WALIKOTA PALU KEPUTUSAN WALIKOTA PALU NOMOR : TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

WALIKOTA PALU KEPUTUSAN WALIKOTA PALU NOMOR : TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK WALIKOTA PALU, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka Pelayanan Publik yang

transparan

dan

akuntabel

serta

efektif dan efisien, perlu disusun Standar Pelayanan Publik; b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, Keputusan

maka perlu menetapkan

Walikota

tentang

Standar

Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu; Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat

II

Palu

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

-1-

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1994 Tahun

1999

tentang

Negara

yang

Bersih

Penyelenggaraan dan

Bebas

dari

korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan

(Lembaran Tahun

Negara

2008

Lembaran

informasi

Republik

Nomor

Negara

61,

publik

Indonesia Tambahan

Republik

Indonesia

Nomor 4846); 5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Negara

Pelayanan RI

Tahun

Publik 2009

(Lembaran Nomor

112,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

-2-

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun

2007

Penyusunan

tentang dan

Petunjuk

Teknis

PenerapanStandar

Pelayanan Minimal; 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang

Pemerintahan

Dalam

Negeri di Kabupaten/Kota; 8.

Keputusan Aparatur

Menteri

Pendayagunaan

Negara

Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; KeputusanMenteriPendayagunaan; 9.

Aparatur

Negara

Nomor

25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan

Indeks Kepuasan

Masyarakat; 10.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang

menjadi

kewenangan

Kota

palu

(Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3); 11.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

-3-

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA

: Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu, sebagaimana dalam diktum PERTAMA meliputi : 1. Jenis

-

Jenis

Pelayanan/Produk

Pelayanan 2. Persyaratan,

Waktu

dan

Biaya

Pelayanan 3. Mekanisme/Prosedur Pelayanan 4. Sarana dan Prasarana Pelayanan 5. Kompetensi

Sumber

Daya

Manusia

(SDM) Petugas Pelayanan 6. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan 7. Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan 8. Penilaian Kepuasan Pelanggan 9. Pelayanan Aparatur/Petugas Pelayanan KETIGA

: Standar

Pelayanan

dimaksud

Publik

dalam

dipergunakan

sebagai

dilaksanakan

oleh

sebagaimana

Diktum acuan

KEDUA

yang

Badan

harus

Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Palu. KEEMPAT

: Keputusan

ini

ditetapkan

dan

berlaku apabila

sejak

tanggal

dikemudian

hari

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

-4-

Ditetapkan di Palu pada tanggal

WALIKOTA PALU,

H. RUSDY MASTURA

-5-

Lampiran Keputusan Walikota Palu Nomor

:

Tanggal

: … … … … 2013

Tentang

: Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu STANDAR PELAYANAN PUBLIK

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembukaan Indonesia

Undang-Undang Tahun

1945

Dasar

Negara

mengamanatkan

Republik

bahwa

Negara

berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui

suatu

system

pemerintahan

yang

mendukung

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik itu disampaikan secara langsung maupun lewat media massa, untuk itu diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari pemerintah. Sebagai upaya untuk mengefektifkan peningkatan kualitas pelayanan

publik

dengan

melalui

penyusunan

standar

pelayanan publik yang akan dijadikan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan.

-6-

B. Visi Misi Visi Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif,

inovatif

serta

produktif.

Badan

Pelayanan

Perizinan Terpadu memiliki visi yang jelas yaitu : ” TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT ” yakni memberikan pelayanan perizinan secara terpadu dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen yang dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan, yaitu : a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit; b. Kejelasan

dan

Kepastian,

prosedur

pelayanan,

rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian; c. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman; d. Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayana; e. Efisiensi, biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa; f. Ketepatan

Waktu,

pelayanan

masyarakat

dapat

diselesaikan dalam waktu yang tepat. Adapun peran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai visi, yaitu sebagai pelopor pelaksanaan pelayanan perizinan

-7-

secara terpadu dalam satu tempat yang menangani layanan perizinan. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan pelayanan Perizinan Terpadu mengemban misi sebagai berikut : a. Penerapan sistem dan manajemen pelayanan perizinan yang baik dan profesional; b. Meningkatkan pelayanan prima perizinan usaha guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan masa depan.

C. Filosofi, Moto dan Komitmen Pelayanan Filosofi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu, yaitu : “ Ramah dalam Pelayanan serta Cepat dalam Pelaksanaan “ Moto Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah : “CEMERLANG” Dengan arti bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu berupaya melaksanakan pelayanan perizinan secara : 

Cepat yang bermakna pelayanan yang sigap dan tanggap;



Efektif

bermakna

pelayanan

dengan

hasil

yang

memuaskan; 

Mudah bermaksud pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan;



Efisien bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya;



Ramah bermaksud sopan santun dalam memberikan pelayanan dengan senyum, salam, dan sapa;

-8-



Lancar

mempunyai

arti

pelayanan

yang

berkesinambungan; 

Aman

bermakna

memberikan

rasa

aman

dalam

pelayanan serta mendengarkan keluhan masyarakat; 

Nyaman

yang

bermakna

memberikan

pelayanan

dengan lingkungan yang bersih, indah, dan penuh kekeluargaan; 

Gairah bermakna pelayanan yang diberikan dengan semangat disiplin disertai rasa senang dan gembira.

Komitmen/janji Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu a. Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat untuk

mencapai

kepuasan

masyarakat

dalam

perizinan; b. Siap mengikuti globalisasi dalam pelayanan perizinan; c. Siap menjadikan motor dalam menggerakkan arus investasi di Kota Palu dalam perizinan; d. Siap menjalankan perizinan terpadu di Kota Palu. D. Ruang Lingkup Tugas Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu secara lengkap dapat dilihat gambar berikut :

-9-

Adapun Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan :

Kepala Badan

b. Unsur Pembantu 1. Sekretaris a. Sub Bagian Keuangan dan Asset b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Bidang Pelayanan Administrasi dan Koordinasi, terdiri dari : - 10 -

a. Sub Bidang Koordinasi b. Sub Bidang Pelayanan Administrasi 3. Bidang Penetapan dan Penerbitan, terdiri dari : a. Sub Bidang Penetapan b. Sub Bidang Penerbitan 4. Bidang Pemantauan dan Pengaduan, terdiri dari : a. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi b. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan

Badan Pelayanan Perizinan Kota Palu, melalui Peraturan Walikota Palu Nomor

35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Organisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam

melaksanakan

dibidang

tugas

administrasi

penyelenggaraan

pelayanan

perizinan

pemerintahan serta

tugas

Pembantuan sesuai denganketentuan yang berlaku. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Badan

kebijakan

teknis

dibidang

menyelenggarakan fungsi a. Pengkoordinasian

perumusan

pelayanan perizinan; b. Penyelenggaraan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang pelayanan perizinan; c. Pengkoordinasian,

pengendalian

dan

pengawasan

evaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan;

- 11 -

serta

d. Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang Pelayanan perizinan; e. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tatalaksana; f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam

rangka

penyusunan

program

dan

tugas

pelayanan

administrasi secara terpadu dan terkoordinasi dengan bidangbidang

sesuai

ruang

lingkup

tugas

satuan

organisasi

di

lingkungan badan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan program kerja; b. Pengelolaan keuangan dan aset; c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan umum; d. Pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh : (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan

rencana

anggaran,

pembukuan,

verifikasi,

perbendaharaan dan pengelolaan aset serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

- 12 -

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok dan

fungsi

melaksanakan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian dan disiplin, pengelolaan surat menyurat, urusan rumah

tangga

pengembangan

dan

perlengkapan,

perpustakaan

dan

pengelolaan kehumasan

dan serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; (3) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok dan

fungsi

melaksanakan

penyusunan

program

kerja,

melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan teknis

bidang

perencanaan

program,

melaksanakan

pengumpulan, pengelolaan penyajian, menganalisa data dan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Administrasi dan Koordinasi Bidang Pelayanan Administrasi dan Koordinasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan

analisis

dan

penyiapan

rancangan

kebijakan teknis dibidang pelayanan administrasi dan koordinasi, Pembinaan, pengumpulan dan penyusunan pengelolaan dan administrasi perizinan serta penyusunan laporan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Admnistrasi dan Koordinasi menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan penyiapan rancangan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan administrasi dan koordinasi. b. Penyelenggaraan pembinaan petugas pelayanan administrasi perizinan; c. Penyelenggaraan

penyusunan

administrasi perizinan;

