STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL KOTA MALANG

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL JL. MAYJEN SUNGKONO (Perkantoran Terpadu Gedung B Lt. 3) TELP. (0341) 751534

MALANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL KOTA MALANG

A. PENDAHULUAN Sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensinya maka Pemerintah Kota Malang sebagai daerah otonomi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar kebijakan dan inisiatif pembiayaan serta dilakukan oleh perangkat daerah sendiri, di samping dana dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang – Undang. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial

Kota Malang mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Sosial

yang

meliputi

perencanaan

dan

pengendaliannya sesuai dengan kebijaksanaan

pelaksanaan

ketenagakerjaan

serta

Walikota. Untuk dapat mewujudkan

penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat atau untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kota Malang dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang telah menentukan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sebagai salah satu perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi ketenagakerjaan dan Sosial dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang beralamat di Kantor Pelayanan Terpadu gedung B lantai 3 Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Kec. Kedung Kandang. Jumlah karyawan

Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sebanyak 51 orang

Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Pegawai tidak tetap. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Malang saat ini adalah Drs. Wahyu Santoso, SH, M.Si.

1

I. VISI ” Terciptanya Perluasan Lapangan Kerja, Perlindungan, Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Sosial ” II. MISI a. Meningkatkan Pelatihan dan Ketrampilan tenaga kerja yang handal dalam menghadapi pasar kerja b. Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja c. Mewujudkan Hubungan Industrial dan Ketenangan dalam bekerja d. Meningkatkan

pengawasan

dan

pembinaan

serta

penyuluhan

bidang

ketenagakerjaan dan sosial e. Mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif f. Menetapkan sistem informasi bidang ketenagakerjaan dan sosial g. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang ketenagakerjaan dan sosial III. MOTTO DAN JANJI PELAYANAN a. Motto: Dengan pelayanan cepat, cermat, tertib dan tidak tercela adalah tujuan kami. b. Janji : Kami siap memberikan pelayanan prima dan membantu menyelesaikan permasalahan secara cepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. IV.

RUANG LINGKUP TUGAS Adapun Peraturan Walikota Malang Nomor : 57 Tahun 2008 tentang Uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut : Pasal 4

(1)

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1.

Subbagian Penyusunan Program;

2.

Subbagian Keuangan;

3.

Subbagian Umum.

c. Bidang Sosial, terdiri dari: 1.

Seksi Pengembangan Potensi, Profesi dan Swadaya Sosial

2.

Seksi Rehabilitasi Sosial

3.

Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial

2

d. Bidang Pelatihan dan Penempatan, terdiri dari : 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja; 2. Seksi Penempatan Kerja. e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari : 1. Seksi Penyelesaian Perselisihan; 2. Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja. 3. Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan. f. Bidang Pengawasan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, terdiri dari : 1. Seksi Norma Kerja; 2. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja; 3. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

3

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK) d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; g. pengelolaan anggaran dan retribusi; h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; k. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); l. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); m. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; n. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); o. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan sosial; p. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; q. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; Pasal 7 (1) Sekretariat terdiri dari : a.

Sub Bagian Penyusunan Program;

b.

Sub Bagian Keuangan;

c.

Sub Bagian Umum.

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4

Pasal 8 (1) Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi: a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); c. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK); d. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); f. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; g. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); h. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya; Pasal 9 (1) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); b. Pelaksanaan pentatausahaan keuangan; c. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan; d. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran; e. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun; f. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai; g. Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah; h. Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi;

5

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 10 (1) Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi: a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; c. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan; d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan sosial; f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Sosial Pasal 11 (1) Bidang Sosial melaksanakan tugas pokok pengembangan potensi, profesi, dan swadaya sosial, bantuan dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta bimbingan sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sosial mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan di bidang pengembangan potensi, profesi dan swadaya sosial, bantuan dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial serta bimbingan sosial; b. Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial, pengembangan potensi, profesi, dan swadaya sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan perlindungan sosial, serta bimbingan sosial; c. Pemrosesan perijinan di bidang sosial; d. Pelayanan umum di bidang sosial, rehabilitasi sosial, bantuan kesejahteraan sosial dan bimbingan sosial; e. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha sosial, rehabilitasi sosial, bantuan kesejahteraan sosial dan bimbingan sosial;

6

f. Pelaksanaan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawan; g. Penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial; i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 12 (1) Bidang Sosial terdiri dari: a. Seksi Pengembangan Potensi, Profesi dan Swadaya Sosial; b. Seksi Rehabilitasi Sosial; c. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 13 (1) Seksi Pengembangan Potensi, Profesi, dan Swadaya Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan kegiatan di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pengembangan potensi, profesi dan swadaya sosial, pembinaan dan pelayanan terhadap organisasi sosial, serta pembinaan, pengendalian, dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Potensi, Profesi, dan Swadaya Sosial mempunyai fungsi: a. Pengumpulan

dan

pengolahan

data

dalam

rangka

perencanaan

program

pengembangan potensi, profesi dan swadaya sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bimbingan sosial; c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberdayaan peran kesejahteraan sosial keluarga serta pembinaan dan pelayanan lanjut usia dan anak terlantar; d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi, dan swadaya sosial; e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyuluhan di bidang sosial; f. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan Karang Taruna, organisasi sosial / lembaga swadaya masyarakat / organisasi profesi, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);

7

g. penyiapan

bahan penyusunan

rencana dan program pemberdayaan

tenaga

Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM); h. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan dunia usaha; i. penyiapan bahan pemberian ijin pengumpulan uang atau barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat; j. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kegiatan penertiban terhadap usaha-usaha pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah (UGB – Undian Gratis Berhadiah) oleh organisasi sosial, yayasan, atau kelompok masyarakat; k. pelaksanaan pengendalian pengumpulan uang atau barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat; l.

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Seksi Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, tuna sosial, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, eks napi, eks psikotik, eks kusta, anak dan balita terlantar, serta lanjut usia terlantar. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, tuna sosial, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, eks napi, eks psikotik, eks kusta, anak dan balita terlantar, serta lanjut usia terlantar; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti, dan rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui Loka Binakarya; c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, tuna sosial, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, eks napi, eks psikotik, eks kusta, anak dan balita terlantar, serta lanjut usia terlantar; d. Penyiapan bahan bimbingan, pengembangan, dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulans usaha ekonomi produktif; e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penanggulangan korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan pengidap HIV/AIDS;

8

f. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan, traficking, dan pekerja migran (anak, wanita, dan usia lanjut); g. Pelaksanaan identifikasi sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial; h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 15 (1) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial melaksanakan tugas pokok pemberian bantuan dan perlindungan sosial termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, yayasan sosial, dan panti asuhan, serta bantuan kepada korban bencana dan musibah lainnya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pemberian bantuan dan pelayanan perlindungan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK); c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan yayasan sosial dan panti asuhan; d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bantuan korban bencana alam dan bencana sosial; e. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yayasan sosial dan panti asuhan; f. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan sosial keluarga tidak mampu (miskin); g. Peyiapan bahan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawan; h. Penyiapan bahan kebijakan rehabilitasi, penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Pelatihan dan Penempatan

9

Pasal 16 (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan melaksanakan tugas pokok pengelolaan penempatan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta perijinan lembaga pelatihan tenaga kerja. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor dan penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan persektor; b. pelaksanaan Bursa Kerja dengan mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, serta penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) melalui media massa, leaflet, booklet dan papan pengumuman; c. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penempatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP); d. pemrosesan pertimbangan teknis untuk perpanjangan ijin serta pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP); e. pemrosesan perijinan penggunaan tenaga kerja yang bekerja di daerah maupun yang keluar negeri; f. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan terhadap bursa kerja swasta (petugas, manajemen bursa kerja, teknis bursa kerja), pelatihan dan bimbingan teknis serta peningkatan produktivitas tenaga kerja; g. pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); h. pemrosesan pemberian perijinan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja; i. pelaksanaan pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat, lanjut usia dan wanita; j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelatihan dan penempatan; k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan terdiri dari: a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja; b. Seksi Penempatan Kerja.

