STANDAR ETIKA PUBLIK

STANDAR ETIKA PUBLIK

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III KABUPATEN BREBES 24-25 FEBRUARI 2016

Dr. Lilin Budiati, SH, MM NIP. 1961 0210 198603 2 011 Pembina Utama Muda / IV c (Widyaiswara Madya)

1

Patologi Birokrasi di Indonesia (1) Organisasi dan kewenangan yang belum tepat fungsi dan sasaran; (2) Pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat; (3) Pola pikir dan budaya kerja belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani; (4) Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; dan (5) SDM Aparatur Sipil Negara (PNS) yang “tidak kompeten”. 

Sumber : Azwar Abubakar, Menpan RB, (01/03/2012), http://forum.kompas.com/nasional/69520-wah-95persen-pns-indonesia-tak-kompeten.html, diakses tanggal 28 April 2014.

Bandiklat Prov Jateng

Pernyataan Menpan RB..........  Fakta empiris bahwa 95% PNS Indonesia tidak kompeten,  Kompetensi yang dimiliki pegawai ternyata tidak sesuai dengan tupoksi kedinasan, terjadi ketimpangan distribusi, di satu sektor kelebihan pegawai sedangkan di sektor lain justru kekurangan pegawai.  Jokowi-Gubernur DKI, pada Peringatan Hari Korpri, 29 November 2012, http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/pns-kebanyakan-dan-tidakberkompeten-salah-satu-masalah-di-ibukota-512793.html, diakses tanggal 28 April 2014.


KUALITAS DAN PEMAHAMAN TERHADAP STANDAR ETIKA PUBLIK UNTUK MEMBANGUN INTEGRITAS ORGANISASI

INTEGRITAS ORGANISASI

AKUNTABILITAS

KOMPETENSI

(minus) KORUPSI

ETIKA

PEMAHAMAN/PENDALAMAN SUBSTANSI AGENDA/MATA DIKLAT Io=a {ACE}-c

1.Bertindak

sesuai kebutuhankepentingan masy 2. Keterbukaan

dlm pembuatan

keputusan Hasil kinerja administratif,efektif-efisien 3.

4.

Dampak sosial kinerja adm

Pengesahan scr demokratis thd kinerja adm 5.

c= D + M - A

KOMPETENSI = K + S + A ...... (kognitif, afektif)

Etika Publik (Norma bg ASN dlm jalankan tugas yan-publik)

C= corruptin D=Descretion M= Monopoli A=Accountability Klitgaard, Abaroa dan Paris, (2002)

Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan etika publik dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran akuntabilitas, etika, dan aktualisasi akuntabilitas dan etika. Mata Diklat disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansinya.

a. Hasil Belajar “....Management

 Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan standar etika publik dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi.

deals mostly with the status quo, and leadership deals mostly with change...” (J.P.Kotter, 1990);


√ √

MATERI POKOK 1. Standar Etika Publik

5. Analisis Kasus

STANDAR ETIKA PUBLIK 4. Etika Publik sebagai Fundamen dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik

2. Internalisasi Standar Etika Publik

3. Aktualisasi Standar etika publik dalam mengelola program instansi


SUB MATERI POKOK (1) MATERI POKOK : 1. Definisi, lingkup, dan dimensi etika publik

      

Pengertian dan Fungsi Etika Pentingnya Etika Dalam Organisasi Etika Kepemimpinan Aparatur Nilai-Nilai Etika Publik. Definisi dan Lingkup Etika Publik Dimensi Etika Publik Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi

"Mediocrity isn't a quest to be pursued." Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau menciptakan apaapa, bila selalu "sekadar" pegawai, "sekadar" manajer, atau "sekadar" orang kecil……


SUB MATERI POKOK (2)

MATERI POKOK :

2. Internalisasi standar etika publik     

Tantangan Dalam Internalisasi Standar Etika Publik Korupsi dan Konflik kepentingan Pejabat Publik dan Dilema Etika Pilihan Etis dalam Internalisasi standar etika publik Integrasi Nilai-Nilai Etika Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan

"You can be an excellent manager w/o becoming a good leader, but you can not be an excellent leader w/o becoming a gppd manager. (Champman)


SUB MATERI POKOK (3) MATERI POKOK :

3. Aktualisasi standar etika publik dlm mengelola kegiatan instansi  Etika Publik dan Pelayanan Publik  Aktualisasi Etika Publik Untuk Melawan Korupsi  Etika Publik dan Modalitas  Etika Publik dan Integritas Publik



SUB MATERI POKOK (4) MATERI POKOK: SIMULASI : Etika Publik sebagai Fundamen dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik



SUB MATERI POKOK (5) MATERI POKOK: Analisis Kasus Di Philipina, Indonesia dan Malaysia : “Persepsi Tentang Kejujuran, nilai etika dan moral, Ketegasan, Konsistensi dan Kepatuhan Sebagai Pilar Integritas Aparatur Negara” Philipina :  Empat langkah untuk mengembalikan kepercayaan dan membangunan integritas pemerintahan Indonesia :  Hubungan antara Nilai, Integritas dan Persepsi anti Korupsi Malaysia :  Persepsi tentang Integritas Lembaga Publik



Pengalaman Belajar Peserta mendapatkan pengalaman belajar, yaitu membaca materi Diklat sesuai materi pokok, mendengar, dan berdiskusi baik dengan tenaga pengajar maupun sesama peserta tentang materi pokok, melakukan simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus yang relevan dengan materi pokok, dan terakhir berkunjung ke tempat yang dapat membantu proses internalisasi hasil belajar. Di penghujung pembelajaran, peserta menghasilkan suatu produk pembelajaran yang menunjukkan kompetensi dalam standar etika publik.

