STANDAR PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II Jalan Srijaya No. 883 Palembang 30153 Telp. 0711-410722 – 410423 Fax. 0711-419421 Laman : www.kopertis2.or.id

KATA PENGANTAR b Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami berhasil menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kopertis Wilayah II. Menindaklanjuti amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 l,rufiang Pedoman Standar Pelayanan, Kopertis Wilayah

maklumat pelayanan Kopertis Wilayah

II

II

telah menetapkan Standar Pelayanan serta

dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan dari

stakeholder dan disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta kemampuan dari pelaksana pada Kopertis Wilayah II. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan

janji

penyelenggara

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dengan telah ditetapkannya Standar Pelayanan Kopertis Wilayah

II

yang terdiri dari 27

(dua puluh tujuh) jenis standar pelayanan meliputi persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk pelayanan dan penanganan pengaduan saran dan masukan, semoga dapat dijadikan pedoman bagi stakeholder yang membutuhkan pelayanan pada kantor Kopertis Wilayah II.

Tentu saja Standar Pelayanan yang telah ditetapkan ini belum sempurna dan masih perlu perbaikan dikemudian hari, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak terkait agar standar pelayanan pada kantor Kopertis Wilayah

II

dapat terus ditingkatkan kualitas dan kinerjanya

sehingga prinsip pelayanan prima dapat tercapai dan bisa sesuai dengan harapan semua pihak serta bisa mendapatkan kepercayaan dari publik.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan pada kantor Kopertis Wilayah II.

Palembang, Oktober2016

froG\'De

(+o"f +.{ i{o tr)t

-t /t^*>$'. {t ^?'v. r-ts O"

tt\ rE \ _|:5.j: [\2,\e \-.,*)

&o\

\a' \F \\l

>

11

19198s03 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Standar Pelayanan Sub Bagian Kepegawaian ......... 1. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Golongan III 2. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Golongan IV 3. Standar Pelayanan Alih Jabatan/Tugas PNS menjadi Dosen pNS ......... 4. Standar Pelayanan Mutasi Dosen PNS Dpk 5. Standar Pelayanan Mutasi Dosen PNS ......... 6. Standar Pelayanan Tugas Belajar Dosen PNS Dpk 1. Standar Pelayanan Izin Belajar Dosen PNS Dpk 8.StandarPelayananKenaikanPangkat/Go1onganDosenPNSDpk 9. Standar Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli Dan Lektor 10. Standar Pelayanan Rekomendasi Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor... I 1. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Beasiswa Dosen 12. Standar Pelayanan Pemberian Perpanjangan Waktu Beasiswa Luar Negeri .............. 13. Standar Pelayanan Pindah Homebase Dosen Tetap Yayasan

1 1 1

J 5

7

9

1t 13 15

17

20 23

26

29

Standar Pelayanan Seksi Akademik dan Kemahasiswaan 14. Standar Pelayanan Validasi ljazah

31

Standar Pelayanan Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama........ 15. Standar Pelayanan Alih Bina PTS .......... 16. Standar Pelayanan Perubahan Nama Badan Penyelenggara PTS 17. Standar Pelayanan Pendirian PTS Baru dan Pembukaan Program Studi Baru ......... 18. Standar Pelayanan Perubahan Bentuk PTS .......... 19. Standar Pelayanan Penyelesaian Masalah PTS Tidak Taat Azas 20. Standar Pelayanan Pengembangan Kampus dan Perkuliahan di luar Domisili 21. Standar Pelayanan Pelaporan Proses Belajar Mengajar pada PD Dikti 22. Standar Pelayanan Publikasi Informasi 23. Standar Pelayanan Perubahan Data Pokok Dosen pada PD Dikti 24. Standar PelayananVerifikasi Calon PeserlaUji Kompetensi Mahasiswa Prodi Kesehatan padaPD Dikti 25. Standar Pelayanan Data dan Informasi 26. Standar Pelayanan Konsultasi 27. Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik

JJ

Lampiran I Keputusan Penetapan Standar Pelayanan Kopertis Wilayah Lampiran 2 Keputusan Maklumat Pelayanan Kopertis Wilayah II

31

II

JJ

35

37

4I 45 47 49 51

s3

s6 58

60 62

STANDAR PELAYANAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III I.

Persyaratan 1. 2.

Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan sebagai Dosen Tetap, disahkan pejabat yang berwenang; 3. Printout dalam laman http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen Tetap Yayasan dan memiliki NIDN; 4. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Awal (minimal Asisten Ahli dengan angka kredit 100/150) disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang; 5. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Akhir disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang; 6. Fotokopi ijazah yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2) beserta transkrip, disahkan pejabat yang berwenang; 7. Asli Surat pernyataan bukan PNS/Polri/TNI/BUMN/BUMD/instansi lainya (Ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,00); 8. Fotokopi KTP; 9. Riwayat mengajar (print out dari laman forlap.dikti.go.id); 10. DP3 2 (dua) tahun terakhir; 11. Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu : a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana. II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pemohon (Pimpinan PTS)

Sekretaris Pelaksana

Koordinator 1

2 3

5

Petugas menyampaikan keputusan Inpassing

Bagian Umum 4

1


1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon (PTS) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen inpassing; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas untuk menyampaikan surat keputusan penetapan Inpassing bagi golongan III/a sampai dengan golongan III/d kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 7 hari kerja. IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. V.

Produk Pelayanan Surat Keputusan Inpassing Kopertis Wilayah II (golongan ruang III/a sampai dengan III/d).

VI. Penanganan Pengaduan dan Saran 1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Jl. Srijaya No.883 Palembang 30153 2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via: a. Faksimili : 0711-419421 b. E-mail : [email protected] c. Kotak saran yang tersedia pada kantor Kopertis Wilayah II

2


STANDAR PELAYANAN PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN IV I.

Persyaratan 1. 2.

Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan sebagai Dosen Tetap, disahkan pejabat yang berwenang; 3. Printout dalam laman http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen Tetap Yayasan dan memiliki NIDN; 4. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Awal (minimal Lektor Kepala dengan angka kredit 400) disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang; 5. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik Akhir disertai dengan Penetapan Angka Kredit, disahkan pejabat yang berwenang; 6. Fotokopi ijazah yang dimiliki (S1/D.IV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2) beserta transkrip, disahkan pejabat yang berwenang. 7. Asli Surat pernyataan bukan PNS/Polri/TNI/BUMN/BUMD/instansi lainya (Ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,00); 8. Fotokopi KTP; 9. Riwayat mengajar (print out dari laman forlap.dikti.go.id); 10. DP3 2 (dua) tahun terakhir 11. Memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu : a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana. II.


Pemohon (Pimpinan PTS)


Koordinator 1

2 3

Petugas menyampaikan Surat Usulan

Bagian Umum 4

5 Sekretariat Jenderal Kemristekdikti (Biro Sumber Daya Manusia)

3


1. Pemohon (PTS) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; 2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; 3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; 4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen rekomendasi inpassing; 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi pembuatan Inpassing bagi golongan IV/a keatas, dikirim ke Sekretariat Jenderal (Biro Sumber Daya Manusia) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. III. Jangka Waktu Pelayanan maksimal 7 hari kerja. IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. V.

Produk Pelayanan Surat usulan Inpassing ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Biro Sumber Daya Manusia).


4


STANDAR PELAYANAN ALIH JABATAN / TUGAS PNS MENJADI DOSEN PNS I.

Persyaratan 1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; 2. Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang dituju; 3. Surat lolos butuh dari Menteri/Pimpinan instansi asal (serendah-rendahnya Pejabat Eselon II); 4. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa; 5. Surat keterangan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen yang bersangkutan; 6. Salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 7. Salinan surat keputusan dan penetapan angka kredit jabatan akademik terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang (bila ada); 8. Salinan Ijazah dan transkrip yang dimiliki (S1/DIV, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2),disahkan oleh pejabat yang berwenang; 9. Salinan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 10. Surat pernyataan Konduite Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (tidak pernah mendapat hukuman disiplin PNS); 11. Surat pernyataan sedang tidak terikat perjanjian dinas atau kontrak perjanjian; 12. Surat pernyataan tidak terkait hutang piutang di bank atau instansi asal; 13. Surat pernyataan tidak sedang terlibat dalam hukum atau sedang dalam perkara lainnya; 14. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang program studi bersangkutan terakreditasi minimal B; 15. Memiliki latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu yang akan diampu; 16. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 1 tahun; 17. Untuk yang menduduki jabatan struktural sebagai Eselon I dan Eselon II, usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan belum memasuki usia pensiun, dengan ketentuan: a) Untuk yang memiliki ijazah doktor diberikan jabatan fungsional Lektor dengan angka kredit 200 (dua ratus) setelah hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen tidak tetap dinilai dengan tim penilai pada perguruan tinggi bersangkutan dan memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit; b) Untuk yang memiliki ijazah magister, diberikan jabatan fungsional Asisten Ahli dengan angka kredit 150 (seratus lima puluh) setelah hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen tidak tetap dinilai oleh tim penilai pada perguruan tinggi bersangkutan dan memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit; c) Untuk yang tidak menduduki jabatan struktural, usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. 5


II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pemohon (PNS)


Koordinator 1

2

3

Petugas menyampaikan surat usulan

Bagian Umum 4


1. Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; 2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; 3. Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; 4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen rekomendasi alih jabatan/tugas; 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat usulan alih jabatan/tugas dikirim ke Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Biro Sumber Daya Manusia). III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal selama 7 hari kerja. IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. V.