10

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 18 (1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan tenaga kerja. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; b. Pelaksanaan inventarisasi data ijin lembaga pelatihan yang mencakup jumlah, lokasi, jenis kejuruan, instruktur dan fasilitas lembaga; c. Penyiapan bahan pemrosesan perijinan lembaga pelatihan swasta; d. Penyiapan bahan pembinaan progam pelatihan untuk meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara latihan; e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh balai latihan kerja (BLK) maupun Mobile Training Unit (MTU) dalam hal pendaftaran, seleksi, dan pemanggilan peserta; f. Penyiapan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pelatihan kerja dalam pelaksanaan latihan kerja; g. Penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI); h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 19 (1) Seksi Penempatan Kerja melaksanakan tugas pokok pengelolaan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Kerja mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja dan penempatan kerja serta perluasan kesempatan kerja;

11

b. pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja; c. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penempatan tenaga kerja; d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Bursa Kerja Khusus (BKK); e. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI); f. penyiapan bahan penyusunan pedoman perijinan tenaga kerja asing domestik; g. penyiapan bahan pertimbangan teknis perpanjangan ijin di bidang penempatan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP); h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penempatan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP); i. pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dan Pendatang (TKWNAP); j. pelaksanaan bimbingan terhadap Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); k. pelaksanaan bimbingan terhadap Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT), Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) dan Teknologi Padat Karya; l. penyiapan bahan dalam rangka pemberian dan / atau pencabutan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh; m. pelaksanaan pembinaan teknologi tepat guna serta perluasan kesempatan kerja; n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Hubungan Industrial Pasal 20 (1) Bidang Hubungan Industrial melaksanakan tugas pokok pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perundingan dan pembuatan kesepakatan antara

12

pekerja/serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit; b. penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial; c. penyusunan pedoman dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja dan purna kerja; d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan hubungan industrial; e. pelaksanaan pendataan, verifikasi, dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan; f. pendaftaran dan pencatatan Kesepakatan Kerja Bersama; g. penyusunan syarat-syarat kerja dan pengupahan; h. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja; i. pelaksanaan pembinaan terhadap hubungan industrial baik dari pekerja maupun dari pengusaha; j. pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial; k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial; l. pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan terkait dengan pelanggaran ketentuan perundang-undangan; m. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan; n. pendaftaran dan pengusulan formasi, seleksi calon mediator, konsiliator, dan arbiter; o. pelaksanaan pencatatan konsiliator dan arbiter; p. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas; q. pemrosesan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; r. pemprosesan pencabutan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; s. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK); t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang hubungan industrial; u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

13

Pasal 21 (1) Bidang Hubungan Industrial terdiri dari : a. Seksi Penyelesaian Perselisihan; b. Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja, dan Purna Kerja; c. Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 22 (1) Seksi Penyelesaian Perselisihan melaksanakan tugas pokok pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Perselisihan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan; b. pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; c. fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan unjuk rasa / pemogokan kerja; d. pelaksanaan tindak lanjut kasus-kasus pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah hubungan industrial; e. pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan; f. fasilitasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan unjuk rasa / pemogokan pekerja serta lock out (penutupan perusahaan); g. pelaksanaan inventarisasi dan perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi baik dari pengusaha maupun pekerja; h. pembuatan dan penetapan peta kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan ke perusahaan dalam rangka deteksi dini masalah ketenagakerjaan; i. fasilitasi kasus perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan unjuk rasa pekerja serta lock out; j. pelaksanaan

pembinaan

prosedur

penyelesaian

industrial/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

14

perselisihan

hubungan

k. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pihakpihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakerjaan; l. pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian di luar pengadilan; m. penyiapan bahan dalam rangka pendaftaran dan pengusulan formasi serta pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter; n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 23 (1) Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja, dan Purna Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan di bidang kelembagaan, kesejahteraan pekerja, dan purna kerja. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja, dan Purna Kerja mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja; b. Pelaksanaan pendaftaran organisasi ketenagakerjaan; c. Penyusunan petunjuk teknis bagi kelembagaan yang beranggotakan unsur bipartit dan tripartit; d. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial; e. Penetapan dan pengembangan bimbingan teknis hubungan industrial; f. Pelaksanaan bimbingan teknis hubungan industrial; g. Pendataan dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan; h. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga / organisasi / instansi terkait dalam rangka pembuatan produk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit; i. Penyusunan petunjuk teknis jaminan kesejahteraan purna tugas; j. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kesejahteraan pekerja; k. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja; l. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan jaminan sosial; m. Pelaksanaan pembinaan persiapan purna tugas; n. Pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan kesejahteraan purna kerja di perusahaan;

15

o. Penyiapan bahan kerja sama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas; p. Pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja; q. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial; r. Pelaksanaan verifikasi keanggotaan serikat pekerja (SP) / serikat buruh (SB); s. Pelaksanaan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh; t. Pelaksanaan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan; u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 24 (1) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan. (2) Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan persyaratan kerja dan pengupahan; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); c. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis penetapan upah minimum dan pengusulan penetapan upah minimum; d. pelaksanaan analisa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Malang; e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis struktur dan skala upah; f. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); g. pemberian bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan; h. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);

16

i. pelaksanaan inventarisasi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); j. pemantauan pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); k. penelitian dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP); l. pelaksanaan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); m. pelaksanaan inventarisasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama; n. pendaftaran dan pendataan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); o. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Tripartit; p. perencanaan dan pelaksanaan sidang-sidang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit; q. pelaksanaan inventarisasi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit; r. penyiapan bahan dalam rangka pemberian ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh; s. penyediaan bahan dalam rangka pencabutan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh; t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya Bagian Keenam Bidang Pengawasan dan Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Pasal 25 (1) Bidang Pengawasan dan Kesehatan, dan Keselamatan Kerja melaksanakan tugas pokok pengawasan ketenagakerjaan serta kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan penolahan data sebagai bahan penyusunan rencana program pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma kesehatan dan keselamatan kerja (K3) , dan norma jaminan sosial tenaga kerja;

17

b. Pengawasan terhadap norma kerja yang meliputi wajib lapor akte pengawasan, upah minimum, upah lembur, waktu kerja dan waktu istirahat; c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan ; d. pelaksanaan Pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan ( WLK ) e. penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pekerja tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan ketenagakerjaan ; f. pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja , norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan norma jaminan sosial tenaga kerja; g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain dan/atau instansi terkait dalam rangka menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan; h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan; i. pengawasan terhadap norma tenaga kerja wanita, anak dan penyandang cacat; j. pengawasan lembaga penempatan dan pelatihan tenaga kerja k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Bidang Pengawasan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja terdiri dari: a. Seksi Norma Kerja; b. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja; c. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 27 (1) Seksi Norma Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan norma kerja. (2) Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Norma Kerja mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana program pembinaan dan pengawasan norma kerja; b. penyiapan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

penyempurnaan norma kerja umum dan khusus.

18

petunjuk

teknis

pembinaan

c. Penyiapan bahan pengkajian teknis dalam rangka penyempurnaan norma kerja. d. penyiapan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan; e. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data laporan ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan; f. pelaksanaan dan pengawasan norma kerja secara langsung ke perusahaan. g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja; h. Penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pekerja tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan ketenagakerjaan; i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 28 (1) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana program kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); c. penyiapan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); d. fasilitasi dalam rangka pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3); e. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian terhadap penggunaan pesawat uap, bejana tekan, mekanik, listrik, instalasi kebakaran, konstruksi bangunan, instalasi pengukur petir serta alat keselamatan kerja lainnya; f. Pelaksanaan pembantuan tugas komisi kesehatan dan keselamatan kerja; g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19

Pasal 29 (1) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana program kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamsostek di perusahaan; b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma jamsostek, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT); c. Pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja; d. Pelaksanaan

koordinasi

dengan

badan

penyelenggaraan

jamsostek

dengan

pelaksanaan program jamsostek; e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. BAB V TATA KERJA Pasal 30 (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsipprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait. (2) Kepala Dinas wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi berkewajiban: a. Melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing; b. Menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas.

20

(4)

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan dan/atau pembinaan kepada bawahannya dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok menurut jenjang jabatannya masing-masing sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 31

(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah menunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas. (2) Apabila Sekretaris sebagaimana pada ayat (1), berhalangan menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas. (3) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu. (4) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi pada bidangnya yang dinilai mampu atas usul Kepada bidang bersangkutan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang. (5) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi; (6) Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris yang malaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian. V. JENIS-JENIS PELAYANAN a. Pelayanan administrasi meliputi: 1. Pembuatan kartu pencari kerja/kartu kuning. 2. Rekomendasi pendirian kantor cabang PJTKI 3. Ijin tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia (CTKI) 4. Ijin pendirian kantor unit pelayanan, penyuluhan dan pendaftaran (UP3) calon tenaga kerja indonesia (CTKI) 5. Rekomendasi Calon Tenaga Kerja Indonesia

21

6. Ijin lembaga pelatihan kerja 7. Pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan (WLK) 8. Pengesahan pemakaian peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 9. Pengujian dan Pemeriksaan Peralatan Pemadam Kebakaran 10. Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh 11. Pengesahan peraturan perusahaan (PP) 12. Pendaftaran perjanjian kerja bersama 13. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediator/ pegawai perantara 14. Ijin operasional out sourching 15. Rekomendasi undian berhadiah 16. Rekomendasi Pendirian/Perpanjangan Organisasi Sosial 17. Ijin pengumpulan uang dan barang oleh yayasan/badan sosial/karang taruna 18. Rekomendasi perintis kemerdekaan. 19. Pemulangan orang terlantar ke daerah asal 20. Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) harmoni kota Malang 21. Rekomendasi Jaminan Kesejahteraan Masyarakat 22. Rekomendasi rawat jalan / rawat inap di rumah sakit jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. b. Pelayanan Jasa meliputi: 1. Bantuan pengurusan balita terlantar c. Pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat

B. STANDAR PELAYANAN I. PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA/KARTU KUNING (AK 1). 1. Persyaratan Pelayanan: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau foto copy KTP yang dilegalisir b. Ijasah terakhir asli atau foto copy yang dilegalisir c. Pas photo Hitam putih atau berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 1 (satu) lembar d. Surat Keterangan Pengalaman kerja bila ada. 2. Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan Dan Tata Cara Pembayaran

22

Biaya pembuatan kartu kuning adalah tidak dipungut biaya ( Gratis ) 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a. Lama waktu proses pembuatan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja. b. Masa berlaku AK 1 adalah 2 (dua) tahun, bagi pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diwajibkan melaksanakan registrasi ulang setiap 6 (enam) bulan sekali sedangkan bagi Pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan diharapkan melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dan kartu kuningya akan di non aktifkan.

