STANDAR PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK A. PENDAHULUAN Kecamatan sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan khususnya dibidang pelayanan perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Camat. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah maka Kecamatan mempunyai kewenangan menerbitkan IMB dengan kriteria : keluasan bangunan lebih kecil atau sama dengan 100 m², tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak di dalam kampung, tidak di tepi jalan yang harus mempunyai/ terkena Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan untuk rumah tinggal. B. STANDAR PELAYANAN Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan NO KOMPONEN URAIAN . 1. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan, dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah. e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Juklak Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 2.

Persyaratan Pelayanan

Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon, serta tanda tangan persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh RT, RW, dan Lurah dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Pemohon; 2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah; 3. Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa apabila yang mengurus bukan pemohon; 4. Surat pernyataan kerelaan bermeterai cukup dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan atas nama pemohon; 5. Gambar konstruksi bangunan (denah, tampak muka, samping, belakang, rencana manfaat/fungsi) sebanyak dua set;

6. Denah lokasi bangunan. Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar 3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

PROSEDUR PELAYANAN IZIN

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan

3.a Surat

Berkas dan Penelitian Lapangan

Penolakan Tidak memenuhi syarat

memenuhi syarat

3.b

Proses SK Izin dan Penetapan

4. Selesai

Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan dan diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas dan Penelitian Lapangan. Petugas lapangan melakukan penelitian lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas dengan fakta lapangan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai dengan fakta lapangan maka pemohon akan menerima surat penolakan. b. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka SK izin akan diproses dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. 4. Pembayaran retribusi izin dan penyerahan izin kepada pemohon. 4.

Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 11 (sebelas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap.

5.

Biaya/tarif

Rumus penghitungan retribusi: 1. Retribusi bangunan gedung baru/perluasan : L x It X 1,00 x HS bg. 2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : L x It x Tk x HS bg. 3. Retribusi prasarana bangunan gedung baru : V x I x1,00 x HS pbg 4. Retribusi rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan : V x I x Tk x HS pbg Keterangan: L = Luas bangunan gedung; V = Volume/besaran (dalam satuan m2, m, unit); It = Indeks terintegrasi (It= If x Ik x Iwp) (If = Indeks fungsi, Ik = Indeks klasifikasi dan Iwp = Indeks waktu penggunaan); I = Indeks; 1,00 = indeks bangunan baru; Tk = Tingkat kerusakan. (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang) (0,65 untuk tingkat kerusakan berat) HSbg = harga satuan retribusi bangunan gedung. HSpbg = harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung. Besarnya harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan : a. Bangunan gedung sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah); b. Prasarana bangunan gedung sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

6.

Produk pelayanan

7.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1. Surat Keputusan IMB 2. Plat IMB 3. Stiker IMB 1. Buku register dan buku pengambilan 2. ATK 3. Komputer 4. Printer 5. Blangko IMB dan berita acara pengukuran 6. Meteran 7. Garis skala 8. Buku pedoman peruntukan lahan dan status kawasan 9. Tanda bukti/kwitansi pembayaran 10. Kalkulator Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif. 2. nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset.

8.

Kompetensi Pelaksana

1. Camat : S2 Manajemen/S2 AN, S2 MAP diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu pemerintahan, S1 AN, S1 Komunikasi, S1 Ilmu politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum 2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi. 3. Pemroses Perizinan : DIII Teknik, DIII Sospol, DIII Hukum dan DIII Ekonomi SMA/SMK Teknik 4. Penatalaksana Pelayanan Informasi Pengaduan :

SMA/SMK 5. Pengadministrasi Umum & Pengurus Barang : SMA/SMK 6. Analis Perencanaan, Pelaporan & Kasir penerima : DIII Ekonomi, DIII Sospol dan DIII Hukum 9.

Pengawasan internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

10.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telepon dan Fax Kota : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telepon) Sarana Pelayanan Pengaduan: 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) a) [email protected] b) Sms ke 08122780001 2. E-mail : [email protected] 3. Telepon : (0274) 515865, 562682. Sms : 081227625000 Fax : (0274) 55164 3. Surat : Kecamatan Umbulharjo Jl. Glagahsari No 99 Yogyakarta 4. Kotak saran. 5. Datang langsung 6. Formulir survey IKM. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a) Cek administrasi b) Cek lapangan c) Koordinasi internal d) Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

11. 12.

Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan

13.

15.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja Pelaksana Masa Berlaku Izin

6 pegawai 1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Pemberian informasi kepada pemohon baik permohonan izin selesai sebelum 11 hari kerja maupun belum selesai setelah 11 hari kerja 1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Bebas KKN 1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan 2. Pengisian kuesioner tentang layanan 6 bulan sekali Berlaku selamanya selama tidak ada perubahan.

