STANDAR PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jl. Veteran No. 7 Telp./Fax. (0293) 314663, 361775 Website : http://bp2t.magelangkota.go.id KOTA MAGELANG – JAWA TENGAH

1. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Perda Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2) Keputusan Walikota Nomor 40 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). C.

Persyaratan Pelayanan : Perseroan Terbatas (PT) 1) Fotokopi Akta Pendirian. 2) Fotokopi SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM. 3) Fotokopi KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan. 4) Fotokopi NPWP Perusahaan. 5) Fotokopi Izin Gangguan (HO). 6) Neraca Awal Perusahaan. 7) Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan. 8) Pasfoto 4x6 dua lembar. Koperasi 1) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi. 2) Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab Koperasi. 3) Fotokopi NPWP. 4) Fotokopi Izin Gangguan (HO). 5) Neraca Awal Koperasi. 6) Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan. 7) Pasfoto 4x6 dua lembar. CV dan Firma 1) Fotokopi Akta Pendirian yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri. 2) Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab. 3) Fotokopi NPWP. 4) Fotokopi Izin Gangguan (HO). 5) Neraca Awal Perusahaan. 6) Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan. 7) Pasfoto 4x6 dua lembar. Perusahaan Perorangan 1) Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab perusahaan. 2) Fotokopi NPWP Perusahaan. 3) Fotokopi Izin Gangguan (HO). 4) Neraca Awal Perusahaan. 5) Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan. 6) Pasfoto 4x6 dua lembar.

(1)

D.

Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin (SPI). 2) Petugas melakukan pemeriksaan administratif dan lapangan. 3) Pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4) Penerbitan dan penyerahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

E.

Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 2 hari setelah pengajuan.

F.

Biaya Pelayanan : Rp. 0,-.

G.

Produk Pelayanan : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

H.

Sarana dan Prasarana : 1) Formulir SPI. 2) Formulir BAP. 3) Peralatan Kantor. 4) Stopmap. 5) Materai. 6) Ruang Tunggu. 7) Perangkat komputer. 8) Meja/Loket Pelayanan.

2

2. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) A.

Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Usaha Industri (IUI).

B.

Dasar Hukum Pelayanan : 1) Perda Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri. 2) Perda Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri. 3) SK Wakilota Magelang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan. 4) SK Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan.

C.

Persyaratan Pelayanan : 1) Fotokopi NPWP. 2) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya. 3) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 4) Fotokopi Direksi dan Dewan Komisaris. 5) Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip (untuk yang melalui tahap persetujuan prinsip). 6) Fotokopi Formulir Model Pm-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek). 7) Fotokopi UKL (Upaya Kelola Lingkungan) atau UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). 8) Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan. 9) Pasfoto 4x6 dua lembar.

D.

Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin (SPI). 2) Petugas melakukan pemeriksaan administratif dan lapangan. 3) Pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4) Penyelesaian biaya administrasi. 5) Penerbitan dan penyerahan Surat Izin Usaha Industri (IUI).

E.


(3)

F.

Biaya Pelayanan : Biaya pelayanan Nilai Investasi (Rp) < 5 juta 5 juta - 50 juta 50 juta - 75 juta 75 juta - 100 juta 100 juta - 150 juta 150 juta - 200 juta 200 juta - 1 milyar 1 milyar - 5 milyar > 5 milyar

Biaya (Rp) 20.000,25.000,40.000,50.000,75.000,100.000,200.000,500.000,1.000.000,-

G.

Produk Pelayanan : Izin Usaha Industri.

H.


4

3. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Tanda Daftar Industri (TDI). B.

Dasar Hukum Pelayanan : 1) Perda Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri. 2) Perda Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri. 3) SK Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan. 4) SK Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan.

C.

Persyaratan Pelayanan : 1) Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung jawab. 2) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya(bagi Perusahaan yang berbadan hukum). 3) Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan tentang keberadaan usaha yang dilaksanakan. 4) Fotokopi UKL (Upaya Kelola Lingkungan) atau UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). 5) Pasfoto 4x6 dua lembar.

D.

Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin (SPI). 2) Petugas melakukan pemeriksaan administratif dan lapangan. 3) Pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4) Penyelesaian biaya administrasi. 5) Penerbitan dan penyerahan Tanda Daftar Industri (TDI).

E.


F.

Biaya Pelayanan : Biaya pelayanan Nilai Investasi (Rp) < 5 juta 5 juta - 50 juta 50 juta - 75 juta 75 juta - 100 juta 100 juta - 150 juta 150 juta - 200 juta 200 juta - 1 milyar 1 milyar - 5 milyar > 5 milyar

Biaya (Rp) 20.000,25.000,40.000,50.000,75.000,100.000,200.000,500.000,1.000.000,-

(5)

G.

Produk Pelayanan : Tanda Daftar Industri (TDI).

H.


6

4. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Tanda Daftar Perusahaan (TDP). B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 3) SK Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP). C. Persyaratan Pelayanan : Perseroan Terbatas (PT) 1) Asli dan fotokopi Akta Pendirian serta data akta pendirian yang telah diketahui oleh Departemen Hukum dan HAM. 2) Asli dan fotokopi akta perubahan jika ada. 3) Asli dan fotokopi keputusan pengesahan Badan Hukum. 4) Fotokopi KTP atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab dan Pemegang Saham. 5) Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis. Koperasi 1) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi. 2) Fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang. 3) Fotokopi KTP Pengurus. 4) Fotokopi Izin Usaha. 5) Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis. CV dan Firma 1) Fotokopi Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang. 2) Fotokopi KTP Penanggung jawab atau Pengurus. 3) Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis. Perusahaan Perorangan 1) Fotokopi Akta Pendirian apabila ada. 2) Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab. 3) Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis. D. Prosedur Pelayanan : Untuk Koperasi dan Perseroan Terbatas 1) Pemohon mengajukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin (SPI). 2) Petugas melakukan pemeriksaan administratif dan lapangan. 3) Pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (7)

4) 5)

