PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2012 – 2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012 - 2032;
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang
Hukum
Acara
Pidana
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
21
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
2
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 16. Peraturan
Daerah
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
Nomor
1
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F Nomor
1,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Sikka
Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2012-2032. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
4.
Bupati adalah Bupati Sikka.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
3
6.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
7.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
8.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9.
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 10.
Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12.
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13.
Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14.
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
15.
Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui
pelaksanaan
perencanaan
tata
ruang,
pemanfaatan
ruang,
dan
pengendalian pemanfaatan ruang. 16.
Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.
Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18.
Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19.
Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20.
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sikka.
22.
Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Sikka yang selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
4
berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah. 23.
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka.
24.
Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25.
Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang terdiri atas fasilitas
pendidikan, kesehatan, perbelanjaan
dan
niaga, pemerintahan
dan
pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum. 26.
Prasarana
adalah
kelengkapan
dasar
fisik
yang
memungkinkan
kawasan
permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi. 27.
Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
28.
Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi
untuk
melayani
kegiatan
skala
provinsi
atau
beberapa
kabupaten/kota. 29.
Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
30.
Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala beberapa kecamatan dan dipromosikan sebagai PKL.
31.
Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
32.
Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34.
Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
5
35.
Jalan
provinsi
adalah
jalan
kolektor
dalam
sistem
jaringan
primer
yang
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. 36.
Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
37.
Jalan Arteri Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
38.
Jalan Kolektor adalah menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
39.
Garis sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
40.
Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
41.
Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
42.
Terminal adalah tempat sekumpulan moda transportasi darat mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya.
43.
Trayek adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
44.
Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
45.
Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah penerima air hujan yang dibatasi oleh punggung bukit atau gunung, dimana semua curah hujan yang jatuh diatasnya akan mengalir di sungai utama dan akhirnya bermuara kelaut.
46.
Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km².
47.
Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
48.
Jaringan Irigasi yang selanjutnya disingkat JI adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian dan penggunaan air baku untuk irigasi serta pembuangan air irigasi.
6
49.
Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, kejadian semua hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
50.
Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat akhir pembuangan sampah dari tempat produksi sampah dan tempat akhir pemrosesan sampah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan kembali.
51.
Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
52.
Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.
53.
Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya.
54.
Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
55.
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
56.
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
57.
Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
58.
Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59.
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
60.
Kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
61.
Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
7
62.
Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
63.
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
64.
Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
65.
Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
66.
Kawasan
strategis
diprioritaskan
kabupaten
karena
adalah
mempunyai
wilayah
pengaruh
yang
sangat
penataan
penting
dalam
ruangnya lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 67.
Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
68.
Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
69.
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
70.
Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
71.
Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.
72.
Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.
73.
Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan yang dimiliki oleh rakyat, adat atau ulayat.
74.
Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
75.
Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
76.
Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
8
77.
Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
78.
Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah berinigasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
79.
Kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kawasan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
80.
Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
81.
Kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.
82.
Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
83.
Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
84.
Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.
85.
Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
86.
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan
umum,
eksplorasi,
studi
kelayakan,
konstruksi,
penambangan,
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 87.
Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen.
Sebagai
kegiatan
distribusi,
perdagangan
menjamin
peredaran,
penyebaran, dan pemyediaan barang melalui mekanisme pasar.
9
88.
Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan
89.
Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90.
Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
91.
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
92.
Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata.
93.
Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini.
94.
Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang terdii atas keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
95.
Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
96.
Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
97.
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang meliputikawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
98.
Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
99.
Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
100.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-
10
unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten. 101.
Peraturan
Zonasi
adalah
ketentuan
yang
mengatur
tentang
persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 102.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
103.
Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan
ruang,
yang
digunakan
sebagai
alat
dalam
melaksanakan
pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. 104.
Izin
Pemanfaatan
Ruang
adalah
izin
yang
dipersyaratkan
dalam
kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 105.
Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
106.
Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
107.
Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
108.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
109.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
110.
Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
111.
Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak
dan
prakarsa
masyarakat,
untuk
berminat
dan
bergerak
dalam
penyelenggaraan penataan ruang. 112.
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sikka yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
113.
Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara bupati dengan gubernur atau wali kota atau bupati lain, dan/atau bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
114.
Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara,
11
Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 115.
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
116.
Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
117.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. BAB II RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN Pasal 2
(1) Ruang lingkup RTRW Kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 1.731,91 km2, beserta ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. (2) Batas-batas wilayah perencanaan meliputi: a. utara berbatasan dengan Laut Flores; b. selatan berbatasan dengan Laut Sawu; c. timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur; dan d. barat berbatasan dengan Kabupaten Ende. (3) Wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kabupaten, yang meliputi: a. Kecamatan Paga; b. Kecamatan Tanawawo; c. Kecamatan Mego; d. Kecamatan Lela; e. Kecamatan Bola; f. Kecamatan Doreng; g. Kecamatan Mapitara; h. Kecamatan Talibura; i.