Produk Pelayanan Surat usulan alih jabatan/tugas ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kemristekdikti (Biro Sumber Daya Manusia).

VI. Penanganan Pengaduan dan Saran 1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Jl. Srijaya No.883 Palembang 30153 2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via: a. Faksimili : 0711-419421 b. E-mail : [email protected] c. Kotak saran yang tersedia pada kantor Kopertis Wilayah II 6


STANDAR PELAYANAN MUTASI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN (DPK) 1.

Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

Surat permohonan dari PNS Dpk yang bersangkutan; Surat lolos butuh dari homebase / instansi asal; Printout http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen PNS Dpk; Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi swasta yang dituju; Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen/Penetapan Angka Kredit terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Salinan Ijazah terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa; Surat keterangan mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan;

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pemohon (PNS)


Koordinator 1

2

3

5

1. 2. 3. 4. 5.

Petugas menyampaikan surat keputusan mutasi

4 Bagian Umum

Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen mutasi dosen PNS Dpk; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat keputusan mutasi dosen PNS Dpk ke Dosen PNS Dpk yang bersangkutan. 7


3.

Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 7 hari kerja.

4.

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.

5.

Produk Pelayanan Surat keputusan Mutasi Dosen PNS Dpk.


8


STANDAR PELAYANAN MUTASI DOSEN PNS I.

Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5.

Surat permohonan dari dosen PNS yang bersangkutan; Surat lolos butuh dari homebase / instansi asal; Print out http://forlap.dikti.go.id sebagai Dosen PNS; Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang dituju; Surat Keputusan Golongan Ruang terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 6. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen/Penetapan Angka Kredit terakhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 7. Salinan Ijazah awal sampai dengan akhir yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 8. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 9. Surat keterangan rasio dosen dan mahasiswa; 10. Surat keterangan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen yang bersangkutan; 11. Surat pernyataan Konduite Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. II.


Pemohon (PNS)


Koordinator 1

2

3

Petugas menyampaikan surat usulan mutasi

Bagian Umum 4


9


1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon (PNS yang bersangkutan) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen rekomendasi mutasi dosen PNS; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi mutasi, dikirim ke Sekretariat Jenderal Kemristekdikti (Biro Sumber Daya Manusia).


Produk Pelayanan Surat usulan Mutasi Dosen PNS.


10


STANDAR PELAYANAN TUGAS BELAJAR DOSEN PNS DPK I.

Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur); Dosen PNS Dpk di lingkungan Kementerian; Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; Penilaian Prestasi kerja (PPK) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; Mendapat rekomendasi dari homebase asal; Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan; Menandatangani perjanjian tugas belajar; Adanya surat jaminan pembiayaan tugas belajar; Mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri; Surat keterangan dari atasan langsung mengenai bidang studi linier yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya; Tidak sedang : a) Menjalani cuti di luar tanggungan negara; b) Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; c) Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; d) Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; e) Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; f) Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g) Dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; h) Melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan i) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; Tidak pernah : a) Gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan b) Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS; Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS; Surat Keputusan Kenaikan pangkat terakhir; Surat Keputusan jabatan terakhir; Akta nikah; KP4; Karpeg dan Konversi NIP.

11


II.


Pemohon (PNS)


Koordinator 1

2

3 Petugas menyampaikan surat usulan tugas belajar

Bagian Umum 4


1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon (Pimpinan PTS) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen rekomendasi tugas belajar dosen PNS Dpk; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat usulan tugas belajar, dikirim ke Sekretariat Jenderal Kemristekdikti (Biro Sumber Daya Manusia).


Produk Pelayanan Surat usulan tugas belajar dosen PNS Dpk.


12


STANDAR PELAYANAN IZIN BELAJAR DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN (DPK) I.

Persyaratan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

II.

Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur); Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan; Tidak meninggalkan tugas kedinasan dana atau tugas pekerjaan sehari-hari; Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; Mempunyai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; Mendapatkan rekomendasi dari homebase asal; Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS; Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS; Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; Surat Keputusan kenaikan jabatan terakhir; Karpeg dan Konversi NIP; Surat Keterangan dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya; Rekomendasi dari perguruan tinggi tempat izin belajar dilaksanakan (pengumuman diterima).


Pemohon (PNS)


Koordinator 1

2

3

5

Petugas menyampaikan surat keputusan izin belajar

Bagian Umum 4

13


1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon (Pimpinan PTS) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen izin belajar; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan keputusan izin belajar kepada Pemohon (PNS yang bersangkutan) khusus PNS Dpk melalui Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.


Produk Pelayanan Surat Keputusan Izin belajar.


14


STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN DOSEN PNS DPK I.

Persyaratan 1.

Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur); 2. Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen dan Penetapan Angka Kredit terakhir; 3. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir dengan nilai minimal rata – rata baik, yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4. Surat Keputusan Golongan Ruang Terakhir; 5. Fotokopi Ijazah dan Transkrip terakhir disahkan oleh Pejabat yang Berwenang; 6. Surat Keputusan Izin Belajar/Tugas Belajar Dosen PNS DPK; 7. Surat Keputusan Pembebasan Tugas sementara selama melaksanakan tugas belajar; 8. Surat Keputusan pengaktifan kembali dosen setelah tugas belajar; 9. Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS; 10. Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS; 11. Karpeg dan Konversi NIP; 12. Surat Keputusan berkala terakhir; II.


Pemohon (PNS)


Koordinator 1

2

3

Petugas menyampaikan surat usulan

Bagian Umum 4


15


1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon (Pimpinan PTS) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan dokumen kenaikan pangkat/golongan; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi kenaikan pangkat/golongan, dikirim ke Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Biro Sumber Daya Manusia).


Produk Pelayanan Surat usulan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil Dpk ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Biro Sumber Daya Manusia.


16


STANDAR PELAYANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur); 2. NIDN (Print Out dari Laman http://forlap.dikti.go.id) sebagai Dosen Tetap; 3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap; 4. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (Cap Stempel Basah); 5. Salinan Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang (Cap Stempel Basah) bagi Dosen yang Baru Menyelesaiakan Tugas Belajar; 6. Salinan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali setelah Selesai Melaksanakan Tugas Belajar, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang (Cap Stempel Basah); 7. Asli DUPAK yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang; 8. Salinan Keputusan PAK Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang; 9. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang; 10. Salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang; 11. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Ditandatangani oleh Pimpinan PTS); 12. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian (Ditandatangani oleh Pimpinan PTS); 13. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat (Ditandatangani oleh Pimpinan PTS); 14. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi (Ditandatangani oleh Pimpinan PTS); 15. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriterium; 16. Daftar Hadir Anggota Senat; 17. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (Ditandatangani oleh Pimpinan PTS); 18. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah (Ditandatangani di Atas Meterai Rp6.000,00); 19. Asli Surat pernyataan bukan PNS/Polri/TNI/BUMN/BUMD/instansi lainya (Ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,00); 20. Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah Peer Review; 21. Asli Jurnal dan Karya Ilmiah; 22. Bukti Unggah Jurnal dan Karya Ilmiah; 23. Mata Kuliah yang Diampu/Dibina dan Karya Ilmiah Harus Sesuai dengan Bidang Ilmu/Ijazah Terakhir serta Penempatan Sesuai dengan Fakultas/Prodi yang Relevan; 24. Pengangkatan Pertama Dosen dalam Jabatan Akademik: a. Asisten Ahli: 1) memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan; 2) pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS. 17


b.

Lektor: 1) memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan; 2) pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS. c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; d. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun; e. mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; f. melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat; g. telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan. 25. Kenaikan Jabatan Akademik dari Asisten Ahli ke Lektor dan kenaikan Pangkat dalam Lingkup Jabatan yang Sama: a) paling singkat 2 tahun menduduki jabatan terakhir atau dalam pangkat terakhir; b) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut: 1) Pendidikan ≥ 45%; 2) Penelitian ≥ 35%; 3) Pengabdian kepada Masyarakat ≤ 10%; 4) Penunjang Tri Dharma≤ 10%. c) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam: 1) jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama (kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor); 2) jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor sebagai penulis utama (kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama). II.


1. 2. 3.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum;

18


4. 5. 6.

Tim penilai jabatan akademik yang ditunjuk melaksanakan tugas melakukan penilaian angka kredit terhadap berkas yang diusulkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; Tim penilai jabatan akademik yang ditunjuk menyampaikan hasil penilaian jabatan akademik terhadap berkas yang diusulkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; Pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan Surat Keputusan (SK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.