Penyelesaian biaya administrasi. Penerbitan dan penyerahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Untuk CV, Firma, dan Perusahaan Perorangan 1) Pemohon mengajukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin (SPI). 2) Petugas melakukan pemeriksaan administratif dan lapangan. 3) Pengisian dan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4) Penyelesaian biaya administrasi. 5) Penerbitan dan penyerahan Tanda Daftar Perusahaan )TDP). E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 2 hari setelah pengajuan. F. Biaya Pelayanan : Biaya pelayanan Bentuk usaha

Biaya (Rp)

PT Koperasi CV/Firma Perorangan PMDN Badan Usaha lainnya Perusahaan Asing

100.000,5.000,25.000,10.000,50.000,100.000,250.000,-

G. Produk Pelayanan : Tanda Daftar Perusahaan (TDP). H. Sarana dan Prasarana : 1) Formulir SPI. 2) Formulir BAP. 3) Peralatan Kantor. 4) Stopmap. 5) Materai. 6) Ruang Tunggu. 7) Perangkat komputer. 8) Meja/Loket Pelayanan.

8

5. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Tanda Daftar Gudang (TDG). B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Perda Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tanda Daftar Gudang (TDG). 2) Perda Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG). C. Persyaratan Pelayanan : 1) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3) Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab. 4) Fotokopi NPWP. 5) Fotokopi IMB Pendirian Gudang. 6) Fotokopi Perjanjian Pemakaian/Penguasaan Gudang bagi Penyewa Gudang. 7) Denah/Gambar Gudang. 8) Pasfoto 4x6 dua lembar. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin (SPI). 2) Petugas melakukan pemeriksaan administratif dan lapangan. 3) Pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4) Penyelesaian biaya administrasi. 5) Penerbitan dan penyerahan Tanda Daftar Gudang (TDG). E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 2 hari setelah pengajuan. F. Biaya Pelayanan : Biaya pelayanan Luas Gedung (m2) 0-50 50-100 100-500 500-2500

Biaya (Rp) 50.000,100.000,150.000,200.000,-

G. Produk Pelayanan : Tanda Daftar Gudang (TDG). H. Sarana dan Prasarana : 1) Formulir SPI. 2) Formulir BAP. 3) Peralatan Kantor.

(9)

4) 5) 6) 7) 8)

Stopmap. Materai. Ruang Tunggu. Perangkat komputer. Meja/Loket Pelayanan.

10

6. IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung. B. Dasar Hukum Pelayanan : Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Proposal pengusahaan sarang burung. 2) Fotokopi akta pendirian. 3) Fotokopi KTP. 4) Gambar/peta tempat usaha. 5) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Peruntukan Penggunaan Bangunan (IPPB). 6) Fotokopi Izin Gangguan (HO). 7) Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. 8) Rekomendasi dari tim penelitian teknis lokasi usaha. 9) Pernyataan sanggup mempekerjakan masyarakat setempat. 10) Pernyataan sanggup mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 11) Surat keterangan pengusaha dan pemilik. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pendaftaran. 2) Pengisian blangko pendaftaran bermeterai. 3) Penelitian persyaratan. 4) Peninjauan lokasi usaha. 5) Rakor tim peneliti lokasi usaha. 6) Penyusunan berita acara penelitian teknis lokasi. 7) Penerbitan rekomendasi. 8) Penelitian aspek hukum oleh Bagian Hukum. 9) Penyusunan draft izin usaha. 10) Penandatanganan Surat Izin Usaha oleh Walikota. 11) Penyerahan kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 3 hari. F. Biaya Pelayanan : Rp. 0,G. Produk Pelayanan : Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung. H. Sarana dan Prasarana : 1) ATK. 2) Ruang rapat. (11)

7. PERPANJANGAN IZIN KARTU PENGAWASAN A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Perpanjangan Izin Kartu Pengawasan. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Angkutan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang. 2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Fotokopi STNK. 2) Fotokopi Buku Uji. 3) Fotokopi SK Trayek. 4) Fotokopi Kartu Pengawasan yang lama. 5) Fotokopi Jasa Raharja. 6) Fotocopy KTP. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan permohonan izin ke Dinas Perhubungan untuk diproses. 2) Dikontrol/cek perlengkapan, dibuatkan Surat Keputusan, diserahkan ke Bagian Hukum. 3) Dari Bagian Hukum dibuatkan Surat Pengantar dan dimintakan pengesahan oleh Walikota. 4) Dari Walikota setelah SK disahkan, kembali lagi ke Bagian Hukum. 5) Dari Bagian Hukum dikirim kembali ke Dinas Perhubungan. 6) Dari Dinas Perhubungan diserahkan kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Lama proses lebih kurang 1 (satu) hari. F. Biaya Pelayanan : Rp. 15.000,G. Produk Pelayanan : Perpanjangan Izin Kartu Pengawasan. H. Sarana dan Prasarana : 1) Petugas. 2) ATK. 3) Komputer.

12

8. IZIN USAHA ANGKUTAN A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Usaha Angkutan. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Angkutan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang. 2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO garasi. 2) Surat pernyataan tidak berpangkat/parkir di jalan. 3) Surat keterangan mempunyai garasi. 4) Fotokopi STNK. 5) Fotokopi KTP. 6) Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan, diketahui Kecamatan. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan permohonan izin ke Dinas Perhubungan untuk diproses. 2) Dikontrol/ cek perlengkapan, dibuatkan surat SK, diserahkan ke Bagian Hukum. 3) Dari Bagian Hukum dibuatkan surat pengantar dan dimintakan pengesahan oleh Walikota. 4) Dari Walikota setelah SK disahkan, kembali lagi ke Bagian Hukum. 5) Dari Bagian Hukum dikirim kembali ke Dinas Perhubungan. 6) Dari Dinas Perhubungan diserahkan kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Lama proses maksimal 2 (dua) minggu. F. Biaya Pelayanan : Rp. 0,G. Produk Pelayanan : Izin Usaha Angkutan. H. Sarana dan Prasarana : 1) Petugas. 2) ATK. 3) Komputer.