"Mediocrity isn't a quest to be pursued." Kita tidak akan "jadi apa-apa" atau menciptakan apaapa, bila selalu "sekadar" pegawai, "sekadar" manajer, atau "sekadar" orang kecil……


1. MODUL 2. BAHAN BACAAN 3. SLIDES 4. MIND MAPING 5. SIMULASI 6. KASUS


1. Definisi, lingkup, dan dimensi etika publik

Pengertian dan Fungsi Etika Pentingnya Etika Dalam Organisasi Etika Kepemimpinan Aparatur Nilai-Nilai Etika Publik. Definisi dan Lingkup Etika Publik Dimensi Etika Publik Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi

I. Definisi Moral dan Etika (1)

Definisi Moral Moral (latin) “mos (tunggal” atau “mores (jamak)”, sedangkan etika (Yunani ) “ ethos”. Moral dan etika maknanya sama : ‘adat atau kebiasaan’, penggunaannya dlm praktik sering dipertukarkan satu sama lain dg makna yg sama. Pada sebagian praktisi, dilakukan pemisahan dikotomis dlm penggunaan kata ‘moral’ dan ‘etika’ agar keduanya dpt dioperasionalisasikan unt tujuan2 praktis, memberi kerangka acuan bg perilaku individu, kelompok dan/atau masy. Moral bersumber dr lingkungan internal individu, tersimpan di hati nurani (superego) manusia sbg hsl internalisasi nilai2 transendental (nilai-nilai keTuhanan) mengenai konsepsi perilaku yg ‘benar’ atau ‘salah’ dlm diri individu. Bertolak dr konsepsi moral individu ini, dpt dikembangkan menjadi moral kelompok dan/atau moral masy.


I. Definisi Moral dan Etika (2) Moral dan etika bermuara pada acuan yang sama yaitu: ‘benar atau salah’, ‘baik atau buruk/jahat’ atau ‘patut atau tidak patut’.

Perbedaannya adalah bahwa konsepsi moral berdimensi ‘ideal’ karena terletak pada tataran filosofis, gagasan atau ide yang mendasari dan mengarahkan perilaku individu, kelompok atau masyarakat untuk mencapai kebahagiaan hidup. Konsepsi moral tidak mendeskripsikan secara tepat mengenai apa dan bagaimana suatu perilaku dikatakan ‘benar’ atau ‘salah’ menurut acuan moral. Konsepsi moral bersifat abstrak sehingga memerlukan alat atau instrumen agar dapat dioperasionalisasikan pada tataran praktis atau realitas. Instrumen yang dibutuhkan itu adalah ‘etika’.


Definisi Etika  Etika : seperangkat

  

kaidah/norma/peraturan bersumber dari lingkungan eksternal individu misalnya: ling. agama, ling. kerja (kode etik PNS), profesi (Kode etik hakim, dokter, advokat dll.) dan, yg sengaja dirumuskan tujuanya mengatur perilaku individu dan pemangku kepentingan/peran agar tidak melanggar prinsip/ asas2 moral. ‘Etika’ berfungsi sbg alat/instrumen yg menyebabkan ‘nilai2/prinsip2 moral’ yg bersifat abstrak dpt diimplementasikan pd tataran realitas yg konkrit. Etika (Ensiklopedia Nas.Indonesia): karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan, yg dibatasi dg dasar nilal moral menyangkut apa yg diperbolehkan/tidak, yg baik/tidak baik, yg pantas/tdk pd perilaku manusia. Etika tidak lain adlh aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dlm berinteraksi dg orang/kelompok lain dlm masy, atau antara individu/kelompok dr masy ttt dg orang atau kelompok masy lain yg berbeda (misalnya: seseorang yg berasal dr komunitas masy Jawa hrs beinteraksi dg warga masy Sulawesi, Kalimantan atau Belanda.


 



Etika memuat rumusan yg jelas ttg kriteria perilaku yg benar/buruk. Dalam konteks khusus, etika dikaitkan dengan seperangkat norma spesifik bagi komunitas tertentu, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan dideskripsikan secara sistematis dalam bentuk seperangkat aturan tertulis (Kode Etik) yg sengaja dibuat berdsrkan prinsip2 moral yg ada, dan difungsikan sbg alat menilai dan menghakimi sgl macam tindakan berdsrkan prinsip2 moral dinilai menyimpang. Etika akan memberikan batasan maupun standar yg akan mengatur interaksi manusia di dalam kelompok sosialnya.


Perbandingan Moral dan Etika 

Berdasarkan pemisahan dikotomis mengenai substansi dan makna dari ‘moral’ dan ‘etika’ tersebut, dapat dibedakan bahwa:



Moral selalu berdimensi ideal krn terletak pd tataran filosofisideologis atau tataran ide/gagasan, sehingga bersifat abstrak dan blm dpt dioperasionalisasikan scr langsung pd tataran praktis sbg su/ realitas. Moral: ‘premis’, yaitu konstruksi nilai2 atau prinsip2 ideal mengenai benar/salah, baik/buruk dr perilaku individu atau kelompok. Moral mrp nilai dasar/ fundamental berfungsi sbg kerangka acuan dari etika.



Etika berdimensi riil, terletak pada tataran realitas (kenyataan) sehingga bersifat konkrit/nyata, diskrit (jelas-tegas). Etika adalah ‘praksis’, yaitu penjabaran konsepsi moral scr diskrit (jelas-tegas) ttg apa yg benar/salah, apa yg boleh/tidak, apa yg patut/tidak. Etika berisi seperangkat norma atau peraturan yang mengatur perilaku individu/kelompok di dlm s/ masy.


