BUPATI BINTAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bentuk Peraturan Daerah dalam proses pengajuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, sebagaimana pelaksanaan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015.
c.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalaian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
: 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
Jalan Alumina No. 1 Kijang Kode Pos 29151 KEPULAUAN RIAU Telepon (0771) 463480-463100 Fax (0771) 463460
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalaian, dan evaluaasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
12.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalaian, dan evaluaasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
14.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD 2010-2015;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD 2010-2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
3.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
4.
Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
1. RPJM Daerah dimaksudkan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati; 2. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi: a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD; b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). BAB III RENSTRA SKPD Pasal 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD. Pasal 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD. Pasal 5 Kepala Bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan ke dalam Renstra SKPD.
Pasal 6 RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20102015. Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan. Ditetapkan di Kijang pada tanggal 01 November 2011 BUPATI BINTAN,
ANSAR AHMAD, SE, MM Diundangkan di Kijang pada tanggal 01 November 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,
Ir. LAMIDI, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620626 199003 1 008 BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 46
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI......................................................................................................... DAFTAR TABEL ................................................................................................... DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................
i iv vii
BAB I
PENDAHULUAN................................................................................... 1.1 LATAR BELAKANG............................................................................ 2.1 MAKSUD DAN TUJUAN.................................................................... 1.2.1 MAKSUD............................................................................... 1.2.2 TUJUAN ................................................................................ 1.3 LANDASAN PENYUSUNAN............................................................... 1.4 HUBUNGAN RPJMD KABUPATEN BINTAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA................................................................. 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN................................................................ 1.6 PROSES PENYUSUNAN .................................................................... 1.7 ASUMSI............................................................................................
I-1 I-1 I-2 I-2 I-2 I-2
GAMBARAN UMUM DAERAH DAN ISU STRATEGIS ............................... 2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAERAH DAN DEMOGRAFI............................... 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ......................................... 2.1.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah....................... 2.1.1.2 Batas Administrasi ............................................... 2.1.1.3 Topografi ............................................................. 2.1.1.4 Geologi................................................................. 2.1.1.5 Hidrologi .............................................................. 2.1.1.6 Klimatologi........................................................... 2.1.1.7 Penggunaan Lahan .............................................. 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ......................................... 2.1.2.1 Kawasan Perikanan.............................................. 2.1.2.2 Kawasan Pertanian .............................................. 2.1.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral........................ 2.1.2.4 Sektor Perindustrian............................................ 2.1.2.5 Sektor Perdagangan ............................................ 2.1.2.6 Sektor Pariwisata................................................. 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana...................................................... 2.1.4 Demografi ............................................................................ 2.1.4.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur .................. 2.1.4.2 Sebaran Penduduk............................................... 2.1.4.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin...................... 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ........................................... 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ........................... 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB............................................. 2.2.1.2 Laju Inflasi............................................................ 2.2.1.3 PDRB Per Kapita................................................... 2.2.2 Kesejahteraan Sosial ............................................................ 2.2.2.1 Pendidikan ........................................................... 2.2.2.2 Angka Melek Huruf.............................................. 2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah ...........................
II-1 II-1 II-1 II-1 II-1 II-2 II-2 II-2 II-4 II-4 II-9 II-9 II-13 II-15 II-16 II-17 II-17 II-20 II-21 II-21 II-22 II-22 II-23 II-23 II-24 II-28 II-28 II-30 II-30 II-30 II-31
BAB II
i
I-6 I-7 I-8 I-9
2.3
2.2.2.3.1 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar................................. 2.2.2.3.2 Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)............................... 2.2.2.4 Kesehatan ............................................................ 2.2.2.4.1 Angka Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)........................................ 2.2.2.4.2 Angka Usia Harapan Hidup................ 2.2.2.4.3 Persentase Balita Gizi Buruk.............. 2.2.2.5 Kemiskinan .......................................................... 2.2.2.5.1 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan......................................... 2.2.2.6 Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang bekerja)................................................................ 2.2.2.7 Kriminalitas (Angka Kriminalitas yang Tertangani) .......................................................... 2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga ................................................... ASPEK PELAYANAN UMUM ............................................................. 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib............................................... 2.3.1.1 Pendidikan ........................................................... 2.3.1.1.1 Pendidikan Dasar............................... 2.3.1.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) ............... 2.3.1.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah) ........................ 2.3.1.1.1.3 Rasio Guru Murid ......... 2.3.1.1.2 Pendidikan Menengah....................... 2.3.1.1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)................ 2.3.1.1.2.2 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah ......................... 2.3.1.2 Kesehatan ............................................................ 2.3.1.2.1 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita ............ 2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) ........... 2.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk........................................... 2.3.1.2.4 Rasio Dokter/Tenaga Medis per Satuan Penduduk............................... 2.3.1.3 Lingkungan Hidup ................................................ 2.3.1.3.1 Persentase Penanganan Sampah ...... 2.3.1.3.2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum ............................................... 2.3.1.4 Sarana dan Prasarana Umum ..............................
ii
II-32 II-40 II-40 II-40 II-41 II-42 II-42 II-42 II-44 II-44 II-46 II-47 II-47 II-48 II-48 II-48
II-48 II-49 II-49 II-49
II-50 II-51 II-51 II-52 II-53 II-53 II-54 II-54 II-55 II-56
2.3.1.4.1 Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi dan Kemantapan................... 2.3.1.4.2 Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Aspek Pemanfaatan........................... 2.3.1.4.3 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk........................................... 2.3.1.4.4 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk ........................ 2.3.1.5 Penataan Ruang................................................... 2.3.1.5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah.......................... 2.3.1.6 Perhubungan ....................................................... 2.3.1.6.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum ................................................ 2.3.1.6.2 Rasio Izin Trayek ................................ 2.3.1.6.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum........ 2.3.1.6.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis ................... 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ............................................. 2.3.2.1 Penanaman Modal .............................................. 2.3.2.1.1 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)...................... 2.3.2.1.2 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja.......... 2.3.2.1.3 Jumlah Koperasi dan UKM................ 2.3.2.1.4 Jumlah UKM...................................... 2.3.2.2 Kependudukan..................................................... 2.3.2.2.1 Pertumbuhan Penduduk ................... 2.3.2.2.2 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur.................................................. 2.3.2.2.3 Pengelompokan Pendudukan Berdasarkan Persebaran Penduduk/ Geografis......................... 2.3.2.3 Ketenagakerjaan.................................................. 2.3.2.3.1 Angkatan Kerja, Produktivitas Kerja dan Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka......... 2.3.2.4 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..................................................................... 2.3.2.4.1 Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah......................... 2.3.2.4.2 Rasio KDRT......................................... 2.3.2.5 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KS)....................................................................... 2.3.2.5.1 Rasio Akseptor KB.............................. 2.3.2.6 Komunikasi dan Informasi ................................... 2.3.2.6.1 Jumlah Jaringan Komunikasi.............. 2.3.2.6.2 Jumlah Surat Kabar Lokal dan Nasional ............................................. 2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa................. iii
II-56 II-57 II-57 II-57 II-58 II-58 II-58 II-58 II-59 II-60 II-61 II-61 II-62 II-62 II-63 II-63 II-64 II-64 II-64 II-65 II-66 II-67 II-67 II-70 II-70 II-70 II-71 II-71 II-71 II-71 II-72 II-73
2.3.2.7.1 Jumlah PKK Aktif ................................ 2.3.2.7.2 Jumlah LSM yang Aktif....................... 2.3.2.8 Perpustakaan....................................................... 2.3.2.8.1 Jumlah Perpustakaan......................... 2.3.2.7.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun........................................... 2.3.2.9 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat .......................................................... 2.3.2.9.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk ........................ 2.3.2.9.2 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk........................................... 2.3.2.9.3 Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan ................................. 2.3.2.10 Pemuda dan Olahraga ......................................... 2.3.2.10.1 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga ............................................ 2.3.3 Aspek Daya Saing Daerah .................................................... 2.3.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah............................. 2.3.3.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita dan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan)...................... 2.3.3.1.2 Nilai Tukar Petani............................... 2.3.3.1.3 Produktivitas Total Daerah ................ 2.3.4. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur............................................ 2.3.4.1. Aksesibilitas Daerah................................................ 2.3.4.1.1 Sarana Trasportasi ............................. 2.3.4.1.2 Sarana Telekomunikasi...................... 2.3.4.1.3 Sarana Ekonomi................................. 2.3.4.1.4 Sarana Peribadatan ........................... 2.3.4.1.5 Sarana Ruang Terbuka Hijau Dan Pemakaman Umum ........................... 2.3.4.1.6 Prasarana Air Bersih .......................... 2.3.4.1.7 Prasarana Persampahan.................... 2.3.4.1.8 Prasarana Drainase............................ 2.3.4.1.9 Prasarana Listrik ................................ 2.3.4.1.10 Sarana Kesehatan .............................. IKLIM BERINVESTASI........................................................................ 2.4.1. Keamanan dan Ketertiban ................................................... 2.4.1.1 Angka Kriminalitas ............................................... 2.4.1.2 Jumlah Demonstrasi ............................................ 2.4.2 Kemudahan Perizinan .......................................................... 2.4.3 Sumber Daya Manusia......................................................... 2.4.4 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)................
II-85 II-85 II-86 II-87 II-87 II-89 II-90 II-90 II-90 II-91 II-92 II-94 II-94
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN ....................................................................... 3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU.................................................... 3.1.1 Kenerja Pelaksanaan APBD ..................................................
III-1 III-1 III-1
2.4
BAB III
iv
II-73 II-73 II-73 II-73 II-74 II-74 II-74 II-75 II-75 II-76 II-76 II-78 II-78
II-79 II-80 II-81 II-83 II-83 II-83 II-83 II-83 II-84
3.1.1.1 Pendapatan Daerah............................................. 3.1.1.2 Belanja Daerah .................................................... 3.1.2 Neraca Daerah ..................................................................... KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU ...................... 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran .......................................... 3.2.2 Analisis Pembiayaan ........................................................... KERANGKA PENDANAAN................................................................. 3.3.1 Proyeksi Penerimaan Daerah............................................... 3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah ...................................................... 3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah ..............................................
III-1 III-9 III-14 III-20 III-20 III-21 III-24 III-24 III-29 III-30
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ............................................................... 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ................................................. 4.2 ISU STRATEGIS.................................................................................
IV-1 IV-1 IV-5
BAB V
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ............................................................... 5.1 VISI................................................................................................... 5.2 MISI ................................................................................................. 5.3 TUJUAN ........................................................................................... 5.4 SASARAN .........................................................................................
V-1 V-1 V-1 V-2 V-5
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH................. 6.1 STATEGI ........................................................................................... 6.2 ARAH KEBIJAKAN.............................................................................
VI-1 VI-1 VI-9
3.2 3.3
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH............. VII-1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN ....................................................................... VIII-1 8.1 PROGRAM PRIORITAS ..................................................................... VIII-1 8.2 KERANGKA PENDANAAN................................................................. VIII-4 BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH........................................... 9.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH..........................................................
IX-1 IX-1
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN PEDOMAN PELAKASNAAN ...........................
X-1
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bintan, Tahun 2011 ...................................................................................................
II-8
Volume Produksi Perikanan di Kabupaten Bintan, Tahun 20052010 (Ton)..........................................................................................
II-10
Jumlah Sarana Penunjang Perikanan Menurut Jenis di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 ..................................................................
II-11
Jumlah Alat Produksi Perikanan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 ..................................................................
II-11
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 ................................................
II-12
Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 (Rp.)..........................................................
II-13
Jumlah Izin yang dikeluarkan Menurut Jenis di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010...............................................................................
II-13
Potensi lahan pertanian untuk komoditas Padi, Palawija, Sayursayuran dan Buah-buahan di Kabupaten Bintan Tahun 2010 ...........
II-14
Produktivitas Padi dan Tanaman Palawija Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2006-2009 .................................................
II-15
Jumlah Kegiatan Pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan Tahun 2010 ........................................................................................
II-16
Tabel 2.11
Volume Penjualan Granit Kabupaten Bintan Tahun 2010.................
II-16
Tabel 2.12
Potensi Wisata di Kabupaten Bintan Sampai Tahun 2008.................
II-18
Tabel 2.13
Potensi Objek Wisata di Kabupaten Bintan 2003-2007.....................
II-19
Tabel 2.14
Sarana Wisata di Kabupaten Bintan 2003-2007 ................................
II-20
Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010...............................................................................
II-21
Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan dirinci per Kecamatan Tahun 2010 ...................................................................................................
II-23
Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10
Tabel 2.16
vi
Tabel 2.17
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010...............................................................................
II-24
Laju Pertumbuhan Per Sektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 ..................................................
II-25
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010..........................................................................................
II-25
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 ...................................................................
II-26
Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010.
II-29
Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 .
II-30
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 .................................................
II-31
Tabel 2.24
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisapsi Murni (APM) ....
II-32
Tabel 2.25
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2010 ...................................................................................
II-33
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Tahun 2010 ................................................................................
II-33
Banyaknya Sekolah Dasar, Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 ..........................
II-34
Jumlah Rombongan Belajar SD se Kabupaten Bintan, Tahun 20052010 ...................................................................................................
II-35
Jumlah Rombongan Belajar MI se Kabupaten Bintan, Tahun 20052010 ...................................................................................................
II-35
Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2005-2010 ...................................................................
II-36
Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2008-2010 ...................................................................
II-37
Tabel 2.18 Tabel 2.19
Tabel 2.20
Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23
Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30
Tabel 2.31
vii
Tabel 2.32 Tabel 2.33
Tabel 2.34 Tabel 2.35
Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)SMA Tahun 2010......................................................................
II-37
Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 20052010 ...................................................................................................
II-38
Banyaknya Madrasah Aliyah (MA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 .......
II-39
Banyaknya Sekolah Menengah kejuruan (SMK), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 20052010 ...................................................................................................
II-39
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan......................................................
II-40
Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010..................................................................
II-41
Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 .................................................
II-42
Proporsi Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 ................................................
II-43
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Bintan, Tahun 20052010 ...................................................................................................
II-44
Banyaknya Gangguan Kamtibmas Menurut Kejadian di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2009 ..................................................................
II-46
Jumlah Sarana Seni, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2010 ........................................................................................
II-47
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-48
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-49
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-49
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-50
viii
Tabel 2.47
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-50
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2011 Kabupaten Bintan .....................................................................
II-50
Tabel 2.49
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita.............
II-51
Tabel 2.50
Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-52
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-53
Tabel 2.52
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk..........................................
II-53
Tabel 2.53
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Bintan .....................
II-54
Tabel 2.54
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun Kabupaten Baupaten Bintan ................................................................................
II-55
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2006-2009 Kabupaten Bintan ............
II-56
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (Km) Kabupaten Bintan Tahun 2009-2010...............................................................................
II-56
Panjang Jalan Dirinci Menurut Jenis Permukaan dan Status Jalan (Km) Kabupaten Bintan, Tahun 2010.................................................
II-56
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2009-2010 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-57
Tabel 2.59
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008 Kabupaten Bintan ......................
II-57
Tabel 2.60
Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2010 ..........................................................
II-58
Tabel 2.61
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2006-2010..................
II-59
Tabel 2.62
Jumlah Penumpang Angkutan Umum per Kecamatan Tahun 20062010 Kabupaten Bintan .....................................................................
II-59
Tabel 2.63
Jumlah Rasio Izin Trayek Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan.........
II-60
Tabel 2.64
Jumlah Rasio Izin Trayek per Kecamatan Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-60
Tabel 2.48
Tabel 2.51
Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57 Tabel 2.58
ix
Tabel 2.65
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan.................................................................................................
II-61
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-61
Perkembangan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010...............................................................................
II-62
Perkembangan Investasi di Kawasan Berikat Lobam dan Lagoi di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2009 ................................................
II-62
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan.................................................................................................
II-63
Tabel 2.70
%tase Koperasi Aktif Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan..........
II-63
Tabel 2.71
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan.................................................................................................
II-64
Proyeksi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Bintan Tahun 2011 s.d 2015..............................................................................................
II-65
Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015..........................................................................................
II-66
Persentase Penduduk Kabupaten Bintan Berumur 10 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2005-2010
II-67
Tabel 2.75
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 ...
II-68
Tabel 2.76
Persentase Penduduk Kabupaten Bintan Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2005-2010...............................................................................
II-69
Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Menurut Mata Pencaharian Tahun 2005-2010 ..........................................................
II-69
Tabel 2.78
Persentase Anggota legislative perempuan di Kabupaten Bintan.....
II-70
Tabel 2.79
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2011..........................................................................................
II-70
Tabel 2.80
Rasio Aseptor KB Kabupaten Bintan Tahun 2006-2010.....................
II-71
Tabel 2.81
Jaringan Komunikasi Tahun 2001-2010 Kabupaten Bintan ..............
II-71
Tabel 2.82
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun Kabupaten......................
II-72
Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69
Tabel 2.72 Tabel 2.73 Tabel 2.74
Tabel 2.77
x
Tabel 2.83
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2010 Kabupaten ...............
II-72
Tabel 2.84
Jumlah PKK Aktif Kabupaten BintanTahun 2006-2010 ......................
II-73
Tabel 2.85
Jumlah LSM aktif Tahun 2007-20011 Kabupaten Bintan...................
II-73
Tabel 2.86
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Bintan Tahun 206-2007................
II-74
Tabel 2.87
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2010..........................................................................................
II-74
Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-75
Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan.................................................................................................
II-75
Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2007-2010 Kabupaten Bintan ..............................................................................
II-76
Tabel 2.91
Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Bintan Tahun 2010 ...........
II-77
Tabel 2.92
Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Bintan Tahun 2010 ..............
II-77
Tabel 2.93
Jumlah Sarana Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2010 ...................
II-78
Tabel 2.94
Jumlah Bank Umum Menurut Status Kepemilikan di Kepulauan Riau ....................................................................................................
II-78
Perkembangan Pengeluaran Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2007-2008..........................................................................................
II-80
Tabel 2.96
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Bintan tahun 2005-2010......
II-82
Tabel 2.97
Jumlah Sarana Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2010 ...................
II-84
Tabel 2.98
Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Bintan Tahun 2010 .............
II-85
Tabel 2.99
Jumlah Daya Tampung dan Daya Angkut Sampah di Kabupaten Bintan Tahun 2010.............................................................................
II-86
Tabel 2.100
Jumlah Sarana Persampahan di Kabupaten Bintan Tahun 2010 .......
II-87
Tabel 2.101
Rekapitulasi Konsumsi Listrik Kabupaten Bintan Berdasarkan Daftar Pelanggan Tahun 2010 ...........................................................
II-87
Rekapitulasi Konsumsi Listrik Kabupaten Bintan Berdasarkan Daftar Pelanggan Tahun 2010 ...........................................................
II-88
Tabel 2.88 Tabel 2.89 Tabel 2.90
Tabel 2.95
Tabel 2.102
xi
Tabel 2.103
Rekapitulasi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bintan Berdasarkan Darftar Tunggu Tahun 2010...............................................................
II-88
Tabel 2.104
Jumlah Listrik Desa Yang Terpasang Tahun 2006 - 2010 ...................
II-89
Tabel 2.105
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 .........................
II-90
Tabel 2.106
Angka Kriminalitas Kabupaten Bintan Tahun 2005-2009 ..................
II-91
Tabel 2.107
Jumlah dan Jenis izin yang dikeluarkan melalui kantor one stop services Kabupaten Bintan, Tahun 2010............................................
II-92
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 20052010 ...................................................................................................
II-95
Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten Bintan 2005-2010...............................................................................
III-4
Total Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan 2005-2010..........................................................................................
III-5
Total Rencana dan Realisasi PAD Berdasarkan Jenis PAD Kabupaten Bintan 2005-2010 ............................................................
III-5
Total Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Berdasarkan Jenis Dana 2005-2010.................................................................................
III-6
Rencana Pendapatan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2005-2010..........................................................................................
III-7
Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2005-2010..........................................................................................
III-8
Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Belanja Daerah 2005-2010 ............................
III-10
Tabel 3.8
Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 20072010 ...................................................................................................
III-11
Rincian Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Bintan 2007-2010............................................
III-12
Rician Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja di Kabupaten Bintan 2005-2010...............................................................................
III-13
Rician Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja di Kabupaten Bintan 2005-2010...............................................................................
III-13
Tabel 2.108 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6
Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11
xii
Tabel 3.12
Rasio Likuiditas Kabupaten Bintan Tahun 2008-2010 .......................
III-14
Tabel 3.13
Rasio Solvabilitas Kabupaten Bintan Tahun 2007-2010 ....................
III-15
Tabel 3.14
Neraca Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2007-2010.................
III-16
Tabel 3.15
Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Kabupaten Bintan 20072010 ...................................................................................................
III-20
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Pengeluaran Tahun 2005-2010..........................................................................................
III-21
Tabel 3.17
Rencana Defisit Anggaran dan Pembiayaan Netto 2005-2010..........
III-22
Tabel 3.18
Realisasi Surplus dan Defisit Riil 2005-2010 ......................................
III-22
Tabel 3.19
Struktur Pembiayaan Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 ..............
III-23
Tabel 3.20
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan .........................................
III-24
Proyeksi dan Pertumbuhan PAD Kabupaten Bintan Tahun 20112015 ...................................................................................................
III-25
Tabel 3.22
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 .
III-28
Tabel 3.23
Proyeksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015...............................................................................
III-30
Tabel 3.24
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 .
III-31
Tabel 9.1
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah............................................
IX-2
Tabel 3.16
Tabel 3.21
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .............
I-6
Gambar 2.1
Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 ..............
II-22
xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJM Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Bintan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Bintan 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bintan, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD dan sumber dana lain dapat diperoleh misalnya dari APBD Provinsi, APBN maupun sektor swasta. RPJMD Kabupaten Bintan digunakan sebagai pedoman, landasan, dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimana penjabaran dari RKPD akan dituangkan lebih lanjut dalam Kebijakan Umum (KU) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD. Penentuan masa akhir RPJMD ini berdasarkan pada berakhirnya masa jabatan Bupati Kabupaten Bintan saat ini, dengan alasan bahwa RPJMD ini merupakan tolok ukur kinerja Kepala Daerah.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
I-1
1.2
MAKSUD DAN TUJUAN
1.2.1 MAKSUD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. 1.2.2 TUJUAN Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan adalah : 1. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyusun Renstra SKPD periode 2010-2015; 2. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan periode 2010-2015; 3. Sebagai pedoman bagi Pemeritah Kabupaten Bintan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) periode 2010-2015; 4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati pada akhir tahun dan pada akhir masa jabatan. 1.3
LANDASAN PENYUSUNAN Landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
I-2
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
I-3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
I-4
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 25. Keputusan Presiden Nomor 83/P/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Muhammad Sani dan DR. H.M. Soerya Respationo, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, masa jabatan 2011-2015; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/M PPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6); 30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2). 31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD 2010-2015; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 14 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 14).
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
I-5
1.4
HUBUNGAN RPJMD KABUPATEN PERENCANAAN LAINNYA
BINTAN
DENGAN
DOKUMEN
Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RPJP Daerah, RPJM Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD, perencananaan tata ruang wilayah (20 tahun) yaitu RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja-SKPD. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dari RKPD dan RKA–SKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya. Skema kedudukan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam
Gambar 1.1 . berikut ini.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
I-6
RPJP NASIONAL
PEDOMAN
RPJM NASIONAL
DIJABARKAN
RKP
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RPJP DAERAH
DIJABARKAN
RPJM DAERAH
RKP DAERAH
5 TAHUN
PEDOMAN PENYUSUNAN RAPBD
1 TAHUN
20 TAHUN PEDOMAN
DIACU
RENSTRA SKPD 5 TAHUN
Gambar 1.1.
PEDOMAN
RENJA SKPD 1 TAHUN
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
I-7
1.5
SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan laporan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah Kabupaten Bintan, meliputi : -
BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan dan asumsi.
-
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarkat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
-
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Menjelaskan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan.
-
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Menjelaskan tentang isu-isu strategis pembangunan daerah yang terkait dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah.
-
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan.
-
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan.
-
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan..
-
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
-
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Menjelaskan tentang indikator kinerja daerah yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan dalam bentuk matriks.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
I-8
-
BAB X PENUTUP Menjelaskan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
1.6
PROSES PENYUSUNAN
Dokumen RPJMD pada dasarnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut : -
Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh para calon Kepala Daerah. Untuk itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
-
Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
-
Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
-
Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan stakeholders kunci. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini : RPJPD Kabupaten Bintan 2005-2025
Analisa Kondisi Eksisting
Rancangan Awal RPJMD (oleh Bappeda)
RPJM Nasional dan Provinsi
Visi, Misi, Program (Kepala Daerah Terpilih)
Musrenbang RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
I-9
1.7
ASUMSI
Asumsi yang digunakan untuk capaian sampai dengan tahun 2015 adalah situasi di luar kendali pemerintah Kabupaten Bintan atau keadaan yang lebih tepat disediakan pihak lain selama proses pembangunan. Namun, situasi tersebut berpengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Bintan. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 1.
Situasi Politik Dalam Negeri Situasi politik dalam negeri diasumsikan kondusif dan tidak menimbulkan gejolak yang berarti, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
2.
Situasi Keamanan dan Ketertiban Mantapnya peran dan fungsi keamanan dan ketertiban dalam menghadapi ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar, termasuk menurunnya kriminalitas di Kabupaten Bintan.
3.
4.
Situasi Ekonomi Makro -
Tidak ada gejolak moneter yang tinggi yang dapat mengganggu perekonomian, yang tercermin pada besarnya kurs rupiah terhadap mata uang asing yang berada pada kisaran Rp. 9.000,00 per 1 USD;
-
Besaran tingkat inflasi berada pada kisaran 4% - 6% per tahun;
-
Tingkat suku bunga yang realistis untuk mendorong investasi, yakni pada kisaran 9% per tahun.
Tidak ada bencana alam besar yang timbul.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1
ASPEK GEOGRAFIS DAERAH DAN DEMOGRAFI
Bab ini disusun dengan maksud menguraikan mengenai Aspek Geografis dan Demografi berisikan tentang kondisi umum geografis daerah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana, serta statistik kondisi umum daerah. 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 006’17” - 1 34’52” Lintang Utara dan 10412’47” Bujur Timur di sebelah Barat - 108 02’27” Bujur Timur di sebelah Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 87.717,84 km2 terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 km2 (1,50%) dan wilayah laut seluas 86.398,33 km2 (98,50%). 2.1.1.2 Batas Administrasi Secara administrasi kewilayahan, Kabupaten Bintan berbatasan dengan daerah-daerah lain sebagai berikut :
Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur
: : : :
Kabupaten Anambas Kabupaten Lingga Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Provinsi Kalimantan Barat
Kabupaten Bintan memiliki 240 buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah tersebut hanya 49 buah diantaranya yang berpenghuni, sedangkan sisanya walau pun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Secara administrasi, Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan, 36 desa, dan 15 kelurahan. 3 kecamatan terletak di luar Pulau Bintan yaitu Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Tambelan sedangkan sisanya terletak di Pulau Bintan. Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan pemekaran wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-1
Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong. Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Sri Kuala Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Toapaya, dan Tambelan. 2.1.1.3 Topografi Pulau Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Penonjolan puncak-puncak bukit antara lain Gunung Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian di bawah 100 meter. Bukitbukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir ke arah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar. 2.1.1.4 Geologi Berdasarkan kondisi Geomorfologi, Kabupaten Bintan merupakan bagian kontingental yang terkenal dengan nama paparan sunda atau bagian kerak dari Benua Asia. Kondisi Bebatuan di Kabupaten Bintan terdiri dari batu ubahan seperti mika, geneis, metal batu lanau, batuan pasir taupan, granis muskofit, dan batuan lainnya. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari batu lempung, pasir krikil, batu alvium muda seperti lumpur, lanau, dan kerakal. 2.1.1.5 Hidrologi Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 km² dan DAS Kawal seluas 93,0 km² dan hanya digunakan sebagai sumber air minum. Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal atau mixed tide prevailing semidiurnal (Wyrtki, 1961). Dimana saat air pasang/surut penuh dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tingginya. Hasil prediksi pasut RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-2
menggunakan Oritide-Global Tide Model di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi ratarata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi ratarata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm. Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari : A.
Air Bawah Tanah Dangkal
Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan aluvium dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat. Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya. Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2 m-3 m. Air bawah tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (unconfined aquifer) yang di beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa lapisan lempung dan lempung pasiran. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13 m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan. B.
Air Bawah Tanah Dalam
Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem akuifer bebas (unconfined aquifer), walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk sistem akuifer tertekan (confined aquifer) atau semi tertekan (semi confined aquifer), sehingga secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Bintan tergolong multi-layer dimana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam berkisar antara 26 m. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-3
C. Mata Air Keterdapatan mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada lekuk lereng dengan dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum pedesaan. 2.1.1.6 Klimatologi Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama periode Tahun 2005-2010 temperatur rata-rata terendah mencapai 23,9o C dan tertinggi rata-rata 31,8o C dengan kelembaban udara sekitar 85%.
Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu : Bulan Desember-Pebruari : Angin Utara Bulan Maret-Mei : Angin Timur Bulan Juni-Agustus : Angin Selatan Bulan September-November : Angin Barat
Kecepatan angin tertinggi adalah 9 knot dan terjadi pada bulan Desember-Januari, sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Maret-Mei. 2.1.1.7 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibandingkan dengan luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa penggunaan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Pola pemanfaatan ruang merupakan suatu bentuk dari segala aktifitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu lahan. Aktifitas tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam suatu guna lahan yang merupakan dominasi dari pemanfaatan ruang yang ada. Adapun penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bintan diantaranya adalah : A.
Kawasan Permukiman
Berupa kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung fungsi perumahan tersebut. Lahan permukiman ini menyebar di tiap desa dengan pola linier mengikuti jaringan jalan atau di daerah pantai dengan tingkat kepadatan yang rendah. Beberapa permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi berada di pusat ibukota Kecamatan Bintan Timur (Kijang) dan Ibukota Kecamatan Bintan Utara (Tanjunguban).
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-4
B.
Kawasan Perkebunan
Pemanfaatan lahan untuk perkebunan berupa tanaman kelapa dan karet. Jenis perkebunan dengan luasan penggunaan cukup besar tersebar di wilayah Kecamatan Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir. C.
Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Bintan meliputi : Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan; Kawasan Perikanan Darat, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam maupun perairan darat lainnya; serta Kawasan Perikanan Air Payau dan Laut, yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perikanan air payau dan laut baik dalam bentuk budidaya maupun penangkapan. Jenis pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bintan didominasi kawasan pertanian berupa pertanian lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura dan tanaman pangan. Lahan pertanian ini tersebar hampir di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. D.
Kawasan Hutan
Jenis pemanfaatan untuk hutan di Kabupaten Bintan dapat dibedakan menjadi pemanfaatan untuk hutan lebat/belukar, hutan lindung dan hutan mangrove (bakau). Di Kabupaten Bintan terdapat hutan lindung yaitu Kawasan Hutan Jago di Kecamatan Bintan Utara, Kawasan Hutan Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, Kawasan Hutan Gunung Bintan di Kecamatan Teluk Bintan, Kawasan Hutan Sei Pulai dan Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan Timur, dan Kawasan Hutan Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang. E.
Kawasan Pariwisata
Jenis pemanfaatan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Beberapa kawasan pariwisata yang ada saat ini tersebar di Kecamatan Teluk Sebong, yaitu Kawasan Wisata Terpadu Lagoi dan Kecamatan Gunung Kijang, yaitu Kawasan Wisata Pantai Trikora. F.
Kawasan Pertambangan
Jenis pemanfaatan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Jenis galian tambang yang ada di Kabupaten Bintan adalah bauksit, granit, dan pasir darat. Jenis pemanfaatan lahan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-5
pertambangan ini terbagi dua, yaitu lahan tambang yang masih aktif dan lahan pasca tambang. Dominasi sebaran lahan tambang dan pasca tambang bauksit berada di Kijang (Kecamatan Bintan Timur), sedangkan tambang pasir darat berada di Busung (Kecamatan Seri Kuala Lobam), Kecamatan Teluk Bintan, serta Kecamatan Gunung Kijang. G.
Kawasan Industri
Jenis pemanfaatan industri adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Dominasi sebaran kawasan industri ini berada di Lobam (Kecamatan Seri Kuala Lobam), Galang Batang (Kecamatan Gunung Kijang), dan Industri Maritim (Kecamatan Bintan Timur). H.
Kawasan Pemerintahan
Kawasan pemerintahan adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai pusat pemerintahan. Kawasan pemerintahan sementara Kabupaten Bintan saat ini terletak di Kijang dan merupakan kawasan milik PT. Aneka Tambang. Saat ini sudah disiapkan satu kawasan yang berfungsi sebagai ibukota baru Kabupaten Bintan serta pusat pemerintahan, yaitu Bandar Seri Bentan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan. Sejak tahun 2008, pusat pemerintahan ini telah mulai dibangun secara bertahap, karena dengan keluarnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang maka Kabupaten Bintan harus memindahkan kawasan ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan. I.
Pemanfaatan Lahan di Gugusan Pulau Tambelan
Perkebunan adalah salah satu potensi yang terdapat di Kecamatan Tambelan, beberapa jenis hasil perkebunan merupakan hasil khas dari Kecamatan Tambelan. Kebiasaan berkebun di ladang pulau-pulau ini telah dilakukan oleh warga Tambelan sejak kurun waktu yang lama. Pada tahun 60-an, hasil perkebunan Tambelan mampu menembus pasar ekspor ke Singapura. Komoditi kopra dan karet merupakan komoditi unggulan yang dihasilkan oleh Kecamatan Tambelan waktu itu. Kegiatan ekspor ini tidak berlangsung lama, hanya dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, pasar ekspor kopra dan karet mulai melemah. Proses eksploitasi pada waktu 10 tahun tersebut tanpa adanya peremajaan lahan dan tanaman adalah pemicu lemahnya pasar. Kualitas komoditi pun mulai menurun dan harganya pun turun drastis. Selain itu, pembukaan lahan baru untuk perkebunan juga kurang memperhatikan lingkungan, penebangan liar dan pembakaran adalah cara tercepat untuk membuka lahan baru. Kurangnya pengetahuan dalam hal berkebun dan bercocok tanam juga sangat berpengaruh RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-6
terhadap menurunnya kualitas komoditi kopra dan karet. Penduduk Tambelan awalnya merupakan nelayan, sehingga perubahan dari nelayan menjadi petani ini membawa dampak terhadap pengolahan lahan. Kebiasaan nelayan yang langsung memanen ikan tanpa harus menyebar benih di laut (tanpa harus menunggu waktu yang lama) sangat berbeda dengan pola petani yang harus menyemai bibit, menanam, merawat dan baru memanen yang membutuhkan waktu yang lama. Perubahan kebiasaan yang drastis ini menyebabkan pengolahan lahan yang salah, dan untuk mendapatkan hasil yang cepat, perusakan kadang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena waktu yang diperlukan dalam proses perkebunan, akhirnya penduduk Tambelan banyak yang kurang melirik sektor ini namun tidak mau meninggalkannya. Akhirnya, lahan yang ada tetap ditanami dengan tanaman seperti cengkih, kopra, karet dan mangga serta tanaman-tanaman buah-buahan yang lain. Kebun-kebun tersebut tidak dirawat dan dibiarkan begitu saja, ketika saat berbuah atau saat tiba waktu panen, pemilik kebun tersebut mendatangi kebun mereka masing-masing untuk memanen hasil perkebunan. Para petani kebun ini memiliki rumah kebun dan mereka biasanya menetap di kebun untuk memanen hasil kebun 3-7 hari bahkan hingga 1 bulan. Setelah proses panen selesai dan hasil panen telah habis, masyarakat kemudian meninggalkan pulaupulau tersebut dan kembali bekerja sebagai nelayan. Kebiasaan ini menyebabkan hasil yang diperoleh kurang maksimal karena tanaman tidak mendapat perawatan yang benar. Hutan mangrove banyak ditemui di sepanjang pantai Teluk Tambelan, namun sebagian telah mangalami kerusakan karena keperluan manusia yang menggunakan daerah tersebut untuk keperluan permukiman. Hampir semua kampung (desa) yang ada di pulau Tambelan sebagian besar rumahnya berada di daerah pesisir. Penggunaan lahan di Pulau Tambelan sebagian besar merupakan kawasan lindung laut untuk melindungi terumbu karang, kemudian kawasan hutan produksi konversi, kawasan lindung dan sebagian kecil merupakan kawasan permukiman. Untuk lebih jelas mengenai luasan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bintan Tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut:
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-7
Tabel 2.1 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bintan, Tahun 2011 NO.
JENIS PENGGUNAAN LAHAN
A.
Kawasan Lindung
1
Hutan Lindung
2
Kawasan Perlindungan Setempat
3
Daerah Perlindungan Laut
4
Danau
5
Waduk/Kolong
6
Lamun
7
Terumbu Karang
8
Mangrove
B.
Kawasan Budidaya
1
Hutan Produksi
2
Pertanian
3
LUAS (Ha) Darat 34.935,06
Perairan 15.519,42
% 33,68
4.781,97
3,19
21.026,12
14,04 333,62
0,22
1.083,38
0,72
607,59
0,41 2.364,85
1,58
12.820,95
8,56
7.435,99 97.910,14
4,96 2.951,55
67,33
9.236,41
6,17
22.237,63
14,84
Perkebunan
9.284,78
6,20
4
Pertambangan
7.029,12
4,69
5
Industri
8.831,67
5,90
6
Pariwisata
22.307,22
14,89
7
Permukiman
12.524,04
8,36
8
Zona Bandar Udara
107,06
0,07
9
Kawasan Bandar Seri Bentan
4.843,21
3,23
10
Zona Pelabuhan
11
TPA
2.951,55
1,97
18.470,97
100,00
4,70 Total
131.340,92
0,004 149.811,88
Sumber : Perda Tata Ruang Kab. Bintan 2011-2031, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-8
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.2.1 Kawasan Perikanan Kabupaten Bintan memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan yang cukup besar baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Hal ini karena wilayah Kabupaten Bintan sebagian besar adalah wilayah laut dengan luas yang mencapai 57.874,00 km2 dan daratannya terdiri dari pulau-pulau yang secara langsung menciptakan garis pantai yang sangat panjang mencapai 966,54 Km dengan pantai umumnya berpasir, berlumpur dan berkarang. Secara historis, kabupaten ini terkenal akan tebaran pulau-pulau kecil dan wilayah laut yang luas, sehingga mengakibatkan perairannya kaya akan ikan, kerang-kerangan, udang dan biota laut lainnya seperti terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove. Disamping itu kegiatan pengolahan hasil perikanan telah pula mulai dikembangkan di Kabupaten Bintan, berupa kegiatan pengeringan (pengasinan), pengasapan, pembuatan kerupuk, pembuatan terasi dan lain sebagainya. Melihat kondisi ini perlu pengembangan akses pasar yang lebih luas, baik akses pasar lokal, antar pulau maupun ekspor. Saat ini, negara-negara yang menjadi importir hasil perikanan dari Kabupaten Bintan adalah Malaysia, Singapura dan Hongkong. Kondisi ini juga ditunjang dengan posisi geografis yang berada di pertemuan antara Laut Natuna dengan laut pedalaman Indonesia (Laut Jawa dan Selat Malaka). Selat Malaka merupakan salah satu laut yang mempunyai produktifitas primer yang tinggi. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), potensi sumberdaya ikan di wilayah perairan laut Natuna dan laut Cina Selatan mencapai 378,2 ribu ton dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 302,5 ribu ton. Dari potensi tersebut, potensi sumberdaya ikan yang masuk dalam wilayah perairan Kabupaten Bintan adalah 106.018 ton dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 84.814 ton. Berdasarkan data dari tahun ke tahun produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan. -
Potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Bintan antara lain: Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Laut Perikanan Budidaya Payau Perikanan Budidaya Tawar
Volume produksi perikanan yang berasal dari usaha penangkapan di Kabupaten Bintan pada tahun 2009 tercatat sebesar 19.749,28 ton dengan nilai Rp 138.246.885.000, dibandingkan tahun 2008 yaitu 18.809,10 ton dengan nilai Rp 131.663.700.000, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-9
sebesar 940,18 ton (5,00%). Sedangkan volume produksi perikanan usaha budidaya laut di Kabupaten Bintan, pada tahun 2008 yaitu 182,36 ton dengan nilai produksi Rp 16.589.285.000,-; sedangkan tahun 2009 tercatat sebanyak 191,49 ton dengan nilai Rp 17.418.749.250,-. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan produksi sebesar 9,13 ton (5,01%), dan nilai produksi mengalami peningkatan sebesar Rp 829.464.250,- (5,00%). Pada tahun 2010, jumlah rumahtangga perikanan di Kabupaten Bintan sebesar 8.460. Tren ini terus naik sejak tahun 2005 untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut :
No 1.
Tabel 2.2 Volume Produksi Perikanan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 (Ton) Jenis Produksi Kecamatan Perikanan Budidaya Budidaya Budidaya Jumlah Tangkap Air Laut Air Tawar Air Payau (Ton) Teluk Bintan 1.336,52 14,04 5,25 1.355,81
% 6,3
2.
Seri Koala Lobam
850,22
3,06
20
-
873,28
4,1
3.
Bintan Utara
1.324,93
4,22
7
-
1.336,15
6,2
4.
Teluk Sebong
1.638,23
3
6
-
1.647,23
7,7
5.
Bintan Timur
6.988,37
18,59
65,75
-
7.072,71
33,0
6.
Bintan Pesisir
1.195,12
46,78
1,58
-
1.243,48
5,8
7.
Mantang
1.083,12
109,6
-
-
1.192,72
5,6
8.
Gunung Kijang
2.107,85
1
1
-
2.109,85
9,8
9.
Toapaya
-
-
44,1
-
44,1
0,2
10.
Tambelan
4.556,18
11,3
-
-
4.567,48
21,3
2010
21.080,54
211,59
150,68
-
21.442,81
100
2009
19.749,28
191,49
142,58
-
20.083,35
2008
18.809,10
182,36
213,65
71,53
19.276,64
2007
18.409,38
168,5
117,33
63
18.758,21
2006
20.932,00
130,44
115,3
11
21.188,74
2005
16.907,38
152,18
99,6
6,29
17.165,45
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Dari tabel di atas terlihat besarnya produksi perikanan didominasi oleh Kecamatan Bintan Timur sebesar 33,0%, dan diikuti olah Kecamatan Tambelan sebesar 21,3%. Sarana penunjang perikanan tahun 2010 yang terdapat di Kabupaten Bintan terdiri dari Pabrik Es 11 unit, Cold Storage 3 buah, TPI/PPI 1 buah, Galangan Kapal 39 buah, dan Unit Pengolahan 1 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-10
Tabel 2.3 Jumlah Sarana Penunjang Perikanan Menurut Jenis di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 Tahun No. Infrastruktur 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. Pabrik Es 10 10 10 11 11 2. UPI (Home Industry) 557 557 3. Cold Storage 13 13 13 3 3 4. TPI/PPI 1 1 1 1 1 5. Galangan Kapal 12 12 12 39 39 6. Unit Pengolahan 1 1 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
11 1.811 3 1 39 1
Demikian juga dengan ketersediaan alat produksi dan armada perikanan, yang pada tahun 2010 terdiri dari 18.733 unit alat penangkapan ikan, 2.329 unit kapal motor, 936 unit motor tempel dan 1.164 unit perahu tanpa motor, 1.659 unit keramba, 77,3 Ha areal kolam, dan 120,8 Ha areal tambak. Tabel 2.4 Jumlah Alat Produksi Perikanan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jenis Alat Produksi Alat Tangkap Kapal Motor Motor Tempel Perahu Tanpa Motor Keramba (Kantong) Kolam (Ha) Tambak (Ha)
Tahun 2005 5.837 2.191 173 1.247 1.042 62 56
2006 5.956 2.216 284 1.389 1.003 52,7 119,3
2007 6.240 2.263 275 1.418 1.130 73 87,00
2008
2009
2010
6.436 2.256 631 1.164 1.607 77,31 120,80
17.055 2.278 886 1.164 1.643 77,31 120,80
18.733 2.329 936 1.164 1.659 77,31 120,80
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Untuk mendukung potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Bintan, telah ditetapkan kawasan minapolitan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2009. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menetapkan Keputusan Bupati tentang Kawasan Minapolitan yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir dan Bintan Timur. Rencana pengembangan kawasan minapolitan bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama. Dalam kawasan minapolitan rencananya akan dikembangkan sistem minabisnis (agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan penyedia jasa). Pengembangan kawasan minapolitan direncanakan untuk meningkatkan jumlah usaha perikanan tangkap, budidaya rumput laut, tripang, RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-11
kerapu, serta sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kawasan ini. Pengembangan minapolitan di 3 kecamatan di atas juga ditunjang oleh besarnya jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang terdapat di 3 kecamatan tersebut. Adapun jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) menurut kecamatan di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.5 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 Rumah Tangga Perikanan No.
Kecamatan
Perikanan Tangkap
Budidaya Air Laut
Budidaya Air Tawar
Budidaya Air Payau
Jumlah (RTP)
1.350 335
95 20
21 20
45 -
1.481 345
1. 2.
Teluk Bintan Seri Koala Lobam
3.
Bintan Utara
272
8
35
-
263
4. 5.
Teluk Sebong Bintan Timur
628 1.704
8 21
55 35
-
635 1.725
6.
Bintan Pesisir
1.527
35
3
-
1.550
7.
Mantang
915
74
-
-
975
8.
Gunung Kijang
999
78
15
-
980
9.
Toapaya
-
-
100
-
70
10.
Tambelan
910
24
-
-
925
2010
8.640
363
284
45
9.332
2009
8.466
297
147
45
8.949
2008
8.460
297
147
45
8.949
2007
7.928
231
70
86
8.288
2006
7.936
215
60
32
8.243
2005
7.709
215
43
21
7.988
Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Mengingat besarnya potensi dan peluang usaha/pekerjaan pada sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan, menyebabkan terjadinya peningkatan secara signifikan jumlah Rumah Tangga Perikanan yang melakukan usaha perikanan tangkap, budidaya perikanan laut maupun budidaya perikanan air tawar. Kegiatan usaha perikanan di sektor penangkapan maupun budidaya relatif semakin berkembang dari waktu ke waktu, meskipun didominasi oleh usaha-usaha perikanan skala kecil.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-12
Tabel 2.6 Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 (Rp.) Jenis Produksi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kecamatan
Budidaya Air Laut
Budidaya Air Tawar
12.696.983.481 8.077.056.750 12.586.798.096 15.563.194.500 66.389.510.250 11.353.646.942 10.289.680.558 20.024.615.192 43.283.682.231 200.265.168.000
1.258.196.221 273.848.242 378.305.820 268.874.072 1.666.123.000 4.192.418.970 9.822.776.478 89.624.691 1.012.579.756 18.962.747.250
78.750.000 300.000.000 105.000.000 90.000.000 986.250.000 23.625.000 15.000.000 661.500.000 2.260.125.000
2009
138.246.885.000
17.044.200.000
1.796.080.000
-
157.282.165.000
2008
131.663.700.000
16.589.285.000
1.711.080.000
1.643.770.000
151.607.835.000
2007
128.865.560.000
10.008.940.000
1.524.237.000
1.525.000.000
141.923.737.000
2006
144.436.700.000
12.028.487.460
1.506.080.580
77.025.500.000
234.996.768.040
2005
115.901.729.000
12.935.956.010
1.080.948.600
-
129.918.633.610
Teluk Bintan Seri Koala Lobam Bintan Utara Teluk Sebong Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan 2010
Penangkapan Ikan
Budidaya Air Payau
Jumlah (Rp) -
14.033.929.702 8.650.904.992 13.070.103.916 15.922.068.572 69.041.883.250 15.569.690.912 20.112.457.036 20.129.239.883 661.500.000 44.296.261.987 221.488.040.250
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 2.7 Jumlah Izin yang dikeluarkan Menurut Jenis di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 No
Jenis Izin
Tahun 2005
2006
2007
2008
2009
2010
125
108
118
206
322
415
Usaha Budidaya Ikan 32 9 15 20 Usaha Pengumpulan Ikan 41 51 36 37 Usaha Pengangkutan Ikan 7 3 1 10 Tanda Pencatatan Kegiatan 275 Perikanan (TPKP) Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
16 53 8
17 43 15
-
-
1.
Usaha Penangkapan Ikan
2. 3. 4. 5.
2.1.2.2 Kawasan Pertanian Kabupaten Bintan mempunyai potensi lahan pertanian yang cukup menjanjikan namun potensi lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dari potensi lahan yang tersedia pada tahun 2010 yang mencapai 22.237,63 Ha, baru sekitar 3.728 Ha atau 16% yang dimanfaatkan. Besarnya potensi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan merupakan tantangan bagi pemerintah daerah ke depan untuk mengembangkan sektor pertanian untuk menjadi salah satu sektor andalan daerah. Pada tahun 2009, luas panen jagung mencapai 246 Ha, apabila
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-13
dibandingkan tahun 2008 yang hanya berjumlah 43 Ha, telah terjadi kenaikan sekitar 472,09%. Produktivitas talas dan kacang tanah mengalami penurunan masing-masing 2,014% dan 7,37% pada tahun 2009 apabila dibandingkan dengan produktivitas tahun 2008. Sedangkan produktivitas ubi kayu dan ubi jalar mengalami kenaikan sebesar 0,39% dan 1,77%. Produksi tanaman sayuran pada tahun 2009 mencapai 8.088 ton, sedangkan pada tahun 2008 tercatat 7.901 ton atau naik sekitar 2,36%. Pada tahun 2009 produksi tertinggi didominasi oleh bayam, yakni sebesar 2.471 ton, kemudian diikuti sawi sebesar 1.778 ton. Sedangkan produksi terendah adalah petai yaitu hanya 15 ton. Produksi buah terbanyak pada tahun 2009 adalah pisang yaitu mencapai 1.066 ton, diikuti pepaya sebesar 902 ton. Tabel 2.8 Potensi lahan pertanian untuk komoditas Padi, Palawija, Sayur-sayuran dan Buah-buahan di Kabupaten Bintan Tahun 2010 Padi (Ha) No.
