PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011-2031

I.

UMUM Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk operasionalisasi RTRWN ini masih perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan atau disebut RTRW Kabupaten Bintan merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan Provinsi Kepulauan Riau dalam strategi, struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bintan. Penyusunan RTRW Kabupaten Bintan ini dimaksudkan sebagai acuan/pegangan dalam percepatan pembangunan wilayah. Produk RTRW Kabupaten Bintan harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua stakeholders di daerah. Dokumen RTRW Kabupaten Bintan sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah serta menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum. Selanjutnya RTRW Kabupaten Bintan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait substansi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sebagai persyaratan teknis untuk dapat disahkan sebagai Peraturan Daerah. Melalui... 87

Melalui penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Bintan, seluruh program pembangunan diharapkan dapat mengacu payung hukum yang dimaksud sehingga tercipta tertib tata ruang yang menjamin keberlanjutan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan pada masa mendatang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Penjabaran tujuan penataan ruang Kabupaten Bintan adalah : a. Mewujudkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah; b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. Mewujudkan penataan ruang yang mampu mengintegrasikan pembangunan wilayah di Pulau Bintan dengan pulau – pulau kecil di sekitarnya; d. Mewujudkan penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan yang mampu mengakomodir kebutuhan pengembangan fungsi-fungsi perekonomian Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pasal 5 Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten Bintan. Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang didalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal... 88

Pasal 6 Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah langkah-langkah operasional pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Pusat perkotaan disusun secara berhirarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hirarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada. Pengembangan pusat perkotaan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah nasional sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah nasional. Pengembangan pusat perkotaan diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah... 89

wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada. Dalam pusat perkotaan dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional. Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat perkotaan nasional mempunyai fungsi:  Ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;  Jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan  Jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya. Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan pedesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perkotaan dalam Peraturan Daerah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas. Kawasan pedesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan pedesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat pedesaan baik di desa tersebut maupun desa disekitarnya. Pengembangan kawasan pedesaan diselaraskan dengan pusat perkotaan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perkotaan saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa. Ayat (2) Yang dimaksud “Pusat Kegiatan Lokal (PKL)” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri... 90

industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Yang dimaksud “Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa. PPK ini ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud “Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat permukiman yang melayani kegiatan skala antar desa dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala desa.PPL ini ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Penetapan Kota Teluk Sekuni sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi ditujukan dalam rangka untuk efektifitas pelayanan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di Pulau Tambelan dan sekitarnya yang secara geografis mempunyai jarak sangat jauh dari pusat ibukota Kabupaten Bintan (Pulau Bintan). Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat... 91

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) a. Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. Jembatan antar pulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) a. Terminal Penumpang Tipe-B dengan fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Terminal tipe ini dikembangkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, yaitu diarahkan pengembangannya di Simpang Lagoi, yaitu Terminal Sri Tribuana. b. Terminal Penumpang Tipe-C dengan fungsi untuk melayani kendaraan umum angkutan kota dan angkutan pedesaan. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penyeberangan Telaga Punggur (Batam) – Tanjung Uban (Bintan) merupakan lintas penyeberangan yang berfungsi menghubungkan lintas penyeberangan dari Pulau Batam ke Pulau Bintan. Penyeberangan Tanjungpinang – Tambelan – Natuna – Pontianak merupakan lintas penyeberangan yang berfungsi menghubungkan lintas penyeberangan dari Provinsi Kepulauan Riau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pasal... 92

Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya. Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional. Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh flight information region. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas

Pasal... 93

Pasal 18 Ayat (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang handal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi. Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, fiber optic (serat optik), mikro analog dan kabel laut. Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ayat (3) Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang... 94

berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 23 Huruf a Kawasan hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Huruf b Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang ada di Kabupaten Bintan adalah kawasan resapan air dan kawasan hutan mangrove. Huruf c Kawasan perlindungan setempat, meliputi : sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya; Huruf d Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka marga satwa dan suaka marga satwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; Huruf... 95

Huruf e Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; Huruf f Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Pasal 24 Cukup jelas Pasal25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Huruf a Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Huruf b Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja. Huruf c Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang

menghasilkan... 96

menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. Huruf d Kawasan peternakan ini diarahkan berdasarkan pendekatan berbasis pulau dan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan. Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Huruf e Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Huruf f Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang segera akan dilakukan kegiatan pertambangan yang memiliki kriteria lokasi sesuai dengan yang diterapkan Kementerian ESDM untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi. Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Huruf g Kawasan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya. Huruf h Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dan terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan... 97

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:  obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan  obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Huruf i Kawasan Permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan. Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Huruf j Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan. Yang dimaksud “kawasan peruntukan lain” di Kabupaten Bintan adalah kawasan militer yang berfungsi sebagai kawasan pertahanan dan keamanan kawasan dan atau Negara. Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan peruntukan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam. Khusus Kecamatan Tambelan kawasan hutan tersebut di sebagian kecil Pulau Tambelan, Pulau Benoa dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Ayat... 98

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kawasan pertambangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kawasan dalam Wilayah Pertambangan (WP) yang memiliki potensi dan dibuktikan melalui penelitian khusus potensi tambang dan atau kawasan yang diusulkan dari instansi teknis terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan... 99

penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Selain itu juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal... 100

Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Huruf b Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal... 101

Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Ayat (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bintan Ayat (2) Huruf a Peraturan zonasi pada dasarnya berisikan ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang. Ketentuan-ketentuan tersebut berkaitan dengan amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi, yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, peraturan zonasi merupakan instrumen yang berfungsi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Huruf b Yang dimaksud dengan “Perizinan” adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud antara lain berupa izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. Dengan demikian, perizinan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bintan, dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan... 102

Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Bintan, sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf c Yang dimaksud dengan “Insentif” adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang Huruf d Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal... 103

Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal... 104

Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat... 105

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Penyesuaian hasil paduserasi dikoordinasikan dengan pihak mekanisme yang berlaku. Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Cukup jelas Pasal 109 Cukup jelas

106

kawasan hutan akan legislatif sesuai dengan