STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN CODE OF CONDUCT

Departemen Administrasi Perusahaan dan GCG

Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct)

Standar Etika Perusahaan / Code of Conduct

LEMBAR PEMBERLAKUAN DAN MAKLUMAT KOMITMEN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUM PERUMNAS Kami yang bertandatangan di bawah ini, dengan tekad yang bulat menyatakan bahwa : Insan Perum Perumnas berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui implementasi Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct). Perum Perumnas juga berkomitmen untuk mencapai level yang lebih baik dari pelaksanaan nilai-nilai budaya dan etika bisnis yang ada. Untuk mencapai hal tersebut maka seluruh Insan Perum Perumnas dan stakeholder Perusahaan harus menjunjung tinggi, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan standar perilaku, serta tidak mengedepankan kepentingan pribadi diatas kepentingan perusahaan untuk mencegah situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang tercantum dalam Pedoman Etika Perusahaan ini. Jakarta,

Februari 2015

DIREKSI 1.

2.

3.

4.

5.

DEWAN PENGAWAS 1.

Himawan Arief Sugoto Direktur Utama

Herry Irwanto Direktur Korporasi & Pertanahan

Muhammad Nawir Direktur Pemasaran

M. Kamal Kusmantoro DirekturProduksi

Hakiki Sudrajat DirekturKeuangan& SDM

2.

3.

4.

5.

Pangihutan Marpaung Ketua Dewan Pengawas

Tumiyo Anggota Dewan Pengawas

Miftah Faqih Anggota Dewan Pengawas

Gumilang Hardjakoesoema Anggota Dewan Pengawas

Yuswanda A. Tumenggung Anggota Dewan Pengawas

i


DAFTAR ISTILAH / GLOSSARY

ii

1. Aset

= Aktiva tetap perusahaan, yaitu baik yang bergerak dan maupun yang tidak bergerak.

2. Aset Informasi

informasi yang = Semua dikumpulkan, diklasifikasikan dan disimpan dalam berbagai media penyimpanan dan memiliki nilai bagi perseroan.

3. Benturan Kepentingan

yang = Situasi/kondisi memungkinkan Insan perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara objektif.

4. Code of Conduct

= Pedoman perilaku yang berisi pernyataan mengenai aturanaturan, apa yang harus dan apa yang dilarang untuk dikerjakan.

5. Donasi

= Sumbangan.

6. Diskriminasi

= Perbedaan perlakuan berdasarkan latar belakang seseorang atau suatu kelompok.

7. Etika

= Sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh sekelompok orang sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.

8. Etika Kerja

= Norma-norma atau nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh para karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.

9. Etika Usaha

= Norma-norma atau nilai-nilai yang harus dipatuhi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.


10. Good Corporate Govarnance

= Komitmen, aturan main, serta praktek penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

11. Infrastruktur

= Perangkat pendukung.

12. Insan Perum Perumnas

= Segenap Karyawan, jajaran manajemen, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas yang bekerja di lingkungan Perum Perumnas.

13. Kekayaan Intelektual

= Hak yang secara hukum melekat pada nama/merek, media cetak/ rekam, dan penemuan tertentu.

14. Kreditur

= Pihak-pihak pendanaan pinjaman.

15. Pencucian Uang (Money Laundring)

= Tindakan menyamarkan dana yang diperoleh secara ilegal sehingga seolah-olah merupakan penghasilan yang sah.

16. Peraturan Disiplin Karyawan

= Peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi, apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Karyawan.

17. Perjanjian Kerja Bersama

= Pedoman yang mengatur tentang syarat-syarat kerja, tata tertib kerja dan hak-hak serta kewajiban.

18. Perusahaan

= Perum Perumnas/Perumnas.

19. Pihak Eksternal

= Pihak-pihak di luar perusahaan.

20. Property

= Terminologi legal yang merujuk kepada tanah dan segenap bangunan permanen yang berdiri di atasnya.

21. SPIRIT FOR Perumnas

= Nilai-nilai yang berlaku dalam

yang memberikan dalam bentuk

iii


perusahaan untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi perusahaan. (Service Excellence, Passion, Integrity, Innovative, Focus) 22. Soft Skills

= Keahlian yang bersifat non teknis, seperti kepemimpinan.

23. Stakeholders

= Pihak-pihak secara langsung atau tidak langsung menerima keuntungan atau menderita beban yang disebabkan tindakantindakan perusahaan.

24. Standar Operating Procedure

= Serangkaian langkah-langkah/ tindakan/aturan yang telah terstandarisasi atas suatu kegiatan operasi.

25. Supplier Pemasok. = 26. Suap

= Adalah suatu perbuatan memberi/ menerima, menjanjikan/dijanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat secara ilegal dengan maksud agar dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya.

27. Trend Kecenderungan. =

iv

28. Tata Ruang Kota

= Rancangan pembangunan phisik atau wilayah, yang meliputi pembagian lokasi-lokasi dalam wilayah tersebut sesuai dengan peruntukkannya.

29. Teknologi Informasi

= Rancangan pengembangan, penerapan dan pengelolaan sistem informasi yang berbasis komputer, terutama dalam bentuk


aplikasi perangkat lunak perangkat keras komputer. 30. Whistle Blowing System

dan

= Sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang di lingkungan Perum Perumnas maupun stakeholder untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya yang dilakukan oleh Insan Perum Perumnas.

v


DAFTAR ISI Lembar Pemberlakuan dan Maklumat Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi Perum Perumnas DAFTAR ISTILAH 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Perusahaan 1.3 Komitmen Perusahaan 1.4 Tujuan 1.5 Manfaat 1.6 Prinsip-Prinsip GCG 1.7 Objek Standar Etika Perusahaan 1.8 Tanggung Jawab Insan Perumnas 1.9 Tanggung Jawab Para Pimpinan Perumnas

vi

i ii 1 1 1 2 2 2 3 6 6 6

2. KEBIJAKAN PERILAKU PERUSAHAAN 2.1 PEDOMAN ETIKA USAHA 2.1.1 Hubungan dengan Pelanggan 2.1.2 Hubungan dengan Pemasok 2.1.3 Hubungan dengan Pesaing 2.1.4 Hubungan dengan Regulator 2.1.5 Hubungan dengan Masyarakat 2.1.6 Hubungan dengan Karyawan 2.1.7 Hubungan dengan Kementerian BUMN 2.1.8 Hubungan dengan Kreditur 2.1.9 Hubungan dengan Anak Perusahaan 2.1.10 Hubungan dengan Media

8 8 8 9 10 10 11 12 13 13 14 14

2.2 PEDOMAN ETIKA KERJA 2.2.1 Kepatuhan terhadap Hukum 2.2.2 Benturan Kepentingan 2.2.3 Memberi dan Menerima 2.2.4 Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia 2.2.5 Kesempatan Kerja yang Adil 2.2.6 Pembayaran Tidak Wajar 2.2.7 Kerahasiaan Informasi 2.2.8 Pengawasan dan Penggunaan Aset 2.2.9 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2.2.10 Hak atas Kekayaan Intelektual 2.2.11 Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan

16 16 16 17 18 19 20 21 22 22 23 25


3. PETUNJUK PELAKSANAAN 3.1 Pelanggaran 3.2 Pelaporan Pelanggaran 3.3 Sanksi atas Pelanggaran 3.4 Pernyataan Komitmen 3.5 Sosialisasi 3.6 Pengukuran Pemahaman Standar Etika Perusahaan

27 27 27 27 27 27 28

4.