PERBEDAAN MORAL DAN ETIKA,

Ilustrasi (1)







Pada konteks umum (generik) prinsip2 moral “jujur, bertanggungjawab, terbuka (transparan)”. Prinsip itu adalah konsepsi moral yang ideal dan menjadi kewajiban atau “apa seharusnya (das solen)” bagi setiap orang dlm berperilaku, termasuk PNS. Prinsip tsb msh umum,abstrak unt diterapkan dlm su/ realitas, krn belum ada kriteria/ukuran mengenai perilaku apa?, bgm cara berperilaku, kpn perilaku itu dijalankan dan dlm situasi apa?, kpd siapa perilaku itu ditujukan dan unk siapa?. Perlu dibuatkan konteks khusus berupa etika PNS, standar yg berisi rumusan norma atau peraturan2 yg disebut “Kode Etik PNS” unt mengontrol perilaku PNS dlm realitas kehidupannya, baik pd saat bertugas/tidak.

Manifestasi penerapan Kode Etik PNS dlm praktik, : (i) tdk pakai mobil dinas unt kepentingan pribadi, (ii) tdk menerima suap dan/atau gratifikasi yg berkaitan dengan tugas-jabatannya; (iii) setiap pemakaian penggunaan anggaran didasarkan pd landasan hukum yg tepat dan dipertanggungjawabkan dg dukungan bukti otentik. Bandiklat Prov Jateng

Ilustrasi (2)



 

Etika PNS atau Kode Etik PNS mrp ukuran perilaku/tindakan PNS atau “apa yg ada (das sein)” dalam tataran praktik. “Apa yang ada (das sein)” sedapat mungkin harus selalu diperbaiki dengan mengacu kepada “apa yang seharusnya (das solen)”. Perumusan etika PNS harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai ‘perilaku’ yang benar dan/atau baik menurut standar ukuran yg dpt diterima kelompok/komunitas, profesi dan masy/publik. Terkait dengan posisi, peran dan fungsi PNS dlm birokrasi pelayanan publik, maka etika PNS dpt disebut sebagai ‘Etika Publik’ atau ‘Etika Birokrasi’. Perumusan ‘etika publik’(das sein) harus didasarkan pada norma-norma hukum dan profesi yg mengacu pd prinsip-prinsip moralitas PNS sebagai ‘apa yang seharusnya (das solen)’ dituju oleh setiap PNS.


Tabel 1. Perbandingan Moral dan Etika Terjemahan, Budiati 2014)

Atribut

Etika

Substansi

Seperangkat norma atau peraturan tentang perilaku individu dan/atau kelompok tertentu yang terkait dengan kultur, pekerjaan, profesi dll. Etika mendefinisikan tentang bagaimana suatu perilaku dilakukan berdasarkan norma-norma yang sudah ditentukan di dalam Kode Etik.

Seperangkat nilai-nilai, prinsip atau asas mengenai benar atau salah. Konsepsi moral mendefinisikan tentang suatu perilaku dilakukan berdasarkan prinsip atau konsep ideal dari individu

Sistem sosial (masyarakat) - Eksternal

Individual - Internal

Norma atau peraturan yang terkandung di dalam etika (Kode Etik) adalah suatu standar perilaku individu atau kelompok yang dianggap benar atau baik untuk dilakukan

Karena perilaku tertentu diyakini oleh individu sebagai suatu hal yang benar atau salah

Sanksi jika tidak dilaksanakan

Menerima penolakan dari orang lain, kelompok atau masyarakat, atau bahkan dipecat dari pekerjaan. We may face peer/societal disapproval, or even be fired from our job.

Melakukan sesuatu yang bertentangan atau melanggar prinsip moral orang lain, dapat menimbulkan efek yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Efek yang timbul bisa berupa rasa tidak nyaman, merasa bersalah, depresi, dll.

Fleksibilitas

Rumusan dan definisi etika selalu tergantung pada konteksnya. Pada konteks yang sama, rumusan dan definisi etika relatif sama atau konstan, tetapi pada konteks yang berbeda, rumusan dan definisi etika juga berbeda

Pada umumnya konsisten atau tetap, meskipun bisa juga berubah jika keyakinan individu berubah.

Wilayah Abu-abu

Bisa terjadi bahwa seseorang yang sangat mematuhi etika, justru tidak memiliki prinsip moral sama sekali. Sebaliknya, seseorang melanggar etika (Kode Etik) dari suatu sistem, profesi atau komunitas dengan tujuan untuk mempertahankan integritas moralnya.

Individu yang bermoral mungkin saja terikat dengan norma etika yang derajadnya lebih tinggi, tetapi tetap berupaya mematuhi kode etik yang tingkatannya lebih rendah, dengan tujuan untuk mencapai keselarasan.

Asal Kata (Etimologi)

Ethos (Yunani) yang berarti ‘adat-kebiasaan’

Mos (Latin) yang berarti ‘kebiasaan’

Tingkat Penerimaan

Etika diatur berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dan profesi sesuai dengan konteks waktu dan tempat.

Moral dan/atau moralitas melampaui batasbatas budaya

Sumber Alasan menggunakan

Moral

Sumber: Inge Admunsen &Vicente Pinto de Andrade, 2008 Bandiklat Prov Jateng

RANAH KOGNITIF Pengetahuan Agama, Adat istiadat, Budaya

Pengetahuan Nilai Moral

Pengetahuan Norma Etika

Internalisasi Nilai dan Norma

Integritas Ego Prinsip Keseimbangan

Konsep Moral (Moral Concept)

Dorongan (Drives)

Area Pra-sadar (Id) Prinsip Kesenangan RANAH AFEKTIF

Konsep Diri (Self Concept)

Konsep Etika (Ethics Concept)

Sifat-sifat (Traits)

Kontrol Diri (Self Control)

Emosi & Temperamen

Sikap Sesuai moral & etika atau sebaliknya

•Taksonomi Bloom;Teori Psikologi •Teori Motivasi Abraham Maslow;;Teori Etika •Teori Psikoanalisa Sigmund Freud

Super-ego (Hati Nurani)/Moralitas Prinsip Kebaikan

Harga Diri (Self Esteem)

Motivasi

RANAH PSIKOMOTOR

Pengetahuan Lain (Mis. Filsafat)