- 13 -

dan

pengelolaan

data

d. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

pembangunan

dan

pengembangan

pelayanan

perizinan; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam

pelaksanaan

tugasnya

Kepala

Bidang

Pelayanan

Administrasi dan Koordinasi dibantu oleh : (1) Sub Bagian Pelayanan Administrasi mempunyai tugas pokok dan

fungsi

melaksanakan

kelengkapan

persyaratan

penyusunan

dan

penelitian

teknis

pengelolaan

dan

pengecekan

administrasi

data,

perizinan,

pembinaan

petugas

administrasi perizinan, pengawasan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi perizinan dan penyusunan laporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; (2) Sub Bidang Koordinasi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan

koordinasi

dengan

instansi

terkait,

mengumpulkan dan menganalisa data administrasi perizinan, melakukan pengecekan dan peninjauan lapangan, penyusunan rancangan kebijakan teknis bidang koordinasi pelayanan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penetapan dan Penerbitan Bidang Penetapan dan Penerbitan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan

data

dan

bahan

dalam

rangka

perumusan kebijakan teknis bidang penetapan dan penerbitan, melaksanakan

penelitian

dan

- 14 -

dan

pengelolaan

administrasi

penerbitan perizinan, penerimaan dan penetapan besarnya biaya perizinan, dan penyusunan laporan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penetapan dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

penetapan

dan

penerbitan

perizinan; b. Pengelolaan

administrasi

penetapan

dan

penerbitan

pengurusan perizinan; c. Pelaksanaan penerimaan dan penyerahan dokumen perizinan; d. Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan keabsahan besaran biaya perizinan; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kepala Bidang Penetapan dan Penerbitan dibantu Oleh : (1) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penelitian, pemeriksaan

dan

penetapan

keabsahan

besaran

biaya

perizinan SKPD/SKRD, memberikan bukti tanda lunas bayar SSRD kepada pemohon dan penyusunan laporan penerimaan bidang penetapan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; (2) Sub Bidang Penerbitan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengecekan kembali kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis, memproses surat keputusan atas penerbitan izin, menyerahkan dan mengarsipkan dokumen izin yang diterbitkan dan penyusunan laporan bidang penerbitan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 15 -

Bidang Pemantauan dan Pengaduan Bidang Pemantauan dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan

penyiapan

kebijakan

data

teknis

dan

bahan

pemantauan

dalam dan

rangka

pengaduan,

pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pemberian informasi dan penyuluhan, pengaduan sebagai akibat pelayanan perizinan yang dilakukan serta penyusunan laporan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemantauan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan

kebijakan

teknis

bidang

pemantauan

dan

pengaduan; b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan; c. Pelayanan informasi dan pengaduan; d. Pengumpulan dan pengelolaan data untuk bahan evaluasi dan informasi; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pemantauan dan Pengaduan dibantu oleh : (1) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

analisis

pelaksanaan

data,

pemantauan

pemberian

dan

pelayanan

evaluasi

terhadap

perizinan

dan

pengembangan program aplikasi pelayanan terpadu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Sub Bidang Informasi dan pengaduan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan informasi dan penyuluhan, - 16 -

memberikan pelayanan

informasi perizinan,

dan

penyuluhan

menerima

dan

administrasi

menindaklanjuti

pengaduan dari masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Jenis - Jenis Pelayanan 1. Jenis Pelayanan Perizinan Jenis pelayanan izin yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan

Perizinan

penerimaan

Terpadu

Kota

permohonan,

palu

mulai

pemrosesan

dari dan

penandatangan izin sejumlah 13 (tiga belas) jenis yaitu : a. Berdasarkan

keputusan

Walikota

Palu

Nomor.......................................................................... .......

tentang

Pelimpahan

Kewenangan

Pelayanan

Perizinan / Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari : 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2) Izin Gangguan / Hinder Ordonantie (HO) 3) Izin Trayek/Operasional 4) Izin Penjualan Minuman Beralkohol 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 8) Tanda Daftar Gudang (TDG) 9) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 10) Izin

Praktek

Tenaga

Kesehatan

dan

Sarana

Kesehatan, terdiri dari : a. Izin Praktik Tenaga Kesehatan 

Izin Praktik Tenaga Medis Selaku Dokter Umum/Gigi/Spesialis



Izin Praktik Tenaga Paramedis Perawat

- 17 -



Izin Praktik Tenaga Paramedis Bidan



Izin Praktik Tenaga Fisioterapis



Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara



Izin Kerja Tenaga Perawat Gigi



Izin Kerja Tenaga Refraksionosis Optisien



Izin Kerja Tenaga Radiografer



Izin Kerja Tenaga Asisten Apoteker



Izin Kerja Tenaga Apoteker

b. Izin Sarana Kesehatan 

Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C dan D dan Rumah Sakit Khusus Kelas C



Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D dan Rumah Sakit Khusus Kelas C



Rekomendasi

Pendiirian

Rumah

Sakit

Rumah

Sakit

Umum dan Khusus Kelas B 

Rekomendasi

Operasional

Umum dan Khusus Kelas B 

Izin Sarana Klinik Bersalin/Rumah Sakit Bersalin



Izin

Sarana

Klinik

Kesehatan

Umum/Khusus/Balai Pengobatan 

Izin Sarana Laboratorium



Izin Sarana Optikal



Izin Sarana Apotek



Izin Sarana Toko Obat

11) Izin Penyelenggaraan Reklame 12) Tanda Daftar Usaha Pariwisata 13) Izin Penanaman Modal 

Izin Prinsip Penanaman Modal



Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal



Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal - 18 -



Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan

Perusahaan

Penanaman

Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan 

Pendaftaran Penanaman Modal.

2. Loket Pelayanan Perizinan Loket pelayanan perizinan yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu terdiri dari : a. Loket Informasi dan Pengaduan : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk menyediakan dan melayani

pemberian

formulir

permohonan

izin,

memberikan informasi kepada pemohon yang datang langsung

terkait

persyaratan

pelayanan

administrasi,

perizinan

mekanisme

meliputi pelayanan,

waktu penyelesaian, dan ketentuan retribusi bagi pemohon

yang

akan

mengajukan

permohonan

pemrosesan izin, serta keterangan tentang izin yang masih dalam proses maupun yang sudah diterbitkan bagi pemohon yang sudah mengajukan permohonan pemrosesan

izin.

Dengan

sikap

yang

ramah,

komunikatif dan bersahabat dan petugas yang berada di loket ini juga mempunyai tugas untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara langsung

oleh

pemohon

sebagaimana

ketentuan

peraturan. b. Loket Permohonan Izin : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk menerima, meneliti dan memeriksa permohonan izin beserta kelengkapannya, mengembalikan permohonan izin yang tidak lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi, mencatat dan memberikan nomor register terhadap permohonan izin yang dinyatakan lengkap dan memberi tanda terima - 19 -

permohonan kepada pemohon. Serta

menyerahkan

berkas permohonan izin kepada petugas pemrosesan untuk

diproses

sebagaimana

ketentuan

peraturan

perundang – undangan. c. Loket Penetapan Retribusi : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk mencetak Surat Ketetapan

Retribusi

ditetapkan

untuk

Daerah

(SKRD)

disampaikan

yang

kepada

telah

pemohon

sebagai dasar pembayaran retribusi. d. Loket Pembayaran Retribusi : petugas yang berada di loket

ini

bertugas

untuk

menerima

pembayaran

retribusi perizinan berdasarkan SKRD dan memberikan tanda pembayaran kepada pemohon berupa asli dan salinan SKRD yang sudah diberi tanda pembayaran oleh petugas. Petugas yang dimaksud dalam loket ini adalah pegawai Bank Sulteng e. Loket Pengambilan Izin, Legalisasi, dan Arsip : petugas yang

berada

menyerahkan

di

loket

ini

izin

yang

telah

mempunyai diterbitkan

tugas dan

ditandatangani oleh Kepala Badan serta sudah diberi nomor izin oleh Bagian Sekretariat kepada pemohon yang sudah membayar retribusi dan memperlihatkan tanda terima permohonan izin, dan melayani legalisasi fotokopi izin oleh pemohon yang membawa izin asli, serta melayani legalisasi izin oleh pemohon yang tidak membawa izin asli sepanjang arsip izin dimaksud terdokumentasi. II. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN A. Persyaratan Perizinan, Waktu Penyelesaian Izin Dan Biaya Perizinan. 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - 20 -

Persyaratan a) Syarat Administrasi : Mengisi formulir permohonan izin; Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah; Tanda Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi); Data pemilik bangunan; Surat persetujuan Lurah dan masyarakat di sekitarnya; Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; Surat pemberitahuan pajak terhutang bumu dan bangunan tahun pelunasan berkenaan; Dokumen

analisis

mengenai

gangguan

terhadap

lingkungan,

pemantauan

dampak

lingkungan/upaya

atau

dan upaya

pengelolaan

lingkungan bagi yang terkena kewajiban. b) Rencana Teknis: Gambar sistem struktur; Gambar sistem utilitas; Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih; Perhitungan

utilitas

bagi

bangunan

gedung

bukan hunian rumah tinggal; Data penyedia jasa perencanaan. c) Biaya Perizinan Biaya

administrasi

pendaftaran

sebesar Rp. 10.000,-/unit;

- 21 -

ditetapkan

Biaya

pembuatan

ditetapkan

sebesar

duplikat 15%

IMB/legalisasi

dari

jumlah

biaya

retribusi IMB; Biaya pemutakhiran data/balik nama ditetapkan sebesar 50% dari jumlah biaya retribusi IMB; Biaya

papan

dan

plat

IMB

masing-masing

ditetapkan sebesar Rp. 35.000,-/buah; d) Jangka Waktu Penyelesaian Izin dan Masa Berlaku Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu menerbitkan

permohonan

Izin

Mendirikan

Bangunan (IMB) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima; Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku selama bangunan

tersebut

perombakan,

tidak

penambahan,

mengalami balik

nama

kepemilikan atau beralih fungsi. 2) Izin Gangguan (HO) a) Persyaratan Mengisi formulir pendaftaran; Fotocopy KTP pemohon; Fotocopy akte pendirian, bagi perusahaan yang berbadan hukum; Foto copy bukti lunas PBB tahun terakhir; Surat

keterangan

usaha

dari

kelurahan

setempat; Bukti pemilikan tanah; Surat kuasa dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri; Dokumen lingkungan hidup;