Produk Pelayanan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan Surat Keputusan (SK) Jabatan Akademik Dosen.


19


STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI JABATAN AKADEMIK DOSEN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar Dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur); 2. NIDN (Print Out Dari Laman http://forlap.dikti.go.id) Sebagai Dosen Tetap; 3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap; 4. Salinan Ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, Disahkan Pejabat yang Berwenang (Cap Stempel Basah); 5. Salinan Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang (Cap Stempel Basah) bagi Dosen yang Baru Menyelesaiakan Tugas Belajar; 6. Salinan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Setelah Selesai Melaksanakan Tugas Belajar, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang (Cap Stempel Basah); 7. Asli DUPAK yang Telah Ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang; 8. Salinan Keputusan PAK Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang; 9. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang; 10. Salinan Sertifikat Pendidik Dosen (Serdos), Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang; 11. Salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang; 12. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran (Ditandatangani oleh Pimpinan PTS) 13. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian (Ditandatangani oleh Pimpinan PTS); 14. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditandatangani oleh Pimpinan PTS); 15. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi (Ditandatangani oleh Pimpinan PTS); 16. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriterium; 17. Daftar Hadir Anggota Senat; 18. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (Ditandatangani oleh Pimpinan PTS); 19. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah (Ditandatangani di Atas Meterai Rp 6.000,00); 20. Asli Surat Pernyataan bukan PNS/Polri/TNI/BUMN/BUMD/instansi lainnya (Ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,00); 21. Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah Peer Review; 22. Asli Jurnal dan Karya Ilmiah; 23. Bukti Unggah Jurnal dan Karya Ilmiah; 24. Mata Kuliah yang Diampu/Dibina dan Karya Ilmiah Harus Sesuai dengan Bidang Ilmu/Ijazah Terakhir serta Penempatan Sesuai dengan Fakultas/Prodi yang Relevan; 25. paling singkat 2 tahun menduduki jabatan terakhir atau dalam pangkat terakhir; 26. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut: a. ke Lektor Kepala: 20


27. 28. 29. 30.

II.

1) Pendidikan ≥ 40%; 2) Penelitian ≥ 40%; 3) Pengabdian kepada Masyarakat ≤ 10%; 4) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%. b. ke Profesor: 1) Pendidikan ≥ 35%; 2) Penelitian ≥ 45%; 3) Pengabdian kepada Masyarakat ≤ 10%; 4) Penunjang Tri Dharma ≤ 10%. memiliki kualifikasi akademik doktor (S3) (khusus kenaikan jabatan ke profesor dan kenaikan ke Lektor Kepala/Profesor secara Loncat Jabatan); paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3) (khusus kenaikan jabatan ke profesor); memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen Tetap paling singkat 10 tahun (khusus kenaikan jabatan ke profesor); memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam: a. ke Lektor Kepala: 1) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3); 2) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2); 3) memiliki paling sedikit 2 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama (khusus loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala); 4) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional sebagai penulis utama (khusus kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan Lektor Kepala). b. ke Profesor: 1) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; 2) memiliki paling sedikit 4 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama (khusus loncat jabatan dari Lektor ke Profesor); 3) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis utama (khusus kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan Profesor).


21


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Tim penilai jabatan akademik yang ditunjuk melaksanakan tugas melakukan penilaian angka kredit terhadap berkas yang diusulkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta; Tim penilai jabatan akademik yang ditunjuk menyampaikan hasil penilaian jabatan akademik ke Operator SIMPAK; Operator SIMPAK menyampaikan secara online melalui laman pakdikti.go.id ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.

III.


IV.


V. VI.

Produk Pelayanan Surat rekomendasi usulan jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala atau Profesor. Penanganan Pengaduan dan Saran a. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Jl. Srijaya No.883 Palembang 30153 b. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via: a. Faksimili : 0711-419421 b. E-mail : [email protected] c. Kotak saran yang tersedia pada kantor Kopertis Wilayah II

22


STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI BEASISWA DOSEN I.

Persyaratan Umum: 1. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur); 2. NIDN atau NIDK (print out dari laman http://forlap.dikti.go.id) sebagai dosen tetap; 3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap; 4. Salinan ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, disahkan pejabat yang berwenang (Cap Stempel Basah); 5. Salinan surat keputusan jabatan terakhir dan penetapan angka kredit, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 6. Salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 7. Salinan KTP; 8. Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009; 9. Penerima beasiswa diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di Pascasarjana Penyelenggara beasiswa dan/atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009; 10. Mendapatkan persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta; 11. Tidak untuk mendapatkan gelar kedua pada strata yang sama; 12. Pembiayaan tidak dapat digabung dengan beasiswa dari sumber lain (double funding)dengan melampirkan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain. 13. Asli Surat pernyataan bukan PNS/Polri/TNI/BUMN/BUMD/instansi lainya (Ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,00); 14. Jangka waktu studi yang dibiayai untuk menempuh program pendidikan S3 adalah maksimum 48 bulan yang dipecah menjadi dua bagian, yaitu 36 bulan dibiayai langsung, dan dapat diperpanjang dua kali 6 (enam) bulan bagi yang memenuhi semua persyaratan, sedangkat untuk program pendidikan S2 maksimum 24 bulan. Khusus: 1. Untuk pelamar BUDI- LN, yaitu: 1) Proses pelamaran harus dilakukan secara daring (on-line), yaitu melalui laman Ditjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI di http://budi.ristekdikti.go.id. Tiap pelamar akan mendapatkan nomor registrasi (registration number) yang harus ditunjukkan ketka proses wawancara dan kata sandi (password) yang dapat digunakan untuk login kembali ke sistem; 2) bagi pelamar yang akan studi di negara dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, melampirkan salinan sertifikat bukti kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL institusional (ITP) minimal 550, atau IBT minimal 80, atau IELTS minimal 6.0, atau TOEIC minimal 650) yang masih berlaku (maksimal 2 (dua) tahun sejak sertifikat dikeluarkan). 3) Bagi pelamar yang akan studi di negara dengan bahasa pengantar bukan bahasa Inggris, melampirkan salinan sertifikat bukti kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL institusional (ITP) minimal 500, atau IBT minimal 65, atau

23


IELTS minimal 5.5, atau TOEIC minimal 600) yang masih berlaku (maksimal 2 (dua) tahun sejak sertifikat dikeluarkan). 4) Untuk angka 2) dan 3), apabila perguruan tinggi luar negeri yang dituju memiliki standar atau syarat nilai TOEFL/IELTS/TOEIC yang lebih tinggi, maka syarat nilai TOFL/IELTS/TOEIC dari PT luar negeri yang berlaku; 5) Melampirkan sertifikat penguasaan bahasa pengantar (selain bahasa Inggris) yang digunakan di perguruan tinggi atau negara tujuan yang masih berlaku (maksimal 2 (dua) tahun sejak sertifikat dikeluarkan) dan sesuai standar yang diminta perguruan tinggi atau negara tujuan; 6) Melampirkan Letter of Acceptance (LoA) tanpa syarat (unconditional) dari perguruan tinggi yang dituju; 7) Melampirkan usulan penelitian (research proposal) dalam bahasa Inggris. Kerangka (out-line) usulan penelitian yang telah didiskusikan dengan calon promotor; 8) Melampirkan Letter of Motivation dalam bahasa Inggris maksimal 3 (tiga) halaman; 9) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan pulang ke Perguruan Tinggi Asal di Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri dan menjalankan ikatan dinas sekurang-kurangnya 2n+1; 10) Melampirkan surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba maupun TBC yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah; 11) Tidak sedang melaksanakan studi lanjut atau berstatus mahasiswa aktif jenjang S3 pada Perguruan tinggi yang dituju di luar negeri (on going); 12) Usia pelamar tidak melebihi 47 tahun ketika mendaftar beasiswa; 13) Pelamar yang berstatus suami dan istri dan memiliki bidang keilmuan yang sama, tidak diperkenankan dibimbing oleh promotor yang sama; 14) Surat pengumuman hasil wawancara beasiswa BUDI-LN yang dikeluarkan oleh Direktorat Sumber Daya IPTEK dan DIKTI beserta lampiran dafta peserta wawancara BUDI-LN. 2. Untuk pelamar BUDI-DN, yaitu: 1) Mendaftarkan diri sebagai pelamar melalui laman http://budi.ristekdikti.go.id dengan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan; 2) Melampirkan formulir BUDI DN dari perguruan tinggi yang dituju; 3) Pelamar BUDI-DN hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada satu perguruan tinggi (PT) penyelenggara BUDI-DN; 4) BUDI-DN diberikan kepada mahasiswa yang memulai perkuliahan pada semester gasal (perkuliahan dimulai pada bulan September); 5) Batas usia penerima BUDI DN adalah 45 tahun untuk S2 dan 50 tahun untuk S3 terhitung per Desember tahun berjalan; 6) Menulis essay (500 sampai 700 kata) dengan tema”Kontribusiku Bagi Indonesia: kontribusi yang telah, sedang dan akan saya lakukan untuk masyarakat/lembaga/instansi/profesi komunitas saya”dan “Sukses Terbesar dalam Hidupku”; 7) Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen, maka pendaftar dinyatakan gugur dan tidak berhak mendaftar lagi; 8) Penerima BUDI-DN berkewajiban memutakhiran perkembangan studinya secara periodik ke laman http://studi.dikti.go.id; 9) Setelah menyelesaikan studi, penerima BUDI-DN diwajibkan untuk kembali mengabdi ke perguruan tinggi tempat bekerja selama 1n+1 tahun (n adalah 24


lama masa menerima BUDI-Dndalam satuan tahun) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009; 10) Penerima BUDI-DN yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan BUDI-DN sebesar dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku; 11) Dosen pelamar BUDI-DN harus terdaftar di Daftar Rencana Studi PTS yang bersangkutan. II.