4. Prosedur Penyelesaian Pembuatan Kartu Kuning (AK1) a.

Dengan

persyaratan

yang

lengkap

pencari

kerja

mendaftarkan ke loket pengurusan kartu kuning di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. b.

Persyaratan yang telah diserahkan oleh pencari kerja, diperiksa oleh pengantar kerja.

c.

Jika persyaratan belum lengkap, dikembalikan kepada pencari kerja untuk dilengkapi.

d.

Jika telah lengkap, kemudian Pengantar kerja mewawancarai pencari kerja, dengan mengisi blanko biodata pencari kerja (AK2)

e.

Setelah selesai wawancara dan pengisian blanko AK 2, selanjutnya Kartu kuning (AK1) dapat diterbitkan.

23

BAGAN MEKANISME PELAYANAN KARTU PENCARI KERJA / KARTU KUNING (AK 1)

Pemohon kartu pencari kerja dengan persyaratan

Loket pelayanan kartu pencari kerja / AK 1 (

Wawancara dengan pengantar Pengisian Blanko biodata pencari kerja Diterbitkan Kartu pencari kerja/ kartu

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah berupa Kartu Kuning (AK1). 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan. a. Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang staff b. Kompetensi yang harus dikuasai oleh petugas adalah mengetahui dasar pengantar kerja c. Klasifikasi pendidikan formal maupun informal petugas adalah minimal SLTA dan mengikuti bimtek pengantar kerja. 7. Sarana dan Prasarana

24

a.

Sarana/prasarana yang dibutuhkan petugas: Meja, kursi, komputer set, alat tulis, blanko AK1

b.

Sarana/ prasarana yang disediakan bagi pelanggan: Ruang tunggu, WC umum,parkir, foto copy.

II.PELAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN KANTOR CABANG PJTKI 1. Persyaratan Pelayanan: a. Foto copy Penanggungjawab yang dilegalisir b. Foto Copy SIUP PJTKI c. Foto copy Ijin HO, Perjanjian sewa/kontrak atau sertifikat pemilik. d. Ijin domisili dari Kelurahan e. Daftar fasilitas Sarana dan Prasarana f. Pas Photo Berwarna (4X6) 2 lembar. 2. Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan Dan Tata Cara Pembayaran Biaya pembuatan rekomendasi adalah tidak dipungut biaya ( Gratis ) 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja 4. Prosedur penyelesaian Pelayanan a. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial b. Dari Sekretariat diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial. c. Selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial memerintahkan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan untuk memproses permohonan Rekomendasi tersebut. d. Untuk memprosesnya, Bidang Pelatihan dan Penempatan melakukan peninjauan ke lapangan guna mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi atau tidak. e. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi, maka dibuatkan Berita Acara Tim Peninjauan Lapangan dan Konsep Rekomendasi oleh Bidang Penempatan dan Pelatihan.

25

f. Melalui Sekretariat Berita Acara Tim Peninjauan Lapangan dan Konsep Rekomendasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, untuk ditandatangani. g. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, Berita Acara Tim Peninjauan Lapangan dan Surat Rekomendasi disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dan tembusannya kepada pemohon.

26

BAGAN PELAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN KANTOR CABANG PJTKI

Menyerahkan permohonan ke Sekretariat Pemohon dengan persyaratan lengkap

Sekretariat meneruskan ke Kepala Dinas

Sekretariat mem berikan surat reko mendasi ke pemohon untuk dikirim

Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang PP untuk memproses

Bidang PP meneliti berkas dan memeriksa lapangan

Surat Rekomendasi dan Berita Acara Tim Peninjauan di tandatangani Kepala Dinas

Jika memenuhi syarat dibuatkan berita acara tim peninjauan lapangan & konsep

27

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah surat rekomendasi yang ditujukan ke propinsi. 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Jumlah petugas yang dibutuhkan yakni 4 orang staff b. Kompetensi yang harus dimiliki petugas yakni mengetahui dasar pengantar kerja c. Klasifikasi pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki petugas adalah minimal SLTA dan pernah mengikuti bimtek pengantar kerja. 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas antara lain: meja, kursi, komputer set, alat tulis dan mobil dinas untuk survey. b. Sarana dan prasarana bagi pelanggan: telepon, buku agenda pengaduan, filling kabinet, komputer set.

III. PELAYANAN IJIN TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) 1. Persyaratan Pelayanan: a. Foto copy KTP Penanggungjawab yang dilegalisir b. Foto Copy SIUP PJTKI c. Foto copy SITU, Perjanjian sewa/kontrak atau sertifikat pemilik d. Ijin domisili dari Kelurahan e. Daftar fasilitas Sarana dan Prasarana f. Struktur Organisasi g. Kapasitas Penampungan h. Pas Photo Berwarna (4X6) 2 lembar. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya: a. Biaya pelayanan adalah Rp. 125.000,00 b. Pembayaran dilaksanakan di loket pelayanan secara tunai 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja

28

b. Masa berlaku adalah 3 (tiga) tahun san selanjutnya melakukan registrasi tiap tahun 4. Prosedur penyelesaian Pelayanan: a. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial b. Dari Sekretariat diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial. c. Selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial memerintahkan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan untuk memproses permohonan ijin tersebut. d. Untuk memprosesnya, Bidang Pelatihan dan Penempatan melakukan peninjauan ke lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak. e. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan ijin, maka dibuatkan konsep surat ijin oleh Bidang Penempatan dan Pelatihan. f. Melalui Sekretariat Konsep surat ijin disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, untuk ditandatangani. g. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial surat ijin disampaikan kepada pemohon melalui Sekretariat.

29

BAGAN PELAYANAN PENGESAHAN TEMPAT PENAMPUNGAN CTKI

Menyerahkan permohonan ke Sekretariat Pemohon dengan persyaratan lengkap Sekretariat meneruskan ke Kepala Dinas


Sekretariat menyerahkan surat ijin kepada pemohon


Surat ijin di tandatangani Kepala Dinas

Jika memenuhi syarat dibuatkan konsep surat ijin

30

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Surat Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PJTKI 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Jumlah petugas yang dibutuhkan yakni 4 orang staff b. Kompetensi yang harus dimiliki petugas yakni mengetahui dasar pengantar kerja c. Klasifikasi pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki petugas adalah minimal SLTA dan pernah pengikuti bimtek pengantar kerja. 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas: meja,kursi, komputer set, alat tulis. b. Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pelanggan: ruang tunggu, WC umum, parkir, foto copy.

IV. IJIN PENDIRIAN KANTOR UNIT PELAYANAN, PENYULUHAN DAN PENDAFTARAN (UP3) CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI). 1. Persyaratan Pelayanan: a. Foto copy KTP Penanggungjawab yang dilegalisir b. Surat pengangkatan/penunjukan kepala UP3 CTKI c. Foto Copy SIUP PJTKI d. Foto copy SITU, Perjanjian sewa/kontrak atau Bukti kepemilikan tempat yang digunakan untuk usaha. e. Ijin domisili dari Kelurahan f. Daftar fasilitas Sarana dan Prasarana g. Struktur Organisasi h. Foto copy wajib lapor Ketenagakerjaan / UU no 7 1981 i. Pas Photo Berwarna (4X6) 2 lembar. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya a. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis)

31

3. Lama Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja b. Masa berlaku adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya melakukan heregristrasi setiap tahun 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial b. Dari Sekretariat diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial. c. Selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial memerintahkan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan untuk memproses permohonan ijin tersebut. d. Untuk memprosesnya, Bidang Pelatihan dan Penempatan melakukan peninjauan ke lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak. e. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan ijin, maka dibuatkan konsep ijin oleh Bidang Penempatan dan Pelatihan. f. Melalui Sekretariat Konsep ijin disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, untuk ditandatangani. g. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial ijin disampaikan kepada pemohon melalui Sekretariat.

32

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN IJIN PENDIRIAN KANTOR UP3 CTKI

Menyerahkan permohonan ke Sekretariat Pemohon dengan persyaratan lengkap Sekretariat me neruskan ke Kepala Dinas


Sekretariat menyerahkan pengesahan kepada pemohon


Ijin Kantor UP3 di tandatangani Kepala Dinas

Jika memenuhi syarat dibuatkan konsep Ijin kantor UP3

33

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Surat ijin pendirian kantor unit pelayanan, penyuluhan dan pendaftaran (UP3) CTKI 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a.

Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 (empat) orang staff

b.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas adalah mengetahui dasar pengantar kerja

c.