- 22 -

Keputusan izin gangguan dan tempat usaha yang lama untuk perpanjangan izin; Persetujuan tetangga lokasi tempat usaha; Untuk usaha tertentu melampirkan :  Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;  Rekomendasi dari instansi terkait. b) Biaya Perizinan Berdasarkan luas usaha dan jenis usaha c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

dan

Masa

Berlakunya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu menerbitkan

permohonan

Izin

Gangguan

/Hinder Ordonantie (HO) paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja

terhitung

sejak

tanda

bukti

pembayaran retribusi diterima; Izin

Gangguan

/

Hinder

Ordonantie

(HO)

berlaku selama usaha tersebut tidak mengalami perubahan. 3) Izin Trayek a) Persyaratan Mengisi formulir pendaftaran; Kendaraan layak jalan (bukti buku keur); Memiliki izin usaha angkutan; Rekomendasi

dari

SKPD

Teknis/Kartu

Pengawasan; Surat kuasa apabila dikuasakan; Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

- 23 -

b) Biaya Perizinan c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

dan

Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin trayek sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 2 (dua) hari kerja; Izin Trayek berlaku untuk 1 (satu) kendaraan selama 5 (lima) tahun. 4) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol a) Persyaratan Mengisi formulir; Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum dan persekutuan; Akte perubahan jika ada; Materai 6000; Pengesahan

badan

hukum

bagi

Perseroan

Terbatas (PT) dan Koperasi; HO, SIUP, TDP dan TDG; Rekomendasi dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat; Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis. b) Biaya Perizinan c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol sejak permohonan

diterima

- 24 -

lengkap

oleh

Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (Lima) hari kerja; Izin

Usaha

tempat

Penjualan

Minuman

Beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun. 5) Surat Izin Usaha Perdagangan a) Persyaratan Mengisi formulir; Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum dan persekutuan; Akte perubahan jika ada; Materai 6000; Pengesahan

badan

hukum

bagi

PT

dan

Koperasi; Neraca perubahan, KTP, NPWP dan HO. b) Biaya Perizinan Tidak dipungut Biaya c)

Jangka

Waktu

Penyelesaaian

Izin

dan

Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin usaha perdagangan lengkap

sejak

oleh

permohonan

diterima

Pelayanan

Perizinan

Badan

Terpadu Kota Palu adalah 3 (tiga) hari kerja; Izin

Usaha

Perdagangan

wajib

melakukan

pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun. 6) Tanda Daftar Perusahaan a) Persyaratan Mengisi formulir; Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum dan persekutuan; Akte perubahan jika ada; - 25 -

Matersi 6000; Pengesahan

badan

hukum

bagi

PT

dan

Koperasi; Izin teknis yang dimiliki dari instansi terkait. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c)

Jangka Waktu Penyelesaian Izin dan Masa Berlaku Jangka waktu proses penyelesaian izin tanda daftar perusahaan sejak permohonan diterima lengkap

oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu adalah 3 (tiga) hari kerja; Izin Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk 5 (lima) tahun. 7) Surat Izin Usaha Industri a) Persyaratan Mengisi formulir pedaftaran; HO; Akte

pendirian

perusahaan

yang

berbadan

hukum; KTP yang masih berlaku; Materai 6000; Akte perubahan jika ada; NPWP Perorangan/Perusahaan. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c)

Jangka Waktu Penyelesaian Izin dan Masa Berlaku Jangka waktu proses penyelesaian izin usaha industri sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja; - 26 -

Izin Usaha Industri berlaku untuk 5 (lima) tahun. 8) Tanda Daftar Gudang a) Persyaratan Mengisi formulir; Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum dan persekutuan; Akte perubahan jika ada; Matersi 6000; Pengesahan

badan

hukum

bagi

PT

dari

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia; HO Gudang, SIUP, KTP dan TDP. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c)

Jangka Waktu Penyelesaian Izin dan Masa Berlaku Jangka waktu proses penyelesaian izin tanda daftar

gudang

sejak

permohonan

diterima

oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

lengkap

Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja Izin Tanda Daftar Gudang berlaku untuk 5 (lima) tahun. 9) Izin Usaha Jasa Konstruksi a) Persyaratan Izin Baru 

Mengisi formulir permohonan;



Rekaman akta pendirian BUJK;



Rekaman

pengesahan

kehakiman

perusahaan bagi BUJK yang berbentuk Perseroan; - 27 -



Rekaman Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku dan telah di

registrasi

lembaga; 

Rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha;



Rekaman

sertifikat

keahlian

dan/atau

sertifikat keterampilan dari penanggung jawab teknik badan usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga; 

Daftar

riwayat

hidup

penanggungjawab

badan usaha; 

Rekaman KTP penanggungjawab badan usaha;



Rekaman KTP, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;



Rekaman

kartu

tanda

anggota

(KTA)

perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi; 

Rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;



Menyerahkan

surat

rekomendasi

dari

Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi); 

Menyerahkan penanggung pengurusan dikuasakan;

- 28 -

surat jawab

kuasa

badan

permohonan

usaha izin

dari bila baru



Surat

Pernyataan

Keabsahan

dan

Kebenaran Dokumen; 

Menunjukkan

dokumen

asli

semua

rekaman tersebut di atas; 

Melampirkan rekaman Pajak terakhir (SPT tahunan).

Izin Perpanjangan 




Rekaman Sertifikat Badan Usaha yang masih

berlaku

dan

telah

diregistrasi

lembaga; 

Rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha;



Rekaman

sertifikat

keahlian

dan/atau

sertifikat keterampilan dari penanggung jawab teknik badan usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha; 

Rekaman KTP, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK

dalam

hal

terjadi

pergantian

pegawai; 

Membuat Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditanda tangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;



Rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;



Rekaman nomor NPWP Perusahaan;

- 29 -



Rekaman

bukti

telah

menyelesaikan

kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh; 

Menyerahkan IUJK asli;



Menyerahkan

surat

rekomendasi

dari

Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi); 

Menyerahkan penanggung

surat jawab

pengurusan

kuasa

badan

permohonan

dari

usaha izin

bila baru

dikuasakan. Perubahan Data 

Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlaku;






Menyerahkan Rekaman : 1. Akta

perubahan

/pengurus

untuk

nama perubahan

direksi data

nama direksi/pengurus; 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK; 3. Akta

perubahan

untuk

perubahan

nama BUJK; dan/atau 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha. 

Menyerahkan IUJK asli; - 30 -



Menyerahkan penanggung

surat jawab

kuasa

badan

dari

usaha

bila

pengurusan permohonan perubahan data dikuasakan. Penutupan Izin 

IUJK yang asli;



Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat;



Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

b) Biaya Periizinan Tidak Dipungut Biaya c)

Jangka Waktu Penyelesaian Izin dan Masa Berlaku Jangka waktu proses penyelesaian izin usaha jasa konstruksi sejak permohonan diterima lengkap

oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu adalah 10 (sepuluh) hari kerja; Masa berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi ditentukan selama 3 (tiga) tahun. 10) Izin Praktek dan Sarana Kesehatan  Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Izin Kerja Tenaga Asisten Apoteker) a) Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy KTP; Fotocopy ijazah terakhir; Fotocopy naskah sumpah; Fotocopy

Surat

(STRA);

- 31 -

Tanda

Registrasi

Apoteker

Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP; Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI); Surat Izin Kerja/Praktik Apoteker asli (Untuk Perpanjangan Izin); Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c) Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin praktik tenaga kesehatan sejak permohonan diterima lengkap

oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu adalah 10 (sepuluh) hari kerja; Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) tahun.  Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Izin Kerja tenaga Apoteker) a) Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy KTP; Fotocopy ijazah terakhir; Fotocopy naskah sumpah; Fotocopy

Surat

Tanda

Registrasi

Apoteker

(STRA); Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP; Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI);

- 32 -

Surat Izin Kerja/Praktik Apoteker asli (Untuk Perpanjangan Izin); Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut biaya c)

Jangka

waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap

oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu adalah 10 (sepuluh) hari kerja; Masa berlaku Izin Sarana Kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun.  Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Izin Praktek Tenaga Paramedis Bidan) a) Persyaratan Mengisi formulir pemohonan; Fotocopy Surat Izin Bidan (SIB) / Surat Tanda Registrasi

(STR)

yang

masih

berlaku

dan

dilegalisir; Fotocopy Ijazah Bidan; Surat Pernyataan memiliki tempat Praktek; Surat

keterangan

sehat

dari

dokter

yang

memiliki SIP; Rekomendasi dari organisasi Profesi; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya - 33 -

c)

Waktu Penyelesaian Izin dan Masa Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap

oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja; Masa berlaku Izin Sarana Kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun.  Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Izin

Praktik

Tenaga

Medis

Selaku

Dokter

Umum/Gigi/Spesialis) a) Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Foto copy tanda penduduk (KTP); Foto Copy Surat Tanda Registrasi Dokter atau Surat

Tanda

diterbitkan

Registrasi

dan

Dokter

dilegalisir

asli

Gigi oleh

yang Konsil

Kedokteran Indonesia yang masih berlaku; Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; Surat pernyataan bersedia membuat laporan data kesakitan (LBI); Surat rekomendasi dari organisasi profesi; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar untuk dokter spesialis; Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar untuk dokter umum/gigi; Surat

izin

dari

Pimpinan

instansi/sarana

pelayanan kesehatan di mana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja (khusus bagi dokter dan - 34 -

dokter gigi yang bekerja di sarana pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah). b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c)