Kecamatan Waiblama;
j.
Kecamatan Waigete;
k. Kecamatan Kewapante; l.
Kecamatan Hewokloang;
m. Kecamatan Kangae; n. Kecamatan Nelle;
12
o. Kecamatan Koting; p. Kecamatan Palue; q. Kecamatan Nita; r. Kecamatan Magepanda; s. Kecamatan Alok; t. Kecamatan Alok Barat; dan u. Kecamatan Alok Timur. BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 3 Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah sebagai pusat pertumbuhan berbasis perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pasal 4 (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang. (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. perwujudan konstelasi pusat kegiatan yang berhirarki, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah; b. peningkatan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama yang diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan pertanian dan pariwisata; c. peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana lainnya untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan wilayah; d. pelestarian fungsi kawasan lindung di wilayah darat dan laut untuk menjaga keseimbangan flora dan fauna, keseimbangan hidrologis dan keseimbangan cagar budaya, sehingga memperkecil dampak kerusakan lingkungan dan meminimalkan resiko bencana; e. pengoptimalan pengembangan kawasan budidaya darat dan laut sebagai aset wilayah yang pemanfaatan kawasan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mendukung pengembangan pusat pertumbuhan berbasis perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata; dan
13
f. pengoptimalan pengembangan kawasan prioritas berkembang dan kawasan strategis sebagai
pusat
pertumbuhan
baru
dengan
pengembangan
berbasis
pada
perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Pasal 5 (1) Strategi perwujudan konstelasi pusat kegiatan yang berhirarki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. mengembangkan pusat kegiatan baru secara berhirarki, sehingga tercipta pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi;
b. mendorong pengembangan kawasan berbasis perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata menjadi kawasan strategis;
c. mendorong pengembangan sektor unggulan di wilayah perkotaan dan pedesaan untuk memicu pemerataan pengembangan wilayah;
d. mengembangkan pusat pertumbuhan berdasarkan pengembangan perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi basis; dan
e. memeratakan pelayanan fasilitas publik dan mengembangkan aksesibilitas antara perdesaan dan perkotaan untuk mengurangi disparitas perkembangan wilayah. (2) Strategi peningkatan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. mengembangkan aksesibilitas transportasi antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan sebagai upaya pemerataan pelayanan transportasi sampai ke daerah pedalaman;
b. meningkatkan jangkauan pelayanan transportasi terutama pada wilayah pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata;
c. membuka akses pelayanan ke wilayah pusat pertumbuhan guna pemerataan pelayanan dan memicu pengembangan wilayah;
d. meningkatkan jangkauan pelayanan sistem transportasi darat guna kelancaran simpul transportasi lintas Flores;
e. meningkatkan pelayanan Pelabuhan L. Say sebagai pelabuhan pengumpul, sebagai pintu gerbang eksport import hasil pertanian dan pelayanan pariwisata guna memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa;
f. meningkatkan pelayanan sistem transportasi laut meliputi pelabuhan lokal yang melayani pergerakan antar pulau di daerah;
g. mengembangkan Pelabuhan penyeberangan antar pulau dalam kabupaten guna memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa; dan
14
h. meningkatkan pelayanan bandar udara
Frans Seda sebagai bandara bertaraf
pengumpul dan pintu gerbang wilayah Flores. (3) Strategi peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi: a. meningkatkan jangkauan pelayanan prasarana telekomunikasi yang merata sampai ke wilayah pelosok desa guna keterjangkauan informasi dan komunikasi berbasis teknologi internet untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata; b. mengembangkan sistem prasarana energi listrik terbarukan selain PLTD sebagai energi listrik dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dari potensi energi; c. meningkatkan jangkauan pelayanan sistem prasarana energi listrik yang merata sampai ke wilayah pelosok desa guna perluasan jaringan distribusi tenaga listrik; d. meningkatkan penyediaan sumber daya air yang berkualitas, dengan pengoptimalan potensi sumber-sumber air yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kegiatan pertanian; e. meningkatkan pelayanan sistem prasarana persampahan terutama pada kawasan permukiman, produksi, jasa dan kawasan industri dengan menggunakan teknologi pengolahan limbah melalui pengomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran sampah serta teknologi sanitary landfill dengan prinsip-prinsip “3R”. f. menata kembali sistem prasarana drainase terutama pada kawasan permukiman, kawasan industri untuk keindahan wajah kota dan antisipasi bencana banjir; dan g. mendorong pengembangan sistem prasarana sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. (4) Strategi pelestarian fungsi kawasan lindung di wilayah darat dan laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. melestarikan kawasan hutan lindung dengan mempertahankan luasan hutan lindung beserta ekosistem di dalamnya dan fungsi lindung sebagai bentuk mewujudkan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut;
b. melindungi kawasan lindung di bawahnya beserta ekosistem didalamnya untuk mendukung pengembangan potensi pertanian wilayah;
c. menjadikan kawasan perlindungan setempat sebagai sabuk hijau untuk mitigasi fisik bagi pemanfaatan kawasan;
d. mempertahankan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya dengan pengembangan terbatas yang bersifat ekowisata, penelitian dan pengembangan pengetahuan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan;
e. menjaga kawasan rawan bencana dengan adanya bentuk mitigasi fisik dan non fisik bencana pada kawasan rawan bencana;
f. menjaga kawasan lindung geologi untuk mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup; dan
15
g. melestarikan kawasan lindung lainnya dengan mempertahankan dan melindungi ekosistem dari bencana alam. (5) Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan budidaya darat dan laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi: a. mengembangkan kawasan hutan produksi sebagai kawasan yang bernilai ekonomis dengan tetap mempertahankan fungsi hutan; b. mendorong
pengembangan
hutan
rakyat
sebagai
sektor
unggulan
untuk
kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan fungsi hutan sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan; c. mengoptimalkan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai wilayah pusat pertumbuhan yang didukung oleh teknologi tepat guna dan sumber daya manusia yang potensial; d. mengoptimalkan
pengembangan
kawasan
perikanan
sebagai
wilayah
pusat
pertumbuhan melalui sentra pengolah hasil perikanan dalam wadah minapolitan yang
didukung
dengan
ketersediaan
sarana
prasarana
pendukung
yang
pemanfaatannya tidak menimbulkan penangkapan yang berlebihan dan juga tidak mengkapling wilayah perairan laut; e. mendorong pengembangan kawasan pertambangan yang pemanfaatannya tidak berlebihan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan; f. mendorong pengembangan kawasan industri untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan sebagai wilayah pusat pertumbuhan dengan tidak menimbulkan degradasi bagi lingkungan sekitarnya; g. mengoptimalkan pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekowisata sebagai wilayah pusat pertumbuhan dengan pelestarian budaya leluhur; h. mendorong
pengembangan
kawasan
permukiman
perkotaan
dan
perdesaan
disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana, ketersediaan ruang terbuka hijau dan kelengkapan mitigasi bencana; dan i.
mendukung pengembangan kawasan peruntukan lainnya berupa fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan dengan turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.
(6) Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan prioritas berkembang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
a. mendorong kawasan prioritas berkembang dari sudut kepentingan ekonomi yakni kawasan perkotaan Kewapante, kawasan agropolitan, Bandar Udara Frans Seda, Pelabuhan L. Say, kawasan sentra kerajinan tenun, kawasan minapolitan;
b. mendorong kawasan prioritas berkembang dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di kawasan konservasi Teluk Maumere dan Laut Sawu;
c. mendorong kawasan prioritas berkembang dari sudut kepentingan sosial dan budaya yakni meliputi kawasan pariwisata; dan
16
d. mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana penunjang, peluang investasi, sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan pada kawasan prioritas berkembang dengan pemanfaatan kawasan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas: a. rencana pusat kegiatan; b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya. (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rencana Pusat Kegiatan Pasal 7 (1) Rencana Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. Pusat Kegiatan Nasional Promosi; b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi; c. Pusat Pelayanan Kawasan; dan d. Pusat Pelayanan Lingkungan. (2) PKNp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perkotaan Maumere, sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri, pergudangan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perkotaan Kewapante sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan, transportasi, industri dan pergudangan. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kawasan Perkotaan Waigete, Talibura, Nita, Paga, Magepanda, dan Palue sebagai pusat pelayanan pendidkan, perdagangan, perikanan, pertanian dan perkebunan, transportasi dan pariwisata. (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Perkotaan Bola, Hewokloang, Doreng, Waiblama, Mapitara, Lela, Koting, Tanawawo, Mego dan Pemana sebagai pusat pelayanan perdagangan, perikanan, pertanian dan perkebunan, transportasi, dan pariwisata.