Klasifikasi pendidikan yang harus dimiliki petugas minimal SLTA, mengikuti bimtek pengantar kerja.

7. Sarana dan Prasarana a. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petugas: meja, kursi, komputer set, alat tulis dan mobil dinas. b. Sarana dan prasarana bagi pelanggan adalah ruang tunggu, WC umum, parkir dan foto copy.

V.

REKOMENDASI CALON TENAGA KERJA INDONESIA 1. Persyaratan Pelayanan: a. PT PJTKI yang berdomisili di Malang, baik berbentuk pusat, cabang, UP3CTKI yang mempunyai job order (JO) dan rekomendasi rekrut dari BP2TKI Propinsi Jawa Timur. b. Surat pengantar dari PT PJTKI ditujukan ke Disnakersos Kota Malang. c. Lulus seleksi awal / seleksi administrasi dilampiri fotocopy (KTP, KK dan Surat ijin orang tua / suami yang sudah menikah) d. Daftar nominasi Calon TKI. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pembuatan surat rekomendasi passpost adalah tidak dipungut biaya atau gratis. 3. Lama Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku Lama waktu proses pembuatan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari.

34

4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Dengan persyaratan yang lengkap petugas di PT. PJTKI ke loket pengurusan surat rekomendasi passport di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kota Malang. b. Persyaratan yang telah diserahkan oleh petugas PT. PJTKI diperiksa oleh petugas pengantar kerja. c. Jika persyaratan belum lengkap, maka dikembalikan kepada petugas PT. PJTKI untuk dilengkapi. d. Jika lengkap, maka petugas pengantar kerja menerbitkan surat rekomendasi passport untuk ditandatangani kepala bidang pelatihan dan penempatan.

35

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN SURAT REKOMENDASI CALON TENAGA KERJA INDONESIA

Loket permohonan surat rekomendasi passport CTKI

Pemeriksaan berkasberkas permohonan surat rekomendasi passport

Petugas dari PT. PJKTI dengan persyaratan yang lengkap

Proses pembuatan surat rekomendasi passport CTKI

Diterbitkan surat rekomendasi passport CTKI ditujukan ke kantor imigrasi yang dikehendaki PT. PJTKI

36

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah berupa surat rekomendasi passport yang ditujukan kepada kantor imigrasi yang dikehendaki oleh PT. PJTKI. 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang dibutuhkan sebanyak 2 orang staff b. Kompetensi yang harus dikuasai oleh petugas adalah mengetahui dasar pengantar kerja. c. Klasifikasi pendidikan formal maupun informal petugas minimal SLTA, Komputer dan mengikuti Bimtek, pengantar kerja. 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana/prasarana yang dibutuhkan petugas antara lain meja, kursi, komputer set dan alat tulis. b. Sarana/prasarana yang disediakan bagi pelanggan antara lain ruang tunggu, AC, WC umum, parkir dan foto copy.

VI.

IJIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA 1.

Persyaratan Pelayanan: a. Copy Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari instansi berwenang. b. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK. c. Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Program Pelatihan yang akan diselenggarakan. d. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi e. Profile LPK yang meliputi antara lain: Struktur Organisasi, Alamat, Telepon dan Faximile. f. Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan. g. 4 (empat) lembar pas photo 4 x 6

2.

Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya. a. Biaya pelayanan adalah Rp. 75.000,00 b. Pembayaran dilaksanakan di loket pelayanan secara tunai

37

3.

Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 16 (enam belas) hari kerja b. Masa Berlaku adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya diperbaharui

4.

Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. b. Dari Sekretariat Surat Permohonan diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. c. Kepala Dinas Ketenagakerjaan memerintahkan Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan untuk memproses permohonan ijin. d. Selanjutnya Bidang Penempatan dan Pelatihan untuk memproses ijin tersebut melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan ijin atau tidak. e. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan ijin maka, dibuatkan konsep mengenai Surat Ijin Lembaga Pelatihan kerja. f. Konsep ijin disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial melalui Sekretariat untuk diparaf dan dibuatkan pengantar ke Walikota Malang.. g. Setelah diparaf Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Surat Ijin Pelatihan Kerja, dengan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan sosial, dimintakan persetujuan dan tanda tangan Walikota Malang. h. Setelah disetujui dan ditandatangani Walikota Malang Maka Surat Ijin disampaikan kepada pemohon melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.

38

BAGAN MEKANISME PELAYANAN IJIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Menyerahkan permohonan ke Sekretariat Pemohon dengan persyaratan lengkap Sekretariat meneruskan ke Kepala Dinas


Sekretariat menyerahkan surat ijin kepada pemohon

Setelah ditanda tangani Walikota, melalui Bag. Umum dikirimkan ke Disnakersos


Jika memenuhi syarat dibuatkan konsep Surat Ijin Lembaga

Ijin Lembaga diparaf Kepala Dinas dan dikirim ke Walikota melalui Sekretariat

39

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Sertifikat daftar ulang Lembaga pelatihan kerja. 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 orang staff dan 1 orang Kepala Seksi b. Pendidikan yang dimiliki petugas minimal SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: meja, kursi, komputer set, alat tulis, mobil dinas untuk survey ke lokasi b. Sarana bagi pelanggan : ruang tunggu, WC umum, parkir dan foto copy.

VII. PENGESAHAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN (WLK) 1. Persyaratan Pelayanan Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan ( WLK ) 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis ) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 2 ( dua ) hari kerja b. Masa berlaku 1 (satu) tahun 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan: a. Pemohon mengambil formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan ( WLK ) di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang c.q. Bidang Pengawasan dan K3. b. Formulir WLK yang sudah diisi dan ditandatangani pimpinan perusahaan diserahkan kembali ke Bidang Pengawasan dan K3. c. Bidang pengawasan dan K3 meneliti formulir WLK yang sudah diisi dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan. c. Apabila telah lengkap dan benar maka formulir diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani sebagai pengesahan. d. Formulir yang sudah ditandangani disampaikan kepada pemohon melalui Bidang Pengawasan dan K3.

40

BAGAN MEKANISME PELAYANAN PENGESAHAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN

Pemohon mengambil formulir WLK di DISNAKERSOS

Formulir yang telah diisi diserahkan kembali ke bid. pengawasan

Formulir yang sudah ditandatangani disampaikan kepada pemohon

Bidang pengawasan meneliti formulir WLK

Apabila formulir telah lengkap dan benar maka formulir diserahkan ke kepala DISNAKERSOS

41

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil

pelayanan

yang

diterima

oleh

pelanggan

adalah

Wajib

Lapor

Ketenagakerjaan (WLK) yang telah disahkan. 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 orang staff b. Kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas adalah terampil c. Klasifikasi pendidikan yang harus dimiliki petugas minimal SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: meja, kursi, komputer, mesin ketik, blangko wajib lapor ketenagakerjaan (WLK) alat tulis. b. Sarana bagi pelanggan : ruang tunggu, WC umum, parkir dan foto copy.

VIII. PENGESAHAN

PEMAKAIAN

PERALATAN

KESELAMATAN

DAN

KESEHATAN KERJA (K3) 1. Persyaratan Pelayanan a. Pengisian formulir permohonan untuk seluruh permohonan pengesahan pemakaian atau penggunaan peralatan K3 b. Gambar Konstruksi untuk permohonan pengesahan penggunaan lift, untuk pengesahan

penggunaan pesawat uap, untuk pengesahan penggunaan

pesawat angkat dan angkut, untuk penggunaan pesawat tenaga dan produksi, dan untuk penggunaan bejana tekan. c. Gambar rencana instalasi penyalur petir untuk permohonan penggunaan instalasi penyalur petir. d. Ijin legalitas instalatir, untuk permohonan penggunaan instalasi penyalur petir. e. Ijin dari Departemen Tenaga kerja, untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap f.Gambar diagram garis tunggal, untuk permohonan pengesahaan penggunaan instalasi listrik. g. Perhitungan gambar instalasi, untuk permohonan pengesahan penggunaan instalasi listrik.

42

h. Perhitungan Pesawat Uap, untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap. i. Spesifikasi untuk permohonan pengesahan penggunaan lift dan pengesahan penggunaan pesawat tenaga dan produksi, serta untuk pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut. j. Sertifikat bahan untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap dan pengesahan penggunaan bejana tekan, serta pengesahan penggunaan pesawat angkat dan angkut k. Hasil NDT untuk permohonan pengesahan penggunaan pesawat uap dan pengesahan penggunaan bejana tekan. l. Rekomendasi, untuk seluruh permohonan pengesahan penggunaan peralatan K3. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya a. Biaya pelayanan adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan (antara Rp. 25.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00 tergantung pada alat yang diuji). b. Pembayaran retribusi dilaksanakan secara langsung tunai setelah dilaksanakan pengujian peralatan K3. 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a.

Lama Waktu Penyelesaian 1) Pengesahan Penggunaan Lift maksimal 6 hari kerja 2) Pengesahan Penggunaan Pesawat Uap maksimal 18 hari kerja 3) Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir maksimal 6 hari kerja 4) Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik maksimal 6 hari kerja 5) Pengesahan Penggunaan Pesawat angkat angkut maksimal 6 hari kerja 6) Pengesahan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi maksimal 6 hari kerja. 7) Pengesahan Penggunaan Bejana Tekan maksimal 12 hari kerja

b.

