BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan;

b.

bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan SDM Aparatur terhadap aspek norma waktu, volume kerja dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pedoman Analisis Beban Kerja dihadapkan pada kondisi transisional;

c.

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebelum pedoman Analisis Beban Kerja efektif dilaksanaan, perlu diberikan tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

: 1.

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 14);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19); 2

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 6). MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau di bawah koordinasi Bupati.

4.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS, adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

6.

Pejabat Fungsional adalah PNS yang memangku jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

7.

Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. 3

8.

Penilaian disiplin kerja pegawai adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang penilaiannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD dan hasil penilaiannya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penilaian.

9.

Bobot adalah ukuran bilangan rata - rata yang menunjukan fungsi umum organisasi, tata hubungan kerja organisasi dan penggunaan anggaran belanja langsung pada masing masing SKPD.

10. Fungsi Umum Organisasi adalah meliputi Strategic Apex adalah kepala daerah yang merupakan single exsecutive, penangggung jawab mekanisme manajerial pemerintahan daerah. Techno Structure adalah lembaga-lembaga teknis yang membantu Kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang merupakan tangki berpikir yang membantu Kepala Daerah didalam merumuskan kebijakan daerah. Operating Core merupakan unsur pelaksana, yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi lini. Sementara Middle Line (Setda) beserta Support Staff merupakan lembaga penghubung antar elemen-elemen tersebut, baik antara techno structure dengan strategic apex, techno structure dengan operating core maupun antara strategic apex dengan operating core yang melaksanakan seluruh program di daerah. 11. Tata Hubungan Kerja Organisasi adalah pengembangan fungsi jabatan dalam melaksanakan tugas koordinasi dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi. 12. Belanja Langsung SKPD yang merupakan Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah. 13. Rekomendasi Belanja Tidak Langsung adalah rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala SKPD terhadap pengeluaran belanja tidak langsung sesuai dengan penetapan urusan pemerintahan dan jenis belanja tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 14. Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten adalah jarak tempuh dari Pusat Ibukota Kabupaten ke Pusat ibukota Kecamatan. 15. Jumlah Desa/Kelurahan adalah banyaknya Desa/Kelurahan pada Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 16. Jumlah Penduduk Kecamatan adalah banyaknya jumlah penduduk pada Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 17. Luas Wilayah Kecamatan adalah jumlah luas wilayah per km² pada Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 18. Jarak Ibu Kota Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan adalah jarak tempuh dari Pusat Ibukota Kecamatan ke Pusat Ibukota Kelurahan. 19. Jumlah RW pada Kelurahan adalah banyaknya RW pada Kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 20. Jumlah Penduduk Kelurahan adalah jumlah penduduk pada Kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 21. Luas Wilayah kelurahan adalah jumlah luas wilayah per Km2 pada Kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

4

BAB III PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 3 (1)

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji Pegawai.

(2)

PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dapat menerima tambahan penghasilan.

(3)

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat menerima tambahan penghasilan setelah namanya tercantum dalam daftar gaji dan anggaran tambahan penghasilannya telah dimuat dalam APBD tahun berjalan.

BAB IV TAMBAHAN PENGHASILAN Bagian Pertama Umum Pasal 4 (1)

Tambahan penghasilan PNS dan CPNS yang didasarkan pada kinerja dan kedisiplinan diberikan kepada : a. Jabatan Struktural; b. Jabatan Fungsional; c. Jabatan Umum.

(2)

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini, untuk kelembagaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD, didasarkan pada beban kerja dengan mempertimbangkan fungsi umum SKPD, tata hubungan kerja, pengelolaan anggaran belanja langsung dan pemberi rekomendasi terhadap hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

(3)

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini, untuk kelembagaan Kecamatan, didasarkan pada beban kerja dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, jarak ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten dan jumlah Desa/Kelurahan.

(4)

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini, untuk kelembagaan Kelurahan, didasarkan pada beban kerja dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, jarak ibukota Kelurahan ke ibukota Kecamatan dan jumlah RW.

(5)

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada beban kerja dengan mempertimbangkan jenis dan jenjang jabatan fungsional.

(6)

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf c ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada beban kerja dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan. 5

Bagian Kedua Pembobotan Paragraf 1 Regulasi dan Potensi Pasal 5 (1)

Pembobotan Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Bupati ini, adalah : a.

Fungsi Umum SKPD melalui perhitungan sebagai berikut : 1) Strategic Apex (adalah kepala daerah yang merupakan single exsecutive) dengan jumlah nilai 5; 2) Techno Structure (adalah lembaga-lembaga teknis yang membantu Kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang merupakan tangki berpikir yang membantu Kepala Daerah didalam merumuskan kebijakan daerah) dengan jumlah nilai 4; 3) Middle Line dan Suport Staff beserta Support Staff merupakan lembaga penghubung antar elemen-elemen tersebut, baik antara techno structure dengan strategic apex, techno structure dengan operating core maupun antara strategic apex dengan operating core yang melaksanakan seluruh program di daerah), sehingga pembobotan nilai untuk Middle Line dengan jumlah nilai 3 dan Suport Staff dengan jumlah nilai 1; 4) Operating Core (merupakan unsur pelaksana, yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi lini) dengan jumlah nilai 2.

b.

