Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Sidang ke-92 2004 Laporan IV (1) Konperensi Perburuhan Internasional

Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia pokok ke 4 dalam agenda

Kantor Perburuhan Internasional

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2003 Pertama terbit tahun 2003 Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, atau melalui Kantor ILO di Jakarta. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut. __________________________________________________________________________________________________________________________ ISBN 92-2-813036-9 Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2003 Diterjemahkan dari Human resources development and training International Labour Conference 92nd Session 2004, Report IV(1) __________________________________________________________________________________________________________________________ Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-bangsa, pencantuman informasi dalam publikasipublikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut. Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut. Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak kemudian dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional. Publikasi-punlikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalur buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin 14, Jakarta 10340. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: [email protected] ; [email protected] Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.un.or.id/ilo _________________________________________________________________________________________________________________________ Dicetak di Jakarta, Indonesia

DAFTAR ISI PENDAHULUAN

halaman ....................................................................................................... 1

TEKS YANG DIUSULKAN ....................................................................................... 3 Rekomendasi yang diusulkan mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia ................................................................ 11

1

PENDAHULUAN Pada tanggal 18 Juni 2003 Konperensi Perburuhan Internasional, yang mengadakan pertemuan di Geneva pada Sidangnya yang ke-91 mengambil resolusi sebagai berikut: Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional, Setelah mengadopsi laporan Panitia yang ditunjuk untuk mempertimbangkan pokok ke-4 dalam agenda, Setelah secara khusus menyetujui kesimpulan umum untuk membuat sebuah Rekomendasi mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia berdasarkan konsultasi dengan para wakil pemerintah; Memutuskan bahwa materi pokok yang berjudul “Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia” harus dimasukkan ke dalam agenda pada sidang tetap berikutnya untuk diskusi yang kedua kalinya, dengan maksud untuk mengadopsi Rekomendasi.

Berdasarkan resolusi ini dan sesuai dengan pasal 39, paragraf 6 Agenda Tetap Konperensi tersebut, serta atas dasar diskusi pertama oleh Konperensi, Kantor harus mempersiapkan teks Rekomendasi yang diusulkan serta mengkomunikasikannya kepada para pemerintah sehingga sampai kepada mereka paling tidak dua bulan sebelum penutupan Sidang Konperensi yang ke-91, meminta mereka untuk menyatakan, dalam waktu tiga bulan dan setelah mengadakan konsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan buruh yang paling mewakili, apakah mereka ingin mengusulkan perbaikan atau membuat tanggapan. Tujuan laporan ini adalah untuk meneruskan teks Rekomendasi yang diusulkan kepada para pemerintah berdasarkan Kesimpulan-kesimpulan yang ada, yang diadopsi oleh Konperensi pada Sidangnya yang ke-91. Sesuai dengan agenda tetap Konperensi, setiap perubahan atau tanggapan terhadap teks yang diusulkan harus diserahkan sesegera mungkin, dan paling lambat sudah harus diterima di Kantor di Geneva pada tanggal 30 November 2003. Para pemerintah, yang tidak mengajukan perubahan atau tanggapan harus memberitahu Kantor pada tanggal yang sama apakah mereka menyetujui teks yang diusulkan tersebut sebagai dasar pembicaraan yang dapat diterima untuk didiskusikan oleh Konperensi pada Sidangnya

2

yang ke-92. Menurut artikel ke-39, paragraf 6, Agenda Tetap Konperensi, pemerintah diminta untuk berkonsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja/buruh yang paling representatif sebelum memberikan jawaban akhir mereka, serta memberitahu organisasi-organisasi mana yang telah diajak berkonsultasi. Pasal 5(1)(a) mengenai Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar Perburuhan Internasional), 1976 (no. 144), juga mensyaratkan diadakannya konsultasi ini bagi negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi No. 144. Hasil konsultasi ini harus direfleksikan dalam jawaban pemerintah.