Kecamatan Potensi Lahan
Palawija (Ha)
Sayur – Sayuran (Ha)
Buah – buahan (Ha)
Jumlah
Yang telah Potensi Yang telah Potensi Yang telah Potensi Yang telah Potensi Yang telah diusaha Lahan diusahakan Lahan diusahakan Lahan diusahakan Lahan diusahakan kan
1
Bintan Timur
80
-
1.069
72
2.406
344
1.603
252,5
5.158
668,5
2
Toapaya
40
-
450
100
1.120
200
3.102
582
4.712
882
3
Gunung Kijang
120
-
300
61
660
99
1.670
212
2.750
372
4
Teluk Bintan
450
17
386
12
796
138
530
417,5
2.162
584,5
5
Teluk Sebong
290
29
1.013
112
1.770
206,5
1.457
232,5
4.530
580
6
Seri Kuala Lobam
60
14
304
46
325
56
278
40,5
967
156,5
7
Bintan Utara
10
-
400
118
975
121,5
512
121
1.897
360,5
8
Tambelan
-
-
72
33
250
-
163
85
485
118
9
Mantang
-
-
-
5
-
-
-
-
-
5
10
Bintan Pesisir
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
Jumlah
1.050
60
3.994
554
8.302
1.165
9.315
1.943
22.661
3.728
Sumber : Laporan Tahunan Bidang Pertanian Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun 2010
Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bintan didominasi oleh Karet dan Kelapa. Luas areal tanaman kelapa turun 18,067% yaitu dari 6.332 hektar tahun 2008 menjadi 5.188 hektar tahun 2009. Luas tanaman menghasilkan turun sebesar 26,70% menjadi 2.866 Ha pada tahun 2009, tetapi produksinya naik menjadi 8.976,28 ton. Besarnya potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan dapat terlihat dari luasnya areal pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2009 tercatat luas areal pertanian mencapai 5.044 Ha atau (3,82%) dan luas areal perkebunan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-14
yang mencapai 10,171,19 Ha atau (7,71%). Luasnya areal pertanian dan perkebunan ini telah mendorong peningkatan jumlah produksi. Kabupaten Bintan mempunyai potensi pertanian tanaman pangan yang cukup menjanjikan. Akan tetapi, belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari luas lahan potensi yang tersedia cukup luas yang mencapai 5.044 Ha. Tabel 2.9 Produktivitas Padi dan Tanaman Palawija Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2006-2009 Produksi (Ton) Kecamatan
Padi
Jagung
Rata-rata Produksi (Ton/ha)
Ubi Kayu
Ubi Jalar
Kacang Tanah
Padi
Jagung
Ubi Kayu
Ubi Jalar
Kacang Tanah
Teluk Bintan
48
60
33
1,6
28,23
150
110
8
Seri Kuala Lobam
36
162
66
-
25,71
162
110
-
Bintan Utara
-
410
360
14,6
-
151,85
150
7,3
Teluk Sebong
61
180
132
4,8
21,03
150
110
8
Bintan Timur
-
450
55
1,6
-
150
110
8
Bintan Pesisir
-
15
-
-
-
150
-
-
Mantang
-
-
-
-
-
-
-
-
Gunung Kijang
-
195
33
2,4
-
150
110
8
Toapaya
-
125
50
8
-
156,25
100
8
Tambelan
-
450
-
-
-
150
-
-
2,047
729
33
24,17
150,52
125,69
7,67
2,054
247
24
24
149,93
123,5
8,28
2,085
407
34,67
27,27
150
107,1
8,25
1,774
356,5
36,00
26,67
138,59
103,33
7,83
2009
145
2008
18
2007
15
2006
4
83
3,37
35,68
29,64
83
528
Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2010
2.1.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Bintan. Dengan orientasi pasar internasional, sektor pertambangan mempunyai nilai tambah yang relatif tinggi. Jenis barang galian yang diproduksi terdiri dari bauksit, granit, dan pasir darat. Dari 3 (tiga) jenis kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan, pertambangan pasir darat cukup mendominasi sampai kegiatan ekspornya dihentikan pada awal tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 02/M-DAG/PER/I/2007 tanggal 22 Januari 2007. Sejak ekspor pertambangan pasir darat dihentikan, kegiatan pertambangan lebih didominasi oleh pertambangan bauksit dimana pada tahun 2010 volume produksinya mencapai 5.866.569,35 ton dan volume penjualan 6.083.383,66. Gambaran umum jumlah kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-15
Tabel 2.10 Jumlah Kegiatan Pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan Tahun 2010 No Jenis Kegiatan Tambang Jumlah Perusahaan 1 Pasir Darat 5 2 Batu Granit 5 3 Bauksit 9 4 Pertambangan Rakyat 11 Jumlah 30 Sumber : Laporan Tahunan Bupati Bintan Bidang Pertambangan dan Energi Thn 2010
Untuk volume penjualan granit pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.11 Volume Penjualan Granit Kabupaten Bintan Tahun 2010 No 1 2 3 4
Jenis Penjualan Penjualan Eksport Penjualan Antar Pulau Penjualan Lokal Total
Sumber : Laporan Tahunan Bupati Bintan Bidang Pertambangan dan Energi
Volume Penjualan (m3) 1.624.392,22 1.281.233,84 106.374,74 3.012.000,00 Tahun 2010
Disamping bauksit, granit, dan pasir darat Kabupaten Bintan juga memiliki potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan seperti kaolin, kromit, molybdenum, antimony, wolfram, andesit dan kwarsa profit yang besaran cadangannya belum diketahui. Adapun potensi beberapa bahan tambang dan galian yang sudah diketahui antara lain : bauksit di Pulau Bintan dan sekitarnya diperkirakan berjumlah 14 juta ton, kaolin 125.000 m3, cadangan granit masih sekitar 700 juta m3, pasir 39 juta m3, pasir kuarsa sekitar 215 juta m3, andesit 3000 juta m3 dan basalt 118 juta m3. 2.1.2.4 Sektor Perindustrian Sektor industri kini merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Bintan. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bintan selama lima tahun terakhir. Sebagai gambaran, pada tahun 2009 peran industri pengolahan diperkirakan mencapai lebih dari setengah (51,29%) komponen pembentukan PDRB. Industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Pengelompokan itu berdasarkan pada banyaknya pekerja yang terlibat didalamnya tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi yang digunakan atau pun modal yang ditanamkan. Pengumpulan data industri besar dan sedang dilakukan secara lengkap setiap tahun.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-16
Pada tahun 2009 jumlah perusahaan industri besar/sedang mencapai 55 perusahaan atau berkurang 1 perusahaan dibandingkan tahun 2008. Penurunan jumlah perusahaan diikuti dengan bertkurangnya jumlah tenaga kerja yang diserap. 2.1.2.5 Sektor Perdagangan Kegiatan perdagangan di Kabupaten Bintan meliputi perdagangan lokal, perdagangan antar pulau dan ekspor. Kegiatan perdagangan lokal terlihat pada aktivitas yang terjadi pada pusat-pusat perdagangan di Kabupaten Bintan. Perkembangan kegiatan perdagangan di Kecamatan Bintan Utara dipengaruhi oleh keberadaan kawasan industri Lobam. Kegiatan perdagangan di Kecamatan Bintan Utara terpusat di Kota Tanjung Uban yang terdapat 2 pasar tradisional yaitu Pasar Baru dan Pasar Lama. Sedangkan perkembangan kegiatan perdagangan di Kecamatan Bintan Timur terdapat di lokasi Pasar Jalan Merdeka dan Pasar Barek Motor. Sedangkan di kecamatan lain kegiatan perdagangan lokal ditunjukkan dengan adanya prasarana perdagangan seperti toko dan warung Pada tahun 2009, nilai ekspor melalui Kabupaten Bintan tercatat 152,32 juta US$, atau turun sekitar 73,17% disbanding tahun sebelumnya. Nilai impor pada tahun 2009 tercatat 370,57 juta US$ atau turun sekitar 61,98% dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 974,58 juta US$. Jika dilihat volume import, negara-negara asal utama barang pada tahun 2009 masih didominasi oleh Singapura, Malaysia dan Taiwan. Volume impor dari Singapura mencapai 258.447,93 ton, Malaysia sebesar 158.068,68 ton dan Taiwan sebesar 130.371,11 ton. 2.1.2.6 Sektor Pariwisata Potensi obyek wisata di Kabupaten Bintan terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan minat khusus yang tersebar di berbagai kecamatan. Secara keseluruhan obyek wisata di Kabupaten Bintan berjumlah 19 obyek wisata baik yang sudah maupun yang sedang dikembangkan. Meskipun demikian, masih banyak lagi potensi pariwisata di Kabupaten Bintan yang belum mendapatkan penanganan dan sentuhan dari investor sehingga secara ekonomi dan sosial belum memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun bagi daerah. Berikut adalah beberapa potensi pariwisata Kabupaten Bintan yang memiliki prospek yang besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-17
Tabel 2.12 Potensi Wisata di Kabupaten Bintan Sampai Tahun 2008 Kecamatan Teluk Sebong
Teluk Bintan
Gunung Kijang
Bintan Timur
Tambelan
Bintan Pesisir
Toapaya
Bintan Utara
Jenis Objek Wisata
Objek Wisata Kawasan terpadu wisata Lagoi
Resort
Desa Wisata Sebong Pereh
Budaya
Pantai Sakera
Pantai
Kampung Sri Bintan
Ekowisata
Makam Datok Panaon
Sejarah
Tour Mangrove Sei Kecil
Alam
Gunung Bintan
Alam
Hutan Mangrove
Sungai
Makam Panjang Pengujan
Sejarah
Makam Bukit Batu
Sejarah
Tembeling
Danau dan Agrowisata
Pantai Trikora
Bahari
Perkampungan Nelayan Kawal
Alam
Tanjung Pesona
Tirta
Bukit Kerang
Sejarah
Bintan Agro Resort KM.36
Bahari
Gunung Lengkuas
Alam
Taman Rekreasi Kota
Bahari
Makam Sultan Muhayat Syah
Sejarah
Habitat Penyu
Budidaya
Teluk Abik
Bahari
Taman Laut
Bahari
Pulau Bungin
Alam
Pulau Mapur
Bahari
Pulau Nikoi
Bahari
Pulau Mangkil
Bahari
Perkebunan Buah Naga
Agrowisata
Perkebunan Nenas
Agrowisata
Pantai Sakera
Bahari
Pantai Sungai Lepah
Bahari
Makam Hang Nadim
Sejarah
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bintan, Tahun 2009
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-18
Tabel 2.13 Potensi Objek Wisata di Kabupaten Bintan 2003-2007 Objek Wisata
Lokasi Wisata
Jenis Wisata
Daya Tarik (atraksi)
Kegiatan Wisata
Keterangan
Tanjung Berakit
Pantai
Alam
Keindahan Alam
Menikmati keindahan alam
Kota lama Tanjung Uban
Kota
City tour
Peninggalan Sejarah
Menikmati keindahan kota
Fasilitas terbatas
Makam Hang Nadim
Makam
Sejarah/ Budaya
Peninggalan Sejarah
Ziarah
Belum ada fasilitas, jalan tanah
Pulau Beralas Bakau dan P. Beralas Pasir
Pulau dan pantai
Alam
Kehidupan Masyarakat
Menikmati keindahan alam
Dalam rencana
Perkebunan Nanas
Perkebunan Agrowisata Keindahan alam
Kunjungan dan hiking
Dalam rencana
Pantai Tambelan
Pantai dan Taman Laut
Alam
Keindahan alam dan penangkaran penyu
Menikmati keindahan alam
Fasilitas terbatas
Makam Sultan Muhayatsyah
Makam
Budaya
Peninggalan sejarah
Ziarah dan kegiatan keagamaan
Fasilitas terbatas
Pulau-pulau kecil di Pantai sekitar Pulau Bintan
Alam
Keindahan alam
Menikmati keindahan alam
Fasilitas terbatas
Danau Wisata
Sekitar danau
Alam
Rekreasi
Olahraga air
Dalam rencana
Makam Panjang
Makam
Budaya
Peninggalan Sejarah
Ziarah dan keagamaan
Fasilitas terbatas dan jalan tanah
Makam Datuk Panaon
Makam
Budaya
Peninggalan sejarah
Ziarah dan keagamaan
Fasilitas terbatas
Makam Bukit Batu
Makam
Budaya
Peninggalan sejarah
Ziarah dan keagamaan
Fasilitas terbatas
Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Kab. Bintan, Tahun 2008
Sarana wisata yang terdiri dari hotel dan restoran di Kabupaten Bintan selama tahun 2002 – 2006 mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 26 hotel yang terdapat di Kabupaten Bintan, 13 unit diantaranya adalah hotel berbintang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-19
Tabel 2.14 Sarana Wisata di Kabupaten Bintan 2003-2007 Jenis Sarana Hotel Restoran
Tahun 2003
2004
2005
2006
2007
-
-
-
25
26
105
108
121
128
149
Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) Kab. Bintan, Tahun 2008
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Secara teknis, Kabupaten Bintan termasuk wilayah yang relatif aman terhadap bencana besar seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi karena berdasarkan SNI 03-1726-2002, tentang Wilayah Gempa Indonesia, Kabupaten Bintan termasuk dalam Wilayah Gempa I dengan kemungkinan potensi gempa paling rendah. Sedangkan wilayah gempa yang paling berpotensial berada pada Wilayah Gempa VI. Meskipun demikian, bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Bintan adalah rawan gelombang pasang, banjir, longsor, angin puting beliung, dan abrasi pantai. Kawasan rawan bencana ini tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan, yaitu : a. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kawasan yang berada di sekitar pantai sangat rawan terhadap gelombang pasang dan angin kencang. Kawasan ini umumnya terletak di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, seperti di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Sri Kuala Lobam, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang, Tambelan dan Pulau Mapur. b. Kawasan Rawan Banjir dan Longsor Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bintan terdapat di Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Seri Kuala Lobam dan Gunung Kijang memiliki kondisi geologi yang mendukung terjadinya banjir serta kontur wilayah yang cenderung rata. c. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Pulau Bintan bagian utara.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-20
d. Kawasan Rawan Abrasi Kawasan yang rawan terhadap abrasi diantaranya adalah Pantai Trikora sepanjang ± 10 Km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 Km, Pantai Sei Kecil – Sakera sepanjang ± 10 Km, dan Pantai Lobam sepanjang ± 4 Km. 2.1.4 Demografi 2.1.4.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur Penduduk sebagai salah satu komponen dalam sistem perwilayahan memiliki peranan yang penting sebagai subyek pemanfaat ruang. Selain sebagai pemanfaat ruang, penduduk juga memainkan peranan sebagai pelaku perubahan ruang. Oleh karena itu, dinamika kependudukan memiliki peranan yang penting bagi perkembangan suatu wilayah yang dinamis. Sebagai subyek pembangunan, sumber daya kependudukan merupakan faktor kunci dalam menjalankan roda pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya kependudukan, semakin berkualitas pulalah hasil pembangunan yang dicapai. Sedangkan sebagai obyek pembangunan, sumber daya kependudukan juga perlu mendapat perhatian, perbaikan, serta ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya agar pembangunan fisik dan non fisik dapat berjalan seimbang. Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 No
Kelompok Umur
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ Jumlah Dependency Rasio
2005 12.171 10.858 10.015 8.441 12.199 14.054 12.713 9.753 7.714 6.231 3.682 4.073 2.878 1.704 1.339 117.825 0,44
2006 11.079 11.687 11.163 9.764 11.291 14.150 10.456 10.392 8.561 7.942 4.646 3.074 2.669 1.472 1.482 121.303 0,44
Tahun 2007 2008 11.560 14.760 11.048 12.465 11.628 11.725 9.677 10.968 11.014 12.454 14.344 13.586 11.245 13.009 10.258 10.409 7.868 7.769 6.183 5.859 5.549 4.299 3.690 2.937 3.374 1.933 2.341 1.279 1.533 1.606 122.677 125.058 0,46 0,50
2009 12.208 12.457 10.808 10.755 9.543 13.504 12.047 10.946 9.076 7.839 5.297 4.175 3.338 2.311 3.073 127.404 0,50
2010 16.533 14.783 11.553 10.258 13.189 16.889 15.537 12.065 9.092 6.858 4.994 3.614 2.575 1.963 1.252 142.281 0,48
Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-21
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bintan mencapai 142.281 jiwa dan terdiri dari 36.598 rumah tangga. Sedangkan jumlah penduduk tahun 2005 adalah sebesar 117.825 jiwa maka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bintan adalah sebesar 2,98%. Dengan luas wilayah darat 1.319,51 km2 maka kepadatan penduduk ratarata Kabupaten Bintan tahun 2010 (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya) sebesar 107 jiwa/km2.
Gambar 2.1 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010
2.1.4.2 Sebaran Penduduk Dengan luas wilayah darat 1.319,51 km2 maka kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Bintan tahun 2010 (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya) sebesar 107 jiwa/km2 2.1.4.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Sementara itu, sampai dengan tahun 2010 angka sex ratio Kabupaten Bintan mencapai 107 sedangkan Dependency Ratio mencapai 0,48, artinya seorang penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan harus mampu menanggung kurang dari 1 orang penduduk yang lain (0,48). Pada tahun 2010, struktur penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan kelompok umur berada pada kategori kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 95.071 jiwa atau 66,82 %. Sedangkan untuk kelompok umur non produktif sebesar 34.531 jiwa atau 33,18 %. Saat ini proporsi penduduk laki-laki cenderung meningkat, hal ini diperkirakan karena banyaknya pencari kerja yang
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-22
masuk ke Kabupaten Bintan. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk, maka Kabupaten Bintan memiliki potensi angkatan kerja yang cukup besar dengan dominasi kelompok umur 24 sampai 39 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan dirinci per Kecamatan Tahun 2010 Kecamatan Teluk Bintan Bintan Utara Teluk Sebong Seri Kuala Lobam Bintan Timur Gunung Kijang Mantang Bintan Pesisir Toapaya Tambelan Bintan
Penduduk Laki-laki
Perempuan
4,755 10,644 8,257 8,029 20,319 6,573 2,128 4,390 5,731 2,568 73,664
4,179 10,550 7,472 9,603 18,687 5,434 1,768 3,615 4,902 2,407 68,617
Laki-laki + Perempuan 8,934 21,194 15,999 17,632 39,006 12,007 3,896 8,005 10,633 4,975 142,281
Sex Ratio 114 101 114 84 109 121 120 121 117 107 107
Sumber: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.2
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Aspek ini membahas mengenai kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut, aspek kesejahteraan masyarakat juga membahas mengenai fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga. 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi Kabupatan Bintan, PDRB per kapita, persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-23
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan referensi harga yang berlaku pada tahun tertentu dikenal dengan PDRB atas dasar harga berlaku yang berguna untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu dikenal dengan PDRB atas dasar harga konstan, dimana harga pada tahun 2000 dijadikan sebagai dasar penghitungannya dan ini berguna untuk melihat besarnya laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bintan yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerahdaerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bintan. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.17 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 Lapangan Usaha
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1. Pertanian
114,36
124,85
139,41
150,22
162,55
175,37
2. Pertambangan & penggalian
254,22
266,89
277,44
292,80
307,06
325,84
1.336,40
1.392,96
1.441,85
1.502,41
1.562,13
1.634,16
3. Industri pengolahan 4. Listrik, gas dan air bersih 5. B a n g u n a n 6. Perdagangan, hotel dan restoran 7. Pengangkutan dan komunikasi
6,52
6,87
7,40
7,72
8,05
8,38
66,44
72,00
78,92
84,96
90,69
96,90
435,04
467,20
506,33
540,08
576,17
615,25
83,50
88,76
95,02
100,54
106,55
112,77
8. Keuangan, persewaan dan jasa
36,11
37,86
40,04
42,88
45,78
48,65
9. J a s a - j a s a
67,97
71,83
77,11
82,30
88,07
93,47
2.400,56
2.529,22
2.663,52
2.803,91
2.947,05
3.110,79
5,28
5,36
5,31
5,27
5,11
5,56
PDRB LPE
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-24
Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Per Sektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 Lapangan Usaha
Laju Pertumbuhan Sektor (%) 2006 2007 2008 2009
2005
2010
1. Pertanian
7,37
9,17
11,67
7,75
8,2
7,89
2. Pertambangan & penggalian
4,52
4,99
3,95
5,54
4,87
6,11
3. Industri pengolahan
4,77
4,23
3,51
4,2
3,98
4,61
4. Listrik, gas dan air bersih
4,05
5,47
7,68
4,3
4,27
4,1
5. B a n g u n a n
5,61
8,37
9,61
7,65
6,75
6,85
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7,79
7,39
8,37
6,67
6,68
6,78
7. Pengangkutan dan komunikasi
4,84
6,29
7,05
5,81
5,98
5,84
8. Keuangan, persewaan dan jasa
3,24
4,85
5,77
7,1
6,75
6,28
9. J a s a - j a s a
0,94
5,68
7,35
6,74
7,01
6,12
5,28
5,36
5,31
5,27
5,11
5,56
LPE
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 2.19 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan & penggalian
2005 147,72 329,51
2006 166,25 357,88
2007 191,22 384,98
2008 210,95 416,92
2009 232,55 446,26
2010 255,65 487,81
1.591,60
1.713,63
1.842,53
196.804
2.077,06
2.255,84
9,20
10,08
11,30
12,25
13,11
14,10
87,48
97,82
111,64
123,44
151,60
165,12
6. Perdagangan, hotel dan restoran
561,74
622,08
688,26
749,46
804,63
893,39
7. Pengangkutan dan komunikasi
109,62
118,52
129,23
140,85
152,60
166,11
8. Keuangan, persewaan dan jasa
41,91
45,31
49,78
54,51
59,19
64,73
9. J a s a - j a s a
82,40
87,72
94,30
102,99
112,99
122,12
2.961,18
3.219,29
3.503,24
3.792,96
4.049,98
4.424,87
3. Industri pengolahan 4. Listrik, gas dan air bersih 5. B a n g u n a n
PDRB
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-25
Tabel 2.20 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 Lapangan Usaha 1. Pertanian
2005
2006
Distribusi PDRB (%) 2007 2008
2009
2010
4,99
5,16
5,46
5,56
5,74
5,78
2. Pertambangan & penggalian
11,13
11,12
10,99
10,99
11,02
11,02
3. Industri pengolahan
53,75
53,23
52,6
51,89
51,29
50,98
0,31
0,31
0,32
0,32
0,32
0,32
4. Listrik, gas dan air bersih 5. B a n g u n a n 6. Perdagangan, hotel dan restoran 7. Pengangkutan dan komunikasi
2,95
3,04
3,19
3,27
3,74
3,73
18,97
19,32
19,65
19,76
19,87
20,19
3,7
3,68
3,69
3,7
3,77
3,75
8. Keuangan, persewaan dan jasa
1,42
1,41
1,42
1,44
1,46
1,46
9. J a s a - j a s a
2,78
2,72
2,69
2,72
2,79
2,76
100
100
100
100
100
100
PDRB
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten Bintan tahun 2005 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 2,961 trilyun meningkat menjadi 4,002 trilyun pada tahun 2009 yang diukur dari sembilan sektor lapangan usaha yaitu Sektor Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan/Konstruksi; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa. Selaras dengan indikator kinerja PDRB, indikator kinerja makro ini merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Bintan di dalam menjalankan misinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. PDRB Kabupaten Bintan yang dihitung menurut harga kini (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan yang di dalamnya telah tercakup unsur tingkat inflasi makro Kabupaten Bintan. Mengingat PDRB harga berlaku mengandung unsur inflasi makro nampaknya tinggi rendahnya %tase tersebut lebih diakibatkan tingginya tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB harga berlaku belum secara riil menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil Pemerintah Kabupaten Bintan menggunakan PDRB harga konstan. PDRB harga konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan, yakni harga dasar
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-26
tahun tertentu yang dipilih. Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari BPS Kabupaten Bintan bahwa pada tahun 2009 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 Kabupaten Bintan mencapai Rp 2,935 Trilyun. Perkembangan kondisi makro ekonomi Kabupaten Bintan selama periode 2005–2009 cenderung fluktuatif. Kondisi perekonomian Kabupaten Bintan pada tahun 2009 masih mengalami tekanan yang berat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan melambat 4,68% dari tahun 2005 sebesar 5,28%. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan selama tahun 2009 relatif lebih didorong oleh sektor tersier dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,72%. Selanjutnya, pertumbuhan sektor primer dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,93% dan pertumbuhan sektor sekunder sebesar 4,11%. Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing sektor sangatlah bervariasi. Beberapa sektor ada yang mengalami pertumbuhan yang berarti seperti sektor pertanian, petenakan, kehutanan, perikanan tumbuh sebesar 7,37% pada tahun 2005 menjadi 8,20% pada tahun 2009. Sektor kelistrikan, pada tahun 2005 tumbuh sebesar 4,05% meningkat menjadi 4,27% pada tahun 2009. Sektor bangunan dan konstruksi termasuk sektor ekonomi yang relatif tinggi pertumbuhannya, yaitu dari 5,61% pada tahun 2005 menjadi 6,75% pada tahun 2009. Begitu juga dengan sektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh sebesar 4,84% pada tahun 2005 menjadi 5,98% pada tahun 2009. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 3,24% pada tahun 2005 meningkat menjadi 6,75% pada tahun 2009. Sektor jasa merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja ketiga terbesar selain dari sektor pertanian dan perdagangan pertumbuhannya meningkat tajam dari 0,94% pad tahun 2005 menjadi 7,01% pada tahun 2009. Sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian daerah karena menjadi penyedia lapangan kerja yang cukup besar. Meskipun demikian, pada akhir periode yang lalu pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan dari 7,79% pada tahun 2005 menjadi 5,39% pada tahun 2009. Selain itu, laju pertumbuhan sektor industri yang biasanya cukup tinggi juga mengalami penurunan dari 4,77% pada tahun 2005 menjadi 3,96% pada tahun 2009. Melambatnya pertumbuhan kedua sektor ini terutama disebabkan oleh menguatnya isu penyakit global seperti flu babi dan flu burung serta krisis ekonomi global yang melanda negara-negara maju yang sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan internasional dan investasi khususnya penanaman modal asing ke Kabupaten Bintan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-27
2.2.1.2 Laju Inflasi Setelah pada bulan Juli sebelumnya di Kota Tanjungpinang mengalami deflasi, ternyata pada Juli 2011 ini terjadi kenaikan indeks Harga Konsumen (IHK) dari 123,52 pada bulan Juli 2011 menjadi 126.84 di bulan ini, yang berarti mengalami inflasi sebesar 0,25%. Dari sebanyak 324 paket komoditas Kota Tanjungpinang, 69 komoditi diantaranya mengalami perubahan harga, dimana sebanyak 50 komoditi mengalami kenaikan harga dan 19 komoditi lainnya mengalami penurunan harga. Komoditi kebutuhan masyarakat yang mengalami kenaikan harga, antara lain: ikan selar, beras, rokok kretek filter, telor ayam ras, biaya sekolah dasar, daging ayam beras, rokok kretek, ikan kembung, ikan teri, sawi hijau, emas perhiasan, angkutan udara, sate, biaya SLTP, dan bayam. Sebaliknya komoditi yang mengalami penurunan harga antara lain: cabe merah, cabe rawit, obat dengan resep, cabe hijau, jeruk, gula pasir, kol putih, kubis, minyak goreng, ikan tenggiri, kacang hijau, ketimun, dan televisi berwarna. Laju inflansi tahun kalender (Januari-Juli) 2011 di Kota Tanjungpinang sebesar 0,91%, jauh lebih rendah dibanding laju inflansi priode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,07%. Sedangan laju inflansi year on year (Juli 2011 dibandingan dengan Juli 2010) di Kota Tanjungpinang sebesar 3,95%, juga lebih rendah dibandingan laju inflansi periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 4,48%. 2.2.1.3
PDRB Per Kapita
Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto adalah PDRB per kapita. Angka PDRB per kapita Kabupaten Bintan memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dan dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-28
Tabel 2.21 Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 No
Rincian
1.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah) Penyusutan Barang Modal (Milyar Rupiah) Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah) Pajak Tak Langsung Netto (Milyar Rupiah) Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor (Milyar Rupiah) Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (juta Rupiah) Per Kapita Pendapatan Regional (juta Rupiah)
2. 3.
4. 5.
5.
6.
Tahun 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.400,56
2.529,22
2.663,52
2.809,91
2.947,05
3.110,79
168,29
177,31
186,73
196,57
206,60
218,08
2.232,27
2.351,91
2.476,80
2.607,35
2.740,45
2.892,71
261,51
275,53
290,16
305,45
321,05
338,89
1.970,75
2.079,38
2.186,64
2.301,89
2.419,40
2.553,83
20,37
20,85
21,71
22,42
23,13
21,86
16,73
17,12
17,82
18,41
18,99
17,95
BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Selama ini Produk Domestik Regional Bruto pendapatan per kapita masih tetap dipakai sebagai tolok ukur kemajuan pembangunan suatu daerah. PDRB per kapita merupakan PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selang lima tahun terakhir ini PDRB per kapita Kabupaten Bintan atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2005 PDRB perkapita mencapai Rp25,13 juta naik menjadi Rp26,54 juta tahun 2006. Pada tahun 2009 PDRB per kapita Kabupaten Bintan mencapai Rp 31,79 juta dan tahun 2010 sedikit mengalami penurunan menjadi Rp31,10 juta. Meskipun demikian, dapat digambarkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bintan sedikit demi sedikit mulai membaik.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-29
Tabel 2.22 Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010 NO
Rincian
1.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah) Penyusutan Barang Modal (Milyar Rupiah) Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Milyar Rupiah) Pajak Tak Langsung Netto (Milyar Rupiah) Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor (MilyarRupiah) Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) Per Kapita Pendapatan Regional (Juta Rupiah)
2. 3.
4. 5.
5.
6.
Tahun 2005 2.961,18
2006 3.219,29
2007 3.503,24
2008 3.769,96
2009 4.049,98
2010 4.424,87
207,59
225,69
245,59
265,90
283,92
310,20
2.753,59
2.993,60
3.257,64
3.527,06
3.766,06
4.114,67
322,59
350,71
381,64
413,20
441,2
482,04
2.431,00
2.642,90
2.876,01
3.113,86
3.324,86
3632,63
25,13
26,54
28,56
30,33
31,79
31,10
20,63
21,79
23,44
24,90
26,10
25,30
BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.2.2. Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1. Pendidikan 2.2.2.2. Angka Melek Huruf Dewasa ini pembangunan pendidikan di Kabupaten Bintan relatif terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase penduduk yang melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Menurut data Susenas tahun 2010, persentase penduduk dewasa yang melek huruf di Bintan mencapai sekitar 98,06%. Begitu pula rata-rata lama sekolah, pada tahun 2005 rata-rata lama sekolah penduduk Bintan baru sekitar 6,65 tahun atau tamat SD meningkat menjadi 7,82 tahun di tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi 7,91 tahun. Pendidikan sesungguhnya adalah upaya sadar seseorang atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga di masa mendatang mereka dapat hidup lebih layak. Dalam konteks ini, pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Tidak itu saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-30
kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi satu bangsa. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Memang kendala utama upaya pembangunan pendidikan saat ini adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Bagi keluarga yang tidak mampu, biaya pendidikan anak tidak dapat dipenuhi. Oleh karenanya, sebagian dari mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dan cenderung mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja membantu perekonomian rumahtangga. Sebagian mereka beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin perbaikan taraf hidup. Khususnya tidak akan menjamin bisa memperoleh pekerjaan yang layak, apalagi untuk anak perempuan. Akibatnya timbul keengganan para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama anak perempuan, sampai ke jenjang yang lebih tinggi. 2.2.2.3.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Pada tahun 2010, %tase penduduk dewasa (usia 15 Tahun keatas) yang melek huruf mencapai 98,09%, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 7,91 tahun. Tabel 2.23 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010
No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rata-rata Lama Sekolah 6,67 7,03 7,15 7,76 7,82 7,91
Indeks Pendidikan 80,16 80,52 80,92 82,41 82,76 82,97
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-31
2.2.2.3.1. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD usia 7-12 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk pada jenjang pendidikan SD. Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun tergambarkan bahwa tahun 2010 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD pada tahun 2010 tercatat sebesar 92,83%. Artinya sebanyak 92,83 % penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD dan terdapat sebesar 7,17% penduduk yang berusia 7-12 tahun yang belum menikmati program wajib belajar. Tabel 2.24 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisapsi Murni (APM) SD/MI No
1. 2. 3.
Kelompok Siswa Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jumlah murid Usia Jumlah siswa
SLTP
SMU/MA
Kelompok usia
Jumlah
Kelompok usia
Jumlah
Kelompok usia
Jumlah
7-12 Thn
15.624
13-15 Thn
6.461
16-18 Thn
6.019
7-12 Thn
14.504
13-15 Thn
4.303
16-18 Thn
2.584
17.071
-
6.125
-
3.815
-
63,38
-
42,93
-
Angka Partisipasi 4. 109,26 94,8 Kasar Angka Partisipasi 5. 92,83 66,6 Murni Sumber: BPS Bintan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2011
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD sebesar 109,26%. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolahsekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan tingkat SMU jauh lebih rendah dibanding APM tingkat SD. Untuk SLTP baru mencapai 66,60% dan SLTA lebih rendah lagi yaitu 42,93%. Hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka daya serapnya semakin rendah. Ada beberapa faktor penyebab antara lain, masih adanya siswa yang putus sekolah dan tidak sekolah lagi karena tidak tersedianya sekolah SLTP atau SLTA di daerahnya. Sedangkan APK untuk tingkat SMP pada tahun 2010 sebesar 94,80%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah murid SMP yang dapat ditampung pada sekolahsekolah SMP yang ada berada di bawah jumlah penduduk usia sekolah, artinya
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-32
terdapat 5,2% yang berumur kurang atau melebihi usia 13-15 tahun untuk mengikuti pendidikan SMP. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP pada tahun 2010 baru mencapai 66,60%. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapatnya penduduk yang berusia 13-15 tahun atau sebesar 33,40% yang belum menikmati jenjang pendidikan SMP disebabkan oleh beberapa faktor masih adanya siswa yang putus sekolah dan tidak sekolah lagi karena tidak tersedianya sekolah SLTP di daerahnya.
Tabel 2.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2010 No Kelompok Siswa 1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah 7–12 tahun 2. Jumlah murid SD/MI usia 7–12 tahun 3. Jumlah siswa SD/MI 4. APK 5. APM Sumber: BPS Bintan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2011
No 1. 2. 3. 4. 5.
Jumlah 15.624 14.504 17.071 109,26 92,83
Tabel 2.26 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Tahun 2010 Kelompok Siswa Jumlah Jumlah Penduduk Usia Sekolah 13–15 tahun 6.461 Jumlah siswa 13–15 tahun 4.303 Jumlah siswa 6.125 APK 94,80 APM 66,60
Sumber: BPS Bintan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2011
Ketersediaan sarana pendidikan setara SD/MI sudah cukup memadai dan hampir tersebar merata di semua desa. Pada tahun 2009 terdapat 90 unit SD/MI dan 8 kelas jauh yang berada di pulau terluar (pulau Pengikik Kecamatan Tambelan, Mapur, Telang Besar, Telang Kecil, Pulau Sirai, Pulau Alang, Belakang Sidi dan Selat Limau). Jumlah murid yang tertampung seluruhnya berjumlah 16.331 orang dan diasuh oleh 1.221 orang guru. Dengan demikian rerata setiap sekolah sudah terdapat 13 orang guru pada setiap sekolah. Secara umum perbandingan antara guru dengan murid atau ratio terhadap guru sudah cukup baik yaitu 14, artinya 1 orang guru mengajar sekitar 14 orang murid dan perbedaan antar kecamatan tidak terlalu menonjol.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-33
Tabel 2.27 Banyaknya Sekolah Dasar, Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 SD Murid Guru Kecamatan Rasio Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 1:15 1. Bintan Timur 18 1 4.836 126 309 9 2. Bintan Pesisir
6
-
1.115
-
69
-
1:16
3. Mantang
4
-
552
-
60
-
1:9
4. Bintan Utara
9
1
2.562
71
134
8
1:18
5. Seri Kuala Lobam
6
-
1.487
-
75
-
1:19
6. Teluk Sebong
9
1
1.623
56
111
9
1:13
7. Gunung Kijang
8
-
1.246
-
124
-
1:10
8. Teluk Bintan
14
-
948
-
136
-
1:6
9. Tambelan
7
-
756
-
104
-
1:7
6
-
1.115
-
99
-
1:11
2010 2009 2008 2007
87 87 87 87
3 2 2 2
16.311 15.969 15.399 14.719
1.221 1.086 1.022 821
26 19 17 336
1:13 1:15 1:12
2006
87
2
14.765
253 189 201 353 331
1.064
12
1:14
147
890
157
1:13
10.Tuapaya
2005 87 2 13.873 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
1:14
Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan dengan perbandingan demikian maka dapat terlihat bahwa keadaan guru SD di Kabupaten Bintan sudah mencukupi, namun masih terdapat sekolah dasar yang memiliki jumlah murid dibawah 50 siswa terutama di beberapa daerah atau pulau yang lokasinya relatif cukup jauh seperti SDN 02 pulau Alang Kecamatan Mantang, SDN 004 Kampung Bebak Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir, SDN 004 Selat Limau Kecamatan Mantang. Pada tahun 2010 secara keseluruhan jumlah rombongan belajar untuk tingkat SD dan MI di Kabupaten Bintan dijumpai sebanyak 750 rombongan belajar.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-34
Tabel 2.28 Jumlah Rombongan Belajar SD se Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 Kecamatan 1. Bintan Timur 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 9. Tambelan 10.Tuapaya 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Rombel 191 53 52 88 54 76 62 84 42 48 750 729 694 741 665 662
Jumlah Guru 318 69 60 142 75 120 124 136 104 99 1.247 1105 1.039 1.115 1076 947
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 2.29 Jumlah Rombongan Belajar MI se Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010
Kecamatan
Rombel
Jumlah Guru
1. Bintan Timur
12
24
2. Bintan Pesisir
-
-
3. Mantang
-
-
4. Bintan Utara
-
-
5. Seri Kuala Lobam
-
-
6. Teluk Sebong
6
13
7. Gunung Kijang
5
11
8. Teluk Bintan
6
14
9. Tambelan
-
-
10.Tuapaya
-
-
2010
29
62
2009 2008 2007 2006 2005
30 27 24 24 24
54 54 60 36 34
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Pendidikan SLTP/MTs RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-35
Penyebaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah merata di semua kecamatan tetapi belum menjangkau semua desa. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Karena belum semua lulusan SD di pedesaan mampu meneruskan pendidikannya ke SLTP yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Pada tahun 2010 terdapat 33 unit SLTP/MTs dengan 6.125 siswa dan diasuh oleh 570 orang tenaga pengajar. Ratio guru terhadap siswa tercatat 1 guru banding 13 siswa. Bila dibandingkan dengan standar proses pendidikan kondisi ini sudah baik. Namun, masih terdapat permasalahan sebaran guru per sekolah, kualifikasi pendidikan guru bidang studi dan minimnya peralatan/buku teks yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Tabel 2.30 Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2005-2010 Kecamatan
SMP Negeri
Murid
Guru
Negeri 1.803 299 149 1.049
Swasta -
Negeri 121 38 19 79
190
-
25
Rasio
1. 2. 3. 4. 5.
Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Bintan Utara Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong
4 3 2 3
Swasta -
Swasta
2
-
4
-
662
-
70
-
1:9
7. Gunung Kijang
2
-
388
-
29
-
1:13
8. Teluk Bintan
3
-
346
-
43
-
1:8
9. Tambelan
1
-
221
-
21
-
1:11
10.Tuapaya 2010 2009 2008 2007 2006 2005
1 25 24 24 22 20 17
7 2 2
378 5.485 5.408 5.083 4.595 5.050 2.872
652 752
25 469 384 352 288 274 185
135 59
1:15 1:12 1:14 1:14 1:16 1:18 1:16
-
1:15 1:8 1:8 1:13
-
1:8
Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-36
Tabel 2.31 Banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun Ajaran Tahun 2008-2010 MTs Murid Guru Kecamatan Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 1. Bintan Timur
1
-
172
-
18
-
2. Bintan Pesisir
-
-
-
-
-
-
3. Mantang
-
-
-
-
-
-
4. Bintan Utara
-
1
-
53
-
11
5. Seri Kuala Lobam
-
1
-
11
-
12
6. Teluk Sebong
-
1
-
36
-
9
7. Gunung Kijang
-
1
-
113
-
14
8. Teluk Bintan
-
1
-
61
-
9
9. Tambelan
-
1
-
77
-
10
10.Tuapaya
-
1
-
117
-
18
2010 2009
1 -
7 7
-
640 715
-
101 78
2008
-
7
-
613
-
68
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP pada tahun 2010 baru mencapai 66,60 %. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapatnya penduduk yang berusia 13-15 tahun atau sebesar 33,40 % yang belum menikmati jenjang pendidikan SMP disebabkan oleh beberapa faktor masih adanya siswa yang putus sekolah dan tidak sekolah lagi karena tidak tersedianya sekolah SLTP di daerahnya.
No 1. 2. 3. 4. 5.
Tabel 2.32 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)SMA Tahun 2010 Kelompok Siswa Jumlah Jumlah Penduduk Usia Sekolah 16–18 tahun 6.019 Jumlah siswa usia 16–18 tahun 2.584 Jumlah siswa 3.815 APK 63,38 APM 42,93
Sumber: BPS Bintan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, tahun 2011
Di Kabupaten Bintan Tahun 2009 seluruh kecamatan telah memiliki Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA). Rata-rata setiap kecamatan telah memiliki SLTA dengan jumlah siswa sebanyak 3.236 orang dan 300 guru dengan perbandingan guru dan siswa 1 : 11 artinya 1 orang guru mengajar sebanyak 11 orang siswa.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-37
Permasalahan yang dihadapi pendidikan SLTA/MA hampir sama dengan yang dihadapi di tingkat SLTP yaitu masih kurangnya guru bidang studi mata pelajaran Bahasa Inggris, Fisika, Matematika, Bimbingan Konseling serta guru program Keahlian Teknik Elektronika, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Mesin, Akomodasi Perhotelan dan Tata Busana untuk SMK. Selain itu kelengkapan parasarana penunjang pembelajaran seperti buku teks masih sangat minim dan perlu mendapat perhatian. Dari kondisi diatas mengakibat sebagian siswa yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SLTP memilih untuk melanjutkan pendidikan keluar wilayah Bintan seperti Kota Tanjungpinang yang telah memiliki program jurusan yang dikehendaki oleh siswa. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Tabel 2.33 Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 Kecamatan
SMA 1 1 1 1 1 1 6
1 1
Neg 788 462 402 232 205 63 2.501
2009
6
1
2008
7
1
2007
7
2006
6
1. Bintan Timur 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 9. Tambelan 10.Tuapaya 2010
Neg
Murid Swt
Swt
Neg
Swt
308 303
68 41 34 29 21 33 220
26 28
2.379
263
170
19
2.216
286
171
19
6
2.209
383
128
107
1
2.143
308
155
18
462
107
33
2005 6 1 1.772 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Guru
II-38
Tabel 2.34 Banyaknya Madrasah Aliyah (MA), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 MA Murid Guru Kecamatan Neg Swt Neg Swt Neg Swt 1. Bintan Timur 1 69 18 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 9. Tambelan 10.Tuapaya 1 46 14 2010 1 1 69 46 18 14 2009 1 63 12 2008 1 89 15 2007 1 97 17 2006 1 61 16 2005 1 24 18 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 2.35 Banyaknya Sekolah Menengah kejuruan (SMK), Murid dan Guru Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 SMK Murid Neg Swt Neg 1. Bintan Timur 1 1 215 2. Bintan Pesisir 3. Mantang 4. Bintan Utara 1 2 359 5. Seri Kuala Lobam 6. Teluk Sebong 7. Gunung Kijang 8. Teluk Bintan 9. Tambelan 10.Tuapaya 2010 2 3 573 2009 2 2 886 2008 2 3 374 2007 1 4 146 2006 1 4 43 2005 1 4 43 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011 Kecamatan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Guru Swt 45 217 262 282 271 335 281 252
Neg 33 35 68 36 45 15 8 8
Swt 12 40 52 51 50 40 50 50
Rasio 173
130
144 74 147 114 179 197
II-39
2.2.2.3.2. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan, untuk tahun 2006 tamatan SD/MI sederajat tercatat 25,89%, SMP/MTs sederajat tercatat 14,98%, SMA/MA sederajat tercatat 22,8%, SMK tercatat 4,7%, D I/II tercatat 1,03%, D III tercatat 1,07%, dan D IV/S1/S2/S3 tercatat 0,9%. Sedangkan untuk tahun 2010 tamatan SD/MI sederajat tercatat 20,82%, SMP/MTs sederajat meningkat menjadi 17,79%, SMA/MA sederajat meningkat menjadi 25,21%, SMK tercatat 3,37%, D I/II meningkat menjadi 1,08%, D III meningkat menjadi 1,85%, dan D IV/S1/S2/S3 meningkat menjadi 2,27%. Tabel 2.36 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan
NO 1 2 3 4 5 6 7
APT SD/MI sederajat SMP/MTs sederajat SMA/MA sederajat SMK D I/II D III D IV/S1/S2/S3
2006 25,98 14,98 22,8 4,7 1,03 1,07 0,9
2007 25,62 19,48 18,36 5,8 0,73 1,11 1,92
2008 22,26 18,65 16,33 3,45 1,47 1,05 3,04
2009 26,36 13,33 13,64 3,33 0,91 0,61 2,73
2010 20,82 17,79 25,21 3,37 1,08 1,85 2,27
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.2.2.4 Kesehatan 2.2.2.4.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Jumlah kematian bayi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 cenderung menurun namun pada tahun 2009 meningkat menjadi 25 orang atau 6,59 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 28 orang atau 9,85 per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kelahiran tercatat sebanyak 2.843 orang. Penyebabnya antara adalah asfiksia, lahir prematur dan BBLR serta cacat bawaan, aspirasi pneumonia dan panas tinggi. Angka ini dibawah angka nasional yaitu 26 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan angka kematian bayi sebesar 9,85 per 1.000 kelahiran hidup maka angka kelangsungan hidup bayi adalah 99,01%. Jumlah kelahiran dan kematian bayi tahun 2005-2010 di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-40
Tabel 2.37 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 Jumlah No
Kecamatan
1. 2. 3. 4.