(13)

9. IZIN TRAYEK A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Trayek Baru. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Angkutan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang. 2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Fotokopi KTP. 2) Fotokopi STNK. 3) Fotokopi Buku Uji 4) Fotokopi Kartu Pengawasan/KP yang lama. 5) Fotokopi Izin Usaha. 6) Fotokopi Jasa Raharja. 7) Surat Permohonan. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan permohonan izin ke Dinas Perhubungan untuk diproses. 2) Dikontrol/ cek perlengkapan, dibuatkan surat SK, diserahkan ke Bagian Hukum. 3) Dari Bagian Hukum dibuatkan surat pengantar dan dimintakan pengesahan oleh Walikota. 4) Dari Walikota setelah SK disahkan, kembali lagi ke Bagian Hukum. 5) Dari Bagian Hukum dikirim kembali ke Dinas Perhubungan. 6) Dari Dinas Perhubungan diserahkan kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Lama proses maksimal 2 (dua) minggu. F. Biaya Pelayanan : Rp. 25.000,G. Produk Pelayanan : Izin Trayek. H. Sarana dan Prasarana : 1) Petugas. 2) ATK. 3) Komputer.

14

10. PERUBAHAN DAN/ATAU PERPANJANGAN IZIN TRAYEK A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Perubahan dan/atau Perpanjangan Izin Trayek. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Angkutan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang. 2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Fotokopi KTP. 2) Fotokopi STNK. 3) Fotokopi Buku Uji 4) Fotokopi SK Trayek. 5) Fotokopi Kartu Pengawasan/KP yang lama. 6) Fotokopi Izin Usaha. 7) Fotokopi Jasa Raharja. 8) Surat Permohonan. 9) Akta Notaris (untuk perubahan Izin Trayek) D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan permohonan izin ke Dinas Perhubungan untuk diproses. 2) Dikontrol/cek perlengkapan, dibuatkan SK, diserahkan ke Bagian Hukum. 3) Dari Bagian Hukum dibuatkan surat pengantar dan dimintakan pengesahan oleh Walikota. 4) Dari Walikota setelah SK disahkan, kembali lagi ke Bagian Hukum. 5) Dari Bagian Hukum dikirim kembali ke Dinas Perhubungan. 6) Dari Dinas Perhubungan diserahkan kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Lama proses maksimal 2 (dua) minggu. F. Biaya Pelayanan : Rp. 15.000,G. Produk Pelayanan : Perubahan dan/atau Perpanjangan Izin Trayek. H. Sarana dan Prasarana : 1) Petugas. 2) ATK. 3) Komputer.

(15)

11. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Mendirikan Bangunan (IMB). B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 3) Keputusan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan Bangunan. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Pemohon mengisi PIMB (Permohonan IMB). 2) Fotokopi bukti kepemilikan atas tanah/sertifikat. 3) Denah Lokasi bangunan. 4) Gambar rencana bangunan (denah, tampak depan, tampak samping, potongan memanjang/melintang). 5) Perhitungan konstruksi beton. 6) Surat Persetujuan Tetangga. 7) Fotocopy KTP Pemohon dan tetangga. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan izin ke Walikota melalui BP2T dilengkapi persyaratan. 2) Permohonan tersebut apabila telah lengkap diserahkan ke Tim Teknis (DPU) untuk diproses yaitu diperiksa oleh Tim Teknis ke lokasi. 3) Kemudian dibuatkan BAP dan dihitung besarnya biaya dengan ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 4) Kemudian setelah dibuatkan perhitungan biayanya, Pemohon membayar biaya IMB di BP2T dan dibuatkan SK Kepala BP2T / SK Walikota yang diajukan melalui Bagian Hukum. 5) Jika SK ditandatangani oleh Walikota , kemudian diserahkan kepada BP2T untuk dibuatkan kutipan dan diberikan kepada Pemohon. 6) Jika SK ditandatangani Kepala BP2T, SK diserahkan kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 15 hari setelah persyaratan lengkap. F. Biaya Pelayanan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000. (1,1 % x NB) + Bea Formulir + Papan Nama. G. Produk Pelayanan : Izin Mendirikan Bangunan (IMB). H. Sarana dan Prasarana : 1) Komputer. 2) ATK. 16

3) 4) 5)

Tim (Petugas). Kendaraan. BBM.

(17)

12. BALIK NAMA IMB A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Balik Nama IMB. B. Dasar Hukum Pelayanan : Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Surat Permohonan. 2) IMB yang lama. 3) KTP. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan izin ke Walikota melalui BP2T dilengkapi persyaratan. 2) Permohonan tersebut apabila telah lengkap dikirim ke Tim Teknis untuk diproses yaitu dihitung besarnya biaya dengan ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 3) Kemudian setelah dibuatkan perhitungan biayanya, Pemohon membayar biaya Balik Nama IMB di BP2T dan dibuatkan SK Kepala BP2T. 4) SK diberikan kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 15 hari setelah persyaratan lengkap. F. Biaya Pelayanan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000, yaitu sebesar 10 % dari besarnya retribusi yang bersangkutan. G. Produk Pelayanan : Balik Nama IMB. H. Sarana dan Prasarana : 1) Komputer. 2) ATK.

18

13. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Pemohon mengisi Formulir Permohonan 2) Papan Nama Perusahaan (dilampirkan berupa foto) 3) Fotocopy KTP Direktur 4) Fotocopy SIUP, TDP, HO, dan SBU yang dileges oleh LPJK propinsi. 5) Fotocopy SKTK/NKTT, Ijazah dan KTP (untuk tenaga teknik). 6) Fotocopy Ijazah dan KTP (untuk tenaga non teknik). 7) Surat Keterangan bukan PNS dan surat domisili usaha. 8) Fotocopy kwitansi pembelian peralatan 9) Struktur Organisasi 10)Denah Lokasi 11)Foto Direktur ukuran 4x6 tiga lembar. 12)Asli SIUJK lama (untuk perpanjangan). D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan izin ke BP2T atau Walikota melalui BP2T untuk diproses yaitu diperiksa oleh Tim Teknis dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 2) Kemudian dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk pembayaran. 3) Setelah itu dibuatkan SK Walikota oleh BP2T dengan diajukan melalui TU Sekda. (jika izin ditandatangani oleh Walikota), atau Sertifikat yang ditandatangani Kepala BP2T. 4) Dari dasar SK Walikota, BP2T membuat sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditandatangani Walikota. 5) Pemohon membayar retribusi di BP2T. 5) BP2T menyerahkan sertifikat tersebut kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 15 hari kerja setelah persyaratan lengkap. F. Biaya Pelayanan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 : 1) Untuk Perusahaan Kecil Rp. 500.000,2) Untuk Perusahaan Menengah Rp. 1.500.000,3) Untuk Perusahaan Besar Rp. 2.500.000,G. Produk Pelayanan : Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. (19)