1. 2. 3. 4. 5.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan surat rekomendasi beasiswa dosen; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi beasiswa dosen kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

III.


IV.


V.

Produk pelayanan Surat rekomendasi beasiswa dosen.



STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN PERPANJANGAN WAKTU BEASISWA LUAR NEGERI I.

Persyaratan Umum: 1. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Rektor/Ketua/Direktur; 2. LoA (Letter of Acceptance) atau LoA (Letter of Offer) awal dari perguruan tinggi tempat belajar; 3. Surat resmi dari perguruan tinggi tempat belajar (di luar negeri) bahwa pelamar masih terdaftar sebagai mahasiswa penuh waktu dan masih aktif; 4. Rekam jejak kemajuan studi yang telah dikirimkan setiap semester, hingga semester terkini, yang disahkan oleh promotor utama; 5. Surat rekomendasi resmi dari promotor utama yang mendukung permohonan perpanjangan BUDI-LN; 6. Borang rencana kerja akademik yang rinci beserta jadwal pencapaiannya hingga selesai studi yang disetujui oleh promotor utama; Khusus: 1. Untuk pelamar kategori MODA-1: 1) Pemohon perpanjangan semester 7 harus menyertakan 2 (dua) dokumen tambahan, yaitu: a) Surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjana tempat belajar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah/sedang menyelesaikan penelitiannya; dan b) Surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa karyasiswa telah selesai menulis sebagian disertasinya dan telah disetujui oleh promotor utama (paling kurang telah menyelesaikan 3 (tiga) bab pertama, yaitu Introduction, Literature Review,dan Methodology) 2) Pemohon yang masih memerlukan perpanjangan semester 8 harus menyertakan surat keterangan resmi bahwa karyasiswa telah menulis seluruh disertasinya dan telah menyerahkan (submit) ke promotor utama untuk diperiksa. Surat keterangan ini dapat berasal dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya. 2. Untuk pelamar kategori MODA-2: 1) Pemohon perpanjangan semester 7 harus menyertakan 2(dua) dokumen lain, yaitu: a) Bukti resmi bahwa karyasiswa sudah lulus PhD candidacy (berupa transkrip dan/atau surat keterangan dari sekolah pascasarjananya); dan b) Surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya bahwa karyasiswa sedang melaksanakan penelitiannya; 2) Pemohon yang masih memerlukan perpanjangan semester 8 harus menyertakan 2 (dua) dokumen lain, yaitu: a) Surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya bahwa karyasiswa sudah/sedang menyelesaikan penelitiannya; b) Surat keterangan resmi bahwa karyasiswa telah selesai menulis sebagian disertasinya yang telah disetujui oleh promotor utamanya (paling kurang

26


telah selesai menulis 3 (tiga) bab pertama, yaitu Introduction, Literature Review,dan Methodology) 3. Untuk pelamar kategori MODA-3: 1) Pemohon perpanjangan semester 7 harus menyertakan bukti resmi bahwa kayasiswa telah lulus PhD candidacy (berupa transcript dan/atau surat keterangan dari sekolah pascasarjananya; 2) Pemohon yang masih memerlukan perpanjangan semester 8 harus menyertakan 2 (dua) dokumen lain, yaitu: a) Surat keterangan resmi dari promotor utama dan/atau sekolah pascasarjananya bahwa karyasiswa telah atau sedang menyelesaikan penelitiannya; b) Surat keterangan resmi bahwa dan/atau sekolah pascasarjananya (paling kurang telah selesai menulis 3 (tiga) bab pertama, yaitu Introduction, Literature Review,dan Methodology) II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

Koordinator


Surat Rekomendasi Perpanjangan Beasiswa Luar Negeri

Bagian Umum

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Iptek, Dan Dikti

1. 2. 3. 4. 5.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan surat rekomendasi perpanjangan waktu beasiswa luar negeri; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi perpanjangan waktu beasiswa luar negeri kepada Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI.

III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 10 hari kerja. IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).

27


V.

Produk pelayanan Surat rekomendasi perpanjangan waktu beasiswa.


28


STANDAR PELAYANAN PINDAH HOMEBASE DOSEN TETAP YAYASAN I.

Persyaratan 1. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang baru (Rektor/Ketua/Direktur); 2. NIDN (print out dari laman http://forlap.dikti.go.id) sebagai Dosen Tetap; 3. Asli surat lolos butuh dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang lama; 4. Salinan surat keputusan pemberhentian dari Ketua Yayasan Perguruan Tinggi yang lama; 5. Salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Swasta yang baru; 6. Salinan ijazah S1/D.IV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.2, disahkan pejabat yang berwenang (cap stempel basah); 7. Salinan surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 8. Salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 9. Surat pernyataan Dosen Tetap ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00; 10. Salinan KTP; 11. Asli Surat pernyataan bukan PNS/Polri/TNI/BUMN/BUMD/instansi lainya (Ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,00); 12. Salinan Sertifikat Pendidik (khusus dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik); 13. Surat rekomendasi dari Kopertis sebelumnya (khusus pindah homebase lintas Kopertis)

II.


1. 2. 3. 4. 5.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bagian Umum; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyiapkan surat rekomendasi pindah homebase; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi pindah homebase kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

29



Produk pelayanan Surat rekomendasi pindah homebase dosen tetap yayasan.


30

SEKSI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

STANDAR PELAYANAN VALIDASI IJAZAH I.

Persyaratan 1. Surat permohonan dari pemohon; 2. Salinan ijazah; 3. Salinan transkrip akademik; 4. Perguruan Tinggi Swasta penerbit Ijazah dan Transkrip Akademik berada di lingkungan Kopertis Wilayah II, dan sudah tidak beroperasi atau ditutup.

II.


1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas untuk memproses surat keterangan validasi ijazah; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat keterangan validasi ijazah kepada pemohon.


Produk Pelayanan Surat keterangan validasi ijazah.

31

SEKSI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

VI. Penanganan Pengaduan dan Saran 1.

Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Jl. Srijaya No.883 Palembang 30153

2.

Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via: a. Faksimili : 0711-419421 b. E-mail : [email protected] c. Kotak saran yang tersedia pada kantor Kopertis Wilayah II

32

STANDAR PELAYANAN SEKSI KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA

STANDAR PELAYANAN ALIH BINA PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) I.

Persyaratan 1. Surat Permohonan Ketua Badan Penyelenggara (Asli); 2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara (beserta perubahannya) yang telah disahkan oleh Kemenkumham (Salinan Pindai Berwarna); 3. SK Ijin Pendirian PTS dari Kementerian Asal (Salinan Pindai Berwarna); 4. SK Perpanjangan Izin Program Studi dari Kementerian Asal (Salinan Pindai Berwarna); 5. SK Akreditasi Prodi dari Lembaga Kompeten Asal (Salinan Pindai Berwarna); 6. Surat Pengantar dari Kementerian Asal (Salinan Pindai Berwarna); 7. Berita Acara dan Daftar Hadir dari Yayasan (Salinan Pindai Berwarna); 8. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Akademik (Salinan Pindai Berwarna); 9. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Mahasiswa (Salinan Pindai Berwarna).

II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1

Pemohon (Ketua Badan Penyelenggara)

2


Koordinator

3 5

1. 2. 3. 4. 5.

Petugas melakukan desk evaluasi dan visitasi

4

Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan

Ketua Badan Penyelenggara menyampaikan surat pengantar/permohonan usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang; Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan.; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan desk evaluasi dan visitasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat pertimbangan yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang kepada Ketua Badan Penyelenggara dan Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta.

33



Produk Pelayanan Surat rekomendasi.


34


STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN NAMA BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) I.

