PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN 2012-2032
1. PENJELASAN UMUM Lahirnya Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 1992, membawa perubahan yang cukup mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang, salah satunya pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, selain pemberian insentif dan disinsentif juga pengenaan sanksi yang merupakan salah satu upaya sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi ini tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Disamping itu dengan lahirnya Undangundang nomor 26 tahun 2007 memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Sejalan dengan perubahan mendasar tersebut di atas, maka daerah dalam hal ini Kabupaten Banyuasin diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang yang ada, yaitu dengan melakukan peninjauan kembali atau penyempurnaan rencana tata ruang agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.26 tahun 2007.
1
Selanjutnya rencana tata ruang wilayah yang ada setidaknya ditinjau 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan tujuan utama untuk mengecek kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan RTRW dan bukan ditujukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. Faktor yang menjadikan kegiatan peninjauan kembali perlu dilakukan salah satunya adalah karena adanya ketidaksesuaian atau simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal maupun karena faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi pengaruh dari munculnya kebijakan otonomi daerah baik kabupaten/kota dan provinsi serta kebijakan regional dan nasional, adanya perubahan undang-undang terkait penataan ruang, Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai arahan pembangunan dan adanya penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menetapkan koridor Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan dan
perwujudan
pemanfaatan
ruang
di
Kabupaten
Banyuasin
kedepannya. Selanjutnya faktor internal yang mempengaruhi yaitu adanya dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin. Dimana pada saat pembentukan Kabupaten Bayuasin dengan
Undang-Undang nomor 6
tahun 2002 hingga tersusunnya RTRW Kabupaten Banyuasin dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 20015 Kabupaten Banyuasin terdiri dari 11
kecamatan,
pada
kecamatan menjadi 15
Tahun
2007
telah
dilakukan
pemekaran
kecamatan, pada Tahun 2010 mengalami
pemekaran lagi menjadi 17 Kecamatan. Selain itu adanya rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagai simpul transportasi laut Nasional yang sekaligus menjadi generator pembangunan di Kabupaten Banyuasin serta isu-isu strategis lainnya yang secara langsung akan berdampak kepada perubahan penataan ruang wilayah sehingga diperlukan strategi dan arahan kebijakan yang baru dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan 2
pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan perlu disesuaikan dengan potensi dan kendala
yang ada, supaya
mampu menghadapi segala hambatan, tantangan, ancaman dan peluang yang ada saat ini dan pada masa yang akan datang. Menyadari hal tersebut, sebagaimana diamanatkan UU.No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten
Banyuasin
Tahun
Kabupaten
Banyuasin
yang
pelaksanaan
pembangunan
2005-2025 baru
harus
diharapkan
Kabupaten
direvisi.
RTRW
menjadi
acuan
Banyuasin
yang
lebih
konfrehensif, harmonis, serasi, selaras dan seimbang dan sinergis antar sektor, antar wilayah, maupun antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada akhirnya diharapkan akan semakin mendorong
peningkatan
kualitas
ruang
dan
kualitas
kehidupan
masyarakat Kabupaten Banyuasin secara berkelanjutan. RTRW akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang
serta
menjadi
perangkat
untuk
meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. RTRW kabupaten ini dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan dan Rencana Kawasan Strategis
Kabupaten.
Rencana-rencana
ini
merupakan
perangkat
operasional dari RTRW Kabupaten Banyuasin.
2. Penjelasan Pasal Demi Pasal Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas 3
Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Yang
dimaksud
dengan
PKWp
adalah
pusat
kegiatan
yang
dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW. PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Penetapan
PKWp
merupakan
wewenang
Pemerintah
provinsi
sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi. Ayat (1) huruf b Yang dimaksud dengan PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Wilayah Provinsi, penetapan PKL ini merupakan wewenang Pemerintah Provinsi dalam RTRW Provinsi.