Teks usulan

3

TEKS YANG DIUSULKAN Teks Rekomendasi yang diusulkan mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia diberikan di bawah ini. Teks ini didasarkan pada Kesimpulan-kesimpulan yang diusulkan, yang diadopsi oleh Konperensi Perburuhan Internasional pada Sidangnya yang ke-91 (selanjutnya disebut “Kesimpulan-Kesimpulan”). Laporan Panitia Sumber Daya Manusia, yang ditunjuk oleh Konperensi untuk mempertimbangkan pokok ini (selanjutnya disebut “Panitia”), dan catatan mengenai diskusi pada pembahasan pleno dimuat dalam Catatan Sementara Konperensi (Catatan Sementara No. 19 dan 26)1 . Beberapa perubahan konsep telah dimasukkan ke dalam usulan teks dalam proses untuk menyesuaikan Kesimpulan-kesimpulan yang Diusulkan dengan gaya yang biasanya digunakan untuk membuat konsep Rekomendasi. Ada beberapa perubahan editorial lanjutan yang dibuat atas Rekomendasi yang diusulkan tersebut untuk lebih memperjelas keselarasan kedua versi bahasa resmi atau untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan tertentu. Dalam komentar berikut ini, Kantor akan mencari penjelasan mengenai masalah-masalah yang mungkin timbul selama diskusi-diskusi di dalam Panitia dan pembahasan pleno atau yang timbul setelah membaca Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan tersebut secara lebih cermat. Kantor belum mengusulkan formulasi baru atau melakukan perubahan besar terhadap teks Rekomendasi karena ada pembicaraan bahwa Rekomendasi tersebut akan diadopsi. Kantor meminta para Anggota untuk memberikan gambaran mengenai pokok-pokok tersebut serta mengajukan tanggapan-tanggapan mereka untuk dimuat dalam Laporan IV (2), yang harus disiapkan oleh Kantor sesuai dengan pasal 39, paragraf 7, dari Agenda Tetap Konperensi.

1 Naskah ini digandakan dalam Catatan Laporan Konperensi Perburuhan Internasional dalam sidangnya yang ke-91, dan dapat juga dicari di situs Kantor Perburuhan Internasional: www.ilo.org. Salinan-salinan naskah ini akan dikirim berdasarkan permohonan ke Unit Distribusi, ILO, CH-1211, Geneva, 22.

Teks usulan

5

Rekomendasi yang Diusulkan URAIAN UMUM Berdasarkan komentar-komentar tertentu yang dikemukakan pada akhir diskusi mengenai Kesimpulan-kesimpulan yang Diusulkan, Kantor mencatat bahwa mungkin terdapat banyak pengulangan dalam teks yang diadopsi. Memasukkan pokok-pokok yang sama dibawah judul-judul yang berbeda dan menyatakan pokok-pokok tersebut dengan istilah-istilah yang agak berbeda dapat memberi kesan bahwa ada perbedaan substansi. Misalnya, berbagai aspek pelatihan sebelum-kerja telah dikemukakan beberapa kali dalam beberapa paragraf dari teks ini dan mungkin perlu dijelaskan apakah aspek-aspek ini saling melengkapi atau merupakan pengulangan. Di samping itu perlu dipertanyakan mengapa rumusan “dalam kerjasama dengan para mitra kerja sosial” dipakai dalam beberapa kasus sedangkan rumusan “dengan keterlibatan para mitra kerja sosial” atau “berdasarkan konsultasi dengan para mitra kerja sosial” digunakan dalam kasus-kasus yang lain. Tanggapan dari para Anggota mengenai kemungkinan penggabungan teks tersebut dapat menghindari adanya arti ganda yang mungkin muncul. MUKADIMMAH (Pokok 8 dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

Karena istilah “baik secara kuantitas dan kualitas” sudah terkandung dalam istilah “pekerjaan yang layak”, maka istilah terdahulu tersebut dihilangkan. (Pokok 9(a) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

Apabila Konvensi-konvensi dicantumkan dalam teks, Rekomendasi yang menyertainya juga dicantumkan. Oleh karena itu, Kantor meminta para Anggota untuk menanggapi apakah subparagraf harus disusun ulang sehingga terbaca: “Konvensi Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1975; Konvensi dan Rekomendasi mengenai Kebijakan Kerja, 1964 dan Rekomendasi Kebijakan Kerja (Ketetapan Tambahan), 1984; dan Konvensi dan Rekomendasi Cuti Pendidikan yang Dibayar, 1974”. TUJUAN, CAKUPAN,

DAN

DEFINISI

Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia

Teks usulan

Paragraf 1

Paragraf 5

(Pokok 10 dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

(Pokok 14(i) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

6

Kantor tetap memakai istilah “konsisten dengan, dan melengkapi”, namun meminta para Anggota untuk menanggapi apakah paragrafnya akan lebih jelas bila kata-kata “dan melengkapi” dihapus. Paragraf 3 (Pokok 13 (a) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

Subparagraf (d) Kantor mengusulkan perubahan pada teks menjadi : “….kemajuan di dalam dan antara perusahaan-perusahaan….” dari pada “….kemajuan di dalam perusahaan dan antara pekerjaan-pekerjaan…”. Para Anggota diminta untuk menyatakan apakah perbaikan teks ini dapat diterima. Paragraf 5 (Pokok 14(c) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

Subparagraf (c)

Subparagraf (h) Kantor mengusulkan penyusunan kembali kata-kata pada akhir kalimat menjadi: “Kerangka kerja harus tanggap terhadap perkembangan teknologi dan tren yang ada di pasar kerja yang terus berubah dengan menghargai perbedaan-perbedaan regional dan lokal serta konsisten secara nasional.” Diminta tanggapan-tanggapan mengenai apakah perbaikan naskah bisa diterima. Paragraf 5 (Pokok 14(m) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

Subparagraf (1) Karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan “lembaga dialog sosial”, Kantor meminta para Anggota untuk menanggapi apakah kalimat : “memberikan dukungan pada para mitra kerja sosial untuk memungkinkan mereka mengikuti pelatihan mengenai dialog sosial” dapat diterima.