PERNYATAAN KOMITMEN Pernyataan Komitmen Pribadi Insan Perumnas

29 29

LAMPIRAN Pedoman dan Prosedur Penanganan Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing) Perum Perumnas

30

DAFTAR GAMBAR Flow Chart Whistle Blower System Perumnas

40 41

31

vii


1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pedoman Perilaku disusun sejalan dengan budaya Perusahaan yang diperlukan guna mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan. Penerapan perilaku dan budaya Perusahaan bersama-sama dapat menciptakan iklim yang sehat dan kondusif bagi lingkungan kerja Perusahaan. Perum Perumnas menyadari dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik yang baik (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Namun, Perusahaan juga menyadari bahwa setiap Insan Perum Perumnas yang terdiri dari Karyawan, Direksi, dan Dewan Pengawas memiliki nilainilai dasar perilaku yang beragam, sehingga perlu penyamaan komitmen agar efektivitas dalam penerapan tata kelola Perusahaan dapat tercapai. Agar setiap Insan Perum Perumnas dapat memiliki petunjuk (guidance) yang sama dalam bertindak dan berperilaku, selain dibutuhkan pedoman tata kelola Perusahaan, juga diperlukan pedoman perilaku Perusahaan (Code of Conduct) yang berlaku dan harus ditaati. 1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Perusahaan Visi Perusahaan Menjadi pengembang permukiman dan perumahan terpercaya di Indonesia. Misi Perusahaan a. Mengembangkan perumahan dan permukiman yang bernilai tambah untuk kepuasan Pelanggan. b. Meningkatkan profesionalitas, pemberdayaan dan kesejahteraan Karyawan. c. Memaksimalkan nilai bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lain. d. Mengoptimalkan sinergi dengan Mitra Kerja, Pemerintah, BUMN dan Instansi lain. e. Meningkatkan kontribusi positif kepada Masyarakat dan Lingkungan. Tujuan Perusahaan Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau berdasarkan rencana tata ruang yang mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

1


Tata Nilai Perusahaan Tata nilai Perusahaan merupakan faktor pendukung utama di dalam mendukung kinerja Perusahaan, sebab tata nilai Perusahaan merupakan norma pengikat dan pemersatu jalinan kerja para karyawan suatu Perusahaan. Tata nilai Perusahaan berperan untuk mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi manajemen baik di tingkat Pusat, Regional/Kawasan maupun Cabang agar dalam mengelola sumber daya yang sangat terbatas dilakukan secara optimal. Dalam rangka menggapai Visi dan Misi Perusahaan serta melaksanakan Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan Perusahaan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Govarnance (GCG). 1.3 Komitmen Perusahaan Perum Perumnas berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui implementasi Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct). Perum Perumnas juga berkomitmen untuk mencapai level yang lebih baik dari pelaksanaan nilai-nilai budaya dan etika bisnis yang ada. Untuk mencapai hal tersebut maka Seluruh Insan Perum Perumnas dan stakeholders Perusahaan harus menjunjung tinggi, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan standar perilaku, serta tidak mengedepankan kepentingan pribadi diatas kepentingan Perusahaan untuk mencegah situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang tercantum dalam Pedoman Etika Perusahaan ini. 1.4 Tujuan Pedoman ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi perilaku pada aspekaspek etika bisnis Perusahaan dan etika kerja, Karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan. Pedoman ini juga sebagai bentuk kebijakan Perusahaan dalam menghargai dan menghormati kemajemukan sehingga terjalin kerjasama dan kebersamaan dengan menciptakan etos dan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif agar produktifitas dan kualitas terjaga. Perusahaan berkeyakinan bahwa penerapan sikap dan perilaku yang konsisten dengan budaya Perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan. 1.5 Manfaat Pedoman ini secara konsisten diharapkan akan dapat memberikan manfaat jangka panjang, bagi :

2


1. Karyawan : • Memberikan pedoman kepada Karyawan tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh Perusahaan. • Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktifitas Karyawan secara menyeluruh. 2. Perusahaan : • Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, Pemerintah dan Stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan. • Meningkatkan nilai-nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para Stakeholders dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang. 3. Pemegang Saham (Kementerian BUMN) : Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati, efisien, transparan, akuntabel, dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan. 4. Stakeholders Perusahaan : Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan. Meningkatnya nilai Perusahaan akan memberikan kepastian dan perlindungan kepada Stakeholders dalam berhubungan dengan Perusahaan yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait. 1.6 Prinsip – Prinsip GCG Perusahaan senantiasa berupaya melaksanakan kegiatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan loyalitas Perusahaan terhadap kepentingan Pemilik Modal dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perusahaan. Perusahaan senantiasa mematuhi undang-undang dan peraturan terkait dan meningkatkan kepatuhan dan praktik yang baik dalam pengelolaan bisnis di lingkungan Perusahaan berada. Perusahaan mendukung inisiatif berkaitan dengan praktik good corporate governance di Indonesia antara lain panduan yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance dan menerapkannya sesuai dengan kondisi yang berlaku bagi Perusahaan. Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang berlaku umum sebagai berikut:

3


1. Transparansi dan Pengungkapan Informasi Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara, khususnya Perusahaan umum. Pengungkapan Perusahaan atas transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan Perusahaan, risikorisiko yang dihadapi, rencana atau kebijakan Perusahaan (corporate action) yang akan dijalankan serta struktur kepemilikan Perusahaan dan perubahan-perubahan yang terjadi dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Pengungkapan tersebut tidak menghilangkan komitmen Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diatur oleh hukum dan perundangan serta praktik terbaik dalam good corporate governance. Kerahasiaan informasi tersebut menyangkut perlindungan terhadap hak-hak individu, dan/atau hal yang menyangkut hasil penelitian dan pengembangan serta berbagai informasi lainnya yang akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja Perusahaan, persaingan pasar, keamanan negara dan keamanan politik. Perusahaan menerapkan sistem yang memungkinkan bagi Pemilik Modal untuk mengakses informasi dengan kesempatan yang sama, serta mendapatkan informasi secara cukup, tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan. Perusahaan juga akan mengungkapkan berbagai informasi relevan yang dibutuhkan publik berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas operasional Perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pelanggan, masyarakat dan lingkungan. Informasi tersebut dapat diakses secara memadai demi kepentingan masyarakat terkait. Perusahaan akan memberikan penjelasan yang memadai kepada semua pihak atas kejadian atau masalah yang diakibatkan aktivitas Perusahaan misalnya masalah lingkungan, kecelakaan, kekurangan produk dan jasa Perusahaan. Pengungkapan tersebut sebagai wujud komitmen Perusahaan guna mengurangi dampak yang lebih buruk bagi para pemangku kepentingan dan lingkungan. 2. Kewajaran Kewajaran dan kesetaraan adalah perlakuan Perusahaan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan. Perusahaan menjamin bahwa setiap Pemilik Modal mendapatkan perlakuan yang wajar, setara, serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga akan senantiasa berlaku jujur dan adil di dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, suku dan politik.

