pangkalan minyak tanah.
Dengan
adanya informasi jadwal yang tidak pasti atau berubah-ubah menyebabkan masyarakat kebingungan sehingga minyak tanah bersubsidi tersebut jadwal penyalurannya menjadi tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
16
2. Mengawasi Jumlah Minyak Tanah Yang disalurkan Penyaluran minyak tanah bersubsidi di Desa Bintan Buyu harus terlaksana dengan baik, sebeb dengan adanya pengawasan yang dilakukan petugas dengan maksimal khususnya mengawasi jumlah minyak tanah yang disalurkan kepada masyarakat merupakan faktor yang sangat penting.
Masyarakat Desa Bintan
Buyu biasanya mendapatkan minyak tanah sebanyak empat liter per kepala keluarga. Berdasarkan pernyataan dari semua responden maka dapat disimpulkan bahwa petugas belum sepenuhnya mengawasi jumlah minyak tanah yang disalurkan kepada masyarakat Desa Bintan Buyu.
Sebab petugas dalam
memberikan pengawasan jumlah penyaluran minyak tanah hanya menyerahkan kepada RT/RW setempat. Kemudian RT/RW mendata jumlah kepala keluarga yang berhak mendapatkan minyak tanah bersubsidi tersebut. 3. Sumber Daya Pelaksanaan pengawasan minyak tanah bersubsidi tidak akan berjalan lancar, bila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya dari petugas terhadap penyaluran minyak tanah tersebut. Dengan adanya sumber daya yang dimaksud yaitu adanya kemampuan petugas dalam memberikan pengawasan penyaluaran minyak tanah bersubsidi termasuk juga tersedianya sarana pendukung dari pangkalan yaitu minyak tanah yang akan disalurkan kepada masyarakat Desa Bintan Buyu.
17
4. Berada Dipangkalan Berdasarkan fakta yang ada di lapanagan maka pengawasan penyaluran minyak tanah harus diawasi oleh petugas dengan berada dipangkalan pada saat berlangsungnya penyaluran minyak tanah bersubsidi di Desa Bintan Buyu. Pada hasil temuan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan observasi di lapanagan dan melalui hasil wawancara dengan semua responden dan diperkuat dengan pernyataan key informan, maka kesimpulan yang dapat di ambil yaitu petugas tidak sepenuhnya berada di pangkalan untuk memberikan pemantauan pada pelaksanaan penyaluran minyak tanah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden bahwa petugas hanya kadang-kadang saja berada di pangkalan saat minyak tanah bersubsidi di salurkan kepada msyarakat bahkan petugas yang di tujuk oleh Kecamatan Teluk Bintan tidak pernah berada dipangkalan sama sekali. Namun kenyataan dilapangan petugas memberikan tanggung jawabnya kepad anak buah yang turun langsung kepangkaln untuk memberikan pemantauan penyaluran minyak tanah bagi masyarakat di Desa Bintan Buyu.
5. Mampu Menjaga Ketertiban Saat Penyaluran Minyak Tanah Berlangsung Pada saat pelaksanaan penyaluran minyak tanah berlangsung di pangkalan perlu adanya pengawasan dari petugas agar penyaluran minyak tanah berjalan tertib.
Petugas juga harus mampu menjaga ketertiban di pangkalan agar
terselenggaranya pelaksanaan penyaluran dengan aman dan masyarakat antri dapat merasa nyaman selama berada di pangkalan. Dengan adanya penyaluran
18
yang tertib maka masyarakat tidak resah atau merasa takut tidak mendapatkan minyak tanah tersebut. Hasil temuan penelitian di lapangan melalui observasi yang telah dilakukan serta dengan adanya jawaban yang di berikan responden dan diperkuat oleh pernyataan key informan, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu : petugas sudah mampu menjaga ketertiban penyaluran minyak tanah saat berlangsung di pangkalan. Sebab petugas telah memberikan ketentuan dengan pihak pangkalan bahwa setiap masyarakat yang ingin mendapatkan minyak tanah bersubsidi harus antri.
Dengan adanya sistem antrian yang diterapkan oleh petugas kepada
masyarakat bertujuan untuk mejaga ketertiban pada pelaksanaan penyaluran minyak tanah di pangkalan. Kemudian petugas juga memberikan pengawasan dengan sistim antrian telah diberikan kepada masyarakat sesuai kesepakatan dari pemilik pangkalan minyak tanah Desa Bintan Buyu. 6. Sikap Pelaksana Kebijakan Pelaksanaan pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi dapat terimplementasi dengan baik apabila didukung oleh sikap pelaksana kebijakan tersebut.
