BUPATI BINTAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG

1

BUPATI BINTAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BIDANG DAN SUB BAGIAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3896); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor…..

2

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ; 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4389) ; 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

9. Peraturan Pemerintah.....

3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605); 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BIDANG DAN SUB BAGIAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I.....

4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan; 3.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

4.

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

BAB II BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 2 (1)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Kesekretariatan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi; b. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan; c. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian; d. peyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. peyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1.....

5

Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 3 (1)

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang penyusunan program; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang penyusunan program; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang penyusunan program; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

Pasal 4 (1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup keuangan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang keuangan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang keuangan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pengelolaan keuangan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Paragraf 3.....

6

Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5 (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam lingkup administrasi umum dan kepegawaian ;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang umum dan kepegawaian; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang umum dan kepegawaian; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang umum dan kepegawaian; e.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kedua Bidang Pemerintahan dan Aparatur Pasal 6 (1)

Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan pemerintahan

dan

aparatur

dalam

rangka

menunjang

perencanaan

dan

pembangunan daerah; (2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang pemerintahan dan aparatur; b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang pemerintahan dan aparatur; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; d. peyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pemerintahan dan aparatur; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1.....

7

Paragraf 1 Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 7 (1)

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan dan aparatur dalam lingkup pemerintahan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang pemerintahan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang pemerintahan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pemerintahan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2 Sub Bidang Kemasyarakatan dan Aparatur

Pasal 8 (1)

Sub Bidang Kemasyarakatan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan dan aparatur dalam lingkup kemasyarakatan dan aparatur.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang kemasyarakatan dan aparatur; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang kemasyarakatan dan aparatur; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang kemasyarakatan dan aparatur; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Ketiga.....

8

Bagian Ketiga Bidang Sosial dan Perekonomian Pasal 9 (1)

Bidang Sosial dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam lingkup bidang sosial dan perekonomian;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), bidang sosial dan perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang sosial dan perekonomian; b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang sosial dan perekonomian ; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. peyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang sosial dan perekonomian; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Paragraf 1 Sub Bidang Sosial Pasal 10

(1)

Sub Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sosial dan perekonomian dalam lingkup bidang sosial.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang sosial; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang sosial; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang sosial; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragraf 2.....

9

Paragraf 2 Sub Bidang Perekonomian Pasal 11 (1)

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan koordinasi sebagian tugas Kepala Bidang Sosial dan Perekonomian lingkup bidang perekonomian;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang ekonomi; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang ekonomi; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang ekonomi; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Keempat Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Pasal 12 (1)

Bidang Infrastuktur dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup bidang infrastruktur dan sumber daya alam.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub kepala bidang infrastuktur dan sumber daya alam mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang infrastruktur dan sumber daya alam b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang infrastruktur dan sumber daya alam; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang infrastruktur dan sumber daya alam; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragraf 1.....

10

Paragraf 1 Sub Bidang Infrastuktur

Pasal 13 (1)

Sub Bidang Infrastuktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang infrastuktur dan sumber daya alam dalam lingkup bidang infrastuktur.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang infrastruktur; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang infrastruktur; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang infrastruktur; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2 Sub Bidang Sumber Daya Alam

Pasal 14 (1)

Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang infrastruktur dan sumber daya alam dalam lingkup sumber daya alam.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang sumber daya alam; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang sumber daya alam; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang sumber daya alam; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Kelima.....

11

Bagian Kelima Bidang Pendataan dan Pengembangan

Pasal 15 (1)

Bidang Pendataan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang pendataan dan pengembangan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pendataan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang pendataan dan pengembangan; b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang pendataan dan pengembangan; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; d. peyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pendataan dan pengembangan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bidang Data dan Informatika

Pasal 16 (1)

Sub Bidang Data dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan dalam lingkup bidang data dan informatika.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang data dan informasi; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang data dan informasi; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. meyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang data dan informasi; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragraf 2…..

12

Paragraf 2 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 17 (1)

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan dalam lingkup penelitian dan pengembangan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang penelitian dan pengembangan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang penelitian dan pengembangan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang penelitian dan pengembangan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB III BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 18 (1)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang Kesekretariatan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi; b. penyelenggaraan urusan penyusunan keuangan; c. peyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian ; d. peyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. penyelenggaraan…..

13

e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 19 (1)

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam lingkup penyusunan program ;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang penyusunan program; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang penyusunan program; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang penyusunan program; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

Pasal 20 (1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam lingkup keuangan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang keuangan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang keuangan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pengelolaan keuangan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3…..