4


3. Akuntabilitas Perusahaan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang, hak serta kewajiban. Perusahaan meyakini bahwa penerapan akuntabilitas akan menjamin adanya (tapi tidak terbatas) pada pemberdayaan Dewan Pengawas, Perlindungan Hak Pemilik Modal dan tanggung jawab serta kewenangan yang jelas dalam jajaran Direksi. Akuntabilitas Perusahaan juga didasarkan kepada kewajiban individu atau organ Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya. Kewajiban ini meliputi: (a) memberikan penjelasan atau justifikasi atas pelaksanaan wewenang atau pelaksanaan tugas, (b) pelaporan hasil atas pelaksanaan wewenang atau tugas tersebut, dan (c) pertangungjawaban atas setiap beban atau kewajiban yang berasal dari aktivitas tersebut. Dalam kaitan dengan pihak yang berkepentingan, penerapan akuntabilitas Perusahaan dalam aktivitas bisnis yang baik, memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati budaya setempat serta dalam kerangka good corporate governance. 4. Kemandirian Perusahaan meyakini bahwa independensi diperlukan dalam membuat keputusan terbaik bagi Perusahaan. Keputusan terbaik hanya dapat dihasilkan jika Perusahaan dan pengambil keputusan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme Perusahaan. Independensi akan diwujudkan dalam aktivitas bisnis yang sejalan dengan etika bisnis yang berlaku umum serta dalam kerangka good corporate governance. Kemandirian juga berarti pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat. Kemandirian diterapkan dengan cara menghormati peran dan fungsi organ Perusahaan dan kejelasan mekanisme untuk mencegah benturan kepentingan sehingga dapat dengan mandiri, objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam mengambil keputusan terbaik bagi Perusahaan. 5. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban

5

adalah

kesesuaian

di

dalam

pengelolaan


Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat. Perusahaan berupaya untuk melaksanakan kegiatan Perusahaan secara profesional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat. Pertanggungjawaban diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan berupaya meningkatkan standar kerja dengan etika yang tinggi dengan paradigma yang ingin dicapai yaitu menjadi warga Perusahaan yang baik (good corporate citizen). 1.7 Objek Standar Etika Perusahaan Pihak-pihak yang wajib mematuhi dan melaksanakan Pedoman ini adalah : 1. Seluruh Insan Perum Perumnas di semua level, termasuk di dalamnya mereka bertindak atas nama Perum Perumnas. 2. Anak Perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian. Afiliasi dibawah pengendalian adalah Anak Perusahaan atau badan usaha lain yang dimiliki Perum Perumnas, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lebih dari 50% hak suara (saham) atau Perum Perumnas memiliki kemampuan untuk mengendalikan badan usaha tersebut. 3. Pemegang Saham (Kementerian BUMN). 4. Seluruh Mitra Kerja Perum Perumnas. 1.8 Tanggung Jawab Insan Perumnas a) Mempelajari secara detail pedoman perilaku yang terkait dengan pekerjaannya. Setiap Insan Perum Perumnas harus memahami pedoman perilaku yang dituangkan dalam pedoman ini. b) Segera melaporkan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi setiap menjumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap pedoman perilaku. c) Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku. 1.9 Tanggung Jawab Para Pimpinan Perum Perumnas a) Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku melalui : • Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap pedoman perilaku. • Melakukan pengawasan untuk mendorong secara teratur mengenai program-program yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan Insan Perum Perumnas . • Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari.

6


b) Memastikan bahwa setiap Insan Perum Perumnas mengerti bahwa ketaatan atas pedoman perilaku sama pentingnya dengan pencapaian untuk kerja. c) Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap pedoman perilaku dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Insan Perum Perumnas. d) Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku melalui upaya : • Memastikan bahwa resiko kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku yang berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis. • Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan terhadap anak Perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat menimbulkan kemungkinan pelanggaran terhadap pedoman perilaku. • Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang pedoman perilaku bagi seluruh Insan Perum Perumnas, anak Perusahaan, afiliasi dan melakukan sosialisasi kepada mitra kerja agar pihak-pihak tersebut mengerti dan memahami pedoman perilaku secara menyeluruh. e) Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap pedoman perilaku melalui : • Menerapkan pengawasan untuk memperkecil resiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas pedoman perilaku. • Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan dari Insan Perum Perumnas yang melaporkan. • Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap dilaksanakannya pedoman perilaku oleh Satuan Pengawas Intern untuk menilai efektifitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. f) Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran pedoman perilaku dengan : • Memperbaiki secara cepat kekurangan yang dijumpai dalam penilaian kepatuhan atas pelaksanaan pedoman perilaku. • Memberikan tindakan indisipliner yang sesuai. • Melakukan konsultasi dengan Satuan Pengawas Intern atau Divisi Hukum jika pelanggaran terhadap pedoman perilaku yang terjadi memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.

7


2.

KEBIJAKAN PERILAKU PERUSAHAAN 2.1 PEDOMAN ETIKA USAHA Etika Usaha merupakan sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Karyawan, Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas untuk berhubungan dengan Stakeholders dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, segenap Insan Perum Perumnas berpedoman kepada Etika Usaha sebagai berikut: 2.1.1 Hubungan dengan Pelanggan Kesuksesan Perusahaan tergantung kepada terbentuknya hubungan yang harmonis serta produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, perilaku etis, profesional, nama baik, dan hubungan saling percaya. Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus mengembangkan budaya pelayanan yang profesional dengan selalu berusaha mengutamakan kepuasan pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. 2.1.1.1 Standar Etika 1. Mengutamakan kualitas dalam setiap produk dan jasa yang dijual kepada pelanggan, termasuk di dalamnya pemenuhan standar spesifikasi, ketepatan waktu penyerahan serta harga yang wajar dengan pelayanan yang optimal. 2. Mengutamakan faktor keselamatan dalam setiap produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan. 3. Dalam setiap interaksi dengan pelanggan, selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, sejak dari awal perencanaan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan sampai dengan tahap purna jual. 4. Memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan secara transparan, akurat, dan tepat waktu mengenai segala syarat, kondisi, hak, dan kewajibannya. 5. Mematuhi setiap kesepakatan bisnis yang disusun dalam dokumen tertulis berdasarkan itikad baik serta saling menguntungkan. 6. Memastikan bahwa promosi produk/jasa Perusahaan dilakukan secara transparan dan tidak menyesatkan publik.

8


2.1.1.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Sikap dan hubungan kemitraan dengan pelanggan. 2. Perubahan harga produk dan nilai tukar. 3. Kontrol terhadap proses perencanaan, produksi dan pemasaran yang berpengaruh terhadap kualitas produk. 4. Proses dan legalitas perjanjian kontrak penjualan. 2.1.2 Hubungan dengan Pemasok Prinsip-prinsip hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, dan ekonomis, sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang bermutu tinggi dan berkualitas sesuai dengan persyaratan teknis yang diinginkan. Pemasok merupakan mitra usaha penting bagi Perusahaan. Perusahaan menerapkan kepentingan yang seimbang dengan pemasok melalui informasi yang terbuka mengenai pengadaan barang/jasa kepada calon pemasok dan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon pemasok. 2.1.2.1 Standar Etika 1. Menghindari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 2. Melaksanakan prosedur lelang sesuai dengan kebijakan maupun Standar Operating Procedure (SOP) pengadaan barang dan jasa. 3. Menjamin terlaksananya prosedur pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mencegah terjadinya mark-up harga. 2.1.2.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Pemilihan pemasok yang tidak melalui pelelangan yang terbuka. 2. Potensi konflik kepentingan dalam pemilihan pemasok, termasuk penerimaan uang, hadiah, hiburan atau barang lain yang berharga. 3. Pemilihan pemasok yang dimiliki atau dikelola keluarga atau teman. 4. Pemasok tidak memenuhi persyaratan Perusahaan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan peraturan ketenagakerjaan. 5. Lemahnya kontrol terhadap proses pengadaan Perusahaan. 6. Praktek mark-up harga dan kuantitas, kolusi diantara pemasok dalam penetapan harga maupun pembagian pekerjaan dan ketergantungan kepada suatu pemasok dalam jangka panjang.