Tata hubungan kerja sebagai pelaksanaan pengembangan fungsi jabatan dalam melaksanakan tugas koordinasi dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi melalui perhitungan sebagai berikut : 1) Klasifikasi Sangat Tinggi dengan interval 21 - >25, dengan jumlah nilai 5; 2) Klasifikasi Tinggi dengan interval 16 - 20, dengan jumlah nilai 4; 3) Klasifikasi Cukup Tinggi dengan interval 11 - 15, dengan jumlah nilai 3; 4) Klasifikasi Rendah dengan interval 6 - 10, dengan jumlah nilai 2; 5) Klasifikasi Sangat Rendah dengan interval 1 - 5, dengan jumlah nilai 1.

c.

Pengelolaan anggaran belanja langsung dan pemberi rekomendasi terhadap hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan melalui perhitungan sebagai berikut: 1) Interval > 120 Milyar, dengan jumlah nilai 5; 2) Interval 90 - < 120 Milyar, dengan jumlah nilai 4; 3) Interval 60 - < 90 Milyar, dengan jumlah nilai 3; 4) Interval 30 - <60 Milyar, dengan jumlah nilai 2; 5) Interval < 30 Milyar, dengan jumlah nilai 1.

(2)


Jarak, yang merupakan jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan, melalui perhitungan sebagai berikut : 1)

Klasifikasi Sangat Jauh dengan Interval > 40 km, dengan jumlah nilai 5;

2)

Klasifikasi Jauh dengan Interval 31 - 40 km, dengan jumlah nilai 4;

6

b.

c.

d.

(3)

3)

Klasifikasi Cukup Jauh dengan Interval 21 - 30 km, dengan jumlah nilai 3;

4)

Klasifikasi Dekat dengan Interval 11 - 20 km, dengan jumlah nilai 2;

5)

Klasifikasi Sangat Dekat dengan Interval < 10 km, dengan jumlah nilai 1;

Luas Wilayah Kecamatan, melalui perhitungan sebagai berikut : 1)

Klasifikasi Sangat Luas dengan Interval >7.000 km², dengan jumlah nilai 5;

2)

Klasifikasi Luas dengan Interval 5.500 - < 7.000 km², dengan jumlah nilai 4;

3)

Klasifikasi Cukup Luas dengan Interval 4.000 - < 5.500 km², dengan jumlah nilai 3;

4)

Klasifikasi Kurang Luas dengan Interval 2.500 - < 4.000 km², dengan jumlah nilai 2;

5)

Klasifikasi Tidak Luas dengan Interval < 2.500 km², dengan jumlah nilai 1.

Jumlah Penduduk Kecamatan, melalui perhitungan sebagai berikut : 1)

Klasifikasi Sangat Banyak dengan Interval > 200 Ribu jiwa, dengan jumlah Nilai 5;

2)

Klasifikasi Banyak dengan Interval 160 - < 200 Ribu jiwa, dengan jumlah Nilai 4;

3)

Klasifikasi Cukup Banyak dengan Interval 120 - < 160 Ribu jiwa, dengan jumlah Nilai 3;

4)

Klasifikasi Kurang Banyak dengan Interval 80 - < 120 Ribu jiwa, dengan jumlah Nilai 2;

5)

Klasifikasi Tidak Banyak dengan Interval < 80 Ribu jiwa, dengan jumlah Nilai 1.

Jumlah Desa / Kelurahan pada Kecamatan setempat, melalui perhitungan sebagai berikut : 1)

Klasifikasi Sangat Banyak dengan Interval > 11 Desa/Kel, dengan jumlah Nilai 5;

2)

Klasifikasi Banyak dengan Interval 10 ~ 11 Desa/Kel, dengan jumlah Nilai 4;

3)

Klasifikasi Cukup Banyak dengan Interval 8 ~ 9 Desa/Kel, dengan jumlah Nilai 3;

4)

Klasifikasi Kurang Banyak dengan Interval 6 ~ 7 Desa/Kel, dengan jumlah Nilai 2;

5)

Klasifikasi Tidak Banyak dengan Interval 4 ~ 5 Desa/Kel, dengan jumlah Nilai1.


Jarak, yang merupakan jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kelurahan, melalui perhitungan sebagai berikut : 1)

Klasifikasi Sangat Jauh dengan Interval 5 - >6 km, dengan jumlah Nilai 5;

2)

Klasifikasi Jauh dengan Interval 4 - >5 km, dengan jumlah Nilai 4;

3)

Klasifikasi Cukup Jauh dengan Interval 3 - > 4 km, dengan jumlah Nilai 3;

4)

Klasifikasi Dekat dengan Interval 2 - > 3 km, dengan jumlah Nilai 2;

5)

Klasifikasi Sangat Dekat dengan Interval > 2 km, dengan jumlah Nilai 1.

7

b.

Luas Wilayah Kelurahan, melalui perhitungan sebagai berikut : 1) Klasifikasi Sangat Luas dengan Interval > 500 km², dengan jumlah Nilai 5; 2) Klasifikasi Luas dengan Interval 450 - < 500 km², dengan jumlah Nilai 4; 3) Klasifikasi Cukup Luas dengan Interval 350 - < 450 km², dengan jumlah Nilai 3; 4) Klasifikasi Kurang Luas dengan Interval 250 - < 350 km², dengan jumlah Nilai 2; 5) Klasifikasi Tidak Luas dengan Interval < 250 km², dengan jumlah Nilai 1.

c.

