STANDAR ETIKA PUBLIK BAHAN TAYANG DIKLAT PIM IV
Drs. S. Jaka Purnama, Apt, MKes 1
Nama : Drs. S. Djoko Purnomo, Apt, Mkes Panggilan : DJOKO
BACK
Kon Fut Tze : Ngo chie ngo wangchi ; Ngo thie ngo khan; Ngo siochi ngo tha. I hear and I forget ; I see and I remember ; I do and I understand. Saya mendengar saya lupa Saya melihat saya ingat Saya mengerjakan saya paham.
DESKRIPSI SINGKAT
Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan etika publik dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran akuntabilitas, etika, dan aktualisasi akuntabilitas dan etika. SEP 2014
4
Hasil Belajar Peserta diharapkan mampu MENGAKTUALISASIKAN standar etika publik dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi
INDIKATOR KEBERHASILAN, MATERI POKOK DAN MANFAAT PEMBELAJARAN
INDIKATOR HASIL BELAJAR
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1.Menginternalisasi akuntabilitas 2.Menginternalisasi etika 3.Mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi
SEP 2014
6
INDIKATOR KEBERHASILAN, MATERI POKOK DAN MANFAAT PEMBELAJARAN
MATERI POKOK 1. Standar Etika Publik 2. Internalisasi Standar Etika Publik 3. Aktualisasi Standar Etika Publik Dalam Mengelola Kegiatan Instansi MANFAAT
Peserta diharapkan dapat menunjukkan kompetensi dalam standar etika publik
SEP 2014
7
HIGH
LOW ESELON I PENGARAH KEBIJAKAN
ESELON II PENGELOLA STRATEGI KEBIJAKAN
ESELON III PENGELOLA PROGRAM
ESELON IV PENGELOLA KEGIATAN
LOW
HIGH
4 KRITERIA ISU A
Aktual (benar2 terjadi); sedang hangat dibicarakan, atau akan terjadi dalam waktu dekat.
P
Problematik; menyimpang dari harapan, standar, ketentuan, menimbulkan kegelisahan yang perlu segera diakhiri.
K
Kekhlayakan; menyangkut orang banyak, bukan kepentingan seseorang tertentu saja.
L
Layak/ kelayakan. logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab pejabat eselon ybs.
18/06/2017
9
TIPS MUDAH MENENTUKAN ISU IKM
URAIAN TUGAS
TOOL
SPM
ISU
PROFIL
RENSTRA
KRITERIA SOLUSI 18/06/2017
INOVATIF KREATIF BOMBASTIS SPEKTAKULER MEMBAHANA FANTASTIS 11
BUZZ DISCUSION PROYEK PERUBAHAN YG BERHASIL PROYEK PERUBAHAN YG GAGAL PROYEK PERUBAHAN YG SALAH/MELANGGAR
SOP-- SOG
8 AREA PERUBAHAN SEMUA ASPEK MANAJEMEN PEMERINTAHAN NO
AREA PERUBAHAN
KONDISI DIHARAPKAN
1
POLA PIKIR & BUDAYA KERJA
Birokrasi dengan integritas & kinerja tinggi
2
PERUNDANG-UNDANGAN
Regulasi tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
3
ORGANISASI
Organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran
4
TATALAKSANA
Tatalaksana jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip good governance
5
MANAJEMEN SDM APARATUR
SDM apatur berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
6
PENGAWASAN
Penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN
7
AKUNTABILITAS
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
8
PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
YANG MELATAR BELAKANGI
2/24/2014
14
KONDISI INDONESIA
Ada 3 masalah besar dalam pembangunan: 1. Birokrasi • masih gemuk, lamban dan belum profesional;
• belum mampu memberikan pelayanan prima pada • masyarakat dan investasi
SEP 2014
15
KONDISI INDONESIA
Ada 3 masalah besar dalam pembangunan:
2. Korupsi • • • • 3. • • •
banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah korupsi merupakan bahaya laten (terselubung) yang sangat membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara
Infrastruktur belum memadai ; anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih kecil
SEP 2014
16
REFORMASI BIROKRASI
dimaknai sebagai proses perubahan dan pembaharuan secara bertahap, kongkrit, dan mendasar untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.