Predisposisi (Kecenderungan untuk berperilaku bemoral & Etis atau sebaliknya

Area Sadar

Perilaku Bermoral & Etis Atau sebaliknya Lilin Budiati & BS. Toton, 2014


Rohr, Pakarnya masalah etika dalam birokrasi, yang menggunakan etika dan moral dalam pengertian yang kurang lebih sama, meskipun untuk kepentingan pembahasan lain, misalnya dari sudut filsafati, memang ada perbedaan. Rohr menyatakan: “For the most part, I shall use the words “ethics” and “morals” interchangeably. Although there may be nuances and shades of meaning that differentiate these words, they are derived etymologically from Latin and Greek words with the same meaning.

www.themegallery.com


Penegakan Etika & Budaya Org/Kerja Mind-set And Cultural-set

Aktualisasi nilai2 Etika & budaya org/ Kerja dlm praktek

INTEGRITAS

Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance

Aktualisasi prinsip2 Good Governance dalam praktek


6. Etika Terhadap Diri Sendiri (Ps 11 PP 42 thn 2004)

Jujur & terbuka serta tdk memberi info yg tdk benar Bertindak penuh kesungguhan & ketulusan

Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

Meliputi

Menjaga keutuhan & keharmonisan Kel Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan Berinisiatif utk meningkatkan kualitas KSA Memiliki daya juang yang tinggi

Memelihara kesehatan jasmani & Rohani Bandiklat Prov Jateng

2. Internalisasi standar etika publik 2.1. Tantangan Dalam Internalisasi Standar Etika Publik 2.2. Korupsi dan Konflik kepentingan 2.3. Pejabat Publik dan Dilema Etika 2.4. Pilihan Etis dalam Internalisasi standar etika publik 2.5. Integrasi Nilai-Nilai Etika Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Keputusan 29

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

 

Adanya Pergeseran Sospol (Peran Swasta, LSM Meningkat) Kondisi Makin Sulit , Kompleks, Dinamis, Keterbatasan Kapasitas Aparatur Pemerintah Globalisasi, Perkemb Iptek, Dan Liberalisasi  Persaingan Bebas Iptek Merubah Manajemen Sektor Publik & Bisnis  Arus Informasi Menembus Batas Ruang & Waktu Demokratisasi, HAM, Pelestarian Lingkungan Hidup Krisis Multidimensi (Situasi Politik Tak Stabil, Ancaman Disintegrasi, Kepercayaan Masyarakat Menurun, Penegakan Hukum Lemah, Penanganan KKN Lemah, Pemulihan Ekonomi Lambat, Pengangguran Dan Kemiskinan Meningkat) Menjelang Pemilu 2014 (TAHUN POLITIK) Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; interferences (gangguan/saling pengaruhi); interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan)


ORSI: MOBOKRASI (anarkhis) Mob:tindakan yg tdk suai dg nilai2 demokrasi; Krasi : rakyat

INTEREST BASED APPROACH

RIGHT BASED APPROACH

POWER BASED APPROACH ORLA ORLA

INTEREST BASED APPROACH

RIGHT BASED APPROACH

POWER BASED APPROACH

: AUTORITARIANISME : TOTALITARIANISME


1) Patologi akibat persepsi, perilaku, gaya manajerial menyebabkan lemahnya integritas : penyalahgunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong, menghindari kritik, nopotisme, otoriter, dsb; 2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan : puas diri,tdk teliti bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif, 3) Patologi karena tindakan melanggar hukum : mark-up, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb. 4) Patologi akibat perilaku : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, indisipliner, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb. 5) Patologi akibat situasi internal : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman


4. FAKTOR DAN PENGARUH HAMBATAN ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN THD INTEGRITAS INSTITUSI

FAKTOR FISIOLOGIS

FAKTOR SOSIOLOGIS

PENGARUH HAMBATAN ETIKA BIROKRASI  Pesepsi Individu  Sikap Dan Perilaku BIROKRASI PEM Kesadaran moral Prinsip dan nilai moral universal Kemampuan intelektual

FAKTOR LINGKUNGAN

INTEGRITAS

VISI DAN MISI BIROKRASI

SISTEM, STRUKTUR, DAN KULTUR BIROKRASI

FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN

MASYARAKAT


PENTINGNYA ETIKA DALAM MENJALANKAN FUNGSI “PEMERINTAH” 1. Fungsi Politik

PEMERINTAH ADA 2 FUNGSI

DIKOTOMI, POLITIK & ADM

Berkaitan dengan pembuatan kebijakan (public policy making)

2. Fungsi Administrasi Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan (1)

Note: pem adalah pelayanan masy

“Apa yang Menjadi Keinginan Negara?” • Kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik (political master) • Melaksanakan kebijakan politik maupun kekuasaan “Adm. Negara”. • Memiliki kewenangan disebut “Discretionary power”*) kekuasaan untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek

Apakah ada jaminan dan bagaimana menjamin bahwa kewenangan itu digunakan untuk secara baik dan tidak secara buruk


Masalahnya : Pertama, siapa yg menentukan apakah sstu sasaran, ukuran, atau hasil yg dikehendaki didsrkan pd kepentingan umum, bukan kepentingan si pengambil keputusan, atau kelompoknya, atau kelompok yg ingin diuntungkan. Kedua, di mana letak batas antara hak perorangan dan kepentingan umum. Jika kepentingan umum mencerminkan dg mudah kepentingan banyak individu, mk masalahnya sederhana. Namun, jika ada perbedaan tajam antara keduanya, mk akan timbul masalah. Ketiga, bagaimana membuat perhitungan yg tepat bhw langkah2 yg dilakukan akan menguntungkan kepentingan umum dan tdk merugikan. Hal ini penting oleh karena kekuatan dari pendekatan (utilitarianism) ini adalah bahwa dalam neracanya harus diperoleh manfaat yg sebesar2nya dan kerugian yg sekecil2nya, unt kepentingan masy scr keseluruhan. Atau dengan kata lain efisiensi