14

Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 21 (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam lingkup umum dan kepegawaian;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian ; b. mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelengararaan rumah tangga, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, displin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; d. melaporkan lingkup umum dan kepegawaian; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kedua Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 22 (1)

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam lingkup bidang kesatuan bangsa dan politik.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup bidang kesatuan bangsa dan politik; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1.....

15

Paragraf 1 Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokrasi

Pasal 23 (1)

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup hubungan antar lembaga dan demokrasi;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang hubungan antar lembaga dan demokrasi; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang hubungan antar lembaga dan demokrasi; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang hubungan antar lembaga dan demokrasi; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragraf 2 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Pasal 24

(1)

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang kesatuan bangsa dan politik dalam lingkup wawasan kebangsaan dan pembauran;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Ketiga.....

16

Bagian Ketiga Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 25 (1)

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup perlindungan masyarakat;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perlindungan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang perlindungan masyarakat; b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup bidang perlindungan masyarakat; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. peyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang perlindungan masyarakat; e. perumusan kebijakan ketahanan masyarakat; f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan masalah-masalah aktual; g. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian dalam bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bidang Ketahanan Masyarakat

Pasal 26 (1)

Sub Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup ketahanan masyarakat.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang ketahanan masyarakat; b. mengumpulkan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang ketahanan masyarakat; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas;

d. menyelenggarakan.....

17

d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang ketahanan masyarakat; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2 Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana

Pasal 27 (1)

Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup kesiagaan dan penanggulangan bencana.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang kesiagaan dan penanggulangan bencana; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang kesiagaan dan penanggulangan bencana; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang kesiagaan dan penanggulangan bencana; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB IV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Bagian Pertama Sekretariat Pasal 28 (1)

Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam lingkup Kesekretariatan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengelolaan informasi urusan umum;

b. penyusunan.....

18

b. penyusunan dan program badan; c. pengelolaan tata usaha keuangan; d. pengelolaan urusan rumah tangga, humas, protokol badan; e. pelaskanaan koordinasi dengan unit kerja lain; f. perencanaan kebijakan rencana strategi badan; g. pelaksanaan tugas lain yang dibeikan oleh kepala badan. Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 29 (1)

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam lingkup penyusunan program;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan kerja dan menyusun program-program badan berdasarkan peraturan bupati; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan-bahan lainnya yanhg berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program sebagai pedoman dan landasan kerja; c. menyusun data program sebagai kerja yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program; d. melakukan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. menyusun anggaran kegiatan kedalam rencana kerja anggaran (rka), dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (dppa); f. menyusun laporan terhdapat semua hasil pelaksanaan kegiatan yan gmeliputi laporan bulanan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan tahunan, laporan keterangan pertanggung jawaban dan laporan penetapan kinerja; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris badan tentang langkahlangkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Paragraf 2.....

19

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 30 (1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam lingkup keuangan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melaksakan sistem akuntansi dan penatausahaan keuangan; b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran; c. merencanakan penyusunan anggaran kas badan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan; d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan sub bagian keuangan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja; f. mengumpulkan, menghimpun dan membuat laporan pertangungjawaban keuangan, laporan realisai anggaran, kartu kendali, serta menyajikan dokumen yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan; g. melakukan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaskanaan tugas; h. bertanggungjawab atas pelaskanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ kepala badan melalui sekretaris badan; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 31 (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. merencanakan…..

20

a. merencanakan kegiatan sub bagian umum berdasrkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan; c. menghimpun dan mempelajari perturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya; d. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi; e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyususnan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai tugas sub bagian umum dan kepegawaian; f. meninventaris permasalahan-permasalahan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; g. melakukan hubungan kerja urusan rumah tangga, humas dan protokol dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. menyiapkan penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan; i. melakukan penataan dan pengelolaan barang, kepegawaian serta adminstrasi umum dan kearsipan; j. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Bagian Kedua Bidang Administrasi dan Mutasi Pasal 32 (1)

Bidang Administrasi dan Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup administrasi dan mutasi;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi dan Mutasi mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kerja dan mutasi jabatan pegawai serta kepangkatan pegawai; b. pengelolaan informasi yang berhubungan dengan formasi, pengangkatan, mutasi dan kepangkatan pegawai; c. penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang formasi, pangkat, mutasi dan kepangkatan pegawai; d. penyelenggaraan.....