Masa Berlaku 1) Pengesahan Penggunaan Lift adalah 1 tahun 2) Pengesahan Penggunaan Pesawat Uap adalah 2 tahun 3) Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir adalah 2 tahun 4) Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik adalah 5 tahun 5) Pengesahan Penggunaan Pesawat angkat angkut adalah 1 tahun 6) Pengesahan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi adalah 1 tahun

43

7) Pengesahan Penggunaan Bejana Tekan adalah 5 tahun 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial. b. Dari Sekretariat diteruskan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial. c. Selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial memerintahkan Kepala Bidang Pengawasan dan K3 untuk memproses permohonan Pengesahan tersebut. d. Untuk memprosesnya, Bidang pengawasan dan K3 melakukan peninjauan dan pemeriksaan ke lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan Pengesahan atau tidak, dengan cara penelitian berkas, pengujian alat, pengujian kekuatan tahanan isolasi (khusus untuk isntalasi listrik) e. Apabila memenuhi syarat untuk diberikan Pengesahan, maka dibuatkan konsep Pengesahan oleh Bidang pengawasan dan K3. f. Melalui Sekretariat Konsep Pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, untuk ditandatangani. g. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Pengesahan disampaikan kepada pemohon melalui bidang pengawasan dan K3.

44

BAGAN MEKANISME PELAYANAN PENGESAHAN PEMAKAIAN PERALATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Menyerahkan permohonan ke Sekretariat

a. Pemohon dengan persyaratan lengkap

Sekretariat me neruskan ke Kepala Dinas

Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Pengawas dan K3 untuk memproses

Bidang Pengawasan dan K3 menyerahkan pengesahan kepada pemohon

Kabid Pengawas dan K3 menunjuk pengawas spesialis untuk meneliti berkas dan kelayakan peralatan

Pengesahan penggunaan peralatan K3 ditandatangani Kepala Dinas

Jika memenuhi syarat diberikan pengesahan maka dibuatkan konsep pengesahan 45

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Peralatan K3 berada dalam kondisi memenuhi syarat keselamatan kerja. 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a.

Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan specialist alat K3.

b.

Kompetensi

yang

dimiliki

petugas

adalah

memiliki

legitimasi

dari

Depnakertrans RI spesialis alat K3. c.

Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki petugas adalah sarjana (S1) teknik serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas spesialis alat K3 yang diselenggarakan oleh Departemen tenaga kerja dan transmigrasi RI.

7. Sarana dan Prasarana a.

Sarana bagi petugas: alat tulis, kendaraan operasional/BBM serta peralatan teknis.

b.

Sarana bagi pelanggan : tidak ada, karena petugas datang langsung ke perusahaan pengguna peralatan K3

IX.

PENGUJIAN

DAN

PEMERIKSAAAN

PERALATAN

PEMADAM

KEBAKARAN. 1. Persyaratan Pelayanan 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya a. Besarnya tarif pelayanan sesuai dengan Perda no. 09 Tahun 2007 (antara Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00 tergantung pada alat yang diuji). b. Pembayaran dilakukan secara tunai langsung ke petugas retribusi 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a. Lama Waktu Penyelesaian adalah 1 (satu) hari b. Masa berlaku 1 (satu) tahun 4. Prosedur pelayanan a. Petugas datang ke lokasi perusahaan b. Petugas melakukan pengujian terhadap alat-alat kebakaran

46

c. Apabila alat-alat memenuhi standar maka akan diberikan striker telah diuji sebagai bukti telah lulus uji standar. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN.

Petugas datang ke lokasi perusahaan

Petugas melakukan pengujian terhadap alat-alat kebakaran

Alat-alat yang memenuhi standar dibeli label berupa stiker telah diiuji 5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Peralatan K3 berada dalam kondisi memenuhi syarat keselamatan kerja. 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a.

Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan specialist alat K3.

b.

Kompetensi

yang

dimiliki

petugas

Depnakertrans RI spesialis alat K3.

47

adalah

memiliki

legitimasi

dari

c.

Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki petugas adalah sarjana (S1) teknik serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas spesialis alat K3 yang diselenggarakan oleh Depnakertrans RI.

7. Sarana dan Prasarana a.

Sarana bagi petugas: alat tulis, kendaraan operasional/BBM serta peralatan teknis.

b.

Sarana bagi pelanggan : tidak ada, karena petugas datang langsung ke perusahaan pengguna peralatan K3

X.

PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH 1. Persyaratan Pelayanan a. Daftar nama anggota pembentuk b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) c. Susunan dan Nama Pengurus d. Copy Kartu Tanda Anggota 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis ) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 21 (dua puluh satu) hari 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Permohonan diserahkan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaann dan Sosial Kota Malang. b. Sekretariat meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas. c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk memproses permohonan. d. Bidang Hubungan Industrial meneliti berkas kelengkapan permohonan. e. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat, maka dilakukan penangguhan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut. f. Apabila permohonan dan kelengkapannya dianggap telah memenuhi syarat maka dibuatkan konsep surat pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. g. Konsep

surat

pencatatan

diserahkan

ditandatangani

48

kepada

Kepala

Dinas

untuk

h. Apabila telah ditandatangani, maka surat pencatatan disampaikan kepada Pemohon melalui Sekretariat. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Menyerahkan permohonan ke Sekretariat Ketua DPC/PUK SP/SB mengajukan permohonan


Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI untuk memproses

Sekretariat menyerahkan Surat pencatatan kepada pemohon

Bidang HI meneliti dan memeriksa kelengkapan yang dipersyaratkan

Surat pencatatan ditandatangani Kepala Dinas

Jika tidak memenuhi syarat, dilakukan penangguhan selambatlambatnya 14 hari

Jika memenuhi syarat, dibuatkan konsep surat pencatatan

49

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 1 (satu) orang b. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan UU no. 20 tahun 2000 dan Kepmenakertrans no. Kpe-16/Men/2001 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis b. Sarana bagi pelanggan : WC umum & ruang tunggu

XI.

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) 1. Persyaratan Pelayanan a. PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP b. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga) c. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB. d. Surat dari Ketua SP/SB yang menyatakan bahwa belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB bagi perusahaan yang mempunyai SP/SB e. Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis ) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja b. Masa Berlaku adalah 2 (dua) tahun 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang b. Sekretariat meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang,

50

c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk memproses permohonan. d. Bidang Hubungan Industrial

meneliti permohonan dan berkas-berkas

kelengkapannya dan dikoordinasikan dengan Bidang Pengawasan. e. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diberikan pengesahan, maka dibuatkan konsep pengesahan. f. Konsep pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas g. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka pengesahan Peraturan Perusahaan disampaikan kepada Pemohon melalui Sekretariat.

51

BAGAN PELAYANAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

Menyerahkan permohonan ke Sekretariat

Perusahaan me ngajukan permo honan pengesahan PP dengan persyaratan lengkap


Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang HI untuk memproses

Sekretariat menyerahkan Pengesahan PP kepada pemohon

Bidang HI/Mediator meneliti dan memeriksa kelengkapan yang dipersyaratkan

Surat pengesahan ditandatangani Kepala Dinas

Jika memenuhi syarat, dibuatkan konsep pengesahan

52

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah pengesahan peraturan perusahaan 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang b. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan UU no 13 th. 2003 dan Kepmenakertrans no Kep-48/MEN/IV/2004 c. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan telah lulus diklat teknis perantara Hubungan Industrial/Mediator Hubungan Industrial 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer dan alat tulis b. Sarana bagi pelanggan : WC umum dan ruang tunggu

XII. PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 1. Persyaratan Pelayanan a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lama b. PKB yang baru 3 (tiga) rangkap c. Surat Kuasa perundingan, sebagai juru runding baik dari serikat pekerja / serikat buruh maupun dari Pengusaha/Pimpinan perusahaan d. Data Umum perusahaan 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya a. Biaya pelayanan adalah Rp. 75.000,00 b. Pembayaran dilaksanakan setelah diterbitkan surat pendaftaran PKB kepada petugas retribusi secara tunai 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku a. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja b. Masa berlaku adalah 2 (dua) tahun 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang

53

b. Sekretariat meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk memproses permohonan. d. Bidang Hubungan Industrial

meneliti permohonan dan berkas-berkas

kelengkapannya. e. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Pendaftaran, maka dibuatkan konsep Surat Pendaftaran. f. Konsep disampaikan kepada Kepala Dinas g. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka Surat Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama disampaikan kepada Pemohon melalui Sekretariat

54

BAGAN PELAYANAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Menyerahkan permohonan ke Sekretariat Perusahaan mengajukan permohonan pendaf taran PKB Sekretariat me neruskan ke Kepala Dinas

Sekretariat menyerahkan Pengesahan PKB kepada pemohon

Kepala Dinas memerintahkan Bidang HI untuk memproses

Bidang HI/Mediator meneliti dan memeriksa materi isi PKB

Surat pendaftaran PKB ditandatangani Kepala Dinas

Jika memenuhi syarat, dibuatkan konsep surat pendaftaran PKB

55

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang mediator Hubungan Industrial b. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. Th. 2003 dan Kepmenakertrans No. Kep-48/MEN/IV/004 c. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan lulus Diklat Teknis perantara hubungan industrial/mediator hubungan industrial 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas

: komputer dan alat tulis

b. Sarana bagi pelanggan : WC umum dan ruang tunggu

XIII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIATOR/ PEGAWAI PERANTARA 1. Persyaratan Pelayanan a. Copy Risalah Bipartit b. Apabila dikuasakan kepada pihak ke III, harus dilampirkan copy surat kuasa 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis ) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat Pengaduan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang b. Sekretariat

meneruskan

surat

pengaduan

kepada

Kepala

Dinas

Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk memproses pengaduan. d. Kepala Bidang Hubungan Industrial menunjuk mediator untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

56

e. Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih f. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja g. Apabila perundingan secara bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak. h. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Persetujuan Bersama, jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran. i. Persetujuan Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada pihakpihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas.