“Kerangka kerja pedoman” digunakan dalam anak kalimat ini, tetapi artinya tidak langsung dapat dimengerti dengan jelas. Para Anggota diminta untuk menanggapi penggunaan istilah ini.

PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Paragraf 5


(Pokok 14 (h) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

Beberapa perbaikan, untuk menambahkan serangkaian subparagraf tambahan pada paragraf ini, diadopsi pada Sidang Konperensi Perburuhan Internasional yang ke-91 (2003). Hasilnya, sub paragraf ini menjadi tidak terpakai dan telah dihapus.

7

Paragraf 6

Kata-kata dalam paragraf ini telah disusun kembali untuk menambah kejelasan. Sekarang menjadi : “Para Anggota harus menetapkan dan mempertahankan sistem pendidikan dan pelatihan yang terkoordinasi dalam konsep pembelajaran seumur hidup, dengan komitmen untuk terus memperbaikinya, dengan memperhitungkan tanggung jawab utama pemerintah di bidang pendidikan dan pelatihan sebelum-kerja serta pelatihan bagi penganggur dan mengakui peran para mitra kerja sosial dalam pelatihan lanjutan. Pendidikan dan pelatihan sebelum-kerja meliputi pendidikan wajib belajar, yang menggabungkan pengetahuan dasar, kemampuan membaca dan menulis, keterampilan berhitung serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tepat guna.”

8


Teks usulan

Paragraf 8

KERANGKA KERJA UNTUK PENGAKUAN DAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN


Kata-kata dalam paragraf ini telah disusun kembali menjadi : “Investasi dalam pendidikan dan pelatihan harus mempertimbangkan tolok ukur dari negara-negara, daerah-daerah, dan sektor-sektor yang sebanding.” Istilah “tolok ukur-tolok ukur” mengandung arti bahwa mereka merupakan pusat orientasi. PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DAN KOMPETENSI PEKERJA DAN MEREKA YANG SEDANG TIDAK BEKERJA Paragraf 10 (Pokok 19(k) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

Subparagraf (j) Karena paragraf ini menjelaskan peran pemerintah untuk mempromosikan pelatihan bagi para pegawainya sendiri, apakah teks yang berbunyi: “…..juga memberikan kesempatan pelatihan yang sama kepada semua pekerja” mengacu kepada pegawai-pegawai pemerintah saja atau semua pekerja di sektor pemerintah dan swasta? Para Anggota diajak untuk menanggapi dan memperjelas persoalan ini. Paragraf 11 (Pokok 19 (d) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

Kantor menganggap bahwa menggantikan permulaan kalimat “sarana tersebut harus mendorong para Anggota untuk” (lebih ditekankan) dengan “Para Anggota harus” dalam hal dialog tripartite adalah kurang tepat, karena Anggota tidak mungkin melakukan dialog seperti itu sendiri, namun para mitra kerja sosial yang lain juga harus dapat mempertimbangkan untuk memulai dialog tersebut. Oleh sebab itu, sub paragraf tersebut telah diubah menjadi sebuah paragraf yang terpisah.

9

Paragraf 12 dan 13 (Pokok 20 (a) dan (b) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

Paragraf-paragraf ini telah diperbaiki untuk kejelasan dan untuk membedakan masalah pengakuan dan sertifikasi kompetensi dan kualifikasi para pekerja migran dari masalah umum tentang penilaian, sertifikasi dan pengakuan terhadap keterampilan dan bukti keahlian. PELATIHAN UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KELOMPOK SOSIAL Paragraf 15 (Pokok 22 dari Kesimpulan- Kesimpulan yang Diusulkan)

Diharapkan adanya tanggapan-tanggapan mengenai apakah kata-kata “menolak tidak diikutsertakannya orang-orang dengan kebutuhan khusus ke dalam kelompok sosial….” akan lebih baik bila diubah menjadi “mempromosikan diikutsertakannya orang-orang dengan kebutuhan khusus ke dalam kelompok sosial…”, yang konsisten dengan judul bab ini. PENYELENGGARAAN PELATIHAN Paragraf 17 (Pokok 24 (c) dari Kesimpulan-Kesimpulan yang Diusulkan)

Subparagraf (c) Diharapkan adanya tanggapan untuk memperjelas arti anak kalimat ini dengan memperhatikan apakah kata-kata “menilai hasil pendidikan dan pelatihan” seharusnya berbunyi “dan menilai hasil pendidikan dan pelatihan”?