Jumlah Penduduk Kelurahan, melalui perhitungan sebagai berikut : 1) Klasifikasi Sangat Banyak dengan Interval > 28.000 Jiwa, dengan jumlah Nilai 5; 2) Klasifikasi Banyak dengan Interval 22.000 - < 28.000 Jiwa, dengan jumlah Nilai 4; 3) Klasifikasi Cukup Banyak dengan Interval 16.000 - < 22.000 Jiwa, dengan jumlah Nilai 3; 4) Klasifikasi Kurang Banyak dengan Interval 10.000 - < 16.000 Jiwa, dengan jumlah Nilai 2; 5) Klasifikasi Tidak Banyak dengan Interval < 10.000 Jiwa, dengan jumlah Nilai 1.

d.

Jumlah RW pada Kelurahan setempat, melalui perhitungan sebagai berikut: 1) Klasifikasi Sangat Banyak dengan Interval > 25 RW, dengan jumlah Nilai 5; 2) Klasifikasi Banyak dengan Interval 21 - 25 RW, dengan jumlah Nilai 4; 3) Klasifikasi Cukup Banyak dengan Interval 16 - 20 RW, dengan jumlah Nilai 3; 4) Klasifikasi Kurang Banyak dengan Interval 11 - 15 RW, dengan jumlah Nilai 2; 5) Klasifikasi Tidak Banyak dengan Interval < 10 RW, dengan jumlah Nilai 1.

(4)

Pembobotan Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati ini, adalah : a.

Pembobotan beban kerja untuk Jabatan Fungsional dikelompokan berdasarkan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan, sesuai dengan : 1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur tentang Jabatan Fungsional yang bersangkutan; 2) Surat Keputusan Bersama antara Instansi Pembina dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional yang bersangkutan; 3) Keputusan Instansi Pembina Teknis yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional yang bersangkutan; 4) Keputusan Presiden yang mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

(5)

Pembobotan Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati ini, adalah pembobotan beban kerja untuk Jabatan Umum dikelompokan berdasarkan kebutuhan biaya hidup minimum, sebagai berikut : 1)

Golongan

I

Rp.400.000 s/d

Rp.500.000;

2)

Golongan

II

Rp.300.000 s/d

Rp.400.000;

3)

Golongan

III

Rp.200.000 s/d

Rp.300.000;

4)

Golongan

IV

Rp.100.000 s/d

Rp.200.000.

8

(6)

Perhitungan TPP untuk jabatan struktural adalah bobot beban kerja SKPD dikalikan dengan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7)

Perhitungan TPP untuk jabatan fungsional adalah bobot beban kerja jabatan fungsional dikalikan dengan tunjangan jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Afirmatif Daerah Pasal 6 (1)

Pengukuran bobot SKPD terhadap masing – masing variabel sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 5 Peraturan Bupati ini terjadi kesenjangan, yakni tertinggi 3,33 dan terendah 1,00, maka ditentukan pilihan afirmatif dengan menggunakan metoda cluster sesuai dengan perumpunan fungsi umum organisasi. Penetapan bobot pengali TPP SKPD diambil pada cluster atas, sehingga diperoleh bobot untuk middle line 3,33, techno structure 3,33, operating core 2,75, dan suport staff 2,67.

(2)

Pengukuran bobot Kecamatan terhadap masing – masing variabel sebagaimana ketentuan ayat (2) Pasal 5 Peraturan Bupati ini terjadi kesenjangan, yakni tertinggi 4,00 dan terendah 1,25, maka ditentukan pilihan afirmatif dengan menggunakan metoda cluster. Penetapan bobot pengali TPP Kecamatan diambil pada cluster atas sebesar 3,29.

(3)

Pengukuran bobot Kelurahan terhadap masing – masing variabel sebagaimana ketentuan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati ini terjadi kesenjangan, yakni tertinggi 3,8 dan terendah 1,8, maka ditentukan pilihan afirmatif dengan menggunakan metoda cluster. Penetapan bobot pengali TPP Kelurahan diambil pada cluster atas sebesar 3,5;

(4)

Pengukuran terhadap bobot pengali TPP jabatan Staf Ahli menggunakan bobot terendah SKPD yakni 2,67, hal ini dikarenakan variabel pengukuran yang tidak dapat dilaksanakan.

(5)

Pengukuran terhadap bobot pengali TPP kelembagaan Sekretariat KPU menggunakan bobot terendah SKPD yakni 2,67, hal ini dikarenakan Sekretariat KPU bukan merupakan SKPD, namun pemangku jabatan struktural dan jabatan umumnya adalah PNS Pemerintah Kabupaten Bandung;

(6)

Pengukuran bobot terhadap jabatan umum pegawai tidak diambil secara piramida terbalik sebagaimana ketentuan pasal 5 peraturan bupati ini, namun diambil merata pada golongan III terendah, dengan pertimbangan penghargaan terhadap jenjang karier pegawai yang direpresentasikan dengan pangkat dan golongan.

(7)

Pengukuran bobot terhadap masing – masing jabatan fungsional sebagaimana ketentuan ayat (4) Pasal 5 Peraturan Bupati ini, dikecualikan untuk jabatan fungsional Guru, dengan ketentuan bagi guru non sertifikasi diperlakukan sama dengan jabatan umum dengan mengambil bobot pada golongan III, sedangkan guru yang telah memperoleh sertifikasi tidak mendapatkan TPP dengan pertimbangan telah memperoleh tunjangan profesi.

(8)

Penentuan jumlah besaran TPP untuk jabatan umum dikecualikan untuk : a. Sekpri Bupati; b. Sekpri Wakil Bupati; 9

c. Sekpri Sekda; d. Ajudan Bupati; e. Ajudan Wakil Bupati; f.