Teluk Bintan Seri Kuala Lobam Bintan Utara Teluk Sebong
5. 6. 7. 8. 9. 10
Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Puskesmas
Lahir Hidup
Lahir Mati
Teluk Bintan Teluk Sasah Tg. Uban Tel. Sebong Sri Bintan Berakit Kijang Kelong Mantang Kawal Toapaya Tambelan
150 387 533 143 113 58 778 180 77 209 117 98 2.843 2.727 2.860 3.019 2.945 3.044
2 1 3 1 2 0 5 1 1 2 1 0 19 25 13 7 13 3
Lahir Hidup + Lahir Mati 152 388 536 144 115 58 783 181 78 211 118 98 2.862 2.752 2.873 3.026 2.958 3.047
Jml Bayi Mati 1 1 3 4 4 1 7 0 3 4 0 0 28 27 13 16 23 31
Jml Balita 710 1.793 2.239 660 463 301 3.885 872 399 975 818 517 13.632 16.842 15.847 18.889 16.732 15.567
Jml Balita Mati 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.2.2.4.2. Angka Usia Harapan Hidup Indeks kesehatan Kabupaten Bintan pada tahun 2005 adalah 73,88 poin, pada tahun 2010 menjadi 74,50 poin atau meningkat sebesar 0,62 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bintan relatif semakin membaik artinya keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari AHH penduduk Kabupaten Bintan dari usia 69,33 tahun pada tahun 2005 menjadi 69,70 tahun pada tahun 2010. Angka ini menandakan bahwa secara rata-rata akan terjadi peningkatan umur manusia dari 69 tahun 3 bulan menjadi 69 Tahun 7 bulan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-41
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tabel 2.38 Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 Tahun Angka Harapan Hidup Indeks Kesehatan 2005 69,33 73,88 2006 69,50 74,17 2007 69,57 74,28 2008 69,61 74,35 2009 69,69 74,48 2010 69,70 74,50
Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.2.2.4.3. Persentase Balita Gizi Buruk Indikator yang digunakan untuk menilai status gizi balita yaitu dengan melakukan penimbangan berat badan melalui posyandu dan sarana kesehatan lainnya kemudian dibandingkan dengan umur Balita (BB/U) dan tinggi badan (BB/TB). Pada tahun 2010, dari 11.200 balita yang ditimbang ditemukan 919 orang balita kekurangan gizi (8,21%), dari jumlah tersebut ditemukan anak yang menderita gizi buruk sebanyak 20 orang atau 0,18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan status gizi masyarakat dibandingkan tahun 2009 dimana penderita gizi buruk hanya mencapai 0,08%. Upaya yang dilakukan dalam penanganan gizi buruk adalah penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak balita dan penganekaragaman makanan di tingkat rumah tangga, serta memberikan makanan tambahan selama 90 hari bagi penderita gizi buruk. Hasil pemantauan penggunaan garam beryodium di masyarakat yang dilaksanakan di 51 desa/kelurahan tidak ditemukan adanya garam yang tidak beryodium. Keadaan ini sama dengan keadaan lima tahun terakhir, namun demikian untuk mencegah terjadinya kekurangan yodium di tingkat masyarakat perlu dilakukan upaya promotif dengan melakukan pemantauan garam beryodium di tingkat rumah tangga serta perlunya dilakukan penyuluhan. 2.2.2.5 Kemiskinan 2.2.2.5.1. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bintan pada periode 2005-2010 menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan. Programprogram penanggulangan kemiskinan pun dilakukan secara berlapis dan bersinergi sehingga mendorong rakyat miskin dapat mandiri. Buah pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah menurunnya
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-42
tingkat kemiskinan dari 14,51% pada tahun 2005 menjadi 7,27% pada tahun 2010. Pencapaian tersebut dapat diwujudkan berkat pelaksanaan sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan kriterianya dikelompokkan menjadi tiga klaster, yaitu : (1) klaster pertama, bantuan dan perlindungan sosial. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup pada rumah tangga sasaran dan kelompok rentan lainnya; (2) klaster kedua, pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bintan mendorong keberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitasnya dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan; dan (3) klaster ketiga, pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 meningkatkan harga bahan pokok lainnya termasuk beras. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin. Tingkat kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tabel 2.39 Proporsi Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Penduduk (Jiwa) 117.825 121.303 122.677 125.058 127.404 142.281
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2,18 2,31 2,14 1,94 2,09 2,98
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 17.096 16.485 15.334 14.381 8.931 10.343
% Penduduk Miskin 14,51 13,59 12,5 11,5 7,01 7,27
Sumber: BPS Kabupaten Bintan dan diolah, Tahun 2011
Pada tahun 2005, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 17.096 jiwa atau sekitar 14,51% dari seluruh penduduk di Kabupaten Bintan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 berkurang menjadi 16.485 jiwa (13,59%). Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin turun menjadi 15.334 jiwa (12,5%). Pada tahun 2008 seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 14.381 jiwa (11,5%). Jumlah penduduk miskin menurun menjadi 8.931 jiwa (7,01%) pada tahun 2009, dan mengalami peningkatan menjadi 10.343 jiwa (7,27%) pada tahun 2010.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-43
2.2.2.6 Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang bekerja) Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran). Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bintan memiliki trend yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 rasio penduduk yang di Kabupaten Bintan sebesar 0,87 dan meningkat menjadi 0,92 pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.40 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 No
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1 2
Bekerja Mencari Pekerjaan
Uraian
46.719 7.081
49.669 6.956
47.135 6.569
44.822 6.823
47.101 4.295
40.025 3.651
3
Angkatan Kerja
53.800
56.625
53.704
51.645
51.356
43.676
4 Rasio Penduduk Yang Bekerja 0,87 Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
0,88
0,88
0,87
0,92
0,92
2.2.2.7 Kriminalitas (Angka Kriminalitas yang Tertangani) Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bintan relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-44
masyarakat. Meskipun berbagai upaya untuk peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas terus dilakukan. Namun, untuk mencapai keamanan dan ketertiban secara penuh belum dapat diwujudkan. Hal itu tercermin dari masih berkembangnya berbagai persoalan sosial dan penyakit sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, kasus-kasus pencurian dan tindak kekerasan walaupun masih dalam skala yang dapat dikendalikan. Kinerja peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas dapat digambarkan dari jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menurut kejadian. Pada tahun 2006, indeks korban kejahatan (tahun dasar 2005) di Kabupaten Bintan diperoleh sebesar 54,84% dan indeks kriminalitas menurut jenis tindak pidana yang dominan sebesar 81,84%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2009 dimana indeks korban kejahatan mencapai 112,10% dan indeks kriminalitas menurut jenis tindak pidana yang dominan menjadi 112,96. Banyaknya gangguan kamtibmas menurut kejadian di Kabupaten Bintan selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.26. Meskipun indeks kriminalitas di Kabupaten Bintan cenderung meningkat, namun berkat penanganan yang cepat dari aparat keamanan dan Pemerintah Daerah serta kesadaran masyarakat, masalah tersebut tidak sampai menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Hal ini terwujud berkat upaya kita dalam membangun sinergi antara tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan di setiap tingkatan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-45
Tabel 2.41 Banyaknya Gangguan Kamtibmas Menurut Kejadian di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2009 No
Jenis Kriminalitas
2005
R Cabul/Perzinahan 4 Curanmor 4 Curas 8 Curat 29 Kehilangan Anak 1 Kepabean 1 Migas (BBM) 3 Narkotika 4 Pem/Kebakaran 2 Pemalsuan Dokumen 1 Pembalakan 1 Pembunuhan 2 Pemerasan 1 Pencurian 13 Penganiayaan 13 Pengeroyokan 1 Penggelapan 7 Penghinaan 5 Pengrusakan 4 Penipuan 4 Penyeludupan 1 Perjudian 5 Perkosaan 4 Serobot Tanah 6 Jumlah 124 Indeks Kriminalitas 100 Indeks Kriminalitas 100 Dominan Sumber : BPS Bintan, Tahun 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
2006 S 4 4 7 1 3 4 2 1 2 1 7 8 1 6 4 4 1 1 5 4 5 75
R 1 8 6 30 1 3 2 1 3 1 3 4 5 68 54,84 81,48
2007 S 4 2 13 1 3 7 2 5 8 3 8 3 2 6 8 2 4 81
R 7 3 7 42 9 7 2 6 24 7 5 7 12 4 6 148 119,4 140,7
2008 S 6 1 2 16 9 4 2 6 21 5 2 5 12 2 4 97
R 6 3 2 27 1 12 1 2 2 2 1 10 11 2 11 2 1 1 1 11 3 112 90,32 77,78
S 5 1 1 27 1 12 1 2 2 2 1 9 11 2 10 2 1 11 2 103
2009 R 10 12 3 35 2 5 7 4 1 5 1 11 8 5 11 1 1 7 1 5 2 2 139 112,10
S 9 6 1 24 2 5 7 5 1 4 1 10 7 4 7 1 3 1 5 2 105
112,96
2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga Kegiatan kesenian di Kabupaten Bintan belum menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari masih kecilnya jumlah sanggar seni yang ada. Meskipun demikian, untuk meningkatkan peranan seni dan budaya di masyarakat pada tahun 2010 pemerintah daerah telah melakukan kegiatan pembinaan seni pada 10 sanggar seni yang ada di Kabupaten Bintan. Lebih jelasnya, jumlah sarana seni dapat dilihat pada Tabel II.41. Sementara itu, Kabupaten Bintan memiliki 186 buah sarana olah raga dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yaitu 31 buah. Sebaliknya, Kecamatan Bintan Utara merupakan Kecamatan paling sedikit yang memiliki sarana olah raga yaitu hanya 4 buah.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-46
Sarana pariwisata dan rekreasi yang tersedia di Kabupaten Bintan berjumlah 39 buah. Jumlah sarana pariwisata paling banyak terdapat di Kecamatan Teluk Sebong yaitu 23 buah, dan yang paling sedikit terdapat di Bintan Pesisir yaitu 1 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tabel 2.42 Jumlah Sarana Seni, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2010 Sarana Olah Sarana Kecamatan Sarana Seni Raga Pariwisata Teluk Bintan 16 3 Seri Kuala Lobam 9 2 Bintan Utara 4 1 5 Teluk Sebong 17 2 23 Bintan Timur 31 5 4 Bintan Pesisir 27 1 1 Mantang 19 1 Gunung Kijang 15 2 6 Toapaya 30 0 Tambelan 18 2 Jumlah 186 19 39
Sumber : Hasil Survey Bappeda Tahun 2010
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bintan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek Pelayanan Umum mencakup fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan urusan pilihan 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Arahan dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 mewajibkan pengukuran terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib di daerah. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan wajib dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-47
2.3.1.1. Pendidikan 2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar 2.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah (APS) untuk pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia dasar (7-12 Tahun dan 13-15 Tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per seribu penduduk jumlah usia pengenyam pendidikan dasar. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengukur tingkat keberhasilan di bidang pendidikan dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Pada umumnya masalah utama berkaitan dengan angka partisipasi sekolah adalah akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan yang tersedia, juga kemampuan ekonomi penduduk di tiap-tiap wilayah Kabupaten Bintan. Angka partisipasi sekolah Kabupaten Bintan pada tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.43 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 Kabupaten Bintan NO 1
Jenjang Pendidikan
Tahun 2011
SD/MI
1.1.
jumlah murid usia 7-12 thn
15.504
1.2.
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
15.624
1.3.
APS SD/MI
2
SMP/MTs
99,2
2.1.
jumlah murid usia 13-15 thn
4.303
2.2.
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
6.461
2.3.
APS SMP/MTs
66,5
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Berdasarkan data di atas angka partisipasi sekolah untuk tingkat pendidikan dasar untuk SD sebesar 99,2% sedangkan APS SMP/MTS sebesar 66,5%. 2.3.1.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersedian sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini juga menunjukkan tingkat kemampuan untuk menempuh semua penduduk usia pendidikan dasar seperti terlihat pada tabel berikut ini :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-48
Tabel 2.44 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 Kabupaten Bintan NO 1 1.1. 1.2.
Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 1.3. Rasio 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah gedung sekolah 2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 2.3. Rasio Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tahun 2011
90 15.624 57,96 38 6.461 58,81
2.3.1.1.1.3. Rasio Guru Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk lebih jelasnya rasio murid guru ditingkat pendidikan dasar dari tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.45 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 Kabupaten Bintan 2006 2007 NO Jenjang Pendidikan 1 SD/MI 1.1. Jumlah Guru 1.076 1.157 1.2. Jumlah Murid 15.096 15.072 1.3. Rasio 1:14 1:12 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah Guru 274 423 2.2. Jumlah Murid 5.050 5.247 2.3. Rasio 1:18 1:16 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2008
2009
2010
1.039 15.588 1;15
1.105 16.158 1:14
1.247 16.564 1:13
352 5.083 1:14
384 5.408 1:14
469 5.485 1:12
2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah 2.3.1.1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (1618 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Adapun angka partisipasi sekolah pendidikan menengah Kabupaten Bintan dapat dilihat sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-49
Tabel 2.46 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 Kabupaten Bintan NO
Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK
Tahun 2011
1
Jumlah murid usia 16-18 thn
2.584
2
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
6.019
3
APS /SMA/MA/SMK
42,93
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.3.1.1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Tabel II.46 menunjukkan rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah, dimana angka rasio tersebut masih menunjukkan stagnasi penyediaan sekolah menengah di Kabupaten Bintan. Tabel 2.47 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Bintan NO Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK 1 Jumlah gedung sekolah 2 jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 3 Rasio Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tahun 2011
14 6.019 23,26
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung jumlah guru dan murid jenjang pendidikan menengah dikabupaten Bintan. Tabel 2.48 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2011 Kabupaten Bintan NO
2006 2007 Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK 1 Jumlah Guru 231 290 2 Jumlah Murid 2.836 3.190 3 Rasio 1:8 1:9 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
2008
2009
2010
285 3.236 1:8
288 3.873 1:7
386 3.754 1:11
II-50
2.3.1.2. Kesehatan 2.3.1.2.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu: 1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan, dan nifas); 2. Membudayakan NKKBS; 3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera; 4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Tabel 2.49 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita NO 1.
Uraian Jumlah posyandu
2.
Jumlah balita
3.
Rasio
2005
2006
2007
2008
2009
2010
126
124
102
134
134
140
15.567
15.002
16.735
15.947
16.842
13.791
8,09
8,27
6,10
8,40
7,96
10,15
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2011
Berdasarkan data tabel diatas, maka jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Bintan selalu mengalami peningkaan sejak tahun 2005 hingga 2010. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-51
Sedangkan jumlah balita mengalami penurunan pada saat tahun 2006. Rasio jumlah posyandu dengan balita mengalami kenaikan yang cukup drastis pada tahun 2010, sebesar 10,15. Untuk jumlah posyandu aktif dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.50 Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bintan POSYANDU NO
KECAMATAN
1
2
PRATAMA
MADYA
PURNAMA
MANDIRI
JUMLAH
POSYANDU AKTIF
JMLH
%
JMLH
%
JMLH
%
JMLH
%
JMLH
%
JMLH
%
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 2
Bintan Timur Bintan Pesisir
0 0
0 0
3 3
9,7 60,0
27 2
87,1 40,0
1 0
3,2 0,0
31 5
100 100
28 2
90,3 40,0
3 4 5 6 7
Mantang Toapaya Gunung Kijang Teluk Bintan Teluk Sebong a. Teluk Sebong b. Sri Bintan c. Berakit Sri Kuala Lobam Bintan Utara Tambelan
0 0 0 0
0 0 0 0
1 6 3 8
25,0 42,9 25,0 53,3
3 7 9 7
75,0 50,0 75,0 46,7
0 1 0 0
0,0 7,1 0,0 0,0
4 14 12 15
100 100 100 100
3 8 9 7
75,0 57,1 75,0 46,7
2 0 1 0 0 0
33,3 0 6,7 0 0 0
1 4 2 4 3 0
16,7 26,7 13,3 26,7 20,0 0,0
2 11 1 6 9 3
33,3 73,3 6,7 40,0 60,0 20,0
1 0 1 0 1 7
16,7 0,0 6,7 0,0 6,7 46,7
6 15 5 10 13 10
100 100 33,3 66,7 86,7 66,7
3 11 2 6 10 10
50,0 73,3 40,0 60,0 76,9 100
3
2,14
38
27,1
87
62,14
12
8,57
140
100,0
99
70,7
8 9 10
JUMLAH 2010
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA
0,84
Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2010
2.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Sampai dengan tahun 2010 jumlah Puskesmas di Kabupaten Bintan sebanyak 12 unit. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2006. Hal ini desebabkan adanya perubahan stuktur dan jumlah penduduk serta jangkauan pelayanan yang berkembang seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah kecamatan. Sedangkan untuk jumlah Poliklinik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2006 jumlah Poliklinik di Kabupaten Bintan sebanyak 35 unit meningkat menjadi 52 unit pada tahun 2010. Jika ditinjau dari jumlah Pustu, untuk tahun 2006 berjumlah 30 unit, menurun menjadi 29 unit pada tahun 2010. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan status pustu menjadi Puskesmas sehingga jumlah pustu menjadi berkurang pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-52
Tabel 2.51 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kabupaten Bintan Uraian 2006 2007 2008 2009
NO
1. Jumlah Puskesmas 7 2. Jumlah Poliklinik/Poskes 35 3. Jumlah Pustu 30 4. Jumlah Penduduk 121.303 5. Rasio Puskesmas persatuan penduduk 5,77 6. Rasio Poliklinik persatuan penduduk 0,3 7. Rasio Pustu persatuan penduduk 0,3 Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2011
9 36 32 122.677 7,34 0,3 0,3
10 42 30 125.058 8,00 0,3 0,3
2010
10 52 30 127.404 7,85 0,4 0,4
12 52 29 142.281 8,43 0,4 0,4
2.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Sampai dengan tahun 2006 Kabupaten Bintan memiliki 2 unit rumah sakit umum dan berkurang menjadi 1 unit pada tahun 2010. Berkuranya jumlah rumah sakit di Kabupaten Bintan disebabkan adanya penyerahan dari pihak ANTAM ke Pemerintah Kabupaten Bintan yang sampai saat ini rumah sakit tersebut belum bisa dioperasikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.52 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk NO
6.
Uraian Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) Jumlah Penduduk
7.
Rasio
1.
2006
2007
2008
2009
2010
2
2
2
2
1
121.303
122.677
125.058
127.404
142.281
1,64
1,63
1,59
1,56
0,70
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.1.2.4. Rasio Dokter/Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan (Anireon, 1984) Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarajna" yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan menurut PP No.32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-53
kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisik) maupun dentist (dokter gigi). Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Kabupaten Bintan pada tahun 2006 memiliki 44 orang dokter meningkat menjadi 92 orang pada tahun 2010. Tabel 2.53 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Bintan NO 1 2 3
Uraian Jumlah Dokter Jumlah Penduduk
2006 44
2007 57
2008 68
2009 73
2010 92
121.303
122.677
125.058
127.404
142.281
36
46
54
57
64
Rasio
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2011
Berdasarkan data di atas jumlah dokter di Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah dokter di Kabupaten Bintan mencapai 68 orang, meningkat pada tahun 2009 menjadi 73 orang, dan meningkat lagi menjadi 92 orang pada tahun 2010. Secara rinci 92 orang dokter tersebut terdiri dari dokter umum 67 orang, dokter gigi 21 orang, dan dokter spesialis 6 orang. Selain tenaga medis, jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2010 terdiri dari tenaga bidan 155 orang, tenaga perawat 281 orang, tenaga farmasi 32 orang, tenaga gizi 22 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat 42 orang. 2.3.1.3. Lingkungan Hidup 2.3.1.3.1. Persentase Penanganan Sampah Besarnya timbunan sampah di Kabupaten Bintan yang tidak dapat ditangani sebesar 16,4 m3/hari dari total produksi sampah, hal ini jika tidak dikelola secara serius akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi penduduk Kabupaten Bintan. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-54
penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Untuk jumlah sampah yang ditangani sebesar 82m3/hari dari total volume produksi sampah Kabupaten Bintan sebesar 98,4m3/hari atau 82%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut. Tabel 2.54 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun Kabupaten Baupaten Bintan NO 1. 2.
Uraian
2010
82 M3/HARI Jumlah volume produksi sampah 98,4M3/HARI Persentase Penanganan Sampah 83,33 Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bintan Tahun 2010 Jumlah sampah yang ditangani
2.3.1.3.2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan, sudah pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan dan jika tidak segera ditanggulangi akan mengancam daya dukung lingkungan wilayah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kerusakan lingkungan hidup itu terutama berupa (i) perairan laut pesisir akibat dari buangan limbah industri, rumah tangga, aktivitas pertambangan (bauksit dan batu granit) dan kegiatan transportasi laut yang sangat padat, (ii) degradasi kawasan hutan darat dan mangrove akibat konversi ekosistem menjadi kawasan industri, pemukiman dan infrastruktur maupun penebangan kayu, (iii) krisis air bersih, (iv) erosi dan sedimentasi perairan tawar serta laut pesisir, dan (v) degradasi terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya akibat penambangan pasir laut di masa lampau, reklamasi, aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan (destructive fishing). Adapun capaian rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan dari 73,53% pada tahun 2006 menjadi 93,81% pada tahun 2009 untuk lebih jelasnya seperti pada tabel berikut.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-55
Tabel 2.55 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2006-2009 Kabupaten Bintan NO 1.
Uraian
2006
2007
2008
2009
89.194
118.358
121.418
119.517
121.303
122.677
125.058
127.404
73,53
96,48
97,09
93,81
Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum
2.
Jumlah penduduk
3.
Persentase penduduk berakses air minum
Sumber : BPS Kebupaten Bintan 2010
2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum 2.3.1.4.1. Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi dan Kemantapan Panjang jalan di Kabupaten Bintan pada tahun 2010 mencapai 415,75 Km, yang terdiri dari jalan yang beraspal 368,60 Km dan jalan tidak beraspal mencapai 47,15 Km. Apabila dilihat dari kondisi jalannya, sebanyak 215,50 Km jalan berada dalam kondisi baik, 50,25 Km berada dalam kondisi sedang, 47,15 km berada dalam kondisi rusak, dan sepanjang 102,85 km berada dalam kondisi rusak berat. Dari tingkat kemantapan jalan, terjadi peningkatan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tingkat kemantapan jalan sudah mencapai 80,00%. Detail datanya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.56 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (Km) Kabupaten Bintan Tahun 2009-2010 No.
Tahun
Baik
Sedang
1.
2009
198,50
67,25
2.
2010
215,50
50,25
47,15
Rusak Berat 102,85
Total Panjang Jalan 398,75
47,15
102,85
415,75
Rusak
Kemantapan Jalan (%) 70,00 80,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Tabel 2.57 Panjang Jalan Dirinci Menurut Jenis Permukaan dan Status Jalan (Km) Kabupaten Bintan, Tahun 2010 Jenis Permukaan Rasio Panjang No. Status Jalan Tidak Beraspal Jumlah Beraspal Jalan Kerikil Tanah 1. Jalan Negara 56,72 56,72 0,003 2. Jalan Provinsi 115 115 0,007 3. Jalan Kabupaten 368,60 47,15 415,75 0,024 4 Jumlah 17.385 0,034 Kendaraan Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-56
2.3.1.4.2. Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Aspek Pemanfaatan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Tabe 2.58 .Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2009-2010 Kabupaten Bintan NO
Panjang Jalan (km)
Kondisi Jalan
2009
2010
1.
Kondisi Baik
198,5
215,5
2.
Kondisi Sedang Rusak
67,25
50,25
3.
Kondisi Rusak
47,15
47,15
4.
Kondisi Rusak Berat
102,85
102,85
5.
Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)
540,32
540,32
6
Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Aspek Pemanfaatan
37%
40%
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.3.1.4.3. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Bintan pada tahun 2008 sebanyak 386 tampat ibadah, dengan rasio sebesar 30,87. Untuk masjid sebesar 30,99, gereja sebesar 30,82 dan vihara sebesar 37,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut
NO 1. 2. 3. 4. 5.
Tabel 2.59 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008 Kabupaten Bintan Tahun 2008 Bangunan tempat Ibadah Mesjid (Islam) Gereja ( Nasrani) Pura ( Hindu) Vihara (Budha) Lain-Lain Jumlah
Jumlah(unit)
Jumlah pemeluk
Rasio
326 32 0 28 0 386
105.194 10.384 435 7558 1487 125.058
30,99 30,82 0,00 37,05 0,00 30,87
Sumber : BPS, Tahun 2009
2.3.1.4.4 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Kabupaten Bintan memiliki Tempat Pemakaman Umum seluas 30 Ha dengan rasio sebesar 104,72 untu lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-57
Tabel 2.60 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2010 No 1. 2. 3. 4 5.
Uraian Bintan Timur Gunung Kijang Bintan Utara Jumlah Jumlah penduduk Kab.Bintan (jiwa) Rasio TPU persatuan penduduk
Tahun 2010 Jumlah 1 1 1 3
Luas 14 H 4 H 12 H 30 H
Daya Tampung
14.900 Jiwa 142.281 jiwa 104,72
Sumber : Dinas Kebersihan Pemakaman Dan Pertamanan Tahun 2011
2.3.1.5. Penataan Ruang 2.3.1.5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yangditetapkan dengan kriteria: a. b. c.
Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan.
Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Untuk luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bintan selaus 141.000 m2. 2.3.1.6. Perhubungan 2.3.1.6.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2011 jumlah arus penumpang angkutan sampai dengan tahun 2010 masih didominasi oleh penumpang kapal laut yaitu sebesar 72,42% jumlah akan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya angka kujungan wisata di Bintan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-58
Tabel 2.61 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan
No
2007
2008
2009
2010
1. Jumlah penumpang Bis 2. Jumlah penumpang Kereta api 3. Jumlah penumpang Kapal laut 67.000 67.592 4. Jumlah penumpang Pesawat udara 5. Total Jumlah Penumpang 67.709 67.592 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011
Uraian
2006
6.480
7.560
26.640
67.057 73.537
67.715 75.275
70.138 96.778
Ditinjau berdasarkan data per kecamatan jumlah terbesar arus penumpang angkutan umum berada di Bintan Timur sebesar 74,94% dan diikuti oleh Bintan Utara sebesar 21,74%. Besarnya jumlah arus penumpang di Kecamatam Bintan Timur ini dikarenakan telah tersedianya sarana pelabuhan lauat yang memadai untuk melayani penumpang dengan rute seluruh wilayah indonesia. Tabel 2.62 Jumlah Penumpang Angkutan Umum per Kecamatan Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan Jumlah penumpang Total Jumlah No Kabupaten/kota Pesawat Penumpang Bis Kereta api Kapal laut udara (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Kec. Bintan Timur 10.800 61.756 72.556 2. Kec. Bintan Utara 15.840 5.200 21.040 3. Kec. Tambelan 3.182 3.182 Jumlah 26.640 70.138 96.778 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011
2.3.1.6.2. Rasio Izin Trayek Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas: a. Jaringan trayek lintas batas negara; b. Jaringan trayek antarkota antar provinsi; c. Jaringan trayek antarkota dalam provinsi; d. Jaringan trayek perkotaan; dan e. Jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Untuk lebi.h jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-59
Tabel 2.63 Jumlah Rasio Izin Trayek Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan No 1. 2. 3. 4.
Uraian 2006 2007 2008 Izin Trayek perkotaan Izin Trayek perdesaan 5 5 5 Jumlah Izin Trayek 5 5 5 Jumlah penduduk 121.303 122.677 125.058 Rasio Izin Trayek per 4,12 4,08 4,00 5. 100.000 penduduk Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011
2009
2010
5 5
5 5 142.281 3,51
127.404 3,92
Tabel 2.64 Jumlah Rasio Izin Trayek per Kecamatan Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan No (1) 1. 2.
Kecamatan (2) Bintan Utara- Sri Kuala Lobam- Teluk Sebong. Gunung Kijang Jumlah
Total Jumlah Izin Trayek
Rasio Izin Trayek
4
4
0,00008
1 5
1 5
0,00010
Jumlah Izin Trayek
Jumlah Penduduk
Perkotaan
Perdesaan
(3)
(4)
(5)
-
48.972 9.118
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2011
2.3.1.6.3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: a.
b.
Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-60
No 1. 2. 3. 4. 5.
Angkutan Umum Mobil penumpang umum Mobil bus Mobil barang Kereta gandengan Kereta tempelan Jumlah
Tabel 2. 65 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan 2006 2007 2008 2009
2010
Jmlh
Jmlh KIR
%
Jmlh
Jmlh KIR
%
Jmlh
Jmlh KIR
%
Jmlh
Jmlh KIR
%
Jmlh
Jmlh KIR
%
150
147
98,00
134
129
96,27
114
92
80,70
93
89
95,70
58
48
82,8
124
120
96,77
124
119
95,97
124
117
94,35
120
118
98,33
127
190
149,6
952
949
99,68
952
939
98,63
952
946
99,37
912
901
98,79
1033
1177
113,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1226
1216
99,18
1210
1187
98,10
1190
1155
97,06
1125
1108
98,49
1218
1415
116,2
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.1.6.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Jumlah pelabuhan laut di Kebupaten Bintan sampai dengan tahun 2010 berjumlah 7 unit jumlah tersebut terdiri dari 5 unit pelabuhan domistik, 2 unit pelabuhan internasional. Pelabuhan Udara atau Bandar Udara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Tabel 2.66 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan No 1. 2. 3.
Uraian Jumlah pelabuhan laut Jumlah pelabuhan udara Jumlah terminal bis Jumlah
2006
2007
2008
2009
2010
7 0 0 7
7 0 0 7
7 0 1 8
7 0 1 8
7 0 1 8
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan Kabupaten Bintan yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-61
Hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut. 2.3.2.1. Penanaman Modal 2.3.2.1.1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tabel 2.67 Perkembangan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 Investasi ( US$ /Rp.000 ) Tenaga Kerja Status Jumlah Rencana Realisasi TKI TKA PMA 67 565.027 349.353 21.123 PMDN 11 649.443.000 86.365.000 3.408 PMA 70 570.912 320.208 21.704 PMDN 10 197.193.000 74.532.000 3.380 PMA 67 732.094 304.981 19.019 PMDN 11 437.193.577 64.282.400 3.412 PMA 95 1.561.213 394.485 21.429 PMDN 8 378.963.577 59.918.400 1.604 PMA 119 1.654.113 415.763 24.512 PMDN 10 415.763.577 96.718.400 3.696 PMA 121 1.618.705 744.948.245 20.630 PMDN 8 377.388.077 67.068.400 1.585
491 20 477 18 450 18 456 0 472 609 0
Sumber : Badan Promosi, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan Tahun 2011
Jumlah perusahaan PMA di Kabupaten Bintan pada Tahun 2005 tercatat sebanyak 18 perusahaan meningkat menjadi 38 perusahaan Tahun 2009. Sedangkan jumlah PMDN pada Tahu 2005 sebanyak 11 perusahaan menjadi 10 perusahan pada Tahun 2009. Keseluruhan perusahaan tersebut tersebar di 3 lokasi yakni di kawasan berikat Lobam, Lagoi dan diluar kawasan berikat. Tabel 2.68 Perkembangan Investasi di Kawasan Berikat Lobam dan Lagoi di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2009 Jumlah Jumlah Tenaga Kerja Investasi dalam (US$ dan Rp.) Kawasan Perusahaan (orang) No Tahun Berikat Perusahaan Rencana Realisasi TKI TKA 1 2009 Lobam 24 74,494,000 144,242,420 3,885 82 Lagoi 38 523,132,376 220,119,500 6,220 202 2 2008 Lobam 24 74,494,000 144,242,420 3,885 82 Lagoi 34 513,532,376 220,119,500 5,795 202 3 2007 Lobam 25 103,835,300 63,517,000 8,340 140 Lagoi 21 526,206,500 238,626,500 4,365 214 4 2006 Lobam 28 72,624,300 52,969,200 11,251 171 Lagoi 20 363,283,200 233,875,200 4,197 214 5 2005 Lobam 31 73,354,300 53,029,200 11,844 170 Lagoi 18 362,418,200 258,860,200 4,444 256 Jumlah Tenaga Kerja 64,226 1,733 Sumber : Badan Promosi, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan, Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-62
2.3.2.1.2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Sampai dengan tahun 2010 rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Bintan berdasarkan investasi PMA dan PMDN sebesar 1,9%. Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2006 sebesar 9,4%. Tingginya daya serap pada tahun 2006 dikarenakan masih kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Bintan yang pada kurun waktu tersebut masih belum dipengaruhi oleh krisis ekonomi global. Besarnya dampak krisis ekonomi global pada tahun 2007 secara langsung merubah perekonomian dunia yang pada giliranya membuat trend fluktuasi rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bintan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.69. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan NO
Uraian
1
Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN (Jiwa)
2
Jumlah perusahaan PMA/PMDN
3
Rasio daya serap tenaga kerja
2006
2007
2008
2009
2010
25.579
22.899
23.489
28.680
22.824
80
78
103
129
129
319,73
293,57
228,04
222,32
176,93
Sumber : BPIPPT Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.2.1.3. Jumlah Koperasi dan UKM Kabupaten Bintan pada tahun 2006 memiliki koperasi dengan jumlah sebesar 168 unit dengan jumlah koperasi aktif sebesar 95 unit atau 56,54%. Jumlah koperasi ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, jumlah tersebut menunjukkan perkembangan perkoperasian Kabupaten Bintan cukup mengembirakan. Sampai dengan tahun 2010 jumlah koperasi di Kabupaten Bintan bertambah menjadi 231 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 150 unit atau 64,93%. Untuk lebih jelasnya perkembangan koperasi di Kabupaten Bintan dari tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.70 %tase Koperasi Aktif Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan NO
Uraian
2006
2007
2008
2009
2010
1
Jumlah koperasi aktif
95
108
122
134
150
2
Jumlah koperasi
168
181
198
215
206
3
Persentase koperasi aktif
56,54
59,66
61,61
62,32
72,82
Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-63
2.3.2.1.4. Jumlah UKM Perkembangan UKM selam periode 2006-2010 terus mengalami fuktuasi. Pada tahun 2006 jumlah UKM sebanyak 37 unit, meningkat pada tahun 2007 sebanyak 119 unit. Jumlah tersebut mengalami penurunan sehingga sampai dengan tahun 2010 jumlah UKM menjadi 12 unit. Untuk melihat perkembangan jumlah UKM di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.71 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bintan NO 1 2
Uraian Jumlah UKM non BPR/LKM Jumlah BPR/LKM
2006 37 -
2007 119 -
2008 68 -
2009 13 1
2010 12 2
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bintan, Tahun 2011
2.3.2.2. Kependudukan 2.3.2.2.1. Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Komponen pertumbuhan penduduk: a.
Faktor penambah 1)
Kelahiran (fertilitas) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
2)
Migrasi masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan
b. Faktor pengurang 1) Kematian (mortalitas) adalah keadaan menghilangnya semua tandatanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. 2) Migrasi keluar (emigrasi) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-64
2.3.2.2.2. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Berdasarkan angka estimasi jumlah penduduk Kabupaten Bintan menurut kelompok umur, tercatat pada tahun 2012 penduduk Kabupaten Bintan berjumlah 156.301 jiwa jumlah tersebut akan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi 184.718 Jiwa. Angka tersebut merupakan angka sementara yang harus dikomparasikan dengan kondisi eksisting serta berbagai faktor yang faktur yang mempengaruhi perkembagan kondisi demografi Kabupaten Bintan. Ditinjau dari besaran jumlah penduduk Kabupaten Bintan tersebut selama periode tahun 2010- 2015, Pemerintah Kabupaten Bintan butuh suatu strategi untuk menyikapi terjadinya ledakan penduduk agar tidak menimbulkan masalah pada wilayah-wilayah yang memiliki pentumbuhan penduduk cukup tinggi. Kabupaten Bintan selama periode 2010-2015 memiliki struktur umur muda yang relatif setiap tahunnya terus meningkat jika dibandingkan dengan struktur umur Tua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut: Tabel 2.72 Proyeksi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Bintan Tahun 2011 s.d 2015 Kelompok Umur
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
18.568 15.762 11.654 10.388 13.743 17.706 17.425 12.551 9.233 6.624 5.088 3.773 2.552
20.853 16.806 11.756 10.519 14.321 18.563 19.541 13.056 9.376 6.398 5.183 3.938 2.530
23.419 17.919 11.858 10.652 14.923 19.461 21.915 13.581 9.522 6.180 5.280 4.111 2.508
26.301 19.106 11.962 10.787 15.550 20.403 24.578 14.128 9.669 5.969 5.379 4.292 2.486
29.538 20.371 12.066 10.923 16.203 21.391 27.564 14.696 9.819 5.765 5.479 4.480 2.464
65-69 2.127 70+ 1.203 Jumlah 148.397 Sumber: Data Hasil Pengolahan
2.304 1.157 156.301
2.496 1.112 164.937
2.704 1.069 174.382
2.930 1.027 184.718
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-65
2.3.2.2.3. Pengelompokan Pendudukan Berdasarkan Persebaran Penduduk/ Geografis Berdasarkan angka estimasi 2011-2015, jumlah penduduk Kabupaten Bintan, masih didominasi jenis kelamin laki-laki sebesar 76.874 jiwa dengan sebaran penduduk terpadat di Kecamatan Bintan Timur sebesar 22.681 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk laki-laki terkecil terdapat di Kecamatan Mantang sebesar 2.388 jiwa. Sedangkan untuk penduduk perempuan masih diikuti pada kecamatan yang sama dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 19.705 jiwa dan jumlah penduduk perempuan terkecil terdapat di Kecamatan Mantang sebesar 1.974 jiwa pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.73 Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 Kecamatan
2011
2012
2013
2014
2015
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
1. Bintan Timur
20.872
18.133
21.310
18.514
21.757
18.903
22.214
19.300
22.681
19.705
2. Gunung Kijang
5.571
4.221
5.688
4.309
5.807
4.400
5.929
4.492
6.054
4.587
3. Teluk Bintan
5.185
4.105
5.294
4.192
5.406
4.280
5.519
4.370
5.635
4.461
4. Toapaya
4.119
4.100
4.205
4.186
4.294
4.274
4.384
4.364
4.476
4.455
5. Teluk Sebong
6.846
5.292
6.990
5.403
7.136
5.517
7.286
5.633
7.439
5.751
6. Seri Kuala Lobam
8.304
9.731
8.478
9.936
8.656
10.144
8.838
10.357
9.024
10.575
7. Bintan Utara
10.056
12.459
10.267
12.720
10.483
12.988
10.703
13.260
10.927
13.539
8. Tambelan
2.777
2.418
2.835
2.469
2.895
2.520
2.955
2.573
3.018
2.627
9. Mantang
2.198
1.817
2.244
1.855
2.291
1.894
2.339
1.934
2.388
1.974
10. Bintan Pesisir
4.815
3.944
4.916
4.026
5.019
4.111
5.125
4.197
5.232
4.285
Jumlah
70.742
66.220
72.227
67.611
73.744
69.031
75.293
70.480
76.874
71.960
Kab Bintan L+P
136.962
139.838
142.775
145.773
148.835
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2011
Untuk jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2009 adalah 102.997 orang atau mencapai 72,39% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 17.828 orang atau 12,53% dari jumlah penduduk. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan, adalah tamatan SMA/MA sederajat yaitu mencapai 35.869 orang atau 25,21% dari jumlah penduduk, sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah DI/DII yaitu hanya 1.537 orang atau 1,08% dari jumlah penduduk.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-66
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tabel 2.74 Persentase Penduduk Kabupaten Bintan Berumur 10 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2005-2010 Jumlah Ijazah Tertingi 2006 2008 2009 2010 2005 2007 Tidak/blm pernah sekolah 5,37 7,36 5,28 7,50 7,88 15,08 Tidak/blm tamat SD 19,09 21,18 21,70 26,25 31,21 12,53 SD/MI sederajat 25,89 25,98 25,62 22,26 26,36 20,82 SMP/MTs sederajat 18,64 14,98 19,48 18,65 13,33 17,79 SMA/MA sederajat 20,48 22,80 18,36 16,33 13,64 25,21 SMK 7,48 4,70 5,80 3,45 3,33 3,37 D I/II 1,83 1,03 0,73 1,47 0,91 1,08 D III 0,33 1,07 1,11 1,05 0,61 1,85
9. D IV/S1/S2/S3
0,88
0,90
1,92
3,04
2,73
2,27
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.3.2.3. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa apabila ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. 2.3.2.3.1. Angkatan Kerja, Produktivitas Kerja dan Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angkatan kerja di Kabupaten Bintan masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah, namun baik jumlah maupun persentasenya menunjukkan perbaikan. Pembenahan sistem pelatihan kerja di daerah telah dilakukan secara RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-67
komprehensif meliputi pengembangan standar kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi telah menjadi prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dari sisi ketenagakerjaan jumlah dan komposisi tenaga kerja di Kabupaten Bintan terus mengalami perubahan sejalan dengan proses demografi yang terus berlangsung. Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Bintan tahun 2010 sudah mencapai 95.072 orang. Dari total penduduk usia kerja yang ada, 43.676 orang penduduk berada pada rentang usia 15 – 64 tahun, dan sekitar 40.025 orang diantaranya sudah bekerja. Kurang dari 5.000 orang (3,05%) penduduk berada pada rentang usia non produktif (4.340 jiwa). Tabel 2.75 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 No
Uraian
2005
2006
2007
2008
2009
2010
87.374 56.625 49.669 6.956 64,81
87.076 53.704 47.135 6.569 61,67
90.633 51.645 44.822 6.823 56,98
91.931 51.356 47.101 4.295 55,86
95.072 43.676 40.025 3.651 65,75
12,28
12,47
7,53
8,36
9,94
1. 2. 3. 4. 5.
Penduduk Usia Kerja (jiwa) 84.441 Angkatan Kerja 53.800 Bekerja 46.719 Mencari Pekerjaan 7.081 Tingkat Partisipasi 63,71 Angkatan Kerja (%) 6. Tingkat Pengangguran 13,16 Terbuka (%) Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Data Sakerda 2010 memperlihatkan jumlah angkatan kerja Kabupaten Bintan mencapai 43.676 jiwa. Struktur penduduk bekerja di tahun 2010 Kabupaten Bintan secara umum memperlihatkan adanya peralihan struktur ketenagakerjaan dari sektor pertanian (agriculture) ke sektor industri (manufacture) dan perdagangan (trade). Dari lima lapangan usaha terbesar di Kabupaten Bintan, setidaknya ada 4 sektor lapangan usaha yang kini menjadi sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Kontribusi dari keempat sektor ini masing-masing adalah sektor pertanian menyerap 27,32%. Sektor industri menyerap 18,77%, sektor perdagangan menyerap 19,65% tenaga kerja, sedangkan sektor jasa menyerap 13,56%. Sisanya sebanyak 20,70% penduduk bekerja terserap di berbagai lapangan usaha seperti pertambangan, listrik, gas, air, konstruksi, transportasi, akomodasi, keuangan dan lapangan usaha lain selain yang disebutkan di atas.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-68
Tabel 2.76 Persentase Penduduk Kabupaten Bintan Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2005-2010 No
Mata Pencaharian Penduduk
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Penggalian
3.
Industri pengolahan
4. 5. 6. 7.
2005
2006
2007
2008
31,48
31,62
20,55
29,10
2009 30,93
2010 27,32
1,60
1,69
6,24
4,77
4,99
3,95
24,51
20,10
21,16
17,51
12,19
18,77
Listrik, Gas dan Air
0,57
0,84
0,27
0,70
0,37
0,47
Bangunan
7,52
8,93
9,91
8,28
8,07
8,41
Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel
13,59
14,25
18,98
12,93
19,0
19,65
Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi
7,62
7,81
8,37
8,18
6,94
4,43
8.
Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan
0,35
0,66
0,69
1,62
2,15
0,44
9.
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
12,30
13,19
13,82
16,90
15,36
13,56
10.
Lainnya
0,47
0,90
100
100
100
100
100
Jumlah
3,01 100
Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada periode waktu tertentu. Pada periode tahun 2009-2010 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bergerak dari 55,86% sampai 65,75%. Adanya kenaikan pada TPAK, antara lain kemungkinan disebabkan oleh peningkatan mutu sumber daya manusia serta makin bertambahnya wanita yang berperan secara ekonomis di luar mengurus rumah tangga.
No
Tabel 2.77 Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Menurut Mata Pencaharian Tahun 2005-2010 Mata Pencaharian 2008 2005 2006 2007 2009 Penduduk
2010
1.
Pertanian
7.775.814
7.949.527
14.392.578
11.517.111
11.157.758
16.037.744
2.
Pertambangan dan Penggalian
340.091.826
317.950.989
94.328.076
136.949.819
130.644.934
206.099.036
3.
Industri pengolahan
116.707.729
139.526.652
144.564.250
191.430.480
272.071.681
217.519.884
4.
Listrik, Gas dan Air
24.483.821
16.466.149
58.146.616
24.605.264
46.191.709
44.546.626
5.
Bangunan
18.911.163
16.232.882
16.895.456
22.892.485
23.859.192
28.787.002
68.519.817
66.008.909
56.597.069
93.189.791
64.382.363
78.227.189
23.455.137
22.881.308
24.084.967
27.421.698
32.595.966
63.600.205
220.833.983
115.491.829
123.112.306
59.053.893
45.207.158
276.247.800
11.828.199
10.964.167
11.837.477
10.864.804
12.173.253
17.221.906
49.486.805
49.376.636
54.205.679
59.879.957
60.009.163
76.180.902
6. 7. 8. 9.
Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Jumlah
Sumber: Hasil Analisa
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-69
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT di Kabupaten Bintan pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 tercatat TPT sebesar 8,36% dari total Angkatan Kerja 51.356 orang menjadi 9,94% tahun 2010 dari 43.676 Angkatan Kerja. Hal ini diduga berkurangnya dorongan penduduk muda perdesaan ke perkotaan untuk mencari kerja dan akibat dari ruralisasi karena pemutusan hubungan kerja sektor formal. Hal lain juga dapat diprediksikan sebagai shifted dari tenaga kerja yang semula setengah menganggur berubah status menjadi penganguran, sebagai efek akumulasi dari dahsyatnya krisis ekonomi. 2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.3.2.4.1. Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta. Tabel 2.78 Persentase Anggota legislative perempuan di Kabupaten Bintan No
Uraian
Periode 2009 - 2014
1
Jumlah anggota legislatif perempuan
6
2
Jumlah anggota legislatif keseluruhan
25
3
Persentase legislatif perempuan per jumlah anggota
24%
Sumber: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2010
2.3.2.4.2. Rasio KDRT Besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adalah perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah Rumah Tangga. Untuk Kabupaten Bintan Rasio KDRT masih dikatagorikan sangat kecil, hal ini terlihat dari Rasio pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,02 dan 0,03 pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.79 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bintan Tahun 2010-2011 NO 1 2 3
Uraian Jumlah KDRT Jumlah Rumah Tangga Rasio KDRT
2010
2011
8 35.570 0,02
11 35.570 0,03
Sumber : BPMPKB KAbupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-70
2.3.2.5. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KS) 2.3.2.5.1. Rasio Akseptor KB Akseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan satu alat atau obat kontrasepsi. PUS yaitu pasangan dimana wanitanya berusia 15-49 tahun, dan kelompok ini merupakan pasangan aktif dalam hubungan seksual dan memiliki potensi kehamilan. PUS diharapkan menjadi peserta KB yang aktif lestari sehingga memberi efek langsung penurunan fertilisasi. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PUS di Kabupaten Bintan pada Tahun 2010 tercatat sebanyak 24.990 PUS, dan yang menjadi peserta KB aktif sebanyak 17.401 peserta (69,66%). Tabel 2.80 Rasio Aseptor KB Kabupaten Bintan Tahun 2006-2010 NO 1 2 3
Uraian Jumlah akseptor KB Jumlah pasangan usia subur Rasio akseptor KB
2006
2007
2008
2009
2010
12.943 18.265 70,86
15.509 21.161 73,30
17.329 20.322 85,27
15.990 22.338 71,59
17.401 24.990 69,66
Sumber: BPMPKB KAbupaten Bintan Tahun 2011
2.3.2.6. Komunikasi dan Informasi 2.3.2.6.1. Jumlah Jaringan Komunikasi Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner dalam suatu wilayah pemerintah daerah. Jumlah jaringan komunikasi menggambarkan besarnya ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tabel berikut ini adalah rincian jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bintan dirinci per Kecamatan. Tabel 2.81 Jaringan Komunikasi Tahun 2001-2010 Kabupaten Bintan No Kecamatan 2001 2002 2003 2004 2005 1 Seri Kuala Lobam 2 Teluk Bintan 2 3 Toapaya 4 Teluk Sebong 1 1 1 2 5 5 Gunung Kijang 1 2 7 6 Bintan Timur 1 3 7 Bintan Utara 1 1 2 8 BintanPesisir 9 Mantang 10 Tambelan Jumlah Jaringan Telepon Genggam Kab. Bintan Jumlah Operator (Stasioner) Perbandingan Jaringan Telekomunikasi dengan Operator Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
2006
2007
1 4 7 2 2
0 9 2 4 4
1
2008 2 2 2 11 4 9 7 2 1 0
2009 1 1
2010
2 1 1 1
1
Jumlah 3 6 4 35 24 19 19 2 1 1 114 100 1,14
II-71
2.3.2.6.2. Jumlah Surat Kabar Lokal dan Nasional Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Tabel 2.82 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun Kabupaten NO Uraian 1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional 2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal 3 Total jenis surat kabar (1+2) Sumber: Humas Protokol Kabupaten Bintan
2010 6 13 19
Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.83 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2010 Kabupaten NO.
Uraian
2010
1
Jumlah penyiaran radio lokal
-
2
Jumlah penyiaran radio nasional
1
3
Jumlah penyiaran TV lokal
2
4
Jumlah penyiaran TV nasional
9
5
Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)
12
Sumber: Humas Protokol Kabupaten Bintan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-72
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.3.2.7.1. Jumlah PKK Aktif Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan sadar lingkungan.
No 1
Tabel.2.84 Jumlah PKK Aktif Kabupaten BintanTahun 2006-2010 Uraian 2006 2007 2008 2009 PKK Aktif 461 485 418 484
2010 484
Sumber: Kantor Camat SeKabupaten Bintan Tahun 2010
2.3.2.7.2. Jumlah LSM yang Aktif Besarnya jumlah LSM aktif akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah. Tabel 2.85 Jumlah LSM aktif Tahun 2007-20011 Kabupaten Bintan NO Uraian 2007 1. Jumlah LSM terdaftar 12 2. Jumlah LSM tidak aktif 0 3. Jumlah LSM aktif (1-2) 12 Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2010
2008
2009
2010
2011
20 0 20
28 0 28
32 0 32
35 0 35
2.3.2.8. Perpustakaan 2.3.2.8.1. Jumlah Perpustakaan Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-73
kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Tabel 2.86 Jumlah Perpustakaan Kabupaten Bintan Tahun 206-2007 NO 1. 2. 3.
Uraian Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Daerah Jumlah taman bacaan milik pemda/ non pemda Total perpustakaan/taman bacaan
2006
2007
2008
2009
2010
1
1
1
1
1
2
-
-
-
25
3
1
1`
1
26
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011
2.3.2.8.2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di suatu daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.
NO 1. 2. 3.
Tabel 2.87 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bintan Tahun 2008-2010 Uraian 2008 2009 Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah 723 882 Daerah (pemda) Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda Total pengunjung Perpustakaan (1+2) 723 882 Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011
2010 910 2500 3410
2.3.2.9. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2.3.2.9.1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-74
Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Tabel 2.88 Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan NO 1. 2.
Uraian Jumlah polisi pamong praja Jumlah penduduk Rasio jumlah polisi pamong praja per 3. 10.000 penduduk Sumber : Hasil Olahan
2006
2007
2008
2009
2010
194
190
188
176
178
121.303
122.677
125.058
127.404
142.281
15,99
15,49
15,03
13,81
12,51
Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2.3.2.9.2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta upaya menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga terwujud sebuah kehidupan sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka semakin besar pula kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tabel 2.89 Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2006-2010 Kabupaten Bintan NO 1.
Uraian Jumlah Linnmas
2006
2007
2008
2009
2010
114
114
114
909
909
122.677
125.058
127.404
142.281
9,29
9,12
17,35
63,89
Jumlah penduduk 121.303 Rasio jumlah Linnmas per 10.000 9,40 penduduk Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2010 2. 3.
2.3.2.9.3. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-75
Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Tabel 2.90 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2007-2010 Kabupaten Bintan NO
Kecamatan
Jmlh Siskamling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bintan Timur Gunung Kijang Teluk Bintan Toapaya Teluk Sebong Seri Kuala Lobam Bintan Utara Tambelan Mantang Bintan Pesisir Jumlah
9 5 4 1 0 19
2007 Jmlh Desa/ Kelurahan 4 4 6 4 7 5 5 7 4 4 50
Jmlh Rasio
Siskamling
2,25 1,25 0,67 0,14
0,38
12 2 4 18 2 3 5 4 5 55
2010 Jmlh Desa/ Kelurahan 4 4 6 4 7 5 5 8 4 4 51
Rasio 3 0,5 0,67 4,5 0,29 0,6 1 0,5 1,25 1,08
Sumber : Bappeda Kab. Bintan 2011
Tabel di atas menggambarkan ketersedian pos siskamling di Kabupaten Bintan dengan rasio sebesar 1,08, ini menunjukan hampir seluruh desa/kelurahan sudah memiliki pos siskamling. Meskipun demikian, data Pos Siskamling di Kecamatan Mantang masih belum tersedia. 2.3.2.10. Pemuda dan Olahraga 2.3.2.10.1. Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat atau individu pecinta olahraga dengan berbagai aktivitas yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu membangun dunia olahraga di daerah maupun di tanah air. Jumlah organisasi olahraga dihitung berdasarkan jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Di Kabupaten Bintan terdapat beberapa organisasi olahraga dengan jumlah yang besar yaitu organisasi PBSI 28, IPSI 28, dan PBVSI 28. Sedangkan organisasi yang terkecil adalah PELTI 9, PODASI 9, PERBASI 6, dan FPTI 2. Adapun jumlah organisasi olahraga dan organisasi pemuda dapat dilihat pada tabel berikut.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-76
Tabel 2.91 Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Bintan Tahun 2010
JML
PODASI
PELTI
PRSI
PSSI
FPTI
PASI
FORKI
PERBASI
PBVSI
PSTMI
IPSI
PBSI
NO Kecamatan
PSTI
Organisasi Olahraga
1.