17
Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Paragraf 1 Umum Pasal 8 Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. rencana sistem jaringan transportasi darat; b. rencana sistem jaringan transportasi laut; dan c. rencana sistem jaringan transportasi udara. Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 9 Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan layanan lalu lintas; b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan barang, jembatan timbang dan pengujian kendaraan bermotor; dan c. jaringan transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Pasal 10 (1) Rencana jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas: a. jaringan jalan Arteri Primer yang ada di kabupaten, meliputi: 1.
ruas jalan Lianunu-Hepang;
2.
ruas jalan Hepang–Nita;
3.
ruas jalan Nita–Woloara;
4.
ruas jalan Woloara–Batas Kota Maumere;
5.
ruas jalan Batas kota Maumere-jalan Gajahmada;
6.
ruas jalan Gajahmada-jalan Nongmeak;
7.
ruas jalan jalan Nongmeak-jalan Sugiyo Pranoto;
8.
ruas jalan Sugiyo Pranoto- jalan Kontercius;
9.
ruas jalan batas Kota Maumere-Waepare;
10. ruas jalan Waipare-batas Flotim; 11. ruas jalan A. Yani-jalan Sudirman; 12. ruas jalan Waipare-km 180; dan 13. ruas jalan km 180-Waerunu. b. jaringan jalan kolektor yang ada di kabupaten, meliputi:
18
1.
ruas jalan Hepang-Sikka;
2.
ruas jalan Nita-Koting
3.
ruas jalan Woloara-Koting;
4.
ruas jalan Maumere-Koting;
5.
ruas jalan Maumere-Magepanda;
6.
ruas jalan Waepare-Bola;
7.
ruas jalan Napung Malli-Mudajebak (batas Flotim); dan
8.
ruas jalan Magepanda-Koro (batas Ende).
c. jaringan jalan lokal primer yang ada di kabupaten, melayani perkembangan internal antar wilayah kecamatan dalam wilayah kabupaten. (2) Rencana jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah trayek angkutan penumpang terdiri atas: a. angkutan kota dalam provinsi meliputi: 1. trayek Maumere-Larantuka; 2. trayek Maumere-Ende-Bajawa-Borong-Ruteng-Labuan Bajo; 3. trayek Maumere-Mbay; 4. trayek Maumere-Wolowaru-Mauponggo-Maumbawa; dan 5. trayek Maumere-Boru. b. angkutan kota dan angkutan pedesaan. (3) Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas: a. terminal tipe B yang terdapat di Perkotaan Maumere; b. terminal tipe C yang terdapat di Perkotaan Kewapante, Waigete, Talibura, Paga, Nita dan Magepanda; c. jembatan timbang yang terdapat di Perkotaan Maumere; dan d. pengujian kendaraan bermotor yang terdapat di Perkotaan Maumere. (4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yaitu Pelabuhan L. Say di Kecamatan Alok, Pelabuhan Geliting di Kecamatan Kewapante, dan Pelabuhan Paga di Kecamatan Paga. Paragraf 3 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 11 Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas: a. rencana tatanan kepelabuhan; dan b. rencana alur pelayaran. Pasal 12 (1) Rencana tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
19
a. rencana tatanan pelabuhan pengumpul meliputi: 1. Pelabuhan L. Say di Kecamatan Alok; dan 2. Pelabuhan Rakyat Wuring di Kecamatan Alok Barat. b. rencana tatanan pelabuhan pengumpan meliputi: 1. Pelabuhan Krica di Kecamatan Palue; 2. Pelabuhan Geliting di Kecamatan Kewapante; 3. Pelabuhan Paga di Kecamatan Paga; 4. Pelabuhan Kojadoi dan Pelabuhan Parumaan di Kecamatan Alok Timur; 5. Pelabuhan Pemana dan Pelabuhan Sukun di Kecamatan Alok; dan 6. Pelabuhan Nangahale di Kecamatan Talibura (2) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas: a. rencana tatanan pelabuhan pengumpul meliputi 1. jalur Maumere-Lewoleba-Kupang; 2. jalur Maumere-Makasar-Pare Pare-Nunukan-Tarakan; 3. jalur Maumere-Larantuka-Lembata-Kupang; 4. jalur Maumere-Marapokot-Reo-Labuan Bajo-Bima; dan 5. jalur Wuring-Makasar-Bima-Selayar-Maropokot. b. rencana tatanan pelabuhan pengumpan meliputi: 1. jalur Krica-Maumere; 2. jalur Geliting-Makasar; 3. jalur Paga-Sumba-Kupang; 4. jalur Geliting-Kojadoi-Perumaan; 5. jalur Sukun-Pemana-Maumere; dan 6. jalur Nangahale-Parumaan-Kojadoi. Paragraf 4 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 13 Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas: a.
rencana tatanan kebandarudaraan; dan
b.
rencana ruang udara untuk penerbangan. Pasal 14
(1) Rencana tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah Bandar Udara pengumpul sekunder yaitu Bandar Udara Frans Seda Maumere di Kecamatan Alok Timur. (2) Rencana ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
20
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) disesuaikan dengan ketentuan teknis KKOP Bandar Udara Frans Seda Maumere; b. jalur penerbangan dari luar Provinsi menuju Bandara Frans Seda yaitu Bandara Ngurah Rai, Bandara Juanda, Bandara Sultan Hasanuddin; c. jalur penerbangan lokal, meliputi : 1. jalur penerbangan dari Bandara Frans Seda - Hasan Aroboesman - Surabaya II – So’a - Satar Tacik - Komodo - Umbu Mehang Kunda -Tambolaka - Lekunik Tardamu - El Tari - Haliwen - Mali - Wunopito -Gewayantana; dan 2. jalur penerbangan dari Bandara Frans Seda - Haliwen - Mali - Wunopito Gewayantana - Komodo - Umbu Mehang Kunda - Tambolaka - Lekunik Tardamu. Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Paragraf 1 Umum Pasal 15 Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas: a.
rencana sistem jaringan energi;
b. rencana sistem jaringan telekomunikasi; c.
rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
d. rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Energi Pasal 16 Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas: a.
rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, yaitu Pusat Listrik Maumere terdapat di Kecamatan Alok Barat; dan
b.
rencana jaringan prasarana energi meliputi: 1. Gardu Induk, terdapat di Kecamatan Alok Barat dengan kapasitas 7 MW; 2. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan tegangan 7 MW menghubungkan Kabupaten Sikka - Kabupaten Flores Timur - Kabupaten Ende - Kabupaten Ngada – Kabupaten Manggarai Timur - Kabupaten Manggarai - Kabupaten Manggarai Barat; dan 3. Unit kelistrikan Sub Ranting Pemana dengan Kapasitas 125 KW. Pasal 17
Rencana pengembangan jaringan listrik energi baru terdiri atas:
21
a.
Pembangkit Listrik Tenaga Angin, terdapat di Kecamatan Magepanda, wilayah Kepulauan di Kecamatan Alok, wilayah kepulauan di Kecamatan Alok Timur, dan Kecamatan Mapitara;
b.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya, terdapat di Kecamatan Palue, Desa Semparong, Desa Pemana, Desa Gunung Sari di wilayah Kecamatan Alok, Desa Parumaan, Desa Kojagete, Desa Kojadoi di wilayah Kecamatan Alok Timur, dan wilayah terisolir lainnya;
c.
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro, terdapat di Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Talibura, Kecamatan Mego dan Kecamatan Magepanda; dan
d.
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, terdapat di Kecamatan Waigete. Paragraf 3 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 18
Rencana sistem jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas: a.
rencana sistem jaringan kabel di seluruh wilayah perkotaan Maumere, Kewapante dan Nita;
b.
rencana sistem jaringan nirkabel yang diarahkan pada penataan lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station terpadu; dan
c.
rencana sistem jaringan satelit yang dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan terestrial terutama untuk kawasan-kawasan terpencil dan terisolir. Paragraf 4 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 19
(1)
Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi: a. wilayah sungai; b. CAT; c. JI; d. jaringan air baku untuk air minum; e. sistem pengendali banjir, erosi dan longsor; dan f. sistem pengamanan pantai.
(2)
Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendali daya rusak air. Pasal 20
(1)
Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, adalah wilayah sungai Flores yang merupakan wilayah sungai strategis nasional dengan DAS.