9


2.1.3 Hubungan dengan Pesaing Perum Perumnas berkomitmen untuk melakukan kegiatan usaha dengan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Perusahaan selalu berkomitmen untuk menerapkan persaingan yang sehat dan menganggap pesaing sebagai pemacu Perusahaan untuk selalu memberikan yang terbaik. 2.1.3.1 Standar Etika 1. Menciptakan produk dan jasa yang inovatif dan berkualitas agar tetap bertahan dan unggul dalam persaingan usaha. 2. Menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar atau persekongkolan dengan pelaku industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan konsumen. 3. Mendukung perilaku kompetitif yang sehat dan menunjukan sikap saling menghargai antar pesaing. 4. Mencegah upaya atau partisipasi pada pembayaranpembayaran yang tidak wajar atau penggunaan praktekpraktek yang tidak terpuji untuk dapat mempertahankan keunggulan bersaing. 5. Menghargai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual dengan tidak mencuri dan memanfaatkan informasi usaha secara ilegal. 2.1.3.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Memiliki hubungan dengan pihak tertentu dalam Perusahaan pesaing yang berpotensi memberikan kerugian bagi salah satu pihak. 2. Promosi negatif dengan maksud untuk menjatuhkan pesaing. 3. Penyampaian informasi rahasia terkait Perusahaan pesaing oleh pihak yang tidak memiliki wewenang untuk memperoleh informasi tersebut. 2.1.4 Hubungan dengan Regulator Perum Perumnas berkomitmen membangun hubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah sebagai regulator diantaranya Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPN, serta instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan Perum Perumnas. 2.1.4.1 Standar Etika 1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai hubungan dengan Pemerintah.

10


2. Membangun hubungan harmonis dengan Pemerintah selaku pihak regulator. 3. Mengharuskan semua mitra kerja Perum Perumnas untuk mematuhi pedoman perilaku dengan Pemerintah yang ditetapkan Perum Perumnas. 4. Jujur dan transaparan dalam berhubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah. 5. Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikat dan permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah harus transaparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan. 2.1.4.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Pesyaratan khusus atau pengenaan biaya yang tidak sah sehubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 2. Penyerahan informasi atau data Perusahaan yang tidak akurat atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh Pemerintah. 3. Pelanggaran atas peraturan Pemerintah mengenai larangan pemberian hadiah dan peraturan mengenai pemberian hiburan. 2.1.5 Hubungan dengan Masyarakat Mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang lengkap dan relevan kepada penegak hukum. Perusahaan menyadari pentingnya tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. 2.1.5.1 Standar Etika 1. Dalam menjalankan aktivitas usaha, berusaha mengurangi seminimal mungkin dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 2. Mendukung program Pemerintah dalam mengurangi dampak pemanasan global, dengan melakukan program penghematan energi dan sumber daya alam. 3. Berkomitmen untuk turut menjaga warisan budaya dan mendorong anak Perusahaan serta para rekanan memiliki komitmen yang sama. 4. Menghormati peraturan hukum, nilai-nilai lokal, dan norma-norma yang berlaku di wilayah dimana Perusahaan melakukan usaha. 5. Turut memberikan kontribusi terhadap kegiatan kemanusiaan dan perbaikan lingkungan, baik secara moral maupun finansial.

11


2.1.5.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Sensitivitas atas masalah yang dialami masyarakat sekitar operasi Perusahaan. 2. Prinsip keterbukaan informasi dan kemitraan secara aktif. 3. Ketimpangan tingkat ekonomi masyarakat sekitar operasi Perusahaan. 4. Keseimbangan lingkungan. 2.1.6 Hubungan dengan Karyawan Perusahaan memandang bahwa karyawan adalah merupakan aset dan mitra utama bagi Perusahaan, sehingga Perusahaan berkomitmen untuk mengelola hak, kewajiban dan kompetensi karyawan dengan sebaik-baiknya. 2.1.6.1 Standar Etika 1. Perusahaan menghormati hak asasi karyawan serta hak dan kewajiban karyawan sesuai ketentuan perundangundangan, dan PKB. 2. Dalam setiap kebijakannya, Perusahaan menghindari perlakuan diskriminatif terhadap karyawan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, status perkawinan, kecacatan fisik, dan penggolongan-penggolongan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 3. Perusahaan memastikan bahwa setiap kinerja positif selalu memperoleh imbalan, dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan. 4. Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemampuan profesional karyawan, baik berupa peningkatan keahlian teknis maupun non teknis (softskills). 5. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja dan pengembangan karir yang fair kepada seluruh karyawan. 6. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan suasana kerja yang terbuka, partisipatif, dan komunikatif diantara karyawan dan antara karyawan dengan Manajemen, sehingga dapat menumbuhkan sinergi dan iklim kerja sama di Perusahaan. 7. Perusahaan memastikan diterapkannya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12


2.1.6.2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 1. Hak dan kewajiban Perusahaan maupun karyawan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 2. Budaya kerja yang tidak mendukung terciptanya hubungan yang dinamis dan harmonis. 3. Fungsi serikat pekerja yang kurang aktif dalam menjembatani hubungan antara Perusahaan dan karyawan. 4. Adanya intervensi pihak eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku Perusahaan terhapap karyawan tertentu. 5. Undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 2.1.7 Hubungan dengan Kementerian BUMN Komitmen Perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance akan mendorong peningkatan nilai Perusahaan bagi Kementerian BUMN dan Stakeholders lainnya. 2.1.7.1 Standar Etika 1. Perusahaan meningkatkan kinerja dalam rangka menghasilkan nilai yang maksimal bagi Menteri BUMN. 2. Menumbuhkembangkan Perusahaan dan menjaga kesinambungan usaha. 3. Mengelola investasi Menteri BUMN melalui tingkat pengembalian investasi/dividen yang wajar. 4. Memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. 5. Dalam menjalankan Perusahaan senantiasa menegakkan transparansi, kejujuran, dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN. 2.7.1.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Transformasi dan akunbilitas informasi yang diterbitkan Perusahaan. 2. Penyebaran informasi atau data Perusahaan yang tidak akurat atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh Kementerian BUMN. 3. Pelanggaran atas peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. 2.1.8 Hubungan dengan Kreditur Perusahaan bekerjasama dengan kreditur dalam memperoleh dana untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perusahaan yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha.