Waktu Penyelesaian Izin dan Masa Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap

oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja; Masa berlaku Izin Sarana Kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun.  Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Izin Praktek Tenaga Fisioterapis) a) Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy KTP; Fotocopy ijazah pendidikan DIII Fisioterapi atau S1 Fisioterapi; Fotocopy

Kartu

Tanda

Anggota

Fisioterapi

disertai Nomor Regristrasi Fisioterapi; Fotocopy

Surat

Izin

Fisioterapi

(SIF)

yang

diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi; Surat

keterangan

dari

pimpinan

sarana

pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai kerja; Surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri; Surat

keterangan

memiliki SIP; - 35 -

sehat

dari

dokter

yang

Rekomendasi organisasi profesi; Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa


oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja; Masa berlaku Izin Sarana Kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun.  Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Izin Kerja Tenaga Perawat Gigi) a)

Persyaratan Mengisi Formulir Permohonan Fotocopy KTP Fotocopy Ijazah pendidikan perawat gigi Fotocopy Surat izin perawat gigi (SIPG) Surat

keterangan

sehat

dari

dokter

yang

memiliki SIP Surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan

tanggal

mulai

bekerja

sebagai

perawat gigi Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya

- 36 -

c) Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa


oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja; Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) tahun.  Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Izin Praktik Tenaga Paramedis Perawat) a) Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy KTP; Fotocopy Ijazah Ahli Keperawatan atau ijazah pendidikan dengan kompotensi lebih tinggi yang diakui oleh pemerintah; Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari pimpinan sarana tempat kerja khusus bagi ahli madya keperawatan; Fotocopy Surat Izin Kerja perawat yang masih berlaku; Surat keterangan sehat dari dokter; Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4(empat) lembar; Rekomendasi dari organisasi profesi. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c) Jangka

Waktu

Penyelesaian

Berlakunya.

- 37 -

Izin

Dan

Masa

Jangka waktu proses penyelesaian izin praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap

oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan


berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) Tahun.  Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Izin Kerja Tenaga Radiografer) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy KTP; Fotocopy ijazah Radiografer yang disahkan oleh pimpinan

penyelenggara

pendidikan

Radiografer; Fotocopy surat izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku; Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP; Surat

keterangan

dari

pimpinan

sarana

pelayanan kesehatan yang masih menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan; Rekomendasi dari organisasi profesi; Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c)

Jangka Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa Berlaku Jangka waktu proses penyelesaian izin praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap

oleh - 38 -

Badan

Pelayanan

Perizinan


berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) Tahun.  Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Izin Kerja Tenaga Refraksionis Optisien) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy KTP; Fotocopy

ijazah

pendidikan

Refraksionis

Optisien; Fotocopy

surat

izin

Refraksionis

Optisien

(SIRO); Surat

keterangan

sehat

dari

dokter

yang

memiliki SIP; Surat

keterangan

dari

pimpinan

sarana

pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja sebagai Refraksionis Optisien; Rekomendasi dari organisasi profesi; Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa


oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja;

- 39 -

Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) Tahun.  Izin Praktik Tenaga Kesehatan (Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara) a)

Persyaratan Mengisi Formulir Permohonan Fotocopy KTP Fotocopy ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan terapis wicara Fotocopy Surat Izin Terapis Wicara (SITW) yang masih berlaku Surat

keterangan

sehat

dari

dokter

yang

memiliki SIP Surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan

tanggal

mulai

bekerja,

untuk

bekerja disarana pelayanan terapis wicara Pas foto 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar b)

Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya

c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa


oleh

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja Masa

berlaku

Izin

Sarana

ditentukan selama 5 (lima) tahun.  Sarana Kesehatan - 40 -

Kesehatan

(Izin Sarana Apotek) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Foto copy Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) yang masih berlaku; Foto copy KTP; Foto copy denah bangunan; Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat

yang

menyatakan

status

bangunan

dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak; Daftar

asisten

apoteker

dengan

mencantumkan nama alamat, tanggal lulus dan nomor Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA); Asli

dan

fotocopy

daftar

terperinci

alat

perlengkapan Apotek; Surat Apotek

pernyataan bahwa

dari

tidak

Apoteker bekerja

Pengelola

tetap

pada

perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain; Foto copy surat izin atasan bagi pemohon Pegawai Negeri, anggota ABRI, dan pegawai Instansi Pemerintah lainnya; Akte perjanjian kerja sama Apoteker Pengelola Apotek dengan pemilik sarana Apotek; Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dibidan obat; Surat Izin Apotek Asli. b)


- 41 -

c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa

Berlakukanya Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 10 (sepuluh) hari kerja; Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) Tahun.  Izin Sarana Kesehatan (Izin Sarana Klinik Bersalin / Rumah sakit bersalin) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Foto copy KTP; SIP dokter Penanggung jawab; Surat Pernyataan dokter penanggung jawab Klinik bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan

Klinik

baik

secara

medis

dan

terapi

maupun administratif; Denah bangunan; Daftar

peralatan

dianostik

sederhana, peralatan gawat darurat sederhana dan obat-obatan pelayanan medik dasar; Rekomendasi

dari

Kepala

Puskesmas

bersedia

membantu

setempat; Surat

pernyataan

Puskesmas

setempat

menangani

wabah

/kejadian luar biasa; Inventaris  Daftar alat kesehatan;  Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis. - 42 -

Rekomendasi

kelayakan

lingkungan

(AMDAL/UKL/UPL); Akte pendirian Perusahaan; Keterangan

domisili

perusahaan

yang

berbadan hukum; Memiliki

Surat

keterangan

tempat

usaha

(SITU); Surat Izin Gangguan (HO); Nomor pokok wajib pajak (NPWP); Surat

pernyataan

melaksanakan

kegiatan

rujukan. b)


c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) Tahun  Izin Sarana Kesehatan (Izin Sarana Klinik Kesehatan Umum/Khusus/Balai Pengobatan) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Foto copy KTP; SIP dokter Penanggung jawab; Surat Pernyataan dokter penanggung jawab Klinik bertanggung jawab penuh terhadap

- 43 -

penyelenggaraan

Klinik

baik

secara

medis

dan

terapi

maupun administratif; Denah bangunan; Daftar

peralatan

dianostik

sederhana, peralatan gawat darurat sederhana dan obat-obatan pelayanan medik dasar; Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat Surat

pernyataan

Puskesmas

bersedia

setempat

membantu

menangani

wabah

/kejadian luar biasa; Inventaris  Daftar alat kesehatan;  Daftar Ketenagaan Medis, Paramedis dan Non Medis. Rekomendasi

kelayakan

lingkungan

(AMDAL/UKL/UPL); Akte Pendirian Perusahaan; Keterangan

domisili

perusahaan

yang

berbadan hokum; Memiliki

Surat

Keterangan

Tempat

Usaha

(SITU); Surat Izin Gangguan (HO); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat

Pernyataan

Melaksanakan

Kegiatan

Rujukan. b)


c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap - 44 -

oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja; Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) tahun.  Izin Sarana Kesehatan (Izin Sarana Laboratorium) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy KTP; Fotocopy akte pendirian badan hukum; Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab; Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis; Surat

pernyataan

kesediaan

mengikuti

program pemantapan mutu; Denah lokasi dengan situasi disekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan; Keterangan

domisili

perusahaan

yang

berbadan hukum; Fotocopy Izin Gangguan (HO); Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Data kelengkapan bangunan; Data kelengkapan peralatan; Data ketenagaan; Pas foto berwarna ukurun 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar. b)


- 45 -

c)

Jangka

Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja; Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) tahun.  Izin Sarana Kesehatan (Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D dan Rumah Sakit Khusus Kelas C) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; SIP dokter penanggungjawab; SIP seluruh tenaga medis; Melampirkan surat izin Pendirian; Inventaris  Daftar peralatan medis, non medis dan daftar obat-obatan;  Daftar tenaga medis, paramedis dan non medis. Denah Bangunan; Rekomendasi

kelayakan

lingkungan

(AMDAL/UKL/UPL); Akte pendirian perusahaan; Keterangan

domisili

perusahaan

berbadan hukum; Foto copy izin gangguan (HO); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Struktur organisasi dan tata kerja. b)

Biaya Perizinan - 46 -

yang

Tidak Dipungut Biaya c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 10 (sepuluh) hari kerja; Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) tahun.  Izin Sarana Kesehatan (Izin Sarana Optikal) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh notaris; Foto copy KTP pemilik sarana optikal; Foto copy izin gangguan (HO); Surat

pernyataan

kesediaan

refraksionis

optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratorium optik yang akan didirikan dengan kelengkapan :  Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut;  Foto copy KTP refraksionis optisien  Foto copy ijazah refraksionis optisien yang dilegalisir;  Surat keterangan sehat dari Dokter;  Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar. Surat pernyataan kerjasama dari Laboratorium optik

tempat

- 47 -

pemprosesan

lensa-lensa

pesanan,

bila

optikal

tidak

memiliki

laboratorium sendiri; Daftar sarana dan peralatan yang digunakan; Daftar pegawai serta tupoksinya; Peta lokasi sebagai penunjuk wilayah tempat domisili optikal/laboratorium optik; Denah ruangan dibuat dengan skala 1 : 100; Surat

keterangan

dari

organisasi

profesi

setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien

yang

penanggungjawab mengajukan

izin

diajukan dari tersebut,

hanya

menjadi

optikal

yang

diketahui

oleh

asosiasi pengusaha optikal setempat. b)


c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa


berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) tahun.

