Modul ke:
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945 SERTA PENJABARAN PADA PASAL- PASAL UUD 1945 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN NEGARA SEMESTER GASAL 2016
BAHAN TAYANG MODUL 5 Fakultas
FAKULTAS TEKNIK Program Studi
TEKNIK SIPIL
www.mercubuana.ac.id
RANI PURWANTI KEMALASARI SH.MH.
STANDAR KOMPETENSI DAN MATERI PEMBELAJARAN
• Standar Kompetensi : • Mahasiswa Memiliki Kemampuan analisis berfikir rasional, bersikap kritis dalam mengkaji Pancasila sebagai dasar negara serta Penjabarannya dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 serta Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam. • • • •
Materi Pembelajaran : Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945. Penjabaran Pancasila dalam Pasal Pasal UUD NRI 1945. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Politik, Ekonomi,Sosial budaya dan Hamkam.
Mukadimah UUD Tahun 1945 setelah di sahkan PPKI tanggal 18 Juni 1945
Alenia Pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alenia Kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
MUKADIMAH UUD NRI 1945 ALINEA 3 & 4 Alenia ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya
Alenia Keempat, menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah Negara Indonesia.
ALINEA IV UUD 1945 • Tujuan Negara • Membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia • Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Perdamian abadi dan keadilan sosial.
• “.......... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Hubungan Pancasila dgn Pembukaan UUD 45 PANCASILA
Pancasila Dlm Pembukaan UUD 1945
Cita Hukum
Staatsfundamentalnorm IDEOLOGI NEGARA
Pasal-Pasal UUD 1945 Staatsgrundge setze Ketetapan MPR Peraturan Perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai Keputusan Gubernur, Bupati/Kotamadya
Formell Fgesetz & Verordnung & Autoname Satzung
Arti Gambar tersebut Diatas : Pancasila Adalah Sumber Dari Segala Sumber Hukum
• Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia.
Peraturan Perundang Undangan RI Tidak Boleh Menyimpang Dari Jiwa Pancasila
• konsekuensi yuridis, yaitu : • bahwa seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. • Dengan kata lain, isi dan tujuan Peraturan PerundangUndangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila
Hubungan Pancasila Dengan UUD 1945
BERSIFAT FORMAL
HUBUNGAN YANG BERSIFAT MATERIL
Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1. Hubungan Yang Bersifat Formal • Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dicantum di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. • Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. • Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber bagi batang tubuh ( Pasal-Pasal ) yang ada dalam UUD NRI tahun 1945.
2. Hubungan yang bersifat materil Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara meteri, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. • Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : - Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat. - Setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
PENJABARAN PANCASILA DALAM PASAL-PASAL DALAM UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.
37
CERMINAN SILA KE 1 : KETUHANAN YANG MAHA ESA, DIJABARKAN DALAM :
AGAMA Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)] UUD 1945
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)] UUD 1945
CONTOH CERMINAN SILA KE 2 DIJABARKAN DALAM PASAL PASAL UUD 1945 SEBAGAI BERIKUT : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan [Pasal 31 UUD 1945
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1) UUD 1945
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4) UUD 1945 Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5) UUD 1945
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional [Pasal 32 (2) UUD 1945
CONTOH CERMINAN SILA KE 3 DIJABARAN DALAM PASAL PASAL UUD 1945 :
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. [ Pasal 18 (1) UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18B (1) UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam undang-undang[Pasal 18B (2) UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 25A UUD 1945 Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.[Pasal 37 (5) UUD 1945
CONTOH CERMINAN SILA KE 4 DALAM PASAL PASAL UUD 1945 ( PEMILU )
Pasal 6 A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh Rakyat
Pasal 18 Ayat 4 Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis
CONTOH IMPLEMENTASI SILA KE 5 DALAM PASAL PASAL UUD 1945 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)]
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara [Pasal 33 (2)]
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [Pasal 33 (1)] Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara [Pasal 34 (1)****]
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak [Pasal 34 (3)
PENJABARAN PANCASILA DALAM PASAL-PASAL DALAM UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 SERTA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH.
SILA PANCASILA PASAL PASAL DALAM UUD 1945 DI IMPLEMENTASIKAN DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH
Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik • Rakyat merupakan asal mula kekuasaan, dan oleh karena itu, politik Indonesia adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan. • Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. • Kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
CONTOH KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG POLITIK PEMILU DAN PEMILUKADA ( IMPLEMENTASI SILA KE IV )
SILA KE 4 KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN ( ADA NILAI DEMOKRASI DALAM BENTUK PERWAKILAN ) Di Implementasikan Dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis
Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik : UNDANG UNDANG PEMILUKADA SERTA MELAKSANAKAN PEMILUKADA
Contoh Implementasi Pancasila Sila ke 4 dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik : PEMILU DAN PEMILUKADA
Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi
Dasar Hukum Pasal 27 Ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 • Dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. • sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. EKONOMI KERAKYATAN : UKM
Di Implementasikan
Sila ke 5 Pancasila
Dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945
DI IMPLEMENTASIKAN DALAM KEBIJAKAN EKONOMI KERAKYATAN CONTOHNYA MENDUKUNG USAHA KECIL MENENGAH UNTUK TERCIPTA KEADILAN SOSIAL DALAM BIDANG EKONOMI
Implementasi Pancasila SILA KE 5 dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi : MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN : contoh mendukung UKM.
Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Sosial Budaya.
• Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32 UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masingmasing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia.
Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Sosial / Budaya Implementasi sila ke 2 dan ke 4 Pancasila
Contoh Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang HANKAM.
SILA KE 3 PERSATUAN INDONESIA PASAL 30 Ayat 1 UUD 1945 : Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara demi tercipta persatuan Indonesia maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah tentang BELA NEGARA.
KEBIJAKAN BELA NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI SILA KE 3 DIBIDANG HANKAM
Terima Kasih RANI PURWANTI KEMALASARI SH.MH