21

d. penyelenggaraan administrasi dan mutasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; e. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bidang administrasi dan mutasi; f. pelaksanaan analisa penyusunan formasi kepegawaian, pelaksanaan dan pengangkatan calon pegawai serta mutasi pegawai; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan dengan kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bidang Pengadaan

Pasal 33 (1)

Sub Bidang Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang administrasi dan mutasi lingkup pengadaan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. mengumpulkan data dan menganalisa serta merekapitulasi kebutuhan tenaga honorer ; b. melaksanakan proses pengangkatan dan pemberhentian tenaga honorer; c. menghimpun usulan kebutuhan pns, menganalisa dan menyusun kebutuhan pns untuk disampaikan ke tingkat pusat dalam bentuk usulan tambahan formasi; d. mengumpulkan data untuk penyusunan bezeting pns; e. melaksanakan

kegiatan

pengadaan

pns

yang

meliputi

perencanaan,

pengumuman, pelamaran, penyaringan, pelaksanaan ujian sampai dengan pengangkatan dan penempatan cpns; f. melakasanakan kegiatan sistim informasi kepegawaian meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data pns dalam dokumen; g. melaksanakan proses seleksi calon praja, dan peserta diklat struktural; h. menginventaris

permasalahan

yang

berhubungan

dengan

pelaksanaan

pengadaan pengangkatan calon pegawai dan melaksanakan bahan petunjuk pemecahan masalah; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2.....

22

Paragraf 2 Sub Bidang Mutasi

Pasal 34 (1)

Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup mutasi;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menghimpun dan mengelola data informasi yang berhubungan dengan kepangkatan dan mutasi jabatan yang meliputi penempatan, pengangkatan dalam jabatan dan perpindahan pns; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepangkatan, serta menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan surat keputusan tentang kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji pokok (impasing); c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepangkatan, serta menyiapakan bahan dalam rangka pembutan surat keputusan tentang mutasi jabatan yang meliputi penempatan, pengangkatan dalam jabatan dan perpindahan pns; d. memproses surat keputusan tentang kenaikan pangkat; e. memproses surat keputusan tentang mutasi jabatan yang meliputi penempatan, pengangkatan dalam jabatan dan perpindahan PNS; f. melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Ketiga Bidang Pengembangan

Pasal 35 (1)

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dalam lingkup pengembangan pegawai.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan mempunyai fungsi : a. pembinaan disiplin pegawai; b. pembinaan karier pegawai dalam rangka mewujudkan kompetensi aparatur; c. pengelolaan.....

23

c. pengelolaan tugas dalam rangka perumusan kebijakan untuk pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan berjasa serta penyelesaian administrasi pensiun; d. penyusunan rencana strategis bidang pengembangan; e. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bidang Pembinaan

Pasal 36 (1)

Sub Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup pembinaan pegawai;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menghimpun dan mengelola aturan pelaksanaan disiplin pegawai dan pembinaan pegawai; b. menyusun rencana kegiatan pelakasanaan pembinaan pegawai, mempelajari atuan-aturan disiplin pegawai; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta menyeleksi, meneliti persyaratan personil yang akan mengikuti ijin belajar dan tugas belajar; d. menyiapkan bahan pembinaan pegawai dan menyelesaikan masalah-masalah pegwai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai dan menyelesaikan masalah-masalah pegawai; f. memproses surat keputusan tentang penunjukan PNS dan PTT/GTT yang akan mengikuti tugas belajar dan ijin belajar; g. merencanakan dan mengevaluasi standar kompetensi pejabat struktural, teknis, dan fungsional; h. memproses bantuan biaya pendidikan bagi PNS dan CPNS yang mengikuti tugas belajar dan belajar; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragraf 2.....

24

Paragraf 2 Sub Bidang Kesejahteraan

Pasal 37 (1)

Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan dalam lingkup kesejahteraan pegawai;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menginventaris, menyeleksi dan melaksanakan pemberian penghargaan dan tanda jas bagi pegawai yang berpartisipasi dan berjasa; b. melaksanakan tugas pengurusan adiministrasi dan upacara pemakaman / pemberangkatan jenazah bagi pegawai yang meninggal dunia; c. meniliti dan merumuskan usulam permohonan pemberhentian TASPEN; d. meneliti dan memproses permohonan ijin cuti serta memproses surat pemberitahuan tentang pembuatan kartu pegawai; e. meneliti dan melakukan penyelesaian adiminstrasi kartu istri/kartu suami serta memproses tunjangan suami/istri dan anak; f. meneliti dan melakukan admistrasi sebagai peserta asuransi kesehatan asuransi lainnya; g. meneliti dan melakukan penyelesaian adimistrasi sebagai tabungan perumahan (Bapertarum); h. melaksanakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan; i. menyiapkan bahan yaang diperlukan dalam rangka pembuatan DP3 bagi seluruh Pimpinan Unit Kerja; j. menyusun bahan dalam rangka penyelesaian masalah kesejahteraan pegawai menyangkut uang tunggu, wafat/meninggal; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Ketiga Bidang Diklat

Pasal 38 (1)

Bidang Diklat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup Diklat;

(2) Untuk melaksanakan.....