 Izin Sarana Kesehatan (Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C dan D dan Rumah Sakit Khusus Kelas C) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; SIP dokter penanggungjawab; - 48 -

SIP seluruh tenaga medis; Inventaris  Daftar peralatan medis, non medis dan daftar obat-obatan;  Daftar tenaga medis, paramedis dan non medis. Rekomendasi

kelayakan

lingkungan

(AMDAL/UKL/UPL); Rekomendasi

kelayakan

lingkungan

(AMDAL/UKL/UPL); Akte pendirian perusahaan; Denah bangunan; Keterangan domisili perusahaan yang berbadan hukum; Foto copy izin gangguan (HO); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Struktur Organisasi dan Tata kerja; Surat izin Tempat Usaha (SITU). b)


c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 10 (sepuluh) hari kerja Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) tahun.  Izin Sarana Kesehatan (RekomendasiOprasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B) - 49 -

a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; SIP dokter penanggungjawab; SIP seluruh tenaga medis; Melampirkan Surat Izin Pendirian; Inventaris  Daftar peralatan medis, non medis dan daftar obat-obatan;  Daftar tenaga medis, paramedis dan non medis. Rekomendasi

kelayakan

lingkungan


kelayakan

lingkungan

(AMDAL/UKL/UPL); Akte pendirian perusahaan; Denah bangunan; Keterangan

domisili

perusahaan

yang

berbadan hukum; Foto copy izin gangguan (HO); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Struktur organisasi dan tata kerja; Surat izin tempat usaha (SITU); Melampirkan Surat Rekomendasi Pendirian. b)


c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 10 (sepuluh) hari kerja;

- 50 -

Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) tahun.  Izin Sarana Kesehatan (Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; SIP dokter penanggungjawab; SIP seluruh tenaga medis; Melampirkan Surat Izin Pendirian; Inventaris 

Daftar peralatan medis, non medis dan daftar obat-obatan;



Daftar tenaga medis, paramedis dan non medis.

Rekomendasi

kelayakan

lingkungan


kelayakan

lingkungan

(AMDAL/UKL/UPL); Akte pendirian perusahaan; Denah bangunan; Keterangan

domisili

perusahaan

yang

berbadan hukum; Foto Copy Izin Gangguan (HO); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Struktur Organisasi dan Tata Kerja; Surat Izin Tempat Usaha (SITU). b)


c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Berlakunya - 51 -

Izin

Dan

Masa

Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 10 (sepuluh) hari kerja; Masa

berlaku

Izin

Sarana

Kesehatan

ditentukan selama 5 (lima) tahun.

 Izin Sarana Kesehatan Swasta (Izin Sarana Toko Obat) a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Foto copy KTP pemilik toko obat; Foto copy KTP penanggung jawab toko obat; Foto copy Ijazah dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) yang masih berlaku; Surat pernyataan kesediaan bekerja Asisten Apoteker sebagai penaggung jawab teknis.

b)


c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa


berlaku

Izin

Sarana

ditentukan selama 5 (lima) tahun. 11) Izin Reklame  Izin Penyelenggara Reklame Insidentil a)

Persyaratan

- 52 -

Kesehatan

Foto copy KTP; Denah lokasi; Gambar / Brand yang akan dipasang; Surat kuasa; Foto copy pelunasan pajak tahun berjalan. b)


c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa

Berlakunya Jangka

waktu

Penyelenggara permohonan

proses

penyelesaian

Reklame

Insidentil

diterima

lengkap

oleh

Izin sejak

Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 1 (satu) hari kerja; Masa berlaku Izin Penyelenggara Reklame Insidentil ditetapkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh Pemohon.  Izin Penyelenggara Reklame Tetap a)

Persyaratan Reklame Tetap wajib melampirkan :  Foto copy KTP;  Foto copy bukti kepemilikan tanah/surat sewa lahan dan atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan;  Foto copy bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/Instansi yang berwenang jika reklame berdiri diatas milik Negara dan atau

tanah

milik

Badan

Usaha

Negara/Daerah;  Rencana

tema

(narasi)

digunakan dalam reklame; - 53 -

yang

akan

 Foto copy IMB dan H.O pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan;  Surat keterangan dari Asosiasi (APR);  Melampirkan

Surat

Rekomendasi

dari

Dinas PU Provinsi Sulawesi Tengah (jika lokasi pemasangan reklame berada di jalan Provinsi);  Melampirkan

Surat

Rekomendasi

dari

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar (jika lokasi pemasangan reklame berada di jalan Nasional). Surat persyaratan untuk izin perpanjangan wajib melampirkan: 

Foto copy KTP;



Foto copy surat izin yang lama;



Foto

copy

pelunasan

pajak

tahun

dari

Dinas

sebelumnya; 

Tema dari reklame;



Surat

rekomendasi

Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu. b)


c)

Jangka Waktu Penyelesaian

Izin Dan Masa

Berlakunya Jangka

waktu

Penyelenggara

proses Reklame

penyelesaian Tetap

Izin sejak

permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kota

Palu

adalah 3 (tiga) hari kerja; Masa berlaku Izin Penyelenggara Reklame Tetap ditentukan selama 1 (satu) tahun.

- 54 -

12) Tanda Daftar Usaha Pariwisata  Usaha Daya Tarik Wisata a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy akta pendirian badan usaha (untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha); Fotocopy KTP penanggung jawab/pengurus; Fotocopy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata; Fotocopy

izin

teknis

dan

dokumen

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :  HO/SITU  Bukti Lunas PBB tahun terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL/UPL  SPPL (beri tanda silang pada pilihan) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan b)


c)

Jangka

Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa

Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin usaha pariwisata

sejak

permohonan

diterima

lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja; - 55 -

Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan.  Usaha Jasa Informasi Pariwisata a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy akta pendirian badan usaha; Fotocopy KTP penanggung jawab/pengurus; Fotocopy

izin

teknis

dan

dokumen

lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan:  HO / SITU  Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL / UPL  SPPL (beri tanda silang pada pilihan) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan. b)


c) Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa


sejak

permohonan

diterima


Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan.  Usaha Jasa Konsultan Pariwisata a) Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy akta pendirian badan usaha; Fotocopy KTP penanggung jawab/pengurus; Fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup

sesuai

peraturan

perundang-

undangan:  HO / SITU  Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL / UPL  SPPL (beri tanda silang pada pilihan) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

Masa


sejak

permohonan

diterima


Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan.  Usaha Jasa Makanan dan Minuman a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy akta pendirian badan usaha (untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha); Fotocopy KTP penanggung jawab/pengurus; Fotocopy

izin

lingkungan

teknis

hidup

dan

dokumen

sesuai

peraturan

perundang-undangan :  HO / SITU  Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL / UPL  SPPL (beri tanda silang pada pilihan) Keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan

kapasitas

jasa

makanan

dan

minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi

untuk

bar/rumah

restoran, minum,

rumah

kafe,

dan

makan, pusat

makanan; Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan. b)

Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya - 58 -

c)

Jangka

Waktu

Penyelesaian

Izin

Dan

MasaBerlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin usaha pariwisata

sejak

permohonan

diterima

lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja; Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan.  Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy akta pendirian badan usaha; Fotocopy KTP penanggung jawab/pengurus; Fotocopy

izin

lingkungan

teknis

hidup

dan

sesuai

dokumen peraturan

perundang-undangan :  HO / SITU  Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL / UPL  SPPL (beri tanda silang pada pilihan) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan. b)


c)

Jangka Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin usaha pariwisata

sejak

permohonan

diterima

lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja; Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan.  Usaha Jasa Perjalanan Wisata a)


izin

lingkungan

teknis

hidup

dan

sesuai

dokumen peraturan

perundang-undangan :  HO / SITU  Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL / UPL  SPPL (beri tanda silang pada pilihan) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan. b)


c)

Jangka Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa Berlakunya Jangka waktu proses penyelesaian izin usaha pariwisata

sejak

permohonan

diterima

lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja; Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan.  Usaha Jasa Pramuwisata a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy akta pendirian badan usaha; Fotocopy KTP penanggung jawab/pengurus; Fotokopi

izin

lingkungan

teknis

hidup

dan

sesuai

dokumen ketentuan

peraturan perundang-undangan :  HO / SITU  Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL / UPL  SPPL (beri tanda silang pada pilihan) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan. b)


- 61 -

c)

Jangka Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa Berlakunya Jangka

waktu

proses

penyelesaian

izin

usaha pariwisata sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja; Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan  Usaha Kawasan Pariwisata a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata; Fotocopy KTP penanggung jawab/pengurus; Fotocopy

bukti

atas

hak

tanah

sesuai

dengan ketentuan yang berlaku; Fotocopy

izin

teknis

dan

dokumen

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :  HO / SITU  Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL / UPL  SPPL (beri tanda silang pada pilihan) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan. - 62 -

b)


c)


waktu

proses

penyelesaian

izin

usaha pariwisata sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja; Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan.  Usaha Penyediaan Akomodasi a)