16.

Waktu Pelayanan

14.

Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 Hari Jumat : 08.00 - 11.30 13.00 – 14.00

C. STANDAR PELAYANAN Pelayanan Izin Gangguan NO. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

2.


URAIAN a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan. b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan. d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan, dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah. g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu. Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon, serta tanda tangan persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh RT, RW, dan Lurah dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Pemohon; 2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dijadikan tempat usaha atau surat pernyataan kesanggupan dari Pemohon untuk mengurus IMB dalam jangka waktu maksimal 1 tahun bagi yang belum memiliki IMB dan Izin gangguan kecil. 3. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. 4. Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa apabila yang mengurus bukan pemohon; 5. Surat pernyataan kerelaan bermeterai cukup dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan atas nama pemohon; 6. Denah lokasi tempat usaha Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

3.



1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan

3.a Surat



memenuhi syarat

3.b


4. Selesai

4.


5.

Biaya/tarif

Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan dan diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas dan Penelitian Lapangan. Petugas lapangan melakukan penelitian lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas dengan fakta lapangan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai dengan fakta lapangan maka pemohon akan menerima surat penolakan. b. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka SK izin akan diproses dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. 4. Pembayaran retribusi izin dan penyerahan izin kepada pemohon. Maksimal 6 (enam) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap. I. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarip retribusi. Tingkat penggunaan jasa dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian bobot dan skor masing-masing faktor dikalikan dengan luas tempat Usaha. Indek Lingkungan Bobot 30%

Indek Lokasi Bobot 30% Skor

Kawasan Khusus

1,2

Skor Lingkungan

1,2

Indek Gangguan Bobot 30% Skor Sedang

1,3

Kawasan Pemukiman

1,0

Lokal

1,0

Kecil

0,8

Rumus menghitung retribusi sbb: (Bobot Lingkungan x Skor lingkungan) + (Bobot Lokasi x skor lokasi) + (Bobot Gangguan x skor gangguan) x luas ruang tempat usaha.) II.

Tarif Retribusi Izin Gangguan: 1. Luas usaha sampai dengan 500 m2 sebesar Rp 2.000,-/m2. 2. Luas usaha 501 s/d 1.000 m2 sebesar Rp 1.500,-/m2. 3. Luas diatas 1.000 m2 sebesar Rp 1.000,-/m2. III. Retribusi Izin Gangguan minimal sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila dalam penghitungan retribusi tidak mencapai angka minimal. 6.

Produk pelayanan

7.


1. Surat Keputusan Izin Gangguan 2. Tanda Izin gangguan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Buku register dan buku pengambilan Alat tulis Komputer Printer Blangko Izin gangguan dan berita acara tinjauan lapangan Tanda izin gangguan Meteran Tanda bukti/kwitansi pembayaran Kalkulator Kendaraan

Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif. 2. nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset. 8.


1. Camat : S2 Manajemen/S2 AN, S2 MAP diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu pemerintahan, S1 AN, S1 Komunikasi, S1 Ilmu politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum 2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/ S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi. 3. Pemroses Perizinan : DIII Teknik, DIII Sospol, DIII Hukum dan DIII Ekonomi SMA/SMK Teknik 4. Penatalaksana Pelayanan Informasi Pengaduan : SMA/SMK 5. Pengadministrasi Umum & Pengurus Barang : SMA/SMK 6. Analis Perencanaan, Pelaporan & Kasir penerima : DIII Ekonomi, DIII Sospol dan DIII Hukum

9.

Pengawasan internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

10.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Kecamatan Kota

: datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telephon dan Fax : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telephon)

Sarana Pelayanan Pengaduan: 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) c) [email protected] d) Sms ke 08122780001

2. E-mail : [email protected] 3. Telepon : (0274) 515865, 562682. Sms : 081227625000 Fax : (0274) 55164

4. Surat : Kecamatan Umbulharjo Jl. Glagahsari No 99 Yogyakarta 5. Kotak saran. 6. Datang langsung 7. Formulir survey IKM. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : e) Cek administrasi f) Cek lapangan g) Koordinasi internal h) Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada. 11. 12.


6 pegawai 1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Pemberian informasi kepada pemohon baik permohonan izin selesai sebelum 6 hari kerja maupun belum selesai setelah 6 hari kerja.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

14.

Evaluasi kinerja Pelaksana

15.

Masa Berlaku Izin

1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan 2. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. 5 (lima) tahun

16.

Waktu Pelayanan


D. STANDAR PELAYANAN Pelayanan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) NO. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

2.