Persyaratan 1. Surat Permohonan rekomendasi dari Ketua Badan Penyelenggara (Asli); 2. Berita Acara dan Daftar Hadir dari Badan Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna); 3. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Perguruan Tinggi (Salinan Pindai Berwarna); 4. Berita Acara dan Daftar Hadir Senat Mahasiswa (Salinan Pindai Berwarna); 5. Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,- ditandatangani oleh Ketua Pembina Badan Penyelenggara yang Bertanggung Jawab Terhadap Perubahan Nama Badan Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna); 6. Surat Pernyataan Ketua Badan Penyelenggara bermaterai Rp.6.000,- yang menyatakan (Salinan Pindai Berwarna): a. Badan Penyelenggara tidak dalam sengketa dengan pihak mana pun; b. Tidak terjadi alih kelola dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru. 7. PTS Pemohon merupakan PTS yang taat azas; 8. Badan Penyelenggara perlu memberikan alasan Perubahan Nama.

II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1 Pemohon (Ketua Badan Penyelenggara)

2


Koordinator

3 5

Petugas melakukan desk evaluasi dan visitasi

4


1. Ketua Badan Penyelenggara menyampaikan surat permohonan usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang; 2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang; 3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan; 4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan desk evaluasi; 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang kepada Ketua Badan Penyelenggara.

35



Produk Pelayanan Surat rekomendasi

VI. Penanganan Pengaduan dan Saran 1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Jl. Srijaya No.883 Palembang 30153 2.

Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via: a. Faksimili : 0711-419421 b. E-mail : [email protected] c. Kotak saran yang tersedia pada kantor Kopertis Wilayah II

36


STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN PTS BARU DAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU I.

Persyaratan 1. Surat permohonan rekomendasi pendirian PTS dari Ketua Badan Penyelenggara yang dialamatkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II (Asli); 2. Surat usul pendirian PTS dari Ketua Badan Penyelenggara yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti. (Salinan Pindai Berwarna); 3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan beserta semua perubahan yang telah dilakukan (Salinan Pindai Berwarna); 4. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS yang akan didirikan (Salinan Pindai Berwarna); 5. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, atau perjanjian sewa menyewa lahan (Salinan Pindai Berwarna); 6. Studi kelayakan pendirian PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan (Salinan Pindai Berwarna); 7. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna); 8. Instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara, satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi (Salinan Pindai Berwarna); 9. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna); 10. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna); 11. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait, apabila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan (Salinan Pindai Berwarna). 12. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 13. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi; 14. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan: a. paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan b. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan; 15. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan; 16. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, dengan kualifikasi: a. paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis I untuk Program Diploma, dan Magister atau Spesialis I untuk Program Sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan didirikan;

37


17.

18.

19.

20.

b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan; c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu; d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan f. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara; Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi: a. paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis I untuk Program Diploma, dan Magister atau Spesialis I untuk Program Sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan didirikan; b. paling rendah berijazah Diploma Tiga; c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai tenaga d. kependidikan pada PTS yang akan didirikan; dan e. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit: a. 10.000 (sepuluh ribu) m2 untuk Universitas; b. 8.000 (delapan ribu) m2 untuk Institut; c. 5.000 (lima ribu) m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi; dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan: 1) luas lahan sebagaimana disebutkan di atas; 2) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris; 3) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan; 4) jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; Menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas: a. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2 per mahasiswa; b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat)m2 per orang; c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; 38


e. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; f. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan g. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; h. kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pemohon (Badan Penyeleggara PTS)

1

Koordinator Kopertis Wilayah II

2

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II

3 5

Tim Ahli melakukan desk evaluasi, presentasi, visitasi, Surat Pertimbangan

4


1. Ketua Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS menyampaikan surat permohonan usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang; 2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang; 3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan; 4. Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi; 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi /pertimbangan yang telah disahkan melalui mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang kepada Ketua Badan Penyelenggara yang mengusulkan pendirian PTS. III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 30 hari kerja (atau disesuaikan dengan jadwal Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti).

39


IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. V.

Produk Pelayanan Surat rekomendasi/ pertimbangan.


40


STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) I.

Persyaratan 1. Surat permohonan rekomendasi perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk dialamatkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II (Asli); 2. Surat usul perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti (Salinan Pindai Berwarna); 3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk, beserta semua perubahan yang telah dilakukan (Salinan Pindai Berwarna); 4. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS baru yang akan dibentuk (Salinan Pindai Berwarna); 5. Sertifikat status lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk atas nama Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk, atau perjanjian sewa menyewa lahan (Salinan Pindai Berwarna); 6. Studi kelayakan perubahan PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk; (Salinan Pindai Berwarna); 7. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (Salinan Pindai Berwarna); 8. Instrumen akreditasi pembukaan prodi baru dari BAN-PT pada PTS baru yang akan dibentuk yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara, satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi (Salinan Pindai Berwarna); 9. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk (Salinan Pindai Berwarna); 10. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk (Salinan Pindai Berwarna); 11. Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS lama dan Surat Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada PTS lama (Salinan Pindai Berwarna); 12. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait, apabila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan (Salinan Pindai Berwarna); 13. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 14. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi; 15. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan: a. paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan b. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan; 16. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan; 17. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, dengan kualifikasi: 41


18.

19.

20.

21.

a. paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis I untuk Program Diploma, dan Magister atau Spesialis I untuk Program Sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan didirikan; b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan; c. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu; d. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; e. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan f. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara; Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi: a. paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis I untuk Program Diploma, dan Magister atau Spesialis I untuk Program Sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan didirikan; b. paling rendah berijazah Diploma Tiga; c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai tenaga d. kependidikan pada PTS yang akan didirikan; dan e. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit: a. 10.000 (sepuluh ribu) m2 untuk Universitas; b. 8.000 (delapan ribu) m2 untuk Institut; c. 5.000 (lima ribu) m2 untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi; dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan: 5) luas lahan sebagaimana disebutkan di atas; 6) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris; 7) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan; 8) jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; Menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas: a. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m2 per mahasiswa; 42


b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m2 per orang; d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m2 termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; e. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; f. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan g. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pemohon (Badan Penyelenggara PTS)

1


2


3

5

Tim Ahli melakukan desk evaluasi, Presentasi, visitasi, dan Surat Rekomendasi

4

Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan Kemahasiswaan, dan Kelembagaan

1. Ketua Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS menyampaikan surat permohonan usulan disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang; 2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang; 3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan; 4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi membentuk Tim Ahli sesuai arahan Koordinator untuk melakukan kajian/telaah, evaluasi, dan visitasi; 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi yang telah disahkan melalui mekanisme Rapat Pleno oleh Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang kepada Ketua Badan Penyelenggara yang mengusulkan pendirian PTS.

43


III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 30 hari kerja (atau disesuaikan dengan jadwal Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti). IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. V.



44


STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN MASALAH PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) TIDAK TAAT AZAS I.

Persyaratan 1. Surat pengaduan dari masyarakat/lembaga; 2. Surat Keterangan/Dokumen/Laporan terkait permasalahan yang dihadapi oleh PTS sebagai berikut: a. Bagi PTS yang memiliki permasalahan pelaporan PD-Dikti, menyerahkan dokumen akademik sejumlah semester yang dilalaikan (Asli). b. Bagi PTS memiliki permasalahan pada nisbah dosen tetap, menyerahkan Rencana Penanganan Nisbah Dosen Tetap terhadap Mahasiswa (Asli). c. Bagi PTS yang memiliki masalah pelanggaran akademik, Pimpinan PTS membuat Pernyataan penghentian Kelas Jauh, Pemindahan Mahasiswa, pencabutan gugatan dosen/mahasiswa, penghentian program studi tanpa izin (Asli). d. Bagi PTS yang memiliki permasalahan konflik/sengketa hukum, menyerahkan Keputusan Pengadilan Tertinggi, SK Kemkumham terbaru, Berita Acara Islah (Legalisir Basah). 3. Pakta Integritas/Surat Pernyataan bahwa tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah terjadi dan siap menerima segala jenis sanksi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Salinan Pindai Berwarna).

II.


Masyarakat/ Lembaga

1

2



3 Petugas melakukan analisis dan visitasi, monitoring dan evaluasi, dan hasil klarifikasi

4

Bidang Akademik, kemahasiswaan, dan Kelembagaan

5 Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti

45


1. Masyarakat/Lembaga menyampaikan surat pengaduan ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang; 2. Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang; 3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan; 4. Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan menunjuk Pejabat/pegawai untuk melakukan desk evaluasi, visitasi, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagai dasar penyelesaian permasalahan; 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan hasil klarifikasi yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang kepada Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti. III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 30 hari kerja (atau disesuaikan dengan jadwal Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti). IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. V.

Produk Pelayanan Surat klarifikasi


46


STANDAR PELAYANAN PENGEMBANGAN KAMPUS DAN PERKULIAHAN DI LUAR DOMISILI I.