Bintan utara
6
4
4
2
6
2
3
1
1
4
2
4
1
40
2.
6
4
4
2
5
2
4
1
1
6
2
3
1
41
3.
Bintan Timur Gunung Kijiang
3
2
4
2
4
1
2
1
-
4
1
1
1
26
4.
Toapaya
2
1
4
2
3
-
2
1
-
2
1
-
1
19
5
Tambelan
1
4
2
2
2
-
1
1
-
1
1
-
1
16
6
Bintan Pesisir
2
2
2
2
2
-
1
1
-
2
1
-
1
16
7
Teluk sebong
2
2
2
2
2
-
1
1
-
2
1
-
-
15
8
2
1
2
2
1
-
1
1
-
1
1
-
-
12
9
Teluk Bintan Seri Kulala Lobam
2
1
2
2
2
1
2
1
-
1
1
1
1
17
10
Mantang
2
1
2
2
1
-
1
1
-
2
1
-
1
14
Jumlah
28
22
28
20
28
6
18
10
2
25
12
9
8
216
Sumber: Disdikpora Kabupaten Bintan 2010
Kabupaten Bintan memiliki jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 104 organisasi. Dari jumlah tersebut, organisasi pemuda yang terbanyak berada di Kecamatan Bintan Timur yaitu 19 organisasi. Sedangkan yang terkecil berada di Kecamatan Toapaya sebanyak 4 organisasi. Untuk lebih rinci jumlah organisasi kepemudaan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.92 Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Bintan Tahun 2010 NO 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10
Kecamatan Bintan utara Bintan Timur Gunung Kijiang Toapaya Tambelan Bintan Pesisir Teluk sebong Teluk Bintan Seri Kulala Lobam Mantang Jumlah
2010 11 19 6 4 10 5 10 14 15 10 104
Sumber : Disdikpora Kabupaten Bintan 2010
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-77
2.3.3. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, sumberdaya perekonomian, sumberdaya sosial, sarana prasarana serta sumberdaya lainnya agar daerah bersangkutan maju, serta dapat berdiri setara dan sejajar dengan daerah lainnya. 2.3.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Sarana perekonomian di Kabupaten Bintan, khususnya untuk perdagangan dan jasa sangat bervariasi dan tumbuh dengan pola alamiah yaitu mengikuti kecenderungan potensi pasar alami. Saat ini, sarana perbankan hanya terdapat di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara dan di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur karena dua kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian terbesar di Kabupaten Bintan. Adapun untuk koperasi, jumlah terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yang terdiri dari koperasi nelayan, koperasi petani, Koperasi Unit Desa, dan koperasi industri kecil menengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.93 Jumlah Sarana Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kecamatan Teluk Bintan Seri Kuala Lobam Bintan Utara Teluk Sebong Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan Jumlah
Pasar
Bank
Koperasi
1 2 1 4 2 1 11
5
14 9 41 33 77 3 2 16 3 8 206
3 8
Sumber : Hasil Survey Bappeda Tahun 2010
Tabel 2.94 Jumlah Bank Umum Menurut Status Kepemilikan di Kepulauan Riau No 1 2 3 4
Jenis Bank Pemerintah Bank Pemerintah Daerah Bank Swasta Nasional Bank Asing dan Campuran Jumlah
Jumlah Kantor Cabang 2008 -
2009 -
2010 30 7 26 63
Sumber: BPS Kabupaten Bintan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-78
Sarana perdagangan dan jasa yang ada saat ini tercatat sebanyak 63 unit, yang terdiri dari 30 unit bank umum pemerintah, 26 unit bank umum swasta, dan 7 unit bank pembangunan daerah. Jumlah koperasi yang aktif sampai tahun 2007 sebanyak 178 unit, mini market berjumlah 14 unit, toko/warung kelontong berjumlah 696 unit, kedai/kios berjumlah 232 unit, dan restoran/rumah makan berjumlah 123 unit. 2.3.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita dan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan) Selama priode 2007-2008, pengeluaran penduduk Kabupaten Bintan untuk konsumsi meningkat sebesar 49,76% yaitu dari Rp.490.063,- perbulan pada tahun 2007 menjadi Rp.733.903,- perbulan pada tahun 2008. Kenaikan tersebut lebih dipicu oleh kenaikan pengeluaran konsumsi untuk makan yang sebesar 52,6% selama priode tersebut yaitu naik dari Rp.235.479,- perbulan pada tahun 2007 menjadi Rp359.342,-perbulan pada tahun 2008. Sementara itu kenaikan pengeluaran untuk konsumsi non pangan naik sebesar 47,1% yaitu dari Rp.254.583,- pada tahun2007 menjadi Rp.374.562,- perbulan pada tahun 2008. Jika dilihat menurut jenis komoditi yang di konsumsi selama priode 2007-2008, untuk kelompok makanan kenaikan konsumsi tertinggi terjadi pada kelompok buah-buahan yaitu naik sebesar 154,08% sementara kenaikan konsumsi terendah adalah konsumsi telur sebesar 8,67%. Pada kelompok bukan makanan, kenaikan konsumsi tertinggi terjadi pada pengeluaran barang tahan lama yaitu sebesar 38,9%. Sementara itu kenaikan kosumsi terendah terjadi pada pengeluaran untuk kesehatan sebesar 11,88%. Sementara itu pengeluaran untuk kosumsi dagain, pendidikan, dan bukan makanan lainnya mengalami penurunan. Jika dilihat menurut komposisinya, nampak selama priode 2007-2008 tidak terlalu mnegalami perubahan yang bearti. Untuk kelompok makanan, pengeluaran tertinggi terjadi pada kosumsi beras, rokok , dan ikan segar. Hal ini terjadi baik pada tahun 2007-maupun tahun 2008. Sementara untuk kelompok bukan makanan pengeluaran tertinggi adalah pengeluaran untuk perumahan yang mencapai 25% dari total pengeluaran baik untuk tahun 2007 maupun tahun 2008.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-79
Tabel 2.95 Perkembangan Pengeluaran Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2007-2008 Jenis Komoditi Pengeluaran Total
2007 Nilai %Thd Total (RP/Kap/bln) 490.063 100
2008 Nilai % thd Total (RP/Kap/bln) 733.903 100
Peubahan 2007-2008 (%) 49,76
Makanan
235.480
48,05
359.342
48,96
52,6
- Beras
36.641
7,48
42.883
5,84
17,04
31
6,33
36.404
4,96
17,03
- Ikan Segar - Daging
9.061
1,85
60.328
0,86
-30,16
- Telur
90.867
2,01
10.722
1,46
8,67
- Susu
12.847
2,62
15
2,01
14,73
- Sayur-sayuran
16.617
3,39
28
3,84
69,74
- Buah-buahan
11.458
2,34
29.113
3,97
154,08
- Minyak
12.513
2,55
16.161
2,2
29,15
- Rokok
32.505
6,63
45.542
6,21
40,11
- Makanan Lainnya
62.935
12,84
129
17,61
105,36
Bukan Makanan
254.583
51,95
374.561
51,04
47,13
- Perumahan
137.246
28,01
182.395
24,85
32,9
- Aneka Barang Jasa
15.649
3,19
26.847
3,66
71,56
- Kesehatan
9.505
1,94
10.634
1,45
11,88
- Pendidikan
15.689
3,2
6.499
0,89
-58,58
- Angkutan
32.403
6,61
60.021
8,18
85,23
- Pakaian
16.309
3,33
25.567
3,48
56,77
- Barang Tahan Lama
12.567
2,56
52.654
7,17
318,99
- Bukan Makanan Lain
15.215
3,1
9.944
1,35
-34,64
Sumber: BPS Kabupaten Bintan Tahun 2009
2.3.3.1.2 Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang diterima petani, sebagai indeks harga produsen, merupakan indeks harga dari berbagai komoditas hasil produksi pertanian (farm gate price), sedangkan indeks harga yang dibayar petani, sebagai indeks harga konsumen, merupakan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani serta biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam memproduksi hasil pertanian (retail price). Angka Nilai tukar Petani juga dapat menginformasikan tingkat daya saing suatu produk pertanian yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-80
pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan. Pendapatan Rata-rata petani Kabupaten Bintan meningkat dari Rp 1,35 juta menjadi Rp2,17 juta pada tahun 2010. Sedangkan untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB meningkat dari 5,79% menjadi 7,21%, dengan nilai tukar petani Kabupaten Bintan meningkat dari 100,72% menjadi 105%. 2.3.3.1.3. Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorang ekonomi daerah per sektor. Adapun tingkat produktivitas daerah per sektor Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-81
Tabel 2.96 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Bintan tahun 2005-2010 2005
%
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
7.775.814
15,71
7.949.527
16,10
14.392.578
26,55
11.517.111
19,23
11.157.758
18,59
16.037.744
21,05
Pertambangan dan Penggalian
340.091.826
687,24
317.950.989
643,93
94.328.076
174,02
136.949.819
228,71
130.644.934
217,71
206.099.036
270,54
3.
Industri pengolahan
116.707.729
235,84
139.526.652
282,58
144.564.250
266,70
191.430.480
319,69
272.071.681
453,38
217.519.884
285,53
4.
Listrik, Gas dan Air
24.483.821
49,48
16.466.149
33,35
58.146.616
107,27
24.605.264
41,09
46.191.709
76,97
44.546.626
58,47
5.
Bangunan
18.911.163
38,21
16.232.882
32,88
16.895.456
31,17
22.892.485
38,23
23.859.192
39,76
28.787.002
37,79
6.
Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel
68.519.817
138,46
66.008.909
133,68
56.597.069
104,41
93.189.791
155,63
64.382.363
107,29
78.227.189
102,69
7.
Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi
23.455.137
47,40
22.881.308
46,34
24.084.967
44,43
27.421.698
45,79
32.595.966
54,32
63.600.205
83,49
8.
Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan
220.833.983
446,25
115.491.829
233,90
123.112.306
227,12
59.053.893
98,62
45.207.158
75,33
276.247.800
362,62
9.
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
11.828.199
23,90
10.964.167
22,21
11.837.477
21,84
10.864.804
18,14
12.173.253
20,29
17.221.906
22,61
Jumlah
49.486.805
100,00
49.376.636
100,00
54.205.679
100,00
59.879.957
100,00
60.009.163
100,00
76.180.902
100,00
No
Mata Pencaharian Penduduk
1.
Pertanian
2.
Sumber: Hasil Analisis
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-82
2.3.4. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 2.3.4.1. Aksesibilitas Daerah 2.3.4.1.1. Sarana Trasportasi Sarana transportasi di Kabupaten Bintan berupa angkutan penumpang dan angkutan barang yang dipergunakan sebagai alat pergerakan bagi penduduk kota dan desa dalam melakukan aktivitas dari daerah asal ke daerah tujuan atau sebaliknya. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa pada tahun 2007, mobil penumpang berjumlah 273 unit, mobil angkutan barang berjumlah 537 unit, autobis berjumlah 91 unit, dan sepeda motor berjumlah 3.871 unit. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat 1 buah terminal type B yang melayani angkutan antar kota/desa dalam kecamatan. Pada tahun 2008, jumlah PO angkutan perdesaan yang beroperasi yaitu sebanyak 4 buah dengan jumlah armada sebesar 55 unit yang melayani 6 trayek. Sedangkan jumlah PO angkutan sewa pada tahun 2008 berjumlah 1 buah dengan jumlah armada sebanyak 15 unit. Jumlah PO angkutan pariwisata pada tahun 2008 terdapat 1 buah dengan 9 jumlah armada yang beroperasi, sementara jumlah PO Taksi pada tahun 2008 berjumlah 2 buah dengan jumlah armada sebanyak 180 unit. Sedangkan pelabuhan laut yang ada saat ini berjumlah 53 buah, terdiri dari 32 buah pelabuhan rakyat, 4 buah pelabuhan yang berada dalam kawasan KPBPB, 13 buah pelabuhan DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri), dan 4 buah pelabuhan khusus negara. 2.3.4.1.2. Sarana Telekomunikasi Berdasarkan data potensi dari PT. Telkom, saat ini Kabupaten Bintan memiliki 11.583 unit kapasitas sambungan telepon, namun baru sekitar 69,14 % atau 8.009 unit yang terpasang. Sarana telekomunikasi yang ada saat ini berjumlah 285 unit, terdiri dari 51 unit wartel, dan 234 unit SST (Satuan Sambungan Telepon). 2.3.4.1.3. Sarana Ekonomi Sarana perekonomian di Kabupaten Bintan, khusunya untuk perdagangan dan jasa sangat bervariasi dan tumbuh dengan pola alamiah yaitu mengikuti kecenderungan potensi pasar alami. Saat ini, sarana perbankan hanya terdapat di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara dan di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur karena dua kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian terbesar di Kabupaten Bintan. Adapun untuk koperasi, jumlah terbesar berada di Kecamatan Bintan Timur yang terdiri dari koperasi nelayan,
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-83
koperasi petani, Koperasi Unit Desa, dan koperasi industri kecil menengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.97 Jumlah Sarana Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kecamatan Teluk Bintan Seri Kuala Lobam Bintan Utara Teluk Sebong Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan Jumlah
Pasar
Bank
Koperasi
1 2 1 4 2 1 11
5
14 9 41 33 77 3 2 16 3 8 206
3 8
Sumber : Hasil Survey Bappeda Tahun 2010
2.3.4.1.4. Sarana Peribadatan Mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan adalah pemeluk agam islam, sehingga jumlah sarana peribadatannya pun cukup besar. Pada tahun 2010 jumlah rumah ibadah umat Islam di Kabupaten Bintan mencapai 386 unit yang terdiri dari 164 mesjid dan 162 mushala. Adapun rumah ibadah umat kristiani mencapai 32 unit yang terdiri dari 13 gereja katolik dan 19 gereja protestan. Untuk umat Budha terdapat 28 vihara atau klenteng. Sedangkan untuk umat Hindu belum terdapat sarana peribadatan secara khusus. Sarana peribadatan ini tumbuh dan berkembang serta tersebar secara alami. Khusus untuk mushala, pertambahannya cukup signifikan karena mengikuti pola pertambahan penduduk muslim di suatu kawasan dan juga mengikuti perkembangan jumlah permukiman yang umumnya menyediakan fasilitas mushala bagi penghuninya. Untuk saat ini, sarana peribadatan terbanyak berada di Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah 85 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-84
Tabel 2.98 Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Bintan Tahun 2010 No.
Kecamatan
Masjid
Musholla
Gereja
Vihara/ Klenteng
1
Teluk Bintan
27
11
0
2
2
Seri Kuala Lobam
12
10
1
1
3
Bintan Utara
12
21
6
2
4
Teluk Sebong
22
26
11
12
5
Bintan Timur
29
45
5
6
6
Bintan Pesisir
10
4
1
1
7
Mantang
17
1
0
0
8
Gunung Kijang
19
15
3
2
9
Toapaya
15
17
5
2
10
Tambelan
1
12
0
0
164
162
32
28
Jumlah
Sumber : BPS dan Hasil Survey Bappeda Tahun 2010
2.3.4.1.5. Sarana Ruang Terbuka Hijau Dan Pemakaman Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan pemukiman, taman gedung perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum, sempadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau. Saat ini, RTH di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari 1 taman umum besar yang berada di Kijang Kota, 12 taman kecil yang tersebar di kecamatan-kecamatan, dengan total luas ± 141.000 m2, ruang terbuka hijau juga berada di fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Sementara itu, terdapat 5 pemakaman umum di Kabupaten Bintan yang berada di 3 Kecamatan dengan total luas makam ± 30 H, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah. 2.3.4.1.6. Prasarana Air Bersih Menurut BPS, selama periode 2005-2007 penyediaan air bersih di Kabupaten Bintan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu PDAM Kijang, PDAM Tanjung Uban, dan PDAM Teluk Sekuni Tambelan. Dari ketiga PDAM tersebut maka PDAM Tanjunguban memiliki jumlah pelanggan,
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-85
volume produksi, dan tingkat distribusi yang paling besar. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bintan Utara banyak memiliki industri besar/sedang serta jumlah penduduk yang relatif besar. Sementara itu, menurut data PODES 2007, sumber air bersih di kecamatan lainnya seperti Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Sebong, Mantang, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Gunung Kijang dan Kecamatan Toa Paya umumnya berasal dari sumur gali. 2.3.4.1.7. Prasarana Persampahan Kabupaten Bintan memiliki luas wilayah daratan 1.319,51 km2 dengan jumlah penduduk 142.382 jiwa. Saat ini, persampahan telah menjadi isu utama karena Kabupaten Bintan belum memiliki sistem pengelolaan persampahan secara terpadu sementara volume sampah telah mencapai 30.240 m3 per tahun. Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Bintan, antara lain TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sejumlah 50 unit, dimana 30 unit berada di Bintan Timur, dan 20 unit tersebar di Bintan Utara, Gunung Kijang dan Teluk Bintan. Kemudian, truk pengangkut sampah yang terdiri atas Armroll Truck sejumlah 3 unit, Dump Truck sejumlah 3 unit, Lorry Box sejumlah 5 unit, dan Motor Kaisar sejumlah 3 unit. Selain itu, terdapat juga gerobak sampah dan sarana pendukung lainnya.
NO 1 2 3 4 5 6
Tabel 2.99 Jumlah Daya Tampung dan Daya Angkut Sampah di Kabupaten Bintan Tahun 2010 Jumlah Daya Jumlah Daya Jumlah Lokasi Tampung TPS Angkut/Hari TPS 3 (m3) (m ) Kijang Kecamatan Bintan Timur 31 111 30 Kawal Kecamatan Gunung Kijang 5 12 7 Tg. Uban Kecamatan Bintan Utara 10 37 32 Kecamatan Teluk Bintan 2 12 3 Kecamatan Teluk Sebong 2 12 5 Kecamatan Sri Kuala Lobam 3 35 7 TOTAL 53 219 84
% 27.03 58.33 86.49 25.00 41.67 20.00 38.36
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2010
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-86
No 1
2 3 4 5
Tabel 2.100 Jumlah Sarana Persampahan di Kabupaten Bintan Tahun 2010 Data Peralatan Jumlah Dump Truck 10 - Dump Truck Bak Tinggi 5 - Dump Truck Armroll 3 - Dump Truck Bak Rendah 2 Motor Sampah 3 Sampan Sampah 1 Mobil Tangga 1 Gerobak Sampah 3 Jumlah 28
%tase 35.7 17.9 10.7 7.1 10.7 3.6 3.6 10.7 100
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2010
2.3.4.1.8. Prasarana Drainase Sistem jaringan drainase di Kabupaten Bintan sebagian besar terdapat di pusat-pusat kegiatan dan di sepanjang jaringan jalan utama. Sedangkan di luar pusat kota dan di pulau-pulau sekitar wilayah yang tidak dilalui jalan utama umumnya menggunakan sistem jaringan drainase alami yang sebagian besar masih berupa tanah serta dalam keadaan dangkal (tertutup tanah). Sistem drainase di wilayah ini kondisinya masih belum memadai, yang umumnya kondisi salurannya terputus dan belum menunjukkan suatu jaringan yang terpadu dan terpola. 2.3.4.1.9. Prasarana Listrik Rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik di Kabupaten Bintan pada tahun 2010 mencapai 60,38%. Sampai bulan Juni 2010, jumlah pelanggan PLN sudah mencapai 15.848 pelanggan. Adapun, rekapitulasi konsumsi listrik berdasarkan daftar pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut :
No 1 2
Tabel 2.101 Rekapitulasi Konsumsi Listrik Kabupaten Bintan Berdasarkan Daftar Pelanggan Tahun 2010 Bulan Juni Golongan pelanggan Pelanggan Daya (kva) Rumah tangga, sosial, bisnis dan publik 15,718 26,095.95 Industri 130 1,491.45 Total 15,848 27,587.40
Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2010
Jika dilihat dari ketersediaan sumberdaya energi kelistrikan, pada tahun 2010 kemampuan daya dari semua pembangkit yang ada di Pulau Bintan adalah 46.015 KW sebagaimana dapat dilihat secara detail dari kondisi neraca listrik dan rekapitulasi kebutuhan pada tabel di bawah ini :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-87
No 1 2 3 4
Daya terpasang Daya mampu Beban puncak Surplus/defisit
Tabel 2.102 Neraca Listrik Kabupaten Bintan Tahun 2010 Keterangan Jumlah (kw) 70,280 46,015 43,195 2,820
Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2010
Neraca listrik di atas sudah termasuk kapasitas daya terpasang di Kota Tanjungpinang, karena jangkauan pelayanan PLN adalah meliputi Pulau Bintan dan sekitarnya. Dari data di atas terlihat total daya terpasang sudah jauh melebihi kemampuan daya mampu, namun kelebihan daya tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk penambahan pemasangan baru karena cadangan ini akan digunakan ketika terjadi kerusakan atau perawatan. Demikian pula daya mampu telah melebihi daya beban puncak sehingga terjadi surplus 2,820 KW, daya ini juga dimanfaatkan sebagai cadangan. Sedangkan daftar tunggu pemasangan baru di Kabupaten Bintan pada bulan Juni tahun 2010 telah mencapai 5.768 pelanggan, untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.103 Rekapitulasi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bintan Berdasarkan Darftar Tunggu Tahun 2010 Bulan Juni No. Golongan pelanggan Pelanggan Daya (kva) 1 Rumah tangga, sosial, bisnis dan publik 5,768 17,102.80 2 Industri 6 3,519.10 Total 5,774 20,621.90 Sumber : PLN Riau dan Kepri Cabang Tanjungpinang Tahun 2010
Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan, Pemerintah Kabupaten Bintan telah membangun jaringan listrik pedesaan dengan rasio elektrifikasi listrik desa sebesar 76,92%. Jaringan ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-88
Kecamatan
Pelanggan
Daya (KVA)
Pelanggan
Daya (KVA)
Pelanggan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Toapaya Teluk Bintan Teluk Sebong Sri Kuala Lobam Bintan Utara Tambelan Jumlah
0 100 40 0 0 330 245 40 0 0 755
0 143 53 0 0 599 222 37 0 0 1054
20 165 0 10 0 200 250 0 0 50 695
38 231 0 15 0 171 306 0 0 94 855
0 165 125 100 50 0 150 100 0 0 690
0 183 130 95 33 0 95 92 0 0 628
100 0 0 200 50 100 290 0 50 75 865
112 0 0 165 41 87 399 0 77 192 1073
150 200 0 75 50 200 175 100 0 0 950
0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
Rasio Listrik Desa (%)
No
Daya (KVA)
2010
Pelanggan
2009
Daya (KVA)
2008
Pelanggan
2007
Daya (KVA)
2006
Total Pelanggan
Realisasi
Jumlah Penduduk KK)
Tabel 2.104 Jumlah Listrik Desa Yang Terpasang Tahun 2006 - 2010
410 753 183 395 119 1058 1277 264 77 192 4728
283 557 183 235 74 857 1055 124 77 192 3637
69.02 73.97 100.00 59.49 62.18 81.00 82.62 46.97 100.00 100.00 76.92
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2010
2.3.4.1.10. Sarana Kesehatan Secara umum, pada tahun 2010 jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bintan mencapai 122 unit. Adapun jumlah sarana kesehatan yang utama seperti Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu mencapai 93 unit dengan tingkat rasio 65,36 per 100.000 penduduk, artinya dalam setiap 100.000 penduduk terdapat 65 Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah Puskesmas di Kabupaten Bintan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat dan merata sampai di daerah terpencil. Pada tahun 2010, jumlah Puskesmas mencapai 12 unit dengan cakupan pelayanan mencapai 120% yang artinya terdapat kecamatan yang memiliki lebih dari 1 Puskesmas. Adapun rasio Puskesmas per 100.000 penduduk mencapai 8,43, artinya dalam setiap 100.000 penduduk terdapat 8 puskesmas. Rasio ini meningkat dibandingkan tahun 2005 yang hanya mencapai 5,77 dengan jumlah puskesmas hanya 6 unit. Berdasarkan standar pelayanan minimal, rasio Puskesmas di Kabupaten Bintan telah memenuhi standar karena menurut SPM rasio Puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1 unit Puskesmas melayani 15.000 jiwa penduduk. Pada tahun 2010, pemerintah daerah telah mengupayakan peningkatan 5 (lima) unit Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan yaitu : Puskesmas Kijang, Tanjung Uban, Kawal, Tambelan dan Puskesmas Mantang.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-89
Tabel 2.105 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan, Tahun 2005-2010 Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rumah Kecamatan Balai Polin/ PKM Pustu Puskel Poskes Sakit Peng 1. Bintan Timur Kijang 0 1 3 3 3 3 2. Mantang Mantang 0 1 3 0 0 9 3. Bintan Pesisir Kelong 0 1 3 0 1 4 4. Gunung Kijang Kawal 0 1 2 3 2 4 5. Topaya Toapaya 0 1 2 1 0 3 6. Teluk Bintan Tlk.Bintan 0 1 3 1 0 7 7. Teluk Sebong Tlk.Sebong 0 1 2 1 2 2 Sri Bintan 0 1 2 1 0 4 Berakit 0 1 2 1 0 2 8. Sri Kuala Lobam Tlk.Sasah 1 1 2 1 1 5 9. Bintan Utara Tg.Uban 0 1 1 1 4 4 10. Tambelan Tambelan 0 1 4 2 0 5 2010 1 12 29 15 13 52 2009 2 10 30 14 24 52 2008 2 10 30 13 18 42 2007 2 9 32 16 18 36 2006 2 7 30 15 18 35 2005 1 6 31 14 19 29 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2011
Pada tahun 2010, Kabupaten Bintan memiliki 29 Puskesmas Pembantu yang tersebar di 36 desa, dengan demikian cakupan puskesmas pembantu mencapai 80,56%. Pada tahun 2010, jumlah Puskesmas Pembantu menurun menjadi 29 unit dengan rasio 1 : 4.393 penduduk. Penurunan jumlah Puskesmas Pembantu ini disebabkan adanya peningkatan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas dan peralihan fungsi menjadi rumah medis dan paramedis. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan standar pelayanan minimal kesehatan Kabupaten Bintan dimana 1 unit Puskesmas Pembantu melayani 1.500 jiwa penduduk. 2.4. IKLIM BERINVESTASI 2.4.1. Keamanan dan Ketertiban 2.4.1.1 Angka Kriminalitas Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-90
tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut : Tabel 2.106 Angka Kriminalitas Kabupaten Bintan Tahun 2005-2009 No
Jenis Kriminalitas
2005 R S
2006 R S
2007 R S
R
2008 S
R
2009 S
1
Kejahatan Seksual
4
4
1
4
7
6
6
5
10
9
2
Narkotika
4
4
-
7
9
9
12
12
7
7
3
Pembunuhan
2
2
-
-
-
-
2
2
5
4
4
Pencurian
54
18
44
15
76
40
42
38
61
41
5
Penganiayaan
13
8
3
8
7
5
11
11
8
7
6
Penipuan
4
1
4
6
7
5
1
1
7
3
81
37
52
40
106
65
74
69
98
71
Jumlah Jumlah penduduk
117.825
121.303
122.677
125.058
127.404
Angka Kriminalitas
6,88
4,29
8,64
5,92
7,69
Sumber : BPS Bintan, Tahun 2009
Berdasarkan data pada tabel di atas, kasus pencurian menjadi angka kriminalitas tertinggi di Kabupaten Bintan, diikuti oleh kasus kejahatan seksual. Sedangkan kasus pembunuhan merupakan kejahatan yang paling jarang terjadi bahkan pada tahun 2007 dan 2008 tidak terdapat kasus pembunuhan. Angka kriminalitas di Kabupaten Bintan cukup berfluktuasi dimana pada tahun 2006 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun sebesar 2,58%, namun pada tahun 2009 meningkat sebesar 1,77%. Peningkatan ini diperkirakan terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada tahun 2009. 2.4.1.2 Jumlah Demonstrasi Jika dilihat dari jumlah demonstrasi yang terjadi pada tahun 2010, maka 90% demontrasi yang dilakukan memiliki legalitas dari kepolisian dan 10%-nya adalah demontrasi ilegal. Artinya, secara umum situasi ketertiban dan keamanan di masyarakat masih aman dan terkendali. Di era demokrasi seperti ini, kegiatan demonstrasi merupakan sesuatu yang wajar dan menjadi bagian dari proses demokratisasi sepanjang tidak bersifat anarkis. Berdasarkan data yang ada, demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Bintan tidak berpengaruh terhadap iklim investasi yang ada.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-91
2.4.2 Kemudahan Perizinan Jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Bintan sangat bergantung pada daya saing investasi yang dimiliki, daya saing tersebut tidak terjadi dengan serta merta melainkan berlangsung secara bertahap, kontiniu dan konsisten dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan izin yang terkait dengan investasi yang dilakukan secara mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, Kabupaten Bintan telah memiliki sistem pelayanan perizinan satu pintu (one stop service) di Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPIPPT) yang melayani 63 jenis layanan perizinan (Berdasarkan Perbup No. 15 Tahun 2009). Melalui OSS ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan dan memangkas biaya perizinan yang tinggi sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah. Pada tahun 2010, terdapat 1.712 izin dari 63 jenis perizinan yang telah dikeluarkan OSS. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 6,79% dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.603. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tabel 2.107 Jumlah dan Jenis izin yang dikeluarkan melalui kantor one stop services Kabupaten Bintan, Tahun 2010 Jenis Perizinan Jumlah Izin Usaha Industri Izin Perluasan Industri Tanda Daftar Industri (TDI) 18 Persetujuan Prinsip Industri Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 278 Tanda Daftar Gudang (TDG ) 17 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 250 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 458 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 67 Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 13 Izin Undang - Undang Gangguan (HO) 121 Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan 157 Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Swasta Surat Izin Pemanfaatan Air Izin Usaha Pertambangan (Gol C) a. Pasir Darat b. Granit c. Tanah Urug
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
2 -
II-92
No.
Jenis Perizinan
Jumlah 5 5 -
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
- Penimbunan - Penggalian Izin Usaha Pertambangan (Gol B) Izin Usaha Kelisrtikan a. Izin Operasi Tenaga Listrikan Izin Lokasi Izin Rumah Bersalin Izin Balai Pengobatan Izin Praktek Dokter Spesialis Izin Praktek Dokter Umum Izin Praktek Dokter Gigi Izin Praktek Bidan Izin Praktek Perawat Izin Tabib Izin Sinse Izin Akupuntur Izin Tukang Gigi Surat Keterangan / sertifikasi Laik Sehat Izin Operasional Pemberantasan Hama Surat Izin Apotek Izin Toko Obat Izin Air Minum Dalam Kemasan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut Izin Trayek Angkutan Darat Izin Operasi Angkutan Darat Surat Izin Usaha Pelayaran Surat Izin Operasi Perusahaan non Pelayaran (SIOPNP)
41
Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
-
42 43 44 45 46 47 48 49
Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL ) Surat Izin Usaha Tally Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Laut Penetapan izin Pembangunan Pelabuhan Laut Penetapan Izin Pengoperasian Pelabuhan Laut Penetapan Pemberian izin kerja keruk dan reklamasi pada pelabuhan– pelabuhan yang melayani angkutan antar kota.
-
50
Penetapan Izin Lokasi Pelabuhan Khusus Laut Untuk Pelayaran Angkutan Laut Antar Kota Dalam Kabupaten.
-
51
Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Berukuran Tonase Kotor (GT) Kurang dari 7 (pas kecil)
-
52
Penertiban Surat Izin Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.
-
16 17
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
6 7 2 16 4 13 14 1 1 74 1 5 5 29 8 -
II-93
No. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
63
Jenis Perizinan Penertiban Surat Persetujuan Kegiatan Salvage dan/ atau Pekerjaan Bawah Air. Penertiban Surat Persetujuan Kerjasama Kerjasama Operasi ( Joint Operasional ) Kegiatan Salvage dan Atau Pekerjaan Bawah air Penertiban Surat Persetujuan Pembangunan dan Aatau Pemasangan Konstruksi dan/atau instalasi Bawah Air. Izin Untuk Mendirikan Bangunan untuk Telekomunikasi. Izin Usaha Pariwisata Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lungkungan (IUJPL) Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO)
Jumlah 18 1 52
Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Izin-Izin Perkebunan dan Pertanian a. Izin Perkebunan Rakyat yang lebih dari 5 Ha b. Izin Usaha Perkebunan Izin – izin Peternakan a. Tanda Daftar Peternakan Rakyat b. Klinik Hewan c. Izin Prkatek Hewan d. Rumah Potong Hewan
Jumlah
1 3 -
1.712
Sumber: Badan Promosi, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan, Tahun 2011
2.4.3 Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM menunjukkan upaya yang dilakukan suatu daerah dalam membangun manusianya, semakin tinggi nilai IPM maka semakin baik upaya yang dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan telah berupaya melakukan pembangunan manusia melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup dari sisi daya beli, kesehatan, dan pendidikan. Pada Tahun 2010 IPM Kabupaten Bintan mencapai 75,03. Capaian IPM ini merupakan komposit dari tiga komponen utama IPM, yaitu : indeks pendidikan 82,97, indeks kesehatan 74,50 dan indeks daya beli masyarakat 79,61. 2.4.4 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Rasio Ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia non produktif merupakan penduduk berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Penduduk berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-94
menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap produktif. Rasio Ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Tabel 2.108 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 No
Uraian
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun
33.044
33.929
34.236
38.950
35.473
42.869
2.
Jumlah Penduduk usia > 64 tahun
3.043
2.954
3.874
2.885
5.384
3.215
3.
36.087
36.883
38.110
41.835
40.857
46.084
4.
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun
81.738
82.945
83.202
83.223
86.520
95.071
5.
Rasio ketergantungan
44
44
46
50
47
48
Sumber: BPS Kabupaten Bintan dan data diolah
Pada Tabel di atas, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bintan cenderung moderat yaitu pada tahun 2005 sebesar 44, meningkat menjadi 48 pada tahun 2010, angka tersebut masih di bawah 50, yang dapat diartikan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk non produktif masih dalam batas kewajaran. Rasio Ketergantungan ini harapannya dapat menurun pada tahun-tahun kedepan agar beban penduduk yang produktif tidak meningkat.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
II-95
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN Sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kabupaten Bintan terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;(2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangandaerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerahguna mewujudkan visi dan misi. 3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU 3.1.1 Kenerja Pelaksanaan APBD 3.1.1.1 Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD),
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-1
Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah memiliki beberapa dasar hukum sebagai landasan utama yaitu : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara; 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah otonom. Adapun landasan hukum spesifik di bidang pendapatan daerah adalah:
1. 2.
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menyikapi diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan restrukturisasi dasar pemungutan pendapatan daerah melalui perubahan atas beberapa Peraturan Daerah dan penerbitan Peraturan Daerah baru. Beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang akan dikelola di Kabupaten Bintan adalah: a.
Pajak Daerah terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral bukan logam dan batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; PBB Perdesaan dan Perkotaan; BPHTB.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-2
b. Retribusi Retribusi yang diberlakukan di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 29 jenis yang dipungut setiap tahun untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan dan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : (a) Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Capil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (b) Retribusi Jasa Usaha a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Retribusi Pemakaian Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
(c) Retribusi Perizinan Tertentu a. b. c. d. e.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Pendapatan daerah Kabupaten Bintan selama lima tahun terakhir memperlihatkan perkembangan cukup berarti. Keberhasilan-keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai faktor berikut, antara lain: (a) kebijakan pemerintah, (b) pendapatan masyarakat, (c) fluktuasi harga komoditas andalan, dan (d) kondisi daerah yang relatif aman.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-3
Berdasarkan data lima tahun terakhir 2005-2010 diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan. Secara kumulatif, realisasi pendapatan daerah mengalami kontraksi positif yang cukup signifikan yaitu dari Rp240,63 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp666,90 milyar pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 277,15%. Realisasi pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 139,41% dengan nominal Rp188,54 milyar. Sedangkan nilai over target realisasi terendah terjadi pada tahun 2007 dengan capaian Rp32,73 milyar. Selama kurun waktu lima tahun terakhir total pertambahan pendapatan daerah mencapai Rp575,87 milyar atau meningkat 123,88% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dan telah berdampak besar terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta mewujudkan visi dan misi tahun 2005-2010. Adapun nilai rencana dan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir dijabarkan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.1. Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten Bintan 2005-2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Rencana (Rp) 196.279.988.485,00 363.345.327.751,00 424.196.976.204,00 435.201.518.160,00 513.983.062.074,00 478.360.225.483,00 2.411.367.098.157,00
Realisasi (Rp) 240.637.500.701,00 466.620.193.250,00 456.936.183.381,00 550.952.603.381,20 605.182.819.152,64 666.909.794.401,10 2.987.239.094.266,94
%
Bertambah/ Berkurang (Rp)
122,60 128,42 107,72 126,60 117,74 139,41 123,8816
44.357.512.216,00 103.274.865.499,00 32.739.207.177,00 115.751.085.221,20 91.199.757.078,64 188.549.568.918,10 575.871.996.109,94
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
Selanjutnya, jika dilihat lebih detail maka peningkatan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir lebih dipicu oleh peningkatan realisasi dua komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kontraksi negatif atau menurun 12,04%. Secara kumulatif, realisasi komponen PAD meningkat sebesar Rp67,69 milyar atau 111,07% yaitu dari rencana sebesar Rp611,70 milyar menjadi Rp679,40 milyar. Sedangkan komponen dana perimbangan meningkat 131,19% atau Rp522,99 milyar yaitu dari Rp1,67 triliun menjadi Rp2,19 triliun. Dilihat dari distribusinya, kontribusi Dana Perimbangan selama periode 2005-2010 mencapai 73,62%, kontribusi PAD mencapai 22,73%, serta kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai 3,65%.Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih memberikan kontribusi utama dalam pendapatan daerah. Adapun rencana dan realisasi pendapatan daerah selama 2005 - 2010 digambarkan pada tabel di bawah ini :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-4
Tabel 3.2.Total Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan 2005-2010 No.
1. 2. 3.
Sumber Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Total
Rencana
Realisasi
(Rp)
(Rp)
%
Bertambah/ Berkurang (Rp)
611.703.279.628,00
679.401.645.075,30
111,07
67.698.365.447,30
1.676.536.229.605,00
2.199.531.542.875,26
131,19
522.995.313.270,26
123.127.588.924,00
108.305.906.316,38
87,96
-14.821.682.607,62
2.411.367.098.157,00
2.987.239.094.266,94
123,88
575.871.996.109,94
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah maka terdapat dua komponen pendapatan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD yaitu Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan dua komponen lain yaitu Retribusi Daerah dan Bagian Laba Usaha Daerah menunjukkan kontraksi negatif selama kurun lima tahun terakhir. Adapun Pajak Daerah meningkat realisasinya sebesar Rp48,89 milyar atau 109,50% selama lima tahun terakhir yaitu dari Rp514,29 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp563,19 milyar pada tahun 2010. Sementara itu, jika dilihat dari persentasenya maka Lain-lain PAD meningkat relatif lebih tinggi dibandingkan Pajak Daerah yaitu sebesar 135,34% atau dari Rp57,56 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp77,91 milyar pada tahun 2010. Di satu sisi, realisasi retribusi daerah cenderung di bawah target selama kurun waktu 2005-2010, yaitu menurun sebesar 10,36%. Demikian juga dengan komponen Bagian Laba Usaha Daerah, realisasinya tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan atau menurun sebesar 0,37%. Rendahnya pencapaian dua komponen PAD ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah agar lebih intensif meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah serta mengambil langkah-langkah yang inovatif dalam menggali potensi PAD selama lima tahun ke depan. Adapun rencana dan realisasi PAD berdasarkan jenis PAD selama 2005-2010 ditunjukkan pada tabel di bawah ini : Tabel 3.3. Total Rencana dan Realisasi PAD Berdasarkan Jenis PAD Kabupaten Bintan 2005-2010 No.
Jenis PAD
1. 2. 3.
Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-Lain PAD Total
4.
Rencana (Rp) 514.296.471.450,00 14.058.000.000,00
Realisasi (Rp) 563.195.335.484,24 12.602.899.253,00
%
Bertambah/ Berkurang (Rp)
109,50 89,64
48.898.864.034,24 -1.455.100.747,00
25.782.164.262,00
25.688.432.573,00
99,63
-93.731.689,00
57.566.643.916,00 611.703.279.628,00
77.914.977.765,06 679.401.645.075,30
135,34 111,06
20.348.333.849,06 67.698.365.447,30
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-5
Selanjutnya, dari sisi Dana Perimbangan maka dua komponen utama Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana BagiHasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi masih memberikan kontribusi paling besar dalam kurun waktu 2005-2010. Selama lima tahun terakhir, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami peningkatan sebesar 165,81% yaitu dari Rp785,577 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp1,302 triliun pada tahun 2010, sedangkan Dana BagiHasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi meningkat 111,43% dari target yang ditetapkan yaitu dari Rp106,13 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp118,27 milyar pada tahun 2010. Dilihat dari distribusinya, selama lima tahun terakhir kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mencapai 59,20%, Dana Alokasi Umum 32,28%, Dana Alokasi Khusus 3,09%, serta Dana BagiHasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi memberikan kontribusi sebesar 5,36%. Tabel 3.4.Total Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Berdasarkan Jenis Dana 2005-2010 No. 1.
2. 3. 4.
Jenis Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi Total
Rencana (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Bertambah/ Berkurang (Rp)
785.577.961.989
1.302.600.018.301
165,81
517.022.056.312
710.548.703.000 74.271.800.000
710.547.766.600 68.109.833.000
99,99 91,70
-936.400 -6.161.967.000
106.137.764.616
118.273.924.974
111,43
12.136.160.358
1.676.536.229.605
2.199.531.542.875
131,19
522.995.313.270
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
Berdasarkan data sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa selama periode 2005-2010, pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bintan masih sangat bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat yaitu dari Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya komposisi Dana Perimbangan dalam distribusi pendapatan daerah yang mencapai lebih dari 70%. Besarnya tingkat ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat tentunya menjadi faktor pembatas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan karena Dana Perimbangan bersifat uncontrollable dan sulit diprediksi sebagaimana terlihat dalam perkembangannya selama ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas kemampuan fiskal ke depan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan peran serta sektor swasta serta menggalakkan sektor investasi dalam melaksanakan pembangunan. Adapun perkembangan rencana dan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu 2005-2010 ditunjukkan pada tabel berikut ini :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-6
Tabel 3.5.Rencana Pendapatan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2005-2010 URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah JUMLAH
2005
2006
2007
ANGGARAN 2008
2009
2010
TOTAL
59.631.000.000 53.760.000.000 546.000.000
65.528.500.000 56.543.000.000 1.103.000.000
105.495.752.816 77.590.000.000 2.337.000.000
133.288.791.450 118.702.291.450 3.668.000.000
127.950.244.262 110.577.580.000 2.074.500.000
119.808.991.100 97.123.600.000 4.329.500.000
611.703.279.628,00 514.296.471.450,00 14.058.000.000,00
2.150.000.000
3.030.000.000
6.660.000.000
3.760.000.000
5.582.164.262
4.600.000.000
25.782.164.262
3.175.000.000
4.852.500.000
18.908.752.816
7.158.500.000
9.716.000.000
13.755.891.100
57.566.643.916,00
129.360.000.000
296.673.862.751
298.701.223.388
274.412.726.710
367.195.574.392
310.192.842.364
1.676.536.229.605,00
39.435.000.000
170.851.398.626
114.793.930.499
139.043.009.514
155.343.250.301
166.111.373.049
785.577.961.989,00
85.225.000.000 -
93.000.000.000 10.740.000.000
152.286.000.000 16.044.000.000
108.583.054.000 10.085.000.000
161.220.040.000 26.720.000.000
110.234.609.000 10.682.800.000
710.548.703.000,00 74.271.800.000,00
4.700.000.000
22.082.464.125
15.577.292.889
16.701.663.196
23.912.284.091
23.164.060.315
106.137.764.616,00
7.288.988.485
1.142.965.000
20.000.000.000
27.500.000.000
18.837.243.420
48.358.392.019
123.127.588.924,00
196.279.988.485
363.345.327.751
424.196.976.204
435.201.518.160
513.983.062.074
478.360.225.483
2.411.367.098.157,00
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-7
Tabel 3.6. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2005-2010 URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL
58.551.191.394 51.867.595.383 786.577.074
76.822.217.602 61.538.666.156 1.044.330.395
140.914.272.078 103.100.272.463 1.205.224.461
139.560.911.953 123.072.216.207 3.936.529.202
132.839.468.762 114.819.806.038 1.750.137.856
130.713.583.285,84 108.796.779.237,24 3.880.100.265
679.401.645.075,30 563.195.335.484,24 12.602.899.253,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.404.965.855
2.735.557.121
7.109.926.296
3.629.711.081
5.582.617.939
5.225.654.281
25.688.432.573,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4.492.053.082
11.503.663.930
29.498.848.858
8.922.455.463
10.686.906.929
12.811.049.502,60
77.914.977.765,06
174.317.619.114 81.529.264.028
389.050.541.313 261.202.639.682
306.021.911.303 125.524.113.962
397.203.712.512 253.461.687.084
441.231.331.952 230.958.741.102
491.706.426.681 349.923.572.443
2.199.531.542.875,26 1.302.600.018.301,00
85.224.999.600 -
93.002.000.000 10.740.000.000
152.286.000.000 9.783.400.000
108.583.054.000 10.085.000.000
161.217.104.000 26.818.633.000
110.234.609.000 10.682.800.000
710.547.766.600,00 68.109.833.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi
7.563.355.486
24.105.901.631
18.428.397.341
25.073.971.428
22.236.853.850
20.865.445.238
118.273.924.974,26
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
7.768.690.193
747.434.335
10.000.000.000
14.187.978.916
31.112.018.438
44.489.784.434
108.305.906.316,38
240.637.500.701
466.620.193.250
456.936.183.381
550.952.603.381
605.182.819.153
666.909.794.401
2.987.239.094.266,94
Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
JUMLAH
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-8
3.1.1.2 Belanja Daerah Secara garis besar, belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun maksud dan klasifikasi masing-masing belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut : A.
Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi: 1) Belanja pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah; 2) Belanja bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya; 3) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan /lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak; 4) Belanja hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue; 5) Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, dan bantuan partai politik; 6) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah danretribusi daerah kepada Desa/ Kelurahan; 7) Bantuan Keuangan, yang bersifat umum maupun khusus kepada Desa/Kelurahan; 8) Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa ataudiharapkan tidak terulang. B.
Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkaitlangsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi: 1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorariumPNS, honorarium non PNS dan uang lembur; 2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahanhabis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi,perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewaalat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alatkantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-9
atributnya,pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswapendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbinganteknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya; 3) Belanja Modal, dipergunakan untuk pengeluaran pengadaantanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alatangkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor,alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alatpengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor,perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. Berdasarkan data selama lima tahun terakhir, belanja daerah Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari Rp250,92 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp562,81 milyar pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 224,9%. Besarnya peningkatan belanja daerah ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan juga semakin meningkat sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Selain jumlah belanja yang semakin meningkat, kinerja daya serap anggaran juga menunjukkan peningkatan selama periode 2005-2010. Hal ini tercermin dari persentase realisasi belanja yang cenderung meningkat dari 85% menjadi 95%. Peningkatan daya serap ini memberikan indikasi semakin efektifnya kinerja sistem pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam merealisasikan rencana pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun rencana dan realisasi belanja daerah selama periode 2005-2010 ditujukkan pada tabel berikut :
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah
Tabel 3.7. Rencana dan Realisasi Belanja Daerah 2005-2010 Rencana Realisasi Bertambah/ Berkurang % (Rp) (Rp) (Rp) 294,804,465,788.00 250,929,064,189.00 85.12 -43,875,401,599.00 407,658,702,356.00 353,534,820,109.00 86.72 -54,123,882,247.00 547,065,964,132.00 444,629,293,934.00 81.28 -102,436,670,198.00 647,995,439,556.00 561,194,576,044.00 86.60 -86,800,863,512.00 714,771,304,147.00 684,045,338,248.00 95.70 -30,725,965,899.00 594,744,492,611.84 562,811,486,518.00 94.63 -31,933,006,093.84 3,207,040,368,590.84 2,857,144,579,042.00 89.09 -349,895,789,548.84
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
Selanjutnya, jika dilihat dari komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung maka perkembangan selama empat tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama periode 2007-2009, komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung baik dari sisi rencana maupun realisasi relatif stabil dalam kisaran 37%-63%. Akan tetapi pada tahun 2010, komposisi tersebut mengalami pergeseran menjadi 54%-46%. Komposisi belanja langsung yang lebih besar merupakan kondisi ideal dan menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan belanja pembangunan untuk kepentingan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-10
publik dibandingkan dengan belanja rutin pemerintah. Komposisi belanja tidak langsung dan langsung selama 2007-2010 ditunjukkan pada tabel berikut ini : Tabel 3.8. Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 2007-2010 Rencana Realisasi No. Tahun BTL BL BTL BTL 1 2007 37.38 62.62 38.67 61.33 2 2008 37.22 62.78 40.32 59.68 3 2009 36.98 63.02 38.00 62.00 4 2010 54.42 45.58 54.41 45.59 Sumber : Hasil Analisis 2011
Berdasarkan Tabel 3.9., Tabel 3.10, dan Tabel 3.11 dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis belanja yang cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu belanja pegawai dan belanja modal, sedangkan belanja lainnya relatif lebih stabil. Belanja pegawai meningkat dari Rp108,25 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp288,75 milyar pada tahun 2010 atau naik 266,66%. Sedangkan belanja modal meningkat selama periode 2005-2009 yaitu dari Rp56,65 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp258,31 milyar pada tahun 2009 atau naik 460,71%. Akan tetapi, belanja modal menurun kembali pada tahun 2010 menjadi Rp85,26 milyar dari Rp258,31 milyar pada tahun 2009 atau turun 67,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja pegawai lebih disebabkan bertambahnya jumlah pegawai negeri sipil selama periode 2005-2010, serta adanya kebijakan peningkatan remunerasi pegawai selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, peningkatan belanja pegawai tetap diiringi dengan peningkatan belanja modal dan stabilitas belanja barang dan jasa selama periode 2005-2010 sehingga kebijakan belanja pemerintah daerah masih dapat dianggap berpihak pada kepentingan publik. Selain belanja pegawai, belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa juga cenderung meningkat selama periode 2007-2010. Peningkatan belanja ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bintan telah menerapkan kebijakan Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus Desa yang berfungsi meningkatkan akselerasi otonomi daerah di tingkat desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat di level grass root.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-11
Tabel 3.9. Rincian Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Bintan 2007-2010 2007 No.