4
Ayat (1) huruf c Yang dimaksud dengan PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Wilayah
Kabupaten, penetapan PPK ini merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten dalam RTRW Kabupaten. Ayat (1) huruf d Yang dimaksud dengan PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Berdasarkan Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
tentang Pedoman Penyusunan
Nomor
16/PRT/M/2009
Rencana Wilayah Kabupaten,
penetapan PPL ini merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten dalam RTRW Kabupaten. Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan Jaringan Jalan arteri primer adalah merupakan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan
menghubungkan
semua
simpul
jasa
distribusi
yang
berwujud pusat-pusat kegiatan. Ayat (2) huruf b Yang dimaksud dengan jaringan jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
5
Ayat (2) huruf d Yang dimaksud dengan jaringan jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Ayat (2) huruf e Yang dimaksud dengan jaringan jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. Ayat (2) huruf f Yang dimaksud dengan jaringan jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri. Yang dimaksud dengan jalan khusus dalam pasal ini adalah jalan di kawasan pelabuhan Ayat (3) huruf a Yang dimaksud dengan terminal tipe A adalah terminal ini berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 50 – 100 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 10 Ha. Terletak di jalan arteri, jarak antara dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 km di Pulau Jawa, 30 km di pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya. Yang dimaksud dengan terminal tipe B adalah terminal ini berfungsi melayani kendaraan umum untuk, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Biasanya terminal 6
tipe ini melayani arus minimum kendaraan
sebesar 50 – 100
kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 10 Ha. Yang dimaksud dengan terminal tipe C adalah terminal ini berfungsi melayani
kendaraan
umum
untuk
angkutan
pedesaan
yang
dipergunakan dengan tujuan pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum untuk angkutan dalam wilayah kabupaten. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 25 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 2,5 Ha, serta terletak di jalan kolektor atau lokal. Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (3) huruf a Yang dimaksud dengan Sistem Jaringan Kabel adalah yaitu sistem telekomunikasi
dengan
menggunakan
kabel
sebagai
sarana
transmisi gelombang dari pengirim menuju penerima. Ayat (3) huruf b Yang dimaksud dengan Sistem Nirkabel adalah adalah yaitu sistem telekomunikasi tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan transmisi
gelombang
ataupun
sinyal
dari
pengirim
menuju
penerima. Pasal 16 Ayat (1) huruf b Yang dimaksud Sistem Jaringan reklamasi rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang 7
merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkapnya yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air. Secara teknis tujuan dari kegiatan reklamasi rawa adalah: mendrainase kelebihan air permukaan dan air tanah, memungkinkan suplesi air (pasang) untuk tanaman, mencegah banjir, mencegah intrusi air asin, menyediakan fasilitas transportasi untuk perahu-perahu kecil (P2DR, 1995). Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang” adalah gambaran pola ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup pola ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas
8
Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produsi merupakan hutan produksi Tetap yaitu kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas
9
Pasal 34 Yang dimaksud
dengan “rencana penetapan kawasan strategis”
adalah penetapan lokasi-lokasi strategis yang dikehendaki sebagai prioritas pengembangan di wilayah bersangkutan. Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas 10
Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan Izin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan
oleh
pemerintah
daerah
yang
diberikan
kepada
pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah. Ayat (1) huruf b Yang dimaksud dengan Izin Lokasi adalah persetujuan dari Kepala Daerah (Bupati) tentang pembebasan tanah yang terletak pada lokasi yang ditentukan peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. 11
Ayat (1) huruf c Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan adalah yaitu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan dalam rangka mendirikan bangunan gedung yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Ayat (1) huruf e Yang dimaksud dengan Izin Reklamasi Rawa adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka permohonan pencadangan lahan rawa. Ayat (1) huruf f Yang dimaksud dengan Izin Penggunaan Pemanfaatan tanah adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka memanfaatkan ruang pada lokasi tertentu. Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Ayat 1 Huruf a Yang dimaksud pemberian kompensasi misalnya adalah pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan Yang dimaksud dengan subsidi silang adalah dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam proses dan prosedur perizinan kegiatan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang, sehingga mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh swasta maupun masyarakat. Yang dimaksud dengan penyediaan prasarana dan sarana adalah dilakukan dengan melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana 12
wilayah
yang
mampu
memacu
kegiatan
perekonomian
dan
merupakan keunggulan komparatif wilayah, yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Cukup Jelas Pasal 63 Cukup Jelas Pasal 64 Cukup Jelas Pasal 65 Cukup Jelas Pasal 66 Cukup Jelas Pasal 67 Cukup Jelas Pasal 68 Cukup Jelas
13
Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70 Cukup Jelas Pasal 71 Cukup Jelas Pasal 72 Cukup Jelas Pasal 73 Cukup Jelas Pasal 74 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR 031
14