Persyaratan 1. Surat Permohonan rekomendasi dari Pemimpin PTS dan Ketua Badan Penyelenggara PTS (Asli); 2. Dokumen Kerja Sama/Izin dari Pemerintah Daerah setempat (Salinan Pindai Berwarna); 3. Akta Notaris Yayasan beserta seluruh Perubahannya (Salinan Pindai Berwarna); 4. Surat Pengesahan Akta Notaris Yayasan dari Kemkumham (Salinan Pindai Berwarna); 5. Surat Rekomendasi dari Pejabat Setempat yang dibubuhi Meterai Rp.6.000,(Salinan Pindai Berwarna); 6. Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Perjanjian Sewa selama 20 Tahun dengan Opsi (Salinan Pindai Berwarna); 7. Rencana Strategis Pengembangan PTS dalam jangka waktu minimal 5 tahun (Salinan Pindai Berwarna); 8. Studi Kelayakan yang memuat Peta Pendidikan Tinggi di Wilayah Pengembangannya (Salinan Pindai Berwarna); 9. Pedoman Akademik (Salinan Pindai Berwarna); 10. Sertifikat Akreditasi BAN-PT (Salinan Pindai Berwarna); 11. Daftar Sarana dan Prasarana di Lokasi baru (Salinan Pindai Berwarna); 12. Peta Lokasi (Salinan Pindai Berwarna); 13. PTS yang akan mengembangan kampus atau menyelenggarakan perkuliahan di luar domisilili merupakan PTS yang taat azas; 14. Program studi yang akan diselenggarakan di luar domisili minimal terakreditasi A.

II.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pengusul (Pemimpin PTS)

1


2


3 5

Petugas melakukan desk evaluasi dan visitasi, monitoring dan evaluasi, dan Surat Rekomendasi

4

Bidang Akademik, Kemahasiswaan,dan Kelembagaan

47


1. 2. 3. 4. 5.

Pemimpin PTS menyampaikan surat permohonan rekomendasi kepada Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang; Koordinator mendisposisikan surat permohonan ke Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang; Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah II Palembang mendisposisikan surat permohonan usulan kepada Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan.; Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan menunjuk Pejabat/pegawai untuk melakukan desk evaluasi, visitasi, Monitoring dan Evaluasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyampaikan surat rekomendasi yang telah disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang kepada Ketua Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta yang mengusulkan pengembangan kampus dan perkuliahan di luar domisili.

III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 20 hari kerja. IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis). V.



48


STANDAR PELAYANAN PELAPORAN PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM) PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI) I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta 2. Data Pelaporan PBM dalam Bentuk Data Dashboard di laman PD Dikti.

II.


1. 2. 3. 4. 5.

Pelapor menyampaikan data laporan PD Dikti dan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memvalidasi data laporan PD Dikti. Data yang tidak valid akan diberitahukan kepada operator data PTS pada laman PD Dikti melalui notifikasi; Data laporan PD Dikti yang valid ditayangkan pada laman PD Dikti.

III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 10 hari kerja. IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya.

49


V.

Produk Pelayanan Tayangan database yang valid pada laman PD Dikti;


50


STANDAR PELAYANAN PUBLIKASI INFORMASI

I.

Persyaratan 1. Surat Pengantar dari Pemohon; 2. Draf Publikasi dari Pemohon; 3. Draf Publikasi dari Pimpinan Kopertis Wilayah II.

II.


1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon menyampaikan surat usulan publikasi informasi ditujukan kepada Koordinator; Koordinator mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memverifikasi draft publikasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menayangkan publikasi informasi pada laman resmi Kopertis Wilayah II Palembang yang beralamat di http://www.kopertis2.or.id

III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 7 hari kerja; IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. 51


V.

Produk Pelayanan Tayangan informasi pada laman resmi Kopertis Wilayah II


52


STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA POKOK DOSEN PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI) I.

Persyaratan 1. Persyaratan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) a. Diangkat sebagai Dosen Tetap Maksimal Berusia 58 Tahun (Permenristekdikti No 2 Tahun 2016); b. Tidak Berstatus sebagai Pegawai Tetap pada Instansi Lain, Meliputi: 1) PNS non-dosen (PNS Pemkot/Pemda, POLRI, TNI, PNS kementerian/lembaga negara selain PNS dosen); 2) Guru tetap/tidak tetap; 3) Pegawai BUMN; 4) Anggota aktif partai politik dan legislatif (DPR/MPR/DPRD/DPD); 5) Konsultan, pengacara, notaris, apoteker; 6) Status kemahasiswaannya terdaftar di PD Dikti untuk lulusan setelah tahun 2002. c. Dosen Non-PNS 1) KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli /bukan fotokopi); 2) Foto; 3) Surat Keterangan Sehat Rohani; 4) Surat Keterangan Sehat Jasmani; 5) Surat Keterangan Bebas Narkotika; 6) Surat Pernyataan dari Pimpinan PT; 7) Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; 8) Surat Perjanjian Kerja; 9) SK sebagai Dosen Tetap Ketua Yayasan/Ketua BPH yang memuat hak dan kewajiban antara calon dosen dan yayasan; 10) Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraan dari DIKTI/PTN yang ditunjuk DIKTI; 11) Jika memiliki jabatan fungsional, wajib melampirkan SK Jabatan Fungsional terakhirnya; d. Dosen PNS 1) Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi Lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraannya yang dikeluarkan oleh DIKTI atau PTN yang ditunjuk; 2) SK sebagai PNS/CPNS sebagai Dosen Tetap. 2.

Persyaratan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) a. Saat diusulkan NIDK, berdasarkan Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 berusia paling tinggi: 1) PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi : 64 Tahun 2) Dosen Purna Tugas selain Profesor : 65 - 69 tahun 3) Profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun; b. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli /bukan fotokopi); c. Foto; d. Surat Keterangan Sehat Rohani; e. Surat Keterangan Sehat Jasmani; f. Surat Keterangan Bebas Narkotika; g. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT; h. Surat Perjanjian Kerja; 53


i. SK sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja; j. Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif. k. Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. l. Dosen asing : a. izin kerja di Indonesia; b. jabatan akademik paling rendah associate professor; dan c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi m. Perpanjangan NIDK : Surat Perjanjian Kerja dari Perguruan Tinggi dan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani 3.

Persyaratan Nomor Urut Pendidik (NUP) a. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli /bukan fotokopi); b. Foto; c. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani; d. Surat Keterangan Bebas Narkotika; e. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT; f. Surat Perjanjian Kerja; g. SK sebagai Dosen Kontrak/Tidak Tetap/Instruktur/Tutor; h. Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4), bagi lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraan dari DIKTI atau PTN yang ditunjuk DIKTI; i. Melampirkan SK jabatan fungsional dosen (jika ada);

4.

Perubahan Nomor Urut Pendidik (NUP) ke Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Sama seperti mengajukan NIDN.

5.

Perubahan Data Dosen 1) Data Pokok: Dokumen penunjang disesuaikan dengan perubahan. Contoh: (1) Untuk penambahan gelar master, wajib melampirkan ijazah S2. (2) Untuk perubahan nama, lampiran KTP atau ijazah. (3) Untuk perubahan jabatan fungsional, lampiran SK jabatan Fungsional. 2) Pindah Homebase Intra PT (Intern): 1) Dosen Non-PNS dan PNS PTN: SK/surat penempatan pada program studi dari pimpinan perguruan tinggi; 2) Dosen PNS DPK : SK/surat mutasi yang dikeluarkan oleh Kopertis. 3) Pindah Homebase Antar-PT (extern): a) Surat keterangan/SK lolos butuh dari PT lama; b) SK Dosen Tetap PT baru yang memuat hak dan kewajiban antara calon dosen dan yayasan; c) Surat pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001; d) Rekomendasi Kopertis. Jika berbeda atau antarkopertis, surat rekomendasi Kopertis harus dikeluarkan oleh kedua Kopertis tersebut (Kopertis awal dan tujuan). 54


6.

II.

Klaim Dosen a. SK Dosen Tetap; b. Ijazah Lengkap; c. KTP.


1. 2. 3. 4. 5.

Pemohon menyampaikan usulan kepada Koordinator melalui dashboard laman PD DIKTI dengan menggunakan akun user milik PTS tersebut; Koordinator mendisposisikan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kelembagaan; Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi usulan NIDN, NIDK, NUP dan perubahan data pokok sesuai ketentuan yang berlaku; Usulan yang valid menunggu proses approval oleh admin Dikti.


Produk Pelayanan Data valid usulan NIDN, NIDK, NUP beserta perubahan data pokok lainnya.



STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI CALON PESERTA UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM STUDI KESEHATAN PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI) I.

Persyaratan 1. Calon Peserta Uji Kompetensi Harus Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti); 2. Calon Peserta Uji Kompetensi Harus Berstatus Aktif (tidak boleh cuti/nonaktif/keluar/DO) pada Saat Mendaftar sebagai Peserta Uji Kompetensi. 3. Program Studi DIII Kebidanan: a. Beban Studi Minimal 110 SKS untuk Mahasiswa Reguler; b. Beban Studi Minimal 80 SKS untuk Mahasiswa Program Khusus. 4. Program Studi DIII Keperawatan: a. Beban Studi Minimal 110 SKS untuk Mahasiswa Reguler; b. Beban Studi Minimal 98 SKS untuk Mahasiswa Program Khusus. 5. Program Studi Pofesi Ners: a. Telah Menyelesaikan Semua Stase Profesi; b. Beban Studi yang Telah Diikuti 25-36 SKS.