2.1. Tantangan Dalam Internalisasi Standar Etika Publik (IDENTIFIKASIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUSI SAUDARA)

36

2.1. Tantangan Dalam Internalisasi Standar Etika Publik (1),I Made sedana, 2009 





   

Kondisi pelayanan publik yg dilakukan aparat birokrasi sering mengabaikan etika dlm pelayanan, shg menimbulkan praktek maladministrasi Manusia itu pd dasarnya adalah konservatif, shg ada kecenderungan ingin mempertahankan segala sst yg sdh biasa dilakukan – sekalipun kebiasaan buruk. Adapun tantangan terbesar yg hrs dihadapi adalah diperlukan adanya perubahan perilaku (shifting of behaviour) yg sejalan dan konsisten dg agenda reformasi Kebijakan nasional yang kaku terhadap upaya reformasi - "satu ukuran cocok untuk semua”; one size fits all (Dwiyanto,Agus, 2008) Kerangka regulasi nasional dan kebijakan yang usang terhadap upaya reformasi, (Dwiyanto,Agus, 2008) Kurangnya komitmen pimpinan lembaga untuk melaksanakan reformasi (Dwiyanto,Agus, 2008) Rendahnya kapasitas kementerian dan lembaga untuk melaksanakan reformasi (Dwiyanto,Agus, 2008) Bandiklat Prov Jateng

2.1. Tantangan Dalam Internalisasi Standar Etika Publik (2)  Transformasi ke arah demokrasi mengandung pergeseran dari sistem nondemokratis (apapun bentuknya) ke arah sistem yg demokratis. Kasus Indonesia, transformasi ke arah demokrasi berkaitan dg perubahan dr hubungan yg memiliki karakter zero-sum artinya negara sangat kuat dan masyarakat sipil sangat lemah, berubah jadi hubungan yang positive-sum.  Terjadinya distorsi aspirasi yg datang dari masy, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).  Peran birokrasi diragukan dlm menghidupkan-mendinamisasikan proses demokratisasi, krn sifat birokrasi pasti tdk dinamis (Suseno, 1992). Bahkan Sutoro Eko (2003) : raksasa birokrasi Indo yg tdk bermutu, justru menjadi beban yg sangat berat bagi negara dan masy



DELAPAN BENTUK MAL-PRAKTEK (mal-administrasi), 1 Nigro dan Nigro dalam (Widodo, 2001:259-262),

 1. Ketidak-jujuran (dishonesty), Suatu tindakan administrasi yang tidak jujur. Misalnya; mengambil uang dan barang publik untuk kepentingan sendiri, menerima uang suap dari langganan (client), menarik pungutan liar. Dikatakan ketidak-jujuran karena tindakan ini berbahaya dan menimbulkan ketidak-percayaan (dis-trust), dan merugikan kepentingan organisasi atau masyarakat.

 2. Perilaku yang buruk (unethical behaviour) Misalnya, kecenderungan pegawai untuk memenangkan perusahaan koleganya dalam tender proyek; seorang pembesar minta kepada kepala personalia supaya familinya diluluskan dalam seleksi.

 3. Mengabaikan hukum (disregard of the law), Pegawai (administrator publik) dpt mengabaikan hukum atau membuat tafsiran hukum yg menguntungkan kepentingannya. Misalnya pegawai menggunakan mobil dinas untuk keluarga, padahal fasilitas kantor yg scr hukum hny diperuntukkan pegawai dan untuk kepentingan dinas.


Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 2  4. Favoritisme dalam menafsirkan hukum. Pejabat atau pegawai di suatu instansi tetap mengikuti hukum yg berlaku, ttp hukum tsb ditafsirkan unt menguntungkan kepentingan ttt. Misalnya “gubernur” sbg pembina politik di wilayahnya hrs bersikap netral, namun dlm pemilu sebagai kader partai A mrs terpanggil memenangkan partai tsb. Perlakuan yg tdk adil thd pegawai. Pegawai diperlakukan scr tdk adil. Misalnya bos menghambat pegawai yang berprestasi karena merasa disaingi.

 5. Inefisiensi bruto (gross inefficiency). Betapapun bagus maksudnya, jika suatu instansi tidak mampu melakukan tugas secara memadai, para administrator disitu dinilai gagal, misalnya pemborosan dana secara berlebihan

 6. Menutup-nutupi kesalahan. Pimpinan atau pegawai menutupi kesalahannya sendiri atau bawahannya, atau menolak diperiksa atau dikontrol oleh legislatif, atau melarang pers meliput kesalahan instansinya Bandiklat Prov Jateng

Delapan bentuk mal-praktek (mal-administrasi), 3

 7. Gagal menunjukkan inisiatif. Sebagian pegawai gagal membuat keputusan yang positif atau menggunakan diskresi (keleluasaan/kelonggaran) yang diberikan hukum kepadanya.

 8. Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai. Pegawai diperlakukan secara tidak adil. Misalnya bos menghambat pegawai yang berprestasi karena merasa disaingi


PENTINGNYA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMERINTAH

ETIKA (etika Birokrasi )

ada 2 FUNGSI

Pedoman/ acuan, referensi bagi “Administrasi Negara” (birokrasi Publik) Dalam tugas + kewenangannya, agar dinilai baik, terpuji, tidak tercela

“Standar Penilaian” Mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, dinilai baik, terpuji, tidak tercela

• Refleksikan nilai2 dasar masy yg dilayani; • Kepentingan publik diatas kepentingan pribadi, kelompok + organisasi (Dwiyanto, 2002). • Utamakan masy luas (Dwiyanto, 2002). • Efektif, pencapaian apa yg jadi tujuan + sasaran. • Sederhana, prosedur dan tata cara yg mudah, tepat, tidak berbelit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan

• Kejelasan dan kepastian** Bandiklat Prov Jateng

KEJELASAN DAN KEPASTIAN**)      

Prosedur tata cara pelayanan Syarat pelayanan (teknis + adm) Unit kerja + pejabat yang berwenang Tarif + tata cara pembayaran Jadwal waktu penyelesaian Keterbukaan prosedural/ tata cara


ETIKA KEBAJIKAN (ethics of virtue). Mengkaji etika kebajikan (ethics of virtue). Etika ini berbicara mengenai karakter yang dikehendaki dari seorang administrator. Nilai-nilai kebajikan inilah yang dapat mengendalikan peran seseorang di dalam organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi berlandaskan nilai-nilai moral yang sesuai dengan martabat kemanusiaan Tantangan selanjutnya, apa saja nilai-nilai kebajikan itu, atau lebih tepatnya nilai-nilai mana yang pokok (cardinal values), dan mana yang menjadi turunan (derivative) dari nilai-nilai pokok itu. Frankena (1973) misalnya, mengatakan bahwa hanya ada dua kebajikan pokok (cardinal virtues), yaitu benevolence dan justice. Semua nilai kebajikan lain bersumber dari kedua nilai utama itu. Hart mengatakan bahwa kebajikan pokok itu adalah eudaimonia dan benevolence.



Nilai Kebajikan = Nilai moral Hart (1995) agar kebajikan menjadi sentral dalam karakternya sendiri, yang akan membimbingnya dalam perilakunya di organisasi. Administrator yang bajik berkewajiban moral untuk mengupayakan agar kebajikan juga menjadi karakter mereka yang bekerja di bawahnya. Kebajikan tidak bisa dipaksakan, karena kebajikan harus berasal dari diri masing-masing individu (voluntary observance). “virtue does not yield to social engineering.” Hart mengetengahkan pentingnya pendidikan mengenai kebajikan sejak dini, serta dilancarkannya kebijakan-kebijakan program, praktek-praktek yang mendorong berkembangnya nilai-nilai kebajikan dalam organisasi. Akhirnya, yang amat penting adalah keteladanan. Etika kebajikan yang penting adalah proses untuk menginternalisasikannya dibandingkan dengan hasilnya.



KONSEP ETIKA PELAYANAN PUBLIK.  Etika pelayanan publik adalah: ”suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan2 yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik” (Kumorotomo, 1996:7).  Putra Fadillah (2001:27), etika pelayanan publik adalah: ”suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan2 yang mengandung nilai2 hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik”.  Dwiyanto (2002:188): etika dalam konteks birokrasi : ”Etika birokrasi sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan2 kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas”.



Internalisasi nilai-nilai Etika Memperbaiki birokrasi (menanamkan etika sebagai nilai utama administrasi), yang tercermin baik dalam etika perorangan maupun etika organisasi adalah pekerjaan yang perlu kesabaran, dan hasilnya tidak dapat spektakuler, tetapi akan banyak bersifat inkremental. Ia harus terkait dengan pembangunan sosial ekonomi secara keseluruhan. Keberhasilan dan kemajuan pembangunan administrasi akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Sebaliknya, kemajuan sosial ekonomi sangat tergantung dari kemampuan administrasi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan. Dengan demikian, keduanya berkaitan sangat erat dan satu sama lain saling memperkuat.



3. Aktualisasi standar etika publik dalam mengelola kegiatan instansi

Etika Publik dan Pelayanan Publik Aktualisasi Etika Publik Untuk Melawan Korupsi Etika Publik dan Modalitas Etika Publik dan Integritas Publik

Framework Standar Etika Publik

Merancang Tatanan Etika

Merencanakan Elemen

Mengelola Sistem

Kepemimpinan Etis Menciptakan Sistem Etika Mengevaluasi Kinerja Organisasi

Melaporkan Pelanggaran

Membangun Komitmen

Memperkuat Perilaku Etis

Membuat Panduan Perilaku Etis

Mengembangkan Ketrampilan Etis Sumber: dielaborasi dari “An Ethics Framework For Applying the Public Sector Values, Principles, Codes and Standards – by Lilin Budiati & BS. Toton


Prinsip-Prinsip dan Indikator Standar Etika Publik Definisi Operasional Variabel

Prinsip-Prinsip

1.

Mengutamakan

Indikator

kepentingan

publik 2.

Bertanggung

jawab

kepada

publik

Etika Publik (Norma bagi Aparat Sipil Negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik)

3.

Selalu berdasarkan hukum

4.

Good Governance

5.

Sistem

berbasis

kompetensi

Kejujuran

7.

Bermoral

8.

Tidak

sekedar

Bertanggungjawab (Responsible) Daya Tanggap (Responsiveness) Integritas (Integrity) Imparsialitas (Impartiality) Akuntabilitas (Accountability)

Efisiensi (Efficientcy)

menghindari

kesalahan, tetapi selalu mencari kebenaran

Ukuran/ Skala

Transparansi (Transparentcy)

(merit system)

6.

Sub Indikator

Impersonalitas (Impersonality) Sistem Merit (Merit System) Kehormatan (Respect) Kepemimpinan (Leadership)

Sumber: An Ethics Framework for Applying the Public Sector Values, Principles, Codes Bandiklat Prov Jateng and Standards

Empat Dimensi Akuntabilitas:     

1. Siapa yang melaksanakan; 2. Kepada siapa disampaikan/diserahkan; 3. Standar apa yang digunakan untuk penilaiannya; 4. Bagaimana Nilai akuntabilitasnya. Pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam akuntabilitas:  1. Publik dan Konsumen;  2. Pemimpin dan Pengawas;  3. Petugas pelaksana Kegiatan Bandiklat Prov Jateng

Mario D. Yango: 1. Traditional atau Regularity Accountability; Fokus: Transaksi reguler atau transaksi-transaksi fiskal termasuk kepatuhannya pada peraturan. 2. Managerial Accountability; Fokus: Pada efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya. Pejabat dan pegawai tidak hanya menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi juga harus mampu menetapkan rencana kelanjutannya dari sebuah kegiatan – Kontinuitas kegiatan 3. Program Accountability. Fokus: Pada pencapaian hasil kerja (kinerja) 4. Process Accountability. Fokus: Pada informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja sebagai dampak dari pelaksanaan suatu kebijakan dan aktivitas organisasi.