25

(2)

Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang diklat mempunyai tugas : a. pengelolaan informasi yang berhubungan dengan diklat; b. penyusunan rencana strategis bidang diklat; c. pengembangan program diklat teknis; d. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan evaluasi program diklat; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Paragraf 1 Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Stuktural Pasal 39

(1)

Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Diklat Struktural mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup bidang diklat prajabatan dan struktural.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. mengelola data yang berhubungan dengan diklat prajabatan dan diklat struktural; b. merencanakan program diklat prajabatan dan diklat struktural; c. membuat bahan-bahan pembelajaran diklat prajabatan dan diklat struktural; d. melaksanakan evaluasi program terhadap penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklat struktural; e. melaksanakan seleksi, mengusulkan dan mengirimkan peserta diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan (Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional); f. memproses pengiriman peserta dan bantuan biaya diklat kepemimpinan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragraf 2 Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional Pasal 40

(1)

Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup bidang diklat teknis dan fungsional. (2)

Uraian tugas…..

26

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. mengelola data yang berhubungan dengan diklat teknis dan diklat fungsional; b. melaksanakan analisis kebutuhan diklat teknis dan fungsional; c. membuat bahan-bahan pembelajaran diklat teknis; d. menyusun kurikulum diklat teknis; e. merencanakan prgram diklat teknis dan diklat fungsional; f. melaksanakan evaluasi program terhadap penyelenggaraan diklat teknis dan diklat fungsional; g. melaksanakan seleksi diklat teknis dan diklat fungsional; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB V BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Sekretariat Pasal 41 (1)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang Kesekretariatan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi ; b. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan; c. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian ; d. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1…..

27

Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 42 (1)

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam lingkup penyusunan program;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang penyusunan program; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang penyusunan program; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang penyusunan program; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 43

(1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang dalam lingkup keuangan ;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang keuangan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang keuangan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pengelolaan keuangan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3…..

28

Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 44 (1)

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaiat dalam lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian ; b. mengelolah administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, displin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; d. melaporkan lingkup administrasi umum dan kepegawaian ; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Bagian Kedua Bidang Pengawasan dan Pemantauan Pasal 45

(1)

Bidang Pengawasan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup pengawasan dan pemantauan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala bidang Pengawasan dan Pemantuan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang pengawasan dan pemantauan; b. penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan dibidang pengawasan dan pemantauan; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Paragraf 1…..

29

Paragraf 1 Sub Bidang Pengawasan

Pasal 46 (1)

Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup pengawasan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang Pengawasan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Sub Bidang Pengawasan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pengawasan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2 Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pasal 47 (1)

Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup kualitas lingkungan hidup;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang pemantauan kualitas lingkungan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Sub Bidang pemantauan kualitas lingkungan c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan Sub Bidang pemantauan kualitas lingkungan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Bagian Ketiga.....

30

Bagian Ketiga Bidang Pelestarian

Pasal 48 (1)

Bidang Pelestarian mempunyai tugas melaksanakan tugas kepala badan dalam lingkup pelestarian.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelestarian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang Pelestarian; b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Sub Bidang Pelestarian; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. peyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan Sub Bidang Pelestarian; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bidang Pemulihan Kualitas

Pasal 49 (1)

Sub Bidang Pemulihan Kualitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup pemulihan kualitas.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang pemulihan kualitas; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Sub Bidang pemulihan kualitas; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pemulihan kualitas; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2.....

31

Paragraf 2 Sub Bidang Peningkatan Peran serta Masyarakat Pasal 50 (1)

Sub Bidang Peningkatan Peran serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup peningkatan peran serta masyarakat;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang peningkatan peran serta masyarakat; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang peningkatan peran serta masyarakat; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang peningkatan peran serta masyarakat; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Keempat Bidang Pengendalian dan Penegakan Hukum Pasal 51 (1)

Bidang Pengendalian dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup pengendalian dan penegakan hukum.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang pengendalian dan penegakan hukum; b. penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan dibidang pengendalian dan penegakan hukum; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1.....