INDIKATOR : 1. Bersih dari KKN dan politisasi; 2. Kompeten yaitu profesional dan berkinerja tinggi; 3. Melayani terhadap masyarakat umum dan dunia usaha.
SEP 2014
17
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ◉ Menteri PAN : - Melaksanakan fungsi perumusan kebijakaan nasional, fasilitasi konflik antar instansi, pemantauan dan evaluasi kinerja. ◉ Pembina: (Menteri/Pimpinan Lembaga) - Pimpinan Lembaga, Menteri, Pimpinan Lembaga lain, Gubernur, Bupati, Walikota; - Melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi ◉ Penanggung Jawab: (Sekjen dan/atau Unsur Pelaksana Tugas Pokok) - Pimpinan Kesekretariatan Lembaga/Kementerian (atau yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya) dengan fungsi koordinasi penyelenggaraan, evaluasi dan laporan ◉ Penyelenggara Pelayanan Publik:(Unit Pelayanan) - Melaksanakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, SEP 2014 informasi, pengawasan internal dan penyuluhan, pelayanan konsultasi18
ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 1. Standar Pelayanan. 2. Maklumat Pelayanan 3. Sistem Informasi Pelayanan Publik 4. Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik. 5. Pelayanan Khusus. 6. Biaya/Tarif Pelayanan. 7. Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan. 8. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 9. Pengelolaan Pengaduan . 10.Penilaian Kinerja. SEP 2014
19
KONDISI FAKTUAL DI LAPANGAN Sebagian masyarakat menilai, kinerja pemerin tahan belum baik, masih ditemukan pengaduan masyarakat tentang : 1. Prosedur pelayanan yang berbelit- belit ; 2. Pemerintahan tidak transparan ; 3. Pemerintahan tidak partisipatif ; 4. Masih banyak praktik KKN ; 5. Belum terimplementasikannya prinsip2 GG. 20
ARTI PENTING ETIKA PENGERTIAN E T I K A
Ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi. ALASAN DIPERLUKANNYA E T I K A Etika berkaitan dengan perilaku manusia Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku Adanya dinamika manusia dengan segala konsekuensinya Etika berkaitan erat dengan sistem nilai manusia MANFAAT E T I K A DALAM ORGANISASI Kebersamaan Empati Kepedulian Kedewasaan
Orientasi Organisasi Respect Kebajikan Integritas
Inovatif Keunggulan Keluwesan Kearifan
SIKAP/PERILAKU PETUGAS 1. Tersenyum, sopan, sebut nama pelanggan 2. Bersalaman dengan kuat 3. Menatap wajah lawan bicara 4. Tubuh mendekati lawan bicara 5. Responsif dan reaksi positif 6. Duduk dengan sikap tegak 7. Menganggukkan kepala 8. Ucapan terima kasih
K O R U P S I
• Corruption by Greed
Terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi
• Corruption by Opportunities
Terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi
• Corruption by Need
Berhubungan dengan sikap mental yg tdk pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai.
• Corruption by Exposures
Berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yg rendah
Minggu, 18 Juni 2017
PENGUATAN ETIKA & INTEGRITAS APARAT 2012
25
LATIHAN MEMBUAT PROPER NO
1
ISU/MASALAH
AKIBAT PENYEBAB PROPER/ SOLUSI 1 2 3
18/06/2017
26
STANDAR ETIKA PUBLIK
2/24/2014
27
ETIKA DAN MORALITAS
INDIVID U PRIMITIVE: individual / tertutup
MASYARAKAT INDIVID U
MODERN: interaktif / terbuka INDIVID U
ETIKA / ETHOS Watak / kebiasaan
MORAL / MORALITAS Sesuatu bersifat baik / buruk
Dorongan batin/keyakinan
NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK Nilai-nilai etika yang disepakati bersama sebagai pola perilaku dikenal sebagai kode etik. Kode etik dirumuskan dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan perilaku yang tidak santun, dan demi kepentingan organisasi . Kode etik administrasi publik (ASPA, 1981):
• • • • • • •
Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri. Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhrnya bertanggung jawab kepada rakyat. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Manajemen yang efektif dan efisien adalah dasar bagi administrasi negara. Sistem penilaian kecakapan yang sama, kesemptan yang sama, dan asas-asas itikad baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah sangat penting Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. SEP 2014
29
Kode etik organisasi pemerintah RI (UU Nomor 8/1974 Pasal 28):
•
PNS adalah warga negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bersikap hormat menghormati antar sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
•
PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan.