Dimana kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan pengawasan
minyak tanah bersubsidi harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku Peratuaran Bupati Bintan No. 21 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis pengawasan penyaluran dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan sikap pelaksana dari kebijakan yaitu ada beberapa sub indikator yang terkait didalamnya sebagai berikut : 1. Melakukan Pengawasan Setiap Bulannya Secara Teratur 2. Memberikan Sosialisasi tentang Pembagian Jumlah
19
7. Turun Langsung mengawasi ke Pangkalan Petugas dapat memberikan pengawasan secara langsung ke pangkalan minyak tanah Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan, pada saat minyak tanah tersebut disalurkan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan nuntuk menjaga agar pelaksanaan penyaluran dapat secara teratur kepada masyarakat. Kemudian dengan adanya petugas yang turun langsung kepangkalan untuk memberikan pengawasan salah satu faktor yang mendukung terlaksananya penyaluran minyak tanah secara teratur pada masyarakat Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dan melalui hasil wawancara yang diperoleh dari semua responden yang diperkuat juga oleh jawaban key informan tentang petugas turun langsung mengawasi kepangkalan pada saat pelaksanaan penyaluran minyak tanah bersubsidi agar teratur, maka dapat disimpulkan bahwa hasil temuan yang diperoleh bahwa petugas tidak sepenuhnya turun langsung mengawasi kepangkalan agar penyaluran minyak tanah bersubsidi dapat terlaksana dengan teratur.
Adanya pernyataan yang diperoleh dari
responden mengindikasikan bahwa petugas belum maksimal memeberikan pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah bersubsidi di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Dengan demikian masyarakat juga merasa petugas kurang menunjukkan tangung jawabnya dalam memberikan pengawasan saat adanya pelaksanaan penyaluran minyak di pangkalan bagi masyarakat Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
Kenyataannya bahwa petugas tidak pasti turun langsung
kepangkalan, sebab terkadang ada dan terkadang tidak ada sama sekali petugas
20
turun untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran minyak tanah Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. 8. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan penyaluran minyak tanah bersubsidi di Desa Bintan Buyu dapat terlaksana dengan lancar apabila petugas dapat memberikan pengawasan setiap bulannya di pangkalan minyak tanah Desa Bintan Buyu. Adapun pengawasan yang terjadi saat ini bahwa petugas belum sepenuhnya mengawasi pelaksanaan penyaluran minyak tanah tersebut di pangkalan. Hal ini menyebabkan terjadinya hambatan didalam pelaksanaan pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Adapun hambatan yang ditemukan dari hasil penelitian yaitu pada indikator komunikasi, dimana petugas belum memberikan informasi jadwal penyaluran minyak tanah bersubsidi
tidak pasti atau berubah-ubah kepada masyarakat
sehingga masyarakat menanyakan lansung ke pangkalan minyak tanah. Kemudian masyarakat juga mendapatkan minyak kurang adil, sebab sebahagian masyarakat dapat memperoleh minyak tanah sebnyak lima liter, tetapi sebahagian masyarakat ada juga yang mendapatkan dengan harga lebih tinggi. Selanjutnya hambatan lainnya yang ditemukan dari hasil peneilitian yaitu petugas tidak sepenuhnya berada di pangkalan untuk memberikan pemantauan pada pelaksanaan penyaluran minyak tanah.
Begitu juga dalam pemberian
sosialisasi dari petugas bahwa selama ini masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi pembagian jumlah atau volume minyak tanah bersubsisid sebab
21
kenyataanya masyarakat hanya mendapatkan minyak tanah sesuai ketentuan dari pangkalan minyak tanah Desa Bintan Buyu. Hambatan juga terjadi pada pelaksanaan penyaluran minyak tanah bersubsidi yang belum maksimal diawasi oleh petugas, karna kenyataannya petugas tidak pasti turun langsung ke pangkalan, sebab terkadang ada dan terkadang tidak ada sama sekali petugas turun untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran minyak tanah Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
D. Penutup A. Kesimpulan Pada hasil penelitian yang telah dibahas didalam BAB IV, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan : 1. Pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat dapat terimplementasikan bila aparatur pemerintah yang ditunjuk di Desa Bintan Buyu dapat memberikan pengawasan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Adapun hasil temuan penelitian sebagai berikut : pada indikator komunikasi ditemukan belum terlaksana dengan maksimal yaitu petugas belum ada memberikan informasi jadwal penyaluran minyak tanah bersubsidi yang benar kepada masyarakat dan petugas tidak sepenuhnya mengawasi jumlah minyak tanah yang disalurkan kepada masyarakat Desa Bintan Buyu sehingga masyarakat mendapatkan minyak tanah kurang adil. Kemudian pada indikator sumber daya ditemukan bahwa petugas tidak sepenuhnya berada di pangkalan untuk memberikan pemantauan pada pelaksanaan penyaluran minyak tanah
22
(kadang-kadang), tetapi petugas sudah mampu menjaga ketertiban penyaluran minyak tanah saat berlangsung di pangkalan dengan adanya sistem antrian yang diterapkan kepada masyarakat.