Ajudan Sekda;

g. Ajudan Pimpinan DPRD; h. Sopir Bupati; i.

Sopir Wakil Bupati;

j.

Sopir Sekda;

k. Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD; dan l.

Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD.

Bagian Ketiga Kriteria Pasal 7 Kriteria tambahan penghasilan untuk masing – masing pegawai menggunakan indikator pencapaian kinerja dan indikator kedisiplinan.

Bagian Keempat Indikator Kinerja Pasal 8 (1)

Indikator pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 didasarkan pada kriteria pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, Inovasi, kecepatan kerja, keakuratan kerja dan kerjasama.

(2)

Indikator pencapaian kinerja yang didasarkan pada pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, setinggi – tingginya 20% dari pagu kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kemampuan merencanakan, menyusun dan mengelola program kegiatan sesuai tupoksi secara optimal. b. Memiliki kemampuan menjabarkan, menelaah, menyelia dan menerapkan prinsip/konsep kegiatan sesuai tupoksi untuk mewujudkan visi misi institusi. c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan maupun mengembangkan program kegiatan teknis dan non teknis sesuai tupoksi untuk mencapai hasil yang maksimal. d. Memiliki kemampuan melaksanakan tupoksi dengan penuh loyalitas. Integritas, dedikasi serta rasa tanggungjawab yang tinggi.

(3)

Indikator pencapaian kinerja yang didasarkan pada memiliki Inovasi, setinggi – tingginya 20% dari pagu kinerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kemampuan untuk mencari, menemukan, memperkenalkan gagasan, metode, atau alat yang baru.

menciptakan,

dan

b. Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan gagasan, metode, alat baru, dengan baik dalam pelaksanaan tugas.

10

c. Memprakarsai atau memelopori suatu kegiatan yang sifatnya sebagai upaya untuk memberikan tindakan awal demi kesinambungan penyelesaian tugas. d.

(4)

Memiliki kemampuan berkreasi dan inisiatif terhadap pengelolaan maupun pelaksanaan tugas-tugas lain.

Indikator pencapaian kinerja yang didasarkan pada memiliki kecepatan kerja, setinggi – tingginya 20% dari pagu kinerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kemampuan mengelola, menjabarkan mengerjakan tugas-tugas agar tepat sasaran dan tepat waktu untuk mencapai hasil. b. Memiliki kemampuan proaktif terhadap pelaksanaan tugas agar segera menciptakan hasil; c. Memiliki kemampuan melakukan tugas secara tekun, cepat, tepat dan cermat agar segera menghasilkan sesuatu. d. Memiliki ketepatan cara, usaha atau kerja dalam menjalankan tugas dengan baik dan taat.

(5)

Indikator pencapaian kinerja yang didasarkan pada memiliki keakuratan kerja, setinggi – tingginya 20% dari pagu kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kemampuan cara kerja yang teliti, cermat, dan seksama dalam mengerjakan tugas. b. Memiliki kemampuan menganalisa ketepatan metode, gagasan atau media yang digunakan dalam melaksanakan tugas. c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip kebijakan, aturan, instruksi dalam mengerjakan tugas. d. Memiliki kemampuan mengevaluasi, merenovasi, dan merevisi konsep-konsep kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan program maupun institusi.

(6)

Indikator pencapaian kinerja yang didasarkan pada memiliki kerjasama, setinggi – tingginya 20% dari pagu kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. Memiliki tingkat keterlibatan secara aktif sesama mitra dalam pelaksanaan tupoksi maupun tugas lain. b. Memiliki tingkat kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap mitra dalam pelaksanaan tupoksi maupun tugas lain. c. Memiliki sifat integritas dan solidaritas yang tinggi terhadap mitra dalam pelaksanaan tupoksi maupun tugas lain. d. Memiliki kemampuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan iklim kerja kondusif sesama mitra dalam peaksanaan tupoksi maupun tugas lain.

Bagian Kelima Indikator Kedisiplinan Pasal 9 (1)

Indikator pencapaian kedisiplinan didasarkan pada kriteria Terlambat Datang (TD), Pulang Cepat (PC), Tidak Hadir (TH), Tidak Mengikuti Kegiatan Kedinasan (TMKK) dan dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yang telah inkrach dari pejabat yang berwenang.

11

(2)

Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Terlambat Datang (TD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan setinggi-tingginya 25 % dari jumlah pagu kedisiplinan yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut : a. tidak datang kerja berjalan 1 sampai dengan 4 kali, dipotong setinggi - tingginya 5 % dari nilai pagu TPP terlambat datang; b. terlambat datang pada tempat kerja 5 sampai dengan 10 kali, dipotong setinggi tingginya 10 % dari nilai pagu TPP terlambat datang; c. terlambat datang pada tempat kerja di atas 10 kali kerja dikurangi sesuai pelanggaran kedispilinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana yang ditentukan pada Lampiran II poin 6 Peraturan Bupati ini.

(3)

Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada kriteria Pulang Cepat (PC), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan setinggi-tingginya 25 % dari jumlah pagu kedisiplinan yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut : a. pulang cepat 1 sampai dengan 4 kali, dipotong setingi - tingginya 5 % dari nilai pagu TPP pulang cepat; b. pulang cepat 5 sampai dengan 10 kali, dipotong setinggi – tingginya 10 % dari dari nilai pagu TPP pulang cepat; c. pulang cepat di atas 10 kali dikurangi sesuai pelanggaran kedispilinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana yang ditentukan pada Lampiran II poin 6 Peraturan Bupati ini.