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Uraian BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung
Anggaran Setelah Perubahan
2008 Realisasi
Anggaran Setelah Perubahan
204,467,127,933 168,521,079,335 200,000,000 627,748,598 24,506,800,000
171,934,823,042 138,110,752,592 -
2009 Realisasi
Anggaran Setelah Perubahan
241,180,690,029 190,335,581,529 -
226,289,729,371 177,321,096,371 -
627,748,500 23,353,523,950
756,000,000 36,260,508,500
32,000,000
32,000,000
8,579,500,000
2010 Realisasi
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi
264,321,758,508 199,221,134,286 -
259,909,005,523 199,298,608,983 -
323,667,563,967 234,525,496,280 -
306,226,825,650 218,274,008,990 -
604,370,000 36,235,163,000
15,520,000,000 17,917,600,000
15,137,115,000 17,785,796,000
23,745,253,800 29,855,227,865
23,733,498,300 29,544,640,992
51,000,000
27,000,000
-
-
-
-
8,412,929,000
11,777,600,000
11,753,500,000
29,663,024,222
27,404,265,540
25,234,309,599
24,942,930,340
2,000,000,000
1,397,869,000
2,000,000,000
348,600,000
2,000,000,000
283,220,000
10,307,276,423
9,731,747,028
1.8
Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga
2 2.1
Belanja Langsung Belanja Pegawai
342,598,836,199 41,253,198,052
272,694,470,892 37,336,058,577
406,814,749,527 43,483,873,008
334,904,846,673 35,316,673,315
450,449,545,639 50,812,229,861
424,136,332,725 43,721,792,210
271,076,928,645 54,226,241,516
256,584,660,868 48,315,348,341
2.2 2.3
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja
147,871,474,184
128,650,959,998
163,939,127,140
147,928,162,758
141,317,607,661
132,201,500,388
131,580,949,898
125,610,066,273
1.7
153,474,163,963
106,707,452,317
199,391,749,379
151,660,010,600
258,319,708,117
248,213,040,127
85,269,737,231
82,659,246,254
547,065,964,132
444,629,293,934
647,995,439,556
561,194,576,044
714,771,304,147
684,045,338,248
594,744,492,612
562,811,486,518
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-12
Tabel 3.10. Rician Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja di Kabupaten Bintan 2005-2010 NO.
URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Tidak Terduga JUMLAH
2005 108,250,123,861 100,342,926,665 56,658,115,262 26,806,800,000 2,746,500,000 294,804,465,788
2006 136,418,630,905 131,111,000,800 105,969,954,351 32,159,116,300 2,000,000,000 407,658,702,356
2007 209,774,277,387 147,871,474,184 153,474,163,963 200,000,000 627,748,598 24,506,800,000 8,611,500,000 2,000,000,000 547,065,964,132
ANGGARAN 2008 233,819,454,537 163,939,127,140 199,391,749,379 756,000,000 36,260,508,500 11,828,600,000 2,000,000,000 647,995,439,556
2009 250,033,364,147 141,317,607,661 258,319,708,117 15,520,000,000 17,917,600,000 29,663,024,222 2,000,000,000 714,771,304,147
2010 288,751,737,795.84 131,580,949,898 85,269,737,231 23,745,253,800 29,855,227,865 25,234,309,599 10,307,276,423 594,744,492,611.84
TOTAL 1,227,047,588,632.84 816,163,086,348.00 859,083,428,303.00 200,000,000.00 40,649,002,398.00 108,540,136,365.00 134,303,350,121.00 21,053,776,423.00 3,207,040,368,590.84
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
Tabel 3.11. Rician Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja di Kabupaten Bintan 2005-2010 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Tidak Terduga JUMLAH
2005 89.162.099.335 86.551.287.448 49.780.016.494 23.515.441.452 1.920.219.460 250.929.064.189
2006 115.105.108.030 115.007.764.148 97.517.065.489 25.504.597.042 400.285.400 353.534.820.109
2007 175.446.811.169 128.650.959.998 106.707.452.317 627.748.500 23.353.523.950 8.444.929.000 1.397.869.000 444.629.293.934
REALISASI 2008 212.637.769.686 147.928.162.758 151.660.010.600 604.370.000 36.235.163.000 11.780.500.000 348.600.000 561.194.576.044
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-13
2009 243.020.401.193 132.201.500.388 248.213.040.127 15.137.115.000 17.785.796.000 27.404.265.540 283.220.000 684.045.338.248
2010 266.589.357.331 125.610.066.273 82.659.246.254 23.733.498.300 29.544.640.992 24.942.930.340 9.731.747.028 562.811.486.518
TOTAL 1.101.961.546.744,00 735.949.741.013,00 736.536.831.281,00 40.102.731.800,00 106.919.123.942,00 121.592.663.374,00 14.081.940.888,00 2.857.144.579.042,00
3.1.2 Neraca Daerah Neraca daerah disusun tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah dilakukan dengan mengukur beberapa rasio sebagai berikut: a.
Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data rasio likuiditas selama 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2008 – 2010 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.12 Rasio Likuiditas Kabupaten Bintan Tahun 2008-2010 Ratio
Rumus Aset Lancar
Rasio Lancar
Kewajiban Jangka Pendek
Rasio Quick (Quick Ratio)
Aset LancarPersedian Kewajiban Jangka Pendek
2010
2009
2008
247.474.210.561,99
145.094.621.324,34
224.893.319.741,79
2.115.653.829,74 117
1.636.029.729,50 89
582.248.203,00 386
245.708.798.573,99
142.041.235.266,34
221.686.848.851,79
2.115.653.829,74 116
1.636.029.729,50 87
582.248.203,00 381
Total Htang Terhadap Aset
Total Hutang
1.736.985.769,24
1.215.794.265,00
326.535.360,00
Total Aset
1.681.735.448.622,00 0,00103
1.556.864.113.581,00 0,00078
1.050.350.159.401,00 0,00031
Rasio Hutang Terhadap Modal
Total Hutang Total Ekuitas
1.736.985.769,24 1.975.154.056.949,25
1.215.794.265,00 1.739.864.798.375,84
326.535.360,00 1.309.577.582.139,79
0,00088
0,00070
0,00025
Sumber: DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-14
b.
Rasio Solvabilitas
Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas selama 3 (tiga) tahun terakhir 2007 – 2010 ditunjukkan sebagaimana pada tabel berikut ini : Tabel 3.13 Rasio Solvabilitas Kabupaten Bintan Tahun 2007-2010 Rumus 2010 2009 2008
Rasio Rasio Kewajiban Kewajiban/Aset Terhadap Aset Rasio Kewajiban Kewajiban/Ekuitas Terhadap Ekuitas Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
2007
0,00126
0,00105
0,00055
0,00826
0,00107
0,00094
0,00044
0,00635
III-15
Tabel 3.14 Neraca Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2007-2010 URAIAN
2010
2009
2008
2007
ASET ASET LANCAR
247.474.210.561,99
145.094.621.324,34
Kas di Kas Daerah
104.597.544.393,44
58.614.418.528,34
195.312.415.002,20
181.740.366.229,00
6.189.500,00
-
31.076.500,00
-
Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran
73.614.053,00
539.740.430,00
231.539.914,00
3.060.158.436,00
117.000.000.000,00
65.000.000.000,00
10.000.000.000,00
-
21.222.924.156,73
16.991.801.073,00
15.384.488.627,59
12.335.731.668,56
Piutang Lainnya
2.808.526.470,82
895.275.235,00
727.328.808,00
1.718.612.047,00
Persediaan
1.765.411.988,00
3.053.386.058,00
3.206.470.890,00
530.701.525,00
247.474.210.561,99
145.094.621.324,34
224.893.319.741,79
199.385.569.905,56
3.926.766.875,00
4.085.000.000,00
2.650.000.000,00
-
Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak
Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen Lainnya
3.926.766.875,00
4.085.000.000,00
2.650.000.000,00
-
Investasi Permanen
41.315.238.720,00
33.124.678.700,00
30.124.678.700,00
25.124.678.700,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
41.315.238.720,00
33.124.678.700,00
30.124.678.700,00
25.124.678.700,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang
45.242.005.595,00
37.209.678.700,00
32.774.678.700,00
25.124.678.700,00
Tanah
286.606.602.347,00
259.075.360.201,00
Tanah
286.606.602.347,00
259.075.360.201,00
287.304.477.879,00
284.101.385.375,00
Peralatan dan Mesin
114.262.064.769,20
97.486.240.041,00
71.741.309.392,00
48.453.387.228,00
ASET TETAP
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-16
URAIAN Alat-alat Berat
2010
2009
2008
2007
1.884.763.642,00
1.884.763.642,00
-
-
46.185.856.074,20
40.070.198.879,00
-
-
Alat Bengkel dan Alat Ukur
3.427.020.127,00
2.780.952.626,00
-
-
Alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga (Bilboard)
3.322.884.000,00
1.225.051.020,00
-
-
43.197.874.225,00
36.597.427.123,00
-
-
5.335.122.798,00
4.826.012.348,00
-
-
Alat-alat Angkutan
Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat-alat Kedokteran
6.124.108.327,00
5.934.923.827,00
-
-
Alat Laboratorium
4.597.466.560,00
4.056.556.560,00
-
-
186.969.016,00
110.354.016,00
-
-
Gedung dan Bangunan
600.351.892.160,80
547.112.233.337,00
-
-
Gedung dan Bangunan
597.871.514.960,80
572.004.076.937,00
181.500.513.250,00
152.640.578.313,00
2.480.377.200,00
2.108.156.400,00
-
-
Jalan, Irigasi dan Jaringan
664.565.914.311,00
612.617.878.653,00
466.654.817.330,00
377.490.007.425,00
Jalan dan Jembatan
542.960.200.995,00
500.880.381.837,00
-
-
Bangunan Air
78.562.625.815,00
75.116.874.915,00
-
-
Instalasi
11.984.919.178,00
10.739.359.578,00
-
-
Jaringan
31.058.168.323,00
25.881.262.323,00
-
-
Aset Tetap Lainnya
6.403.225.217,00
6.700.535.208,00
6.023.459.550,00
1.878.501.150,00
Buku dan Perpustakaan
3.819.768.715,00
3.761.287.706,00
-
-
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
1.929.130.502,00
1.834.130.502,00
-
-
654.326.000,00
1.105.117.000,00
-
-
Kontruksi Dalam Pekerjaan
9.545.749.817,00
6.871.866.141,00
-
-
Kontruksi Dalam Pekerjaan
9.545.749.817,00
6.871.866.141,00
37.125.582.000,00
-
Alat Keamanan
Bangunan Monumen (Rambu)
Hewan/Ternak dan Tumbuhan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-17
URAIAN
2010
2009
2008
2007
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
-
-
-
-
DANA CADANGAN
-
-
-
42.465.020.123,00
Jumlah Aset Tetap
1.681.735.448.622,00
1.556.864.113.581,00
1.050.350.159.401,00
864.563.859.491,00
2.818.046.000,00
2.332.414.500,00
2.141.672.500,00
768.050.000,00
ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud
2.818.046.000,00
2.332.414.500,00
2.141.672.500,00
768.050.000,00
1.977.269.710.778,99
1.741.500.828.105,34
1.310.159.830.342,79
1.132.307.178.219,56
2.115.653.829,74
1.636.029.729,50
582.248.203,00
7.141.628.659,00
378.668.060,50
420.235.464,50
255.712.843,00
6.574.565.799,00
Uang Muka Dari Kas Daerah
-
-
-
-
Pendapatan Diterima Dimuka
-
-
-
-
Utang jangka Pendek lainnya
1.736.985.769,24
1.215.794.265,00
326.535.360,00
567.062.860,00
-
-
582.248.203,00
7.141.628.659,00
Ekuitas dana Lancar
245.358.556.732,25
143.458.591.594,84
224.311.071.538,79
192.243.941.246,56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
221.292.490.385,94
123.733.923.493,84
205.288.242.073,00
178.225.958.866,00
6.189.500,00
-
31.076.500,00
-
24.031.450.627,55
17.887.076.308,00
16.111.817.435,59
14.054.343.715,56
1.765.411.988,00
3.053.386.058,00
3.206.470.890,00
530.701.525,00
1.736.985.769,24
1.215.794.265,00
326.535.360,00
567.062.860,00
Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
1.729.795.500.217,00
1.596.406.206.781,00
1.085.266.510.601,00
890.456.588.191,00
45.242.005.595,00
37.209.678.700,00
32.774.678.700,00
25.124.678.700,00
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
1.681.735.448.622,00
1.556.864.113.581,00
1.050.350.159.401,00
864.563.859.491,00
Jumlah Aset KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG EKUITAS DANA
Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembiayaan Utang Jangka Pendek
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-18
URAIAN Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembiayaan Utang Jangka Panjang
2010
2009
2008
2007
2.818.046.000,00
2.332.414.500,00
2.141.672.500,00
768.050.000,00
-
-
-
-
Ekuitas Dana Cadangan
-
-
-
42.465.020.123,00
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
-
-
-
42.465.020.123,00
1.309.577.582.139,79
1.125.165.549.560,56
Jumlah Ekuitas Dana Ekuitas dana Untuk Dikonsolidasikan
-
-
-
-
RK PPKD
-
-
-
-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.977.269.710.778,99 Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
1.741.500.828.105,34
1.310.159.830.342,79
1.132.307.178.219,56
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-19
3.2
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada prinsip anggaran kinerja (performance base budgetting) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job). Tabel 3.15 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Kabupaten Bintan 2007-2010 No. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
1.8 2 2.1 2.2 2.3
Uraian BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja
2007
2008
38,67 31,06 0,00 0,00 0,14 5,25 0,01
40,32 31,60 0,00 0,00 0,11 6,46 0,00
2009 (%) 38,00 29,14 0,00 0,00 2,21 2,60 0,00
1,89
2,09
0,31 61,33 8,40 28,93 24,00 100,00
2010
Rata-rata
54,41 38,78 0,00 0,00 4,22 5,25 0,00
42,85 32,64 0,00 0,00 1,67 4,89 0,00
4,01
4,43
3,11
0,06
0,04
1,73
0,54
59,68 6,29 26,36 27,02 100,00
62,00 6,39 19,33 36,29 100,00
45,59 8,58 22,32 14,69 100,00
57,15 7,42 24,23 25,50 100,00
Sumber : Hasil Analisis 2011
Tabel di atas menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir (2007-2010) belanja daerah lebih didominasi oleh belanja langsung dengan proporsi rata-rata mencapai 57,15%, sisanya belanja tidak langsung dengan persentase rata-rata mencapai 42,85%. Besarnya proporsi belanja langsung menunjukkan bahwa kebijakan belanja pemerintah daerah masih berpihak pada kepentingan publik atau masyarakat. Selanjutnya, proporsi terbesar anggaran Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata 32,64%, sedangkan proporsi terbesar Belanja Langsung digunakan untuk Belanja Modal dengan proporsi rata-rata 25,50% dan belanja barang dan jasa sebesar 24,23%. Besarnya belanja modal serta belanja barang dan jasa di belanja langsung menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah masih berpihak pada masyarakat karena kedua belanja tersebut terkait langsung dengan kepentingan publik.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-20
Sementara itu, ditinjau dari proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran maka selama periode 2005-2010 proporsi rata-rata belanja pegawai mencapai 37,17%. Proporsi rata-rata belanja pegawai tersebut termasuk ideal karena lebih kecil dari belanja lainnya yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Adapun proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.16 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Pengeluaran Tahun 2005-2010 No.
Tahun
1 2 3 4 5 6
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp) 252.759.064.189 396.250.377.104 449.721.917.154 566.644.636.244 687.045.338.248 570.161.142.883
Belanja Pegawai (Rp) 89.162.099.335 115.105.108.030 175.446.811.169 212.637.769.686 243.020.401.193 266.589.357.331 Rata-rata
Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Pengeluaran 35,28 29,05 39,01 37,53 35,37 46,76 37,17
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan 2011
3.2.2 Analisis Pembiayaan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran sedangkan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran. Selama lima tahun terakhir (2005-2010), meskipun rencana defisit dan pembiayaan netto menunjukkan kecenderungan anggaran yang pesimistik (Tabel 3.17), namun kenyataannya selama kurun waktu tersebut defisit riil yang terjadi dapat ditutupi oleh pembiayaan netto yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang terdiri atas pelampauan pendapatan daerah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya serta dari kegiatan lanjutan (Tabel 3.18). Selama kurun waktu tersebut, realisasi SilPA mengalami kecenderungan peningkatan, namun hal ini bukan dipicu oleh rendahnya daya serap anggaran melainkan lebih dikarenakan over target pendapatan dan hasil penghematan belanja. Selanjutnya, selama periode 2005-2010, pembiayaan pengeluaran yang ada tergolong kecil dan dialokasikan untuk malakukan penyertaan modal pemerintah pada bank daerah, dan BUMD. Pengeluaran pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2006 dimana alokasinya digunakan untuk pembentukan dana cadangan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Bintan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-21
Tabel 3.17. Rencana Defisit Anggaran dan Pembiayaan Netto 2005-2010 URAIAN
2005 96.279.988.485 308.400.989.833 294.804.465.788
Pendapatan Pengeluaran Belanja Pengeluaran 13.596.524.045 Pembiayaan Defisit (112.121.001.348) Pembiayaan Netto 98.768.562.311 Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan 2011
2006 63.345.327.751 451.874.259.351 407.658.702.356
DEFISIT ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN NETTO 2007 2008 24.196.976.204 35.201.518.160 552.180.999.832 653.445.499.756 547.065.964.132 647.995.439.556
2009 13.983.062.074 719.271.304.147 714.771.304.147
2010 78.360.225.483 602.094.148.977 594.744.492.612
44.215.556.995
5.115.035.700
5.450.060.200
4.500.000.000
7.349.656.365
(88.528.931.600) 56.654.739.379
(127.984.023.628) 165.896.656.939
(218.243.981.596) 215.423.921.396
(205.288.242.073) 200.788.242.073
(123.733.923.494) 116.384.267.129
2009 605.182.819.153 687.045.338.248
2010 666.909.794.401 570.161.142.883
Tabel 3.18. Realisasi Surplus dan Defisit Riil 2005-2010 URAIAN
2005 240.637.500.701 252.759.064.189
Pendapatan Pengeluaran Belanja 250.929.064.189 Pengeluaran 1.830.000.000 Pembiayaan Defisit Riil (12.121.563.488) Pembiayaan Netto 110.535.086.356 Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
2006 466.620.193.250 396.250.377.104
SURPLUS/DEFISIT RIIL 2007 2008 456.936.183.381 550.952.603.381 449.721.917.154 566.644.636.244
353.534.820.109
444.629.293.934
561.194.576.044
684.045.338.248
562.811.486.518
42.715.556.995
5.092.623.220
5.450.060.200
3.000.000.000
7.349.656.365
70.369.816.146 57.926.319.498
7.214.266.227 165.919.069.419
(15.692.032.863) 215.530.214.736
(81.862.519.095) 202.288.242.073
96.748.651.518 117.194.182.504
III-22
Tabel 3.19 Struktur Pembiayaan Kabupaten Bintan Tahun 2005-2010 URAIAN
2005
2006
2007
2008 Realisasi
2009
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)
112.365.086.356
112.365.086.356
100.870.296.374
100.641.876.493
171.011.692.639
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
-
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
-
-
-
-
-
-
112.365.086.356
112.365.086.356
100.870.296.374
100.641.876.493
171.011.692.639
Penyertaan Modal Pemerintah
3.596.524.045
1.830.000.000
4.215.556.995
2.715.556.995
5.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan
10.000.000.000
40.000.000.000
40.000.000.000
-
-
115.035.700
92.623.220
450.060.200
450.060.200
2010
TOTAL
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
178.225.958.866
178.225.958.866
205.288.242.073
205.288.242.073
123.733.923.494
123.733.923.494
891.495.199.802
891.266.779.921
42.648.022.730
42.754.316.070
-
-
-
-
42.648.022.730
42.754.316.070
Penerimaan Pembiayaan
Jumlah
171.011.692.639
-
-
-
-
-
809.915.375
-
809.915.375
171.011.692.639
220.873.981.596
220.980.274.936
205.288.242.073
205.288.242.073
123.733.923.494
124.543.838.869
934.143.222.532
934.831.011.366
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
4.500.000.000
3.000.000.000
7.349.656.365
7.349.656.365
29.661.737.405
24.895.213.360
Pengeluaran Pembiayaan
Pembayaran Pokok Utang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000.000.000
40.000.000.000
-
-
-
-
565.095.900
542.683.420
Jumlah
13.596.524.045
1.830.000.000
44.215.556.995
42.715.556.995
5.115.035.700
5.092.623.220
5.450.060.200
5.450.060.200
4.500.000.000
3.000.000.000
7.349.656.365
7.349.656.365
80.226.833.305
65.437.896.780
Pembiayaan Netto
98.768.562.311
110.535.086.356
56.654.739.379
57.926.319.498
165.896.656.939
165.919.069.419
215.423.921.396
215.530.214.736
200.788.242.073
202.288.242.073
116.384.267.129
117.194.182.504
853.916.389.227
869.393.114.586
Sumber: DPPKD Kabupaten Bintan 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-23
3.3
KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2011-2015) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.20 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan No.
Uraian
1. 2.
Pendapatan Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan
3.
4.
2011 (Rp) 646.350
Proyeksi(Rp 000.000) 2012 2013 2014 (Rp) (Rp) (Rp) 609.462 567.748 617.348
221.292
130.415
140.172
147.180
154.539
867.642
787.868
707.920
764.528
863.408
848.661
735.878
751.765
778.940
808.037
18.981
51.990
- 43.845
-14.412
55.371
2015 (Rp) 708.869
Sumber : Analisis DPPKD 2011
3.3.1
Proyeksi Penerimaan Daerah
Kinerja pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun masih ada beberapa kendala pada jenis-jenis penerimaan tertentu. Untuk sumber penerimaan PAD, penyesuaian dan pendekatan spesifik dalam penanganannya masih dibutuhkan guna mengoptimalkan sumber penerimaan tersebut, sementara untuk dana perimbangan, secara khusus Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, kendala seperti ketidaktersediaan data akurat adalah masalah utama pada sumber penerimaan tersebut. Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-24
kualitas pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompentensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka memenuhi kepuasan pelayanan masyarakat. Dalam lima tahun ke depan (2011-2015), Pemerintah Kabupaten Bintan perlu menempuh langkah-langkah yang dapat menjamin peningkatan kinerja Pendapatan Daerah tanpa memberikan beban yang lebih berat kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi komitmen karena merupakan implementasi dari upaya mewujudkan ”Bintan Yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”. Pengelolaan Pendapatan Daerah harus diarahkan pada upaya penggalian potensi yang dimiliki daerah. Selain berbagai sumber pendapatan yang telah dikelola selama ini, upaya-upaya yang lebih intensif perlu ditujukan pada berbagai sumber pendapatan potensial, tentu saja dengan memperhitungkan secara cermat kemampuan ekonomi masyarakat. Arah kebijakan umum yang akan ditempuh oleh Kabupaten Bintan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 2011-2005) adalah menggali potensi perekonomian daerah dan mengelola pendapatan daerah guna memperkuat perekonomian daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah. Upaya penggalian sumber potensi ini sudah tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, Kabupaten Bintan perlu secara bertahap menata infrastruktur dan suprastuktur daerah sehingga dapat berinteraksi satu dengan yang lain dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga dan bukannya saling tumpang tindih. Dengan memperhatikan kewenangan, permasalahan, kebijakan, potensi, strategi, prioritas dan pertumbuhan ekonomi serta penataan daerah Kabupaten Bintan dalam lima tahun ke depan, maka Pendapatan Asli Daerah secara khusus diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 12,89% per tahun dan pendapatan daerah diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 9,86% per tahun. Tabel 3.21 Proyeksi dan Pertumbuhan PAD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 Tahun
Pendapatan Asli Daerah
Pertumbuhan (%)
2011 2012 2013 2014 2015
121.535.654.700 141.051.122.500 151.461.809.034 172.704.067.412 198.328.980.087
8,54 14,16 14,04 14,84
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-25
Proyeksi penerimaan di atas berdasarkan asumsi: a. Perkembangan ekonomi daerah relatif stabil dengan pertumbuhan rata-rata diperkirakan sebesar 5% per tahun; b. Adanya perluasan basis pajak hotel, restoran, dan hiburan yang selama ini dikenakan objek PPN akan menjadi objek pajak daerah; c. Pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; d. Adanya peningkatan daya beli masyarakat; e. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksikan meningkat; f. Adanya situasi dan kondisi yang kondusif. Dalam upaya peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan masyarakat, maka strategi kebijakan pendapatan daerah untuk periode tahun 2011 – 2015 diarahkan pada upayaupaya sebagai berikut : a.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak dan retribusi yang sudah ada. Upaya ini meliputi: 1. Penyempurnaan landasan hukum bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah; 2. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; 3. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; 4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; 5. Peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah; 6. Penyederhanaan dan modernisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak/retribusi dengan aparat; 7. Penjaringan data subjek dan objek pajak sarang burung walet dan air tanah; 8. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan; 9. Pengkajian penerapan jenis pajak dan retribusi baru; 10. Pengkajian tarif pajak dan retribusi daerah; 11. Optimalisasi penyerapan penerimaan basis data PBB yang akan diserahkan ke daerah; 12. Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak dan daerah.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-26
b. Mendesain ulang sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien dan efektif secara ekonomi. c.
Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui upaya perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme, serta memperkuat permodalan BUMD. d. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA melalui kerjasama pusat dan daerah. e.
Menunjang kegiatan penjaringan subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN).
f.
Berupaya untuk memperoleh bantuan dana penyeimbang dan hibah dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
g.
Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pendapatan daerah sampai pada semua arah, dan ;
h. Pemanfaatan teknologi informasi dan telematika yang aplikatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Melalui strategi di atas diharapkan target-target pendapatan daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan dapat direalisasikan serta pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat. Adapun proyeksi pendapatan daerah 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 3.22.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-27
Tabel 3.22 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 NO.
URAIAN
2011
PROYEKSI 2013
2012
2014
2015
1
2 PENDAPATAN DAERAH
3 517.438.920.280
4 609.462.633.735
5 567.748.834.714
6 617.348.135.432
7 708.869.440.165
1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
20.963.004.700
141.051.122.500
151.461.809.034
172.704.067.412
198.328.980.087
1.869.500.000
117.409.760.900 4.112.228.000
131.683.280.028 4.243.490.725
151.764.980.232 4.395.989.311
175.121.610.690 4.573.357.416
5.261.976.700
5.925.633.600
6.641.046.808
7.391.306.446
8.182.378.508
13.831.528.000
13.603.500.000
8.893.991.473
9.151.791.423
10.451.633.473
DANA PERIMBANGAN
417.512.859.900
441.164.664.335
384.923.186.721
408.497.243.621
468.830.639.404
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
216.836.506.900 184.765.553.000 15.910.800.000 78.963.055.680
240.488.311.335 184.765.553.000 15.910.800.000 27.246.846.900
230.893.720.143 143.346.666.578 10.682.800.000 31.363.838.958
232.607.410.389 165.207.033.232 10.682.800.000 36.146.824.400
267.515.443.758 190.632.395.646 10.682.800.000 41.709.820.675
1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4
Hasil Pajak daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
`
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-28
3.3.2
Proyeksi Belanja Daerah
Belanja daerah 2010-2015 diarahkan pada upaya peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Dalam pengelolaan belanja daerah, ada beberapa isu penting yang perlu dihadapi dan yang merupakan misi pembangunan Kabupaten Bintan 5 tahun ke depan. Yang antara lain adalah sebagai berikut : 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan. 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis. 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM. 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan. 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender. 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development) Dengan demikian, maka belanja daerah akan lebih diprioritaskan kepada hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yaitu: 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; 2. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan; 3. Pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis; 4. Perluasan kesempatan kerja; 5. Pemberdayaan ekonomi rakyat; 6. Pengembangan iklim investasi dan pembangunan interkoneksitas; 7. Pembangunan infrastruktur daerah, terutama daerah-daerah terpencil; 8. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial; 9. Peningkatan sumberdaya aparatur dan supremasi hukum; 10. Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-29
Pada tahun-tahun belakangan sudah terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian dan agribisnis, serta peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di perdesaan dan daerah terpencil. Gambaran proyeksi belanja langsung dan tidak langsung daerah Kabupaten Bintan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3.23 Proyeksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
Belanja Langsung 288.843.989.300 362.539.464.137 414.041.672.753 434.462.391.956 456.669.261.240
BelanjaTidak Langsung 324.609.672.154 373.338.852.766 337.723.902.908 344.478.380.966 351.367.948.585
Total Belanja 613.453.661.454 735.878.316.903 751.765.575.661 778.940.772.922 808.037.209.825
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
Perkiraan kebutuhan belanja langsung pada tabel di atas, selanjutnya dapat diperkirakan secara makro alokasinya menurut klaster dan program prioritas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif ini, Pemerintah Kabupaten Bintan harus mampu menjawab tuntutan tersebut di atas melalui berbagai program dan kegiatan yang tercemin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan penyusunan anggaran yang lebih bersifat teknis dan operasional. Pada dasarnya alokasi belanja tahunan daerah, seperti tercermin pada APBD yang merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya penganggaran tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu; transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektifitas anggaran. 3.3.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Pembiayaan anggaran timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan untuk pembiayaan anggaran daerah ini dapat berasal dari sumber – sumber berikut : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA) b. Transfer dari dana cadangan; c. Penerimaan pinjaman dan obligasi ; serta d. Hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-30
Sumber pengeluaran dalam komponen pembiayaan anggaran daerah terdiri dari : a. Transfer ke dana cadangan; b. Penyertaan modal Pemda dalam BUMD; c. Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo dan SILPA tahun berjalan; d. Pembayaran utang kepada pihak ketiga. Selama ini, sebagian besar pembiayaan anggaran Kabupaten Bintan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, pembiayaan melalui transfer dana cadangan, penjualan aset daerah, pinjaman daerah ataupun penerbitan obligasi daerah tidak pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan. Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan Pembiayaan Daerah yang ada, trend ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka Kebijakan Pembiayaan daerah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut : 1.
2. 3.
4.
Menciptakan pembiayaan anggaran yang bersifat tanpa resiko (Less Risky) dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah. Pembiayaan demikian terutama berasal dari : a. Dana SILPA; b. Dana pinjaman jangka panjang yang terkait langsung dengan proyekproyek yang terukur profitabilitasnya baik secara nilai maupun kurun waktu menghasilkan. Menyediakan dana darurat yang diperuntukkan terutama untuk penanggulangan bencana alam; Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai proyekproyek tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran; Menjadikan penyertaan modal Pemda dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan. Tabel 3.24 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
Pendapatan (Rp)
Belanja (Rp)
Defisit (Rp)
Pembiayaan (Rp)
646.350.186.581
848.661.657.220
-202.311.470.639
218.411.205.938
609.462.633.735
735.878.316.903
-126.415.683.168
126.415.683.168
567.748.834.714
751.765.575.661
-184.016.740.947
184.016.740.947
617.348.135.432
778.940.772.922
-161.592.637.490
161.592.637.490
708.869.440.165
808.037.209.825
-99.167.769.660
99.167.769.660
Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2011
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
III-31
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Bintan. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan (sustainability) pembangunan. 4.1.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
Sebagaimana dimaklumi, pembangunan daerah di Kabupaten Bintan senantiasa dilandasi oleh cita-cita dan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul. Keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Bintan sebagai sebuah daerah yang maju selalu diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan berbasis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan beserta segenap potensinya secara berkelanjutan, namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Pemerintah daerah juga berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bintan yang sejahtera, yang tidak hanya terpenuhi segala kebutuhan ekonominya (materil) melainkan juga terpenuhi kebutuhan spiritualnya. Sejahtera juga tidaklah mencukupi bagi sebuah masyarakat yang maju, melainkan harus mampu menjunjung tinggi nilainilai budaya yang dimiliki serta menjaga kelestariannya sebagai pedoman pengembangan masyarakat. Sebuah masyarakat yang maju juga harus memiliki sifat dan sikap yang terpuji dalam kehidupan sosial ekonomi, memiliki moral yang tinggi serta menjunjung norma-norma agama dan norma-norma adat yang berlaku. Akan tetapi, untuk mewujudkan semua cita-cita dan keinginan sedemikian bukanlah hal yang mudah, melainkan penuh dengan tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Sekalipun demikian, tidak ada permasalahan dan tantangan yang tidak dapat diselesaikan dan dihadapi melainkan dengan kemauan dan kerja keras. Pada prinsipnya, permasalahan pembangunan daerah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan (gap expectation) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berkembangnya ilmu pengetahuan telah memungkinkan kita melakukan analisa terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi serta menentukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Adapun alat (tool) yang dapat
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
IV-1
digunakan antara lain adalah analisis SWOT. Dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunity, and Threats), maka berbagai permasalahan pembangunan dapat diuraikan serta ditentukan penyelesaiannya. Dengan alat ini juga berbagai ancaman (threats) dan kelemahan (weaknessess), baik kelemahan yang terdapat di internal pemerintah Kabupaten Bintan maupun kelemahan yang terdapat di masyarakat Kabupaten Bintan dapat diketahui dan atasi dengan memanfaatkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunity) yang dimiliki. Dengan demikian, solusi terhadap permasalahan daerah yang dihadapi dapat dirumuskan dan diatasi. Berdasarkan uraian di atas, dengan menggunakan analisis SWOT, berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bintan dalam pembangunan lima tahun ke depan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi enam kategori meliputi (i) fisik lingkungan, (ii) penggunaan lahan, (iii) sarana prasarana, (iv) sosial kependudukan dan sosial ekonomi, (v) ekonomi, dan (vi) kebijakan. a.
Fisik dan Lingkungan
Menurunnya kualitas ekosistem pesisir akibat pencemaran, buangan limbah, perambahan hutan bakau dan kebijakan peruntukan lahan yang kurang tepat, dapat merugikan masyarakat. Kemiringan lahan di Kabupaten Bintan yang tidak rata menyebabkan perlunya prinsip kehati-hatian dalam pembangunan. Adanya penggunaan lahan kurang tepat, terjadinya erosi, dan banjir akibat penggundulan hutan di wilayah hulu (catchment areas) dapat menyebabkan pendangkalan di hilir-hilir sungai dan dapat menganggu kehidupan biota laut dan terumbu-terumbu karang di perairan laut yang lebih jauh akibat meningkatnya kekeruhan air. Terjadinya peningkatan muka air laut berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil sehingga mengurangi luas daratan di Kabupaten Bintan. Jalur pelayaran nelayan dalam setahun yang berubah-ubah karena adanya perubahan arah angin, timbulnya gelombang yang besar dapat menyulitkan nelayan dalam menangkap ikan. Kondisi ini juga memberi dampak pada penduduk Kabupaten Bintan yang tinggal di pulau kecil dan sangat terpencil sehingga bergantung pada kondisi cuaca dan iklim dalam melakukan pergerakan dan memperoleh distribusi barang.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
IV-2
b.
Penggunaan Lahan
Kabupaten Bintan harus bersaing ketat dengan Batam dan Karimun untuk memanfaatkan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) dengan optimal. Adanya KPBPB dapat menimbulkan dualisme pengaturan pemanfaatan lahan di Kabupaten Bintan sehingga perlu koordinasi dan pengaturan khusus. Kurangnya koordinasi dikhawatirkan dapat membatasi pembangunan di Kabupaten Bintan. c.
Sarana dan Prasarana
Perkembangan pariwisata Kabupaten Bintan masih belum didukung dengan prasarana transportasi yang baik. Masih terdapat 49,50% jalan yang tidak dalam kondisi baik sedangkan untuk sarana transportasi utama di Kabupaten Bintan masih sangat bergantung pada cuaca dan iklim. Hal ini dapat menghambat distribusi orang dan barang. Ditinjau dari kondisinya, sistem drainase di wilayah ini masih belum memadai, umumnya kondisi salurannya terputus dan belum menunjukkan suatu jaringan yang terpadu dan terpola. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang berbagai kegiatan dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten yang berdampak pada kurangnya pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak masalah yang dapat menghambat pembangunan. Belum terlayaninya kebutuhan seluruh penduduk akan air bersih melalui PDAM, serta masih adanya rumah tangga yang belum memperoleh listrik, belum tercukupinya fasilitas sanitasi komunal yang disediakan untuk masyarakakat. Lebih dari 50% penduduk masih tinggal di rumah yang kurang memadai sebagai rumah sehat. Masih terdapatnya kewajiban merehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai sisa kewajiban RPJM tahap I. Belum adanya pendidikan yang menunjang sektor unggulan Kabupaten Bintan (menghasilkan tenaga kerja lokal yang terdidik secara khusus). d.
Sosial Kependudukan dan Sosial Ekonomi
Kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat mengenai cara pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, serta masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan menyebabkan sulitnya masyarakat lokal bersaing dengan para pendatang. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki pantai yang luas, nelayan seharusnya dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan didukung oleh perkembangan teknologi dan memanfaatkan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kabupaten Bintan memiliki banyak sumberdaya laut yang dapat dimanfaatkan, RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
IV-3
namun hal tersebut kurang optimal dimanfaatkan oleh nelayan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masih tercatat cukup banyak penduduk miskin di Kabupaten Bintan. Masih banyak penduduk pra-KS dan KS I yang tergolong penduduk miskin. Daya beli masyarakat Kabupaten Bintan masih tergolong rendah. Banyak penduduk Kabupaten Bintan yang putus sekolah dan belum memenuhi wajib belajar 9 tahun. Angka harapan hidup Kabupaten Bintan masih dibawah rata-rata Indonesia (70,9), Tingkat pengangguran terbuka masih 12,51%. Pemanfaatan potensi budaya yang tidak optimal merupakan salah satu indikasi kurang optimalnya usaha peningkatan pariwisata serta menunjukan mulai terkikisnya iman dan budaya penduduk Kabupaten Bintan. e.
Ekonomi
Kondisi pariwisata resort yang sudah berkembang dan banyak mendatangkan pengunjung mancanegara merupakan kemajuan di bidang investasi dan pariwisata di Kabupaten Bintan. Akan tetapi, sebagian besar investasi tersebut masih berasal dari modal asing sehingga nilai tambah terbesar dinikmati oleh pihak asing. Sulitnya memanfaatkan tenaga kerja asal daerah untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Bintan, serta wisata budaya kurang diminati oleh wisatawan karena kurangnya promosi dan pengemasan atraksi wisata permainan rakyat dan wisata kuliner. Lahan potensial untuk pengembangan sektor pertanian masih sangat luas, namun kurang dipertimbangkan untuk dikembangkan. Selain itu, terjadi peralihan guna lahan pertanian ke kegunaan lain serta kurang berkembangnya perkebunan rakyat di Kabupaten Bintan. Rumput laut yang menjadi komoditas unggulan di beberapa kecamatan masih kurang optimal berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian wilayah karena harga jual belum stabil, rendahnya tingkat manajerial, dan terbatasnya sarana dan prasarana. Masih rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha di bidang industri kecil dan menengah serta tidak ada produk yang memiliki daya saing tinggi yang dapat mencapai pangsa pasar yang besar untuk dikembangkan UMKM. Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bintan tidak mampu bersaing, serta UMKM sulit berkembang di Kabupaten Bintan. Sektor pertambangan di Kabupaten Bintan sudah mengalami penurunan hasil produksi dan meninggalkan kawasan eks tambang. Perkembangan kegiatan perekonomian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kerjasama internasional dalam bidang energi memiliki kemungkinan eksploitasi energi dan bahan tambang sehingga dampak-dampaknya akan dirasakan oleh Kabupaten Bintan namun manfaatnya dirasakan oleh pihak luar.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
IV-4
f.
Kebijakan
Kebijakan masih terkesan lambat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Regulasi KPBPB yang setengah hati belum memberikan manfaat real bagi perkembangan ekonomi daerah. Kebijakan eksploitasi sumberdaya alam seperti pertambangan masih berorientasi mengejar kepentingan produksi dan mengancam kelestarian lingkungan. 4.2.
ISU STRATEGIS
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Berdasarkan analisis situasi yang terjadi, baik situasi internal maupun eksternal maka diperoleh isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Bintan sebagai berikut : a.
Mengembangkan potensi pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi, serta pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (core);
b. Mengembangkan potensi perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, adil dan berkelanjutan serta pengembangan kawasan minapolitan beserta sarana dan prasarana penunjangnya (core);
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
IV-5
c.
Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan manusia, serta pola tata ruang daerah dan mendorong perkembangannya agar lebih efisien dan mampu bersaing (customer);
d. Melakukan perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, sumber daya yang ada, dan kebutuhan penduduk serta memperhatikan mitigasi bencana (core); e.
Memanfaatkan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (core);
f.
Menyusun dan menetapkan struktur, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan terpadu (consequency); Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan optimal (culture);
g.
h. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, aparatur pengawasan dan pembinaan, serta akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha pemanfaatan, pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (control); i.
Melekatkan aspek ekologis dan kelestarian lingkungan pada setiap program pembangunan ekonomi dan sosiopolitik di Kepulauan Bintan (concequency).
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
IV-6
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.1
VISI Visi Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : “Menuju Bintan Yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”
A. Bintan Yang Maju
: Bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri berbasis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan beserta segenap potensinya secara berkelanjutan, namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.
B. Sejahtera
: Menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Bintan yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) dan spiritualnya.
C. Berbudaya
: Perwujudan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya yang harus dijaga kelestariannya sebagai pedoman pengembangan masyarakat. Perwujudan masyarakat yang memiliki sifat dan sikap yang terpuji dalam kehidupan sosial ekonomi, memiliki moral yang tinggi serta menjunjung norma-norma agama dan norma-norma adat yang berlaku.
5.2
MISI
Misi pemerintah daerah dalam periode 2011 – 2015 diarahkan untuk mewujudkan Bintan yang lebih maju, sejahtera dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan visi Kabupaten Bintan 2015 akan dijabarkan dalam misi pembangunan Bintan tahun 2011 – 2015 sebagai berikut : 1.
Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
V-1
2.
Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan.
3.
Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis.
4.
Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM.
5.
Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.
6.
Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender.
7.
Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan lingkungan (Sustainable Development).
5.3
dan berwawasan
TUJUAN
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Bintan berdasarkan rumusan misi di atas adalah sebagai berikut : MISI 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Tujuan : 1.
Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan;
2.
Perluasan kesempatan kerja bagi masyarkat Bintan;
3.
Peningkatan kualitas sistem ketenagakerjaan;
4.
Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Bintan;
5.
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Bintan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
V-2
MISI 2. Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis padapengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan Tujuan : 1.
Pembentukan iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan manusia serta pola tata ruang daerah dan mendorong perkembangannya agar lebih efisien dan mampu bersaing;
2.
Pengembangan kawasan minapolitan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, adil dan berkelanjutan melalui pengembangan sarana dan prasarana penunjang minapolitan.
3.
Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah sektor kelautan dan perikanan.
MISI 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis Tujuan : 1.
Pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi, pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2.
Pemanfaatan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
MISI 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM Tujuan : 1.
Peningkatan kualitas aparatur pengawasan, pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha pemanfaatan, pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2.
Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan;
3.
Peningkatan fungsi dan peranan lembaga perwakilan rakyat daerah;
4.
Perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, sumber daya yang ada dan kebutuhan penduduk serta memperhatikan mitigasi bencana;
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
V-3
5.
Peningkatan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana;
6.
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7.
Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah;
8.
Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai demokrasi;
9.
Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Bintan;
10. Peningkatan kualitas arsip dan perpustakaan daerah;
MISI 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan Tujuan : Peningkatan keandalan sistem/jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman Kabupaten Bintan. MISI 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender Tujuan : 1.
Pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan optimal;
2.
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan;
3.
Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan Daerah;
4.
Peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
MISI 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development) Tujuan : 1.
Penyusunan dan penetapan struktur, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan terpadu;
2.
Penyediaan energi listik bagi masyarakat Kabupaten Bintan;
3.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan;
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
V-4
5.4
4.
Pembentukan Kabupaten Bintan daerah yang bersih, hijau, dan asri;
5.
Peningkatan kelestarian sumber daya hutan di Kabupaten Bintan;
6.
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
SASARAN
Berdasarkan misi dan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaransasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut : MISI 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Tujuan 1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan; Sasaran 1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama; Tujuan 2. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarkat Bintan; Sasaran 2. Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%; Tujuan 3. Peningkatan kualitas sistem ketenagakerjaan; Sasaran 3. Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan; Tujuan 4. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Bintan. Sasaran : 1.
Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
V-5
3.
Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah.
MISI 2.
Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis padapengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan
Tujuan 1. Pembentukan iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan manusia serta pola tata ruang daerah dan mendorong perkembangannya agar lebih efisien dan mampu bersaing; Sasaran : 1.
Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun.
2.
Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150%.
Tujuan 2. Pengembangan kawasan minapolitan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, adil dan berkelanjutan melalui pengembangan sarana dan prasarana penunjang minapolitan (core). Sasaran 2. Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Bintan Timur. MISI 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis Tujuan 1. Pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi, pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran 1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%; Tujuan 2. Pemanfaatan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
V-6
Sasaran 2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 5,78% menjadi 8,00% dan Nilai Tukar Petani dari 100,72% menjadi 105%. Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan petani dan nelayan. Sasaran 3. Meningkatnya rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta. MISI 4 Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM Tujuan : 1. Peningkatan kualitas aparatur pengawasan, pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha pemanfaatan, pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2. Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan; 3. Peningkatan fungsi dan peranan lembaga perwakilan rakyat daerah; 4. Perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, sumber daya yang ada dan kebutuhan penduduk serta memperhatikan mitigasi bencana; 5. Peningkatan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana; 6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; 7. Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah; 8. Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai demokrasi; 9. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Bintan; 10. Peningkatan kualitas arsip dan perpustakaan daerah; 11. Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Bintan; 12. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah sektor kelautan dan perikanan. Sasaran : 1. Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku; 2. Meningkatnya peran BUMD dalam perekonomian daerah; 3. Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan; 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100%;
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
V-7
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%; Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90%; Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana; Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP; Membaiknya opini kewajaran nilai aset daerah dari WDP menjadi WTP; Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60%; Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105; Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat; Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar; Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%.
MISI 5 Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan Tujuan 1. Peningkatan keandalan sistem/jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman Kabupaten Bintan. Sasaran 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase. Tujuan 2. Penyediaan energi listik bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Sasaran 2. Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65%. Tujuan 3. Penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang berkualitas. Sasaran 3. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
V-8
MISI 6 Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender Tujuan : 1. Pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan optimal; 2. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan; 3. Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan Daerah; 4. Peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Sasaran : 1. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 7,27% menjadi 5,00%; 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 3. Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1; 4. Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%; MISI 7 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development) Tujuan : 1. Penyusunan dan penetapan struktur, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan terpadu; 2. Penyediaan energi listik bagi masyarakat Kabupaten Bintan; 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan; 4. Pembentukan Kabupaten Bintan daerah yang bersih, hijau, dan asri; 5. Peningkatan kelestarian sumber daya hutan di Kabupaten Bintan; 6. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran : 1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan; 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah; 3. Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65%; 4. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%; 5. Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 20,50% menjadi 100%; 6. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 6.600 m2 menjadi 17.226 m2;
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
V-9
7. 8.
Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha; Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
V-10
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.1.
STRATEGI
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif utuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. MISI 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa No.
Tujuan
1.
Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan.
Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama
Sasaran
2.
Perluasan kesempatan kerja bagi masyarkat Bintan
Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan
Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 5,00%
3.
Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Bintan.
Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Strategi Meningkatkan kualitas, pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat bergama. Menciptakan kerukunan umat beragama secara fisik dan non fisik. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sistem ketenagakerjaan Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di sektor unggulan yang akan dikembangkan dan peluang kerja di sektor perikanan, pariwisata dan industri. Meningkatkan peluang kerja bagi penduduk lokal di Kab. Bintan. Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja Meningkatkan lapangan pekerjaan serta memberikan insentif untuk membuka lapangan pekerjaan. Meningkatkan Angka Partisipasi P AUD dan Mempertahankan Rasio Guru-Muridnya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Penduduk akan Sekolah dan Guru Pendidikan Dasar
VI-1
No.
4.
Tujuan
Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Bintan
Sasaran
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar
Strategi Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi Menyediakan Fasilitas Pendidikan Informal Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga Membina dan mengembangkan olah raga Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatkan sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, gizi serta kesehatan keluarga Meningkatkan kesehatan kelurga Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan prefentif Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan Meningkatkan kuantitas tenaga ahli kesehatan Memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin Mempromosikan pentingnya kesehatan kepada masyarakat Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan Mengawasi dan membina peredaran obat Meningkatkan Manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VI-2
MISI 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berbaasis pada pengembangan suber daya kelautan dan perikanan No.
Tujuan
Sasaran
1.
Pembentukan iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan manusia serta pola tata ruang daerah dan mendorong perkembangannya agar lebih efisien dan mampu bersaing. (customer) Pengembangan kawasan minapolitan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, adil dan berkelanjutan melalui pengembangan sarana dan prasarana penunjang minapolitan (core) Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah sektor kelautan dan perikanan.
Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata- rata UMKM sebesar 3,77% pertahun
Memberdayakan koperasi dan UMKM serta Mengembangkan kewirausahaan UKM
Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150%
Meningkatkan kualitas dan kuantitas IKM dan mutu produk IKM
Peningkatan kapasitas pelayanan dan pengelolaan perkantoran
2.
3.
4.
Strategi
Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur
Mengembangkan kawasan minapolitan dan meningkatkan produktifitas sektor kelautan perikanan.
Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%
Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah
Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan kinerja aparatur
MISI 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis No.
Tujuan
Sasaran
Strategi
1.
Pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi, pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (core) Pemanfaatan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (core)
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 19,76% menjadi 21,61%
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 5.78% menjadi 8,00% dan Nilai Tukar Petani dari 100,72 % menjadi 105 %
Meningkatkan produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan
2.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Meningkatkan daerah tujuan wisata
VI-3
No.
3.
Tujuan
Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan petani dan nelayan
Sasaran
Meningkatnya Rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta
Strategi Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keterampilan dan pengembangan teknologi bagi petani dan nelayan
MISI 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM No
Tujuan
Sasaran
1.
Peningkatan kualitas aparatur pengawasan, pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha pemanfaatan, pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (control)
Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku Meningkatnya Kompetensi sumberdaya aparatur dari 40% menjadi 80% Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66% Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A
Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%
Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Strategi Meningkatkan kapasitas, ketatalaksanaan dan kelembagaan daerah Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan Menyusun data dan informasi kependudukan yang akurat serta meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan Mempertahankan keberhasilan aparatur pemerintah dalam melayani warga Menata peraturan perundangundangan Menata pemanfaatan dan pemilikan lahan
VI-4
No
Tujuan
Sasaran
Strategi Meningkatkan kualitas sistem administrasi perekonomian dan pembangunan
2.
3. 4.
Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan
Peningkatan fungsi dan peranan lembaga perwakilan rakyat daerah Perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, Sumberdaya yang ada dan kebutuhan penduduk serta memperhatikan mitigasi bencana. (core)
Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100% Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100% Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasi nya dari 70% menjadi 90%
5.
Peningkatan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana
Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana
6.
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP
7.
Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah
Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Membina BUMD untuk menjadi penggerak ekonomi daerah Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemasyarakatan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang Meningkatkan kualitas anggota legislatif dan kapasitas lembaga DPRD Meningkatkan kualitas data perencanaan daerah Meningkatkan kapasitas perencanaan spasial Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatkan kualitas lembaga dan tenaga perencana daerah Meningkatkan kemampuan perencanaan daerah bawahan Mempertahankan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah Meningkatkan pembangunan manusia Menyediakan rencana aksi penanggulangan bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana Menangani kejadian bencana sosial Meningkatkan mutu laporan keuangan dan ketaatan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
VI-5
No
Tujuan
Sasaran
8.
Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa serta nilainilai demokrasi Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Bintan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,4% menjadi 60% Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105
10.
Peningkatan kualitas arsip dan perpustakaan daerah
Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembang nya minat baca masyarakat
11.
Peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan ketahanan keluarga
Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%
9.
Strategi Mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah Mengembangkan kapasitas penegak hukum Membina masyarakat untuk ketahanan dan perlindungan Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Mengembangkan perpustakaan daerah Meningkatkan jumlah keluarga sejahtera Meningkatkan ketahanan keluarga
MISI 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan. No. 1.
Tujuan Peningkatan keandalan sistem/jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman Kabupaten Bintan
Sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase
Strategi Membangun dan Merehabilitasi Jalan, Jembatan, Drainase dan Gorong-Gorong Memelihara jalan dan jembatan Meningkatkan sistem drainase Mengembangkan sarana & prasarana perumahan & permukiman Mengembangkan pelayanan air minum dan air limbah Mengendalikan dampak banjir Meningkatkan perencanaan teknis dan domen rencana bidang kepekerjaan umum Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur pemerintahan Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ibukota Meningkatkan utilitas penerangan di kawasan ruang terbuka
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VI-6
No.
Tujuan
Sasaran
2.
Penyediaan energi listik bagi masyarakat Kabupaten Bintan
Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah
Strategi Menyediakan jaringan dan pembangkit listrik bagi masyarakat Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perhubungan Meningkatkan pelayanan angkutan umum Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kepada institusi jasa pos dan telekomunikasi Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang kebandarudaraan
MISI 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender No
Tujuan
1.
Pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan optimal. (culture)
Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%
Menurunkan jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan Daerah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1
Meningkatkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat Meningkatkan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat pedesaan Meningkatkan Indeks kesetaraan gender
2. 3.
Sasaran
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Strategi
VI-7
MISI 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development) No
Tujuan
1.
Penyusunan dan Penetapan struktur, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan terpadu. (concequency) Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan
2.
3.
Pembentukan Kabupaten Bintan daerah yang bersih hijau, dan asri
Sasaran
Strategi
Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan
Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%
Memenuhi kualitas lingkungan hidup daerah yang sesuai standar Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas masyarakat dalam mengelola SDA dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 20,50% menjadi 100% Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2
4.
Peningkatan kelestarian sumber daya hutan di Kabupaten Bintan
Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha
5.
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Meningkatkan pengendalian Lingkungan Hidup Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum Memantapkan dan meningkatkan upaya perlindungan hutan Meningkatkan fungsi DAS Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air Peningkatan pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi
VI-8
6.2
ARAH KEBIJAKAN Strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu.
Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu. MISI 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa No. 1
2
Sasaran Pokok/ Target Kinerja Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 5,00%
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Meningkatkan Kualitas, Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama
Menciptakan kerukunan umat beragama secara fisik dan non fisik Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di sektor unggulan yang akan dikembangkan dan peluang kerja di sektor perikanan, pariwisata dan industri Meningkatkan peluang kerja bagi penduduk lokal di Kabupaten Bintan Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja Meningkatkan lapangan pekerjaan serta memberikan insentif untuk membuka lapangan pekerjaan.
3
Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah
Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Mempertahankan Rasio Guru-Muridnya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Penduduk akan Sekolah dan Guru Pendidikan Dasar Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi Menyediakan Fasilitas Pendidikan Informal
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VI-9
No.
Sasaran Pokok/ Target Kinerja
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga Membina dan mengembangkan olah raga Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 4 5
6
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah
Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Bintan
Meningkatkan sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah
-
Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya
-
Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, gizi serta kesehatan keluarga Meningkatkan kesehatan keluarga Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan Meningkatkan kuantitas tenaga ahli kesehatan Memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin Mempromosikan pentingnya kesehatan kepada masyarakat
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VI-10
No.
Sasaran Pokok/ Target Kinerja
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan Mengawasi dan membina peredaran obat Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna
MISI 2. Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan No. 1
2
Sasaran Pokok/ Target Kinerja Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata- rata UMKM sebesar 3,77% pertahun Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150%
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Memberdayakan koperasi dan UMKM serta Mengembangkan kewirausahaan UKM Meningkatkan kualitas dan kuantitas IKM dan mutu produk IKM Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan
3
4
Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%
Mengembangkan kawasan minapolitan dan meningkatkan produktifitas sektor kelautan perikanan Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VI-11
MISI 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis No. 1 2
3
Sasaran Pokok/ Target Kinerja Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 19,76% menjadi 21,61% Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 5.79% menjadi 7,21% dan Nilai Tukar Petani dari 100,72 % menjadi 105 % Meningkatnya Rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Meningkatkan daerah tujuan wisata Meningkatkan produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keterampilan dan pengembangan teknologi bagi petani dan nelayan
MISI 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM. No. 1
2 3
Sasaran Pokok/ Target Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku Meningkatnya Kompetensi sumberdaya aparatur dari 40% menjadi 80% Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66%
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Meningkatkan kapasitas, ketatalaksanaan dan kelembagaan daerah Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah
VI-12
Tahun 5
No. 4 5
6 7
Sasaran Pokok/ Target Kinerja Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80% Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85% Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan Menyusun data dan informasi kependudukan yang akurat serta meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan Mempertahankan keberhasilan aparatur pemerintah dalam melayani warga Menata peraturan perundang-undangan Menata pemanfaatan dan pemilikan lahan Meningkatkan kualitas sistem administrasi perekonomian dan pembangunan Membina BUMD untuk menjadi penggerak ekonomi daerah Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum
8 9 10
Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100% Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasi nya dari 70% menjadi 90%
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Tahun 5
Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemasyarakatan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang Meningkatkan kualitas anggota legislatif dan kapasitas lembaga DPRD Meningkatkan kualitas data perencanaan daerah Meningkatkan kapasitas perencanaan spasial
VI-13
No.
Sasaran Pokok/ Target Kinerja
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatkan kualitas lembaga dan tenaga perencana daerah Meningkatkan kemampuan perencanaan daerah bawahan Mempertahankan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah Meningkatkan pembangunan manusia 11
Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana
12
Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60% Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105
13 14 15
Menyediakan rencana aksi penanggulangan bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana Menangani kejadian bencana sosial Meningkatkan mutu laporan keuangan dan ketaatan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
Mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah Mengembangkan kapasitas penegak hukum Membina masyarakat untuk ketahanan dan perlindungan
16
Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembang nya minat baca masyarakat
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas lembaga kearsipan dan perpustakaan daerah Mengembangkan perpustakaan daerah
VI-14
No. 17
Sasaran Pokok/ Target Kinerja
Arah Kebijakan Tahun 1
Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sistem ketenagakerjaan Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja
18
19
Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%
Meningkatkan jumlah keluarga sejahtera Meningkatkan ketahanan keluarga
Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar
Disesuaikan masing-masing SKPD
MISI 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan No. 1
Sasaran Pokok/ Target Kinerja Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Membangun dan merehabilitasi jalan, jembatan, drainase dan gorong-gorong Memelihara jalan dan jembatan Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman Mengembangkan pelayanan air minum dan air limbah Mengendalikan dampak banjir Meningkatkan perencanaan teknis dan domen rencana bidang kepekerjaan umum Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur pemerintahan Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ibukota Meningkatkan utilitas penerangan di kawasan ruang terbuka
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VI-15
Tahun 5
No. 2 3
Sasaran Pokok/ Target Kinerja
Arah Kebijakan Tahun 1
Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65% Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Menyediakan jaringan dan pembangkit listrik bagi masyarakat Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perhubungan Meningkatkan pelayanan angkutan umum Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kepada institusi jasa pos dan telekomunikasi Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang kebandarudaraan
MISI 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender No. 1 2
Sasaran Pokok/ Target Kinerja Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8% Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21%
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat Meningkatkan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Tahun 5
VI-16
MISI 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development)
No. 1 2
Sasaran Pokok/ Target Kinerja Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%
Arah Kebijakan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan Memenuhi kualitas lingkungan hidup daerah yang sesuai standar Meningkatkan kualitas LH Meningkatkan kualitas masyarakat dalam mengelola SDA dan L Meningkatkan pengendalian LH
3 4
5
Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 20,50% menjadi 100% Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha
Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum Memantapkan dan meningkatkan upaya perlindungan hutan Meningkatkan fungsi DAS Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan
6
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air Peningkatan pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi
VI-17
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum adalah pernyataan hasil atau arah yang tidak perlu spesifik, namun dapat memberikan arah yang jelas dalam menentukan keputusan yang perlu diambil dalam penerapan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan umum pembangunan daerah adalah kebijakan yang memuat arah atau petunjuk, serta ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penentuan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, kebijakan umum pembangunan daerah dirumuskan untuk menunjukkan korelasi antara sasaran pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab langsung terhadap pencapaian sasaran dimaksud. Kebijakan umum pembangunan daerah memuat komponen-komponen pelayanan, strategi dan arah kebijakan yang ditempuh, program, bidang urusan, serta tingkat pencapaian yang diharapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan selama lima tahun. Salah satu komponen terpenting kebijakan umum pembangunan daerah adalah program pembangunan. Program pembangunan didefinisikan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan bersifat terukur. Oleh karena itu, setiap program pembangunan yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja yang dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif serta rasional untuk dicapai. Penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan ketersediaan sumberdaya yang ada termasuk kemampuan pembiayaan. Indikator kinerja program merupakan penjabaran dari indikator komposit yang terdapat pada indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja program menggambarkan outcome yang ingin dicapai dan merupakan indikator komposit dari indikator kegiatan. Sementara itu, indikator kegiatan menggambarkan output atau hasil langsung yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan. Penetapan indikator kinerja program harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit kerja yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan indikator program harus didasarkan pada upaya pencapaian visi SKPD dan pencapaian misi pemerintah daerah yang tertuang di dalam RPJMD. Selanjutnya, uraian kebijakan umum dan program pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut : RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VII-1
Misi
Sasaran
1 1
2 Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama
Strategi dan Arah Kebijakan 3 Meningkatkan Kualitas, Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama
Menciptakan kerukunan umat beragama secara fisik dan non fisik
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 4 Jumlah Sarana Ibadah Jumlah Penduduk Beragama Islam Jumlah Penduduk Beragama Kristen Khatolik Jumlah Penduduk Beragama Hindu Jumlah Penduduk Beragama Budha Jumlah Penduduk Beragama Protestan Jumlah Penduduk Beragama Lainnya Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk
Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama
Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan
Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sistem ketenagakerjaan
Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Persentase kasus PHK yang terselesaikan Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2010 Kondisi Akhir 2015 5 6 386 Unit 466 117.467 Orang
132.773
3.546 Orang
4.008
609 Orang
688
7.238 Orang
8.181
7.269 Orang
8.216
6.253 Orang
7.067
30,87
33,00
1 Kasus
0
45,45%
100
1,4%
<1
24,00%
96,00
100%
100
48,00%
VII-2
100
Program
Bidang Urusan
SKPD
8 Otda, Pemerintahan Umum, dst.
9 Sekretariat Daerah
Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
Otda, Pemerintahan Umum, dst. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sekretariat Daerah
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenaga kerjaan
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja
7 Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1
2
Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%
3
Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di sektor unggulan yang akan dikembangkan dan peluang kerja di sektor perikanan, pariwisata dan industri Meningkatkan peluang kerja bagi penduduk lokal di Kabupaten Bintan. Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja
4 Angka sengketa pengusahapekerja per tahun Tingkat pengangguran terbuka Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan
Rasio Penduduk yang bekerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk Rasio ketergantungan
Meningkatkan lapangan pekerjaan serta memberikan insentif untuk membuka lapangan pekerjaan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM Jumlah wirausaha/industri kecil yang diberikan insentif
5
6
13,22%
5,75
9,94%
8,00
88%
97
54,5%
100
65,75%
70,73
28,18%
67,37
0.92
0,96
8,33%
13,64
-%
2,94
-%
7,14
227
237
48
44
6206 Orang
6.566
50 Orang
300
VII-3
7
8
9
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Penduduk Lokal Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Wirausaha dan UKM
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
Program Insentif Untuk Industri Kecil
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
1
2 Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah
3 Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Mempertahankan Rasio Guru-Muridnya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar
Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Penduduk akan Sekolah dan Guru Pendidikan Dasar
4
5
6
APK PAUD
32.1
35
Rasio guru murid PAUD Indeks Pendidikan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) Rasio anak perempuan terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar)
1:9 82,97
1:9 83,35
7,91 Tahun
8,31
99.20%
99.60
93,5%
95.5
109,26%
105.00
94,80%
93.25
20.82%
25.00
17.79%
22.00
92,83%
94.00
66,60%
67.50
Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
57.96
62.00
73%
78
VII-4
7 Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)
8 Pendidikan
9 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain
Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1
2
3
Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah
Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi
Menyediakan Fasilitas Pendidikan Informal
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) Rasio guru per rombel di SD/MI Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pelayaran Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pariwisata Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Perhotelan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Mesin Angka Melek Huruf (AMH)
5
6
1:13
1:13
1:12
1:12
1:1,59
1: 1,59
23.26
28.00
1:11
1 : 11
0.81
0.31
42.93%
45.50
63,38%
80.97
28.58%
33.00
42,93%
70.00
1 Unit
1
1 Unit
1
0 Unit
1
0 Unit
1
0 Unit
1
98,06%
99.50
VII-5
7 Program Penyesuaian dan Pemberdayaan Jumlah Guru
8 Pendidikan
9 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Program Pendidikan Menengah
Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Tinggi Penunjang SektorSektor Unggulan
Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Program Kejar Paket
Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1
2
3
Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga Membina dan mengembangkan olah raga
Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Rasio melek huruf perempuan terhadap lakilaki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia Persentase guru TK bersertifikat profesi Persentase guru SD bersertifikat profesi Persentase guru SLTP bersertifikat profesi Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi Persentase pengawas bersertifikat profesi Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA Angka kelulusan SD Angka kelulusan SLTP Angka kelulusan SLTA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
5
6
102,63%
103
104 Organisasi
114
10 Kegiatan
24
366 Klub 10 Unit 216 Organisasi 10 Kegiatan
381 15 221 15
10 Unit
11
18 Unit
23
384 Orang
884
100%
100
0,26%
1
65.00%
70
18,75%
17
11,20%
12
4,42%
0
13,96%
100
72,35%
100
96,79%
100
97,90% 93,29% 99,51%
100 100 100
42,57%
47
VII-6
7
8
9
Program Pelayanan Kepemudaan
Pemuda dan Olah Raga
Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga
Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah
Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah
Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar
3 Meningkatkan sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah
Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya
Meningkatkanupayakesehatan masyarakat,gizisertakesehatan keluarga Meningkatkan kesehatan keluarga
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Jumlahgrupkesenian(yangdibina) Jumlah gedung kesenian Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola Angka indeks kesehatan Angka Usia Harapan Hidup AngkaKelangsungan HidupBayi Persentase balita gizi buruk Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Persentase anak balita yang pendek (stunting) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.
5
6
10 Grup
18
1 Unit
3
0 Karya
4
5 kali
7
19 unit
21
0 Perda
1
1 Unit
6
1 Naskah
15
74,50
75,30
69,70 Tahun
70.50
99.01% 0.18%
99.60 <1
105,52
<100
92,66%
>95,00
9,85
3
8,21%
<5
36%
<32
100%
100
106.44%
116
80,09%
80
VII-7
7 Program Pengembangan NilaiNilai Budaya, Seni dan Perfilman
8 Kebudayaan
9 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program peningkatan gizi dan kesehatan keluarga
Kesehatan
Dinas Kesehatan
1
2
3
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Angka kematian balita Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API) Persentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditangani Persentase kasus DBD yang ditangani Persentase kasus Diare yang ditangani Persentase kasus Pneumonia yang ditangani Persentase pelayanan di klinik IMS dan HIV/AIDS Prevalensi malaria dan angka kematiannya Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru. Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk
5 9,85 90,19%
6 3 90.00
95,04%
100.00
64,09%
90.00
11,96%
80.00
106,44%
100.00
106,44%
100.00
100%
100
94,12%
100
7 Kasus
<1
100%
100
100%
100
100%
100
100%
100
90%
100
59,13% / 0
35 / 0
63,73%
50.00
99,03 / 2,81
95,2 / 1,7
VII-8
7
Program Pengendalian Penyakit
8
9
Kesehatan
Dinas Kesehatan
1
2
3 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan
Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan
Meningkatkan kuantitas tenaga ahli kesehatan
Memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Prevalensi HIV/AIDS Persentase rumah sehat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase penyakit berbasis lingkungan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rasio Posyandu per 1000 balita Posyandu aktif Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Rasio Perawat per 100.000 penduduk Rasio Bidan per 100.000 penduduk Jumlah bidan yang mendapatkan sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN) Jumlah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
5 57.00% 55%
6 52.00 80
60%
>80
60%
80
75%
85
55%
30
90.87%
93.00
10.15
14.00
70,70%
75.00
65.36
65.70
0.70
1,41
120%
120%
80.56%
95.00
64
69
7.02
10
14.76
21
101.84
126
87.79
112
67 Orang
87
486 Unit
783
VII-9
7
8
9
Program Penyehatan Lingkungan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin
Kesehatan
Dinas Kesehatan
1
2
3
Mempromosikan pentingnya kesehatan kepada masyarakat
Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan Mengawasi dan membina peredaran obat Meningkatkan Manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Jumlah pelayanan kesehatan rujukanbagiUsia Lanjut (USILA) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pemberianmakanan pendampingASI padaanak usia 6-24 bulan keluargamiskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan/ pemeriksaan kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar Persentase sarana distribusi/ produksi dan penjualan obat/obat tradisional yang diawasi Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)
5
6
62 Unit
100
90,3%
95.00
100.00%
100.00
44,83%
100.00
60%
85
80%
>95
20%
>80
94,35%
100.00
11.000 Butir
20.000
60%
100
80%
100
42%
80
1 Unit
5
VII-10
7
8
9
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan Program Manajemen Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Misi 1 2
Sasaran 2 Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata- rata UMKM sebesar 3,77% pertahun
Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150%
Strategi dan Arah Kebijakan 3 Memberdayakan koperasi dan UMKM serta Mengembangkan kewirausahaan UKM
Meningkatkan kualitas dan kuantitas IKM dan mutu produk IKM
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 4 Jumlah koperasi/koperasi aktif Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Aktif Jumlah BPR/LKM aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah wirausaha yang akan dikembangkan/ difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya Jumlah wirausaha baru yang akan dikembangkan Jenis barang beredar berSNI wajib yang diawasi Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen Prosentase isu/pengaduan konsumen yang ditangani KontribusisektorPerdagangan terhadapPDRB Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah Jumlah unit usaha yang terkait dengan agroindustri dan industri hasil hutan Jumlah unit usaha yang terkait dengan pengolahan limbah industri Jumlah unit usaha yang terkait dengan industri kerajinan rumah tangga Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2010 Kondisi Akhir 2015 5 6 206 /150 Unit
206 / 190
72.82% 1327 Unit 2 Unit
92.23 1,577 3
12 Unit
17
50 Orang
300
25 Orang
50
6 Jenis
22
100%
100
5%
25
50%
100
20.19%
25.00
100 Unit
250
26 Unit
36
1 Unit
1
6 Unit
16
50.98%
55.00
VII-11
Program
Bidang Urusan
SKPD
7 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
8 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9 Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
Perindustrian
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
1
2
3 Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan
4 Jumlah perijinan investasi yang dapat diproses dalam satu tahun Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintah Lama Proses Perizinan Penyelesaian izin lokasi Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) USD Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di dalam negeri Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di luar negeri Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun
Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8 %
Mengembangkan kawasan minapolitan dan meningkatkan produktifitas sektor kelautan perikanan.
Persentase pengembangan kawasan minapolitan
Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah
Pendapatan Per Kapita Nelayan
6
1712 Izin
1740
Ada
Ada
3-14 hari 100%
3-14 100
121/8 Investor
126/13
USD 752.400.044
1,483,775,858
176,93
200
Rp67.068.400.000
334.394.044.555
3 Kali
6
1 Kali
5
210 Izin
325
5%
Jumlah Nilai Eksport/tahun Volume ekspor ikan segar segar/tahun
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
5
30
3.26 Juta
4
9.5 M
23,6
2.249 Ton
5,596
VII-12
7 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
8 Penanaman Modal/Pertanahan
9 BPIPPT
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi
Penanaman Modal
BPIPPT
Penanaman Modal
BPIPPT
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Penanaman Modal
BPIPPT
Program Pelayanan Perizinan Non Investasi
Penanaman Modal
BPIPPT
Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bintan
Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir
Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1
2
3
4 Volume ekspor ikan hidup/tahun Volume ekspor ikan hias Jumlah sentra pengolahan Volume produksi dari pelaku usaha perikanan
Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan
Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap Volume Ekspor hasil perikanan tangkap Volume produksi perikanan budidaya (Laut/Tawar/Payau) Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (Kolam, Tambak, Kantong Keramba) Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
5
6
6.635 Ton
16,500
159.000 Ekor 3 Sentra
395,642 5
200 Ton
424
21.080,54 Ton
25,208
9.545 M
20
2.414,66 Ton
3.277,04
362.27 Ton
410
80,56 Ha, 120,80 Ha, 1.507 Kantong
103, 149, & 1.923
50%
100
70%
95
30%
80
VII-13
7
8
9
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Misi 1 3
Sasaran 2 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%
Strategi dan Arah Kebijakan 3 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
Meningkatkan daerah tujuan wisata
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7,70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%
Meningkatkan produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 4 Jumlah pergelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata Lama tinggal wisatawan (hari)Mancanegara dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Nilai tukar petani Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete) Volume Ekspor Produk Perkebunan Nilai Ekspor Produk Perkebunan VolumeEksporProduk Hortikultura Nilai Ekspor Produk Hortikultura
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2010 Kondisi Akhir 2015 5 6
1 Kali
1
470,000 Orang
600,000
15,500 Orang
38,500
2 Hari
3
600USD/Rp3Jt
USD900/Rp4Jt
20.19%
25.00
134 Unit
136
39 Unit
41
7.21%
7.70
105%
114
24.513,98 Ton
25,298
5.188 Ton
6,375
11.413,6 USD
14,425
0 Ton
598
0 USD
4,162
VII-14
Program
Bidang Urusan
SKPD
7
8 Pariwisata
9 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pariwisata
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Pertanian
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
Pertanian
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1
2
3 Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan
Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian
4 Jumlah Produksi Peternakan Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp. juta) Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal
Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keterampilan dan pengembangan teknologi bagi petani dan nelayan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
6
8378,8 Ton
8,862
Rp. 137.056
146,540
4.213,8 Ton
4,617
1.750 Ekor
2,905
Jumlah ternak yang diawasi
Jumlah sarana dan prasarana pertanian, Perkebunan dan Peternakan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Meningkatnya Rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta
5
Jumlah kelembagaan petani (gapoktan) Regulasi ketahanan pangan Persentase ketersediaan pangan masyarakat Jumlah Lokasi Rawan Pangan Jumlah petani dan nelayan yang terlatih Jumlah petani yang memiliki kemampuan teknis SL PHT Jumlah Teknologi tepat guna yang ditemukan
71 Unit
168
24,17 Ton/Ha
25
17 Gapoktan
22
Ada
Ada
100%
100
25 Lokasi
8
2500 Orang
2,900
0 Orang
300
2 Teknologi
7
VII-15
7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
8 Pertanian
9 Dinas Pertanian dan Kehutanan
Ketersedian dan Ketercukupan Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pertanian
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Pertanian
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Pertanian
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
Ketahanan Pangan
BPPKP
Ketahanan Pangan
BPPKP
Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan
Ketahanan Pangan
BPPKP
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Ketahanan Pangan
BPPKP
Misi 1 4
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku
Meningkatnya Kompetensi sumberdaya aparatur dari 40% menjadi 80%
Strategi dan Arah Kebijakan 3 Meningkatkan kapasitas, ketatalaksanaan dan kelembagaan daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66%
Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah
Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80%
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur
MeningkatnyaAkuntabilitas danKinerjapemerintahdaerah yang ditandaidengan opini LAKIP Daerah dariCmenjadiA
Meningkatkankualitasaparatur pengawasandanpembinaan akuntabilitasdankinerja pemerintahdaerah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 4 JumlahSKPDyangtelah menerapkanpelayanansesuai StandarOperasionalProsedur. JumlahSKPDyangmenerapkan SMMISO9001:2008 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)TentangPelayananUmum diKecamatan Kompetensi sumberdaya aparatur Kompetensi fungsional para pejabat fungsional Kompetensi Teknis Umum para PNS Kompetensi dsr para CPNS Efektifitas Diklat Prajabatan, Struktural, Fungsional, dan Teknis Umum Efektifitaspengambilan keputusankenaikanpangkatPNS Efektifitaspengambilan keputusandemosi,mutasidan promosijabatanPNS Efektifitaspengambilan keputusanpengadaanformasi Disiplin pegawai Kepuasan kerja pegawai Kesejahteraan pegawai Kinerja pegawai Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2010 Kondisi Akhir 2015 5 6 0 SKPD
36 skpd /36 desa /15 kelurahan
10 SKPD
12
72,46
> 81,26
72,34
> 81,26
40%
80
40%
80
40%
80
40%
80
20%
80
100%
100
50%
80
80%
80
40% 50% 50% 40%
80 80 80 80
100%
VII-16
100
Program
Bidang Urusan
SKPD
7 Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
8 Otda, Pemerintahan Umum, dst.
9 Sekretariat Daerah
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Sekretariat Daerah
Program Pendidikan Kedinasan
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Badan Kepegawaian Daerah
Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Inspektorat
1
2
3
Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
4 Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik Persentase auditor bersertifikasi Pendapat terhadap Review Laporan Keuangan Pemda
5
6
100%
100
C
A
30%
70
16.67%
100
B
Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%
Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan
Menyusun data dan informasi kependudukan yang akurat serta meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Tingkat koneksi data kependudukan antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk Persentase penduduk yang belum memiliki akte kelahiran Persentase penduduk yang terdata ganda
A
5 Jaringan
11
601 Orang
725
92,36%
97,00
Belum
Sudah
46 Orang
70
1,75 pasang
6
59,81%
100
40,19%
20.19
4.33%
0.85
VII-17
7
8
9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Inspektorat
Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Inspektorat
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Catatan Sipil
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1
2
Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku
3
Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan
Menata peraturan perundang-undangan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Persentase penduduk yang belum memiliki dokumen perkawinan (muslim dan non muslim) Jumlah Kecamatan yang dimekarkan Jumlah desa/kel yang dimekarkan Jumlah daerah bawahan yang ditetapkan tapal batas Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desayangmemiliki komputerdanbisamengakses internetmelaluikomputer Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan Persentase/jumlahkasushukumantar pemerintahdenganpihakketigayang diselesaikan Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan
5
6
33.56%
23
4 Kecamatan
6
9 Desa dan 8 Kelurahan
14 Desa dan 13 Kelurahan
5 Kecamatan
10
Masuk 10 besar
Masuk 10 besar
100%
100
10
10
82%
86
Ya
Ya
0%
100
100%
100
100%
100
VII-18
7
8
9
Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Sekretariat Daerah
1
2
3
Menata pemanfaatan dan pemilikan lahan
Meningkatkan kualitas sistem administrasi perekonomian dan pembangunan
Membina BUMD
Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 JumlahRanperdayangdiajukan JumlahPerdayangmendukung iklim usaha Persentase Ranpeda menjadi Perda yang disahkan Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertipikat dengan bersertipikat Jumlah sertifikat (persil) lahan pemda Persentase lahan pemda yang belum dimanfaatkan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan Jumlah MOU/perjanjian kerjasama bidang perekonominan yang dihasilkan Jumlah Pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah JumlahBUMDyangberoperasi KontribusiBUMDterhadapPAD JumlahPenyertaanModal Pemerintah Jenisdan jumlah bank dan cabang Efisiensianggaransebagai dampakpenerapan LPSE Persentase penyelesaian masalahyang terkait dengan pelaksanaanadministrasi pembangunan daerah Persentase peliputan kegiatan pemerintah daerah Persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi
5 10 Perda
6 9
4 Perda
8
100%
100
+ 365 Ha
+ 430
70%
20
20 Sertifikat
60
50%
0
69%
100
0 MOU
2
200 Perusahaan
400
2 BUMD
3
3.85%
5
11.6 Milyar
14
8 Unit
8
0%
50
0%
100
90%
100
0%
100
VII-19
7
8
9
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Sekretariat Daerah
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Sekretariat Daerah
Program Pembinaan BUMD
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan
Otda, Pemerintahan Umum, dst./ Komunikasi dan Informasi
Sekretariat Daerah
1
2
Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan
3
Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemasyarakatan
Meningkatnya peran serta Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan dari musrenbang 90% menjadi 100% Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%
Meningkatkan kualitas anggota legislatif dan kapasitas lembaga DPRD
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar Jumlah pengunjung MCAP Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional Web site milik pemerintah daerah Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi Persentase pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar Jumlah majelis taklim yang dibina Jumlah atlit yang dibina Jumlah Lasqi yang dibina Jumlah sanggar seni yang dibina Partisipasi masyarakat dalam musrenbang
Persentase Ranperda yang disahkan Persentase kehadiran anggota legislatif dalam pembahasan ranperda Persentase laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
5
6
0%
100
0 Orang
14500
6 /13 Jenis
6 /13
0 /2/9 Jenis
1/2/9
16 Situs
21
0%
100
0%
100
22 Kelompok
23
434 Orang
730
24 Kelompok
25
26 Kelompok
42
90%
100
63.64%
100
80%
100
75%
100
VII-20
7
8
9
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Sekretariat Daerah
Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Kecamatan
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Kecamatan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Sekretariat DPRD
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Sekretariat DPRD
1
2
Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasi nya dari 70% menjadi 90%
3
Meningkatkan kualitas data perencanaan daerah
Meningkatkan kapasitas perencanaan spasial
Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Persentase kehadiran anggota legislatif dalam rapat paripurna Jumlah Jenis Data Daerah Jumlah jenis data pokok kecamatan Persentase desa dan kelurahan yang memiliki data pokok Buku Kabupaten Dalam Angka Buku PDRB Kabupaten Jumlah Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan strategis dan Kecamatan Persentase rekomendasi perizinan yang memanfaatkan kesesuaian lahan Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Jumlah Fasilitasi Perdes yang diterbitkan Frekuensi Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Pertambangan Umum Jumlah Database SDA yang tersedia
5
6
80%
100
252 Jenis
317
30 Jenis
92
0%
100
Ada
Ada
Ada
Ada
1 Perda
1
2 Dokumen
7
31,65% 38,07% 0,1% 0% 17,94% 40%
36 43 0,04 0 22 75
40%
75
50%
85
3 Desa
4
21 Kali
21
0 Data Base
5
VII-21
7
8
9
Program Pengembangan Data dan Informasi
Statistik
Bappeda
Program Perencanaan Tata Ruang
Penataan Ruang
Bappeda
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penataan Ruang
Bappeda
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Program Inventarisasi SDA
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
1
2
3 Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas lembaga dan tenaga perencana daerah Meningkatkan kemampuan perencanaan daerah bawahan
Mempertahankan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Tingkatkesesuaianperencanaan dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian output program kegiatan Tingkatvalidasilaporan bulanan SKPD Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati Jumlah tenaga perencana yang terlatih Persentasedesayangmenyelesaikan DokumenRPJMDes Jumlah Alokasi Dana Desa (DAU Desa) JumlahDAKDesadanKelurahan Persentase Prasarana aparatur pemerintahan dan publik yang dipetakan Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap DAU Desa KebijakanpengelolaanPADdesa dansumberkeuanganDesa Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA TersedianyaDokumen PerencanaanRPJMDygtelah ditetapkandgnPERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA PenjabaranProgram RPJMD ke dalam RKPD Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan
5
6
100%
100
90%
100
60%
100
Diterima
Diterima
92 Orang
472
0%
100
7.3 Milyar
11,0
13 Milyar
10,0
45%
95
0%
100
0 Kebijakan
1
100%
100
Tdk Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
90%
90
100%
100
VII-22
7 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
8 Perencanaan Pembangunan
9 Bappeda
ProgramPeningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
1
2
3
Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah
Meningkatkan pembangunan manusia Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana
Menyediakan rencana aksi penanggulangan bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 PartisipasiSKPDdalam Forum SKPD PartisipasimasyarakatdanSKPD dalamMusrenbangKabupaten Persentasekesesuaianusulan rencanapembangunandengan kondisieksisting Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Pendapatan Per Kapita Indeks Daya Beli Peran APBD terhadap PDRB Peran PAD terhadap Belanja Daerah Pertumbuhan PDRB (LPE) Laju inflasi PDRB per kapita Indeks Gini IndeksketimpanganWilliamson (IndeksKetimpanganRegional) Pengeluarankonsumsirumah tanggaperkapitaperbulan Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Produktivitas total daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jumlahdokumenrencanaaksi penanggulanganbencanadaerah Jumlah lokasi titik rawan bencana Tingkat partisipasi satgas/relawan dalam penanggulangan bencana Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
5
6
100%
100
100%
100
85%
100
100%
100
<4
<4
25.30 Juta 79.61 19,12%
30.00 80.10 22.50
22,08%
27
5.56% 4,48% 31.10 Juta 0.285
6.27 <6 34.11 0.19
0.50%
0.35
Rp733,903
790,000
51.04%
62.00
Rp76,18 Juta
126
75.03
76,06
0 Dokumen
1
50 Lokasi
10
0%
100
100%
100
VII-23
7
8
9
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
ProgramPerencanaan SosialBudaya
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana
1
2
Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP
3 Menangani kejadian bencana sosial Meningkatkan mutu laporan keuangan dan ketaatan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4
5
6
Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani
100%
100
WDP
WTP
90%
90
10%
10
1 Perbup
2
60%
85
60%
90
-
diterima
55%
100
55%
90
55%
90
50%
75
0 Perbup
1
0 Regulasi
2
3%
3
60% : 40%
60 : 40
6 Milyar
8
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nilai Silpa Regulasi Perbup tentang pola pengelolaan BLUD Ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan Ketaatan bendahara terhadap tertib penatausahaan keuangan daerah Opini DPRD terhadap Laporan keuangan akhir masa tugas Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap jadwal retensi arsip (JRA Keuangan Daerah) Peraturan Bupati tentang JRA Regulasi tentang pokokpokok pengelolaan keuangan daerah Persentase defisit anggaran terhadap PDRB Persentase belanja publik dan aparatur terhadap total belanja daerah Pendapatan hasil manajemen kas
VII-24
7 Program Mitigasi Bencana Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
8 Otda, Pemerintahan Umum, dst.
9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
DPPKD
1
2
Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar
3
Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Daya Serap Keuangan Desa / APBDes Persentase desa yang memiliki LKPDes baik Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah Opini Kewajaran Nilai asset daerah Persentase Asset Daerah yang telah dinilai Tingkat Kesesuaian Neraca Aset Tingkat Pengamanan Aset Daerah Jumlah asset tanah yang disertifikasi Jumlah Pendapatan asli daerah Jumlah dana perimbangan Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Persentase Ketaatan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Jumlah objek pajak dan retribusi daerah Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Jumlah Wajib Pajak yang di Verifikasi Jumlah Pajak dan Retribusi yang dikaji tarifnya Jumlah Database wajib pajak Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta) Jumlah WP PBB
5
6
80%
95
85%
97
60%
90
50%
100
WDP
WTP
90%
100
85%
100
10.0%
33
3 Aset
15
119,45 M
201
287.02 M
469
23.16 M
42
50.57%
56
7/15 Objek
11/28
100%
100
13 WP
130
30/11 Jenis
0
2,971 WP
43,373
9,733 Juta
15,675
41.268 WP
66,463
VII-25
7
8
9
Program Pembinaan Fasilitasi Keuangan Kabupaten / Kota
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
DPPKD
Program Manajemen Aset Daerah
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
DPPKD
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
DPPKD
1
2
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60%
3
Mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat
4 Jumlah SPPT PBB yang disampaikan Persentase WP yang membayar PBB Persentase pelajar yang dibekali wawasan kebangsaan Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Persentase LSM legal di daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah
Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105
Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah Mengembangkan kapasitas penegak hukum
Angka kriminalitas yang tertangani Persentase demonstrasi legal Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Membina masyarakat untuk ketahanan dan perlindungan
Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Poskamling per desa/kelurahan Persentase Poskamling yang aktif
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
5
6
41.268 Paket
66,462
27%
60
11.76%
25.81
56.84%
65
56.84%
65
56.84%
65
66.95%
70
75%
80
59.92%
65
66%
66
5 Kegiatan
5
2 Kegiatan
2
7.69
5.00
90%
100
12.51
17
63,89
72
1,08
1,27
0%
90
VII-26
7
8
9
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Satuan Polisi Pamong Praja
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Satuan Polisi Pamong Praja
Otda, Pemerintahan Umum, dst.
Satuan Polisi Pamong Praja
1
2
Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembang nya minat baca masyarakat
3
Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Mengembangkan perpustakaan daerah
Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar
Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan kinerja aparatur
4 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Persentase Arsip Vital yang diduplikasi (8 objek) Jumlah gedung arsip daerah yang representatif Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah perpustakaan daerah Jumlah taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan dan Desa Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
5
6
909 Orang
1000
149%
149
5%
80
0 Unit
1
60%
85
2 Keg
4
1 Unit
2
25 Unit
35
3410 orang
21100
8405 Judul
11000
Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masingmasing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD
Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masingmasing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD Disesuaikan masing-masing SKPD
VII-27
7
Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
Program Pengembangan Perpustakaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8
9
Kearsipan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Disesuaikan masingmasing SKPD
Seluruh SKPD
Disesuaikan masingmasing SKPD
Seluruh SKPD
Disesuaikan masingmasing SKPD Disesuaikan masingmasing SKPD
Seluruh SKPD
Disesuaikan masingmasing SKPD
Seluruh SKPD
Seluruh SKPD
Misi
Sasaran
1 5
2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Meningkatkan sistem drainase
4 Persentase tingkat kemantapan jalan Panjang jalan tanah yang dibangun (Lintas Timur dan Jalan Strategis Lainnya) Panjang jalan aspal dibangun dan ditingkatkan Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah penggantian jembatan Panjang jalan dilalui roda 4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jaringan jalan yang dipelihara Jumlah jembatan yang dipelihara Persentase drainase jalan yang terbangun
Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
Jumlah panjang saluran drainase permukiman yang dibangun Persentase kawasan pemukiman yang tertata (Total 40 Ha)
3 Membangun dan Merehabilitasi Jalan, Jembatan, Drainase dan Gorong-Gorong
Memelihara jalan dan jembatan
Mengembangkan pelayanan air minum dan air limbah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Jumlah Sambungan Rumah (SR) perdesaan yang terpasang Jumlah Sambungan Rumah (SR) perkotaan yang terpasang Proporsi cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2010 Kondisi Akhir 2015 5 6 80%
95
0 Km
26.5
5.25 Km
63.05
0 Unit
4
0 Unit
4
415,75 Km
443,75
215.5 Km
240
100 Km
252.4
4 Unit
14
10.00%
12.5
1090 Meter
1250
0%
50
76 SR
1576
SR
1800
0,51%
0,56
VII-28
Program
Bidang Urusan
SKPD
7 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
8 Pekerjaan Umum
9 Dinas Pekerjaan Umum
Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Drainase dan GorongGorong Jalan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum
1
2
3
Mengendalikan dampak banjir Meningkatkan perencanaan teknis dan domen rencana bidang kepekerjaan umum
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur pemerintahan
4 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase penanganan abrasi pantai (Total 2.900M) Persentase Dokumen Perencanaan teknis dihasilkan (Total 81 Dokumen) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pekerjaan umum yang disusun Jumlah sarana fasilitas umum dan sosial yang dibangun dan ditingkatkan Jumlah Prasarana dan sarana aparatur yang dibangun
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ibukota
Persentase gedung pemerintahan yang dibangun Jumlah sarana penunjang perkantoran Jumlah panjang jaringan jalan Jumlah jembatan pusat pemerintahan ibukota Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai Jumlah panjang saluran drainase pusat pemerintahan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
5
6
90.87%
93.00
72.66%
77.00
13%
100
12%
100
3 Kebijakan
6
5 Sarana
22
0 Sarana
23
35%
95
5 Jenis / 5 Dinas
10/10
415,75 Km
443,75
1 Unit
1
0 Meter
2400
0 Meter
10600
VII-29
7
8
9
Program Pengendalian Banjir
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Perencanaan Teknis
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
1
2
3
Merekonstruksi dan merehabilitasi sarana prasarana terkena bencana
4 Jumlah sarana air minum pusat pemerintahan Jumlah jaringan utilitas pusat pemerintah Kapasitas peralatan bidang kepekerjaan umum Kualitas pengujian bidang kepekerjaan umum Persentase Rekonstruksi Sarana Prasarana Bidang Sosial dan Ekonomi Persentase Rehabilitasi Sarana Prasarana Bid. Sosial-Ekonomi
Meningkatkan kapasitas prasarana penerangan jalan umum
Jumlah lampu jalan yang telah terpasang Persentase titik penerangan jalan umum yang dipelihara
Meningkatnya rumah tangga Menyediakan jaringan dan yang terlayani kebutuhan pembangkit listrik bagi listrik dari 60,38% menjadi masyarakat 65%
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) Total panjang jaringan SUTM Rasio elektrifikasi listrik desa Jumlah unit Genset/KVA Rasio ketersediaan daya listrik
Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar
Meningkatkan pembangunan Rasio izin trayek per 100.000 sarana dan prasarana penduduk perhubungan Jumlah APILL yang terpasang Jumlah Warning Light yang terpasang Jumlah dermaga/pelabuhan rakyat dan ruang tunggu yang dibangun Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
5
6
0 Unit
1
0 Meter
3,280
60%
85
60%
85
0%
40
0%
40
406 Unit
806
30%
30
60,38%
65,00
15.718 RT
16.718
18.800 Meter 76,92% 70 Unit/4.005 KVA 67,00%
43.800 81 116/7.005 96,50
3,51
4,00
11 APILL
18
3 WL
30
32 Unit
47
1 Terminal
5
8 Unit
10
VII-30
7
8
9
Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
Energi dan Sumber Daya Dinas Kebersihan dan Mineral Pertamanan
Program Pembinaan dan Energi dan Sumber Daya Dinas Pertambangan Pengembangan Bidang Mineral / Perumahan dan Energi Ketenagalistrikan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Perhubungan
Dinas Pehubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubungan
Dinas Pehubungan
1
2
3
Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perhubungan Meningkatkan pelayanan angkutan umum
Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kepada institusi jasa pos dan telekomunikasi
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang kebandarudaraan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun : - Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan - Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan - Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat - Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat Jumlah kebijakan dan regulasi Bidang Perhubungan yang disusun Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji KIR angkutan umum) Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Jumlah jaringan komunikasi Persentase pengendalian perizinan bidang pos dan telekomunikasi Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk Frekwensi penerbangan per thn Jumlah penumpang penerbangan
5
6
0,034
0,08
96.778 Orang
106.000
602.028 Orang
664.687
612.216 Orang
675.935
300 Orang
450
1600 Orang
1880
1 Kebijakan
5
1415 Kali
1465
116,2%
100
2 Jam
2
Rp38000-45000
Rp38000-45000
6 Provider
6
5%
100
47%
80
1,14
1,14
3,5
4,8
0 Kali
12
0 Orang
216
VII-31
7
8
9
Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bid. Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Perhubungan
Dinas Pehubungan
Perhubungan
Dinas Pehubungan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi
Perhubungan
Dinas Pehubungan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebandarudaraan
Perhubungan
Dinas Pehubungan
Misi 1 6
Sasaran 2 Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%
Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21%
Strategi dan Arah Kebijakan 3 Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin dan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Meningkatkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
Meningkatkan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2%
Mengembangkan dan Memberdayakan masyarakat pedesaan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 4 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah U$$ 1 (PPP) per hari Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan nasional Persentase rumah tangga miskin Rasio rumah tidak layak huni Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah PMKS Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten/terlatih (terkait tenaga kerja) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Rasio Raskin
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2010 Kondisi Akhir 2015 5 6 92,73%
95,00
7,27%
5,00
5,67%
5,17
23,64%
22.49
1 : 256
0 : 142.382
74 Lembaga
84
5 Unit
7
9940 Jiwa
8,841
2478 Jiwa
3,578
24.93%
36
1151 Jiwa
5,201
0.81%
3.65
3%
16
10% (14.500)
11,2 (15.550)
23.5
19.5
VII-32
Program
Bidang Urusan
SKPD
7 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
8 Sosial
9 Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sosial
Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Sosial
Dinas Sosial
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosial
Dinas Sosial
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1
2
Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1
3
Meningkatkan Indeks kesetaraan gender
4 Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berhasil di temukan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah LSM Aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah PKK aktif Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur
Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%
Meningkatkan jumlah keluarga sejahtera
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Jumlah KDRT Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Rasio akseptor KB Angka penggunaan kondom Rata-rata jumlah anak per keluarga Laju pertumbuhan penduduk Cakupan peserta KB aktif
5
6
3 TTG
12
15%
21
1 35 Lembaga
1 43
1.71
1.90
484 kelompok
489
24.46%
30.1
13%
21
24%
30
35.18%
38.05
0.7%
0.1
5 Kasus
0
6,00%
8.50
78.50%
83.75
0.02
0.01
100%
100
69.66
80.87
1.9%
2.80
1.45 Orang
1.45
2.98%
2.00
58,91%
63
VII-33
7
8
9
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1
2
3 Meningkatkan ketahanan keluarga
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina / kader Posyandu
5
6
90 KK
428
VII-34
7 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
9 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Misi
Sasaran
1 7
2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan
Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%
Strategi dan Arah Kebijakan 3 Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan
Memenuhi kualitas lingkungan hidup daerah yang sesuai standar
Meningkatkan kualitas LH
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 4 Persentase tutupan karang hidup Luas padang lamun Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kelautan Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD ) yang disusun Persentase penduduk berakses air minum Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
Capaian Kinerja Kondisi Awal 2010 Kondisi Akhir 2015 5 6 47%
70
2.600 Ha
3100
1 Kawasan
6
0 Perda
1
7 SLHD
7
93.81%
96.00
50%
100
30%
100
25%
100
100%
100
VII-35
Program
Bidang Urusan
SKPD
7 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Program Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8 Kelautan dan Perikanan
9 Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
1
2
3 Meningkatkan kualitas masyarakat dalam mengelola SDA dan LH
Meningkatkan pengendalian LH
Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%
Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2
Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum
4 Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan peduli Lingkungan Hidup Jumlah kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (Reduce, Reuse,Recycle) Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Persentase penanganan sampah Persentase sampah yang dikelola Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di perkotaan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
5
6
0 Kelompok
6
1 Kelompok
6
30 Perusahaan
62
20%
90
83.33%
88.00
20.50%
45,00
7.40%
12,00
50
115
30% : 70%
30 : 70
60% : 40%
60 : 40
VII-36
7 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
8 Lingkungan Hidup
9 Badan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Lingkungan Hidup
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pekerjaan Umum
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Penataan Ruang
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1
2
Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha
3
Memantapkan dan meningkatkan upaya perlindungan hutan
Meningkatkan fungsi DAS
Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
4 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk Luas hutan yang ditanami kembali Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan 6 HL Jumlah tanaman mangrove yang di tanam Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Rehabilitasi kawasan DAS 600 HA (total luas DAS 145.052,41 Ha) Jumlah dan Luas DAS dan Sub DAS yang rusak Jumlah hutan lindung yang dikelola Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, Gn Kijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha
5
6
141.000 M2
144,000
104.72
106.72
0 Ha
200
0 Kali
6
470 Ha / 1.938.600 Batang
1.070 / 4.083.600
71.53%
74
0 Ha / 0 Batang
600 / 2.145.000
74.722,17 Ha
74,122
6 HL
6
487,62 Ha
5.5
1123,68 Ha
3
47,5 Ha
0.5
VII-37
7
8
9
Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
Pekerjaan Umum
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya hutan
Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
1
2
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan
3
Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air
Peningkatan pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi
4 Luas kawasan hutan lindung yang dilakukan tata batas Kerusakan Kawasan Hutan Reklamasi lahan pasca tambang (10.639 Ha) Perda tentang pemanfaatan air bawah tanah Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah Perusahaan pertambangan yang diaudit Jumlah kios, agen, pangkalan, pengecer solar/bensin/minyak tanah yang dibina dan diawasi Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
5
6
4.490.60 Ha
11,292
57%
46
5139 Ha
10,639
0 Perda
1
0%
10
15 Perusahaan
15
233 Unit
274
0%
0
11.02%
8.50
VII-38
7
8
9
Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral
Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Pertambangan dan Energi
Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi
Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Pertambangan dan Energi
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1.