32

Paragraf 1 Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Perizinan

Pasal 52 (1)

Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragraf 2 Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Hukum

Pasal 53 (1)

Sub Bidang Perundang-undangan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup Peraturan Perundangundangan dan Penegakan Hukum.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Sub Bidang peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan…..

33

d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Bagian Kelima Bidang Informasi dan Penyuluhan Pasal 54 (1)

Bidang Informasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup informasi dan penyuluhan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Informasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan sub bidang informasi dan penyuluhan; b. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang informasi dan penyuluhan; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; d. peyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang informasi dan penyuluhan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Paragraf 1 Sub Bidang Data dan Informasi Pasal 55

(1)

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup data dan informasi;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang data dan informasi; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang data dan informasi; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang data dan informasi; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragraf 2….

34

Paragraf 2 Sub Bidang Penyuluhan

Pasal 56 (1)

Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup penyuluhan lingkungan hidup.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang penyuluhan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang penyuluhan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang penyuluhan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Bagian Pertama Sekretariat Pasal 57 (1)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang Kesekretariat;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi; b. penyelenggaraan urusan penyusunan keuangan; c. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian ; d. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Paragraf 1….

35

Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 58 (1)

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup penyusunan program;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan di bidang rencana dan program; b. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kinerja; c. melaporkan lingkup penyusunan program ; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 59

(1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang dalam lingkup keuangan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang keuangan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang keuangan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pengelolaan keuangan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3…..

36

Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 60 (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup administrasi umum kepegawaian ;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian ; b. mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, displin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; d. melaporkan lingkup administrasi umum kepegawaian; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 61 (1)

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat; b. penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan dibidang pengawasan dan pemantauan; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Paragraf 1…..

37

Paragraf 1 Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya

Pasal 62 (1)

Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup kelembagaan dan sosial budaya.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang kelembagaan dan sosial budaya; b. mengumpulkan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang kelembagaan dan sosial budaya; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang kelembagaan dan sosial budaya; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2 Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 63 (1)

Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup usaha ekonomi masyarakat;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang usaha ekonomi masyarakat; b. mengumpulkan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang usaha ekonomi masyarakat; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang usaha ekonomi masyarakat; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Bagian Ketiga…..

38

Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 64 (1)

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam lingkup Pemberdayaan Perempuan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan; b. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Partisipasi Perempuan

Pasal 65 (1)

Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Partisipasi Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup pemberdayaan organisasi dan partisipasi perempuan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang pemberdayaan organisasi dan partisipasi perempuan; b. mengumpulkan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang pemberdayaan organisasi dan partisipasi perempuan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pemberdayaan organisasi dan partisipasi perempuan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2.....

39

Paragraf 2 Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Pasal 66 (1)

Sub

Bidang

Peningkatan

Kualitas

Hidup

Perempuan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup peningkatan kualitas hidup perempuan. (2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan; b. mengumpulkan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang peningkatan kualitas hidup perempuan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Keempat Bidang Keluarga Berencana

Pasal 67 (1)

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup keluarga berencana;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang keluarga berencana ; b. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1.....

40

Paragraf 1 Sub Bidang Perbidangan KB dan Kesehatan Reproduksi Pasal 68 (1)

Sub Bidang Perbidangan KB dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup perbidangan KB dan kesejahteraan reproduksi.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang Perbidangan KB dan Kesehatan Reproduksi; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Sub Bidang Perbidangan KB dan Kesehatan Reproduksi; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan Sub Bidang Perbidangan KB dan Kesehatan Reproduksi; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragaraf 2 Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga Pasal 69

(1)

Sub

Bidang

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Keluarga

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup kesehatan dan pemberdayaan keluarga. (2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang kesehatan dan pemberdayaan keluarga; b. mengumpulkan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang kesehatan dan pemberdayaan keluarga; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang kesehatan dan pemberdayaan keluarga; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. BAB VII.....

41

BAB VII BADAN PROMOSI, INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 70 (1)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup Kesekretariatan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi; b. penyelenggaraan urusan penyusunan keuangan; c. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian; d. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 71 (1)

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup penyusunan program;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan di bidang rencana dan program; b. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kinerja; c. melaporkan lingkup penyusunan program ; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Paragraf 2…..

42

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 72 (1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup keuangan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang keuangan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang keuangan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pengelolaan keuangan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 73 (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup administrasi umum kepegawaian.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian; b. mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, displin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; d. melaporkan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kedua…..