•
PNS penjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negara Sipil serta mentaati segala peraturan kedinasan dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggung jawab.
Di samping kode etik, di lingkungan jajaran birokrasi pemerintah • PNS memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai ditetapkan berbagai peraturan kepegawaian yang menyangkut dengan bidang tugas masing-masing. disiplin kerja, sumpah jabatan, dan daftar penilaian pelaksaanaan pekerjaan (DP-3) dan SPK SEP 2014
30
Dalam organisasi pemerintahan, ada ketentuan yang melarang aparatur untuk melakukan tindakan sebagai berikut (Paul H. Douglas, dalam Wahyudi Kumorotomo, 1992, 345-346) • Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atas perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. • Menerima segala bentuk imbalan dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan. • Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah. • Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak yang tak berhak. • Terlalu erat berurusan dengan orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan binis pokoknya tergantung dari ijin pemerintah (ada konflik kepentingan) SEP 2014
31
DIMENSI ETIKA PUBLIK PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN
TUJUAN
ETIKA PUBLIK
MODALITAS
TINDAKAN
AKUNTABILITAS TRANSPARANSI NETRALITAS
INTEGRITAS PUBLIK SEP 2014
Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 201132 Page
TUNTUTAN ETIKA Pengetahuan PUBLIK ttgDAN KOMPETENSI hukum Manajemen program Manajemen Strategis Manajemen Sumber Daya
KOMPETENSI TEKNIS
ETIKA PUBLIK
KOMPETENSI LEADERSHIP
KOMPETENSI ETIKA Manajemen Nilai Kemampuan penalaran moral Moralitas peribadi Etika Organisasional SEP 2014
Penilaian dan Penetapan Tujuan Ketrampilan Manajemen Gaya Manajemen Kepemimpinan Politik & Negosiasi Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 201133 Page
TANTANGAN 1.
KORUPSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN
2.
PEJABAT PUBLIK DAN DILEMA ETIKA
3.
INTEGRASI NILAI - NILAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ETIKA
DALAM
4. LOGIKA
PASAR YANG BER-PENGARUH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
SEP 2014
Page 34
Unsur-unsur
modalitas etika akuntabilitas dan transparansi:
yang
menopang
Kerangka penafsiran baru yang dibentuk berkat budaya
etika dalam organisasi, pelatihan etika, komisi etika, evaluasi kerja yang fokus pada audit etika Norma yang dirumuskan dalam hukum, aturan atau kebiasaan, bisa berupa sanksi yang tegas, hukum antikorupsi kode etik yang disusun dengan keikutsertaan representasi, mekanisme pelaporan, hotlines, ombudsman Pengawasan dalam bentuk auidit internal, audit independen, mekanisme whistle-blowing, rotasi jabatan, media, dan kontrol civil society.
SEP 2014
35
Akuntabilitas
berarti pemerintah harus bertanggungjawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Tiga aspek dalam akuntabilitas: Tekanan
akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah Memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggungjawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan organisasi Tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. SEP 2014
36
Transparansi
dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan. Keterlibatan civil society di dalam proses pengambilan kebijakan publik semakin besar dengan kemajuan teknologi karena modernisasi pelayanan pelayanan publik mengembangkan e-Governance, sekaligus merupakan cara dalam melawan korupsi dan mendorong terciptanya pejabat publik yang beretika dan berintegritas. SEP 2014
37
PRINSIP
Transparansi
mengandung arti bahwa peraturan, prosedur, pelaksanaan harus jelas dan lengkap dan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang melaksanakan; Para Pejabat Publik baik pemerintah maupun pihakpihak yang terlelibat dapat mengetahui sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan maupun peluang korupsi; Para pejabat yang berperan harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam masalah pengadaan Barang dan jasa pemerintah; Agar dana publik dan uang Negara dapat dipertanggung jawabkan dengan benar. SEP 2014
38
IMPLEMENTASI STANDAR ETIKA PUBLIK
2/24/2014
39
5 Nilai & 10 Perilaku Utama Kementrian Keuangan
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. 2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. 3. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas. 4. Bekerja dengan hati. 5. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati. 6. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. 7. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. 8. Bersikap proaktif dan cepat tanggap. 9. Melakukan perbaikan terus – menerus. 10. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.