22
(2)
CAT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b adalah CAT Maumere yang merupakan CAT Lintas Kabupaten yang merupakan potensi air tanah yang pemanfaatannya harus efisien dan diatur dengan mengutamakan air permukaan serta pemantauan dengan jaringan monitoring muka air tanah.
(3)
JI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi: a. DI kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi DI. Kolisia dan DI. Magepanda; dan b. DI kewenangan Kabupaten meliputi DI. Kolisia, DI. Delang, DI. Ahuwair, DI. Hebing, DI. Ijuartubou, DI. Kaliwajo, DI. Koro, DI. Nangarasong, DI. Nebe, DI. Oeroang, DI. Pruda, DI. Puunaka, DI. Tendaki, DI. Umatau, DI. Wairita, DI. Waigete, dan DI. Wairhewat.
(4)
Rencana sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, melalui rencana pengembangan sumber air baku yang meliputi: a. bendungan/dam Nebe, Bendungan Waigete dan Bendungan Waturia; b. sumber mata air di Kota Maumere meliputi Sumur Pengeboran Kuburan, Dua Toru, Nara, M. Subu Sadipun, Kolang Renang, Litbang, Wolomarang, Wailiti, Teka Iku, Sumber Intake Galery Sungai Wairpuang, dan mata air Wairpuang dengan kapasitas 125 liter/detik; c. sumber mata air di Kecamatan Nita meliputi mata air Elang, Sorusoa, Melong, Watutekang, Mapang dengan kapasitas 81 liter/detik, Nita meliputi sumber Brond Kaptering Mata Air Wairpuang, dan Brond Kaptering Mata Air Kibung dengan kapasitas kurang lebih 8 liter/detik; d. sumber mata air di Ibukota Kecamatan Lela meliputi Sumber Intake Galery Sungai Batik Wair, dan Brond Kaptering Mata Air Batik Wair dengan kapasitas kurang lebih 5 liter/detik; e. sumber mata air di Kecamatan Paga meliputi mata air Lia Wangge dengan kapasitas kurang lebih 20 liter/detik, sumber Intake Galery Sungai Loko Po’o dengan kapasitas kurang lebih 2 liter/detik; f. sumber mata air di Ibukota Kecamatan Bola yaitu sumber Brond Kaptering Mata Air Wairterang, dan Sumur Pompa Ian dengan kapasitas kurang lebih 5 liter/detik; g. sumber mata air di Ibukota Kecamatan Kewapante yaitu Sumur Pompa Kloang Lagot dengan kapasitas kurang lebih 15 liter/detik; h. sumber mata air di Kecamatan Waigete meliputi mata air wairita, Malang I, Malang II, Dolomein, Tuna Duet dengan kapasitas kurang lebih 65 liter/detik; i. sumber mata air di Kecamatan Talibura meliputi mata air Bokor dengan kapasitas kurang lebih 30 liter/detik; j.
sumber mata air di Kecamatan Koting meliputi mata air Wair Puan dengan kapasitas kurang lebih 12,5 liter/detik; dan
k. sumber mata air di Kecamatan Magepanda meliputi mata air Aelobang dengan kapasitas kurang lebih 4 liter/detik, mata air Gute dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Kalitanga dengan kapasitas kurang lebih 5 liter/detik, mata
23
air Masekae dengan kapasitas kurang lebih 9 liter/detik, mata air Nawalongga dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Wair Pasambase dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Wair Delang dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Wair Nokerua dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Wairii dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, mata air Wairroang dengan kapasitas kurang lebih 1 liter/detik, dan mata air Wair Wolokoli dengan kapasitas kurang lebih 11 liter/detik. (5)
Rencana sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e yaitu meliputi: a. pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir; b. konservasi lahan; c. normalisasi sungai; dan d. penetapan zona banjir.
(6)
Rencana sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dilakukan dengan: a. Sistem vegetasi/konservasi sempadan pantai terdapat di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mapitara,
Alok Barat, Kecamatan Kecamatan
Doreng,
Alok, Kecamatan
Kecamatan
Waigete
Talibura, Kecamatan
dan
Kecamatan
Bola,
Kecamatan Kangae, dan Kecamatan Waiblama; b. Sipil teknis terdapat di Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Alok, Kecamatan Paga, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Talibura, Kecamatan Kangae, dan Kecamatan Waiblama. Pasal 21 (1)
Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi pada DI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan sebagai berikut: a. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; b. pengembangan DI pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang peruntukannya untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan c. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.
(2)
Sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersedian air baku. Paragraf 5 Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 22
Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri atas:
24
a. rencana sistem jaringan air minum; b. rencana sistem jaringan air baku untuk pertanian; c.
rencana sistem jaringan persampahan;
d. rencana sistem jaringan air limbah dan sanitasi; e.
rencana sistem jaringan drainase; dan
f.
rencana jalur evakuasi bencana. Pasal 23
(1) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
a. penyediaan air bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan; dan b. penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan dikelola oleh perusahaan air minum dan masyarakat. (2) Rencana sistem jaringan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi: a. sistem jaringan irigasi yang terdapat di Kecamatan Paga, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Mego, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Nita dan Kecamatan Magepanda; b. sistem sumur bor dalam dan dangkal yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan c. sistem tadah hujan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. (3) Rencana pengembangan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan dengan prinsip mengurangi (re-duce), menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang (re-cycle) meliputi : a. rencana lokasi TPA; b. rencana lokasi TPS; dan c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga. (4) Rencana sistem jaringan air limbah dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
a. penanganan limbah padat rumah tangga dilakukan dengan sistem pengelolaan air limbah setempat (on site) dan untuk kawasan permukiman padat digunakan sistem pengelolaan air limbah terpusat (off site);
b. penanganan limbah untuk kawasan ekonomi, sistem gabungan antara sistem individual dan kolektif;
c. penanganan limbah untuk kawasan industri dengan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah termasuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
d. pengadaan sarana dan prasarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Komunal yang diprioritaskan berada di Kecamatan Magepanda.
25
(5) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
a. sistem jaringan primer yaitu sistem jaringan drainase yang kemudian bermuara ke sungai Waioti, Napun Mu’u, Nangameting/ Kalimati, Nangalimang/Kalimati, Nanga Lanang, Napung Langir, Wairklau, Wolomarang, Wailiti, Wair Nubat, Wair Ojang dan Patisomba; dan
b. sistem jaringan sekunder terdapat di kiri dan kanan jalan Arteri Primer, Kolektor Primer dan Lokal dengan jenis dan tipe saluran terbuka dan tertutup. (6) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi:
a. jalur evakuasi bencana tsunami di kawasan perkotaan Maumere meliputi : 1. titik evakuasi SMK Negeri 1 dengan jalur evakuasi ruas jalan Litbang-jalan Pemuda;
2. titik evakuasi RSUD TC. Hillers dengan jalur evakuasi ruas jalan Eltari dan Wairklau;
3. titik evakuasi Gelora Samador dengan jalur evakuasi ruas jalan Nong Meak; 4. titik evakuasi Lahan Terbuka Iligetang dengan jalur evakuasi ruas jalan R.A Kartini-jalan Du’a Toru; dan
5. titik evakuasi Lahan Terbuka Bandara Frans Seda dengan jalur evakuasi ruas jalan Adi Sucipto.
b. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi. (7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 Rencana sistem jaringan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi: a. TPA terletak di Kecamatan Magepanda; b. TPST dan transfer dipo tersebar di Perkotaan Maumere dan Perkotaan Kewapante; c. TPST dan TPS tersebar di Perkotaan Waigete, Talibura, Nita, Paga, Magepanda, dan Palue; dan d. pengelolaan sampah dari rumah tangga ke TPS dan ke TPA. BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 25 (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas: a. kawasan lindung; dan
26
b. kawasan budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kawasan Lindung Paragraf 1 Umum Pasal 26 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana; f. kawasan lindung geologi; dan g. kawasan lindung lainnya. Paragraf 2 Kawasan Hutan Lindung Pasal 27 (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas 38.443,43 Ha. (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kawasan hutan lindung Egon Ilimedo terdapat di Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama,
Kecamatan
Waigete,
Kecamatan
Mapitara,
Kecamatan
Doreng,
Kecamatan Bola dan Kecamatan Hewokloang, dengan luas kurang lebih 19.457,80 Ha;
b. kawasan hutan lindung Iliwuli terdapat di Kecamatan Talibura dan Waiblama, dengan luas kurang lebih 575,43 Ha;
c. kawasan hutan lindung Iligai terdapat di Kecamatan
Lela, Kecamatan Nelle,
Kecamatan Koting, Kecamatan Kangae dan Kecamatan Bola, dengan luas kurang lebih 1.226,20 Ha;
d. kawasan hutan lindung Ilindobo terdapat di Kecamatan Bola, Kecamatan Hewokloang dan Kecamatan Kewapante dengan luas kurang lebih 230 Ha;
e. kawasan hutan lindung Wukoh Lewoloroh terdapat di Kecamatan
Talibura dan
Kecamatan Waiblama, dengan luas kurang lebih 3.250 Ha;
f. kawasan hutan lindung Telorawa II terdapat di Kecamatan
Paga, Kecamatan
Tanawawo dan Kecamatan Mego, dengan luas kurang lebih 6.000 Ha;
27
g. kawasan hutan lindung Mbotulena – Keliwenda terdapat di Kecamatan Paga dan Kecamatan Tanawawo, dengan luas kurang lebih 670 Ha;
h. kawasan hutan lindung Kimang Buleng terdapat di Kecamatan Nita, Kecamatan Magepanda dan Kecamatan Alok Barat, dengan luas kurang lebih 5.514 Ha;
i. kawasan hutan lindung Ilidarat terdapat di Kecamatan Talibura, dengan luas kurang lebih 700 Ha;
j. kawasan hutan lindung Mengkuri (Pulau Besar) terdapat di Kecamatan Alok Timur, dengan luas kurang lebih 400 Ha; dan
k. kawasan hutan lindung Rokatenda terdapat Kecamatan Palue, dengan luas kurang lebih 420 Ha. Paragraf 3 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 28 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa kawasan resapan air. (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 134 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Paragraf 4 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 29 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sekitar danau atau waduk; d. kawasan sekitar mata air; e. kawasan pulau-pulau kecil; dan f. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. Pasal 30 (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdapat di Kecamatan Magepanda,
Alok,
Kecamatan
Kecamatan
Alok
Kangae,
Barat,
Kecamatan
Kecamatan
Alok
Kewapante,
Timur,
Kecamatan
Kecamatan
Waigete,
Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Bola, Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Lela, Kecamatan Mego, Kecamatan Paga dan Kecamatan Palue, dengan ketentuan daerah sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
28
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas: a. kawasan sungai meliputi sungai-sungai yang tersebar di seluruh wilayah; b. sempadan sungai di kawasan non permukiman berjarak sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri dan kanan untuk aliran sungai besar dan sekurang-kurangnya 50 meter dari kiri dan kanan untuk sungai kecil; dan c. sempadan sungai di kawasan permukiman berjarak sekurang-kurangnya 10 meter kiri dan kanan tepi sungai. (3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berjarak 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan radius 200 meter yang tersebar di seluruh wilayah. (5) Kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi pulau-pulau dalam wilayah kabupaten yang berada di sebelah utara dan selatan Pulau Flores. (6) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, terdapat di wilayah perkotaan. Pasal 31 Pemanfaatan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tentang zonasi. Pasal 32 (1) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6), terdiri atas: a. ruang terbuka hijau publik; dan b. ruang terbuka hijau privat. (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah perkotaan. Paragraf 5 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 33 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi: a. kawasan suaka alam laut; b. kawasan suaka margasatwa; c. kawasan pantai berhutan bakau; d. kawasan taman wisata alam; e. kawasan taman wisata alam laut; dan f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
29
Pasal 34 (1) Kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas: a.
Kawasan Suaka Alam Laut Flores; dan
b.
Kawasan Suaka Alam Laut Sawu.
(2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terdapat di kawasan hutan lindung Egon Ilimedo. (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdapat di sepanjang pantai utara dan wilayah kepulauan. (4) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi: a. Taman Wisata Alam Pulau Besar; dan b. Taman Wisata Alam Egon Ilimedo. (5) Kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, yaitu Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere. (6) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, meliputi: a.
Gereja Tua Sikka, Rumah Raja Sikka, dan Wisung Fatima di Kecamatan Lela;
b.
Watu Krus, Gereja Bola dan Sumur Tua Baluk di Kecamatan Bola;
c.
Gereja Salib Suci Mauloo, Lepa Ria Kunu Mbengu dan Kubur Batu Nua Bari di Kecamatan Paga;
d.
Gereja Tua Nita, Regalia Kerajaan Nita, Patung Maria Bunda Segala Bangsa Nilo dan Museum Bikon Blewut di Kecamatan Nita;
e.
Gereja Tua Imakulata Lekebai di Kecamatan Mego;
f.
Gereja Tua Koting di Kecamatan Koting;
g.
Gereja Tua Nelle di Kecamatan Nelle;
h.
Patung Kristus Raja, Gereja Katedral St. Yoseph, Makam Raja Sikka di Kecamatan Alok;
i.
Jong Dobo, Moko dan Kumbang Porselin di Kecamatan Kewapante;
j.
Lepo Kirek dan Benda Pusaka di Kecamatan Hewokloang; dan
k.
Gereja Tua Lei di Kecamatan Palue. Paragraf 6 Kawasan Rawan Bencana Pasal 35
Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas: a.
kawasan rawan tanah longsor;
b.
kawasan rawan gelombang pasang;
c.
kawasan rawan banjir; dan
d.
kawasan rawan angin topan.