57

BAGAN PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIATOR/PEGAWAI PERANTARA

Pihak yg berselisih mengajukan permohonan pe nyelesaian perselisihan

Permohonan diserahkan ke Sekretariat


Kepala Dinas memerintahkan Bidang HI untuk memproses

Bidang HI menyampaikan hasilnya kepada masing-masing pihak

Bidang HI/Mediator yang ditunjuk memanggil pihak-pihak yang berselisih

Perjanjian Bersama atau Anjuran diketahui dan ditandatangani Kepala Dinas

Pihak yang berselisih diminta terlebih dahulu mengadakan perundingan Bipartit

Jika Mediator berhasil dibuatkan perjanjian bersama, dan jika tidak berhasil dibuatkan anjuran

Jika Bipartit gagal, Mediator berusaha menyelesaikan perseli sihan 58

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah: a. Apabila perselisihan dapat diselesaikan : Persetujuan bersama b. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan: Anjuran 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 4 (empat) orang b. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan UU no. 3 thn 2003 dan UU No. 02 thn 2004 c. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan telah lulus diklat teknis perantara Hubungan Industrial/Mediator Hubungan Industrial 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: komputer dan alat tulis b. Sarana bagi pelanggan : WC umum dan ruang tunggu

XIV. IJIN OPERASIONAL OUT SOURCHING 1. Persyaratan Pelayanan a. Copy pengesahan sebagai Badan Hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi; b. Copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja atau buruh; c. Copy arsip penempatan / LPTKS; d. Copy wajib lapor ketenagakerjaan (WLK) yang masih berlaku; e. Pas photo 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar. 2. Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (Gratis) 3. Lama waktu penyelesaian pelayanan Jangka waktu penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

59

4. Prosedur penyelesaian pelayanan a. Permohonan disampaikan ke sekretariat Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang b. Sekretariat meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial untuk memproses permohonan d. Kepala Bidang Hubungan Industrial meneliti permohonan dan berkasberkas kelengkapannya e. Apabila dianggap memenuhi persyaratan lengkap dan benar, maka ijin operasional segera diproses f. Konsep disampaikan kepada Kepala Dinas untuk di tanda tangani g. Setelah di tanda tangani oleh Kepala Dinas, maka ijin operasional diserahkan kepada pemohon/pemilik perusahaan.

60

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN IJIN OPERASIONAL OUT SOURCHING

Pemohon membuat surat permohonan ijin operasional out sourching

Permohonan disampaikan ke Sekretariat


Ijin out sourching diserahkan kepada pemohon Kepala Dinas memerintahkan kepala bidang HI untuk memproses permohonan

Dibuat konsep ijin operasional out sourching untuk ditandatangani oleh kepala dinas

Kepala bidang HI meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya

Apabila dianggap memenuhi persyaratan maka ijin operasional segera di proses

61

5. Hasil Pelayanan yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah ijin operasional sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 6. Kompetensi Petugas yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penjelasan Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 2 (dua) orang b. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah pengetahuan UU. No. 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No. KEP. 101/MEN/VI/2004 tentang tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. c. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 7. Sarana dan Prasarana a.Sarana bagi petugas: Komputer dan alat tulis. b.Sarana bagi pelanggan : Toilet umum dan ruang tunggu

XV. REKOMENDASI UNDIAN BERHADIAH 1. Persyaratan Pelayanan a. Pemula •

Surat Permohonan

•

Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris

•

SIUP + TDP

•

NPWP

b. Rutin •

Surat Permohonan

c. Penyelenggara

wajib

menyampaikan

(tembusan)

laporan

hasil

penyelenggaraan UGB, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penyerahan/pemberian hadiah kepada pemenang yang meliputi : Berita acara pelaksanaan undaian dari Notaris, daftar nama pemenang, daftar hadiah yang tidak tertebak, tanda bukti penyetoran pajak hadiah undian, dokumentasi kegiatan. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pembuatan surat rekomendasi adalah tidak dipungut biaya (gratis)

62

3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku Waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat rekomendasi adalah 3 (tiga) hari 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang b. Sekretariat

meneruskan

surat

permohonan

kepada

Kepala

Dinas

Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala bidang sosial untuk memproses permohonan. d. Kepala Bidang sosial menunjuk Kasi P3S untuk pembuatan konsep surat rekomendasi e. Konsep surat rekomendasi ditandatangani oleh kepala dinas f. Bidang Sosial menyerahkan surat rekomendasi ke perusahaan yang bersangkutan

63

BAGAN PELAYANAN REKOMENDASI UNDIAN BERHADIAH

Surat permohonan disampaikan ke Sekretariat


Kepala Dinas memerintahkan kepala bidang sosial untuk memproses Bidang sosial mengirimkan surat rekomendasi kepada pelanggan

Kepala Bidang sosial menunjuk Kasi P3S utk pembuatan konsep surat rekomendasi

Surat rekomendasi ditandatangani Kepala Dinas

Bidang sosial membuat surat rekomendasi undian berhadiah

64

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Surat Rekomendasi undian berhadiah 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani sebanyak 3 (tiga) orang yang tediri dari kabid, kasi dan staf pelaksanan b. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah minimal SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis, mesin ketik, amplop, buku register b. Sarana bagi pelanggan : Toilet umum, foto copy dan ruang tunggu 8. Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Pelayanan Publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan : Rekomendasi akan diantar ke tempat pelanggan

XVI. REKOMENDASI PENDIRIAN/PERPANJANGAN ORGANISASI SOSIAL 1. Persyaratan Pelayanan a.

Foto copy akte notaris

b.

Rekomendasi/tanda daftar kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

c.

Rekomendasi dari KKKS Kota Malang

d.

Susunan pengurus sesuai akte notaris dan lampiran foto copy KTP

e.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

f.

NPWP

g.

Surat keterangan Domisili Organisasi dari kelurahan setempat

h.

Program kerja/kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial

i.

Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan

j.

Daftar anak asuh dilengkapi dengan pas photo

k.

Surat permohonan

2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pembuatan surat rekomendasi adalah tidak dipungut biaya (gratis)

65

3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Lama waktu penyelesaian pelayanan adalah 3 (tiga) hari 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang b. Sekretariat

meneruskan

surat

permohonan

kepada

Kepala

Dinas

Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala bidang sosial untuk memproses permohonan. d. Kepala Bidang sosial menunjuk Kasi P3S untuk pembuatan konsep surat rekomendasi e. Konsep surat rekomendasi ditandatangani oleh kepala dinas f. Bidang Sosial menyerahkan surat rekomendasi ke perusahaan yang bersangkutan

66

BAGAN PELAYANAN REKOMENDASI PENDIRIAN/PERPANJANGAN ORGANISASI SOSIAL



Kepala Dinas memerintahkan kepala bidang sosial untuk memproses

Bidang sosial mengirimkan surat rekomendasi kepada pelanggan

Kepala bidang sosial memerintahkan kepala seksi untuk membuat surat rekomendasi


Bidang sosial membuat surat rekomendasi pendirian/perpanjangan organisasi sosial

67

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah Surat Rekomendasi pendirian panti/Orsos/Yayasan Sosial 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 4 (empat) orang yang teridiri dari kabid, kasi dan staf pelaksana b. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah minimal SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis, mesin ketik, amplop, buku register b. Sarana bagi pelanggan : Toilet umum, foto copy dan ruang tunggu 8. Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Pelayanan Publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan : Rekomendasi akan diantar ke tempat pelanggan

XVII. IJIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG OLEH YAYASAN/BADAN SOSIAL/KARANG TARUNA 1. Persyaratan Pelayanan a. Surat Permohonan b. Akta Pendirian dari Notaris c. Daftar Kepanitiaan meliputi, Susunan pengurus kepanitiaan, alamat dan program kegiatan d. Surat keterangan dari kepolisian setempat mengenai loyalitas dari para pengurusnya e. NPWP f. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil pengumpulan uang dan barang disertai bukti-bukti pertanggung jawaban yang memuat : Pelaksana, Jumlah sumbangan yang terkumpul, Penggunaan/penyaluran sumbangan yang terkumpul selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