52


FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT AKUNTABILITAS: 1. Low Literacy Precentage (tingkat kesadaran hukum yg rendah); 2. Poor Standard of Living (standar hidup rendah); 3. General Decline in the moral values (penurunan nilai moral); 4. A policy of live and let live (tidak peduli thd kebjk pem); 5. Cultural faktors (faktor budaya); 6. Government monopoly (sentralisasi pemerintahan); 7. Deficiencies in the accounting system (buruknya sistem akuntabilitas); 8. Lack of will in enforcing accountability (penegakan hk. Lemah); 9. Birocratic secrecy (birokrasi tdk terbuka/ terlalu ketat); 10.Conflict in perspective and inadequate institutional linkage (tidak ada standar kejelasan mengenai program pemerintah); 11.Quality of officers (kualitas pejabat yang rendah); 12.Technological obsolescence and inadequate surveillance system (Tidak ada teknologi yang mendukung); 13.Colonial herritage (akibat peninggalan penjajah); 14.Defects in the laws concerning accountability (Lemahnya sistem hukum/ asas praduga tak bersalah); 15.Crisis environment (lingkungan yang tidak stabil); 53


Akuntabilitas memvisualisasikan: 1. Ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku; 2. Kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja; 3. Keterbukaan dalam pembuatan keputusan; 4. Mengacu pada jadual yang telah ditetapkan; 5. Menerapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksnaan.

PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS 1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen (agent of change) 54


Figure 1. Dimensions of Accountability

+

+

-

-


Figure 2. Accountability in the Public Sector


BENTUK DAN CIRI-CIRI AKUNTABILITAS Akuntabilitas Politis

Akuntabilitas Administrasi

Prinsip dasar operasional Akuntabilitas internal, untuk siapa?

Bertindak mengikuti Bertindak mengikuti aturan ketentuan Pemerintah dan prosedur yang telah ada Otoritas politik yg paling - Otoritas politik yg paling kuat kuat - Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat

Akuntabilitas eksternal, untuk siapa?

Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat)

Perihal

Hasil kinerja administratif

Kriteria

- Kriteria politis - Kriteria teknis atau objektif

Mekanisme

- Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (tanggungjawab internal) - Mekanisme pengendalian Parlemen - Kritik dan pengakuan politis - Pengunduran diri atau pemecatan

Konsekwensi

- Lembaga pengawas dan pengendali eksternal - Warga Negara - Lembaga Peradilan Bentuk dan prosedur diikuti tindakan administratif

Akuntabilitas Profesi Bertindak peraturan dan praktek teknis profesi - Otoritas atau lembaga profesi yg paling kuat (evaluasi teknis) - Otoritas atau lembaga administratif yg paling kuat (evaluasi administratif) Lembaga pengawas dan pengendali eksternal (teknis maupun administratif)

Peraturan dan praktek profesi profesi diikuti tindakan administratif Kriteria formal: memenuhi K riteria profesional: peraturan dan prosedur yg memenuhi peraturan dan sudah ditetapkan praktek profesi yang sudah ditetapkan - Mekanisme pengawasan - Mekanisme pengawasan dan dan pengendalian internal pengendalian internal (teknis - Mekanisme pengawasan maupun administratif) dan pengendalian - Mekanisme pengawasan dan eksternal pengendalian eksternal - Tuntutan administratif (teknis maupun administratif) - Prosedur peradilan - Revisi tindakan administratif (Penguatan, modifikasi pembatalan) - Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait - Kompensasi bagi warga negara

Sanksi atau pengakuan dari dinas terkait

Akuntabilitas Demokrasi Bertindak sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Masyarakat (kelompok tertentu maupun keseluruhan)

Hasil kinerja administratif

Dampak sosial kinerja administratif

- Mekanisme partisipasi masy - Media dan sarana untuk mengekspresikan opini public - Teknologi Informasi

- Adopsi tindakan administrative - Revisi keputusan administrative - Pengesahan secara demokratis terhadap kinerja administratif

III. Aktualisasi etika dan integritas dalam mengelola program instansi



Integritas berarti konsistensi antara dua hal, yaitu pikiran dan tindakan, untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan etis melibatkan proses penalaran etis yang didalamnya mengelaborasi kesadaran moral dan kemampuan moral kognitif seseorang yang pada akhirnya diwujudkan di dalam bentuk pengambilan keputusan.



Integritas meliputi komitmen seseorang terhadap suatu prinsip yg harus dimaknai sebagai loyalitas kepada prinsip dan nilai moral universal, dan bukan kepada prinsip dan nilai moral yang dipegang pada taraf individu, organisasi, ataupun masyarakat



The only thing even in this world is the number of hours in a day. The difference in winning or losing is what you do with those hours. Woody Hayes

Kesadaran moral tdk ditentukan oleh perasaan, melainkan oleh kemampuan intelektual, yaitu kemampuan unt memahami dan mengerti sst scr rasional (Magnis-Suseno,2000). Kohlberg (1955) tidak berbicara tentang prinsip moral tertentu, tidak bicara tentang apa yang benar dan tidak secara moral, melainkan meneliti kompetensi untuk memberikan penalaran etis


I. Orientasi thd kepatuhan dan hukuman

ISU MORAL

Pre-conventional

II. Representasi penalaran yg imbang antara kept pribadi+ org sosial

Conventional

III. Pahami secara moral sbg kesesuaian keptusan yg diambil IV. Mengacu pd prinsip dan nilai moral yg obyektif (lepas dr individu,sosial,organisasi