43

Bagian Kedua Bidang Promosi Pasal 74 (1)

Bidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup promosi;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang promosi ; b. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; c. penyelenggaraan promosi potensi daerah baik ke dalam maupun luar negeri; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bidang Promosi Dalam dan Luar Negeri

Pasal 75 (1)

Sub Bidang Promosi Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup promosi dalam dan luar negeri ;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal daerah; b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan perjanjian kerjasama; c. melakukan kegiatan promosi dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragraf 2 Sub Bidang Penyiapan Materi Promosi dan Sistem Informasi Investasi Pasal 76

(1)

Sub bidang Penyiapan Materi Promosi dan Sistem Informasi Investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup penyiapan materi promosi dan sistem informasi investasi. (2)

Uraian tugas…..

44

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja dalam lingkup penyiapan materi promosi dan sistem informasi investasi; b. mengkaji dan melakukan identifikasi potensi daerah; c. menyusun profil investasi dan proyek komoditi yang dapat bersaing; d. membuat sajian informasi tentang data potensi tersebut yang dapat dijual bagi promosi dan kegiatan investasi lainnya. e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Ketiga Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 77 (1)

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup Pengawasan dan Pengendalian.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang pengawasan dan pengendalian ; b. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan baik PMA/PMDN maupun non PMA/PMND; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi

Pasal 78 (1)

Sub bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup pengawasan dan pengendalian investasi;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan investasi; b. menyusun.....

45

b. menyusun rencana kerja dalam lingkup pengawasan dan pengendalian investasi; c. memantau dan mengawasi penggunaan fasilitas serta melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam penanaman investasi dan mengupayakan pemecahan permasalahan-permasalahan yang terjadi; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2 Sub Bidang Pendataan dan Pengelolaan Data Investasi

Pasal 79 (1)

Sub bidang pendataan dan pengelolaan data investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kpala bidang dalam lingkup pendataan dan pengelolaan data investasi.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja dalam lingkup pendataan dan pengelolaan data investasi; b. melakukan pengkajian dan penelitian laporan kegiatan investasi; c. melakukan telaah serta menilai kebenaran laporan investasi di tinjau dari segi kepentingan pembangunan daerah; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Perizinan Investasi

Pasal 80 (1)

Bidang pelayanan perizinan investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup pelayanan perizinan investasi;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang pelayanan perizinan investasi; b. penyelenggaraan pelayanaan perizinan investasi secara terpadu satu pintu; c. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain;

d. pengkoordinasian.....

46

d. pengkoordinasian tugas tim teknis perizinan investasi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Tim Teknis Perizinan Investasi

Pasal 81 (1)

Tim Teknis perizinan investasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan investasi dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan rapat teknis dalam pengelolaan perizinan sesuai perizinan yang menjadi kewenangan yang telah ditetapkan; b. melakukan

penelaahan,

penelitian

lapangan

terhadap

perizinan

yang

memerlukan penelitian lapangan; c. memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil penelitian lapangan sebagai dasar penetapan perizinan investasi; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Bagian Kelima Bidang Pelayanan Perizinan Non Investasi

Pasal 82 (1)

Bidang pelayanan perizinan non investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang Pelayanan Perizinan Non Investasi;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Non Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang pelayanan perizinan non investasi; b. penyelenggaraan pelayanaan perizinan non investasi secara terpadu satu pintu; c. pengkoordinasian tugas tim teknis perizinan non investasi; d. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Paragraf 1.....

47

Paragraf 1 Tim Teknis Perizinan Non Investasi

Pasal 83 (1)

Tim Teknis perizinan non investasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan investasi dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melakukan penelaahan, penelitian lapangan terhadap perizinan non investasi yang memerlukan penelitian lapangan; b. memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil penelitian lapangan sebagai dasar penetapan perizinan non investasi; c. mengeluarkan perizinan atau tidak mengeluarkan perizinan setelah hasil pembahasan teknis; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

BAB VIII BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 84 (1)

Sekretaiat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup Kesekretariatan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluais; b. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan; c. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian ; d. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik didalam maupun diluar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Paragraf 1.....

48

Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 85 (1)

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup penyusunan program;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan di bidang rencana dan program; b. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kinerja; c. melaporkan lingkup penyusunan program; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

Pasal 86 (1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di dalam lingkup keuangan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang pengelolaan keuangan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang keuangan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang pengelolaan keuangan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3…..