URAIAN a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perizinan, Pemungutan Pajak dan Retribusi yang menjadi kewenangan Camat d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan, dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah. f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. g. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon, serta tanda tangan persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh RT, RW, LPMK, Ketua Paguyuban, Pemilik Usaha/tempat dan Lurah dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Kota/Kabupaten di Provinsi DIY atau surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) Kota Yogyakarta; 2. Pas Photo terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar 3. Surat pernyataan belum memiliki usaha 4. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan perdagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum. 5. Surat kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun. 6. Persetujuan dari pemilik usaha kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil. 7. Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum 8. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kaki lima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makanan/minuman termasuk lesehan. Masing- masing sebanyak 1 (satu) lembar

3.



1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan

3.a Surat



memenuhi syarat

3.b


4. Selesai

4.


5.

Biaya/tarif

6.

Produk pelayanan

7.


Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan dan diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas dan Penelitian Lapangan. Petugas lapangan melakukan penelitian lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas dengan fakta lapangan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai dengan fakta lapangan maka pemohon akan menerima surat penolakan. b. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka SK izin akan diproses dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. 3. Penyerahan kartu identitas pedagang PKL dan surat izin penggunaan Lokasi PKL kepada pemohon. Maksimal 6 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap. Gratis 1. Kartu Identitas Pedagang PKL 2. Surat izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima 1. 2. 3. 4.

Buku register dan buku pengambilan Alat tulis Komputer Printer

5. Blangko Izin Lokasi PKL dan berita acara tinjauan lapangan 6. Tanda izin lokasi PKL 7. Tanda bukti/kwitansi pembayaran 8. Kendaraan Sarana Pendukung : 1. ruang tunggu yang representatif. 2. nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset. 8.


9.

Pengawasan internal Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

10.

1. Camat : S2 Manajemen/S2 AN, S2 MAP diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu pemerintahan, S1 AN, S1 Komunikasi, S1 Ilmu politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum 2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi. 3. Pemroses Perizinan : DIII Teknik, DIII Sospol, DIII Hukum dan DIII Ekonomi SMA/SMK Teknik 4. Penatalaksana Pelayanan Informasi Pengaduan : SMA/SMK 5. Pengadministrasi Umum & Pengurus Barang : SMA/SMK 6. Analis Perencanaan, Pelaporan & Kasir penerima : DIII Ekonomi, DIII Sospol dan DIII Hukum 1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telephon dan Fax Kota : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telephon) Sarana Pelayanan Pengaduan: 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) [email protected] Sms ke 08122780001

2. E-mail : [email protected] E. Telepon : (0274) 515865, 562682. Sms : 081227625000 Fax : (0274) 55164 4. Surat : Kecamatan Umbulharjo Jl. Glagahsari No 99 Yogyakarta G. Datang langsung H. Formulir survey IKM. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : - Cek administrasi - Cek lapangan - Koordinasi internal - Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan disesuaikan dengan permasalahan yang ada 11. 12.


6 pegawai 1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Pemberian informasi kepada pemohon baik permohonan izin selesai sebelum 6

hari kerja maupun belum selesai setelah 6 hari kerja. 13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

14.

Evaluasi kinerja Pelaksana

15.

Masa Berlaku Izin

1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan 2. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. 2 (dua) tahun

16.

Waktu Pelayanan


E.

STANDAR PELAYANAN Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame yang Melekat Pada Bangunan

NO. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

2.


URAIAN a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perda nomor 8 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Reklame c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan, dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah. e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku 2. Foto lokasi dan simulasi pemasangan reklame 3. Gambar denah lokasi 4. Gambar desain reklame beserta ukurannya 5. Fotokopi Izin Gangguan 6. Surat kuasa dari pemohon izin bermaterai apabila tidak dapat mengurus sendiri 7. Surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko penyelenggaraan reklame. Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar

3.



1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan

3.a Surat



memenuhi syarat

3.b


4. Selesai Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan dan diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas dan Penelitian Lapangan. Petugas lapangan melakukan penelitian lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas dengan fakta lapangan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai dengan fakta lapangan maka pemohon akan menerima surat penolakan. b. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka SK izin akan diproses dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. 4. Penyerahan izin kepada pemohon. Maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap.

4.


5. 6.

Biaya/tarif Produk pelayanan

Gratis Surat keputusan Camat tentang izin Penyelenggaraan Reklame yang Melekat pada Bangunan

7.


1. 2. 3. 4. 5.

Buku register dan buku pengambilan Alat tulis Komputer Printer Blangko Izin Penyelenggaraan Reklame yang Melekat pada Bangunan dan berita acara tinjauan lapangan 6. Kendaraan Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif 2. nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset.

8.