Post-conventional V. Perkembangan kesadaran moral

Sumber: Anggara Wisesa, 2011, modifikasi Budiati, 2014

VI. Prinsip dan nilai moral universal


SIMPULAN DAN IMPLIKASI  Integritas bukan sekadar istilah yang merujuk pada perilaku etis, tetapi lebih jauh dalam lagi, integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membawa implikasi bahwa tidak setiap perilaku etis dapat dinilai sebagai tindakan berintegritas dan hanya perilaku etis yang dilakukan atas dasar prinsip dan nilai moral universal yang dapat dikatakan berintegritas moral  Kode etik organisasi dapat menjadi koridor perilaku anggota organisasi. Tetapi, penerapan yang disertai dengan mekanisme hukuman dan imbalan memiliki efek negatif. Sistem hukuman dan imbalan sering digunakan untuk membangun dan menguatkan budaya organisasi, termasuk menekan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh karyawan.


……………SIMPULAN DAN IMPLIKASI 3. Ketergantungan yang besar pada sistem hukuman dan imbalan untuk menegakkan kode etik dan aturan justru membawa individuindividu di dalam organisasi kepada konsistensi asosiasi keputusan dan tindakan dengan hukuman atau imbalan tertentu (tahap preconventional dalam teori perkembangan moral Kohlberg) (Baucus & Beck-Dudley, 2005). 4. Kesulitan analisa integritas dengan hanya menekankan perilaku etis adalah karena meski tindakan etis yang dilakukan sama, tindakan etis itu dapat dilandasi oleh motif-motif yang berbeda. Hal ini terkait dengan proses pengambilan keputusan etis yang di dalamnya kemampuan moral kognitif berperan


Keterkaitan Etika, Integritas dan Good Governance Good Governance

INTEGRITAS

Synergistic (Win/Win)

Respectful (Compromise)

Defensive (Win/Lose or Lose/Win) High

Low

ETIKA Bandiklat Prov Jateng

INTEGRITINTEGRITAS & ETIKA SBG INTEGRITAS & ETIKA SBG LANDASAN GOOD GOVERNANCE 

Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.



Etika didefinisikan sebagai pemahaman tentang hal yang baik dan buruk atau hak dan kewajiban mengenai moral dan ahlak.



Jika keduanya digabung dan ditempatkan dalam sanubari, dapat mencetak perilaku setiap individu untuk beretika baik serta berintegritas tinggi di lingkungan organisasi. Karena itu, organisasi pemerintah harus berani merumuskan integrasi keduanya kedalam sebuah Nilai Etika.

In a crisis, be aware of the danger, but recognize the opportunity. John F. Kennedy


HAKIKAT INTEGRITAS

BERTINDAK KONSISTEN SERTA SESUAI KODE ETIK DENGAN NILAINILAI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI

KEKUATAN INTEGRITAS: MELAKUKAN YANG TEPAT, BERTANGGUNGJAWAB, BEKERJASAMA DAN BERINOVASI INDIKATOR INTEGRITAS: APAKAH KODE ETIK TELAH DILAKSANAKAN; BGMN MENGATASI KONFLIK; KOMITMEN ORGANISASIONAL


IV. Etika Publik sebagai Fundamen dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik

BAHAN SIMULASI terlampir

66

LANJUTAN INTEGRITAS & ETIKA SBG LANDASAN GOOD GOVERNANCE

Nilai etika harus dituangkan ke dalam berbagai aturan atau standar perilaku agar dapat menjadi kerangka perilaku yang dipedomani seluruh pegawai. Nilai etika bukan sekadar bermanfaat untuk membentuk (memotivasi dan mendorong) perilaku pegawai seharihari, namun juga membimbing mereka ketika melakukan proses pengambilan keputusan. Sehingga jika nilai etika dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen sebagai fondasi good governance dalam organisasi akan makin kokoh.


KAPASITAS SDM (pemimpin yg tidak kapabel) ???  Tidak memiliki tujuan yg jelas  Rendahnya integritas personal  Tidak pahami timing mengguncang bawahan unt bergerak wujudkan VISI organisasi  Tidak diimbangi ketekunan menginspirasi  Tidak menghayati masalah  Tidak mampu mencari solusi  Berjarak dengan bawahan, tdk peduli membantu  Fungsinya hny meneruskan pesan dari hierarchi yg lbh tinggi  Tidak mampu membangun sinergitas 68


V. Analisis Kasus

69

A Basic Policy Process, 1.Verify, define, detail the problem

.

C. Patton, D. Savicki, p53

2. Establish Evaluation criteria

3. Identify Alternative policy 6. Monitor the Implemented Policy

5. Display and Distinguish among Alternative policies

4. Evaluate alternative policies


1. Verify, define, detail the problem 2. Establish Evaluation criteria 3. Identify Alternative policy 4. Evaluate alternative policies 5. Display and Distinguish among Alternative policies 6. Monitor the Implemented Policy


DAFTAR PUSTAKA  Anggara Wisesa, Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, Jurnal Manajemen Teknologi Vol 10 Number 1, 2011 Lilin Budiati, Evaluasi Persepsi Tentang Kompetensi Dan Pendayagunaan Alumni Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Jawa Tengah, 2012 Lilin Budiati, 2014, Etika Publik Sebagai Basis Pelayanan Sektor Publik, artikel

I Wayan Sudana, 2009, Mewujudkan Birokrasi yang Mengedepankan Etika Pelayanan Publik Diposkan dalam Administrasi dan Pelayanan Publik, Orasi Ilmiah, tagged Birokrasi; Etika Pelayanan Publik pada 6 Juni 2009 | 5 Comments »


STANDAR ETIKA PUBLIK

Recommend Documents