49

Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 87 (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam lingkup administrasi umum kepegawaian ;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian ; b. mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, displin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; d. melaporkan lingkup administrasi umum kepegawaian; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kedua Bidang Pengembangan dan Penyuluhan

Pasal 88 (1)

Bidang Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup Pengembangan dan Penyuluhan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang pengembangan dan penyuluhan ; b. peyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas ; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Paragraf 1…..

50

Paragraf 1 Sub Bidang Metodologi dan Sarana Prasarana Penyuluhan

Pasal 89 (1)

Sub Bidang Metodologi dan Sarana Prasarana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup metodologi & sarana prasarana penyuluhan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang metodologi dan sarana prasarana penyuluhan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Sub Bidang metodologi dan sarana prasarana penyuluhan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang metodologi dan sarana prasarana penyuluhan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2 Sub Bidang Informasi dan Teknologi

Pasal 90 (1)

Sub Bidang Informasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup Informasi dan Teknologi;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang informasi dan teknologi; b. mengumpulkan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Sub Bidang informasi dan teknologi; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan Sub Bidang informasi dan teknologi; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Bagian Keempat.....

51

Bagian Keempat Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM

Pasal 91 (1)

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup

bidang

Kelembagaan

dan

Pengembangan SDM; (2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM; b. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Paragraf 1 Sub Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan

Pasal 92 (1)

Sub Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup kelembagaan dan penyuluhan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang kelembagaan dan penyuluhan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang kelembagaan dan penyuluhan; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang kelembagaan dan penyuluhan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Paragraf 2 Sub Bidang Pengembangan SDM Pasal 93

(1)

Sub Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup Pengembangan SDM; (2)

Uraian tugas.....

52

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang Pengembangan SDM; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Sub Bidang Pengembangan SDM; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan Sub Bidang Pengembangan SDM; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Bagian Kelima Bidang Ketahanan Pangan Pasal 94

(1)

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup ketahanan pangan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan perencanaan bidang Ketahanan Pangan; b. peyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Paragraf 1 Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketersediaan Pangan Pasal 95

(1)

Sub

Bidang

Kewaspadaan

dan

Ketersediaan

Pangan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup kewaspadaan dan ketersediaan pangan; (2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang kewaspadaan dan ketersediaan pangan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang kewaspadaan dan ketersediaan pangan; c. menyelenggarakan.....

53

c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang kewaspadaan dan ketersediaan pangan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2 Sub Bidang Diversivikasi Pangan dan Gizi

Pasal 96 (1)

Sub Bidang Diversivikasi Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam lingkup diversivikasi pangan dan gizi;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan sub bidang diversivikasi pangan dan gizi; b. mengumpulkan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup sub bidang diversivikasi pangan dan gizi; c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelayanan perencanaan sub bidang diversivikasi pangan dan gizi; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB IX INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 97 (1)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala inspektorat daerah dalam lingkup Kesekretariatan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluasi; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja;

c. penghimpunan…..

54

c. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah; d. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknik fungsional; e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; f. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; g. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan rumah tangga; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 98 (1)

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam lingkup penyusunan program.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun petunjuk teknis pengelolaan di bidang rencana dan program kerja pengawasan; b. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan persiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kinerja; c. melaporkan dan penyusunan statistik hasil pengawasan; d. menyiapkan dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan; e. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

Pasal 99 (1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam lingkup keuangan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. mengolah urusan keuangan;

b. melaksanakan…..

55

b. melaksanakan penyusunan rencana dan program serta persiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan; c. melaksanakan administrasi keuangan meliputi kegiatan persiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta penyusunan laporan keuangan; d. melaporkan lingkup keuangan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 100 (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam lingkup umum dan kepegawaian.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian ; b. mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, displin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; d. melaporkan lingkup umum dan kepegawaian; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kedua Inspektorat Pembantu Wilayah I

Pasal 101 (1)

Inspektorat Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala inspektorat dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah dan kasus pengaduan di instansi atau satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.

(2) Untuk melaksanakan…..

56

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

Paragraf 1 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan

Pasal 102 (1)

Seksi

Pengawasan

Pemerintah

Bidang

Pemerintahan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Inspektorat Pembantu Wilayah I lingkup pengawasan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan. (2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; e. membina, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan bidang pemerintahan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I.

Paragraf 2.....

57

Paragraf 2 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Pasal 103 (1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala inspektorat pembantu wilayah I lingkup pengawasan pemerintahan bidang pembangunan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; e. membina, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan bidang pembangunan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I.