(4)

Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada kriteria Tidak Hadir (TH), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan setinggi-tingginya 25 % dari jumlah pagu kedisiplinan yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut : a. tidak hadir tanpa izin dan surat sakit 1 sampai dengan 4 kali, dipotong setinggi – tingginya 5% dari nilai pagu TPP tidak hadir; b. tidak hadir tanpa izin dan surat sakit 5 sampai dengan 10 kali terlambat dipotong setinggi-tingginya 10 % dari nilai pagu TPP tidak hadir; c. tidak hadir tanpa izin dan surat sakit di atas 10 kali dikurangi sesuai pelanggaran kedispilinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana yang ditentukan pada Lampiran III point 6 Peraturan Bupati ini.

(5)

Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Tidak Mengikuti Kegiatan Kedinasan (TMKK), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setinggi-tingginya 25 % dari jumlah pagu kedisiplinan yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut : a. tidak mengikuti kegiatan kedinasan sebanyak 1 sampai dengan 4 kali, dipotong setinggi-tingginya 5% dari nilai pagu TPP tidak mengikuti kegiatan kedinasan; b. tidak mengikuti kegiatan kedinasan sebanyak 5 sampai dengan 10 kali, dipotong setinggi-tingginya 10 % dari nilai pagu TPP tidak mengikuti kegiatan kedinasan; c. tidak mengikuti kegiatan kedinasan sebanyak di atas 10 kali dikurangi sesuai pelanggaran kedispilinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana yang ditentukan pada Lampiran II poin 6 Peraturan Bupati ini.

(6)

Indikator kedisiplinan bagi pegawai negeri sipil dan atau calon pegawai negeri sipil yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dan atau tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pada tingkat kesalahan dan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberikan kewenangan oleh Bupati.

(7)

Untuk mendukung akuntabilitas indikator kedisiplinan sebagaimana kriteria di atas didukung dengan penggunaan perangkat kehadiran elektronik/finger print yang ditempatkan diseluruh SKPD. 12

(8)

Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas dengan izin dan atau surat keterangan dari yang berwenang TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan, kecuali tanpa izin dan atau tanpa keterangan.

Bagian Keenam Besaran dan Perhitungan Pasal 10 (1)

Perhitungan besaran tambahan penghasilan menggunakan bobot SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II dan III Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)

Perhitungan tambahan penghasilan dihitung setiap bulan oleh atasan yang membawahinya secara berjenjang, selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

(3)

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4)

Tata cara perhitungan pemberian tambahan penghasilan mendasarkan pada Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5)

Bagi PNS golongan III dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENILAIAN KINERJA, KEDISIPLINAN DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN Pasal 11 Penunjukan penilaian bagi PNS di lingkungan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12 Tata cara penilaian pegawai untuk penetapan tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan hierarkis struktural, dengan formulasi sebagai berikut : a.

Sekretaris Daerah dinilai oleh Bupati;

b.

Asisten dinilai oleh Sekretaris Daerah;

c.

Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Inspektur, Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD dan Kepala Kantor dinilai oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;

d.

Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dinilai oleh masing – masing Asisten;

e.

Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dinilai oleh Sekretaris DPRD;

f.

Camat dinilai oleh Asisten Pemerintahan;

g.

Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja dinilai oleh Kepala Dinas, Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

13

h.

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan dinilai oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas dan Badan;

i.

Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dinilai oleh Kepala Bagian masing – masing;

j.

Kepala Sub Bagian pada Dinas dan Badan dinilai oleh Sekretaris;

k.

Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Sub Bidang pada Badan dinilai oleh Kepala Bidang SKPD masing – masing;

l.

Kepala Seksi pada Inspektorat dinilai oleh Inspektur Pembantu;

m. Kepala UPTD pada Dinas dan Kepala UPT pada Badan dinilai oleh Sekretaris masing – masing SKPD; n.

Kepala Subag TU UPTD pada Dinas dan Kepala Subag TU UPT pada Badan dinilai oleh Kepala UPTD pada Dinas dan Kepala UPT pada Badan ;

o.

Lurah dinilai oleh Camat Setempat;

p.

Sekretaris Camat dinilai oleh Camat;

q.

Kepala Seksi pada Kecamatan dinilai oleh Sekretaris Camat atas nama Camat;

r.

Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dinilai oleh Sekretaris Camat;

s.

Sekretaris Lurah dinilai oleh Lurah;

t.

Kepala Seksi pada Kelurahan dinilai oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah;

u.

Sekretaris Desa dinilai oleh Camat;

v.

Pengawas Satuan Pendidikan, Pengawas TK/SD dan Penilik Non Formal dinilai oleh Sekretaris Dinas atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

w. Kepala Sekolah dinilai oleh Kepala UPTD masing-masing; x.

Guru dinilai oleh Kepala Sekolah masing-masing;

y.

Para Jabatan Fungsional tertentu pada Lingkup Dinas, Badan dan Kantor dinilai oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor;

z.

Staf/Pelaksana dinilai membawahinya.

oleh

masing–masing

pejabat

eselon

IV

atau

V

yang

Pasal 13 Berita acara hasil penilaian disiplin PNS dan CPNS di lingkungan SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14 Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan ditetapkan sebagai berikut : a.

Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dari jumlah yang diterima;

b.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada (1) Pasal ini untuk Tahun 2009 berada pada anggaran DPPK yang dicantumkan dalam DPA;

c.

Anggaran tambahan penghasilan untuk tahun 2010 dan selanjutnya dianggarkan pada anggaran SKPD yang dicantumkan dalam DPA SKPD masing-masing.

14

BAB VI PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 15 Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan apabila : a.

Sedang mengajukan keberatan / banding terhadap putusan hukuman disiplin berat, apabila dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah maka akan dibayarkan dihitung sejak mulai dihentikan pembayaran tambahan penghasilan;

b.

Menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;

c.

Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII PELAKSANAAN Pasal 16 Pelaksanaan dan aplikatif terhadap indikator pencapaian kinerja dan indikator kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Bupati ini, diberlakukan sebagai berikut : a.

Tahun anggaran 2009

Disiplin 100% Kinerja 0%;

b.

Tahun anggaran 2010


c.

Tahun anggaran 2011


d.

Tahun anggaran 2012


e.

Tahun anggaran 2013

Disiplin

0% Kinerja 100%.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 (1)

Bagi Pejabat struktural, tambahan penghasilan dihitung mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.

(2)

Bagi CPNS tambahan penghasilan diberikan sebesar 80%;

(3)

Dalam hal penilaian indikator kedisiplinan untuk tahun 2009 sambil menunggu kesiapan sarana, maka pelaksanaannya didasarkan pada kriteria daftar kehadiran dan ketidakhadiran tanpa Berita Acara dengan perhitungan pengurangan sebesar 5% setiap hari, sebagaimana format absensi yang berlaku saat ini dengan contoh terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 18 Apabila terjadi ketidakpuasan dari yang dinilai (PNS), maka dapat mengajukan keberatan kepada pengelola ketatausahaan SKPD, sebagai bahan pengambilan keputusan Kepala SKPD.

15

BAB IX PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka PNS dapat menerima honorarium sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 20 Tambahan Penghasilan dibebankan pada SKPD yang tercantum dalam APBD.

Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang pada tanggal 3 Juli 2009 BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang pada tanggal 3 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 21

16

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 21 TAHUN 2009 TANGGAL : 3 JULI 2009 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BOBOT BEBAN KERJA PADA MASING - MASING SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BOBOT

Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Bina Marga Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perternakan dan Perikanan Dinas Pemuda, Olah raga dan pariwisata Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Dinas Koprasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas Tenaga Kerja Rumah Sakit Daerah Soreang Rumah Sakit Daerah Majalaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Penanaman Modal dan Perijinan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat DPRD Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat Kecamatan Kelurahan Staf Ahli Sekretariat KPU

BUPATI BANDUNG, ttd OBAR SOBARNA 17

3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 3,29 3,50 2,67 2,67

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 21 TAHUN 2009 TANGGAL : 3 JULI 2009 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BOBOT BEBAN KERJA PADA MASING - MASING JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

TPP JAFUNG PENGAWAS SEKOLAH KETERAMPILAN NO

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

GOLONGAN / RUANG

KELIPATAN TPP

PENGAWAS SEKOLAH TK / SD 1 2 3 4

PERTAMA MUDA MADYA UTAMA

III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/D - IV/e

1 2 3 4

PENGAWAS SEKOLAH SLTP / SMU 1 2 3 4



1 2 3 4

PENGAWAS SEKOLAH SLB 1 2 3 4



1 2 3 4

TPP JAFUNG PENILIK LUAR SEKOLAH KETERAMPILAN NO 1 2 3

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA

GOLONGAN / RUANG II/B-II/C-II/D III/A-III/B III/C-III/D

KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENILIK LUAR SEKOLAH KEAHLIAN NO 1 2 3

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PERTAMA MUDA MADYA

GOLONGAN / RUANG III/A-III/B III/C-III/D IV/A-IV/B-IV/C

18

KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PAMONG BELAJAR KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PAMONG BELAJAR KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG INSTRUKTUR LATIHAN KERJA KETERAMPILAN NO 1 2 3


GOLONGAN / RUANG

KELIPATAN TPP

II/B-II/C-II/D III/A-III/B III/C-III/D

1 2 3

TPP JAFUNG INSTRUKTUR LATIHAN KERJA KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGANTAR KERJA KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGANTAR KERJA KEAHLIAN NO 1 2 3



19

KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT KETERAMPILAN NO 1 2 3 4

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA PEMULA PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA

GOLONGAN / RUANG II/A II/B-II/C-IID III/A-III/B III/C-III/D

KELIPATAN TPP 1 2 3 4

TPP JAFUNG PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT KEAHLIAN NO 1 2 3


GOLONGAN / RUANG III/A III/C IV/A

KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENYULUH KB KETERAMPILAN NO 1 2 3 4

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMULA PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA

GOLONGAN / RUANG II/A II/B-II/C-II/D III/A-III/B III/C-III/D


TPP JAFUNG PENYULUH KB KEAHLIAN NO 1 2 3



20

KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG TEKNISI ELEKTRO MEDIS KETERAMPILAN NO 1 2 3


GOLONGAN / RUANG II/C-II/D III/A-III/B III/C-III/D

KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG ANALIS KEPEGAWAIAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN NO 1 2 3 4

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PERTAMA MUDA MADYA UTAMA

GOLONGAN / RUANG III/A-III/B III/C-III/D IV/A-IV/B-IV/C IV/D-IV/E


TPP JAFUNG WIDYAISWARA KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG ARSIPARIS KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG ARSIPARIS KEAHLIAN NO 1 2 3 4