Persyaratan Mengisi formulir permohonan; Fotocopy akta pendirian badan usaha (untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha); Fotocopy KTP penanggung jawab/pengurus; Fotokopi

izin

lingkungan

teknis

hidup

dan

sesuai

dokumen peraturan

perundang-undangan :  HO / SITU  Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL / UPL  SPPL (beri tanda silang pada pilihan) Keterangan

tertulis

pengusaha

tentang

perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar;

- 63 -

Keterangan

tertulis

pengusaha

tentang

fasilitas yang ada; Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan. b)


c)


waktu

proses

penyelesaian

izin

usaha pariwisata sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja; Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan.  Usaha Spa a)


izin

lingkungan

teknis

hidup

dan

sesuai

dokumen peraturan

perundang-undangan :  HO / SITU  Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL / UPL - 64 -

 SPPL (beri tanda silang pada pilihan) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan. b)

Biaya Periizinan Tidak Dipungut Biaya

c)


waktu

proses

penyelesaian

izin

usaha pariwisata sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja; Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan.  Jasa Wisata Tirta a)


izin

lingkungan

teknis

hidup

dan

sesuai

dokumen peraturan

perundang-undangan :  HO / SITU  Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir  Bukti Lunas Retribusi Kebersihan  AMDAL  UKL / UPL - 65 -

 SPPL  (beri tanda silang pada pilihan) Fotocopy izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (khusus untuk sub jenis usaha dermaga bahari); Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan. b)


c)


waktu

proses

penyelesaian

izin

usaha pariwisata sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja; Izin Usaha Pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan. 13) Izin Penanaman Modal  Izin Prinsip Penanaman Modal a) Persyaratan Mengisi

formulir

pendaftaran penanaman modal; Akta dan Pengesahan Pendirian Perusahaan; Foto copy KTP; Foto copy Nomor pokok wajib pajak (NPWP); Izin Pendaftaran Penanaman Modal;

- 66 -

Pas foto Direktur Perusahaan 4 x 6 sebanyak 6 lembar; Materai 3 lembar; Map 3 lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c) Jangka Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa Berlakunya Jangka

waktu

proses

penyelesaian

prinsip penanaman modal

izin sejak

permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kota

Palu

adalah 5 (lima) hari kerja; Masa

berlaku

Izin

Penanaman

Modal

ditentukan selama 5 (lima) tahun.  Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal a) Persyaratan Mengisi

formulir

pendaftaran penanaman modal; Akta dan Pengesahan Pendirian Perusahaan; Foto copy KTP; Foto copy Nomor pokok wajib pajak (NPWP); Izin Prinsip Penanaman Modal; Pas foto Direktur Perusahaan 4 x 6 sebanyak 6 lembar; Materai 3 lembar; Map 6 lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c) Jangka Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa Berlakunya - 67 -

Jangka

waktu

proses

penyelesaian

Izin

prinsip perluasan penanaman modal sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kota

Palu

adalah 5 (lima) hari kerja; Masa

berlaku

Izin

Penanaman

Modal

ditentukan selama 5 (lima) Tahun.  Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal a) Persyaratan Mengisi

formulir

pendaftaran penanaman modal; Akta dan Pengesahan Pendirian Perusahaan; Foto copy KTP; Foto copy Nomor pokok wajib pajak (NPWP); Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; Pas foto Direktur Perusahaan 4 x 6 sebanyak 6 lembar; Materai 6 lembar; Map 3 lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c) Jangka Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa Berlakunya Jangka

waktu

proses

penyelesaian

Izin

Prinsip Perubahan Penanaman Modal sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kota

Palu

adalah 7 (tujuh) hari kerja Masa

berlaku

Izin

Penanaman

ditentukan selama 5 (lima) Tahun

- 68 -

Modal

 Izin

Usaha,

Izin

Penggabungan

Usaha

Perluasan,

Perusahaan

Izin

Usaha

Penanaman

Modal

(merger) dan Izin Usaha Perubahan a) Persyaratan Mengisi

formulir

pendaftaran penanaman modal; Akta dan Pengesahan Pendirian Perusahaan; Foto copy KTP; Foto copy Nomor pokok wajib pajak (NPWP); Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; Pas foto Direktur Perusahaan 4 x 6 sebanyak 6 lembar; Materai 3 lembar; Map 6 lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c) Jangka Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa Berlakunya Jangka

waktu

proses

penyelesaian

izin

usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan

perusahaan

penanaman

modal (merger) dan izin usaha perubahan sejak permohonan diterima lengkap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah 12 (dua belas) hari kerja; Masa

berlaku

Izin

Penanaman

Modal

ditentukan selama 5 (lima) Tahun.  Pendaftaran Penanaman Modal a) Persyaratan Mengisi

formulir

pendaftaran penanaman modal; - 69 -

Akta dan Pengesahan Pendirian Perusahaan; Foto copy KTP; Foto copy Nomor pokok wajib pajak (NPWP); Pas foto Direktur Perusahaan 4 x 6 sebanyak 6 lembar; Materai 3 lembar; Map 6 lembar. b) Biaya Perizinan Tidak Dipungut Biaya c) Jangka Waktu Penyelesaian Izin Dan Masa Berlakunya Jangka

waktu

proses

penyelesaian

pendaftaran penanaman modal

sejak

permohonan di terima lengkap oleh Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kota

Palu

adalah 3 (tiga) hari kerja Masa

berlaku

Izin

Penanaman

ditentukan selama 5 (lima) Tahun

B. Mekanisme Prosedur Proses Pelayanan Perizinan

- 70 -

Modal

- 71 -

- 72 -

C. Sarana dan Prasarana Pelayanan Sarana dan prasarana utama pelayanan publik yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu terdiri atas : 1. Perkantoran Terpadu beralamat di Jl. Balai Kota Selatan Nomor 01 Palu. Adapun Gedung Badan PelayananPerizinan Terpadu terbagi atas : a) Ruang

Tunggu

Pemohon

(Masyarakat)

dilengkapi

dengan AC b) Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan, Loket Pelayanan,

Loket

SKRD,

Loket

Pembayaran

(Bank

Sulteng), dan Loket Pengambilan Izin) c) Ruang Kepala Badan d) Ruang Sekretaris e) Ruang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset f) Ruang Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum g) Ruang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program h) Ruang

Kepala

Bidang

Pelayanan

Administrasi

dan

Koordinasi i) Ruang Server j) Ruang Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi dan Kepala Sub Bidang Koordinasi k) Ruang Kepala Bidang Penetapan dan Penerbitan l) Ruang Kepala Sub bidang Penetapan dan Kepala Sub Bidang Penerbitan m) Ruang Kepala Bidang Pemantauan dan Pengaduan n) Ruang Sub Bidang Pemantauan & Evaluasi dan Kepala Sub Biadang Informasi & Pengaduan o) Ruang Staf Penetapan dan Penerbitan p) Ruang Staf Pelayanan Administrasi dan Koordinasi q) Ruang Staf Kepegawaian dan Umum

- 73 -

2. Peralatan Perkantoran Utama a) Mobil b) Sepeda Motor c) Komputer d) Notebook e) Server Administrasi f)

Meja dan Kursi Kerja

III. STANDAR PELAYANAN APARATUR BADAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU A. Kompetensi Sumber Daya manusia (SDM) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan kekuatan SDM terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelanggaraan pelayanan publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu. Adapun jumlah SDM atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian : 1. Kepala Badan Jumlah Pendidikan Golongan

: 1 Orang : S1 : IV

2. Sekretariat Jumlah Pendidikan S2 S1 D2/D3 SMU/SMK Golongan IV III II

: 12 Orang : : : :

2 4 1 5

Orang Orang Orang Orang

: 1 Orang : 5 Orang : 6 Orang

- 74 -

3. Bidang Pelayanan Administrasi dan Koordinasi Jumlah Pendidikan S2 S1 D2/D3 SMU/SMK Golongan IV III II

: 9 Orang : 1 Orang : 6 Orang : : 2 Orang : 1 Orang : 6 Orang : 2 Orang

4. Bidang Penetapan dan Penerbitan Jumlah Pendidikan S1 D2/D3 SMU/SMK Golongan IV III II

: 6 Orang : 3 Orang : : 3 Orang : 1 Orang : 3 Orang : 3 Orang

5. Bidang Pemantauan dan Pengaduan Jumlah Pendidikan S1 D2/D3 SMU/SMK Golongan : IV III II

: 5 Orang : 4 Orang : : 1 Orang : 1 Orang : 3 Orang : 1 Orang

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah sebagai lembaga

ujung

tombak

dalam

pelayanan

perizinan

administrasi di Kota Palu, sehingga diperlukan SDM yang memiliki kompentensi didalam melaksanakan tugas. Kompetensi aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diharuskan mempunyai hal – hal sebagai berikut :

- 75 -

1. Petugas Pelayanan Disiplin Memahami dan mengerti aturan perizinan Tanggung Jawab Jujur Kerjasama Prakarsa/Inisiatif Loyal Kepada Atasan Ramah dan Bersahabat Terhadap pemohon 2. Klasifikasi Formal/Informal dan Diklat S2, S1, D3 dan SLTA Diklatpim III dan IV Pelatihan Etika Pelayanan Pelatihan Teknis Perizinan B. Informasi Perizinan dan Prosedur Penanganan Pengaduan Informasi Perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu

Kota

Palu

terutama

terkait

dengan

persyaratan, waktu penyelesaian izin, prosedur/mekanisme perizinan dan biaya perizinan di laksanakan melalui beberapa media, yaitu : 1. Langsung

ke

Kantor

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Kota Palu di Jl. Balai Kota Selatan Nomor 1 yang akan di terima oleh petugas loket informasi yang akan menjelaskan terkait perizinan. 2. Melalui telepon induk (0451) 428334 yang akan dijawab langsung oleh petugas informasi. 3. Melalui

internet

pada

website

Badan

Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Palu http://bp2t.palukota.go.id

- 76 -

4. Sosialisasi/Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tiap tahun di wilayah Kota Palu. Sedangkan untuk prosedur penanganan pengaduan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu dilaksanakan sebagai berikut 1. Masyarakat pemohon izin memberikan pengaduan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu melalui : a. Media surat / tertulis Surat yang masuk akan diberikan kepada bagian Sekretariat

untuk

dilakukan

penomoran

surat

masuk dan kemudian baru dilakukan penanganan pengaduan atau dengan mengisi form yang telah disediakan

dengan

diri/identitas

mencantumkan

yang

jelas

dan

data dapat

dipertanggungjawabkan b. Media telp. Melalui telepon induk (0451) 428334 penanganan pengaduan

akan

berkoordinasi

secara

dilakukan

dengan

langsung

dengan

cara bagian

pengaduan c. Media internet Pengaduan

ditujukan

[email protected]

melalui atau

email website

http://bp2t.palukota.go.id d. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh minimal Pejabat Esselon IV.a Kasubid Informasi dan Pengaduan

di

ruang/loket

Pelayanan Perizinan Terpadu

- 77 -

pengaduan

Badan

2.

Untuk

mendapatkan

layanan

pengaduan

tidak

dikenakan biaya. Biaya yang timbul adalah hanya untuk akses internet 3.

Berdasarkan

pencatatan

tersebut

diatas,

Kasubid

Informasi dan Pengaduan menyampaikan/koordinasi kepada bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk 4.

Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka Kasubid Informasi dan Pengaduan

akan

menjawab secara langsung 5.

Pengaduan melalui surat/tertulis, akan langsung dibalas melalui surat atau telepon dengan yang bersangkutan (pihak pengadu)

6.

Apabila pengaduan tergolong dalam kategori sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Hasil keputusan dari koordinasi

akan

disampaikan

kepada

yang

bersangkutan. 7.

Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah – masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan SKPD Teknis terkait dan Walikota Cq Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan.

8.

Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon maupun secara langsung akan dicatat dan dipilah oleh Kepala Sub Bidang Informasi dan Pengaduan dan dicatat dalam buku pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan

dan

bobot

pengaduan

yang

kemudian

diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diperiksa dan - 78 -

apabila

perlu

perbaikan

maka

laporan

tersebut

diserahkan kembali kepada Kasubid Informasi dan Pengaduan untuk diperbaiki dan diperiksa kembali dan selanjutnya

disetujui

oleh

Kepala

Bidang

yang

bersangkutan. 9.

Asas dan prinsip penanganan pengaduan : a. Asas 

Asas

keprofesionalan,

yakni

pelaksana

pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas 

Asas

persamaan

perlakun,

yakni

setiap

penerima pelayanan berhak mendapatkan yang adil 

Asas

keterbukaan,

yakni

setiap

penerima

pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi terkait pelayanan penanganan pengaduan 

Asas

akuntabilitas,

yakni

proses

penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus dapat

dipertanggungjawabkan

sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Asas

kecepatan,

kemudahan,

dan

keterjangkauan, yakni pelayanan pengaduan diselenggarakan secara cepat, mudah, dan terjangkau b. Prinsip 

Obyektivitas,

yakni

kegiatan

penanganan

pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu 

Koordinasi,

yakni

kegiatan

pengaduan

harus

dilaksanakan

- 79 -

penanganan dengan

kerjasama

yang

berwenang

baik

dan

antar

pejabat

terkait

yang

berdasarkan

mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku 

Efektivitas

dan

efesiensi,

yakni

kegiatan

penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat waktu, dan biaya 

Kehati-hatian,

yakni

penanganan

terhadap

suatu pengaduan dilakukan secara berhati-hati dan

apabila

dibutuhkan

kerahasiaannya

harus

sebagaimana

dijaga

ketentuan

peraturan perundang-undangan 10. Ruang lingkup 

Penyalahgunaan wewenang



Hambatan dalam pelayanan masyarakat



Korupsi, kolusi, dan nepotisme



Pelanggaran disiplin pegawai

11. Setiap

hasil

kegiatan

penanganan

pengaduan

masyarakat dicatat dalam betuk laporan kepada Kepala Bidang

Pemantauan

dan

Pengaduan

dan

akan

diserahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai laporan bulanan. C. Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan Evaluasi dan pengendalian pelayanan yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu dilaksanakan oleh Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi terutama pada : 1.Evaluasi Waktu Penyelesaian Izin Evaluasi waktu penyelesaian izin ini didapat dari Kartu Monitoring dan Evaluasi perjalanan berkas permohonan tiap izin yang telah diisi oleh tiap petugas (tanggal kirim

- 80 -

dan tanggal terima) sesuai mekanisme/alur perjalanan berkas permohonan yang dibuat rangkap 2 (dua), yaitu melekat pada berkas permohonan izin tersebut dan Untuk Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi. Sehingga dari Kartu tersebut

akan

dikumpulkan

setiap

waktu

apabila

permohonan tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala Badan untuk mengetahui waktu penyelesaian izin, dan akan diketahui pula apabila permohonan izin tersebut terlambat dari standar waktu yang telah ditetapkan maka akan diketahui keterlambatannya di bagian/petugas yang mana. 2.Evaluasi permohonan izin yang tidak dapat diproses ini untuk mengetahui kendala - kendalanya, apakah di persyaratannya atau di ketentuan perizinan berdasarkan peraturan yang berlaku (Perda/Perwali), sehingga dengan evaluasi ini akan di minimalisasi permohonan izin yang nantinya tidak dapat di proses/ditolak sejak berada di loket permohonan izin. a. Pengendalian

pelayanan

perizinan

di

Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu di utamakan pada pelaksanaan sebagai berikut mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon dimana SK Izin sudah terbit belum diambil oleh pemohon yang sebelumnya

sudah

ada

pemberitahuan

lewat

telepon. b. Mendatangi secara langsung pemohon, jika SK Izin sudah terbit, tetapi dalam waktu 1 (satu) bulan SK Izin sudah terbit tersebut belum diambil. c. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon yang

masa

berlaku

SK

Izin

telah

habis,

pemberitahuan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir. - 81 -

D.

Kepuasan pelanggan Kepuasan pelanggan ini di dapat berdasarkan hasil kuesioner yang disebar pada masyarakat/pemohon yang datang di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu baik yang akan mengambil izin maupun yang akan memasukan permohonan izin. Adapun ketentuan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu sebagai berikut : 1)

Penyebaran kuesioner dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

2)

Pengisian

kuesioner

dilakukan

sendiri

oleh

pelanggan/pemohon dengan penjelasan dari petugas atau sebaliknya. Pengumpulan data kuesioner mengacu pada Petunjuk Teknis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), petugas loket mengumpulkan kuesioner setelah kuesioner terisi. 3)

Kuesioner yang sudah diisi diserahkan oleh petugas loket kepada Sub Bidang Pemantauan dan Eavaluasi untuk diproses lebih lanjut.

4)

Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi menganalisa hasil kuesioner tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu.

5)

Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data IKM akan diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang kenyatakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu.

6)

Hasil

analisa

dapat

disajikan

dalam

nilai

Indeks

Kepuasan Masyarakat yang dipantau dari berbagai unsur. - 82 -

7)

Jika dari hasil pengolahan data diperoleh Nilai Indeks < 2.51

atau

62.51

(kurang

baik),

maka

diperlukan

tindakan perbaikan dengan meminta bagian terkait mengisi formulir permintaan tindakan koreksi. 8)

Pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan mengacu pada tindakan koreksi.

9)

Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, untuk menjaga

agar

dipertahankan perencanaan

tingkat atau

kepuasan bahkan

tindak

lanjut

pelanggan

ditingkatkan, untuk

dapat dibuat

terus-menerus

melakukan perbaikan. 10) Target nilai capaian IKM ini minimal adalah 75 %. E. Pelayanan Aparatur/Petugas Pelayanan aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu merupakan penjabaran uraian tugas petugas Badan Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Keputusan Walikota Palu

Kota

Palu

berdasarkan

Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota sebagai berikut

- 83 -

A.