PROGRAM PRIORITAS
Program prioritas adalah program yang terkait langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam hal ini terdapat 159 program pembangunan yang tersebar di tujuh misi pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut : Tabel 8.1. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015 No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Misi / Program Melanjutkan upaya peningkatan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan Program Peningkatan Toleransi dan Keru-kunan Umat Beragama Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenaga kerjaan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Penduduk Lokal Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Wirausaha dan UKM Program Insentif Untuk Industri Kecil Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain Program Penyesuaian dan Pemberdayaan Jumlah Guru Program Pendidikan Menengah Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor-Sektor Unggulan Program Kejar Paket Program Pelayanan Kepemudaan Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Seni dan Perfilman Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program peningkatan gizi dan kesehatan keluarga Program Pengendalian Penyakit Program Penyehatan Lingkungan Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan Program Manajemen Kesehatan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -1
No. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Misi / Program Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pelayanan Perizinan Non Investasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bintan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Ketersedian dan Ketercukupan Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM. Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Catatan Sipil Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Pembinaan BUMD Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -2
No. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Misi / Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pengembangan Data dan Informasi Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA Program Inventarisasi SDA Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Penanggulangan Bencana Program Mitigasi Bencana Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan Fasilitasi Keuangan Kabupaten / Kota Program Manajemen Aset Daerah Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Program Pengembangan Perpustakaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Peningkatan Perencanaan Teknis Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota Program Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebandarudaraan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -3
No. 6
Misi / Program Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender 1 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 5 Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 6 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 7 Program Keluarga Berencana 8 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development) 7 1 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2 Program Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup 4 Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 5 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan 9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 10 Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum 11 Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 12 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 13 Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya hutan 14 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Sumber : Analisis 2011
8.2.
KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran rencana pagu indikatif yang dibutuhkan oleh setiap program untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan bersifat indikatif sehingga sangat fleksibel dan memungkinkan untuk mengalami penyesuaian berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi dan kebutuhan yang ada. Kerangka pendanaan dihitung berdasarkan hasil evaluasi trend alokasi anggaran pada periode sebelumnya. Berdasarkan evaluasi tersebut, dilakukan penetapan asumsi pertumbuhan untuk melakukan proyeksi tahun-tahun berikutnya. Kerangka pendanaan ditetapkan dengan asumsi pertumbuhan 5% per tahun dimana nilai 5% ditetapkan berdasarkan asumsi rata-rata pertumbuhan daerah selama lima tahun ke depan. Selain itu, kerangka pendanaan juga ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis kapasitas fiskal daerah selama lima tahun ke depan yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Dengan ditetapkannya kerangka pendanaan ini diharapkan adanya pedoman bagi setiap penanggungjawab program dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya. Program prioritas beserta kerangka pendanaannya diuraikan pada tabel berikut.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -4
Tabel 8.2. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015 dan Kerangka Pendanaan Kode
Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja
1
2
1
01
1
01
1
1
01
01
Kondisi Kinerja Awal Tahun 2010 3
2011 4
2012 5
2013 6
2014 7
2015 8
Target Kinerja Akhir Tahun 2015 9
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung jawab 10
Rutin (Urusan Wajib dan Pilihan)
n/a
161.297.817.231
117.984.979.384
123.884.228.353
130.078.439.770
136.582.361.759
508.530.009.266
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
n/a
79.958.218.097
82.324.328.681
86.440.545.115
90.762.572.370
95.300.700.989
354.828.147.155
Semua SKPD
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
n/a
67.496.389.628
25.739.797.640,55
27.026.787.522,58
28.378.126.898,71
29.797.033.243,64
110.941.745.305
Semua SKPD
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
n/a
2.647.256.694
680.708.595
714.744.025
750.481.226
788.005.287
2.933.939.133
Semua SKPD
04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
n/a
8.526.730.012
6.452.261.655,00
6.774.874.737,75
7.113.618.474,64
7.469.299.398,37
27.810.054.266
Semua SKPD
05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
n/a
2.669.222.800
2.787.882.812,40
2.927.276.953,02
3.073.640.800,67
3.227.322.840,70
12.016.123.407
Semua SKPD
Urusan Wajib
n/a
n/a
252.786.593.416
265.230.047.615
278.209.685.561
292.603.419.525
1.088.829.746.118
Pendidikan
n/a
n/a
20.675.874.834
21.709.771.076
22.793.309.630
23.935.125.111
89.114.080.651
Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak
n/a
n/a
325.500.000,00
341.775.000,00
358.863.750,00
376.806.937,50
1.402.945.688
APK PAUD Rasio guru murid PAUD
32,1 1:9
32,1 1:9
32,9 1:9
33,4 1:9
33,9 1:9
34,5 1:9
35 1:9
01
02
03
Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) Indeks Pendidikan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) Rasio anak perempuan terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
n/a
n/a
1.773.734.550,00
1.862.421.277,50
1.955.542.341,38
2.053.319.458,44
7.645.017.627
82,97 7,91 Tahun 99,20%
83,00 7,98 99,20
83,05 8,00 99,30
83,13 8,10 99,40
83,21 8,22 99,50
83,35 8,31 99,60
83,35 8,31 99,60
93,5%
93,5
94
94,5
95
95,5
95,5
109,26% 94,80% 20,82% 17,79% 92,83% 66,60%
109,00 94,50 21,00 18,00 93,00 66,70
108,50 94,25 22,00 19,00 93,25 66,90
107,00 93,75 23,00 20,00 93,5 67,10
106,50 93,50 24,00 21,00 93,75 67,30
105,00 93,25 25,00 22,00 94,00 67,50
105,00 93,25 25,00 22,00 94,00 67,50
n/a
n/a
12.288.420.758
12.902.841.796
13.547.983.886
14.225.383.080
52.964.629.521
57,96
58,00
59,00
60,00
61,00
62,00
62,00
73%
74
75
76
77
78
78
VIII -5
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
1 1
01
2 04
Program Penyesuaian dan Pemberdayaan Jumlah Guru Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) Rasio guru per rombel di SD/MI
1
1
1
01
01
01
05
06
07
Program Pendidikan Menengah Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor-Sektor Unggulan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pelayaran Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pariwisata Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Perhotelan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Mesin Program Kejar Paket Angka Melek Huruf (AMH) Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf
1
01
08
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia Persentase guru TK bersertifikat profesi Persentase guru SD bersertifikat profesi Persentase guru SLTP bersertifikat profesi Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi Persentase pengawas bersertifikat profesi Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA Angka kelulusan SD Angka kelulusan SLTP Angka kelulusan SLTA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
3
4
5
6
7
8
9
10
n/a
n/a
510.300.000
535.917.500
560.763.375
590.951.544
2.197.932.419
Disdikpora
1:13 1:12 1:1,59
1:13 1:12 1: 1,59
1:13 1:12 1: 1,59
1:13 1:12 1: 1,59
1:13 1:12 1: 1,59
1:13 1:12 1: 1,59
1:13 1:12 1: 1,59
n/a
n/a
1.439.209.355
1.511.169.823
1.586.728.314
1.666.064.729
6.203.172.220
23,26
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
28,00
1:11 0,81 42,93% 63,38% 28,58% 42,93%
1 : 11 0,66 43,50 64,87 29,00 45,74
1 : 11 0,52 44,00 68,58 30,00 50,45
1 : 11 0,44 44,50 70,31 31,00 55,57
1 : 11 0,37 45,00 75,63 32,00 60,00
1 : 11 0,31 45,50 80,97 33,00 70,00
1 : 11 0,31 45,50 80,97 33,00 70,00
n/a
n/a
3.360.000.000
3.528.000.000
3.704.400.000
3.889.620.000
14.482.020.000
1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
n/a
n/a
511.350.000
536.917.500
563.763.375
591.951.544
2.203.982.419
98,06%
98.36
98,50
99,00
99,30
99,50
99,50
102,63%
103
103
103
103
103
103
n/a
n/a
467.360.171
490.728.180
515.264.589
541.027.818
2.014.380.758
384 Orang 100% 0,26% 65,00% 18,75% 11,20% 4,42% 13,96% 72,35% 96,79% 97,90% 93,29% 99,51% 42,57%
484 100 0.00 67.36 18.59 10.33 3.72 35 80 97,79 100 95,00 99.57 43
584 100 0,34 69,86 18,32 11,47 0 50 85 98,79 100 97,00 99,60 44
684 100 0,73 70,32 17,54 11,40 0 75 90 100 100 98,00 99,65 45
784 100 0,89 70,791 17,22 11,10 0 95 100 100 100 99,00 99,70 46
884 100 0,79 70,36 17,31 11,54 0 100 100 100 100 100 99,74 47
884 100 1 70 17 12 0 100 100 100 100 100 100 47
VIII -6
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
02
Kesehatan
n/a
n/a
28.809.315.675
30.249.781.459
31.762.270.532
33.350.384.058
124.171.751.724
1
02
n/a
n/a
3.370.685.325
3.539.219.591
3.716.180.571
3.901.989.599
14.528.075.086
74,50 69,70 Tahun
74,60 70,10
74,70 70,20
74,90 70,30
75,10 70,40
75,30 70,50
75,30 70,50
01
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka indeks kesehatan Angka Usia Harapan Hidup
1
02
02
Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga Angka Kelangsungan Hidup Bayi Persentase balita gizi buruk Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Persentase anak balita yang pendek (stunting) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. Angka kematian balita Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak
1
02
03
Program Pengendalian Penyakit Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API) Persentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditangani Persentase kasus DBD yang ditangani Persentase kasus Diare yang ditangani Persentase kasus Pneumonia yang ditangani Persentase pelayanan di klinik IMS dan HIV/AIDS Prevalensi malaria dan angka kematiannya Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru. Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk Prevalensi HIV/AIDS
1
02
04
n/a
n/a
2.038.296.750
2.140.211.588
2.247.222.167
2.359.583.275
8.785.313.780
99,01% 0,18% 105,52 92,66% 9,85 8,21% 36% 100% 106,44% 80,09% 9,85 90,19% 95,04% 64,09% 11,96% 106,44% 106,44%
99,40 <1 <100 93,50 7 <5 35 100 108 80 7 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00
99,45 <1 <100 94,00 6 <5 34 100 110 80 6 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00
99,50 <1 <100 94,50 5 <5 33 100 112 80 5 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00
99,55 <1 <100 95,00 4 <5 32 100 114 80 4 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00
99,60 <1 <100 >95,00 3 <5 <32 100 116 80 3 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00
99,60 <1 <100 >95,00 3 <5 <32 100 116 80 3 90,00 100,00 90,00 80,00 100,00 100,00
n/a
n/a
718.452.000
754.374.600
792.093.330
831.697.997
3.096.617.927
100%
100
100
100
100
100
100
94,12% 7 Kasus 100% 100% 100% 100% 90% 59,13% / 0 63,73%
100 <5 100 100 100 100 90 55 / 0 60,00
100 <4 100 100 100 100 90 50 / 0 58,00
100 <3 100 100 100 100 90 45 / 0 56,00
100 <2 100 100 100 100 100 40 / 0 54,00
100 <1 100 100 100 100 100 35 / 0 50,00
100 <1 100 100 100 100 100 35 / 0 50,00
99,03 / 2,81
98,7 / 2,5
97,8 / 2,3
96,9 / 2,1
96,1 / 1,9
95,2 / 1,7
95,2 / 1,7
57,00%
56,00
55,00
54,00
53,00
52,00
52,00
Program Penyehatan Lingkungan
n/a
n/a
154.192.500
161.902.125
169.997.231
178.497.093
664.588.949
Persentase rumah sehat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
55% 60% 60%
60 65 64
65 70 68
70 75 72
75 80 76
80 >80 80
80 >80 80
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -7
10 Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
1
1
02
05
1
02
06
1
02
07
1
02
08
1
02
09
1
02
10
1
02
11
2 Persentase tempat-tempat umum sehat Persentase penyakit berbasis lingkungan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Rasio Posyandu per 1000 balita Posyandu aktif Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Rasio Perawat per 100.000 penduduk Rasio Bidan per 100.000 penduduk Jumlah bidan yang mendapatkan sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin Jumlah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin Jumlah pelayanan kesehatan rujukan bagi Usia Lanjut (USILA) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Persentase SD/MI yang melaksanakan penjaringan/ pemeriksaan kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan Persentase sarana distribusi/ produksi dan penjualan obat/obat tradisional yang diawasi Program Manajemen Kesehatan Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
3 75% 55% 90,87% n/a 10,15 70,70% 65,36 0,70 120% 80,56%
4 77 50 91,00 n/a 10,42 71,00 65,36 0,70 120% 80,56
5 79 45 91,50 20.228.148.150 11,00 72,00 65,36 1,41 120% 80,56
6 81 40 92,00 21.239.555.558 12,00 73,00 65,40 1,41 120% 90,00
7 83 35 92,50 22.301.533.335 13,00 74,00 65,60 1,41 120% 90,00
8 85 30 93,00 23.416.610.002 14,00 75,00 65,70 1,41 120% 95,00
9 85 30 93,00 87.185.847.045 14,00 75,00 65,70 1,41 120% 95,00
n/a
n/a
105.000.000
110.250.000
115.762.500
121.550.625
452.563.125
64 7,02 14,76 101,84 87,79 67 Orang n/a 486 Unit 62 Unit 90,3%
65 7,2 14,8 106 92 12 n/a 535 68 91,00
66 7,5 15 111 97 37 231.000.000 588 75 92,00
67 8 17 116 102 62 242.550.000 647 83 93,00
68 9 19 121 107 82 254.677.500 712 91 94,00
69 10 21 126 112 87 267.411.375 783 100 95,00
69 10 21 126 112 87 995.638.875 783 100 95,00
100,00%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
44,83%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
n/a 60% 80% 20% 94,35% n/a
n/a 65 85 35 100,00 n/a
400.233.750 70 90 45 100,00 1.229.065.950
420.245.438 75 95 60 100,00 1.290.519.248
441.257.709 80 95 70 100,00 1.355.045.210
463.320.595 85 >95 >80 100,00 1.422.797.470
1.725.057.492 85 >95 >80 100,00 5.297.427.878
11.000 Butir
13,000
14,500
20,000
20,000
20,000
20,000
60%
70
80
90
100
100
100
80%
90
95
95
100
100
100
n/a
n/a
61.556.250
64.634.063
67.865.766
71.259.054
265.315.132
42%
50
60
70
80
80
80
n/a 1 Unit
n/a 1
272.685.000 2
286.319.250 3
300.635.213 4
315.666.973 5
1.175.306.436 5
VIII -8
10
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
03
Pekerjaan Umum
n/a
n/a
94.778.729.424
99.222.262.923
103.806.688.705
109.440.794.215
407.248.475.267
1
03
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
n/a
n/a
35.023.800.000
36.774.990.000
38.613.739.500
40.544.426.475
150.956.955.975
Persentase tingkat kemantapan jalan Panjang jalan tanah yang dibangun (Lintas Timur dan Jalan Strategis Lainnya) Panjang jalan aspal dibangun dan ditingkatkan Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah penggantian jembatan Panjang jalan dilalui roda 4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
80%
85
89
92
95
95
95
1
03
01
02
Program Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan dan Jembatan Panjang jaringan jalan yang dipelihara Jumlah jembatan yang dipelihara
1
03
03
Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan Persentase drainase jalan yang terbangun
1
03
04
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
1 1
1
1 1
03 03 03
03
03 03
05 06 07
08
09 10
11
17,5
23,5
26,5
26,5
41,05 2 2 433,75 230
53,05 3 3 438,75 235
63,05 4 4 443,75 240
63,05 4 4 443,75 240
n/a
n/a
3.535.272.999
3.712.036.649
3.897.638.482
4.092.520.406
15.237.468.536
100 Km 4 Unit
116,4 4
157,4 6
193,4 10
224,4 12
252,4 14
252,4 14
n/a
n/a
2.394.340.200
2.514.057.210
2.639.760.071
2.771.748.074
10.319.905.555
10,00%
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
12,5
n/a
271.425.000
284.996.250
299.246.063
314.208.366
1.169.875.678
1000
1250
1250
1250
1250
1250
Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman
n/a
n/a
5.468.925.000
5.742.371.250
6.029.489.813
6.330.964.303
23.571.750.366
Persentase kawasan pemukiman yang tertata (Total 40 Ha)
0%
0
10
20
30
50
50
Program Pengendalian Banjir
n/a
n/a
546.000.000
573.300.000
601.965.000
632.063.250
2.353.328.250
Persentase penanganan abrasi pantai (Total 2.900M)
13%
30
47
64
82
100
100
Program Peningkatan Perencanaan Teknis Persentase Dokumen Perencanaan teknis dihasilkan (Total 81 Dokumen) Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pekerjaan umum yang disusun Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial Jumlah sarana fasilitas umum dan sosial yang dibangun dan ditingkatkan Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Jumlah Prasarana dan sarana aparatur yang dibangun Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota Jumlah sarana penunjang perkantoran
03
10 29,05 1 1 428,75 225
n/a
Persentase gedung pemerintahan yang dibangun
1
0 14,05 0 0 423,75 220
1090 Meter
Jumlah panjang saluran drainase permukiman yang dibangun 1
0 Km 5.25 Km 0 Unit 0 Unit 415,75 Km 215.5 Km
Program Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan Jumlah panjang jaringan jalan Jumlah jembatan pusat pemerintahan ibukota Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai Jumlah panjang saluran drainase pusat pemerintahan Jumlah sarana air minum pusat pemerintahan Jumlah jaringan utilitas pusat pemerintah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
n/a
n/a
551.250.000
578.812.500
607.753.125
638.140.781
2.375.956.406
12% 3 Kebijakan
34 6
57 6
75 6
87 6
100 6
100 6
n/a
n/a
11.078.823.000
11.632.764.150
12.214.402.358
12.825.122.475
47.751.111.983
5 Sarana
12
17
19
20
22
22
n/a
n/a
11.511.069.400
11.741.290.788
11.976.116.604
12.215.638.936
47.444.115.728
0 Sarana
7
13
17
20
23
23
n/a
n/a
18.973.130.652
19.921.787.185
20.917.876.544
21.963.770.371
81.776.564.751
35% 5 Jenis / 5 Dinas
40
45
50
70
95
95
5/5
5/5
10/10
10/10
10/10
10/10
n/a
n/a
3.106.557.973
3.255.914.981
3.388.763.090
4.365.754.767
14.116.990.810
415,75 Km 1 Unit 0 Meter 0 Meter 0 Unit 0 Meter
423,75 1 900 4.000 1 3,280
428,75 1 1650 7.500 1 3,280
433,75 1 2150 9.500 1 3,280
438,75 1 2400 10.600 1 3,280
443,75 1 2400 10.600 1 3,280
443,75 1 2400 10600 1 3,280
VIII -9
10 Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU Dinas PU
Dinas PU
1 1
1
03
03
2 12
13
1
03
14
1
03
15
3
4
5
6
7
8
9
10
Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum
n/a
n/a
171.385.200
179.954.460
188.952.183
198.399.792
738.691.635
Dinas PU
Kapasitas peralatan bidang kepekerjaan umum Kualitas pengujian bidang kepekerjaan umum
60% 60%
65 65
70 70
75 75
80 80
85 85
85 85
Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah
n/a
n/a
1.579.750.000
1.668.737.500
1.762.174.375
1.860.283.094
6.870.944.969
Persentase Rekonstruksi Sarana Prasarana Bidang Sosial dan Ekonomi Persentase Rehabilitasi Sarana Prasarana Bidang Sosial dan Ekonomi
0% 0%
10 10
15 15
25 25
35 35
40 40
40 40
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
n/a
n/a
252.000.000
265.625.000
279.405.250
283.876.563
1.080.906.813
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
50
115
115
115
115
115
115
Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
n/a
n/a
315.000.000
375.625.000
389.406.250
403.876.563
1.483.907.813
104,72
104,72
104,72
105,72
105,72
106,72
106,72
n/a
n/a
1.779.750.000
1.868.737.500
1.962.174.375
2.060.283.094
7.670.944.969
Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk 1
04
1
04
Perumahan 01
Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
n/a
n/a
1.779.750.000
1.868.737.500
1.962.174.375
2.060.283.094
7.670.944.969
0,51% 90,87% 72,66% 76 SR SR
0,52 91,00 73,50 476 600
0,53 91,50 74,25 776 1000
0,54 92,00 75,00 1076 1400
0,55 92,50 76,25 1376 1600
0,56 93,00 77,00 1576 1800
0,56 93,00 77,00 1576 1800
Penataan Ruang
n/a
n/a
7.342.962.375
7.710.110.494
8.095.616.018
8.500.396.819
31.649.085.707
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
n/a
n/a
6.250.962.375
6.563.510.494
6.891.686.018
7.236.270.319
26.942.429.207
141.000 M2 30% : 70% 60% : 40%
141.000 30 : 70 60 : 40
141.000 30 : 70 60 : 40
142.000 30 : 70 60 : 40
143.000 30 : 70 60 : 40
144.000 30 : 70 60 : 40
144.000 30 : 70 60 : 40
Proporsi cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi Jumlah Sambungan Rumah (SR) perdesaan yang terpasang Jumlah Sambungan Rumah (SR) perkotaan yang terpasang 1
05
1
05
01
Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di perkotaan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan 1
05
02
Program Perencanaan Tata Ruang
n/a
n/a
829.500.000
870.975.000
914.523.750
960.249.938
3.575.248.688
1 Perda 2 Dokumen 31,65% 38,07% 0,1% 0% 17,94%
1 3 32 39 0,1 0 18
1 4 33 40 0,08 0 19
1 5 34 41 0,07 0 20
1 6 35 42 0,05 0 21
1 7 36 43 0,04 0 22
1 7 36 43 0,04 0 22
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
n/a
n/a
262.500.000
275.625.000
289.406.250
303.876.563
1.131.407.813
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan strategis dan Kecamatan Persentase rekomendasi perizinan yang memanfaatkan kesesuaian lahan Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW)
40% 40% 50%
50 50 60
60 60 70
65 65 75
70 70 80
75 75 85
75 75 85
Jumlah Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan 1
05
03
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -10
Dinas PU
Din. Kebersihan Din. Kebersihan
Dinas PU
Din. Kebersihan
Bappeda
Bappeda
1 1
06
1
06
2 Perencanaan Pembangunan 01
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA Jumlah Fasilitasi Perdes yang diterbitkan Frekuensi Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Pertambangan Umum
1
06
02
Program Inventarisasi SDA Jumlah Database SDA yang tersedia
1
1 1
06
06 06
03
04 05
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan Persentase hasil capaian output program kegiatan Tingkat validasi laporan bulanan SKPD Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah tenaga perencana yang terlatih Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan Persentase desa yang menyelesaikan Dokumen RPJMDes Jumlah Alokasi Dana Desa (DAU Desa) Jumlah DAK Desa dan Kelurahan Persentase Prasarana aparatur pemerintahan dan publik yang dipetakan Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap DAU Desa Kebijakan pengelolaan PAD desa dan sumber keuangan Desa Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan di lapangan
1
06
06
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Partisipasi SKPD dalam Forum SKPD Partisipasi masyarakat dan SKPD dalam Musrenbang Kabupaten Persentase kesesuaian usulan rencana pembangunan dengan kondisi eksisting Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis
1
06
07
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Pendapatan Per Kapita Indeks Daya Beli Peran APBD terhadap PDRB Peran PAD terhadap Belanja Daerah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
3
4
5
6
7
8
9
n/a
n/a
5.239.190.275
5.503.374.789
5.775.412.279
6.065.332.892
22.583.310.235
n/a
n/a
105.000.000
110.250.000
115.762.500
121.550.625
452.563.125
3 Desa 21 Kali
4 21
4 21
4 21
4 21
4 21
4 21
n/a
n/a
367.500.000
385.875.000
405.168.750
425.427.188
1.583.970.938
0 Data Base
1
2
3
4
5
5
n/a
n/a
517.869.194
543.762.653
570.950.786
599.498.325
2.232.080.959
100% 90% 60% Diterima
100 100 70 Diterima
100 100 100 Diterima
100 100 100 Diterima
100 100 100 Diterima
100 100 100 Diterima
100 100 100 Diterima
n/a
n/a
325.500.000
341.775.000
358.863.750
376.806.938
1.402.945.688
92 Orang
92
214
300
422
472
472
n/a
n/a
660.664.090
693.697.294
728.382.159
764.801.267
2.847.544.810
0% 7.3 Milyar 13 Milyar 45% 0% 0 Kebijakan 100%
100 8,0 7,1 55 20 1 100
100 8,8 8,0 65 40 1 100
100 9,6 9,0 75 60 1 100
100 10,5 9,5 85 80 1 100
100 11,0 10,0 95 100 1 100
100 11,0 10,0 95 100 1 100
n/a
n/a
1.838.799.611
1.930.739.592
2.027.276.571
2.128.640.400
7.925.456.174
Tdk Ada
Tdk Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada 90% 100% 100% 100%
Ada 90 100 100 100
Ada 90 100 100 100
Ada 90 100 100 100
Ada 90 100 100 100
Ada 90 100 100 100
Ada 90 100 100 100
85%
100
100
100
100
100
100
100%
100
100
100
100
100
100
n/a
n/a
921.348.488
967.415.912
1.015.786.707
1.066.576.043
3.971.127.150
<4 25.30 Juta 79,61 19,12% 22,08%
<4 26,00 79,71 20 23
<4 27,00 79,81 21,00 24
<4 28,00 79,91 21,50 25
<4 29,00 80,00 22,00 26
<4 30,00 80,10 22,50 27
<4 30,00 80,10 22,50 27
VIII -11
10 Bappeda
Bappeda Bappeda
Bappeda Bappeda
Bappeda
Bappeda
1
1
06
1
07
1
07
2 Pertumbuhan PDRB (LPE) Laju inflasi PDRB per kapita Indeks Gini Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Produktivitas total daerah 08
01
07
02
1
1
07
07
04
05
7 6,16 <6 33,95 0,2 0,38 780.000 60,00 116
8 6,27 <6 34,11 0,19 0,35 790.000 62,00 126
9 6,27 <6 34,11 0,19 0,35 790.000 62,00 126
10
Bappeda
n/a
n/a
155.500.000
165.500.000
170.643.750
180.325.938
671.969.688
75,19
75,42
75,63
75,82
76,06
76,06
Perhubungan
n/a
n/a
14.391.702.150
15.111.287.258
15.866.851.620
16.660.194.201
62.030.035.229
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
n/a
n/a
1.391.999.700
1.461.599.685
1.534.679.669
1.611.413.653
5.999.692.707
3,51 11 APILL 3 WL
3,55 11 6
3,60 12 12
3,70 14 18
3,80 16 24
4,00 18 30
4,00 18 30
n/a
n/a
11.919.919.200
12.515.915.160
13.141.710.918
13.798.796.464
51.376.341.742
32 Unit 1 Terminal 8 Unit 0,034 96.778 Orang
35 1 9 0,04 98.000
39 2 9 0,05 100.000
42 3 9 0,06 102.000
45 4 10 0,07 104.000
47 5 10 0,08 106.000
47 5 10 0,08 106.000
614.069
626.350
638.877
651.654
664.687
664.687
624.460
636.949
649.688
662.681
675.935
675.935
375 1825
390 1830
415 1850
435 1865
450 1880
450 1880
n/a
n/a
157.500.000
165.375.000
173.643.750
182.325.938
678.844.688
1 Kebijakan
1
2
3
4
5
5
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan
03
6 5,98 <6 33,63 0,21 0,38 760.000 58,00 106
75,03
- Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan
07
5 5,88 <6 33,15 0,24 0,4 750.000 56,00 96
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Jumlah dermaga/pelabuhan rakyat dan ruang tunggu yang dibangun Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
1
4 5,60 <6 32,5 0,27 0,4 740.000 54,00 86
Program Perencanaan Sosial Budaya
Rasio izin trayek per 100.000 penduduk Jumlah APILL yang terpasang Jumlah Warning Light yang terpasang 1
3 5,56% 4,48% 31.10 Juta 0,285 0,50% Rp733.903 51,04% Rp76,18 Juta
- Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angkutan Darat - Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angkutan Darat Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan Jumlah kebijakan dan regulasi Bidang Perhubungan yang disusun Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
602.028 Orang 612.216 Orang 300 Orang 1600 Orang
n/a
n/a
688.590.000
723.019.500
759.170.475
797.128.999
2.967.908.974
Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji KIR angkutan umum) Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
1415 Kali 116,2% 2 Jam
1425 100 2
1435 100 2
1445 100 2
1455 100 2
1465 100 2
1465 100 2
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Ribu Rp)
Rp38-45
Rp38-45
Rp38-45
Rp38-45
Rp38-45
Rp38-45
Rp38-45
n/a
n/a
128.073.750
134.477.438
141.201.309
148.261.375
552.013.872
6 Provider 5% 47%
6 20 30
6 40 40
6 60 50
6 80 65
6 100 80
6 100 80
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi Jumlah jaringan komunikasi Persentase pengendalian perizinan bidang pos dan telekomunikasi Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -12
Dishub
Dishub
Dishub Dishub
Dishub
1
1
07
2 Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk 06
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebandarudaraan
08
1
08
1
1
08
08
01
02
03
04
08
05
09
1
09
01
8 1,14 4,8
9 1,14 4,8
10
Dishub
105.619.500
110.900.475
116.445.499
122.267.774
455.233.247
1 18
2 36
5 90
12 216
12 216
Lingkungan Hidup
n/a
n/a
7.431.462.623
7.803.035.754
8.193.187.541
8.602.846.918
32.030.532.836
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
n/a
n/a
3.820.493.250
4.011.517.913
4.212.093.808
4.422.698.499
16.466.803.469
83,33% 20.50% 7.40%
84,00 25,00 8,50
85,00 30,00 9,00
86,00 35,00 10,00
87,00 40,00 11,00
88,00 45,00 12,00
88,00 45,00 12,00
n/a
n/a
441.850.500
463.943.025
487.140.176
511.497.185
1.904.430.886
7 SLHD 93,81%
7 94,00
7 94,5
7 95,00
7 95,50
7 96,00
7 96,00
n/a
n/a
398.779.500
418.718.475
439.654.399
461.637.119
1.718.789.492
50%
61
76
100
100
100
100
30%
41
50
100
100
100
100
25%
50
75
100
100
100
100
100%
100
100
100
100
100
100
n/a
n/a
486.589.373
510.918.841
536.464.783
563.288.022
2.097.261.019
0 Kelompok
0
3
4
5
6
6
1 Kelompok
0
3
4
5
6
6
n/a
n/a
2.283.750.000
2.397.937.500
2.517.834.375
2.643.726.094
9.843.247.969
30 Perusahaan
30
42
50
62
62
62
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
20%
39
61
90
90
90
90
Kependudukan dan Catatan Sipil
n/a
n/a
2.974.609.869
3.123.340.362
3.279.507.381
3.443.482.750
12.820.940.362
Program Penataan Administrasi Kependudukan
n/a
n/a
2.633.359.869
2.765.027.862
2.903.279.256
3.048.443.218
11.350.110.205
Persentase penanganan sampah Persentase sampah yang dikelola Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD ) yang disusun Persentase penduduk berakses air minum Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas
1
7 1,14 4,5
0 0
Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan peduli Lingkungan Hidup Jumlah kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (Reduce, Reuse,Recycle) 1
6 1,14 4,2
n/a
Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 08
5 1,14 4
n/a
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.
1
4 1,14 3,8
0 Kali 0 Orang
Frekwensi penerbangan per tahun Jumlah penumpang penerbangan 1
3 1,14 3,5
Tingkat koneksi data kependudukan antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
5 Jaringan
11
11
11
11
11
11
601 Orang 92,36%
625 93,00
650 94,00
675 95,00
700 96,00
725 97,00
725 97,00
VIII -13
Din. Kebersihan
BLH
BLH
BLH
BLH
Disdukcapil
1
2 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
1
09
02
Program Penataan Administrasi Catatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk
1
09
03
Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase penduduk yang belum memiliki akte kelahiran Persentase penduduk yang terdata ganda Persentase penduduk yang belum memiliki dokumen perkawinan (muslim dan non muslim)
1
10
1
10
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 01
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur Jumlah KDRT Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
11
1
11
01
11
02
12
1
12
01
6 Sudah
7 Sudah
8 Sudah
9 Sudah
10
n/a
n/a
157.500.000
165.375.000
173.643.750
182.325.938
678.844.688
Disdukcapil
46 Orang 1,75 pasang 59,81%
50 2 100
55 3 100
60 4 100
65 5 100
70 6 100
70 6 100
n/a
n/a
183.750.000
192.937.500
202.584.375
212.713.594
791.985.469
40,19% 4.33%
40,19 4.33
35,19 3,46
30,19 2,59
25,19 1,72
20,19 0,85
20,19 0,85
33.56%
31
29
27
25
23
23
n/a
n/a
604.280.250
634.494.263
666.218.976
699.529.924
2.604.523.413
n/a
n/a
604.280.250
634.494.263
666.218.976
699.529.924
2.604.523.413
24.46% 13% 24% 35.18% 0.7% 5 Kasus 6,00% 78,50% 0,02
24,5 14 24 35,5 0,6 4 6,50 80 0,03
24,7 14,1 24 37 0,5 3 7,00 82 0,02
26,5 15 24 37,2 0,4 2 7,50 82,5 0,01
27,5 17 24 37,5 0,3 1 8,00 83 0,01
30,1 21 30 38,05 0,1 0 8,50 83,75 0,01
30,1 21 30 38,05 0,1 0 8,50 83,75 0,01
100
100
100
100
100
100
1,71
1,75
1,80
1,85
1,90
1,90
485
486
487
488
489
489
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
n/a
n/a
567.827.400
596.218.770
626.029.709
657.331.194
2.447.407.072
Program Keluarga Berencana
n/a
n/a
208.435.500
218.857.275
229.800.139
241.290.146
898.383.059
69,66 1.9% 1.45 Orang 2.98% 58,91%
73,01 2,00 1,45 2,00 59
73,50 2,20 1,45 2,00 60
74,58 2,40 1,45 2,00 61
77,89 2,60 1,45 2,00 62
80,87 2,80 1,45 2,00 63
80,87 2,80 1,45 2,00 63
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
n/a
n/a
359.391.900
377.361.495
396.229.570
416.041.048
90 KK
135
189
246
326
428
428
Sosial
n/a
n/a
1.158.725.000
1.215.661.250
1.275.444.313
1.348.216.528
4.998.047.091
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
n/a
n/a
762.300.000
800.415.000
840.435.750
882.457.538
3.285.608.288
92,73%
93,00
93,50
94,00
94,50
95,00
95,00
Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina / kader Posyandu 1
5 Sudah
1,71 484 kelompok
Rasio akseptor KB Angka penggunaan kondom Rata-rata jumlah anak per keluarga Laju pertumbuhan penduduk Cakupan peserta KB aktif 1
4 Belum
100%
Jumlah PKK aktif 1
3 Belum
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -14
Disdukcapil
BPMPKB
BPMPKB
BPMPKB
Dinas Sosial
1
1
12
2 Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah U$$ 1 (PPP) per hari Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan nasional Persentase rumah tangga miskin Rasio rumah tidak layak huni Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 02
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah PMKS Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
1
1
12
12
1
13
1
13
1 1
1
1
13 13
13
13
03
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
04
Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten/terlatih (terkait tenaga kerja)
01
02 03
04
05
3 7,27%
4 7,00
5 6,50
6 6,00
7 5,50
8 5,00
9 5,00
5,67%
5,57
5,47
5,37
5,27
5,17
5,17
23,64% 1 : 256 74 Lembaga 5 Unit
23,40 0 : 142.382 76 5
23,17 0 : 142.382 78 5
22,94 0 : 142.382 80 6
22,72 0 : 142.382 82 7
22,49 0 : 142.382 84 7
22,49 0 : 142.382 84 7
n/a
n/a
136.500.000
143.325.000
150.491.250
158.015.813
588.332.063
9940 Jiwa 2478 Jiwa 24.93%
9.734 2683 27
9.535 2.883 29
9.237 3.181 32
9.039 3.380 34
8.841 3.578 36
8.841 3.578 36
n/a
n/a
103.425.000
108.596.250
114.026.063
119.727.366
445.774.678
1151 Jiwa 0.81%
1,814 1,27
2.544 1,79
3.347 2,35
4.230 2,97
5.201 3,65
5.201 3,65
n/a
n/a
156.500.000
163.325.000
170.491.250
188.015.813
678.332.063
3%
6
10
12
14
16
16
Ketenagakerjaan
n/a
n/a
1.575.000.000
1.653.750.000
1.736.437.500
1.823.259.375
6.788.446.875
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
n/a
n/a
1.106.986.873
1.162.336.216
1.220.453.027
1.281.475.678
4.771.251.794
65,75% 28,18% n/a 0.92
66,80 33,54 n/a 0,92
67,26 39,94
68,74 47,55
69,22 56,62
70,73 67,37
70,73 67,37
0,93
0,94
0,95
0,96
0,96
n/a
n/a
106.200.938
111.510.984
117.086.534
122.940.860
457.739.316
8,33% -% -% 227 48
9,09 229 48
15 231 47
10,71 2,78 6,25 233 46
12 2,86 6,67 235 45
13,64 2,94 7,14 237 44
13,64 2,94 7,14 237 44
n/a
n/a
181.340.775
190.407.814
199.928.204
209.924.615
781.601.408
45,45% 1,4% 24,00% 100%
60,00 <1 38,00 100
70,00 <1 52,00 100
80,00 <1 67,00 100
90,00 <1 82,00 100
100,00 <1 96,00 100
100 <1 96,00 100
n/a
n/a
180.471.415
189.494.986
198.969.735
208.918.222
777.854.357
48,00% 13,22% 9,94%
60,00 10,34 9,20
70,00 9,20 9,00
80,00 8,05 8,80
90,00 6,90 8,50
100,00 5,75 8,30
100 5,75 8,00
Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Penduduk Lokal Rasio Penduduk yang bekerja Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk Rasio ketergantungan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Persentase kasus PHK yang terselesaikan Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat pengangguran terbuka
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
10
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Disnaker
Disnaker
VIII -15
Disnaker
Disnaker
Disnaker
1
1
14
1
14
1
1
14
14
2 Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
01
02
03
3 88% 54,5%
4 89 60
5 91 70
6 93 80
7 95 90
8 97 100
9 97 100
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
n/a
n/a
393.750.000
413.437.500
434.109.375
455.814.844
1.697.111.719
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
n/a
n/a
215.250.000
226.012.500
237.313.125
249.178.781
927.754.406
206 /150 Unit 72,82% 1327 Unit 2 Unit 12 Unit
206 / 155 75,24 1.377 3 13
206 / 160 77,67 1.427 3 14
206 / 170 82,52 1.477 3 15
206 / 180 87,38 1.527 3 16
206 / 190 92,23 1.577 3 17
206 / 190 92,23 1.577 3 17
n/a
n/a
105.000.000
110.250.000
115.762.500
121.550.625
452.563.125 300
Jumlah koperasi/koperasi aktif Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Aktif Jumlah BPR/LKM aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Jumlah wirausaha yang akan dikembangkan/ difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya Jumlah wirausaha baru yang akan dikembangkan
50 Orang
100
150
200
250
300
25 Orang
30
35
40
45
50
50
n/a
n/a
73.500.000
77.175.000
81.033.750
85.085.438
316.794.188
6206 Orang
6.278
6.350
6.422
6.494
6.566
6.566
Penanaman Modal/Pertanahan
n/a
n/a
1.922.000.000
2.028.700.000
2.126.335.000
2.272.151.750
8.349.186.750
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
n/a
n/a
735.000.000
771.750.000
810.337.500
850.854.375
3.167.941.875
1712 Izin Ada 3-14 hari 100%
1720 Ada 3-14 100
1720 Ada 3-14 100
1730 Ada 3-14 100
1730 Ada 3-14 100
1740 Ada 3-14 100
1740 Ada 3-14 100
n/a
n/a
305.000.000
330.850.000
343.592.500
400.272.125
1.379.714.625
121/8 Investor
122/9
123/10
124/11
125/12
126/13
126/13
n/a
n/a
105.000.000
110.250.000
115.762.500
121.550.625
452.563.125
USD 752.40
853,04
972.90
1.119
1.288
1.483
1.483
Program Peningkatan Wirausaha dan UKM Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM
1
15
1
15
01
Jumlah perijinan investasi yang dapat diproses dalam satu tahun Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintah Lama Proses Perizinan Penyelesaian izin lokasi 1
15
02
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)
1
15
03
Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) Juta USD
1
15
04
Rasio daya serap tenaga kerja
176,93
180
185
190
195
200
200
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp)
Rp67.06
232.78
255.13
275.25
304.16
334.39
334.39
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
n/a
n/a
724.500.000
760.725.000
798.761.250
838.699.313
3.122.685.563
Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di dalam negeri Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di luar negeri 1
15
05
Program Pelayanan Perizinan Non Investasi
16
1
16
01
3
4
5
5
6
6
1
3
4
4
5
5
n/a
n/a
52.500.000
55.125.000
57.881.250
60.775.313
226.281.563
210 Izin
225
250
275
300
325
325
Kebudayaan
n/a
n/a
3.064.000.000
3.215.300.000
3.370.265.000
3.546.278.250
13.195.843.250
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Seni dan Perfilman
n/a
n/a
2.709.000.000
2.844.450.000
2.986.672.500
3.136.006.125
11.676.128.625
Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun 1
3 Kali 1 Kali
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -16
10
Diskoperindag
Diskoperindag
Diskoperindag
BPIPPT
BPIPPT
BPIPPT
BPIPPT
BPIPPT
Disparbud
1
1
16
2 Jumlah grup kesenian (yang dibina) Jumlah gedung kesenian Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 02
Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman
17
1
17
01
02
18 18
02
18
03
1
2
3
4
4
5 kali 19 unit
5 19
5 20
6 20
6 21
7 21
7 21
383.592.500
410.272.125
1.519.714.625
1
1
1
1 Unit
1
6
6
6
6
6
1 Naskah
0
0
15
15
15
15
Kepemudaan dan Olahraga
n/a
n/a
708.750.000
744.187.500
781.396.875
820.466.719
3.054.801.094
Program Pelayanan Kepemudaan
n/a
n/a
131.250.000
137.812.500
144.703.125
151.938.281
565.703.906
106
108
110
112
114
114
13
16
19
21
24
24
n/a
n/a
577.500.000
606.375.000
636.693.750
668.528.438
2.489.097.188
366 Klub 10 Unit 216 Organisasi 10 Kegiatan 10 Unit 18 Unit
369 11
372 12
375 13
378 14
381 15
381 15
217
218
219
220
221
221
11 10 19
12 10 20
13 10 21
14 11 22
15 11 23
15 11 23
n/a
n/a
787.500.000
826.875.000
868.218.750
911.629.688
3.394.223.438
n/a
n/a
241.500.000
253.575.000
266.253.750
279.566.438
1.040.895.188
1 Kasus
0
0
0
0
0
0
Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga
Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase pelajar yang dibekali wawasan kebangsaan
1
0
1
Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama 1
0 Karya
370.850.000
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 01
9 18 3
1
Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga
1
8 18 3
355.000.000
Jumlah organisasi olahraga
18
7 13 3
0
Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga
1
6 8 2
n/a
Jumlah kegiatan kepemudaan 17
5 4 2
n/a
Jumlah organisasi pemuda 1
4 0 1
0 Perda
Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Jumlah naskah sejarah / kuno yang diselamatkan dan dikelola 1
3 10 Grup 1 Unit
Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Persentase LSM legal di daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
104 Organisasi 10 Kegiatan
n/a
n/a
189.000.000
198.450.000
208.372.500
218.791.125
814.613.625
11.76%
15.09
18,70
22,51
24,04
25,81
25,81
n/a
n/a
357.000.000
374.850.000
393.592.500
413.272.125
1.538.714.625
56.84% 56.84% 56.84% 66,95% 75% 59,92% 66% 5 Kegiatan 2 Kegiatan
0 0 0 0 0 0 66 5 2
0 0 0 0 0 0 66 5 2
0 0 0 0 0 0 66 5 2
0 0 0 0 0 0 66 5 2
65 65 65 70 80 65 66 5 2
65 65 65 70 80 65 66 5 2
VIII -17
10
Disparbud
Disdikpora
Disdikpora
Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol
1 1
19
1
19
2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 01
Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Jumlah Sarana Ibadah Jumlah Penduduk Beragama Islam Jumlah Penduduk Beragama Kristen Khatolik Jumlah Penduduk Beragama Hindu Jumlah Penduduk Beragama Budha Jumlah Penduduk Beragama Protestan Jumlah Penduduk Beragama Lainnya
1 1
1
19 19
19
02 03
04
Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Jumlah SKPD yang telah menerapkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur. Jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001:2008
1
19
19
05
06
1
19
19
07
08
19
09
6
7
8
9
n/a
n/a
51.809.028.122
54.488.979.528
57.323.932.685
60.170.307.930
223.792.248.266
n/a
n/a
1.008.495.600
1.058.920.380
1.111.866.399
1.167.459.719
4.346.742.098
386 Unit 117.467 Orang 3.546 Orang 609 Orang 7.238 Orang 7.269 Orang 6.253 Orang
402
418
434
450
466
466
120.380
123.365
126.425
129.560
132.773
132.773
3.633 624 7.417 7.449 6.408
3.724 639 7.601 7.634 6.566
3.816 655 7.789 7.823 6.729
3.911 671 7.983 8.017 6.896
4.008 688 8.181 8.216 7.067
4.008 688 8.181 8.216 7.067
n/a
n/a
477.250.000
480.612.500
510.143.125
520.900.281
1.988.905.906
30,87
31,00
31,50
32,00
32,50
33,00
33,00
n/a
n/a
1.272.993.750
1.336.643.438
1.403.475.609
1.473.649.390
5.486.762.187
36 skpd /36 desa /15 kelurahan 12
36 skpd /36 desa /15 kelurahan 12
0 SKPD
0
36 skpd
10
12
12
n/a
n/a
577.500.000
606.375.000
636.693.750
668.528.438
2.489.097.188
72,46 72,34
72,46 - 81,25 72,34 - 81,26
> 81,26 > 81,26
> 81,26 > 81,26
> 81,26 > 81,26
> 81,26 > 81,26
> 81,26 > 81,26
Program Pendidikan Kedinasan
n/a
n/a
3.559.216.500
3.737.177.325
3.924.036.191
4.120.238.001
15.340.668.017
Kompetensi sumberdaya aparatur Kompetensi fungsional para pejabat fungsional Kompetensi teknis umum para PNS Kompetensi dasar para CPNS Efektifitas Diklat Prajabatan, Struktural, Fungsional, dan Teknis Umum
40% 40% 40% 40% 20%
40 40 40 40 20
50 50 50 50 40
60 60 60 60 60
70 70 70 70 70
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah
36 skpd /36 desa
n/a
n/a
1.050.000.000
1.102.500.000
1.157.625.000
1.215.506.250
4.525.631.250
100% 50% 80%
100 50 80
100 60 80
100 70 80
100 80 80
100 80 80
100 80 80
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
n/a
n/a
2.017.042.617
2.117.894.748
2.223.789.486
2.334.978.960
8.693.705.812
Disiplin pegawai Kepuasan kerja pegawai Kesejahteraan pegawai Kinerja pegawai
40% 50% 50% 40%
40 50 50 40
50 60 50 50
60 60 70 60
70 80 80 70
80 80 80 80
80 80 80 80
Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal Persentase jumlah temuan BPK yang ditindak lanjuti Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti
1
5
10 SKPD
Efektifitas pengambilan keputusan kenaikan pangkat PNS Efektifitas pengambilan keputusan demosi, mutasi dan promosi jabatan PNS Efektifitas pengambilan keputusan pengadaan formasi 1
4
36 skpd /36 desa /15 kelurahan 12
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Aparatur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan 1
3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
n/a
n/a
934.500.000
981.225.000
1.030.286.250
1.081.800.563
4.027.811.813
100% 100%
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
n/a
n/a
467.250.000
490.612.500
515.143.125
540.900.281
2.013.905.906
VIII -18
10
Setda
Setda Setda
Setda
BKD
BKD
BKD
Inspektorat
Inspektorat
1
1
19
10
1
19
11
2 Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik Persentase auditor bersertifikasi Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah Pendapat terhadap Review Laporan Keuangan Pemda Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan Jumlah Kecamatan yang dimekarkan
1
19
19
13
14
15
9
C
B
B
B
B
A
A
30% 16.67%
30 33,33
40 50,00
50 66,67
60 83,33
70 100
70 100
n/a
n/a
1.058.400.000
1.111.320.000
1.166.886.000
1.225.230.300
4.561.836.300
A
A
A
A
A
1.930.119.188
2.026.625.147
2.127.956.404
7.922.909.489
4 Kecamatan 9 Desa dan 8 Kelurahan 5 Kecamatan Masuk 10 besar 100% 10
4 9 Desa dan 8 Kelurahan 7
4 14 Desa dan 13 Kelurahan 9
6 14 Desa dan 13 Kelurahan 10
6 14 Desa dan 13 Kelurahan 10
6 14 Desa dan 13 Kelurahan 10
6 14 Desa dan 13 Kelurahan 10
Masuk 10 besar
Masuk 10 besar
Masuk 10 besar
Masuk 10 besar
Masuk 10 besar
Masuk 10 besar
100 10
100 10
100 10
100 10
100 10
100 10
82%
82
83
84
85
86
86
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
n/a
n/a
1.042.650.000
1.094.782.500
1.149.521.625
1.206.997.706
4.493.951.831
Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan Jumlah Ranperda yang diajukan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase Ranpeda menjadi Perda yang disahkan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertipikat dengan bersertipikat Jumlah sertifikat (persil) lahan pemda Persentase lahan pemda yang belum dimanfaatkan Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan
0%
0
100
100
100
100
100
100%
100
100
100
100
100
100
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Jumlah Pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah
19
8
1.838.208.750
Jumlah MOU/perjanjian kerjasama bidang perekonominan yang dihasilkan
1
7
A
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan
1
6
n/a
Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)
12
5
B
Jumlah daerah bawahan yang ditetapkan tapal batas
19
4
n/a
Jumlah desa/kel yang dimekarkan
1
3
Program Pembinaan BUMD Jumlah BUMD yang beroperasi
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
100%
100
100
100
100
100
100
10 Perda 4 Perda 100%
8 4 100
8 4 100
8 6 100
9 7 100
9 8 100
9 8 100
n/a
n/a
3.085.845.000
3.240.137.250
3.402.144.113
3.572.251.318
13.300.377.681
+ 365 Ha 70% 20 Sertifikat 50% 69%
+ 375 60 30 30 70
+ 385 50 35 20 80
+ 395 40 40 10 90
+ 415 30 50 0 100
+ 430 20 60 0 100
+ 430 20 60 0 100
n/a
n/a
153.562.500
161.240.625
169.302.656
177.767.789
661.873.570
0 MOU 200 Perusahaan
1
2
2
2
2
2
250
250
300
300
400
400
n/a
n/a
102.375.000
107.493.750
112.868.438
118.511.859
441.249.047
2 BUMD
2
2
2
3
3
3
VIII -19
10
Inspektorat
Setda
Setda
Setda
Setda
Setda
1
1
1
1
1
19
19
19
19
2 Kontribusi BUMD terhadap PAD Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Jenis dan jumlah bank dan cabang 16
17
18
19
3 3,85% 11.6 Milyar 8 Unit
4 4,34 12 8
5 4,40 12,5 8
6 4,45 13 8
7 4,50 13,5 8
8 4,55 14 8
9 5 14 8
10
Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
n/a
n/a
117.584.250
123.463.463
129.636.636
136.118.467
506.802.816
Setda
Efisiensi anggaran sebagai dampak penerapan LPSE Persentase penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan Persentase peliputan kegiatan pemerintah daerah Persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar Jumlah pengunjung MCAP Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional Web site milik pemerintah daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi Persentase pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar
0%
0
30
35
40
50
50
0%
0
100
100
100
100
100
n/a 90% 0%
n/a 100 0
3.850.371.000 100 100
4.042.889.550 100 100
4.245.034.028 100 100
4.457.285.729 100 100
16.595.580.306 100 100
0%
0
0
35
70
100
100
0 Orang 6 /13 Jenis 0 /2/9 Jenis 16 Situs
2,900 6 /13 0 /2/9 17
5.800 6 /13 0 /2/9 18
8.700 6 /13 0/2/9 19
11.600 6 /13 0/2/9 20
14.500 6 /13 1/2/9 21
14500 6 /13 1/2/9 21
n/a
n/a
1.062.235.450
1.225.347.223
1.391.618.764
1.456.128.313
5.135.329.749
0%
0
100
100
100
100
100
0%
0
100
100
100
100
100
Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
n/a
n/a
5.476.377.795
5.750.196.685
6.037.706.519
6.339.591.845
23.603.872.844
22 Kelompok
22
22
23
23
23
23
Jumlah atlit yang dibina
434 Orang
513
548
592
616
730
730
Jumlah Lasqi yang dibina
24 Kelompok
24
24
25
25
25
25
Jumlah sanggar seni yang dibina
26 Kelompok
30
35
37
40
42
42
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
n/a
n/a
310.617.090
326.147.945
342.455.342
359.578.109
1.338.798.485
Partisipasi masyarakat dalam musrenbang
90%
100
100
100
100
100
100
3.356.693.550
3.524.528.228
3.700.754.639
3.885.792.371
14.467.768.787
63.64%
100
100
100
100
100
100
n/a
n/a
11.845.421.910
12.437.693.006
13.059.577.656
13.712.556.539
51.055.249.110
80% 75% 80% n/a WDP 90% 10% 1 Perbup 60% 60%
100 100 100 n/a WDP 90 10 1 60 60
100 100 100 2.796.631.870 WTP 90 10 2 70 70
100 100 100 2.936.463.464 WTP 90 10 2 75 75
100 100 100 3.083.286.637 WTP 90 10 2 80 80
100 100 100 3.237.450.969 WTP 90 10 2 85 90
100 100 100 12.053.832.940 WTP 90 10 2 85 90
Jumlah majelis taklim yang dibina
1 1
19 19
20 21
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase Ranperda yang disahkan
1
1
19
19
22
23
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase kehadiran anggota legislatif dalam pembahasan ranperda Persentase laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase kehadiran anggota legislatif dalam rapat paripurna Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nilai Silpa Regulasi Perbup tentang pola pengelolaan BLUD Ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan Ketaatan bendahara terhadap tertib penatausahaan keuangan daerah
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -20
Setda
Setda
Kecamatan
Kecamatan Setwan Setwan
DPPKD
1
2 Opini DPRD terhadap Laporan keuangan akhir masa tugas Persentase SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah Tingkat kepatuhan SKPD terhadap jadwal retensi arsip (JRA Keuangan Daerah) Peraturan Bupati tentang JRA Regulasi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Persentase defisit anggaran terhadap PDRB Persentase belanja publik dan aparatur terhadap total belanja daerah Pendapatan hasil manajemen kas
1
19
19
24
25
19
26
1
19
19
27
28
6 80 75 75
7 90 80 80
8 diterima 100 90 90
9 diterima 100 90 90
55
60
65
70
75
75
0 0 3 60 : 40 6,5
1 1 3 60 : 40 6,5
1 1 3 60 : 40 7
1 2 3 60 : 40 7
1 2 3 60 : 40 8
1 2 3 60 : 40 8
80%
82
85
87
90
95
95
Program Pembinaan Fasilitasi Keuangan Kabupaten / Kota
n/a
n/a
84.000.000
88.200.000
92.610.000
97.240.500
362.050.500
Daya Serap Keuangan Desa / APBDes Persentase desa yang memiliki LKPDes baik
85% 60%
90 65
95 75
96 80
97 85
97 90
97 90
n/a
n/a
1.262.235.450
1.325.347.223
1.391.614.584
1.461.195.313
5.440.392.569
50% WDP 90% 85% 10,0% 3 Aset
60 WDP 99,9 90 11,2 3
70 WTP 100 95 16,8 6
80 WTP 100 100 22,4 9
90 WTP 100 100 28 12
100 WTP 100 100 32,8 15
100 WTP 100 100 33 15
n/a
n/a
2.415.439.985
2.536.211.984
2.663.022.583
2.796.173.712
10.410.848.264
119,45 M 287.02 M 23.16 M 50.57% 7/15 Objek 100% 13 WP 30/11 Jenis 2,971 WP 9,733 Juta 41.268 WP 41.268 Paket 27%
121,35 316,38 25,07 52 11/28 100 15 0 2.671 10.706 45.394 45,394 34
134,25 337,69 27,24 53 11/28 100 30 0 2.746 11.777 49.934 49.934 40
153,26 384,92 31,36 54 11/28 100 45 0 2.847 12.955 54.928 54.927 47
174,78 408,49 36,14 55 11/28 100 100 30 / 11 42.944 14.250 60.420 60.420 54
200,72 468,83 41,70 56 11/28 100 130 0 43.373 15.675 66.463 66.462 60
201 469 42 56 11/28 100 130 0 43.373 15.675 66.463 66.462 60
Program Manajemen Aset Daerah
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Jumlah Pendapatan asli daerah Jumlah dana perimbangan Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Persentase Ketaatan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Jumlah objek pajak dan retribusi daerah Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah Jumlah Wajib Pajak yang di Verifikasi Jumlah Pajak dan Retribusi yang dikaji tarifnya Jumlah Database wajib pajak Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta) Jumlah WP PBB Jumlah SPPT PBB yang disampaikan Persentase WP yang membayar PBB
1
5 70 70 70
50%
Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah Opini Kewajaran Nilai asset daerah Persentase Asset Daerah yang telah dinilai Tingkat Kesesuaian Neraca Aset Tingkat Pengamanan Aset Daerah Jumlah asset tanah yang disertifikasi 1
4 60 60 60
0 Perbup 0 Regulasi 3% 60% : 40% 6 Milyar
Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran 1
3 55% 55% 55%
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
n/a
n/a
392.109.375
411.714.844
432.300.586
453.915.615
1.690.040.420
Angka kriminalitas yang tertangani Persentase demonstrasi legal
7,69 90%
7,00 92
6,50 94
6,00 96
5,50 98
5,00 100
5,00 100
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP
n/a
n/a
782.545.680
821.672.964
862.756.612
905.894.443
3.372.869.699
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -21
10
DPPKD
DPPKD
DPPKD
Satpol PP
Satpol PP
1 1
19
2 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 39
Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Poskamling per desa/kelurahan Persentase Poskamling yang aktif Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
1
19
30
Program Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen rencana aksi penanggulangan bencana daerah Jumlah lokasi titik rawan bencana Tingkat partisipasi satgas/relawan dalam penanggulangan bencana Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
1
19
31
Program Mitigasi Bencana
20
1
20
01
20
02
1
1 1
1
20
20
21
22
8 17
9 17
10 Satpol PP
n/a
n/a
175.875.000
184.668.750
193.902.188
203.597.297
758.043.234
63,89 1,08 0% 909 Orang 149%
64 1,08 20 909 149
66 1,1 40 909 149
68 1,15 60 909 149
70 1,20 75 1000 149
72 1,27 90 1000 149
72 1,27 90 1000 149
n/a
n/a
123.375.000
129.543.750
136.020.938
142.821.984
531.761.672
0 Dokumen 50 Lokasi 0% 100%
0 30 100 100
1 30 100 100
1 20 100 100
1 15 100 100
1 10 100 100
1 10 100 100
154.875.000
162.618.750
170.749.688
179.287.172
667.530.609
100
100
100
100
100
Ketahanan Pangan
n/a
n/a
922.285.371
968.399.640
1.016.819.622
1.067.660.603
3.975.165.235
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
n/a
n/a
304.426.815
319.648.156
335.630.564
352.412.092
1.312.117.626
17 Gapoktan
18
19
20
21
22
22
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan
04
Jumlah petani dan nelayan yang terlatih Jumlah petani yang memiliki kemampuan teknis SL PHT Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Jumlah Teknologi tepat guna yang ditemukan Regulasi ketahanan pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01
7 16
n/a
03
21
6 15
100
Persentase ketersediaan pangan masyarakat Jumlah Lokasi Rawan Pangan 1
5 14
n/a
Jumlah kelembagaan petani (gapoktan) 1
4 13
100%
Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani 1
3 12.51
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Rasio Raskin Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berhasil di temukan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah LSM Aktif Statistik
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
n/a
n/a
164.244.413
172.456.633
181.079.465
190.133.438
707.913.948
100% 25 Lokasi
100 25
100 15
100 10
100 9
100 8
100 8
343.443.314
360.615.479
378.646.253
397.578.566
1.480.283.612
2500 Orang 0 Orang
2.550 0
2.600 150
2.650 200
2.700 250
2.900 300
2.900 300
n/a
n/a
110.170.830
115.679.372
121.463.340
127.536.507
474.850.049
2 Teknologi Ada
3 Ada
4 Ada
5 Ada
6 Ada
7 Ada
7 Ada
n/a
n/a
5.082.841.155
5.336.983.213
5.603.832.373
5.884.023.992
21.907.680.733
n/a
n/a
4.478.560.905
4.702.488.950
4.937.613.398
5.184.494.068
19.303.157.321
10% (14.500) 23,5 3 TTG 15% 1 35 Lembaga
10,2 (14.500) 23,5 4 15 1 35
10,4 (14.800) 23,5 6 17 1 37
10,9 (15.200) 19,5 8 19 1 39
11,2 (15.550) 19,5 10 20 1 41
11,2 (15.550) 19,5 12 21 1 43
11,2 (15.550) 19,5 12 21 1 43
n/a
n/a
347.008.893
364.359.338
382.577.305
401.706.170
1.495.651.705
VIII -22
BPBD
BPBD
BPPKP BPPKP
BPPKP
BPPKP
BPMPKB
1 1
22
2 01
3
4
5
6
7
8
9
10
n/a
n/a
347.008.893
364.359.338
382.577.305
401.706.170
1.495.651.705
Bappeda
252 Jenis 30 Jenis 0% Ada Ada
265 40 0 Ada Ada
278 53 100 Ada Ada
291 66 100 Ada Ada
304 79 100 Ada Ada
317 92 100 Ada Ada
317 92 100 Ada Ada
Kearsipan
n/a
n/a
131.250.000
137.812.500
144.703.125
151.938.281
565.703.906
Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
n/a
n/a
131.250.000
137.812.500
144.703.125
151.938.281
565.703.906
5% 0 Unit 60% 2 Keg
10 0 65 2
20 1 70 2
40 1 75 3
60 1 80 3
80 1 85 4
80 1 85 4
n/a
n/a
288.750.000
303.187.500
318.346.875
334.264.219
1.244.548.594
Program Pengembangan Data dan Informasi Jumlah Jenis Data Daerah Jumlah jenis data pokok kecamatan Persentase desa dan kelurahan yang memiliki data pokok Buku Kabupaten Dalam Angka Buku PDRB Kabupaten
1
23
1
23
01
Persentase Arsip Vital yang diduplikasi (8 objek) Jumlah gedung arsip daerah yang representatif Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan 1
24
1
24
Perpustakaan 01
Program Pengembangan Perpustakaan
n/a
n/a
288.750.000
303.187.500
318.346.875
334.264.219
1.244.548.594
1 Unit 25 Unit 3410 orang 8405 Judul
1 27 8500 9000
1 29 11200 9500
1 31 14300 10000
2 33 17600 10500
2 35 21100 11000
2 35 21100 11000
Urusan Pilihan
n/a
n/a
23.744.901.700
24.927.396.785
26.174.266.624
27.483.479.955
102.330.045.065
Pertanian
n/a
n/a
2.069.054.400
2.172.507.120
2.281.132.476
2.395.189.100
8.917.883.096
Jumlah perpustakaan daerah Jumlah taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan dan Desa Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2 2 2
2
2
2
01 01
01
01
01
01
02
03
04
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Nilai tukar petani Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada dan jambu Mete) Volume Ekspor Produk Perkebunan Nilai Ekspor Produk Perkebunan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Capaian produksi komoditi hortikultura Volume Ekspor Produk Hortikultura Nilai Ekspor Produk Hortikultura Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Jumlah Produksi Peternakan Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp. juta) Ketersedian dan Ketercukupan Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
n/a
n/a
514.500.000
540.225.000
567.236.250
595.598.063
2.217.559.313
7,21% 105% 24.513,98 Ton 5.188 Ton 11.413,6 USD
7,23 106
7,26 108
7,30 110
7,60 112
7,70 114
7,70 114
24.587
24.849
24.879
25.298
25.298
25.298
6.207 13.655
6.290 13.726
6.290 13.838
6.320 13.904
6.375 14.425
6.375 14.425
n/a
n/a
562.304.400
590.419.620
619.940.601
650.937.631
2.423.602.252
12.811 Ton 0 Ton 0 USD
13.451 576 4.000
14.124 581 4.040
14.830 586 4.080
15.571 592 4.121
16.349 598 4.162
16.349 598 4.162
n/a
n/a
189.000.000
198.450.000
208.372.500
218.791.125
814.613.625
8378,8 Ton Rp. 137.056 n/a 4.213,8 Ton
8.485 138.720 n/a 4.265
8.485 139.730 78.750.000 4.270
8.511 140.110 82.687.500 4.271
8.856 146.340 86.821.875 4.616
8.862 146.540 91.162.969 4.617
8.862 146.540 339.422.344 4.617
VIII -23
Kanpusarsip
Kanpusarsip
Dispertahut
Dispertahut
Dispertahut
Dispertahut
1
2
2
01
05
2
01
06
2
02
2
02
01
3
4
5
6
7
8
9
10
n/a
n/a
183.750.000
192.937.500
202.584.375
212.713.594
791.985.469
Dispertahut
1.750 Ekor n/a 71 Unit 24,17 Ton/Ha
1.860 n/a 76 25
2.130 540.750.000 102 25
2.395 567.787.500 121 25
2.650 596.176.875 154 25
2.905 625.985.719 168 25
2.905 2.330.700.094 168 25
Kehutanan
n/a
n/a
561.750.000
589.837.500
619.329.375
650.295.844
2.421.212.719
Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
n/a
n/a
262.500.000
275.625.000
289.406.250
303.876.563
1.131.407.813
0 Ha 0 Kali 470 Ha / 1.938.600 Batang
0 0
50 6
100 6
150 6
200 6
200 6
470 / 1.938.600
620 / 2.433.600
820/ 3.258.600
970 / 3.753.600
1.070 / 4.083.600
1.070 / 4.083.600
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Jumlah ternak yang diawasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Jumlah sarana dan prasarana pertanian, Perkebunan dan Peternakan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Luas hutan yang ditanami kembali Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan 6 HL Jumlah tanaman mangrove yang di tanam
2
02
02
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
71,53%
72
72,5
73
73,5
74
74
n/a 0 Ha / 0 Batang 74.722,17 Ha
n/a
78.750.000
82.687.500
86.821.875
91.162.969
339.422.344
0/0
150 / 495.000
350 / 1.320.000
500 / 1.815.000
600 / 2.145.000
600 / 2.145.000
74.722,17
74.572
74.372
74.222
74.122
74.122
Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya hutan
n/a
n/a
220.500.000
231.525.000
243.101.250
255.256.313
950.382.563
Jumlah hutan lindung yang dikelola Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha
6 HL
6
6
6
6
6
6
487,62 Ha
487,62
474
240
220,2
5,5
5,5
1123,68 Ha
1.123
868,68
54
198
3
3
47,5 Ha
47,5
30
10
7
0,5
0,5
4.490.60 Ha 57%
6.800 55
8.430 53
9.501 50
10.703 48
11.292 46
11.292 46
Energi dan Sumber Daya Mineral
n/a
n/a
9.839.664.450
10.331.647.673
10.848.230.056
11.390.641.559
42.410.183.738
Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
n/a
n/a
279.930.000
293.926.500
308.622.825
324.053.966
1.206.533.291
Jumlah lampu jalan yang telah terpasang Persentase titik penerangan jalan umum yang dipelihara
406 Unit 30%
406 30
506 30
606 30
706 30
806 30
806 30
n/a
n/a
8.520.234.450
8.946.246.173
9.393.558.481
9.863.236.405
36.723.275.509
60,38% 15.718 RT 18.800 Meter 76,92%
61,00 15.918 24 77
62,00 16.118 28.800 78
63,00 16.318 33.800 79
64,00 16.518 38.800 80
65,00 16.718 43.800 81
65,00 16.718 43.800 81
Rehabilitasi kawasan DAS 600 HA (total luas DAS 145.052,41 Ha) Jumlah dan Luas DAS dan Sub DAS yang rusak 2
02
03
Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, Gn Kijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha Luas kawasan hutan lindung yang dilakukan tata batas Kerusakan Kawasan Hutan 2
03
2
03
2
03
01
02
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) Total panjang jaringan SUTM Rasio elektrifikasi listrik desa
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -24
Dispertahut
Dispertahut
Dispertahut
Dispertahut
Dis. Kebersihan
Distamben
1
2
4
5
6
7
8
9
82/5.405
92/5.905
101/6.355
109/6.755
116/7.005
116/7.005
72,30 n/a 2000 0
78,00 1.039.500.000 4000 1
84,10 1.091.475.000 6000 1
90,10 1.146.048.750 9000 1
96,50 1.203.351.188 10.639 1
96,50 4.480.374.938 10.639 1
0%
0
0
70
40
10
10
15 Perusahaan
15
15
15
15
15
15
233 Unit
238
248
253
263
274
274
0% 11,02%
0 11,02
0 10,00
0 9,50
0 9,00
0 8,50
0 8,50
Pariwisata
n/a
n/a
2.506.350.000
2.631.667.500
2.763.250.875
2.901.413.419
10.802.681.794
Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
n/a
n/a
360.853.500
378.896.175
397.840.984
417.733.033
1.555.323.692
1 Kali
1
1
1
1
1
1
n/a
n/a
2.092.996.500
2.197.646.325
2.307.528.641
2.422.905.073
9.021.076.540
490.000
520.000
550.000
580.000
600.000
600.000
22.000
28.200
31.700
33.700
38.500
38.500
n/a
n/a
52.500.000
55.125.000
57.881.250
60.775.313
226.281.563
2 Hari 600USD/Rp3Jt 20,19% 134 Unit 39 Unit
2 USD600/Rp3Jt 21,00 134 39
3 USD900/Rp4Jt 22,00 135 40
3 USD900/Rp4Jt 23,00 135 40
3 USD900/Rp4Jt 24,00 136 41
3 USD900/Rp4Jt 25,00 136 41
3 USD900/Rp4Jt 25,00 136 41
Kelautan dan Perikanan
n/a
n/a
7.959.332.850
8.357.299.493
8.775.164.467
9.213.922.690
34.305.719.500
Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bintan
n/a
n/a
171.546.900
180.124.245
189.130.457
198.586.980
739.388.582
Persentase pengembangan kawasan minapolitan
5%
10
15
20
25
30
30
n/a
n/a
410.567.325
431.095.691
452.650.476
475.283.000
1.769.596.492
3.26 Juta
3,43
3,60
3,78
3,97
4,17
4
n/a
n/a
189.000.000
198.450.000
208.372.500
218.791.125
814.613.625
9.5 M 2.249 Ton 6.635 Ton 159.000 Ekor 3 Sentra
11,45 2,698.8 7.900 190.800 4
13,7 3.238,5 9.500 228.960 4
16,4 3.868,3 11.400 274.752 5
19,6 4.663,5 13.700 329.702 5
23,6 5.596,2 16.500 395.642 5
23,6 5.596 16.500 395.642 5
Jumlah unit Genset/KVA
2
03
03
Rasio ketersediaan daya listrik Program Pembinaan usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral Reklamasi lahan pasca tambang (10.639 Ha) Perda tentang pemanfaatan air bawah tanah Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah Perusahaan pertambangan yang diaudit Jumlah kios, agen, pangkalan, pengecer solar/bensin/minyak tanah yang dibina dan diawasi Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
2
04
2
04
01
Jumlah pergelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film 2
04
02
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata
2
04
03
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Lama tinggal wisatawan (hari)Mancanegara dan Nusantara Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
2
05
2
05
2
05
01 02
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pendapatan Per Kapita Nelayan
2
05
03
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Jumlah Nilai Eksport/tahun Volume ekspor ikan segar segar/tahun Volume ekspor ikan hidup/tahun Volume ekspor ikan hias Jumlah sentra pengolahan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
3 70 Unit/4.005 KVA 67,00% n/a 5139 Ha 0 Perda
470,000 Orang 15,500 Orang
VIII -25
10
Distamben
Disparbud Disparbud
Disparbud
DKP DKP DKP
1 2
05
2 Volume produksi dari pelaku usaha perikanan 04
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap Volume Ekspor hasil perikanan tangkap
2
05
05
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Volume produksi perikanan budidaya (Laut/Tawar/Payau) Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (Kolam, Tambak, Kantong Keramba)
2
2
05
05
06
07
05
08
06
2
06
01
07
2
07
01
6 284
7 364
8 424
9 424
10
n/a
n/a
4.919.250.000
5.165.212.500
5.423.473.125
5.694.646.781
21.202.582.406
DKP
21.080,54 Ton 9.545 M 2.414,66 Ton
21,337
21.774
22.863
24.007
25.208
25.208
15,891 2.648,50
16,983 2.830,62
17,833 2.972,19
18,725 3.120,91
19,662 3.277,04
20 3.277,04
n/a
n/a
1.331.203.125
1.397.763.281
1.467.651.445
1.541.034.018
5.737.651.869
362.27 Ton 80,56 Ha, 120,80 Ha, 1.507 Kantong
370
380
390
400
410
410
85, 127, & 1.582
89, 133, & 1.661
93, 140, & 1.744
98, 142, & 1.821
103, 149, & 1.923
103, 149, & 1.923
n/a
n/a
315.000.000
330.750.000
347.287.500
364.651.875
1.357.689.375
50%
6000%
70
80
90
100
100
Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Program Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
70%
7500%
80
85
90
95
95
30%
40
50
60
70
80
80
n/a
n/a
307.765.500
323.153.775
339.311.464
356.277.037
1.326.507.776
47% 2.600 Ha
50 2700
55 2800
60 2900
65 3000
70 3100
70 3100
n/a
n/a
315.000.000
330.750.000
347.287.500
364.651.875
1.357.689.375
1 Kawasan
2
3
4
5
6
6
0 Perda
0
0
0
1
1
1
Perdagangan
n/a
n/a
152.250.000
159.862.500
167.855.625
176.248.406
656.216.531
Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
n/a
n/a
152.250.000
159.862.500
167.855.625
176.248.406
656.216.531
6 Jenis 100% 5% 50% 20,19%
8 100 5 60 21,00
10 100 10 70 22,00
14 100 15 80 23,00
18 100 20 90 24,00
22 100 25 100 25,00
22 100 25 100 25,00
Perindustrian
n/a
n/a
656.500.000
684.575.000
719.303.750
755.768.938
2.816.147.688
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
n/a
n/a
346.500.000
363.825.000
382.016.250
401.117.063
1.493.458.313
100 Unit 26 Unit 1 Unit 6 Unit 50,98%
130 28 1 8 51,00
160 30 1 10 52,00
190 32 1 12 53,00
220 34 1 14 54,00
250 36 1 16 55,00
250 36 1 16 55,00
Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen Prosentase isu/pengaduan konsumen yang ditangani Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2
5 242
Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran
Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kelautan 2
4 220
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Persentase tutupan karang hidup Luas padang lamun 2
3 200 Ton
Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah Jumlah unit usaha yang terkait dengan agroindustri dan industri hasil hutan Jumlah unit usaha yang terkait dengan pengolahan limbah industri Jumlah unit usaha yang terkait dengan industri kerajinan rumah tangga Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
VIII -26
DKP
DKP
DKP
DKP
Diskoperindag
Diskoperindag
1 2
07
2 02
Program Insentif Untuk Industri Kecil Jumlah wirausaha/industri kecil yang akan diberikan insentif TOTAL
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
3
4
5
6
7
8
9
10
n/a
n/a
310.000.000
320.750.000
337.287.500
354.651.875
1.322.689.375
Diskoperindag
50 Orang
100
150
200
250
300
300
394.516.474.500
414.041.672.753
434.462.391.956
456.669.261.240
1.699.689.800.449
VIII -27
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
9.1
INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan selama lima tahun ke depan. Dengan penetapan indikator kinerja daerah, dapat diketahui apakah harapan dan kenyataan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan telah berjalan sesuai dengan garis yang ditetapkan atau justru mengalami deviasi sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam perencanaan daerah, penetapan indikator kinerja mutlak diperlukan karena indikator kinerja daerah memiliki fungsi yang komprehensif antara lain sebagai alat deteksi dini untuk mengetahui permasalahan yang muncul yang mungkin menghambat kinerja selama implementasi dokumen perencanaan dilakukan. Selain itu, adanya indikator kinerja daerah juga dapat membantu pemerintah daerah untuk fokus pada tujuan dan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja daerah juga dapat memberikan masukan bagi daerah untuk memperbaiki kapasitas organisasionalnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan serta memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Indikator kinerja daerah Kabupaten Bintan terdiri dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Selanjutnya, ketiga aspek tersebut terbagi menjadi sembilan fokus yaitu Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Seni, Budaya, dan Olah Raga; Fokus Layanan Urusan Wajib, Fokus Layanan Urusan Pilihan, Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur; Fokus Iklim Berinvestasi; serta Fokus Sumberdaya Manusia. Sedangkan secara keseluruhan indikator kinerja daerah terdiri dari 232 indikator yang berasal dari beberapa sistem evaluasi kinerja antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun; Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD); Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta Millennium Development Goals (MDGs). Untuk lebih jelasnya, rincian penetapan indikator kinerja daerah diuraikan pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
IX-1
Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 1 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1.1 Pertumbuhan PDRB (LPE) 1.2 Laju inflasi 1.3 PDRB per kapita 1.4 Indeks Gini 1.5 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 1.6 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 1.7 Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah U$$ 1 (PPP) per hari Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan 1.8 nasional 1.9 Angka kriminalitas yang tertangani 1
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 PENDIDIKAN 1.1 Angka Melek Huruf (AMH) 1.2 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf 1.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka Partisipasi Kasar 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Pendidikan yang Ditamatkan 1.6 Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A 1.7 Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni 1.8 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 1.9 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar 1.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pendidikan yang Ditamatkan 1.11 Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C
1.12
Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
Kondisi Kinerja Awal
Target Capaian Kinerja Tahunan
Target Kinerja Akhir
Keterangan
Tahun 2010 3 75.03
2011 4 75,19
2012 5 75,42
2013 6 75,63
2014 7 75,82
2015 8 76,06
Tahun 2015 9 76,06
10 P54
5.56% 4,48% 31.10 Juta 0.285 0.50% 92,73% 7,27%
5.60 <6 32.5 0.27 0.4 93,00 7,00
5.88 <6 33.15 0.24 0.4 93,50 6,50
5.98 <6 33.63 0.21 0.38 94,00 6,00
6.16 <6 33.95 0.2 0.38 94,50 5,50
6.27 <6 34.11 0.19 0.35 95,00 5,00
6.27 <6 34.11 0.19 0.35 95,00 5,00
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD/MDGs MDGs
5,67%
5,57
5,47
5,37
5,27
5,17
5,17
MDGs
7.69
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
5.00
P54/EKPOD
98,06%
98.36
98.50
99.00
99.30
99.50
99.50
P54/EKPOD/MDGs
102,63%
103
103
103
103
103
103
MDGs
7,91 Tahun
7.98
8.00
8.10
8.22
8,31
8,31
P54/EKPOD
109,26% 94,80%
109,00 94.50
108.50 94.25
107.00 93.75
106.50 93.50
105.00 93.25
105.00 93.25
P54/EKPOD P54/EKPOD
20.82% 17.79%
21.00 18.00
22.00 19.00
23.00 20.00
24.00 21.00
25.00 22.00
25.00 22.00
P54/EKPOD P54/EKPOD
92,83% 66,60%
93,00 66.70
93.25 66.90
93.5 67.10
93.75 67.30
94.00 67.50
94.00 67.50
P54/EKPOD/MDGs P54/EKPOD/MDGs
63,38%
64.87
68.58
70.31
75.63
80.97
80.97
P54/EKPOD
28.58%
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
33.00
P54/EKPOD
42,93%
45.74
50.45
55.57
60.00
70.00
70.00
P54/EKPOD/MDGs
IX-2
1 2 KESEHATAN 2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 2.2 Persentase balita gizi buruk 2.3 Angka Usia Harapan Hidup 3 KETENAGAKERJAAN 3.1 Rasio penduduk yang bekerja FOKUS SENI, BUDAYA, DAN OLAH RAGA 1. KEBUDAYAAN 1.1 Jumlah grup kesenian (yang dibina) 1.2 Jumlah gedung kesenian 2 PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.1 Jumlah klub olahraga 2.2 Jumlah gedung olahraga
2
ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN 1.1 Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar) 1.2 Rasio anak perempuan terhadap terhadap anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki 1.3 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar) 1.4 Persentase SD-SMP yang memiliki komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer 1.5 Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar) 1.6 Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar) 1.7 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah) 1.8 Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah) 1.9 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah) 1.10 Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah) 1.11 Angka kelulusan SD 1.12 Angka kelulusan SLTP 1.13 Angka kelulusan SLTA 1.14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
KESEHATAN Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Persentase balita gizi kurang Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
3
4
5
6
7
8
9
10
99.01% 0.18% 69,70 Tahun
99.40 <1 70.10
99.45 <1 70.20
99.50 <1 70.30
99.55 <1 70.40
99.60 <1 70.50
99.60 <1 70.50
P54/EKPOD P54/EKPOD/MDGs P54/EKPOD
0.92
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.96
P54/EKPOD
10 Grup 1 Unit
0 1
4 2
8 2
13 3
18 3
18 3
P54/EKPOD P54/EKPOD
366 Klub 10 Unit
369 11
372 12
375 13
378 14
381 15
381 15
P54/EKPOD P54/EKPOD
99.20%
99.20
99.30
99.40
99.50
99.60
99.60
P54/EKPOD
93,5%
93.5
94
94.5
95
95.5
95.5
MDGs
57.96
58.00
59.00
60.00
61.00
62.00
62.00
P54/EKPOD
73%
74
75
76
77
78
78
MDGs
1:13 1:12
1:13 1:12
1:13 1:12
1:13 1:12
1:13 1:12
1:13 1:12
1:13 1:12
P54/EKPOD P54/EKPOD
23.26
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
28.00
P54/EKPOD
1:11 0.81 42.93% 97,90% 93,29% 99,51% 42,57%
1 : 11 0.66 43.50 100 95.00 99.57 43
1 : 11 0.52 44.00 100 97.00 99.60 44
1 : 11 0.44 44.50 100 98.00 99.65 45
1 : 11 0.37 45.00 100 99.00 99.70 46
1 : 11 0.31 45.50 100 100 99.74 47
1 : 11 0.31 45.50 100 100 100 47
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P55 P56 P54/MDGs
105,52 92,66% 9,85 8,21% 100% 106.44% 80,09%
<100 93.50 7 <5 100 108 80
<100 94.00 6 <5 100 110 80
<100 94.50 5 <5 100 112 80
<100 95.00 4 <5 100 114 80
<100 >95,00 3 <5 100 116 80
<100 >95,00 3 <5 100 116 80
MDGs P54/SPM/MDGs MDGs MDGs P54/SPM P54/SPM P54/SPM
IX-3
2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34
2 Angka kematian balita Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali) Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase desa yang mencapai UCI Persentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditangani Persentase kasus DBD yang ditangani Prevalensi malaria dan angka kematiannya Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru. Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan OAT per 100.000 penduduk Prevalensi HIV/AIDS Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rasio Posyandu per 1000 balita Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Rasio dokter per 100.000 penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. Persentase Desa Siaga Aktif Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
PEKERJAAN UMUM Persentase tingkat kemantapan jalan Panjang jalan dilalui roda 4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk
80% 415,75 Km 215.5 Km 50 104.72
85 423,75 220 115 104.72
89 428,75 225 115 104.72
92 433,75 230 115 105.72
95 438,75 235 115 105.72
95 443,75 240 115 106.72
95 443,75 240 115 106.72
P54/EKPOD P54 P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
4. 4.1 4.2 4.3 4.4
PERUMAHAN Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) Proporsi cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi
15.718 RT 0,51% 90.87% 72.66%
15.918 0,52 91.00 73.50
16.118 0,53 91.50 74.25
16.318 0,54 92.00 75.00
16.518 0,55 92.50 76.25
16.718 0,56 93.00 77.00
16.718 0,56 93.00 77.00
P54 MDGs P54/EKPOD P54/EKPOD/MDGs
1 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
3 9,85 90,19% 95,04% 64,09% 11,96% 106,44% 106,44% 100% 94,12% 100% 100% 59,13% / 0 63,73%
4 7 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 55 / 0 60.00
5 6 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 50 / 0 58.00
6 5 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 45 / 0 56.00
7 4 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 40 / 0 54.00
8 3 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 35 / 0 50.00
9 3 90.00 100.00 90.00 80.00 100.00 100.00 100 100 100 100 35 / 0 50.00
99,03 / 2,81
98,7 / 2,5
97,8 / 2,3
96,9 / 2,1
96,1 / 1,9
95,2 / 1,7
95,2 / 1,7
57.00% 90.87% 10.15 65.36 0.70 120% 80.56% 64 90,3% 100.00% 44,83% 20% 94,35%
56.00 91.00 10.42 65.36 0.70 120% 80.56 65 91.00 100.00 100.00 35 100.00
55.00 91.50 11.00 65.36 1,41 120% 80.56 66 92.00 100.00 100.00 45 100.00
54.00 92.00 12.00 65.40 1,41 120% 90.00 67 93.00 100.00 100.00 60 100.00
53.00 92.50 13.00 65.60 1,41 120% 90.00 68 94.00 100.00 100.00 70 100.00
52.00 93.00 14.00 65.70 1,41 120% 95.00 69 95.00 100.00 100.00 >80 100.00
52.00 93.00 14.00 65.70 1,41 120% 95.00 69 95.00 100.00 100.00 >80 100.00
MDGs MDGs P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P54 P54/EKPOD P54/SPM SPM SPM SPM SPM
IX-4
10 MDGs SPM SPM SPM SPM MDGs MDGs SPM P54/SPM P54 P54 MDGs MDGs
1 5. 5.1 5.2 5.3
2 PENATAAN RUANG Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di perkotaan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola
6. 6.1 6.3 6.4 6.5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
PERHUBUNGAN Rasio izin trayek per 100.000 penduduk Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji KIR angkutan umum) Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (dalam Ribu Rp)
8. 8.1 8.2 8.3
LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan sampah Persentase penduduk berakses air minum Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
8.4 8.5 8.6 8.7
9. 9.1
PERTANAHAN Penyelesaian izin lokasi
10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah Kepemilikan KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah Kepemilikan akta kelahiran penduduk PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
3
4
5
6
7
8
9
10
30% : 70% 60% : 40% 141.000 M2
30 : 70 60 : 40 141,000
30 : 70 60 : 40 141,000
30 : 70 60 : 40 142,000
30 : 70 60 : 40 143,000
30 : 70 60 : 40 144,000
30 : 70 60 : 40 144,000
P54/EKPOD/SPM P54/EKPOD/SPM Mandiri
Tdk Ada Ada Ada 90%
Tdk Ada Ada Ada 90
Ada Ada Ada 90
Ada Ada Ada 90
Ada Ada Ada 90
Ada Ada Ada 90
Ada Ada Ada 90
P54 P54 P54 P54
3.51 8 Unit 1415 Kali 116,2% 2 Jam Rp38 - Rp45
3.55 9 1425 100 2 Rp38 - Rp45
3.60 9 1435 100 2 Rp38 - Rp45
3.70 9 1445 100 2 Rp38 - Rp45
3.80 10 1455 100 2 Rp38 - Rp45
4.00 10 1465 100 2 Rp38 - Rp45
4.00 10 1465 100 2 Rp38 - Rp45
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P54 P54
83.33% 93.81%
84.00 94.00
85.00 94.5
86.00 95.00
87.00 95.50
88.00 96.00
88.00 96.00
P54/EKPOD P54/MDGs
50%
61
76
100
100
100
100
SPM
30%
41
50
100
100
100
100
SPM
25%
50
75
100
100
100
100
SPM
100%
100
100
100
100
100
100
P54
20%
39
61
90
90
90
90
SPM
100%
100
100
100
100
100
100
P54
601 Orang 92,36% Belum 46 Orang 1,75 pasang 59,81%
625 93,00 Belum 50 2 100
650 94,00 Sudah 55 3 100
675 95,00 Sudah 60 4 100
700 96,00 Sudah 65 5 100
725 97,00 Sudah 70 6 100
725 97,00 Sudah 70 6 100
P54/EKPOD P54/SPM P54 P54/EKPOD P54/EKPOD P54/SPM
IX-5
1 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8
2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
3 24.46% 13% 24% 35.18% 6,00% 78.50% 0.02 100%
4 24,5 14 24 35,5 6.50 80 0.03 100
5 24.7 14.1 24 37 7.00 82 0.02 100
6 26.5 15 24 37.2 7.50 82.5 0.01 100
7 27.5 17 24 37.5 8.00 83 0.01 100
8 30.1 21 30 38.05 8.50 83.75 0.01 100
9 30.1 21 30 38.05 8.50 83.75 0.01 100
10 P54/EKPOD/MDGs P54/EKPOD MDGs P54 MDGs MDGs P54/EKPOD P54
12. 12.1 12.2 12.3 12.4
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Rasio akseptor KB Angka penggunaan kondom Rata-rata jumlah anak per keluarga Cakupan peserta KB aktif
69.66 1.9% 1.45 Orang 58,91%
73.01 2.00 1.45 59
73.50 2.20 1.45 60
74.58 2.40 1.45 61
77.89 2.60 1.45 62
80.87 2.80 1.45 63
80.87 2.80 1.45 63
P54/EKPOD/MDGs MDGs P54/EKPOD P54/SPM
13. 13.1 13.2 13.3
SOSIAL Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
5 Unit 2478 Jiwa 24.93%
5 2683 27
5 2,883 29
6 3,181 32
7 3,380 34
7 3,578 36
7 3,578 36
P54 P54 P54
14. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11
KETENAGAKERJAAN Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat pengangguran terbuka Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
65.75% 28,18% 8.33% -% -% 24.00% 100% 13,22% 9,94% 88% 54.5%
66.80 33.54 9.09 38.00 100 10,34 9,20 89 60
67.26 39.94 15 52.00 100 9,20 9,00 91 70
68.74 47.55 10.71 2.78 6.25 67.00 100 8,05 8,80 93 80
69.22 56.62 12 2.86 6.67 82.00 100 6,90 8,50 95 90
70.73 67.37 13.64 2.94 7.14 96.00 100 5,75 8,30 97 100
70.73 67.37 13.64 2.94 7.14 96.00 100 5,75 8,00 97 100
P54/EKPOD P54/SPM SPM SPM SPM SPM SPM P54/EKPOD P54 SPM SPM
15. 15.1 15.2 15.3 15.4
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Aktif Jumlah BPR/LKM aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
72.82% 1327 Unit 2 Unit 12 Unit
75.24 1,377 3 13
77.67 1,427 3 14
82.52 1,477 3 15
87.38 1,527 3 16
92.23 1,577 3 17
92.23 1,577 3 17
P54/EKPOD P54 P54/EKPOD P54
16. 16.1 16.2
PENANAMAN MODAL Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) Juta USD
121/8 Investor USD 752,4
122/9 853,1
123/10 972,9
124/11 11193,5
125/12 1288,8
126/13 1483,7
126/13 1483,7
P54/EKPOD P54/EKPOD
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
IX-6
1 16.3 16.4 16.5
2 Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (dalam Milyar Rp) Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintah
3 176,93 Rp67,07 Ada
4 180 232,77 Ada
5 185 255,13 Ada
6 190 275,25 Ada
7 195 304,16 Ada
8 200 334,39 Ada
9 200 334,39 Ada
10 P54/EKPOD P54 P54
17. 17.1 17.2 17.3
KEBUDAYAAN Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara
5 kali 19 unit 1 Unit
5 19 1
5 20 6
6 20 6
6 21 6
7 21 6
7 21 6
P54 P54 P54
18. 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga
104 Organisasi 10 Kegiatan 216 Organisasi 10 Kegiatan 10 Unit 18 Unit
106 13 217 11 10 19
108 16 218 12 10 20
110 19 219 13 10 21
112 21 220 14 11 22
114 24 221 15 11 23
114 24 221 15 11 23
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P54
19. 19.1 19.2
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah
5 Kegiatan 2 Kegiatan
5 2
5 2
5 2
5 2
5 2
5 2
P54 P54
20.
30.87 100% 10
31.00 100 10
31.50 100 10
32.00 100 10
32.50 100 10
33.00 100 10
33.00 100 10
P54/EKPOD P54 P54
82%
82
83
84
85
86
86
MDGs
20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12 20.13
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pemerintahan Rata-rata kelompok binaan LPM Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Linmas per 10.000 penduduk Rasio Poskamling per desa/kelurahan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
Ya 1 1.71 12.51 63,89 1,08 909 Orang 149% 100%
Ya 1 1.71 13 64 1,08 909 149 100
Ya 1 1.75 14 66 1,1 909 149 100
Ya 1 1.80 15 68 1,15 909 149 100
Ya 1 1.85 16 70 1,20 1000 149 100
Ya 1 1.90 17 72 1,27 1000 149 100
Ya 1 1.90 17 72 1,27 1000 149 100
MDGs P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 SPM P54/SPM
21. 21.1 21.2
KETAHANAN PANGAN Persentase ketersediaan pangan masyarakat Regulasi ketahanan pangan
100% Ada
100 Ada
100 Ada
100 Ada
100 Ada
100 Ada
100 Ada
P54 P54
20.1 20.2 20.3 20.4
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
IX-7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1.71 35 Lembaga 70,70% 484 kelompok
1 1.71 35 71.00 485
1 1.75 37 72.00 486
1 1.80 39 73.00 487
1 1.85 41 74.00 488
1 1.90 43 75.00 489
1 1.90 43 75.00 489
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P54
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
P54 P54
60% 2 Keg
65 2
70 2
75 3
80 3
85 4
85 4
P54 P54
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional Web site milik pemerintah daerah Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk Pameran/expo (luar dan dalam negeri)
1,14 6 /13 Jenis 0 /2/9 Jenis 16 Situs 3,5 4 Kali
1,14 6 /13 0 /2/9 17 3,8 4
1,14 6 /13 0 /2/9 18 4 7
1,14 6 /13 0/2/9 19 4,2 9
1,14 6 /13 0/2/9 20 4,5 9
1,14 6 /13 1/2/9 21 4,8 11
1,14 6 /13 1/2/9 21 4,8 11
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54 P54/EKPOD P54
PERPUSTAKAAN Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
1 Unit 3410 orang 8405 Judul
1 8500 9000
1 11200 9500
1 14300 10000
2 17600 10500
2 21100 11000
2 21100 11000
P54/EKPOD P54/EKPOD P54
7.21% 24,17 Ton/Ha
7.23 25
7.26 25
7.30 25
7.60 25
7.70 25
7.70 25
P54 P54
71.53%
72
72.5
73
73.5
74
74
MDGs
57%
55
53
50
48
46
46
P54
0% 11.02%
0 11.02
0 10.00
0 9.50
0 9.00
0 8.50
0 8.50
P54 P54
1 22. 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah kelompok binaan LPM Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM Aktif Posyandu aktif Jumlah PKK aktif
23. 23.1 23.2
STATISTIK Buku Kabupaten Dalam Angka Buku PDRB Kabupaten
24. 24.1 24.2
KERASIPAN Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan
25. 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 26. 26.1 26.2 26.3
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 1.2 2. 2.1 2.2
KEHUTANAN Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat Kerusakan Kawasan Hutan
3. 3.1 3.2
EHERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
IX-8
1 4. 4.1 4.2
3
4
5
6
7
8
9
10
PARIWISATA Jumlah kunjungan wisatawan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
2
470,000 Orang 20.19%
490,000 21.00
520,000 22.00
550,000 23.00
580,000 24.00
600,000 25.00
600,000 25.00
P54 P54
5. 5.1
KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)
21.080,54 Ton
21.337
21,774
22,863
24,007
25,208
25,208
P54
6. 6.1
PERDAGANGAN Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
20.19%
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
25.00
P54
7. 7.1 7.2 7.3
PERINDUSTRIAN Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri Cakupan bina kelompok pengrajin
50.98%
51.00
52.00
53.00
54.00
55.00
55.00
P54 P54 P54
Rp733,903 51.04% Rp76,18 Juta
740,000 54.00 86
750,000 56.00 96
760,000 58.00 106
780,000 60.00 116
790,000 62.00 126
790,000 62.00 126
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
105%
106
108
110
112
114
114
P54
0.034 96.778 Orang
0.04 98.000
0.05 100,000
0.06 102,000
0.07 104,000
0.08 106,000
0.08 106,000
P54/EKPOD P54/EKPOD
602.028 Orang 612.216 Orang 300 Orang 1600 Orang
614.069 624.460 375 1825
626,350 636,949 390 1830
638,877 649,688 415 1850
651,654 662,681 435 1865
664,687 675,935 450 1880
664,687 675,935 450 1880
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
50% 31,65% 38,07% 0,1% 0% 17,94%
60 32 39 0,1 0 18
70 33 40 0,08 0 19
75 34 41 0,07 0 20
80 35 42 0,05 0 21
85 36 43 0,04 0 22
85 36 43 0,04 0 22
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
ASPEK DAYA SAING DAERAH FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH 1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan 1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 1.3 Produktivitas total daerah 2. 2.1
PERTANIAN Nilai tukar petani
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR 1. PERHUBUNGAN 1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 1.2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 1.3 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun - Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan - Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan - Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angkutan Darat - Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angkutan Darat 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
PENATAAN RUANG Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
IX-9
1 3. 3.1 3.2 3.3
2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
4. 4.1
LINGKUNGAN HIDUP Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
5. 5.1 5.2
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
FOKUS IKLIM BERINVESTASI 1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1.1 Persentase demonstrasi legal 1.2 Angka kriminalitas yang tertangani 1.3 Jumlah objek pajak dan retribusi daerah 1.4 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1.5 Lama Proses Perizinan FOKUS SUMBERDAYA MANUSIA 1. KETENAGAKERJAAN 1.1 Rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk 1.2 Rasio ketergantungan
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2011-2015
3
4
5
6
7
8
9
10
8 Unit 134 Unit 39 Unit
8 134 39
8 135 40
8 135 40
8 136 41
8 136 41
8 136 41
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
P54/EKPOD
67.00% 60,38%
72,30 61.00
78.00 62.00
84.10 63.00
90.10 64.00
96.50 65.00
96.50 65.00
P54/EKPOD P54/EKPOD
90% 7.69 7/15 Objek 4 Perda 3-14 hari
92 7.00 11/28 4 3-14
94 6.50 11/28 4 3-14
96 6.00 11/28 6 3-14
98 5.50 11/28 7 3-14
100 5.00 11/28 8 3-14
100 5.00 11/28 8 3-14
P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD P54/EKPOD
227 48
229 48
231 47
233 46
235 45
237 44
237 44
P54/EKPOD P54/EKPOD
IX-10
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya (2015-2020). Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Melalui pedoman transisi ini, maka diharapkan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru dapat terselesaikan Perubahan terhadap dokumen RPJMD dimungkinkan apabila hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda menunjukkan bahwa proses dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dan atau telah terjadi perubahan yang mendasar yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan nasional dan daerah yang mana perubahan dokumen RPJMD tersebut dituangkan atau ditetapkan dengan peraturan daerah. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 ini juga merupakan pedoman bagi SKPD Kabupaten dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2011-2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing sehingga terwujud kesamaan arah dan upaya pembangunan di masing-masing SKPD untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Selanjutnya RPJMD ini akan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). SKPD serta para pemangku kepentingan wajib melaksanakan programprogram yang telah ditetapkan dengan sebaik–baiknya dan Bappeda wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD dalam Renstra SKPD. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD ini dapat dicapai selama ada sinergitas usaha antara SKPD dan seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itulah SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.
RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
X-1