13


2.1.8.1 Standar Etika 1. Senantiasa menyampaikan informasi yang relevan kepada bank, lembaga keuangan, pemegang obligasi dan kreditur lainnya secara benar, akurat, dan menggambarkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya. 2. Menggunakan dana yang diperoleh dari kreditur secara amanah, transparan, dan tepat guna. 3. Memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian dengan pihak kreditur. 2.1.8.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Penyebaran informasi Perusahaan yang tidak akurat ataupun tidak lengkap yang dibutuhkan kreditur. 2. Kemampuan yang dimiliki Perusahaan untuk memenuhi hak kreditur. 2.1.9 Hubungan dengan Anak Perusahaan Dalam mengembangkan bisnis Perusahaan dapat membentuk anak Perusahaan maupun bekerja sama membentuk Perusahaan patungan. Hubungan dengan anak Perusahaan maupun Perusahaan patungan dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja Perusahaan. 2.1.9.1 Standar Etika 1. Insan Perum Perumnas menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan anak Perusahaan maupun Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang terafiliasi. 2. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. 2.1.9.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Intervensi terhadap kegiatan operasional anak Perusahaan. 2. Perjanjian kerjasama yang kurang seimbang dan cacat hukum. 3. Transaksi keuangan yang dapat menyimpang dari peraturan perbendaharaan negara. 2.1.10 Hubungan dengan Media Perum Perumnas meyakini bahwa dengan membangun dan mengembangkan relasi dengan media maka Perusahaan dapat menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan

14


berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 2.1.10.1 Standar Etika 1. Perum Perumnas menjadikan media massa sebagai mitra kerja dengan mengedepankan hubungan berlandaskan keterbukaan dan saling menghormati sehingga Perusahaan akan selalu berusaha menyampaikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan ketentuan di Perusahaan dan tidak melanggar kode etik jurnalistik. 2. Perum Perumnas menerima dan menindaklanjuti kritikkritik membangun yang disampaikan melalui media dengan tetap mempertimbangkan aspek resiko dan biaya. 3. Penyampaian seluruh materi informasi kepada media haruslah informasi yang berfifat material dan harus merupakan informasi yang sudah dipublikasikan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 4. Insan Perum Perumnas yang dapat menyampaikan informasi kepada media merupakan Insan Perum Perumnas yang telah mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang memiliki otorisasi. 5. Setiap informasi yang disampaikan kepada media nasional baik di Kantor Pusat, Kantor Regional maupun Kantor Cabang/Proyek harus berkoordinasi dengan Sekretariat Perusahaan (Departemen Humas), yang selanjutnya disampaikan kepada media daerah oleh Departemen Bagian Pemasaran Kantor Regional (Asman KSO & Humas). 2.1.10.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Kontrol yang lemah terhadap penyebaran informasi melalui media daerah yang merugikan Perusahaan, terutama terkait unit bisnis yang terletak jauh dari Kantor Pusat. 2. Prosedur yang memastikan penyampaian informasi kepada media dilakukan oleh orang dan tata cara yang tepat. 3. Segala bentuk pemberian hadiah dari media yang didalamnya berisi kepentinagan pribadi ataupun golongan dan berpotensi merugikan Perusahaan. 4. Penyebaran informasi yang tidak tepat oleh oknum tertentu namun mengatas namakan media.

15


2.2 PEDOMAN ETIKA KERJA Etika kerja adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh Insan Perum Perumnas yaitu seluruh Karyawan, Direksi, Komite-komite dan Dewan Pengawas Perum Perumnas dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya Insan Perum Perumnas selalu berpedoman kepada Etika Kerja sebagai berikut: 2.2.1 Kepatuhan Terhadap Hukum Perum Perumnas menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar bagi Perusahaan untuk dapat menjalankan bisnis dengan cara yang wajar sehingga seluruh hukum dan peraturan yang berlaku haruslah dilaksanakan dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan. 2.2.1.1 Standar Etika 1. Mematuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam seluruh aktivitas usaha Perusahaan. 2. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap perselisihan dengan pihak lain, menempuh jalur hukum bila musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, dan menghormati hasil dari proses hukum tersebut. 3. Melarang seluruh Insan Perum Perumnas melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan. 4. Melarang transaksi usaha dengan pihak-pihak yang dananya diduga berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundring). 2.2.1.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Kebijakan Perusahaan untuk menghadapi kasus ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Insan Perum Perumnas. 2. Kontrol terhadap kepatuhan hukum Insan Perum Perumnas diluar jam kerja terkait kegiatan Perusahaan. 3. Insan Perum Perumnas yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat masalah hukum. 2.2.2 Benturan Kepentingan Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dilematis yaitu adanya pertentangan kepentingan antara pribadi dan Perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi merugikan Perusahaan.

16


2.2.2.1 Standar Etika 1. Mengklarifikasi kapan seseorang berbicara secara pribadi atau sebagai seorang Insan Perum Perumnas. 2. Tidak memanfaatkan atau menggunakan informasi penting dan rahasia bagi keuntungan pribadi. 3. Menghindari kepentingan keuangan dalam organisasi mitra ataupun rekanan. 4. Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan. 5. Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan sebelum kontrak/kesepakatan disetujui. 6. Tidak bekerja pada institusi atau lembaga lain yang memiliki lingkup usaha yang sama, pesaing, ataupun setiap pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 2.2.2.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Insan Perum Perumnas tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 2. Apabila benturan terjadi, Insan Perum Perumnas wajib memastikan adanya perlakuan adil kepada Perusahaan dan/atau Stakeholders dengan memberikan pengungkapan yang cukup atau sementara berhenti melaksanakan tugas yang terkait dengan benturan kepentingan tersebut. 3. Insan Perum Perumnas tidak diperkenankan secara tidak wajar menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan Stakeholders. 2.2.3 Memberi dan Menerima Donasi, jamuan dan hadiah yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan praktik bisnis yang dapat diterima sejauh hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Perusahaan harus memandang donasi, hadiah, hiburan dikaitkan dengan suatu tujuan bisnis yang jujur dan tidak boleh dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan. Halhal tersebut juga harus dijaga dalam konteks sosial dan budaya masyarakat yang berlaku. Pemberian donasi, jamuan dan hadiah tersebut tidak dapat dibenarkan apabila terdapat kepentingan atau motif terselubung yang bermaksud mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak lain dan/atau dapat menimbulkan benturan kepentingan.

17


2.2.3.1 Standar Etika 1. Melarang keras untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah kepada para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan. 2. Dilarang keras menerima hadiah dari pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 3. Donasi tidak diperkenankan untuk kepentingan perseorangan, politik atau kegiatan partai politik tertentu. 4. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan donasi harus mendapatkan otoritas yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. 5. Insan Perum Perumnas dilarang menjamu tamu pribadi atas beban keuangan Perusahaan. 6. Insan Perum Perumnas dapat menerima jamuan dari pihak luar sepanjang tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 2.2.3.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Segala bentuk hadiah, pemberian khusus maupun hiburan yang bersifat tidak resmi. 2. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas. 3. Penyelenggaraan jamuan harus bersifat wajar dan atas persetujuan dari pihak manajemen Perusahaan, serta harus dicatat sebagai beban Perusahaan berdasarkan prosedur standar pengeluaran dan pencatatan di Perum Perumnas. 2.2.4 Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia Perusahaan percaya bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang bersifat universal. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, Perusahaan mendorong usaha-usaha untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasi Perusahaan tidak melanggar prinsip hak asasi manusia. 2.2.4.1 Standar Etika 1. Memastikan seluruh Insan Perum Perumnas memahami peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia.

18


2. Memastikan bahwa masyarakat sekitar turut merasakan kesejahteraan yang diciptakan Perusahaan serta menghormati hak-hak asasi yang dimilikinya. 3. Mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menangani konflik yang mungkin terjadi dengan masyarakat, serikat pekerja atau karyawan. 4. Mengembangkan sikap-sikap menghargai hak asasi manusia pada pihak ketiga yang bekerjasama dengan atau yang mewakili Perusahaan. 2.2.4.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Dampak negatif dari kegiatan operasi Perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. 2. Memburuknya hubungan atau munculnya konflik dengan masyarakat sekitar Pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. 3. Keterlibtan aparat keamanan yang kontra-produktif. 4. Pelanggaran hak-hak yang terkait dengan kepemilikan dari masyarakat sekitar. 5. Penggunaan kekerasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan atau masyarakat sekitar. 2.2.5 Kesempatan Kerja yang Adil Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan kesempatan kerja yang adil, termasuk didalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil kepada seluruh Insan Perum Perumnas. 2.2.5.1 Standar Etika 1. Mentaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk peraturan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. 2. Melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan pelatihan, promosi, pemberhentian, kompensasi secara adil tanpa memandang agama, ras/suku bangsa, hubungan pribadi, warna kulit, jenis kelamin atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, seperti pelecehan terhadap seseorang karena latar belakang agama, ras/suku bangsa, hubungan pribadi, warna kulit, jenis kelamin atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum.