II.


1. 2. 3.

Pemohon menyampaikan usulan kepada Koordinator melalui dashboard Portal UK Nakes dengan menggunakan akun user milik PTS tersebut; Koordinator mendisposisikan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi;

56


4. 5.

Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi usulan, selanjutnya pemohon mengonfirmasi dan mengklarifikasi status calon peserta uji kompetensi tersebut; Pengajuan usulan yang valid diproses melalui persetujuan oleh admin portal.uknakes.org.


Produk Pelayanan Data valid calon peserta uji kompetensi tenaga kesehatan.


57


STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI I.

Persyaratan Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis yang ditujukan ke alamat: Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Jalan Srijaya No. 883 Palembang 30153 (Informasi/data yang diminta dalam kewenangan Koordinasi Pergururan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang)

II.


Pemohon


Koordinator 1

2

3 5 Bagian/Bidang Petugas Memberikan Data/ Informasi

1. 2. 3. 4. 5.

4

(Sesuai Data/ Informasi yang dibutuhkan)

Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang; Koordinator mendisposisikan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Bidang /Bagian sesuai data/informasi yang dibutuhkan; Bagian/Bidang yang bersangkutan mendisposisikan/ menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan data/informasi pelayanan publik; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data/informasi kepada pemohon.

III. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 7 hari kerja. IV. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).

58


V.

Produk Pelayanan Data dan informasi terkait.


59


STANDAR PELAYANAN KONSULTASI 1.

Persyaratan 1. Materi konsultasi secara jelas; 2. Waktu kunjungan konsultasi; 3. Nomor kontak personal yang dapat dihubungi. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis yang ditujukan ke: Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Jalan Srijaya No. 883 Palembang 30153

2.


Pemohon


Koordinator 1

2

3 5 Petugas Memberikan Pelayanan Konsultasi

1. 2. 3. 4. 5.

Bagian/Bidang

4

(Sesuai Bahan konsultasi)

Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang; Koordinator mendisposisikan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Bidang /Bagian sesuai data/informasi yang dibutuhkan; Bagian/Bidang yang bersangkutan mendisposisikan/ menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan konsultasi; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi kepada pemohon.

3.


4.

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).

60


5.

6.

Produk Pelayanan Saran, pertimbangan, dikonsultasikan.

solusi,

dan

rekomendasi

terhadap

permasalahan

yang

Penanganan Pengaduan dan Saran 1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Jl. Srijaya No.883 Palembang 30153 2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via: a. Faksimili : 0711-419421 b. E-mail : [email protected] c. Kotak saran yang tersedia pada kantor Kopertis Wilayah II

61


STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK I.

Persyaratan 1. Nama dan alamat lengkap; 2. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial yang diderita; 3. Permintaan penyelesaian yang diajukan; 4. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis yang ditujukan ke: Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Jalan Srijaya No. 883 Palembang 30153

II.


Pengguna Pelayanan (Pengadu)


Koordinator 1

2

3 5 Bagian/Bidang Petugas Khusus menangani pengaduan

1. 2. 3. 4. 5.

4

(Sesuai Bagian/ Bidang yang diadukan)

Pengguna Pelayanan (pengadu) menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang; Koordinator mendisposisikan kepada Sekretaris Pelaksana; Sekretaris Pelaksana mendisposisikan kepada Bidang /Bagian sesuai data/informasi yang dibutuhkan; Bagian/Bidang yang bersangkutan mendisposisikan/menugaskan kepada pejabat/pegawai khusus untuk menangani pengaduan; Pejabat/pegawai khusus penanganan pengaduan menindaklanjuti pengaduan yang diterima.

III.


IV.

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).

62


V. VI.

Produk Pelayanan Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan di bidang pelayanan publik. Penanganan Pengaduan dan Saran 1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Jl. Srijaya No.883 Palembang 30153 2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via: a. Faksimili : 0711-419421 b. E-mail : [email protected] c. Kotak saran yang tersedia pada kantor Kopertis Wilayah II

63

&

KEMENTERIAN RI SET,TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

WILAYAH II Jalan Srijaya No. 883 Palembang 30153 Telepon (07tt)410722-410423 Fax (071 t) 419421

RIST€KDIKTI

Laman : www.kopertis2.or.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II

NOMOR

: 47 06lK2lt{P 120t6

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH II KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II

Menimbang I a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelengg araan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;

b.

Mengingat

bahwa untuk memberikan acuzrrl dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraarr pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar Pelayanan pada Kopertis wilayah II dengan Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah II.

: 1. undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

Nasional;

2.

undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan pubtik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033);

3.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

5.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tafuxt 2009, tentang pembentukan organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9l rahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentartg Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

6.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 Nomor 42 tahun 2013, tentang organisasi dan tatakerj a Kopertis;

jo

dan Reformasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur I:gg? Penyusunan, Teknis Petunjuk Birokrasi Nomor 36 Tahun iolzterlang

7.

Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

8.

Negara dan Reformasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pedoman Standar Pelayanan; Birokrasi Nomor 15 Tahun i1t+tentaig

g.PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur.NegaradanReformasi Pedoman Survei Kepuasan Birokrasi Nor,'o, ta ratrun-zot4 tentang Publik; Terhadap Penyelengg araanPelayanan Masyarakat

l0.KeputusanMenteriRiset,Teknologi,danPgnlidikanTinggiRlnomor tentang Pengangkatan 56/M/Kpr.Kpl2ol6 tanggal 21 luni 2016 Koordinator KoPertis WilaYah II;

ll.InstruksiMenteriPendidikandanKebudayaalNomorlTahun2013 Standar Pelayanan; tentang

p"nyo.*u", t"netapun'

dan Penerapan

MEMUTUSKAN: PERGURUAN KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PENETAPAN TINGGI SWASiA WILAYAH II TENTANG

Menetapkan

STANDARpBTevaNeNPADAKOORDINASIPERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II.

MenetapkanStandarPelayananpadaKoordinasiPerguruanTinggi dalam Lampiran yang Swasta wilayah II sebagaimana tercantum dari Keputusan Koordinator merupakan bagian tiaut" terpisahkan Wilayah II' Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

KESATU

KEDUA

:

?erguruan T1ry-gl Swasta Wilayah Standar Pelayanan pada Koordinasi puou diktum KESATU meliputi ruang sebagaimanu

II

-ii"ur.J

lingkuP:

1. Standar Pelayanan Penetapan

Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS

Golongan III; Bukan PNS 2. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Golongan IV; PNS menjadi Dosen PNS; 3. Standar Pelayanan Alih Jabatar/Tugas Dpk; 4. Standar Pelayanan Mutasi Dosen PNS 5. Standar Pelayanan Mutasi Dosen PNS; PNS Dpk; 6;. Standar Pelayanan Tugas Belajar Dosen PNS Dpk; Standar Pelayanan tzin nelajar Dosen PNS Dpk' 8. Standar f"tayunuo fenaitan Pangkat/Golon-g?nDos.en

i.

g.Standarr"ruy**penilaianengt
Perpanjangan Waktu Beasiswa Luar 12. Standar Pelayanan Pemberian Negeri; Dosen Tetap Yayasan 13. Standar Pelayanan Pindah Homebase 14. Standar Pelayanan Validasi ljazah 15. Standar Pelayanan Alih Bina PTS; Badan Penyelenggara PTS; 16. Standar Pelayanan Perubahan Nama

r 17. Standar Pelayanan Pendirian PTS Baru dan pembukaan program Studi Baru; 18. Standar Pelayanan Perubahan Bentuk PTS; 19. Standar Pelayanan Penyelesaian Masalah prs ridak Taat Azas; 20. Standar Pelayanan Pengembangan Kampus dan perkuliahan di luar

Domisili. 21. standar Pelayanan Pelaporan Proses Belajar Mengajar pada pD Dikti; 22. Standar Pelayanan Publikasi Informasi; 23. Standar Pelayanan Perubahan Data Pokok Dosen pada pD Dikti; 24. standar Pelayanan verifikasi calon peserta uji Kompetensi Mahasiswa Prodi Kesehatan pada PD DiKti; 25. Standar Pelayanan Data dan Informasi; 26. Standar Pelayanan Konsultasi; 27. Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan publik

KETiGA

standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan

dalam penilaian kinerja oleh pimpinan penyelenggara, aparut pengawasan, dan masyarakat (pengguna jasa) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan/ atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

di

tanggal

{# zl
x4

x0c Kt,

T0 rt a;liij,x

r,,i

f.i

PE PERG[.,i,iI'AI TTNGGT

*wasi

WILAYA}i II

k.

t\

: Palembang : 03 Oktober 2016

KOPERTIS WILAYAH II,

\a ls ,,x

DO 91985031003

LAMPIRAN -I

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH

NOMOR

II

:4706lK2lY,Pl20l6

TANGGAL : 03 Oktober 2016 TENTANG :PENETAPANSTANDARPELAYANAN

PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH II

I.