10


Teks usulan

KERJASAMA INTERNASIONAL DAN TEKNIS

Rekomendasi yang Diusulkan mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia

Paragraf 22 (Pokok 29 (f) dari Kesimpulan- Kesimpulan Diusulkan)

Subparagraf (f) Mengingat anjuran Penasihat Hukum dan diskusi berikut agar lebih baik menggunakan istilah “negara-negara yang kurang maju” dari pada “negara-negara yang kurang beruntung”, beberapa Anggota mengusulkan penggunaan susunan kata lain seperti “negara-negara yang sedang berkembang” atau “negara-negara yang paling kurang berkembang”. Diisyaratkan bahwa hal ini harus ditinjau kembali pada diskusi tahun 2004, oleh sebab itu para Anggota diminta untuk memberikan tanggapan.

11

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional Setelah disidangkan di Geneva oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu pada Sidangnya yang ke-92 pada .... Juni 2004, dan Mengakui bahwa pendidikan, pelatihan dan pembelajaran seumur hidup memberikan sumbangan penting untuk mempromosikan minat orang, perusahaan, ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan, khususnya mengingat tantangan berat untuk mendapatkan pekerjaan penuh, keikutsertaan dalam kelompok sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam ekonomi global, dan Menghimbau pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk memperbaharui komitmen mereka terhadap pembelajaran seumur hidup: pemerintah melalui investasi untuk memajukan pendidikan dan pelatihan di semua tingkat; sektor swasta melalui pelatihan untuk karyawan; dan perorangan dengan memanfaatkan pendidikan, pelatihan, dan kesempatankesempatan pembelajaran seumur hidup, dan Mengakui bahwa pendidikan, pelatihan dan pembelajaran seumur hidup merupakan hal-hal yang mendasar, tetapi secara terpisah tidak memadai untuk menjamin kesinambungan pengembangan ekonomi dan social yang berkesinambungan dan oleh sebab itu harus konsisten dengan, dan merupakan bagian integral dari kebijakan-kebijakan dan programprogram dibidang ekonomi, sosial dan pasar kerja secara komprehensif, dan Mengakui juga kebutuhan untuk adanya konsistensi antara kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan-kebijakan penting lainnya bagi pertumbuhan ekonomi serta penciptaan kerja, seperti ekonomi, fiskal, dan kebijakan sosial, dan Mengakui bahwa banyak negara yang sedang berkembang membutuhkan bantuan dalam merancang, mendanai dan menerapkan kebijakankebijakan pendidikan dan pelatihan modern untuk mencapai pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, dan


Teks usulan

Mengingat bahwa realisasi pekerjaan yang layak bagi para pekerja di semua tempat adalah tujuan utama Organisasi Perburuhan Internasional, dan

untuk melatih karyawan-karyawannya, serta perorangan: untuk mengembangkan kemampuan dan karir masing-masing.

Mencatat hak-hak dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sarana-sarana ILO yang relevan, dan secara khusus: a) Konvensi mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1975; Konvensi dan Rekomendasi mengenai Kebijakan Kerja, 1964; dan Konvensi mengenai Cuti Pendidikan yang Dibayar, 1974; b) Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-Hak di Tempat Kerja dan tindaklanjutnya; c) Deklarasi Tripartit mengenai Prinsip-Prinsip Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial. d) Kesimpulan-kesimpulan mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang diadopsi pada Sidang Konperensi Perburuhan Internasional yang ke-88 (2000), dan

3. Untuk tujuan Rekomendasi ini: istilah “pembelajaran seumur hidup” meliputi semua aktivitas pembelajaran yang dilakukan seumur hidup bagi pengembangan kompetensi dan kualifikasi; istilah “kompetensi” mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan yang diterapkan dan dikuasai dalam konteks yang khusus; istilah “kualifikasi” merupakan ungkapan resmi untuk kemampuan keterampilan atau profesional dari seorang pekerja yang diakui di tingkat internasional, nasional atau sektoral; dan istilah “kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan” adalah kompetensi dan kualifikasi yang dapat diterapkan dimanapun dan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan pendidikan dan pelatihan yang ada guna memperoleh dan mempertahankan pekerjaan yang layak, kemajuan di dalam perusahaan dan antara pekerjaan-pekerjaan, serta dapat mengikuti perubahan-perubahan di bidang teknologi dan kondisi pasar kerja.