4 Nilai & 6 Perilaku Utama BNI 46
PROFESIONALISME INTEGRITAS ORIENTASI PERBANKAN PERBAIKAN TIADA HENTI
1. Meningkatkan kompetensi dan hasil terbaik 2. Jujur, tulus, ikhlas 3. Disiplin, konsisten dan bertanggung jawab 4. Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan sinergistis 5. Senantiasa melakukan penyempurnaa 6. Kreatif dan inovatif
DISKUSI BUATLAH NILAI-NILAI DAN PERILAKU UTAMA
SECARA PERORANGAN BUATLAH NILAI-NILAI DAN PERILAKU UTAMA SECARA KELOMPOK BUATLAH NILAI-NILAI DAN PERILAKU UTAMA UNTUK KELAS
SEP 2014
42
ETIKA PUBLIK DAN INTEGRITAS PUBLIK
Integritas Publik Dalam Arti Sempit Tidak Melakukan Korupsi Atau Kecurangan; Secara Luas, Tindakan Sesuai Nilai, Tujuan Dan Kewajibannya Untuk Memecahkan Dilema Moral Yang Tercermin Dalam Kesederhanaan Hidup; Atau Kualitas Dari Pejabat Publik Yang Sesuai Nilai, Standar, Aturan Moral Yang Diterima Masyarakat; Etika Publik, Niat Baik Yang Didukung Oleh Institusi Sosial Seperti Hukum, Aturan, Kebiasaan, Dan Sistem Pengawasan; Pembentukan Moral, Niat Baik Yang Didukung Oleh Lingkungan Dan Pengalaman Yang Menyediakan Infrastruktur Etika Berupa Sarana Yang Mendorong Dan Memberi Sanksi Bagi Yang Melanggar Normanorma Dalam Pelayanan Publik SEP 2014
43
INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA (SIMPULAN)
Leadership yang kuat, pemimpin yang berpengaruh kuat pada tercapainya integritas dan nilai etika, baik melalui upaya yang diciptakannya maupun teladan yang dijalankannya. 2. Dukungan seluruh pegawai, pemimpin yang kuat tidak ada artinya bila tidak didukung segenap anggota instansi pemerintah untuk secara sadar bersama-sama mendukung tegaknya integritas dan nilai etika. 3. Konsistensi pelaksanaan penegakan, konsistensi dalam penerapan dan penegakan sangat diperlukan sehingga tidak ada persepsi standar ganda oleh individu anggota instansi pemerintah. 1.
SABILULUNGAN BARANG SIAPA YANG MEMPELOPORI SESUATU
YANG BAIK MAKA IA AKAN MENDAPATKAN PAHALA SEBAGAIMANA ORANG YANG MENGERJAKANNYA TANPA MENGURANGI JATAH PAHALA SEDIKITPUN (HR. MUSLIM)
PROSES IMPLEMENTASI ETIKA Secara alamiah terbentuk dari dalam (internal) diri
manusia karena pemahaman dan keyakinan terhadap suatu nilai-nilai tertentu (khususnya agama / religi). Diciptakan oleh aturan-aturan eksternal yang disepakati secara kolektif, misalnya sumpah jabatan, disiplin, dan sebagainya. Sumpah jabatan dan peraturan disiplin PNS, pada gilirannya akan membentuk etika birokrasi. Sedangkan kasus Singapura menunjukkan bahwa etika berdisiplin (antri, membuang sampah) dibentuk oleh denda yang sangat besar bagi pelanggarnya.
ETIKA JABATAN PEJABAT PUBLIK
Etika dalam pelayanan publik: tanggung jawab untuk mematuhi dan mengimplementasikan peraturan, melayani kepentingan publik dan mengambil tanggung jawab individu 2. Etika publik berupa integritas publik. 3. Etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu tujuan politik, masalah pilihan sarana, dan aksi politik. Salah satu dimensi yang paling relevan adalah dimensi ketiga, yaitu aksi politik. Dalam dimensi ketiga, pelaku memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas politik yang terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku). 1.