Paragraf 3 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan

Pasal 104 (1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Inspektorat Pembantu Wilayah I lingkup pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya;

d. menyelenggarakan.....

58

d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; e. membina, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan bidang kemasyaratan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I.

Bagian Ketiga Inspektorat Pembantu Wilayah II

Pasal 105 (1)

Inspektorat Pembantu Wilayah ll mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Inspektorat Daerah dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah dan kasus pengaduan di instansi atau satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu Wilayah ll mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan. Paragraf 1 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Pasal 106

(1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala inspektorat pembantu wilayah II untuk lingkup pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan; c. mengawasi.....

59

c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; e. membina, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan bidang pemerintahan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II.

Paragraf 2 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan

Pasal 107 (1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala inspektorat pembantu wilayah II dalam lingkup pengawasan pemerintahan bidang pembangunan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; e. membina, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan bidang pembangunan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II.

Paragraf 3 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan

Pasal 108 (1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Inspektorat Pembantu Wilayah ll lingkup pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan.

(2)

Uraian tugas…..

60

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; e. membina, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan bidang kemasyaratan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II.

Bagian Keempat Inspektorat Pembantu Wilayah III

Pasal 109 (1)

Inspektorat Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah dan kasus pengaduan di instansi atau satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Inspektorat Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

Paragraf 1…..

61

Paragraf 1 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Pasal 110 (1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala inspektorat pembantu wilayah III dalam lingkup pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; e. membina, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan bidang pemerintahan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III. Paragraf 2 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Pasal 111

(1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala inspektorat pembantu wilayah lll lingkup pengawasan pemerintahan bidang pembangunan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya;

d. menyelenggarakan.....

62

d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; e. membina, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan bidang pembangunan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III.

Paragraf 3 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan

Pasal 112 (1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Inspektorat Pembantu Wilayah III lingkup pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan; b. mengumpulkan dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; e. membina, mengusut, menguji dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyaratan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III. Bagian Kelima Inspektorat Pembantu Wilayah IV

Pasal 113 (1)

Inspektorat Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah dan kasus pengaduan di instansi atau satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengusulan.....

63

a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

Paragraf 1 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Pasal 114 (1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala inspektorat pembantu wilayah IV lingkup pengawasab pemerintahan bidang pemerintahan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain; e. membina, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan bidang pemerintahan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV. Paragraf 2 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Pasal 115

(1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala inspektorat pembantu wilayah IV lingkup pengawasan pemerintahan bidang pembangunan. (2)

Uraian tugas…..

64

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; e. membina, mengusut, menguji dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Paragraf 3 Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan

Pasal 116 (1)

Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Inspektorat Pembantu Wilayah IV lingkup pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan.

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyelenggarakan perencanaan seksi pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan; b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup seksi pengawasan pemerintahan bidang kemasyarakatan; c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dibidang tugasnya; d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas; e. membina, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan bidang kemasyaratan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV. BAB X.....

65

BAB X KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 117 (1)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala kantor dalam lingkup Kesekretariatan;

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan evaluai; b. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan; c. peyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian ; d. peyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga; e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Bagian Kedua Seksi Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 118 (1)

Seksi Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala kantor dalam lingkup pengelolaan perpustakaan;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan di bidang rencana dan program perpustakaan ; b. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kinerja; c. menata dan mengelola perpustakaan serta mengadakan pembinaan ke unit-unit perpustakaan sekolah dan masyarakat; c. melaporkan lingkup pengelolaan perpustakaan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Bagian Ketiga.....

66

Bagian Ketiga Seksi Pelayanan

Pasal 119 (1)

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala kantor dalam lingkup pelayanan perpustakaan dan arsip;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan di bidang rencana dan program pelayanan perpustakaan dan asrip; b. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program pelayanan perpustakaan dan asrip; c. melaksanakan upaya-upaya peningkatan pelayanan perpustakaan dan asrip; d. melaporkan lingkup perpustakaan dan asrip; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Bagian Keempat Seksi Pengelolaan Arsip

Pasal 120 (1)

Seksi Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala kantor dalam lingkup pengelolaan arsip;

(2)

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan di bidang rencana dan program pengelolaan arsip ; b. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kinerja ; c. melaksanakan pembinaan pengelolaan kearsipan; d. melaporkan lingkup pengelolaan arsip; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

BAB XII…..

67

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian dan Seksi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang pada tanggal 5 Januari 2009 BUPATI BINTAN dto

ANSAR AHMAD, SE, MM Diundangkan di K i j a n g pada tanggal 5 Januari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN dto

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 4