68

2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pembuatan ijin pengumpulan uang dan barang adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Lama waktu penyelesaian pelayanan adalah 3 (tiga) hari 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat permohonan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang b. Sekretariat

meneruskan

surat

permohonan

kepada

Kepala

Dinas

Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala bidang sosial untuk memproses permohonan. d. Kepala Bidang sosial menunjuk Kasi P3S untuk pembuatan konsep ijin pengumpulan uang dan barang oleh yayasan/badan sosial/karang taruna e. Ijin pengumpulan uang dan barang ditandatangani oleh kepala dinas f. Bidang Sosial menyerahkan surat ijin pengumpulan uang dan barang ke perusahaan yang bersangkutan

69

BAGAN PELAYANAN IJIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG OLEH YAYASAN/BADAN SOSIAL/KARANG TARUNA Surat permohonan disampaikan ke Sekretariat


Kepala Dinas memerintahkan kepala bidang sosial untuk menindaklanjuti

Bidang sosial mengirimkan surat ijin kepada pelanggan

Kepala bidang sosial memerintahkan kepala seksi untuk memproses Surat ijin ditandatangani Kepala Dinas Kepala seksi membuat konsep

70

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah surat ijin pengumpulan uang/ barang oleh yayasan/Orsos/ karang Taruna 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 4 (empat) orang yang teridiri dari kabid, kasi dan staf pelaksana b. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah minimal SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis, amplop, buku register b. Sarana bagi pelanggan : Toilet umum, foto copy dan ruang tunggu 8. Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Pelayanan Publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan : Surat ijin pengumpulan uang/barang oleh yayasan / Orsos / Karang Taruna akan diantar ke tempat pelanggan

XVIII.

REKOMENDASI PERINTIS KEMERDEKAAN.

1. Persyaratan Pelayanan 1.1.

Perintis Kemerdekaan. a. Warga Negara Indonesia yang berakhlak dan berbudi luhur b. Permohonan diajukan kepada Menteri Sosial RI di atas kertas bermaterai cukup dengan lampiran : a) Mengisi formulir pengajuan sebagai Calon Perintis Kemerdekaan yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat b) Riwayat perjuangan diketahui oleh 2 ( dua ) orang saksi teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan dan diketuai oleh Ketua Cabang PPKI / Pemda setempat c) Surat Pernyataan Kesaksian dibuat di atas kertas bermaterai cukup d) Apabila di daerah tidak di temukan saksi yang sudah menjadi Perintis Kemerdekaan, makakesaksian diambil dari teman seperjuangan yang diambil sumpahnya oleh Instansi yang berwenag tentang kebenaran perjuangan Calon Perintis Kemerdekaan

71

e) Foto Copy Surat / akte / keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA / Pengadilan Agama setempat ( Kelurahan atau Kecamatan ) f) Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pemda setempat ( Kelurahan atau Kecamatan ) g) Surat keterangan Kelakuan Baik / bebas G 3 S PKI dari Kepolsisan setempat h) Pas Foto Berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 10 ( sepuluh ) buah tanpa tutup kepala dan kacamata i) Surat Rekomendasi dari Bupati / Walikota dan Gubernur setempat j) Surat Pengantar dari Instansi berwenang / Pemda setempat k) Surat tanda lahir dari Pemerintah Daerah Setempat ( Photo Copy yang dilegalidir dan Instansi yang bersangkutan ) l) Surat keterangan / tanda bukti telah purna bakti / pension bagi PNS / TNI / Polri ( Photo Copy yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan m) KARIP( Kartu Identitas Pensiun ) yang dikeluarkan Taspen. 1.2. Janda/Duda Perintis Kemerdekaan a) Surat

Permohonan

sebagai

Janda

/

Duda

Limpahan

Perintis

Kemerdekaan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Sosial RI di atas kertas bermaterai. b) Surat kematian / meninggalnya Perintis Kemerdekaan dari Pemda setempat. c) Surat keputusan Perintis Kemerdekaan Asli. d) Foto Copy / Akte / Keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA / Pengadilan Agama setempat ( Lurah atau Camat). e) Surat pembayaran terakhir dari PT. TASPEN. f) Surat Kelakuan baik / bebas G 3 S / PKI dari kepolisian setempat. g) Surat keterangan satu – satunya janda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat ( Lurah atau Camat ). h) Bagi Duda, surat keterangan satu – satunya duda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat ( Lurah atau Camat ). i) Pas Foto berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 7 buah tanpa tutup kepala dan kacamata. j) Surat pengantar dari Instansi Sosial / Pemerintah Propinsi setempat.

72

k) Apabila Janda / Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan telah menikah lagi maka hak tunjangan Janda / Duda Perintis Kemerdekaan dinyatakan Gugur. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya. Biaya pembuatan surat rekomendasi adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Lama Waktu penyelesaian adalah 6 (enam) hari kerja 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Surat permohonan disampaikan ke Walikota cq. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. b. Sekretariat meneruskan surat permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala bidang sosial untuk memproses permohonan. d. Kepala Bidang sosial menunjuk Kasi P3S untuk pembuatan surat rekomendasi e. Surat rekomendasi ditandatangani oleh kepala dinas f. Bidang Sosial menyerahkan surat rekomendasi ke pelanggan yang bersangkutan

73

BAGAN PELAYANAN REKOMENDASI PERINTIS KEMERDEKAAN



Kepala Dinas memerintahkan bidang social untuk memproses

Bidang sosial mengirimkan surat rekomendasi kepada pelanggan


Bidang sosial membuat surat rekomendasi perintis kemerdekaan

74

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah surat rekomendasi 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 4 (empat) orang yang teridiri dari kabid, kasi dan staf pelaksana b. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah minimal SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis, amplop, buku register b. Sarana bagi pelanggan : Toilet umum, foto copy dan ruang tunggu 8. Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Pelayanan Publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan : Rekomendasi akan diantar ke tempat pelanggan

XIX. PEMULANGAN ORANG TERLANTAR KE DAERAH ASAL. 1. Persyaratan Pelayanan a. Pemohon membawa surat keterangan dari kepolisian / Polresta Malang perihal: kehabisan bekal b. kehilangan dokumen-dokumen/uang. c. Surat Keterangan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang. d. Sekretariat meneruskan surat permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang. e. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang untuk memproses permohonan. f. Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang membuat surat bantuan pemulangan orang terlantar berdasarkan daerah asal. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Lama waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari

75

4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Pemohon membawa surat keterangan dari kepolisian / Polresta Malang perihal kehabisan bekal atau kehilangan dokumen-dokumen/uang. b. Surat Keterangan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang. c. Sekretariat meneruskan surat permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang. b. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang untuk memproses permohonan. c. Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang membuat surat bantuan pemulangan orang terlantar berdasarkan daerah asal. a) Orang Terlantar yang menempuh jalan darat: Surat ditujukan ke pimpinan PT KAI Malang atau Kepala Terminal (Arjosari/ Gadang/Landungsari). Dibantu uang untuk bekal di perjalanan (makan) dan transport lokal di tempat tujuan. b) Orang Terlantar yang menempuh jalur laut / Luar Jawa Timur / Luar Jawa: Surat ditujukan ke Dinas Sosial propinsi Jatim untuk dibantu kepulangannya melalui kapal laut.

76

BAGAN PELAYANAN BANTUAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR KE DAERAH ASAL

Pemohon membawa surat keterangan dari kepolisian/polresta Malang.

Surat Keterangan diserahkan ke Sekretariat


Kepala Dinas memerintahkan Bidang Sosial untuk memproses

Bidang Sosial membuat surat bantuan pemulangan orang terlantar sesuai daerah asal.

77

5. Spesifikasi produk/hasil pelayanan yang akan diterima pelanggan Surat pengantar pemulangan orang terlantar ke daerah asal 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 1 (satu) orang yang b. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis, amplop, buku register. b. Sarana bagi pelanggan : Toilet umum, foto copy dan ruang tunggu

XX. PELAYANAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) HARMONI KOTA MALANG. 1. Persyaratan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Malang 2. Besarnya Tarif/Biaya Pelayanan dan Cara Pembayarannya. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3.

Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku Jangka waktu penyelesaian permasalahan adalah tergantung permasalahan yang dihadapi warga.

4.

Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Pemohon datang ke Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Harmoni b. Petugas mencatat data diri serta permasalahan yang dihadapi oleh pemohon c. Dilaksanakan konsultasi antara pemohon dengan petugas LK3 Harmoni d. Apabila masalah belum dapat diselesaikan melalui LK3 Harmoni maka dibuatkan konsep surat rujukan ke instansi terkait e. Konsep surat rujukan diserahkan kepada Kepala Dinas selaku Ketua LK3 Harmoni untuk ditandatangani f. Surat rujukan yang telah ditandatangi diserahkan kepada pemohon.