19


4. Menghormati hak pribadi Insan Perum Perumnas dengan menggunakan, menjaga dan menyimpan data pribadi mereka sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang berlaku. 5. Perusahaan berhak memonitor penggunaan aset Perusahaan seperti komputer, email, telepon, informasi mengenai hak kekayaan intelektual milik Perusahaan dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.2.5.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Suasana kerja yang tidak nyaman seperti menceritakan lelucon atau memperlihatkan barang yang mengejek atau menyinggung anggota masyarakat dari etnis atau ras tertentu. 2. Mempertimbangkan ras, hubungan prbadi (pertemanan dan kekerabatan) warna kulit, agama, asal negara, jenis kelamin atau karakteristik yang dilindungi hukum sebagai faktor dalam mempekerjakan, mempromosikan atau keputusan lain yang berkaitan dengan Insan Perum Perumnas. 3. Membicarakan hal-hal yang berkonotasi seks yang tidak menyenangkan dengan Insan Perum Perumnas lain. 4. Melakukan pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan. 5. Menolak bekerjasama dengan individu tertentu karena ras, agama, jenis kelamin dan sebagainya. 6. Memberitahukan data Insan Perum Perumnas kepada orang yang tidak memiliki kepentingan usaha, kewenangan atau persetujuan dari subjek yang bersangkutan. 2.2.6 Pembayaran Tidak Wajar Suap adalah suatu perbuatan memberi/menerima, menjanjikan/ dijanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat secara ilegal dengan maksud agar dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya. Perusahaan juga melarang segala bentuk pemberian yang material baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada semua pihak eksternal dengan tujuan mempengaruhi mereka untuk kepentingan Perusahaan, baik untuk mendapatkan kemudahan, keunggulan bersaing atau untuk mendapatkan prioritas. 2.2.6.1 Standar Etika 1. Dilarang melakukan segala bentuk penyuapan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

20


2. Insan Perum Perumnas dilarang menerima suap dalam keadaan dan/atau bentuk apapun. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan. 2.2.6.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Kepatuhan terhadap ketentuan pembayaran tidak wajar. 2. Pembayaran komisi yang besarnya dianggap signifikan dibandingkan dengan nilai jasa yang diberikan. 3. Pemerikasaan secara seksama terhadap kepatuhan pihak ketiga atas standar etika mengenai pembayaran tidak wajar. 2.2.7 Kerahasian Informasi Setiap Insan Perum Perumnas, sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi Perusahaan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. 2.2.7.1 Standar Etika 1. Memastikan seluruh aset informasi Perusahaan dikelola dengan baik. 2. Menjaga informasi Perusahaan yang bersifat rahasia. 3. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada Stakeholders dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan. 4. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. 5. Menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan selama menjabat dan/atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa tugas dan jabatannya. 6. Memanfaatkan dan/atau menggunakan informasi rahasia termasuk dan tidak terbatas pada teknologi informasi Perusahaan di luar kepentingan Perusahaan. 7. Melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan pengetahuan. 2.2.7.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Pengendalian yang tidak mencukupi seperti hal-hal yang memungkinkan akses oleh orang yang tidak berwenang terhadap informasi Perum Perumnas. 2. Penyampaian atau permintaan penyampaian informasi rahasia Perum Perumnas atau informasi mengenai pelangggan dan pemasok Perum Perumnas oleh pihak yang tidak memiliki wewenang.

21


2.2.8 Pengawasan dan Penggunaan Aset Aset Perusahaan dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Aset Perusahaan harus dijaga status kepemilikan dan keberadaannya. Standar etika pengawasan dan penggunaan aset ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain digunakan dan dilindungi secara optimal. 2.2.8.1 Standar Etika 1. Memanfaatkan aset dan sumber daya Perusahaan lainnya secara efisien dan efektif, serta mendapat perlindungan secara optimal sesuai dengan aturan penggunaan yang berlaku, dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan. 2. Tidak menggunakan aset Perusahaan untuk tujuan-tujuan pribadi dan/atau di luar kepentingan Perusahaan. 3. Melaporkan setiap kehilangan atau dugaan penyalahgunaan aset Perusahaan kepada atasan langsung. 2.2.8.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Aset fisik atau sumber daya lainnya yang digunakan secara berlebihan dipindahtangankan atau dihapusbukukan secara tidak sah. 2. Kontrol yang lemah terhadap unit bisnis yang terletak jauh dari Kantor Pusat. 3. Tidak adanya kontrol yang efektif untuk melindungi aset Perusahaan dari kerugian dan kecurangan. 4. Catatan keuangan yang tidak akurat. 2.2.9 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh Manajemen bersama karyawan baik tersedianya peralatan yang memadai maupun suasana tempat kerja yang dapat memberikan rasa aman, tenteram, terlindungi, tercegah dari musibah, sehingga karyawan bersama unsur manajemen selalu dalam kondisi selamat dan sehat. 2.2.9.1 Standar Etika 1. Menyediakan alat dan sarana yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain pintu tangga darurat, alat pemadam kebakaran, (tabung pemadam, kran air pemadam beserta alarm bahaya), alat pelindung dan pengamanan sesuai dengan peraturan Pemerintah.

22


2. Setiap karyawan yang melaksanakan tugas dari Perusahaan, apabila terjadi risiko hukum maupun fisik dari pihak ketiga, Perusahaan memberikan fasilitas bantuan hukum dan biayanya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-19/MBU/2008 tanggal 9 Desember 2008. 3. Manajemen wajib menyediakan ruang Laktasi dan tempat penyimpanannya serta ruang khusus untuk merokok. 4. Mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Menggunakan sarana pelindung keselamatan dan kesehatan kerja yang disediakan Perusahaan secara benar dan optimal. 2.2.9.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Penyuluhan dan pelatihan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 2. Berperan aktif dalam menerapkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan untuk mencegah sumber bahaya kebakaran termasuk penyakit akibat kerja. 3. Keluhan-keluhan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang muncul dari Insan Perum Perumnas. 4. Bahaya atau kecelakaan kerja serta kerusakan lingkungan yang timbul. 5. Kelalaian untuk mematuhi peraturan dan prosedur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. 2.2.10 Hak atas Kekayaan Intelektual Hak atas kekayaan intelektual (meliputi paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan kepemilikan informasi lainnya yang dimiliki Perusahaan) merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi setiap Perusahaan. 2.2.10.1 Standar Etika 1. Insan Perum Perumnas harus menghormati kekayaan intelektual pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual orang lain dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi. 2. Seluruh Insan Perum Perumnas harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan. 3. Insan Perum Perumnas yang turut serta/bekerja