12

Setelah memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, yang merupakan pokok ke 4 dalam agenda sidang, dan Setelah memutuskan bahwa usulan-usulan ini akan berbentuk Rekomendasi; mengadopsi pada hari ke…….bulan Juni tahun dua ribu empat Rekomendasi berikut, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, 2004 I. TUJUAN, CAKUPAN, DAN DEFINISI 1. Para Anggota harus merumuskan, menerapkan, dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan nasional mengenai pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang konsisten dan melengkapi kebijakankebijakan ekonomi dan sosial yang lain, berdasarkan dialog sosial, dan yang mencerminkan peran-peran dan para mitra kerja sosial yang berbeda. 2. Realisasi pembelajaran seumur hidup harus didasarkan pada komitmen yang jelas dari: pemerintah, untuk melakukan investasi dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan di semua tingkat; dari sektor swasta:

a) b) c) d)

13

4. Para Anggota harus mengidentifikasi kebijakan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia: a) memfasilitasi pembelajaran seumur hidup serta kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan dan merupakan bagian dari serangkaian langkah kebijakan yang dirancang untuk mencapai kualitas dan pekerjaan yang aman, serta pengembangan ekonomi dan sosial yang berkesinambungan; b) memberikan perhatian yang sama pada tujuan-tujuan ekonomi dan sosial menekankan pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam konteks globalisasi ekonomi serta masyarakat yang berbasiskan pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan kompetensikompetensi, serta mempromosikan pekerjaan yang layak, mempertahankan pekerjaan, pengembangan sosial, keikutsertaan dalam kelompok sosial, serta pengurangan kemiskinan; c) menekankan pentingnya inovasi, kemampuan untuk bersaing, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan pekerjaan yang layak dan kemampuan orang untuk mendapatkan pekerjaan,

14


mengingat bahwa inovasi menciptakan kesempatan kerja baru dan juga membutuhkan pendekatan-pendekatan baru terhadap pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi permintaan akan keterampilan-keterampilan baru; d) berbicara mengenai tantangan untuk mengubah aktivitas-aktivitas di bidang ekonomi informal menjadi pekerjaan layak yang terintegrasi secara utuh di dalam kehidupan ekonomi arus utama; kebijakan-kebijakan dan program-program harus dikembangkan dengan tujuan untuk menciptakan pekerjaan yang layak serta kesempatan bagi pendidikan dan pelatihan, serta mengesahkan pembelajaran dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya untuk membantu pekerja dan pengusaha beralih ke ekonomi informal; e) mempromosikan serta menopang investasi pemerintah dan swasta dalam prasarana yang diperlukan untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan dan pelatihan perangkat keras dan lunak untuk tujuan pelatihan, serta untuk melatih guru dan pelatih dengan menggunakan jaringan-jaringan kolaborasi lokal, nasional, serta internasional; dan f) mengurangi ketidaksetaraan dalam hal keikutsertaan orang dewasa dalam pendidikan dan pelatihan. a)

b) c)

d)

5. Para Anggota harus: mengakui bahwa pendidikan dan pelatihan adalah hak bagi semua orang dan, dalam kerjasama dengan para mitra kerja sosial, bekerja untuk menjamin bahwa semua orang mempunyai akses untuk mengikuti pembelajaran seumur hidup; menetapkan suatu strategi pendidikan nasional dengan melibatkan para mitra kerja sosial; dengan keterlibatan para mitra kerja sosial menetapkan suatu strategi nasional dan menyusun suatu kerangka kerja pedoman mengenai kebijakan-kebijakan pelatihan pada tingkat yang berbeda – nasional, regional, lokal, sektoral, dan perusahaan – yang mempromosikan dialog sosial; menyelaraskan kebijakan-kebijakan mengenai pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia dengan kebijakan-kebijakan dan strategistrategi yang diarahkan pada terciptanya pertumbuhan ekonomi serta

Teks usulan

e)

f) g)

h)

i) j) k)

15

kesempatan-kesempatan kerja seperti ekonomi, fiskal, dan kebijakankebijakan sosial; menciptakan suatu lingkungan ekonomi yang kondusif serta adanya insentif untuk mendorong: perusahaan-perusahaan untuk menanamkan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan; perorangan untuk meningkatkan kemampuan dan karirnya sendiri, serta memungkinkan dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program-program pendidikan dan pelatihan; memfasilitasi pengembangan sistem penyelenggaraan pelatihan yang konsisten dengan kondisi-kondisi dan praktek nasional; menerima tanggung jawab utama untuk melakukan investasi di bidang pendidikan serta pelatihan sebelum bekerja dan menyadari bahwa adanya guru dan pengajar yang memenuhi syarat yang bekerja dalam kondisi layak, sangatlah penting untuk dapat memberikan pendidikan yang berkualitas untuk membantu anak-anak dan orang dewasa mencapai standar yang tinggi dalam kemampuan akademis mau pun keterampilan; menyusun suatu kerangka kerja kualifikasi nasional untuk memfasilitasi pembelajaran seumur hidup, membantu perusahaan-perusahaan dan agen-agen penempatan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan tenaga terampil dengan tenaga yang tersedia, membimbing perorangan untuk menentukan pilihan pelatihan dan karir mereka serta memfasilitasi pengakuan akan pembelajaran, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Kerangka kerja ini harus tanggap terhadap teknologi dan tren di pasar kerja yang terus berubah serta menghargai perbedaan-perbedaan regional dan lokal, tanpa kehilangan transparansi di tingkat nasional; memberdayakan dialog sosial mengenai pelatihan pada tingkat-tingkat yang berbeda – internasional, nasional, regional, lokal, sektoral, perusahaan; mempromosikan kesempatan-kesempatan yang sama bagi wanita dan pria dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan; mempromosikan akses bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus, khususnya para remaja, penyandang cacat, pekerja-pekerja migran, pekerja-pekerja lanjut usia dan mereka yang tidak diikutsertakan dalam kelompok sosial, dan bagi para pekerja di perusahaan-perusahaan kecil