Selanjutnya pada indikator sikap
pelaksana dari hasil yang diperoleh yaitu petugas sudah melakukan pengawasan setiap bulannya secara teratur saat pelaksanaan penyaluran minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat sesuai dengan perkartu keluarga masing-masing masyarakat Desa Bintan Buyu, sedangkan untuk sosialisasi masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi pembagian jumlah atau volume minyak tanah dari petugas. Pada indikator struktur birokrasi yang ditemukan bahwa petugas tidak pasti turun langsung kepangkalan, sebab terkadang ada dan terkadang tidak ada sama sekali petugas yang turun untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran minyak tanah di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan, tetapi pelaksanaan penyaluran minyak tanah dapat berjalan dengan lancar karena didukung oleh kerja sama semua pihak sebagai struktur
birokrasi
yang
menjalankan
kebijakan
pemerintah
tentang
pelaksanaan penyaluran minyak tanah bersubsidi secar tertib. 2. Hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan penyaluran minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat yaitu petugas belum memberikan informasi jadwal penyaluran minyak tanah bersubsidi
yang tidak pasti atau berubah-ubah
kepada masyarakat dan mendapatkan minyak kurang adil, sebab sebahagian masyarakat memperoleh minyak tanah sebanyak lima liter, tetapi sebahagian masyarakat lagi mendapatkan harga lebih tinggi. Selanjutnya petugas juga tidak sepenuhnya berada di pangkalan untuk memberikan pemantauan
23
maupun memberikan sosialisasi pembagian jumlah atau volume minyak tanah bersubsidi, termasuk juga petugas sama sekali tidak turun langsung mengawasi pelaksanaan penyaluran minyak tanah di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. B. Saran Untuk perbaikan dari pengawasan dan penyaluran minyak tanah bersubsidi di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 1. Sebaiknya pihak kecamatan memberikan teguran kepada petugas agar lebih aktif turun langsung kepangkalan minyak tanah pada saat penyaluran minyak tanah bersubsidi berlangsung di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. 2. Hendaknya petugas ikut memberikan pengawasan penyaluran minyak tanah bersubsidi dengan memantau secara langsung pelaksanaan penyaluran minyak tanah agar masyarakat mendapatkan minyak tanah secara adil sesuai dengan jumlah dan harga tetapkan oleh pemerintah 3. Sebaiknya petugas memberikan sosialisasi tentang jadwal penyaluran minyak tanah maupun jumlah atau volume minyak tanah kepada masyarakat agar minyak tanah tersalurkan tepat
sasaran yang mengutamakan kebutuhan
masyarakat Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
24
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo, 2006. Dasar-DasarKebijakanPublik,Alfabet, Bandung. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta, Rineka Aminullah, 2001. Analisis Sistem. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta, Gadjah Mada University Harahap, Sofyan S. 2004. Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System). Jakarta, Pustaka Quantum Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta, Bumi Aksara Islamy, M Irfan. 2007. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
Jusmaliani dan Muhammad soekarni. 2005. Kebijakan Ekonomi Dalam Islam. Yogyakarta, Kreasi Wacana Komaruddin. 1992. Manajemen Pengawasan Kualitas Terpadu (Suatu Pengantar). Jakarta, Rajawali Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya Muhadjir, Noeng. 2000. Kebijakan dan Perencanaan Sosial. Yoyakarta, Rake Sarasin Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta. Rineka Cipta. Nugroho D, Rian. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta Elex Media Koputindo Patilima, Hamid. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta Siagian, Sondang P. 2006. Filsafat Administrasi Jakarta Bumi Aksara Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung, Alfhabeta.
25
Syafiie. Inu Kencana. 2003. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Renika Cipta Tasrif, Muhamad. 2005. Analisis Kebijakan Menggunakan Model Sistem Dynamics (Jilid). Bandung, Institut Teknologi Bandung Umar, Husein. 2005. Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama Usman, Husaini, dan Akbar, Purnomo Setiady. 2006. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung, Bumi Aksara. Wahab, Solochin Abdul. 2002. Analisis Kebijaksanaan (dari Faktor Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua). Jakarta, Bumi Aksara Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta, Media Pressindo
DOKUMEN
Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Bintan
26