1. Camat : S2 Manajemen/S2 AN, S2 MAP diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu pemerintahan, S1 AN, S1 Komunikasi, S1 Ilmu politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum 2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan belakang pendidikan S1 Komunikasi, SI Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi. 3. Pemroses Perizinan : DIII Teknik, DIII Sospol, DIII Hukum dan DIII Ekonomi SMA/SMK Teknik 4. Penatalaksana Pelayanan Informasi Pengaduan : SMA/SMK

9. 10.


5. Pengadministrasi Umum & Pengurus Barang : SMA/SMK 6. Analis Perencanaan, Pelaporan & Kasir penerima : DIII Ekonomi, DIII Sospol dan DIII Hukum 1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kecamatan : Datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telephon dan Fax Kota : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telephon) Sarana Pelayanan Pengaduan: 1. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) a) [email protected] b) Sms ke 08122780001

2. E-mail : [email protected] 3. Telepon : (0274) 515865, 562682. Sms : 081227625000 Fax : (0274) 55164 4. Surat : Kecamatan Umbulharjo Jl. Glagahsari No 99 Yogyakarta 5. Kotak saran. 6. Datang langsung 7. Formulir survey IKM. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : - Cek administrasi - Cek lapangan - Koordinasi internal - Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada. 11.

Jumlah pelaksana

6 pegawai

12.

Jaminan pelayanan

1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Pemberian informasi kepada pemohon baik permohonan izin selesai sebelum 12 hari kerja maupun belum selesai setelah 12 hari kerja.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja Pelaksana

1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

14.

15.

Masa Berlaku Izin

16.

Waktu Pelayanan

1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan 2. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. 5 (lima) tahun Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 Hari Jumat : 08.00 - 11.30 13.00 – 14.00

F.

STANDAR PELAYANAN Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pondokan

NO. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

2.


URAIAN a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan. b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan, dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah. d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu. e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Pemohon; 2. Membuat surat pernyataan untuk: - Bertindak sebagai penanggung jawab atas kemanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat aditif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktifitas di dalam pondokan. - Sanggup untuk menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan. - Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). - Memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila menerima tamu yang menginap. - Membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat, dan kepatutan. - Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan. - Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan. 3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir dan menunjukkan asli IMB 4. Fotokopi Izin Gangguan yang dilegalisir dan menunjukkan asli Izin Gangguan Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

3.



1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan

3.a Surat



memenuhi syarat

3.b


4. Selesai Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan dan diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas dan Penelitian lapangan. Petugas lapangan melakukan penelitian lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas dengan fakta lapangan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai dengan fakta lapangan maka pemohon akan menerima surat penolakan. b. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka SK izin akan diproses dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. 4. Penyerahan izin kepada pemohon. 4.


Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap.

5. 6.

Biaya/tarif Produk pelayanan

Gratis 1. Surat Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan 2. Tanda Izin Penyelenggaraan Pondokan

7.


1. Buku register dan buku pengambilan 2. Alat tulis 3. Komputer

4. Printer 5. Blangko Izin Penyelenggaraan Pondokan dan berita acara tinjauan lapangan 6. Tanda izin Penyelenggaraan Pondokan 7. Kendaraan Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif. 2. nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset. 4. Tempat parkir 8.


9.


10.

1. Camat : S2 Manajemen/S2 AN, S2 MAP diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu pemerintahan, S1 AN, S1 Komunikasi, S1 Ilmu politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum 2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi. 3. Pemroses Perizinan : DIII Teknik, DIII Sospol, DIII Hukum dan DIII Ekonomi SMA/SMK Teknik 4. Penatalaksana Pelayanan Informasi Pengaduan : SMA/SMK 5. Pengadministrasi Umum & Pengurus Barang : SMA/SMK 6. Analis Perencanaan, Pelaporan & Kasir penerima : DIII Ekonomi, DIII Sospol dan DIII Hukum 1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telephon dan Fax Kota : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telephon) Sarana Pelayanan Pengaduan: 1. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) c) [email protected] d) Sms ke 08122780001

2. E-mail : [email protected] 3. Telepon : (0274) 515865, 562682. Sms : 081227625000 Fax : (0274) 55164

4. Surat : Kecamatan Umbulharjo Jl. Glagahsari No 99 Yogyakarta 5. Kotak saran. 6. Datang langsung 7. Formulir survey IKM. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : - Cek administrasi - Cek lapangan - Koordinasi internal - Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada. 11.

Jumlah pelaksana

6 pegawai

12.

Jaminan pelayanan

1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

2. Pemberian informasi kepada pemohon baik permohonan izin selesai sebelum 5 hari kerja maupun belum selesai setelah 5 hari kerja. 13.

14.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja Pelaksana

15.

Masa Berlaku Izin

16.

Waktu Pelayanan

1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan 2. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. 5 (lima) tahun Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 Hari Jumat : 08.00 - 11.30 13.00 – 14.00

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Recommend Documents