H. Sarana dan Prasarana : 1) Komputer. 2) ATK. 3) Tim (Petugas). 4) Stop Map. 5) Blanko Permohonan.

20

14. IZIN REKLAME A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Reklame. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kota Magelang. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Surat permohonan pemasangan reklame. 2) Fotokopi KTP. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengisi formulir permohonan kepada Kepala BP2T / Walikota melalui BP2T serta melengkapi persyaratan. 2) Jika permohonan ke walikota kemudian berkas diserahkan ke tim teknis untuk diperiksa, selain itu berkas diserahkan ke Kepala Bidang Pembangunan untuk dimintakan persetujuan. 3) Petugas lapangan mengadakan survey lokasi dan estetika. 4) Pemberitahuan hasil survey kepada pemohon apakah disetujui/ditolak. 5) Pembuatan SK untuk ditandatangani Walikota, melalui TU Sekda, atau SK yang ditandatangani Kepala BP2T. 6) Setelah SK ditandatangani diserahkan ke BP2T untuk dibuatkan pengantar pajak dan diserahkan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran pajak ke DPPKD. 7) Izin diserahkan kepada pemohon setelah menyerahkan bukti pelunasan pajak. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja. F. Produk Pelayanan : Izin Reklame. G. Sarana dan Prasarana : 1) Alat Transportasi. 2) Perlengkapan Kantor.

(21)

15. PERPANJANGAN IZIN REKLAME A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Perpanjangan Izin Reklame. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kota Magelang. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Surat permohonan pemasangan reklame. 2) Fotokopi KTP. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengisi formulir permohonan kepada Kepala BP2T / Walikota melalui BP2T serta melengkapi persyaratan. 2) Jika permohonan ke walikota kemudian berkas diserahkan ke tim teknis untuk diperiksa, selain itu berkas diserahkan ke Kepala Bidang Pembangunan untuk dimintakan persetujuan. 3) Petugas lapangan mengadakan survey lokasi dan estetika. 4) Pemberitahuan hasil survey kepada pemohon apakah disetujui/ditolak. 5) Pembuatan SK untuk ditandatangani Walikota, melalui TU Sekda, atau SK yang ditandatangani Kepala BP2T. 6) Setelah SK ditandatangani diserahkan ke BP2T untuk dibuatkan pengantar pajak dan diserahkan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran pajak ke DPPKD. 7) Izin diserahkan kepada pemohon setelah menyerahkan bukti pelunasan pajak. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja. F. Produk Pelayanan : Izin Reklame. G. Sarana dan Prasarana : 1) Alat Transportasi. 2) Perlengkapan Kantor.

22

16. IZIN GANGGUAN A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Gangguan. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan. 2) Keputusan Walikota Magelang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retibusi Izin Gangguan. C. Persyaratan Pelayanan : Perusahaan Industri : 1) Fotocopy Surat Izin Lokasi/ Izin Prinsip; 2) FotocopyKTP Penanggungjawab Perusahaah; 3) FotocopyNPWPD Perusahaan yang bersangkutan; 4) FotocopyAkta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum; 5) FotocopySertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah; 6) FotocopyIzin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya atau Bukti telah mengajukan IMB dan dibuktikan dengan Surat Keterangan oleh pejabat yang berwenang; 7) Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri; 8) Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi; 9) Legalisasi dari Kepala Kelurahan dan Camat; 10)Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, pembuatan Dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Perusahaan Non Industri : 1) Gambar situasi dan letak 2) FotocopyKTP Penanggungjawab Perusahaan; 3) FotocopyAkta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum; 4) FotocopySertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah; 5) FotocopyIzin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya atau Bukti telah mengajukan IMB dan dibuktikan dengan Surat Keterangan oleh pejabat yang berwenang; 6) Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi; 7) Legalisasi dari Kepala Kelurahan dan Camat; 8) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, atau pembuatan Dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Tower : 1) Fotocopy KTP Penanggung jawab pimpinan 2) Fotocopy Akte Pendirian untuk yang berbadan Hukum 3) Persetujuan tertulis tetangga terdekat dgn diameter Tower

(23)

4) Gambar denah/sketsa dan situasi tempat usaha 5) Fotocopy Sertifikat atau Surat Keterangan Status Tanah 6) Fotocopy IMB 7) Keterangan dari LANUD 8) Keterangan dari Perhubungan tingkat Propinsi 9) Asuransi Kecelakaaan 10)Kuasa dari Perusahaan 11)Fotocopy Surat Kewarganegaraan RI atau ganti nama 12)Fotocopy Izin Gangguan yang lama D. Prosedur Pelayanan : 1) Pendaftaran (Pemohon mengajukan permohonan ke BP2T). 2) Pemeriksaan berkas di BP2T 3) Pemeriksaan lapangan (Tim Teknis memroses permohonan mulai dari pemeriksaan lapangan dengan Tim Pemeriksa Izin Gangguan, Penerbitan Perintah Untuk Pembayaran, Penerbitan Izin Gangguan). 4) Pembayaran. 5) Penerbitan SK. 6) Penerbitan Kutipan. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 10 hari kerja. F. Biaya Pelayanan : Hasil perkalian tarif retribusi Rp. 15.000,- dengan : 1) Indeks golongan jenis usaha. 2) Lokasi. 3) Penggunaan mesin (PK). 4) Luas tempat usaha. 5) Tenaga kerja. 6) Banyaknya armada. 7) Banyaknya unggas. G. Produk Pelayanan : Izin Gangguan. H. Sarana dan Prasarana : 1) Formulir. 2) Peralatan kantor. 3) Kalkulator. 4) Papan Izin Gangguan.