Teks usulan

dan menengah, ekonomi informal, sektor pedesaan serta pekerja-pekerja mandiri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Identifikasi kelompok-kelompok tersebut harus ditentukan pada tingkat nasional; l) mendukung para mitra kerja sosial untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam dialog sosial mengenai pelatihan; dan m) menentukan kebijakan-kebijakan sosial serta kebijakan-kebijakan lain yang mendukung untuk memungkinkan semua orang untuk dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan.

III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEBELUM-KERJA

16

II. PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6. Para Anggota harus menetapkan dan mempertahankan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang terkoordinasi, dengan komitmen untuk terus memperbaiki sistem tersebut dalam konsep pembelajaran seumur hidup dengan memperhitungkan tanggung jawab utama pemerintah terhadap pendidikan serta pelatihan sebelum-kerja dan untuk pelatihan para penganggur, serta menghargai peran para mitra kerja sosial dalam pelatihanpelatihan lanjutan. Pendidikan dan pelatihan sebelum-kerja meliputi pendidikan wajib belajar yang menggabungkan pengetahuan dasar, kemampuan untuk membaca dan menulis, keterampilan berhitung serta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat. 7. Para Anggota harus mendorong peningkatan dialog sosial mengenai pelatihan sebagai prinsip dasar untuk pengembangan sistem, relevansi program, kualitas serta keefektifan biaya. 8. Investasi di bidang pendidikan dan pelatihan harus mempertimbangkan tolok ukur dari negara-negara, daerah serta sektor yang sebanding.

a)

b)

c) d)

e) f)

17

9. Para Anggota harus: mengetahui tanggung jawab mereka untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan sebelum-kerja serta meningkatkan akses bagi semua orang untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dan mencegah pengasingan sosial; membuat pendekatan-pendekatan terhadap pendidikan dan pelatihan non-formal, khususnya bagi orang dewasa yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ketika mereka muda; seluas mungkin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang baru dalam pembelajaran dan pelatihan seluas mungkin; memastikan pengadaan informasi dan bimbingan mengenai keterampilan, pasar kerja dan karir serta bimbingan dan penyuluhan kerja, yang dilengkapi dengan informasi atas hak dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan sebagaimana tersebut dalam undang-undang perburuhan dan peraturan perburuhan yang lain; menjamin bahwa program pendidikan dan pelatihan sebelum-kerja adalah program yang relevan dan terjaga kualitasnya; menjamin bahwa sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan diciptakan dan diberdayakan untuk memberi kesempatan-kesempatan yang sesuai bagi pengembangan dan sertifikasi keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. IV. PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DAN KOMPETENSI PEKERJA DAN MEREKA YANG TIDAK BEKERJA

10. Para Anggota harus: a) mempromosikan identifikasi yang sedang berlangsung terhadap tren keterampilan yang dibutuhkan oleh perorangan, perusahaan, ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan dengan keterlibatan para mitra kerja sosial;


Teks usulan

b) mengakui pembelajaran di tempat kerja, termasuk pembelajaran formal dan informal, dan pengalaman kerja; c) mendukung inisiatif yang diusulkan oleh para mitra kerja sosial dalam bidang pelatihan dialog bipartit, termasuk kesepakatan bersama; d) mengakui peran para mitra kerja sosial, perusahaan dan pekerja dalam memberikan sumbangan di bidang pelatihan; menentukan langkahlangkah positif untuk merangsang investasi serta partisipasi dalam pelatihan; dan memikul tanggung jawab utama untuk mengadakan pelatihan bagi para penganggur; e) mempromosikan perluasan pembelajaran dan pelatihan di tempat kerja dengan: (i) menggunakan praktek kerja yang berdaya guna tinggi; (ii) mengadakan pelatihan magang dengan penyelenggara pelatihan pemerintah maupun swasta, dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan (iii) mendorong penggunaan bentuk-bentuk pembelajaran baru dengan kebijakan-kebijakan sosial yang tepat untuk mempermudah partisipasi dalam pelatihan; f) mendorong pengusaha swasta dan pemerintah untuk mengadopsi praktek-praktek yang paling baik dalam pengembangan sumber daya manusia; g) mengembangkan strategi kesempatan, langkah-langkah, serta programprogram yang sama untuk mempromosikan dan melaksanakan pelatihan bagi wanita, juga kelompok-kelompok khusus dan sektorsektor ekonomi, serta orang-orang dengan kebutuhan khusus, dengan tujuan untuk mengurangi adanya perbedaan dalam hal kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan; h) mempromosikan kesempatan-kesempatan yang sama bagi semua pekerja untuk mendapatkan bimbingan karier dan peningkatan keterampilan, juga mendukung pekerja-pekerja yang pekerjaannya berisiko untuk mengikuti pelatihan kembali; i) mempersilahkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk memberikan pelatihan pada para pekerjanya di semua jenjang, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-