21


TPP JAFUNG PRANATA KOMPUTER KETERAMPILAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG PRANATA KOMPUTER KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG PUSTAKAWAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PUSTAKAWAN KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG AUDITOR KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG AUDITOR KEAHLIAN NO 1 2 3 4



22


TPP JAFUNG PENYULUH PERINDAG KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENYULUH PERINDAG KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PERANCANG PER-UU KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG PRANATA HUMAS KETERAMPILAN NO 1 2 3 4

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA PEMULA PELAKSANA PENYELIA LANJUTAN PENYELIA



TPP JAFUNG PRANATA HUMAS KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PERENCANA KEAHLIAN NO 1 2 3 4



23


TPP JAFUNG TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN KETERAMPILAN NO 1 2 3

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA PENYELIA LANJUTAN PENYELIA


KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG TEKNIK PENGAIRAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG TEKNIK PENGAIRAN KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN KEAHLIAN NO 1 2 3 4


GOLONGAN / RUANG III/A-III/B III/C-III/D IV/A-IV/B-IV/C IV/D-IV/E 24


NO 1 2 3

TPP JAFUNG TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KETERAMPILAN JENJANG JABATAN GOLONGAN / KELIPATAN TPP FUNGSIONAL RUANG PELAKSANA II/B-II/C-II/D 1 PELAKSANA LANJUTAN III/A-III/B 2 PENYELIA III/C-III/D 3

TPP JAFUNG TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG RADIOGRAFER KETERAMPILAN NO 1 2 3


GOLONGAN / RUANG II/C-II/D III/A-III/B III/C-III/D

KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG ADMINISTRATOR KESEHATAN KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG APOTEKER KEAHLIAN NO 1 2 3 4


GOLONGAN / RUANG III/B III/C-III/D IV/A-IV/B-IV/C IV/D-IV/E


TPP JAFUNG ASISTEN APOTEKER KETERAMPILAN NO 1 2 3 4



25


TPP JAFUNG BIDAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG DOKTER KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG DOKTER GIGI KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG EPIDEMIOLOG KESEHATAN KETERAMPILAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG EPIDEMIOLOG KESEHATAN KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG ENTOMOLOG KESEHATAN KETERAMPILAN NO 1 2 3 4


GOLONGAN / RUANG II/A II/B-II/C-II/D III/A-III/B III/C-III/D 26


TPP JAFUNG ENTOMOLOG KESEHATAN KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG NUTRISIONIS KESEHATAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG NUTRISIONIS KESEHATAN KEAHLIAN NO 1 2 3

NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN KETERAMPILAN JENJANG JABATAN GOLONGAN / KELIPATAN TPP FUNGSIONAL RUANG PELAKSANA II/B-II/C-II/D 1 PELAKSANA LANJUTAN III/A-III/B 2 PENYELIA III/C-III/D 3

TPP JAFUNG PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN KEAHLIAN JENJANG JABATAN GOLONGAN / NO KELIPATAN TPP FUNGSIONAL RUANG 1 PERTAMA III/A-III/B 1 2 MUDA III/C-III/D 2 3 MADYA IV/A-IV/B-IV/C 3

TPP JAFUNG PERAWAT KETERAMPILAN NO 1 2 3 4



27


TPP JAFUNG PERAWAT KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PERAWAT GIGI KETERAMPILAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN KETERAMPILAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PEREKAM MEDIS KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG SANITARIAN KETERAMPILAN NO 1 2 3 4


GOLONGAN / RUANG II/A II/B-II/C-II/D III/A-III/B III/C-III/D 28


TPP JAFUNG SANITARIAN KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG MEDIK VETERINER KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG PARAMEDIK VETERINER KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGAWAS BENIH IKAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGAWAS BENIH IKAN KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG PENGAWAS BIBIT TERNAK KETERAMPILAN NO 1 2 3



29

KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGAWAS BIBIT TERNAK KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGAWAS PERIKANAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGAWAS PERIKANAN KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KETERAMPILAN JENJANG JABATAN GOLONGAN / NO KELIPATAN TPP FUNGSIONAL RUANG 1 PELAKSANA II/B-II/C-II/D 1 2 PELAKSANA LANJUTAN III/A-III/B 2 3 PENYELIA III/C-III/D 3

30

TPP JAFUNG PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KEAHLIAN JENJANG JABATAN GOLONGAN / NO KELIPATAN TPP FUNGSIONAL RUANG 1 PERTAMA III/A-III/B 1 2 MUDA III/C-III/D 2 3 MADYA IV/A-IV/B-IV/C 3

TPP JAFUNG PENGAWAS BENIH TANAMAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGAWAS BENIH TANAMAN KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENYULUH KEHUTANAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENYULUH KEHUTANAN KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENYULUH PERTANIAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



31

KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENYULUH PERTANIAN KEAHLIAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG PEKERJA SOSIAL KETERAMPILAN NO 1 2 3 4




TPP JAFUNG PEKERJA SOSIAL KEAHLIAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KETERAMPILAN NO 1 2 3



KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KEAHLIAN NO 1 2 3



32

KELIPATAN TPP 1 2 3

TPP JAFUNG PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR KETERAMPILAN NO 1 2 3 4




BUPATI BANDUNG,

ttd OBAR SOBARNA

33

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 21 TAHUN 2009 TANGGAL : 3 JULI 2009 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PENETAPAN KOMPONEN KEDISIPLINAN PEGAWAI