24

17. SIUP MINUMAN BERAKOHOL A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : SIUP Minuman Berakohol. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol/Keras 2) Keputusan Walikota Nomor 6 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian SIUP MB C. Persyaratan Pelayanan : Pengecer Minuman Beralkohol dalam hal Toko Bebas Bea 1) Mengisi Surat Permintaan (SP) SIUP-MB 2) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan 3) Fotocopy Surat Izin TTB dari Menteri Keuangan 4) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6) Surat Pengesahan pendirian / perubahan perusahaan dari Kehakiman 7) Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan 8) Pas Foto ukuran 3 x 4 = 2 buah Penjual Langsung Untuk Diminum 1) Mengisi Surat Permintaan (SP) SIUP-MB 2) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin Usaha Tetap Hotel / Restoran 3) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5) Fotocopy Akte pendirian / perubahan perusahaan 6) Surat Pengesahan pendirian / perubahan perusahaan dari Kehakiman 7) Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan 8) Pas Foto ukuran 3 x 4 = 2 buah Penjual Langsung Untuk diminum khusus Hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam kencana dan Talam Selaka 1) Mengisi Surat Permintaan (SP) SIUP-MB 2) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin Usaha Tetap Hotel / Restoran 3) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5) Fotocopy Akte pendirian / perubahan perusahaan 6) Surat Pengesahan pendirian / perubahan perusahaan dari Kehakiman 7) Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan 8) Pas Foto ukuran 3 x 4 = 2 buah D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan. 2) Petugas melakukan pemeriksaan administratif dan lapangan. 3) Pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (25)

4) Penerbitan dan penyerahan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 5 hari kerja. F. Biaya Pelayanan : Rp. 5.000.000,G. Produk Pelayanan : SIUP Minuman Berakohol. H. Sarana dan Prasarana : 1) Formulir Pendaftaran. 2) Formulir BAP. 3) Peralatan Kantor. 4) Stopmap. 5) Materai. 6) Ruang Tunggu. 7) Perangkat komputer. 8) Meja/Loket Pelayanan.

26

18. IZIN PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN KIOS ATAU LOS A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pemakaian Tempat Dasaran Kios atau Los. B. Dasar Hukum Pelayanan : Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Blanko Permohonan. 2) Fotokopi KTP. 3) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar. 4) Surat Tanda Setoran (STS). 5) Surat Keterangan Kepemilikan/Kartu Undian. D. Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan mengajukan surat permohonan dan syarat-syarat kepada BP2T, setelah itu BP2T menghitung biaya yang harus dibayar (berupa surat tanda setoran). 2) Pemohon membayar kepada BP2T yang kemudian menyetorkan ke Kas Daerah. 3) Kepala BP2T memberi pengantar untuk diproses (dibuatkan SK Walikota) melalui Bagian Hukum. 4) Setelah SK ditandatangani Walikota, diturunkan ke Bagian Hukum, selanjutnya diberi nomor kemudian diserahkan ke BP2T untuk diserahkan kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 7 hari setelah persyaratan lengkap. F. Biaya Pelayanan : 1) Pemakaian tempat dasaran kios : a) Kelas I Rp. 250,- per m2 per hari. b) Kelas II Rp. 225,- per m2 per hari. c) Kelas III Rp. 200,- per m2 per hari. d) Kelas IV Rp. 175,- per m2 per hari. e) Kelas V Rp. 150,- per m2 per hari. 2) Pemakaian tempat dasaran los Rp. 125,- per m2 per hari. 3) Pemakaian tempat dasaran di lapangan pasar, ditetapkan sebagi berikut: a) sampai dengan 0,99 m2 : Rp. 100,- per per hari. b) 1 m2 s/d 1,99 m2 : Rp. 200,- per per hari. c) 2 m2 s/d 2,99 m2 : Rp. 300,- per per hari. d) 3 m2 s/d 3,99 m2 : Rp. 400,- per per hari. e) 4 m2 s/d 4,99 m2 : Rp. 500,- per per hari. f ) 5 m2 s/d 5,99 m2 : Rp. 600,- per per hari. 4) Los yang telah dirubah bentuk menyerupai kios dikenakan tarif sebesar ketentuan pada point 2) ditambah 5%. (27)

5) Pemberian Izin Pemakaian Tempat Dasaran Kios atau Los pada pasarpasar yang dibangun/dipugar sebesar 100% dari nilai tempat dasaran. G. Produk Pelayanan : Izin Pemakaian Tempat Dasaran Kios atau Los. H. Sarana dan Prasarana : 1) Komputer. 2) ATK. 3) Tim (Petugas). 4) Kendaraan. 5) BBM.

28

19. IZIN DAFTAR ULANG PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN KIOS ATAU LOS A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Daftar Ulang Pemakaian Tempat Dasaran Kios atau Los. B. Dasar Hukum Pelayanan : Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Blanko Permohonan. 2) Fotokopi SK Izin Pemakaian Tempat Dasaran yang lalu. 3) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar. D. Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan mengajukan surat permohonan dan syarat-syarat kepada Kepala BP2T, setelah itu BP2T menghitung biaya yang harus dibayar (berupa surat tanda setoran). 2) Pemohon membayar kepada BP2T yang kemudian menyetorkan ke Kas Daerah. 4) Setelah SK ditandatangani Kepala BP2T, kemudian diserahkan kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 7 hari setelah persyaratan lengkap. F. Biaya Pelayanan : Rp. 0,G. Produk Pelayanan : Izin Daftar Ulang Pemakaian Tempat Dasaran Kios atau Los. H. Sarana dan Prasarana : 1) Komputer. 2) ATK. 3) Tim (Petugas). 4) Kendaraan. 5) BBM.