perusahaan serta memberikan sumbangan untuk perkembangan negara; dan j) mempromosikan penentuan kebijakan di bidang pelatihan bagi pekerjanya sendiri, dengan menghargai peran para mitra kerja sosial di sektor pemerintah, serta memberikan kesempatan pelatihan yang sama bagi semua pekerja.

18

19

11. Para anggota harus mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan dialog tripartit pada berbagai jenjang pemerintah mengenai pelatihan. V. KERANGKA KERJA UNTUK PENGAKUAN DAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN 12. Berdasarkan konsultasi dengan para mitra kerja sosial, Anggota harus mengambil langkah untuk mempromosikan pengembangan, pelaksanaan dan pendanaan suatu mekanisme yang transparan untuk penilaian, sertifikasi serta pengakuan terhadap keterampilan dan bukti keahlian, termasuk pengakuan dan pengesahan pembelajaran serta pengalaman terdahulu, terlepas dari negara-negara mana pembelajaran dan pengalaman tersebut diperoleh dan apakah pembelajaran dan apakah pengalaman tersebut diperoleh secara resmi atau tidak, serta apakah menggunakan kerangka kerja kualifikasi nasional. Metode penilaian semacam itu haruslah adil, dikaitkan dengan standar dan tidak diskriminatif; kerangka kerja nasional harus meliputi suatu sistem sertifikasi yang meyakinkan dan dapat menjamin bahwa keterampilan-keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan di mana-mana dan diakui di semua perusahaan, sektor industri, dan lembaga-lembaga pendidikan. 13. Ketetapan-ketetapan khusus harus dirancang bagi para pekerja imigran dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan sertifikasi terhadap kompetensi dan kualifikasi.

20


Teks usulan

VI. PELATIHAN UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KELOMPOK SOSIAL

b) menentukan peran pemerintah dan para mitra kerja sosial dalam mempromosikan perluasan dan penyelenggaraan berbagai jenis pelatihan; c) memasukkan jaminan kualitas ke dalam sistem pemerintah dan mempromosikan pengembangannya dalam pasar pelatihan swasta serta mengevaluasi hasil pendidikan dan pelatihan; dan d) mengembangkan standar kualitas bagi pelatih serta menciptakan kesempatan bagi mereka untuk memenuhi standar tersebut.

14. Para Anggota harus mengakui a) peran utama pemerintah untuk mengadakan pelatihan bagi para penganggur, mereka yang ingin memasuki atau memasuki kembali pasar kerja serta orang-orang dengan kebutuhan khusus, untuk mengembangkan dan meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di sektor swasta maupun pemerintah melalui langkah-langkah seperti memberikan insentif serta bantuan; b) peran para mitra kerja sosial untuk mendukung penggabungan para penganggur dengan orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus dalam bekerja melalui kebijakan-kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan langkah-langkah lain; dan c) peran para pejabat lokal dan masyarakat dalam melaksanakan programprogram bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus. 15. Harus diambil langkah-langkah untuk menolak tidak diikutsertakannya orang-orang dengan kebutuhan khusus ke dalam kelompok sosial dengan cara memperhatikan akses bagi mereka untuk ikut serta dalam kemungkinan-kemungkinan pembelajaran seumur hidup serta program-program yang membantu mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. VII. PENYELENGGARA PELATIHAN 16. Dalam bekerja sama dengan para mitra kerja sosial, para Anggota harus, mempromosikan keanekaragaman jenis pelatihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perorangan serta perusahaan yang berbeda dan untuk menjamin standar-standar yang berkualitas tinggi, pengakuan serta pengalihan kompetensi dan kualifikasi dalam kerangka kerja nasional yang terjamin kualitasnya. 17. Para Anggota harus: a) menetapkan kerangka kerja untuk sertifikasi mengenai kualifikasi para penyelenggara pelatihan;