JENIS PENILAIAN KODE

1

2

3

4

5

URAIAN

PENGURANGAN DISIPLIN JFT DAN JUP

STRUKTURAL

< 5 hari kerja

5%

5%

5-10 hari kerja

10 %

10 %

>10 hari kerja

PP 30 tahun 1980

PP 30 tahun 1980

< 5 hari kerja

5%

5%

5-10 hari kerja

10 %

10 %

>10 hari kerja

PP 30 tahun 1980

PP 30 tahun 1980

< 5 hari kerja

5%

5%

5-10 hari kerja

10 %

10 %

>10 hari kerja

PP 30 tahun 1980

PP 30 tahun 1980

Tidak Mengikuti Kegiatan Kedinasan (rapat dll)

< 5 hari kerja

5%

5%

5-10 hari kerja

10 %

10 %

>10 hari kerja

PP 30 tahun 1980

PP 30 tahun 1980

Dikenakan sanksi sesuai PP 30 Thn 80

Ringan Sedang Berat

25%

35%

50%

75%

100%

100%

Terlambat Datang

Pulang Cepat

Tidak Hadir

PELANGGARAN

BUPATI BANDUNG,

ttd OBAR SOBARNA

34

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 21 TAHUN 2009 TANGGAL : 3 JULI 2009 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA SKPD NOMOR ........ TAHUN ....... TENTANG PENUNJUKAN PENILAI KINERJA / DISIPLIN PEGAWAI KEPALA SKPD, Menimbang : a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmm; b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; Mengingat

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KEDUA

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KETIGA

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ditetapkan di Soreang pada tanggal ......... KEPALA SKPD

NAMA

TEMBUSAN; Disampaikan kepada: Yth. 1. ........................................ 2. ........................................

35

contoh LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PENUNJUKAN PENILAI KINERJA / DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN ..................... TAHUN ANGGARAN 2009

PEJABAT PENILAI NO

Nama NIP. Jabatan

1 1.

2 Nama Pemangku Jabatan 00000000000 Nama Jabatan yang dipangku

(Eselon II/b)

PEJABAT YANG DINILAI Nama NIP. Jabatan 3 Nama Pemangku Jabatan 00000000000 Nama Jabatan yang dipangku

KETERANGAN 4

(Eselon III/a) 2.

Nama Pemangku Jabatan 00000000000 Nama Jabatan yang dipangku

(Eselon III/a)


(Eselon III/b) 3.


(Eselon III/b)


(Eselon IV/a) 4.


(Eselon IV/a)


(Jabatan Umum/Pelaksana) dan seterusnya

NAMA JABATAN KEPALA SKPD,

NAMA KEPALA SKPD PANGKAT NIP.

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

36

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 21 TAHUN 2009 TANGGAL : 3 JULI 2009 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG CONTOH BERITA ACARA NOMOR : ............................ BERITA ACARA HASIL PENILAIAN DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI Pada hari ini tanggal mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mm mm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Kami masing – masing : A. Pihak Ke I 1. Nama 2. NIP 3. Pangkat / Golongan Ruang 4. Jabatan

: : : :

B. Pihak Ke II 1. Nama NIP Pangkat / Golongan Ruang Jabatan

: : : :

2. Nama NIP Pangkat / Golongan Ruang Jabatan

: : : :

3. Nama NIP Pangkat / Golongan Ruang Jabatan

: : : :

Bahwa Pihak Ke I telah melaksanakan penilaian terhadap Pihak Ke II, dengan hasil sebagaimana pada rincian terlampir. Adapun perolehan nilai secara kumulatif dan pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut : 1. Nomor Urut 1 Nilai Kumulatif ..........., memperoleh TPP. Rp. ........................ 2. Nomor Urut 1 Nilai Kumulatif ..........., memperoleh TPP. Rp. ........................ 3. Nomor Urut 1 Nilai Kumulatif ..........., memperoleh TPP. Rp. ........................ Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ............ untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mmmmmm, ............ 2009 Pihak ke I

Pihak ke II

NAMA JABATAN ATASAN LANGSUNG

NAMA JABATAN

(Masing-masing terlampir)

NAMA JELAS Pangkat NIP. Dilakukan di hadapan Atasan Penilai,

NAMA JELAS Pangkat NIP.

37

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009

38

39

Contoh: LAMPIRAN BERITA ACARA PENILAIAN KINERJA/DISIPLIN PEGAWAI SKPD : ................................. UNIT ORGANISASI : ................................. BULAN : ................................. NO

NAMA

1.

Nama NIP Jabatan

2.

Nama NIP Jabatan

2.

Nama NIP Jabatan

INDIKATO R 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TANGGAL 16 17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TD PC TH MTJKI TMKK PP.30 TD PC TH MTJKI TMKK PP.30 TD PC TH MTJKI TMKK PP.30

dan seterusnya Keterangan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TD PC TH MTJKI TMKK PP.30

: : : : : :

Terlambat Datang Pulang Cepat Tidak Hadir Meninggalkan Tugas Jam Kerja Tanpa izin Tidak Mengikuti Kegiatan Kedinasan (rapat dll) Dikenakan Sanksi Sesuai PP 30 Thn 80

PENILAI NAMA JABATAN PENILAI,

NAMA PEMANGKU JABATAN PENILAI NIP PANGKAT

29

30

31

JML

TANDA tANGAN

2

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG

Recommend Documents