(29)

20. IZIN PEMINDAHAN PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN KIOS ATAU LOS A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pemindahan Pemakaian Tempat Dasaran Kios atau Los. B. Dasar Hukum Pelayanan : Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Blanko Permohonan. 2) Fotokopi KTP. 3) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar. 4) Surat Tanda Setoran (STS). 5) Surat Keterangan Kepemilikan/Kartu Undian. D. Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan mengajukan surat permohonan dan syarat-syarat kepada Kepala BP2T, setelah itu BP2T menghitung biaya yang harus dibayar (berupa surat tanda setoran). 2) Pemohon membayar kepada BP2T yang kemudian menyetorkan ke Kas Daerah. 4) Setelah SK ditandatangani Kepala BP2T, kemudian diserahkan kepada Pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 7 hari setelah persyaratan lengkap. F. Biaya Pelayanan : 1) Pemindahan Izin Pemakaian Tempat Dasaran karena jual beli sebesar 8 (delapan) kali jumlah retribusi tempat dasaran setiap bulan. 2) Pemindahan Izin Pemakaian Tempat Dasaran karena hibah/warisan sebesar 4 (empat) kali jumlah retribusi tempat dasaran setiap bulan. 3) Sewa Menyewa Izin Pemakaian Tempat Dasaran sebesar 3 (tiga) kali jumlah retribusi tempat dasaran setiap bulan. G. Produk Pelayanan : Izin Pemindahan Pemakaian Tempat Dasaran Kios atau Los. H. Sarana dan Prasarana : 1) Komputer. 2) ATK. 3) Tim (Petugas). 4) Kendaraan. 5) BBM.

30

21. IZIN PEMAKAIAN KIOS TERMINAL A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pemakaian Pemakaian Kios Terminal B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Perda Nomor 2 Tahun 1990 2) Perda Nomor 4 tahun 2000 C. Persyaratan Pelayanan : 1) Fotocopy KTP pemohon 2) Bukti pelimpahan (kalau ada pelimpahan baru) 3) Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar 4) Lampiran SK lama 5) Surat pernyataan benar-benar pemakai kios terminal dengan tanda tangan Kepala Terminal D. Prosedur Pelayanan : 1) Pemohon mengajukan surat permohonan dan melengkapi persyaratan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan lapangan oleh petugas. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan menentukan besaran retribusi. 5) Penerbitan sertifikat izin. 6) Pemohon melunasi pembayaran. 7) Penyerahan izin kepada pemohon. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap. F. Biaya Pelayanan : a. Alternatif I : Sewa Bangunan : Sewa Tanah b. Alternatif II

: Sewa Bangunan : Sewa Tanah

c. Alternatif III : Sewa Bangunan : Sewa Tanah d. Alternatif IV : Sewa Bangunan : Sewa Tanah e. Alternatif V


f. Alternatif VI


= Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp. (31)

1.113.096,60 9.708,18 1.122.804,78 554.400,00 9.708,18 564.106,18 269.438,40 9.708,18 279.146,58 1.113.096,60 32.496,00 1.145.592,60 554.400,00 32.496,00 586.896,00 269.438,40 32.496,00 301.934,40

G. Produk Pelayanan : Izin Pemakaian Kios Terminal H. Sarana dan Prasarana : 1) Komputer. 2) ATK. 3) Tim (Petugas). 4) Kendaraan. 5) BBM.

32

22. IZIN PENGOBAT TRADISIONAL B. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pengobat Tradisional. C. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan. 3) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. D. Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan bermeterai Rp 6.000,yang disertai : 1) Identitas diri (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6, 4 lembar). 2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 3) Fotokopi Sertifikat/Ijasah Pengobat Tradisional. 4) Surat Keterangan Lurah setempat. 5) Rekomendasi Organisasi Profesi. 6) Biodata. 7) Surat Pengantar dari Puskesmas setempat. E. Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. 6) Pemohon membayar retribusi di BP2T, dan mengambil izin. F. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja. G. Biaya Pelayanan : 1) Baru : Rp.250.000,-. 2) Daftar Ulang : Rp 125.000,-. H. Produk Pelayanan : Izin Pengobat Tradisional. I. Sarana dan Prasarana : 1) Loket pelayanan. 2) Ruang tunggu. 3) Formulir/ATK. 4) Perangkat Teknologi Informasi.

(33)

23. IZIN PRAKTEK AHLI KECANTIKAN A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Praktek Ahli Kecantikan. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan. 3) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. C. Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis kepada BP2T bermeterai Rp 6.000,- yang disertai : 1) Identitas diri (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6, 4 lembar). 2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 3) Fotokopi Ijasah Nasional Tingkat Mahir. 4) Rekomendasi Tiara Kusuma. D. Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. 6) Pemohon membayar retribusi di BP2T, dab mengambil sertifikat izin. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja. F. Biaya Pelayanan : 1) Baru : Rp.300.000,-. 2) Daftar Ulang : Rp 150.000,-. G. Produk Pelayanan : Izin Praktek Ahli Kecantikan. H. Sarana dan Prasarana : 1) Loket pelayanan. 2) Ruang tunggu. 3) Formulir/ATK. 4) Perangkat Teknologi Informasi.

34

24. IZIN PELAYANAN AMBULANCE DAN EVAKUASI PASIEN A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pelayanan Ambulance dan Evakuasi Pasien. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan. 3) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. C. Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,disertai : 1) Identitas diri (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6, 4 lembar). 2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 3) Daftar ketenagaan. 4) Surat Pernyataan Sanggup Tunduk pada Peraturan yang berlaku bermeterai Rp 6000,-. 5) Denah bangunan. D. Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. 6) Pemohon membayar retribusi di BP2T, dan mengambil sertifikat izin. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja. F. Biaya Pelayanan : 1) Baru : Rp.100.000,-. 2) Daftar Ulang : Rp 50.000,-. G. Produk Pelayanan : Izin Pelayanan Ambulance dan Evakuasi Pasien. H. Sarana dan Prasarana : 1) Loket pelayanan. 2) Ruang tunggu. 3) Formulir/ATK. 4) Perangkat Teknologi Informasi.

(35)

25. IZIN RUMAH BERSALIN A.

Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Rumah Bersalin.

B.

Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan. 3) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan.

C.

Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Identitas Dokter Penanggung jawab (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 3) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, bagi Dokter Penanggung jawab. 4) Rekomendasi Kepala Puskesmas setempat. 5) Surat Kuasa bermeterai Rp 6.000,- dari Pimpinan Yayasan kepada Dokter Penanggung jawab. 6) Fotokopi Akta Pendirian Yayasan. 7) Fotokopi Ijasah seluruh tenaga. 8) Fotokopi Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja dari semua tenaga. 9) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 10) Surat Perjanjian Sewa Kontrak bermeterai Rp 6.000,- bila bangunan tersebut menyewa. 11) Surat Pernyataan Sanggup Tunduk kepada Peraturan yang berlaku dari Dokter Penanggung jawab bermeterai Rp 6.000,-. 12) Proposal Pendirian.

D.

Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. 6) Pemohon membayar retribusi di BP2T, dan mengambil sertifikat.

E.

Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 kerja.

F.

Biaya Pelayanan : 1) Baru : Rp. 900.000,-. 2) Daftar Ulang : Rp 450.000,-.

36

G.

Produk Pelayanan : Izin Rumah Bersalin.

H.

Sarana dan Prasarana : 1) Loket pelayanan. 2) Ruang tunggu. 3) Formulir/ATK. 4) Perangkat Teknologi Informasi.

(37)

26. IZIN BALAI PENGOBATAN A.

Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Balai Pengobatan.

B.


C.


D.

Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. 6) Pemohon membayar retribusi di BP2T, dab mengambil sertifikat izin.

E.

Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja.

F.


38

G.

Produk Pelayanan : Izin Balai Pengobatan.

H.


(39)

27. IZIN BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK (BKIA) A.

Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).

B.


C.


D.

Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. 6) Pemohon membayar retribusi di BP2T, dan mengambil sertifikat izin.

E.


F.


40

G.

Produk Pelayanan : Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).

H. Sarana dan Prasarana : 1) Loket pelayanan. 2) Ruang tunggu. 3) Formulir/ATK. 4) Perangkat Teknologi Informasi.

(41)

28. IZIN APOTIK A.

Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Apotik.

B.


C.

Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis dari Apoteker Pengelola Apotik/APA kepada Kepala Dinas Kesehatan bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Identitas Apoteker Pengelola Apotik/APA (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 3) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, bagi APA. 4) Fotokopi Surat Izin Kerja APA. 5) Surat Pernyataan APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotik lain, bermeterai Rp 6.000,-. 6) Surat Izin Atasan bagi Pemohon PNS, ABRI atau Instansi Pemerintah lainnya. 7) Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotik (PSA) tidak terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dibidang obat, bermeterai Rp 6.000,-. 8) Fotokopi denah bangunan. 9) Denah lokasi apotik. 10) Surat yang menyatakan status bangunan (akta/sewa). 11) Daftar tenaga (Nama, Alamat, Tanggal Lulus, Nomor Surat Izin Kerja beserta fotokopinya, fotokopi KTP dan fotokopi Ijasah). 12) Daftar perincian alat perlengkapan apotik. 13) Akta Perjanjian Kerjasama APA dan PSA.

D.

Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. 7 ) Pemohon membayar retribusi di BP2T, dan mengambil sertifikat izin.

E.


F.

Biaya Pelayanan : 1) Baru : Rp.1.250.000,-. 2) Daftar Ulang : Rp 625.000,-. 42

G.

Produk Pelayanan : Izin Apotik.

H.


(43)

29. IZIN OPTIKAL A.

Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Optikal.

B.


C.

Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Dinas Kesehatan bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP. 3) Identitas Pemilik (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 4) Akta Pendirian Perusahaan. 5) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah bagi Refraksionis Optisien. 6) Fotokopi denah bangunan. 7) Denah lokasi. 8) Daftar tenaga. 9) Daftar perincian alat perlengkapan. 10)Surat Rekomendasi Organisasi Profesi/Asosiasi.

D.


E.


F.

Biaya Pelayanan : 1) Baru : Rp.650.000,-. 2) Daftar Ulang : Rp 325.000,-.

G.

Produk Pelayanan : Izin Optikal.

44

H.


(45)

30. IZIN LABORATORIUM KESEHATAN SWASTA A.

Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Laboratorium Kesehatan Swasta.

B.


C.

Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Dinas Kesehatan bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP. 3) Identitas Pemilik (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 4) Akta Pendirian Yayasan. 5) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah untuk semua tenaga. 6) Fotokopi denah bangunan. 7) Denah lokasi. 8) Daftar tenaga. 9) Daftar perincian alat perlengkapan. 10)Surat Pernyataan Kesanggupan Masing-Masing Tenaga bermeterai Rp 6.000,-. 11)Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Program Pemantapan Mutu bermeterai Rp 6.000,-. 12)Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penanggung jawab yang bermeterai Rp 6.000,-.

D.


E.


F.


46

G.

Produk Pelayanan : Izin Laboratorium Kesehatan Swasta.

H.


(47)

31. IZIN PEDAGANG ECERAN OBAT A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pedagang Eceran Obat. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan. 3) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. C. Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Dinas Kesehatan bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP. 3) Identitas Pemilik dan Asisten Apoteker/AA (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 4) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah bagi AA. 5) Fotokopi Ijasah,Surat Penugasan dan Surat Izin Kerja AA. 6) Fotokopi denah bangunan. 7) Denah lokasi. 8) Surat Pernyataan Asisten Apoteker/AA Bersedia Menjadi Penanggung jawab bermeterai Rp 6.000,-. D. Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. 6) Pemohon membayar retribusi di BP2T, dan mengambil sertifikat izin. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja F. Biaya Pelayanan : 1) Baru : Rp.1.400.000,-. 2) Daftar Ulang : Rp 700.000,-. G. Produk Pelayanan : Izin Pedagang Eceran Obat. H. Sarana dan Prasarana : 1) Loket pelayanan. 2) Ruang tunggu. 3) Formulir/ATK. 4) Perangkat Teknologi Informasi. 48

32. IZIN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG A.

Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Depot Air Minum Isi Ulang.

B.


C.

Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis dari pemilik kepada Kepala Dinas Kesehatan bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP. 2) Identitas Pemilik (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 3) Fotokopi Sertifikat Lik Hygiene dan Sanitasi DAMIU dari Dinas Kesehatan Kota Magelang.