23


dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, atau Insan Perum Perumnas yang memiliki atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah Insan Perum Perumnas tidak bekerja lagi untuk Perusahaan. 4. Seluruh Insan Perum Perumnas harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkan baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan. Perusahaan berhak atas seluruh manfaat dari paten dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas. 5. Seluruh Insan Perum Perumnas harus menandatangani pernyataan untuk menjaga kerahasian maupun kesedian untuk membantu Perusahaan dalam proses memperoleh hak kekayaan intelektual atas nama Perusahaan. 2.2.10.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Menerima informasi mengenai yang terkait hak atas kekayaan intelektual dari pihak luar tanpa mengkonsultasikan terledih dahulu dengan Divisi Hukum, dimana terdapat kondisi kerahasiaan yang harus dijaga. 2. Mempekerjakan seseorang yang sebelumnya bekerja di kompetitor tanpa memberikan perlindungan dan pencegahan agar orang tersebut tidak akan membocorkan atau menggunakan hak milik informasi kompetitor. 3. Memperkenalkan produk atau jasa baru, atau nama produk sebelum pengecekan mengenai pelanggaran paten atau merek dagang. 4. Membicarakan hak kekayaan intelektual maupun informasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual Perum Perumnas dengan pelanggan atau pemasok tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan Perusahaan. 5. Menyampaikan atau membocorkan informasi mengenai suatu produk baru atau jasa sebelum permohonan paten dilakukan atau keputusan untuk tidak membuat permohonan dilakukan secara resmi oleh Perusahaan.

24


2.2.11 Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan Perusahaan berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan melalui upaya pembentukan karakter Insan Perum Perumnas yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi. 2.2.11.1 Standar Etika Hubungan Sesama Karyawan 1. Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahan untuk kepentingan tertentu. 2. Insan Perum Perumnas tidak diijinkan untuk melakukan tindakan ataupun ucapan yang didalamnya mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, adat dan kata-kata kasar terhadap sesama karyawan. 3. Insan Perum Perumnas dilarang melakukan tindakan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap sesama karyawan. 4. Tidak melakukan permusuhan ataupun provokasi terhadap rekan kerja, atasan dan bawahan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang dapat merugikan Perusahaan. 5. Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu. Hubungan Atasan dan Bawahan 1. Atasan dan bawahan selalu berusaha bersikap terbuka dan menjalin hubungan yang harmonis. 2. Atasan memberikan contoh bersikap dan berperilaku baik sehingga menjadi suri tauladan bagi bawahannya. 3. Atasan dan bawahan akan saling menghormati terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang disampaikan. 4. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perusahaan. 5. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. 2.2.11.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Interaksi sesama karyawan ataupun atasan bawahan yang mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu diatas kepentingan perusahaaan. 2. Keikutsertaan karyawan dalam organisasi ataupun

25


perkumpulan yang tidak diakui Pemerintah dan menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Perusahaan. 3. Aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja dan atau konsentrasi kerja karyawan serta tidak memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan.

26


3. PETUNJUK PELAKSANAAN 3.1 Pelanggaran Pelanggaran merupakan setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Karyawan, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja. 3.2 Pelaporan Pelanggaran Setiap Insan Perum Perumnas bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini. Penegakkan Pedoman Perilaku merupakan komitmen bersama dan tanggung jawab setiap Insan Perum Perumnas. Laporan tersebut dapat disampaikan langsung kepada Dewan Pengawas/ Direksi/Pimpinan Unit Kerja yang membidangi masalah PSDM untuk ditindaklanjuti. Perusahaan akan melindungi dan menjamin kerahasiaan Insan Perum Perumnas yang telah melaporkan pelanggaran. 3.3 Sanksi atas Pelanggaran Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Perusahaan ini dilakukan sebagai upaya menegakkan Pedoman Perilaku Perusahaan. Sanksi dikenakan terhadap setiap Insan Perum Perumnas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan. Pengenaan sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai kebijakan Perusahaan. 3.4 Pernyataan Komitmen 1. Pernyataan kepatuhan ini didokumentasikan oleh Direksi dan Sekretaris Perusahaan sebagai bagian dari dokumen kesepakatan antara Perusahaan dengan Insan Perum Perumnas. 2. Setiap Insan Perum Perumnas menerima satu salinan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan menandatangani Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Pedoman Perilaku (Code of Conduct). 3. Surat pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani apabila terjadi perubahan Pedoman Perilaku. 3.5 Sosialisasi Direksi dan Dewan Pengawas berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman ini ke seluruh jajaran Insan Perum Perumnas di Perusahaan, termasuk kepada karyawan-karyawan baru. Setiap Insan Perum Perumnas dapat meminta penjelasan kepada atasan langsungnya apabila terdapat ketidakjelasan pedoman ini dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

27


3.6 Pengukuran Pemahaman Standar Etika Perusahaan Pengukuran atas pemahaman standar etika Perusahaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Insan Perum Perumnas telah menyadari dan memahami implementasi Standar Etika Perusahaan di unit kerja masingmasing serta bagaimana Insan Perum Perumnas memahami mekanisme pelaporan atas pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan. Internalisasi pemahaman terhadap Standar Etika Perusahaan harus tetap dilakukan secara konsisten ke seluruh unit Perusahaan baik melalui mekanisme sosialiasi, focus groups discussion (FGD), poster ataupun media cetak lainnya serta updating informasi terkait Standar Etika Perusahaan di website Perusahaan.

28


4. PERNYATAAN KOMITMEN Pernyataan Komitmen Pribadi Insan Perum Perumnas PERUM PERUMNAS Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PRIBADI INSAN PERUM PERUMNAS Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima, membaca dan memahami isi Buku Standar Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Perum Perumnas. Pada hari ini tertanggal ................................................, saya memahami bahwa setiap Insan Perum Perumnas harus bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan Perusahaan. Apabila saya mempunyai permasalahan mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap standar etika yang tercantum dalam buku tersebut, saya akan menerima sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan. ......................, ........................................

Pembuat Pernyataan,

.......................................... (Nama, Tanda Tangan dan Jabatan)

29

Yang Menyaksikan,

.......................................... (Nama, Tanda Tangan dan Jabatan)

LAMPIRAN

30


PEDOMAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (Whistleblowing) PERUM PERUMNAS PENDAHULUAN Latar Belakang Perum Perumnas sebagai Perusahaan BUMN terus berupaya menerapkan asas – asas GCG secara konsisten dan berkelanjutan dalam mengelola serta menjalankan Perusahaan sesuai dengan Peraturan . Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN. Dalam mengelola bisnisnya, Perusahaan harus memastikan bahwa asas – asas GCG diterapkan dalam setiap aspek bisnis dan disemua jajaran Perusahaan. Penerapan asas – asas GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Mewujudkan Perusahaan yang bersih dan bebas dari KKN sesuai dengan yang diamanatkan dalam asas – asas GCG merupakan upaya yang terus dilakukan oleh Perum Perumnas demi mencapai Visi dan Misi Perusahaan serta meningkatkan Citra Perusahaan dikalangan stakeholders dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang tersebut, pelaksanaan GCG perlu dilandasi dengan integritas yang tinggi. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali muncul hambatanhambatan yang ironisnya dilakukan oleh oknum – oknum internal itu sendiri yang justru mengakibatkan kerugian Perusahaan. Sebuah mekanisme standar dalam penanganan Pengaduan Pelanggaran mutlak diperlukan dalam upaya mengawal kinerja Perusahaan, agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh insan Perusahaan serta menghindari perselisihan atau sengketa yang berlarutlarut antara pihak stakeholders dan Perusahaan. Sehingga persoalan tersebut tidak berlanjut pada persoalan turunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing Policy) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu Perusahaan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Untuk itu maka perlu dirumuskan kebijakan, sistem dan prosedur penanganan yang selaras untuk mengatur penyelesaian Pengaduan Pelanggaran bagi stakeholder dalam suatu Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.