30
Pasal 36 (1) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi Kecamatan Mego, Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Alok Timur dan di Wilayah Kepulauan,
Kecamatan
Palue,
Kecamatan
Mapitara,
Kecamatan
Talibura
dan
Kecamatan Waiblama. (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdapat di kecamatan pesisir dan pulau-pulau meliputi Kecamatan Paga, Kecamatan Kangae, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Doreng, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Palue, Kecamatan Mego, Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Waiblama serta pulau-pulau. (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi Kecamatan Paga, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Talibura, Kecamatan Mego, dan Kecamatan Kangae. (4) Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi Kecamatan
Tana
Wawo,Kecamatan
Paga,
Kecamatan
Mego,
Kecamatan
Nita,
Kecamatan Mapitara, Kecamatan Doreng, Kecamatan Bola, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Hewokloang dan Kecamatan Waigete. Pasal 37 (1) Upaya mengurangi resiko bencana dilakukan dengan cara: a. struktur atau fisik; dan b. non struktur atau non fisik (2) Upaya struktur atau fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan. (3) Upaya non struktur atau non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Paragraf 7 Kawasan Lindung Geologi Pasal 38 Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan b. kawasan perlindungan terhadap air tanah. Pasal 39 (1) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas: a. kawasan rawan gempa dan gerakan tanah;
31
b. kawasan rawan letusan gunung berapi; dan c. kawasan rawan tsunami. (2) Kawasan rawan gempa dan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh wilayah kecamatan baik wilayah laut maupun darat. (3) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kawasan pegunungan Rokatenda di Kecamatan Palue; dan b. Kawasan Gunung Egon di Kecamatan Waigete, Kecamatan Mapitara dan Kecamatan Doreng. (4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di kecamatan pesisir dan pulau-pulau meliputi Kecamatan Paga, Kecamatan Kangae, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Lela, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Bola, Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Mego, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur dan Kecamatan Palue. Pasal 40 Kawasan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b tersebar di seluruh wilayah. Paragraf 8 Kawasan Lindung Lainnya Pasal 41 Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri atas: a. kawasan pengungsian satwa; b. kawasan terumbu karang; dan c. kawasan koridor jenis satwa/biota laut yang dilindungi. Pasal 42 (1) Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi: a. kawasan Perairan Laut Sawu; dan b. kawasan Perairan Laut Flores. (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi: a. kawasan Terumbu Karang Laut Sawu; dan b. kawasan Gugus Pulau Teluk Maumere. (3) Kawasan koridor jenis satwa/biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi : a. kawasan Perairan Laut Sawu; dan b. kawasan Perairan Gugus Pulau Teluk Maumere.
32
Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Paragraf 1 Umum Pasal 43 Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 177.460,80 Ha, terdiri atas: a.
kawasan peruntukan hutan produksi;
b.
kawasan peruntukan pertanian;
c.
kawasan peruntukan perikanan;
d.
kawasan peruntukan pertambangan;
e.
kawasan peruntukan industri;
f.
kawasan peruntukan pariwisata;
g.
kawasan peruntukan permukiman; dan
h.
kawasan peruntukan lainnya. Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 44
Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a seluas kurang lebih 8.933 Ha terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan b. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas. Pasal 45 (1) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a memiliki luas kurang lebih 1.354Ha terdapat di Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Mego, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan Kangae, Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, Kecamatan Magepanda dan Kecamatan Alok Timur. (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b memiliki luas kurang lebih 7.579 ha, terdapat di Kecamatan Paga, Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Mego, Kecamatan Nita dan Kecamatan Magepanda. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 46 Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, seluas kurang lebih 70.442 ha meliputi : a.
kawasan budidaya tanaman pangan;
b.
kawasan budidaya hortikultura;
33
c.
kawasan budidaya perkebunan; dan
d.
kawasan budidaya peternakan. Pasal 47
(1) Kawasan budidaya tanaman pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
a. sawah irigasi seluas kurang lebih 3.106 Ha terdapat di Kecamatan Paga, Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Mego, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Nita, Kecamatan Waiblama dan Kecamatan Magepanda;
b. sawah non irigasi seluas kurang lebih 524 Ha terdapat di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Lela, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Kangae dan Kecamatan Nita; dan
c.
lahan kering seluas 47.109 Ha tersebar di seluruh wilayah.
(2) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b seluas kurang lebih 2.233 ha, terdapat di Kecamatan Mego, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan
Talibura,
Kecamatan
Waiblama,
Kecamatan
Waigete,
Kecamatan
Kewapante, Kecamatan Nelle, Kecamatan Nita, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Palue dan Kecamatan Alok. (3) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, seluas kurang lebih 12.019 ha meliputi seluruh wilayah. (4) Kawasan budidaya peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri atas:
a. peternakan besar terdapat di Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Mapitara, dan Kecamatan Magepanda seluas kurang lebih 5.451 ha; dan
b. peternakan kecil terdapat di seluruh wilayah. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 48 Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c seluas kurang lebih 58.213.300 ha, terdiri atas: a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan c. kawasan pengolahan ikan. Pasal 49 (1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdapat di Perairan Laut Sawu dan Laut Flores. (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf b, terdapat
di
Kecamatan
Talibura,
Kecamatan
Waigete,
Kecamatan
Kewapante,
34
Kecamatan Magepanda, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Paga, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola dan Kecamatan Alok. (3) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, terdapat di Kecamatan
Alok
Barat,
Kecamatan
Alok
Timur,
Kecamatan
Alok,
Kecamatan
Kewapante, Kecamatan Talibura, Kecamatan Paga, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola dan Kecamatan Magepanda. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 50 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d yakni kawasan peruntukan pertambangan mineral. (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mineral logam; b. mineral bukan logam; dan c. mineral batuan. (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 80.000 ha. Pasal 51 (1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, terdapat di Kecamatan Paga, Kecamatan Mego, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Waigete, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Kewapante, dan Kecamatan Talibura. (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, terdapat di Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego, Kecamatan Paga, dan Kecamatan Tana Wawo. (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, terdapat di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Kangae, Kecamatan
Bola,
Kecamatan
Nelle,
Kecamatan
Doreng,
Kecamatan
Mapitara,
Kecamatan Nita, Kecamatan Lela, Kecamatan Alok, Kecamatan Paga, Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Talibura, Kecamatan Mego dan Kecamatan Waigete. Pasal 52 Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, diatur dengan Peraturan Bupati.
35
Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 53 Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e seluas kurang lebih 100 ha, terdiri atas: a.
kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga;
b.
kawasan peruntukan industri sedang; dan
c.
kawasan peruntukan industri besar. Pasal 54
(1) Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdapat di seluruh wilayah daerah. (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdapat
di
Perkotaan
Maumere,
Kecamatan
Kewapante,
Kecamatan
Waigete,
Kecamatan Talibura, Kecamatan Magepanda, dan Kecamatan Palue, dan Kecamatan Paga. (3) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdapat di luar Kawasan Perkotaan Maumere dan Perkotaan Kewapante. Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 55 Kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, seluas kurang lebih 8.550 ha, terdiri atas: a. kawasan peruntukan pariwisata alam; b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan c. kawasan peruntukan pariwisata buatan/taman rekreasi. Pasal 56 (1) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:
a. Taman Laut Gugus Pulau Teluk Maumere di kawasan laut Kecamatan Kewapante, Kecamatan
Waigete,
Kecamatan
Alok,
Kecamatan
Alok
Timur,
Kecamatan
Kewapante, dan Kecamatan Alok Barat;
b. Danau Semparong, Pantai Pasir Putih Pulau Sukun, Pantai Pasir Putih Pulau Kambing, Pantai Pasir Putih Pulau Pemana di Kecamatan Alok;
c.