Bagian Sekretariat Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Staf /Petugas Penomoran SK dan Pengambilan Izin di Loket Pengambilan dan Legalisir Izin. Standar Pelayanan Kerja : a. Pemberian Nomor SK semua jenis perizinan secara manual dan setelah ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu b. Membukukan tiap jenis izin yang diambil oleh pemohon dalam Buku Ekspedisi Pengambilan Izin setelah membayar retribusi/pajak di Loket Pembayaran (Bank Sulteng) c. Membuat Buku Laporan tiap bulan untuk setiap jenis izin yang diterbitkan/diberi Nomor SK, baik yang telah diserahkan ke Pemohon, atau yang belum d. Memberikan informasi kepada pemohon untuk permohonan izin yang sudah terbit/yang sudah diberi Nomor SK e. Legalisir Izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menunjukan aslinya, kemudian diserahkan ke Kepala Sub Kepegawaian dan Umum dan atau Sekretaris untuk ditandatangani f. Mengagendakan legalisir izin yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu kedalam Buku Legalisir Surat Izin (dibedakan untuk tiap jenis izin) g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kasubag Kepegawaian dan Umum Staf/Petugas Ketatausahaan, Ketatalaksanaan dan Kearsipan Standar Pelayanan Kerja : a. Menerima surat dan membukukan ke dalam Buku Penerimaan Surat Masuk b. Menyiapkan surat masuk untuk diajukan ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum untuk dimintakan disposisi kepada Kepala Badan melalui Sekretaris c. Mengarsipkan surat masuk dan hasil disposisi ketempat yang aman secara rapi dan mudah dicari apabila diperlukan (arsip surat masuk di arsip per bulan) d. Memberi nomor surat keluar sesuai dengan sifat dan jenis surat ke dalam Buku Surat Keluar e. Memberi salinan kepada Bidang pembuat surat (pengolah) setelah diberi nomor surat keluar dan - 84 -

mengarsipkan surat keluar ketempat yang aman dan mudah dicari (arsip surat keluar diarsip perbulan) f. Membuat Buku Ekspedisi dan atau Tanda Terima Penerima Surat Keluar yang akan dibawa oleh Petugas yang mengantar Surat Keluar tersebut sesuai dengan tujuan surat g. Mengetik surat untuk kebutuhan tata usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas perintah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Staf/Petugas Pelaksana Administrasi Kepegawaian, Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan Standar Pelayanan Kerja : a. Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian (gaji berkala, kenaikan pangkat, DP3, cuti, arsip file tiap pegawai, absensi/daftar hadir, dls) b. Menghimpun dan menyusun dan membuat laporan tiap bulan kebutuhan perkantoran tiap Bidang c. Mengagendakan semua kebutuhan bidang di dalam Buku Rumah Tangga d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub bagian Umum

Sub Bagian Keuangan dan Aset Staf/Petugas Bendahara Pengeluaran Standar Pelayanan Kerja : a. Membuat SPP & SPM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu b. Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran c. Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Laporan Keuangan d. Membuat kelengkapan SPP-L5 pengadaan barang & jasa e. Melaksanakan akuntansi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu f. Membuat Laporan Keuangan dan Aset Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub.Bag.Keuangan Staf/Petugas Pembantu Bendahara Pengeluaran Standar Pelayanan Kerja : a. Melaksanakan tugas Bendahara Gaji b. Membantu beban tugas Bendahara Pengeluaran c. Membuat Jurnal, Buku Besar, Buku Besar

- 85 -

Pembantu, Neraca Saldo, Laporan Aset, Laporan Keuangan e. Inventaris barang yang ada di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu f. Mengagendakan Keluar Masuk Peralatan Perkantoran dalam Buku Keluar - Masuk Barang yang tiap bulan dilaporkan ke atasan langsung d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Kepala Sub Bag Keuangan dan asset Sub Bagian Perencanaan Program Staf/Petugas Perencanaa Program Standar Pelayanan Kerja : a. Menyusun Renstra dan Renja b. Menyusun RKA dan DPA c. Menyusun Penetapan Kinerja ( PK ) d. Menyusun Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan e. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) f. Menyusun LAKIP g. Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi terkait pelayanan perizinan melalui Website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemerintah Daerah h. Melaksanakan tugas Kepala Sub Bag Perencanaan Program B.

Bidang Pelayanan Staf /Petugas Pelayanan di Loket Penerimaan Permohonan Izin Standar Pelayanan Kerja : a. Memberikan formulir dan menginformasikan tata cara pengisian formulir dan kelengkapan persyaratan permohonan Izin kepada pemohon b. Menerima permohonan izin dan memeriksa Persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku di Kota Palu c. Menolak permohonan izin yang tidak lengkap persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan d. Memasukan data permohonan ke Program Aplikasi Perizinan Perizinan e. Memberi Tanda Terima Permohonan ke pemohon yang mengajukan Izin f. Mendata/mengagendakan permohonan izin ke dalam Buku Permohonan untuk setiap izin pada - 86 -

hari kerja dan diserahkan ke Bagian Pemrosesan bersamaan dengan berkas permohonan izin untuk dilanjutkan ke Kepala Sub Bidang Pelayanan g. Membuat Laporan Penerimaan Permohonan tiap jenis izin setiap bulan yang diketahui oleh Kepala Bidang h. Memanggil pemohon untuk dilengkapi bagi permohonan izin yang kurang persyaratan administrasi maupun kesalahan teknis perizinan berdasarkan masukan dari Kepala Bidang atau Tim Tehnis Perizinan i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Petugas Penerimaan izin semuanya berada di Loket Penerimaan untuk menangani semua permohonan izin yang didelegasikan Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Izin Gangguan ( IG/HO ) Izin Trayek Izin Reklame Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) Izin SIUP Tanda Daftar Perusahaan Surat Izin Usaha Industri Tanda Daftar Usaha Parawisata Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan 11. Tanda Daftar Gudang 12. Izin SIUP MB 13. Izin Penanaman Modal. Staf /Petugas Koordinasi. Standar Pelayanan Kerja : a. Menerima, memeriksa kelengkapan dan memverifikasi keabsahan berkas permohonan izin dari pemohon b. Mencatat dan memberi nomor pendaftaran pada berkas permohonan izin c. Menerima berkas permohonan izin untuk diverifikasi lebih lanjut, jika tidak sesuai dikembalikan ke staf pelayanan administrasi jika sesuai diserahkan ke Kabid Pelayanan Administrasi dan Koordinasi d. Menerima berkas permohonan izin untuk disetujui e. Mengantar dan menyerahkan berkas permohonan

- 87 -

izin ke instansi teknis terkait setelah di register untuk diproses lebih lanjut hingga pencetakkan izin f. Membuat Laporan Koordinasi tiap jenis izin setiap bulan yang diketahui oleh Kepala Bidang c.

Bidang Penetapan dan Penerbitan Petugas Penetapan Izin Standar Pelayanan Kerja : a. Memproses SKRD dan bukti bayar sesuai dengan ketetapan b. Mencetak SKRD dan bukti bayar sesuai dengan ketetapan Retribusi Daerah c. Menyusun Laporan Penetapan sesuai izin yang telah ditetapkan d. Melaporkan dan menyusun laporan penerimaan berdasarkan izin ketetapan Retribusi Daerah Petugas Penerbitan Izin Standar Pelayanan Kerja : a. Pengecekan kembali kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis, memproses surat keputusan atas penerbitan izin, menyerahkan dan mengarsipkan dokumen izin yang diterbitkan b. Mencetak izin c. Penyusunan Laporan Penerbitan izin yang diterbitkan d. Melaporkan dan menyusun laporan berdasarkan jenis-jenis izin

D

Bidang Pemantauan dan Pengaduan Staf/Petugas Pemantauan Standar Pelayanan Kerja : a. Melaksanakan fasilitasi pengukuran IKM dan IPM b. Evaluasi pelaksanaan pelayanan c. Evaluasi ketepatan waktu penyelesaian izin d. Melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Staf/Petugas Informasi dan Pengaduan Standar Pelayanan Kerja : a. Memberikan informasi terkait perizinan, minimal pada persyaratan izin, mekanisme perizinan, biaya dan waktu penyelesaian izin baik melalui media langsung maupun telp

- 88 -

b. Mengarahkan tamu yang ada keperluan dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu c. Membantu pemohon terkait tata cara mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan terutama didalam memperoleh persyaratan d. Menerima telp dan mengarahkannya e. Menyelesaikan permasalahan pengaduan f. Melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pengaduan dan Informasi g. Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi terkait pelayanan perizinan h. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan

IV.

PENUTUP Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, maka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah bersama aparaturnya merupakan tuntutan

yang harus dilaksanakan.

Penyusunan

Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan

kualitas

kinerja

pelayanan

kepada

masyarakat,

khususnya dibidang pelayanan perizinan. Standar Pelayanan Publik (SPP) merupakan pedoman baku bagi organisasi

Pemerintah

dan

Aparatur

Pemerintah

Kota

Palu

khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien sehingga menjamin kualitas layanan sesuai dengan

Perundang-

undangan yang berlaku. Standar Pelayanan Publik (SPP) mencakup penjelasan

jenis

pelayanan

tentang

perizinan dasar

yang

didalamnya

hukum,

ini berisi

persyaratan,

mekanisme/prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan

- 89 -

internal, penanganan pengaduan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Dengan tersusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP) ini diharapkan dapat dipahami dan menjadi pedoman baku bagi unit kerja dan aparatur yang bertugas dibidang Pelayanan Perizinan. Diharapkan dengan diterapkannya Standar Pelayanan Publik (SPP) ini dapat

memaksimalkan sistem pelayanan dan bisa memberi

kepuasan kepada masyarakat, serta

semoga dapat memberikan

kontribusi/investasi yang baik kepada Pemerintah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

WALIKOTA PALU,

H. RUSDY MASTURA

- 90 -

WALIKOTA PALU KEPUTUSAN WALIKOTA PALU NOMOR : TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Recommend Documents