31


Tujuan 1. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pelanggaran dari seluruh insan Perum Perumnas dan stakeholders. 2. Menjamin terselenggaranya mekanisme Penyelesaian Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu yang memadai. 3. Menghindari publikasi negatif terhadap Perusahaan. 4. Mendukung asas kesetaraan (fairness) dalam hubungan antara Perusahaan dengan stakeholders sebagai pelaku usaha dan mitra Perusahaan. 5. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Definisi 1. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS), merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; 2. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan; 3. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan; 4. Organ Penunjang Dewan Pengawas adalah organ yang membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan, seperti Komite-komite dan Sekretaris Dewan Pengawas; 5. Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan; 6. Penerima Pengaduan Pelanggaran adalah Direksi dan Dewan Pengawas; 7. Pelaporan Pelanggaran adalah: a. Pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum; b. Perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun para pemangku kepentingan (pelanggaran code of conduct), yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran

32


tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential); 8. Pelapor Pelanggaran adalah pihak internal yaitu karyawan dari organisasi itu sendiri dan juga perwakilan dari stakeholder. Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti; 9. Perwakilan stakeholders adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama stakeholders dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari stakeholders; 10. Stakeholders adalah para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan; 11. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran adalah tim yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI), Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi. Tim tersebut bertugas untuk menindaklanjuti Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan Perumnas. Adapun Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang berada di bawah kewenangan Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas. Pasal 2 Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak mencantumkan. Pasal 3 1. Dewan Pengawas, Direksi, dan Tim Pengelola Pelanggaran bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam surat keputusan nomor DIRUT/722/KPTS/10/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Perum Perumnas. 2. Tim Whistleblowing beranggotakan beranggotakan Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Internal (SPI), Divisi PSDM dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan, kompetensi dan keahliannya sebagaimana diatur dalam surat keputusan nomor DIRUT/722/KPTS/10/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Perum Perumnas. 3. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui Electronic Mail (Email) adalah Sekretaris Perusahaan. Pasal 4 Perusahaan wajib mempublikasikan Pedoman Dan Prosedur Penanganan Pelaporan Pelanggaran melalui media Perusahaan kepada karyawan dan Stakeholders.

33


BAB II Penerima Pelaporan Pelanggaran Pasal 5 1. Pelaporan pelanggaran ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan sebagai admin sekaligus Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui Electronic Mail (Email). 2. Sekretaris Perusahaan akan meneruskan pelaporan pelanggaran kepada Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan jenjang pihak yang dilaporkan yang diatur dalam surat keputusan nomor DIRUT/722/KPTS/10/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Perum Perumnas. 3. Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini dilakukan dalam jam kerja. 4. Pelaporan pelanggaran yang disampaikan wajib dilengkapi dengan data (bukti pendukung). 5. Perusahaan wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan Pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang mengajukan pengaduan.

BAB III Penanganan dan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Pasal 6 1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas Pengaduan Pelanggaran dalam periode 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; 2. Apabila hasil verifikasi sebagaimana poin 1 (satu) menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan dilakukan pemrosesan lebih lanjut; 3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi; 4. Terkait Pengaduan Pelanggaran yang melibatkan karyawan – karyawati yang memerlukan investigasi wajib ditindaklanjuti dan diinvestigasi oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan pihak lain yang berkompeten; 5. Direksi akan memutuskan tindak lanjut hasil investigasi yang dapat dibuktikan; 6. Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut karyawan, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Direksi tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat. 7. Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Dewan Pengawas, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Dewan Pengawas tanpa melibatkan pihak-pihak yang

34


terlibat. 8. Pelaku Pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 7 1. Perusahaan melalui Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pengaduan Pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai Pengaduan Pelanggaran yang diajukannya; 2. Untuk Pengaduan Pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan.

BAB IV Kerahasiaan dan Penghargaan Bagi Pelapor Pasal 8 1. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan beserta isi laporannya. 2. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan dan menyelamatkan aset dan keuangan Perusahaan.

BAB V Pemantauan Tindak Lanjut Pelaporan Pelaporan Pelanggaran Pasal 9 1. Pemantauan tindak lanjut Pengaduan Pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran. 2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibawah pimpinan Sekretaris Perusahaan harus menginformasikan Pengaduan Pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai, kepada Direksi setiap saat diperlukan. 3. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibawah pimpinan Sekretaris Perusahaan harus menginformasikan Pengaduan Pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai, kepada Dewan Pengawas setiap saat diperlukan.

35


BAB VI Administrasi Pelaporan Pelanggaran Pasal 10 1. Seluruh dokumentasi Pengaduan Pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran. 2. Catatan penerimaan dan status Pengaduan Pelanggaran memuat sekurangnya : a. Nomor registrasi. b. Tanggal penerimaan. c. Petugas penerima. d. Deskripsi singkat. Status penyelesaian yang disertai penjelasan.

36


MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (Whistleblowing) PERUM PERUMNAS Perusahaan senantaiasa memperhatikan kepentingan Stakeholders berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan juga menyadari bahwa tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pelaporan pelanggaran oleh Stakeholders dapat berakibat menurunkan reputasi dan kepercayaan masyarakat pada Perusahaan. Ketentuan-ketentuan dalam pedoman dan prosedur pelaporan pelanggaran ini merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap nama baik Perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pedoman dan prosedur, Perusahaan menganggap perlu adanya mekanisme pelaporan pelanggaran sebagaimana diuraikan di bawah ini. Cara Menyampaikan Pelaporan Pelanggaran ke Perusahaan 1. Pelaporan pelanggaran dilakukan secara tertulis a. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada yang Perusahaan c.q Sekretaris Perusahaan, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos ke Perusahaan. b. Melalui email [email protected] c. Melalui KM Perum Perumnas untuk internal: http://km.perumnas.co.id/ whistleblowers-system/ d. Disampaikan ke alamat resmi : Kantor Pusat Perum Perumnas Wisma Perum Perumnas JL. DI Pandjaitan Kav.11 Jakarta 13340 d. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis beridentitas wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti : dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan. e. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi bukti pendukung seperti : dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan. 2. Apabila Pengaduan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan stakeholders, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu: a. Bukti identitas stakeholders dan perwakilan stakeholders. b. Surat Kuasa dari stakeholders kepada perwakilan stakeholders yang menyatakan bahwa stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama stakeholders; Jika perwakilan stakeholders adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

37


3. Penerima pelaporan pelanggaran oleh Perusahaan a. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders baik secara lisan maupun tertulis. b. Perusahaan melalui Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pengaduan Pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai Pengaduan Pelanggaran yang diajukannya. c. Perusahaan wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan Pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang mengajukan pengaduan. Penerima pelaporan pealnggaran adalah Sekretaris Perusahaan.

38


TANDA TERIMA PELAPORAN PELANGGARAN Dengan ini diterangkan bahwa Nama : ……………………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………………. No. Telp : ……………………………………………………………………. Fax : ……………………………………………………………………. HP : ……………………………………………………………………. Email : ……………………………………………………………………. Nama Organisasi/Lemabaga

: …………………………………………………………………….

Telah Menyampaikan laporan pelanggaran tentang ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Jakarta,

Pelapor,

Penerima,

…………………………………….. ……………………………………..

39

DAFTAR GAMBAR

40


41

Perum Perumnas Wisma Perumnas Jl. D.I. Pandjaitan Kav. 11 Jakarta 13340 www.perumnas.co.id

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Recommend Documents