Hutan Wisata Pulau Besar, Pantai Pasir Putih Pulau Besar, Pantai Pasir Putih Pulau Pangabatang, Pantai Pasir Putih Pulau Babi, Pulau Kondo di Kecamatan Alok Timur;
d. Puncak Buleng, Tebing Alam Halar Hawata dan Puncak Kimang di Kecamatan Nita; 36
e.
Mata Air Panas Blidit, Air Terjun Wairhoret, Danau Ranoklahit, Air Tejun Tunahohok, Gua Alam Patiahu, Gunung Api Egon, Hutan Wisata Egon, Agro Wisata Waigete, Pantai
Wairbleler,
Pantai
Wairterang
dan
Pantai
Nangatobong
di
Kecamatan Waigete;
f.
Air Terjun Morosobe di Kecamatan Tana Wawo;
g.
Air Terjun Glak di Kecamatan Mapitara;
h. Air Panas dan Watu Irung Bura di Kecamatan Waiblama; i.
Mata Air Panas Baokrenget di Kecamatan Mapitara;
j.
Tebing Alam Raganatar dan Pantai Ipir di Kecamatan Bola;
k. Pantai Doreng dan Gua Alam Keytimu di Kecamatan Doreng; l.
Pantai Nangahure dan Pantai Wailiti di Kecamatan Alok Barat;
m. Pantai Sikka dan Pantai Bangboler di Kecamatan Lela; n. Pantai Waiara di Kecamatan Kewapante; o.
Pantai Waipare di Kecamatan Kangae;
p. Pantai Kajuwulu, Pantai Wingawoka dan Pantai Waturia Kecamatan Magepanda; q. Pantai Wailamung dan Pantai Tanjung Darat Kecamatan Talibura; r.
Penyulingan Uap Panas Bumi, Gunung Api Rokatenda dan Pantai Pasir Putih Reruwairere di Kecamatan Palue; dan
s.
Tebing Alam Watungesu, Pantai Paga dan Pantai Koka di Kecamatan Paga.
(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi:
a. Toja Bobu, Ule Nale, Logu Sinhor, Gereja Tua Sikka dan Kampung Adat Sikka Natar di Kecamatan Lela;
b. Tempat Ziarah dan Rumah Retret Santo Nabi Elia Mageria, Tempat Pertapaan di Kelikeo, Loka Poo dan Kubur Batu di Kecamatan Paga;
c.
Loka Mase dan Ai Ripa di Kecamatan Mego;
d. Tempat Ziarah Nilo dan Museum Bikon Blewut di Kecamatan Nita; e.
Gareng Lameng dan Gren Mahe di Kecamatan Waiblama;
f.
Tempat Ziarah Watusoking, Tempat Ziarah Dian Desa di Kecamatan Waigete;
g.
Gua Maria Krokowolon di Kecamatan Kewapante;
h. Gua Maria Kesokoja, Pati Karapu dan Tu Teu di Kecamatan Palue; i.
Pire Tana dan Gua Fatima Hokor di Kecamatan Bola;
j.
Wair Nokerua di Kecamatan Magepanda;
k. Kampung Tradisional Wuring di Kecamatan Alok Barat; l.
Tige Temu di Kecamatan Alok Timur;
m. Patung Kristus Raja dan Kampung Garam di Kecamatan Alok; n. Kampung Adat Watublapi dan Kampung Adat Hewokloang di Kecamatan Hewokloang; dan
o.
Pertunjukan Sendratari dan Musik tradisional tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
37
(3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan/taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi:
a. taman rekreasi kota di setiap Ibu Kota Kabupaten/Kecamatan; dan b. agro wisata di Kecamatan Waigete, Kecamatan Talibura, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Nita, Kecamatan Koting. Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 57 Kawasan peruntukan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, seluas kurang lebih 9.342 ha terdiri atas: a.
kawasan permukiman perkotaan; dan
b.
kawasan permukiman perdesaan. Pasal 58
(1) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Maumere, Perkotaan Kewapante, Waigete, Talibura, Nita, Paga, Magepanda, dan Palue. (2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 57 huruf b, terdapat di Kecamatan Bola, Hewokloang, Doreng, Waiblama, Mapitara, Lela, Tana Wawo, Mego dan Koting. Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 59 Kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h, seluas kurang lebih 33,80 Ha adalah Kawasan pertahanan dan keamanan. Pasal 60 Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi:
a. kompleks markas Komando Distrik Militer di Kecamatan Alok Timur seluas kurang lebih 6 ha;
b. kompleks Pangkalan Angkatan Laut di Kecamatan Alok Barat seluas kurang lebih 2 ha;
c.
komplek markas Kepolisian Resort Sikka di Kecamatan
Alok Timur seluas kurang
lebih 2 ha;
d. komplek markas komando Brigade Mobil di Kecamatan Waigete seluas kurang lebih 5 Ha;
38
e.
komplek markas Kepolisian Sektor yang berada di Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Waigete, Kecamatan Talibura, Kecamatan Nita, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan Koting, Kecamatan Nelle, Kecamatan Paga, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego dan Kecamatan Palue seluas kurang lebih 2,1 Ha;
f.
komplek markas Komando Rayon Militer yang berada di Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Waigete, Kecamatan Talibura, Kecamatan Nita, Kecamatan Nelle, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan Paga, Kecamatan Magepanda, dan Kecamatan Palue seluas kurang lebih 2 Ha; dan
g.
kompleks perwakilan Angkatan Udara Maumere berada di Kecamatan Alok Timur seluas kurang lebih 14,7 Ha. BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 61
(1) Kawasan strategis yang terdapat di kabupaten meliputi: a. kawasan strategis provinsi; dan b. kawasan strategis kabupaten. (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 62 Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: 1. kawasan Strategis Perkotaan Maumere; 2. kawasan Nebe di Kabupaten Sikka; dan 3. kawasan Waiwajo di Kabupaten Sikka; b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: 1.
Kawasan Konservasi Laut Sawu;
2.
Kawasan Konservasi Laut Flores;
3.
Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu II; dan
4.
Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Flores. Pasal 63
Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a.
kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
39
b.
kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
c.
kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Pasal 64
(1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi: a. Kawasan Strategis Perkotaan Kewapante; b. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Waigete, Kecamatan Paga, Kecamatan Mego dan Kecamatan Talibura; c. Kawasan Strategis Bandara Frans Seda di Kecamatan Alok Timur; d. Kawasan Strategis Pelabuhan L. Say di Kecamatan Alok; e. Kawasan Sentra Kerajinan Tenun di Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Bola, Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting dan Kecamatan Nita; f. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok. Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Lela, Kecamatan Talibura, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Paga dan Kecamatan Kewapante; dan g. Kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Kewapante. (2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi: a. Kawasan Konservasi Teluk Maumere; dan b. Kawasan Konservasi Laut Sawu. (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi: a. kawasan Gereja Tua Sikka dan Logu Sinhor di Kecamatan Lela; b. kawasan Watu kruz di Kecamatan Bola; dan c. kawasan Kubur Batu Nuabari di Kecamatan Paga. BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Pasal 65 (1) Arahan Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas: a. rencana struktur ruang; b. rencana pola ruang; dan c. penetapan Kawasan Strategis kabupaten. (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan. (3) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
40
BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 66 (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten melalui: a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. (2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. (3) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah dilakukan oleh Bupati. Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 67 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi. (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang (3) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, meliputi: 1. kawasan sekitar prasarana transportasi; 2. kawasan sekitar prasarana energi; 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air. Pasal 68 Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
41
Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 69 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang, diberikan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 70 Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk: a.