78

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA HARMONI

Petugas mencatat data diri serta permasalahan pemohon

Pemohon datang ke kantor LK3 Harmoni

Dilaksanakan konsultasi antara petugas dengan pemohon

Surat rujukan diserahkan kepada pemohon

Apabila masalah belum dapat diselesaikan melalui LK3 harmoni maka dibuatkan konsep surat rujukan ke instansi terkait

Konsep surat rujukan diserahkan kepada Kepala Dinas selaku Ketua LK3 Harmoni untuk ditandatangani

79

5. Hasil Pelayanan yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil Pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah konsultasi masalah yang dihadapi oleh pelanggan apabila masalah belum dapat diselesaikan maka dibuatkan surat rujukan ke instansi terkait. 6. Kompetensi Petugas yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/ Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 2 (dua) orang b. Pendidikan formal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas

: Komputer dan alat tulis

b. Sarana bagi pelanggan : WC umum dan ruang tunggu.

XXI. REKOMENDASI

JAMINAN

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT/

JAMKESMAS. 1. Persyaratan Pelayanan a. Warga Panti Sosial yang terdaftar di Kota Malang (lampiran tanda daftar terbaru dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) b. Pihak panti mengajukan permohonan mendapatkan rekomendasi JAMKESMAS sesuai dengan dafar penghuni panti. c. Daftar meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin (L/P), alamat panti, alamat asal dan keterangan. 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Jangka Waktu penyelesaian pelayanan adalah 2 hari 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan b. Permohonan diserahkan ke sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. c. Sekretariat meneruskan permohonan ke Kepala Dinas d. Kepala Dinas memerintahkan kepada kepala bidang sosial untuk memproses permohonan

80

e. Kepala Bidang sosial memerintahkan kepala seksi untuk meneliti permohonan, apabila permohonan memenuhi syarat maka di buat konsep rekomendasi JAMKESMAS f. Konsep rekomendasi JAMKESMAS diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani g. Apabila telah ditandatangani, maka rekomendasi JAMKESMAS diserahkan kembali kepada pemohon.

81

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI JAMINAN KESEHATERAAN MASYARAKAT

Pemohon mengajukan daftar peserta panti yang akan dibuatkan rekomendasi



Rekomendasi JAMKESMAS diserahkan kepada pemohon Kepala Dinas memerintahkan kepala bidang sosial untuk memproses permohonan

Dibuat konsep rekomendasi JAMKESMAS untuk ditandatangani oleh kepala dinas

Kepala bidang sosial memerintahkan Kepala seksi untuk meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya

Apabila dianggap memenuhi persyaratan maka konsep rekomendasi JAMKESMAS agar segera diproses

82

5. Hasil Pelayanan yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah rekomendasi Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (JAMKESMAS) 6. Kompetensi Petugas yang Terlibat Dalam Proses Pemberian / Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 4 (empat) orang yang terdiri dari Kepala bidang, Kepala Seksi dan Staff pelaksana. b. Pendidikan formal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas



XXII. REKOMENDASI RAWAT JALAN / RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG 1.

Persyaratan Pelayanan a. Foto copy KTP b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) c. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan diketahui Camat di Kota Malang. d. Rujukan dari puskesmas setempat e. Surat permohonan untuk di rawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ)

2.

Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya. Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis)

3.

Lama waktu penyelesaian pelayanan Jangka waktu penyelesaian pelayanan adalah 2 (dua) hari

4.

Prosedur penyelesaian pelayanan a. Permohonan rekomendasi rawat jalan / rawat inap ke RSJ disampaikan kepada Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. b. Sekretariat meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang c. Kepala Dinas memerintahkan kepala Bidang sosial untuk memproses surat permohonan

83

d. Kepala Bidang sosial memerintahkan kepala seksi untuk meneliti kelengkapan berkas permohonan e. Apabila kelengkapan berkas sudah terpenuhi maka dibut konsep rekomendasi rawat jalan / rawat inap ke RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. f. Konsep rekomendasi diserahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani g. Apabila telah ditandatangani maka surat rekomendasi diserahkan kepada pemohon.

84

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI RAWAT JALAN/ RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEIODININGRAT

Pemohon mengajukan permohonan rawat jalan/rawat inap kepada Disnakersos



Rekomendasi rawat jalan/ rawat inap diserahkan kepada pemohon Kepala Dinas memerintahkan kepala bidang sosial untuk memproses permohonan

Dibuat konsep rekomendasi rawat jalan/ rawat inap untuk ditandatangani oleh kepala dinas

Kepala bidang sosial memerintahkan Kepala seksi untuk meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya

Apabila dianggap memenuhi persyaratan maka konsep rekomendasi rawat jalan/ rawat inap di proses.

85

5. Hasil Pelayanan yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil Pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah surat rekomendasi rawat jalan / rawat inap di rumah sakit jiwa (RSJ) dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 6. Kompetensi Petugas yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/ Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 4 (empat) orang yang terdiri dari Kepala bidang, Kepala Seksi dan Staff pelaksana. b. Pendidikan formal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas



XXIII.

PELAYANAN PENGURUSAN BALITA TERLANTAR

1. Persyaratan Pelayanan a. Surat Pengantar Penyerahan Balita b. Berita acara dari kepolisian (balita yang ditemukan oleh masyarakat) 2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Lama waktu penyelesaian adalah 6 (enam) hari kerja 4. Prosedur Pelayanan a. Surat pengantar disampaikan ke Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. b. Sekretariat meneruskan surat permohonan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. c. Kepala Dinas memerintahkan Kepala bidang sosial untuk memproses permohonan. d. Kepala Bidang sosial menunjuk Kasi P3S untuk pembuatan konsep berita acara penyerahan anak. e. Konsep berita acara ditandatangani oleh kepala dinas f. Bidang Sosial menyerahkan pengasuhan anak ke UPT PSAB di sidoarjo.

86

BAGAN PELAYANAN PENGURUSAN BALITA TERLANTAR

Surat pengantar diserahkan ke sekretariat


Kepala Dinas memerintahkan bidang sosial untuk memproses

Bidang sosial menyerahkan pengasuhan anak ke UPT PSAB di Sidoarjo

Surat pengantar ditandatangani Kepala Dinas

Bidang sosial membuat surat pengantar penyerahan anak

87

5. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan Hasil pelayanan yang diterima oleh pelanggan adalah surat pengantar dan anak diserahkan langsung ke UPT PSAB di Sidoarjo 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 4 (empat) orang yang teridiri dari kabid, kasi dan staf pelaksana b. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah Sarjana pendidikan sosial. 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis, amplop, buku register dan kendaraan. b. Sarana bagi pelanggan : Toilet umum, foto copy dan ruang tunggu

XXIV.

PROSEDUR

PENGADUAN

MASYARAKAT

TERHADAP

PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN 1. Persyaratan Pelayanan a. Masyarakat membuat pengaduan secara tertulis (surat pengaduan) b. Surat pengaduan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang c. Sekretariat meneruskan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang d. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang memerintahkan Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang yang terkait dengan pengaduan masyarakat tersebut, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. e. Untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat, Sekretariat dan Bidang yang terkait menyusun konsep jawaban pengaduan yang berisi penjelasan dan bilamana perlu berisi kesanggupan untuk perbaikan terhadap pelayanan sesuai dengan pengaduan masyarakat. f. Konsep

jawaban

ditandatangani dan

pengaduan

disampaikan

kepada

Kepala

Dinas,

untuk

disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan

pengaduan mengenai pelayanan ketenagakerjaan di Kota Malang melalui Sekretariat.

88

2. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis) 3. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan Lama Waktu penyelesaian adalah 4 (empat) hari kerja 4. Prosedur Penyelesaian Pelayanan a. Masyarakat membuat pengaduan secara tertulis (surat pengaduan) b. Surat pengaduan disampaikan ke Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang c. Sekretariat meneruskan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang d. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang memerintahkan Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang yang terkait dengan pengaduan masyarakat tersebut, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. e. Untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat, Sekretariat dan Bidang yang terkait menyusun konsep jawaban pengaduan yang berisi penjelasan dan bilamana perlu berisi kesanggupan untuk perbaikan terhadap pelayanan sesuai dengan pengaduan masyarakat. f. Konsep

jawaban

ditandatangani dan

pengaduan

disampaikan

kepada

Kepala

Dinas,

untuk

disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan

pengaduan mengenai pelayanan ketenagakerjaan di Kota Malang melalui Sekretariat.

89

BAGAN PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pengaduan disampaikan ke Sekretariat

Pengaduan masyarakat dibuat secara tertulis


Sekretariat mengirimkan jawaban pengaduan kepada pengirim aduan

Kepala Dinas memerintahkan bag. Sekretariat dan Ka. Bid. terkait dengan pengaduan untuk menindaklanjuti

Jawaban tertulis ditandatangani Kepala Dinas dan diberikan kepada Sekretariat

Sekretariat dan Kabid terkait menyusun konsep jawaban tertulis terhadap pengaduan

90

5. Spesifikasi produk/hasil pelayanan yang akan diterima pelanggan Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat dan perbaikan kinerja pelayanan 6. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan a. Petugas yang melayani 2 (dua) orang b. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah SLTA 7. Sarana dan Prasarana a. Sarana bagi petugas: Komputer, alat tulis, amplop, buku register. b. Sarana bagi pelanggan : Toilet umum, foto copy dan ruang tunggu

91

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL KOTA MALANG

Recommend Documents