D.


E.

Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja

F.


G.

Produk Pelayanan : Izin Depot Air Minum Isi Ulang.

H.


(49)

33. SALON KECANTIKAN A.

Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan

B.

Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan.

C.

Persyaratan Pelayanan : 1) Fotocopy KTP Penanggungjawab. 2) Fotocopy Ijazah Penata/Ahli Kecantikan. 3) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. 4) Surat pernyataan bersedia menjadi penanggungjawab salon kecantikan, apabila ahli kecantikan bukan pemilik salon, bermaterai Rp. 6.000,5) Surat Pernyataan Dokter Konsultan ( dianjurkan untuk Salon Kecantikan Type A dan B ), beserta fotocopy Izin Praktek Dokter Konsultan; 6) Fotocopy Izin Gangguan; 7) Denah Bangunan dan Denah Lokasi Salon; 8) Pasfoto Penanggungjawab ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar 9) Surat yang menyatakan status bangunan (hak milik/sewa/kontrak). 10) Asli dan salinan daftar alat perlengkapan. 11) Daftar tenaga yang menangani 12) Surat keterangan kualitas air bersih yang digunakan dari instansi pemerintah berwenang.

D.

Prosedur Pelayanan : 1) Pendaftaran 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syaratnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. 5) Penerbitan Sertifikat/Izin.

E.

Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja

F.


G.

Produk Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.

H.

Sarana dan Prasarana : 1) Loket pelayanan. 2) Ruang Tunggu 3) Formulir / ATK. 4) Perangkat Teknologi Informasi. 50

34. IZIN PEMULASARAAN JENASAH A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pemulasaraan Jenasah. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan. 3) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. C. Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Dinas Kesehatan bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Identitas Pemilik (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar). 2) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 3) Fotokopi Akta Pendirian Yayasan. 4) Daftar ketenagaan. 5) Denah bangunan. D. Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. 6) Pemohon membayar retribusi di BP2T, dan mengambil sertifikat izin. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja. F. Biaya Pelayanan : 1) Baru : Rp.100.000,-. 2) Daftar Ulang : Rp 50.000,-. G. Produk Pelayanan : Izin Pemulasaraan Jenasah. H. Sarana dan Prasarana : 1) Loket pelayanan. 2) Ruang tunggu. 3) Formulir/ATK. 4) Perangkat Teknologi Informasi.

(51)

35. IZIN PUSAT KEBUGARAN JASMANI A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pusat Kebugaran Jasmani. B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan. 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan. 3) Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan. C. Persyaratan Pelayanan : Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala Dinas Kesehatan bermeterai Rp 6.000,- disertai : 1) Fotokopi Izin Gangguan/HO. 2) Identitas diri (fotokopi KTP dan pas foto terbaru ukuran 4x6, 4 lembar). 3) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah. 4) Fotokopi Ijasah Nasional Tingkat Mahir bagi Instruktur. 5) Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penanggung jawab yang bermeterai Rp 6000,-. 6) Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat. 7) Daftar ketenagaan. 8) Denah bangunan. D. Prosedur Pelayanan : 1) Permohonan. 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru). 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. 6) Pemohon membayar retribusi di BP2T, dan mengambil sertifikat izin. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 14 hari kerja. F. Biaya Pelayanan : 1) Baru : Rp.300.000,-. 2) Daftar Ulang : Rp 150.000,-. G. Produk Pelayanan : Izin Pusat Kebugaran Jasmani. H. Sarana dan Prasarana : 1) Loket pelayanan. 2) Ruang tunggu. 3) Formulir/ATK. 4) Perangkat Teknologi Informasi. 52

36. IZIN PANGKALAN MINYAK BERSUBSIDI A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pangkalan Minyak Bersubsidi B. Dasar Hukum Pelayanan : 1) Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi Menggunakan Kartu Kendali di Kota Magelang C. Persyaratan Pelayanan : 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3) Izin Gangguan (HO) 4) Fotocopy KTP yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari kelurahan. 5) Daftar pelanggan minyak tanah bersubsidi. 6) Surat keterangan lokasi usaha dari kelurahan yang disahkan oleh kelurahan dan kecamatan. 7) Surat pernyatan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pendaftaran 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 5 hari kerja setelah berkas lengkap F. Biaya Pelayanan : Rp. 0,G. Produk Pelayanan : Izin Pangkalan Minyak Bersubsidi. H. Sarana dan Prasarana : 1) Loket Pelayanan 2) Ruang Tunggu 3) Formulir / ATK 4) Perangkat Teknologi Informasi

(53)

37 IZIN PANGKALAN GAS LPG 3 KG A. Jenis Pelayanan yang Diberikan : Izin Pangkalan Gas LPG 3 kg B. Dasar Hukum Pelayanan : Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Tabung Gas Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kota Magelang. C. Persyaratan Pelayanan : 1) Surat Keterangan memiliki kerjasama dengan agen LPG 3 kg di Kota Magelang. 2) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 4) Fotocopy Izin Gangguan (HO) bagi yang menyalurkan LPG 3 kg dengan volume sebesar 150 tabung atau lebih perhari. 5) Surat Keterangan rekomendasi mendirikan pangkalan LPG 3 kg dari RT/RW dan kelurahan. 6) Fotocopy KTP. 7) Foto ukuran 4x6 sebanyak tiga lembar. 8) Surat pernyatan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. D. Prosedur Pelayanan : 1) Pendaftaran 2) Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya. 3) Pemeriksaan/kunjungan lapangan. 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5) Penerbitan Sertifikat Izin. E. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Maksimal 5 hari kerja setelah berkas lengkap F. Biaya Pelayanan : Rp. 0,G. Produk Pelayanan : Izin Pangkalan Gas LPG 3 kg H. Sarana dan Prasarana : 1) Loket Pelayanan 2) Ruang Tunggu 3) Formulir / ATK 4) Perangkat Teknologi Informasi

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang DRS. HARTOKO Pembina Utama Muda NIP. 19581117 199003 1 002

54

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Recommend Documents