21

VIII. JASA-JASA PENDUKUNG PENELITIAN DAN PELATIHAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PEMBELAJARAN SEUMUR HIDUP DAN PELATIHAN 18. Para Ang gota harus mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan kemampuannya sendiri untuk menganalisa tren di pasar kerja serta pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia serta membantu mengembangkan kemampuan para mitra kerja sosial. 19. Para Anggota harus: a) mengumpulkan informasi, memisahkannya menurut jenis kelamin dan usia, tingkat pendidikan, kualifikasi, aktivitas pelatihan, serta pekerjaan dan pendapatan, khususnya ketika mengadakan survei penduduk secara tetap, sehingga dapat menentukan tren di pasar kerja serta melakukan analisa perbandingan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan; b) membuat pangkalan data serta indikator-indikator kualitatif dan kuantitatif mengenai sistem pelatihan nasional, pelatihan di sektor swasta, termasuk jenis kelamin dan usia, pelatihan di sektor swasta, dengan memperhitungkan dampak dari koleksi data mengenai perusahaan; dan c) mengumpulkan informasi mengenai keterampilan, kompetensi serta tren yang ada di pasar kerja dari berbagai macam sumber, termasuk studi membujur serta tidak dibatasi oleh klasifikasi pekerjaan secara tradisional. 20. Para Anggota harus: a) selamanya menjamin dan memfasilitasi kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan akses untuk memperoleh informasi dan bimbingan


Teks usulan

mengenai keterampilan dan karir, jasa penempatan kerja, teknik-teknik mencari kerja, serta akses untuk ikut serta dalam program-program pendidikan, pelatihan dan program-program pasar kerja yang aktif serta pengakuan terhadap keterampilan; b) mempromosikan dan memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta praktek-praktek tradisional yang terbaik dalam bidang jasa informasi serta bimbingan; dan c) berdasarkan konsultasi dengan para mitra kerja sosial, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab dalam bidang informasi dan bimbingan karir, jasa penempatan kerja, penyelenggara pelatihan serta penyelenggara jasa lain yang terkait; dan d) memberikan informasi dan bimbingan mengenai kepengusahaan, meningkatkan keterampilan berusaha serta kesadaran di antara para pendidik serta pelatih tentang peran penting perusahaan, di antaranya, dalam menciptakan pertumbuhan dan pekerjaan yang layak.

IX. KERJASAMA INTERNASIONAL DAN TEKNIS

22

21. Berdasarkan konsultasi dengan para mitra kerja sosial, dan dengan memperhitungkan dampak dari pengumpulan data mengenai perusahaan, para Anggota harus, mendukung serta memfasilitasi penelitian atas pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, termasuk: a) metodologi pembelajaran dan pelatihan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pelatihan; b) kerangka kerja untuk pengakuan terhadap keterampilan dan kualifikasi; c) kebijakan, strategi dan kerangka kerja di bidang pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia; d) investasi di bidang pelatihan, dan keefektifan serta dampak pelatihan; e) mengidentifikasi, mengukur, serta memprediksi tren di bidang penawaran dan permintaan akan keterampilan, kompetensi, dan kualifikasi di pasar kerja; f) mengidentifikasi serta menanggulangi prasangka (bias) jender dalam menilai keterampilan yang dimiliki pekerja; dan g) menggunakan informasi yang diperoleh melalui penelitian sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program.

23

22. Kerjasama internasional dan teknis dalam pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia harus : a) mempromosikan kesempatan yang lebih besar bagi wanita dan pria untuk memperoleh pekerjaan yang layak; b) mempromosikan pembangunan kapasitas nasional untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan serta program-program pelatihan, termasuk mengembangkan kapasitas di bidang dialog sosial dan pembangunan kemitraan dalam pelatihan; c) mempromosikan pengembangan dalam bidang tentang kepengusahaan serta pekerjaan yang layak dan membagi pengalaman mengenai praktekpraktek terbaik di tingkat internasional; d) memberdayakan kapasitas para mitra kerja sosial untuk memberikan sumbangan pada kebijakan pembelajaran seumur hidup yang dinamis, khususnya dalam kaitannya dengan dimensi baru mengenai integrasi ekonomi regional, migrasi, serta munculnya masyarakat multikultural e) mempromosikan pengakuan nasional, bilateral, dan regional serta kemampuan mengalihkan keterampilan, kompetensi, serta kualifikasi; f) pada tingkat lembaga-lembaga keuangan dan penyandang dana internasional meningkatkan bantuan teknis dan finansial bagi negaranegara yang kurang maju serta mempromosikan kebijakan-kebijakan dan program-program terkait yang menempatkan pendidikan, pelatihan, serta pembelajaran seumur hidup sebagai inti dari kebijakan pembangunan; dan g) mempromosikan kerjasama teknis di antara pemerintah, mitra kerja sosial, sektor swasta serta organisasi internasional mengenai semua hal serta strategi yang tercakup dalam laporan ini.

Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Recommend Documents