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan/sesuai dengan rencana tata ruang; dan
b.
mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Pasal 71
(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, melalui: a. pemberian insentif; dan b. pemberian disinsentif. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk: a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya. (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk:
42
a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
b. pembatasan
penyediaan
sarana
dan
prasarana
infrastruktur,
pengenaan
kompensasi dan penalti. Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 73 (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggaran pemanfaatan ruang. (2) Arahan sanksi berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda administratif; h. pembatalan ijin; dan i. pencabutan ijin. (3) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
43
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi akan diatur dengan peraturan bupati. BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 74 (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian. (2) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum. (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Bagian Kedua Peran Masyarakat Pasal 75 (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, melalui : a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
44
(2) Peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk: a. persiapan penyusunan rencana tata ruang; b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan e. penetapan rencana tata ruang. (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang, udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 76 (1) Pelaksanaan
peran
masyarakat
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
75
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
45
BAB X KELEMBAGAAN Pasal 77 (1) Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mencapai
kesinambungan regional melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah
dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. (2) Koordinasi dengan
terhadap kerjasama
pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan dilakukan pemerintah
Daerah
dengan
pemerintah
kabupaten yang berbatasan melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi. (3) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang, dibentuk BKPRD. (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 78 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tata ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tata ruang; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang; e. melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan
bahan
bukti
pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
46
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan/atau
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 79 (1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 80
(1) RTRW kabupaten berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
47
Pasal 81 RTRW Kabupaten dilengkapi dengan dokumen teknis dan album peta skala 1 : 50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 82 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang
timbul
sebagai
akibat
pembatalan
izin
tersebut
dapat
diberikan
penggantian yang layak; c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan ijin yang diperlukan. Pasal 83 (1) Dalam rangka menunjang penataan
ruang Kabupaten,
perlu
disusun
Rencana
Rinci Tata Ruang yang meliputi: a. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; dan b. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten. (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
48
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 84 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 18 September 2012 BUPATI SIKKA, CAP.TTD. SOSIMUS MITANG Diundangkan di Maumere pada tanggal 18 September 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP.TTD. VALENTINUS SILI TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2012 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP.TTD. MADERLUNG
49
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2012 – 2032 I.
UMUM Berdasarkan amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah penetapan RTRW kabupaten. Penyusunan RTRW kabupaten dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kabupaten bersangkutan maupun dengan kabupaten sekitarnya. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah(RPJM) daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten sebagai wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan duania usaha.
50
Pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sikka yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka beserta materi teknisnya dengan jangka waktu perencanaan selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu dari Tahun 1997 – 2006. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu kepada UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menitikberatkan pada pemerintahan daerah Kabupaten/kota telah memberikan dampak terhadap penataan ruang wilayah kabupaten/kota, terutama adanya pemekaran wilayah. Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan pemekaran kecamatan dari 12 kecamatan menjadi 21 kecamatan. Kecamatan-kecamatan baru hasil pemekaran, meliputi Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kangae, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Waiblama. Kondisi ini berdampak pada perubahan penataan ruang sehingga diperlukan
strategi
dan
arahan
kebijakan
yang
menyangkut
perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia pada masing-masing wilayah di Kabupaten Sikka. Oleh karena itu penetapan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka sebagai wewenang pemerintah daerah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha guna terciptanya pembangunan wilayah Kabupaten Sikka yang besinergi, terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun)
dirumuskan
berdasarkan
visi
dan
misi
pembangunan
wilayah
kabupaten karakteristik wilayah kabupaten, isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas
51
Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama meliputi pelayanan sistem jaringan prasarana transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut dan penyeberangan. Huruf c Yang dimaksud dengan peningkatan jangkauan pelayanan sistem
prasarana
lainnya
meliputi
telekomunikasi,
energi,
sumber daya air, persampahan, drainase dan sanitasi. Huruf d Meminimalkan resiko bencana disebut juga mitigasi bencana. Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksud dengan pengoptimalan pengembangan kawasan pionir adalah pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk berkembang. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf e sanitary landfill adalah penimbunan sampah yang dilakukan di dalam tanah. Sampah dimasukkan kedalam lubang kemudian dipadatkan yang selanjutnya ditimbun dengan tanah. “3R” (reduce, reuse, recycle) adalah; Reduce adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan bahan "tidak sekali pakai" yang ramah lingkungan. Reuse adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah. Recycle adalah setelah sampah harus keluar dari
lingkungan
rumah,
perlu
dilakukan
pemilahan
dan
pemanfaatan/pengolahan secara setempat. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan lindung di bawahnya adalah kawasan resapan air.
52
Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan pengembangan terbatas yang bersifat ekowisata adalah pengembangan wisata konservasi. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Ayat (5) Huruf H mitigasi
bencana
adalah
upaya
untuk
mengurangi
risiko
bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui
peningkatan
kemampuan
menghadapi
ancaman
bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Sistem Jaringan transportasi darat sebagaimana tercantum pada peta Rencana Pengembangan Transportasi darat Kabupaten Sikka Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas
53
Ayat (2) Huruf a Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, terdiri atas: 1. kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas, yang merupakan kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu; 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. yang merupakan sebagian
dari
kawasan
pendekatan
yang
berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan; 3. kawasan di bawah permukaan transisi. yang merupakan bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam; 4. kawasan
di
bawah
permukaan
horizontal-dalam,
yang
merupakan bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan
pesawat udara melakukan
terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas; dan 5. kawasan di bawah permukaan kerucut, yang merupakan bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukan horizontal luar, masing-masing
dengan
radius
dan
ketinggian
tertentu
dihitung dan titik referensi yang ditentukan. 6. kawasan
di
bawah
permukaan
horizontal-luar,
yang
merupakan bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk
kepentingan
keselamatan
dan
efisiensi
operasi
penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan. Huruf b Cukup jelas
54
Huruf c Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Huruf d Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman, serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya. Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Limbah adalah semua peralatan dan bangunan penunjangnya yang berfungsi dalam pengelolaan air limbah mulai dari sumber timbulan air limbah sampai pengolahan akhir. Sistem Setempat (OnSite) merupakan sistem pengolahan dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki). Sistem pengelolaan air limbah terpusat adalah suatu sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah) Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman, serta air
55
limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya. Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Limbah adalah semua peralatan dan bangunan penunjangnya yang berfungsi dalam pengelolaan air limbah mulai dari sumber timbulan air limbah sampai pengolahan akhir. Sistem
Setempat
(On-Site)
Merupakan
sistem
pengolahan
dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki). Sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-site) adalah suatu sistem pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air. Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas
56
Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ruang terbuka hijau 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 10% ruang terbuka hijau privat dan 20% ruang terbuka hijau publik. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan koridor satwa adalah jalur satwa baik yang bermigrasi dari tempat lain atau berdomisili di kawasan tersebut. Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas
57
Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Huruf a Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 :
yang dimaksud dengan kawasan strategis Waiwajo adalah Kaliwajo.
58
Huruf b Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas
59
Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 65
60