GAMBARAN UMUM

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) adalah instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kopertis merupakan perpanjangan tangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di suatu wilayah

tertentu guttu -"iuksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah lersebut. Dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah feiguruan Tinggi Swasta di wilayah bersangkutan, hingga saat ini adal4 (empat belas) fofertis Wilayah di seluruh Indonesia. Kopertis Wilayah II merupakan salah satu dari 14 Kopertis Wilayah yang ada di Indonesia. Kopertis Wilayah II yang bertempat di kota Palembang didirikan pada tahun 1982. pada saat itu wilayah kerja Kopirtis Wilayah II meliputi 5 (lima) Provinsi, yakni: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Barat. Koordinator fbpertis Wilayah II pada saat itu adalah Drs. H. Syafran merupakan bagian Syamsuddin (periode 1982-1986). S"b.1,r*rya,Kopertis Wilayah (periode 1976-1982). Kopertis wilalah Jakarta dengan Koordinator Girindro Pringgodigdo pada tahun t9g6 prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc. diangkat sebagai Koordinator Kopertis wilayah II (periode 19g6-1995). pada masa beliau menjadi Koordinator terjadi pengurangan witayah kerji. pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan yang Kebudayaar No. 0135/0/1990 dan No. l9l)ll990 Kopertis Wilayah II Palembang semula meliputi 5 (lima) provinsi dikurangi hanya meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Jambi menjadi bagian padang, sedangkan Provinsi Kalimantan Barat menjadi bagian dari Kopertis Wllayah eanlarmasin. Pe;abat Koordinator berikutnya Dr. Ir. H. Saad Nasuhim Kopertis Wilayah pada tahun 1998 prof. Dr. Ir. H. zainal Ridho Djafardiangkat sebagai 6eiioae 1995:199s). Koordinator Kopertis Wilayah II (periode l99s-1999), kemudian jabatan Koordinator Kopertis Wilayah II selanjutnya Dr. Ir. H. Ali Yasmin Adam Wiralaga (periode 1999-2002). pada tahun ZbOt te4aai pemekaran wilayah di mana Bangka Belitung yang sebelumnya Dengan demikian berstatus Kabupaten berubah *.n3uai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. wilayah kerja i(opertis Wilayah II meliputi 4 (empat) Provinsi, yaitu: Provinsi Sumatera Belitung' Selatan, provinsi*Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kepulauan Bangka Sejak Seiring dengan pe*et ura, wilayah, pada iahun 2002 teqadi pergantian Koordinator. dijabat II Palembang Wilayah bulan Mei 2002 sampai dengan iuti zbo+ Koordinator Kopertis Kopertis olehDr. H. Djamaah Sopah, M.Sc., Ed. Selanjutnyaperiode 2004-2008 Koordinator Wilayah n ai;aUat oleh Prof. Chuzaimah Dahlan Diem, M.L.S., Ed.D. selanjutnya Sejak M.B'A. dan tanggal 23 November 2008 sampai April 2016 dijabat oleh Prof. Dr. Diah Natalisa, dariianggal23 Juni 2016 Dipimpin oleh Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M'S',M'M'

'

II

iI

x

Visi Kopertis Wilayah II Dalam merealisasikan tugas dan fungsinya, Kopertis Wilayah II sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka Visi Kopertis Wilayah U iA*an "Menjadikan Kopertis Wilayah II sebagai institusi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk mewujudkan perguruan tinggi swasta yang bermutu dan berdaya saing". 'S".*u komprehensif mlnjaai institusi yang prima dalam pelayanan, pengawasan, pengendalaian dan pembinaan PTS yang bermutu dan berdaya saing, dapatdijelaskan sebagai berikut :

1.

a. Prima dalam Pelayanan

Kopertis Wilayah II dengan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki, secara optimal akan mengerahkan berbagai potensi untuk memberikan pelayanan yang berkaitan dengan penyelengg araan pendidikan tinggi swasta, baik pelayanan terhadap masayarakat umum, masyarakat kampus maupun kepada stakeholders. b. Prima dalam Pengawasan pengawasan secara-baik dan berkelanjutan akan menjadi kunci sukses terhadap tujuan yang akT dicalai. Kopertis Wilayah II yang mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung, secara optimal dalam tugasnya swasta di akan melakukan pengawasai terhadap semua aspek penyelenggaraanpendidikan tinggi di maupun dalam di baik jauh, dosen studi lanjut wilayahnya, dianiara;ya penyelenggiru*kelas negeri, kenaikan-pu"gt ut aanlabatan fungsional dosen, beban tugas mengajar dosen dan

luar lain-lain.

c. Prima dalam Pengendalian

Bagi pTS yang dalim pelaksanaan proses pembelajararulya tidak taat asas, tidak sesuai dengan baik, aturan dan norma p"ndidikun yang-berlaku, ydng dimungkinkan akan berkembang tidak dengan serta dapat *.r"rdhk* dunia-pendidikan, maka akan dilakukan pengendalian sesuai Pendidikan dan kebijakan internal Kopertis *urrpr'n, kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, Tinggi. Dengan demikian pengendalian akan memberikan arah terhadap jalannya proses pembelajaran yang benar sesuai yang diharapkan. d. Prima dalam Pembinaan Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas proses pembglajalan agat PTS dapat berkembang a""g* baik sesuai yang diharapkan, maka Kopertis Wilayah II secara maksimal telah dan akan Jelalu melakukan pembinaan pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayahnya, misalnya terhadap peningakatan kualitas dosen dengan memberikan - pelatihan-pelatihan, mengikuti seminai, pemUinaan secara langsung melalui sambutan oleh Koordinator melalui kegiitan-kegiatan akademik PTS (Wisuda, Dies natalis,Pelantikan Pejabat baru d11).

2.

Misi Kopertis Wilayah II Untuk niencapai visi tersebut di atas maka Kopertis Wilayah II mempunyai misi : 1. Meningkatkan pelaksanaan pengawurur, pergendalian dan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta dengan melalui penataan sistem pengawasan, pengendalian dan pembinaan dengan pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal baik tenaga administrasi maupun tenaga akademik.

Z.

3.

4.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga administrasi maupun tenaga kegiatan akademik secara berkelanjutan, peningkatan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, kemahasiswaan, serta ditunjang oleh pengadaan sarana prasarana yang memadai. Sistem Meningkatkan kualitas penyelenggaraarpendidikan tinggi dengan melalui penerapan penjaminan Mutu Internal di masing -masing perguruan tinggi swasta yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Meningkatkan perluasan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi swasta melalui

penyaluran beasiswa.

Tabel -1 : Jumlah sDM di Kopertis wilayah II per oktober 2016 No. I 2. a

4.

Nama Jabatan

Sub bagian/ seksi

Koordinator JsKrerans relaKsana Kepala BagianlJmum-

Jumlah (ore) 1 1 1

\epara btdang Akademik, Kemahasiswaan

1

dan Kelembagaan 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11

12. 13.

14. 15.

16.

t7. 18.

t9. 20.

21. 22. 24. 25. 26. 27.

28. 29. JU.

31. 3 2..

33.

34.

J).

Kepala Kepala Kepala Kepala

sub bagian Kepegawaian 5ub bagian Keuangall

Kepegawaian Keuangan Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha

Akademik

Seks

Kepala Seksi

Kelembagaan

Analls lletatalaksanaan

Kualifitasi

Ketenagaan rcngora.n uata K.epe gawalan remroses Mutasr Kepegawaian senoanara Pengeluaran benoahara pengeluaran oembantu renyusun prograr! Anggaran dan Laporan Pengolah Data Keuansan rengolan Uurat permtah Membavar r enara IJ oKumen Keuan gan renyusun t_aporan Keuangan Analis Barang Milik Negara Pengolah Data Barang Milik Neeara Teknisi Sarana dan Prasarana Kant*

TOTAL

1

dan

1

Kerja sama Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Keuangan Keuangan

Keuangan

Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Tata Usaha Tata Usaha Tata Usaha r_9n:aa Arslp Tata Usaha reqgaomtntstrasl persuratan Tata Usaha renara usana rlmpman Tata Usaha rerugas lleamanan Tata Usaha LAIAKA Tata Usaha Pelaksanaan Akademit< dan Akademik dan Kemahasiswaan Kemahasiswaan rengolah Data Akademik dan Akademik dan Kemahasiswaan Kemahasiswaan rengaommlstrasr Data Akademik dan Akademik dan Kemahasiswaan Kemahasiswaan Analis Sistem Informasi Kelembagaan dan Keria sama Pengolah Data Kelembagaandan Kerja sama Kelembagaan dan Keria sama Penyusun Dokumentasi dan publikasi Kelembagaan dan Keria sama Pengadministrasi Kelembagaan dan Kerja Kelembagaan dan Sama Keria sama

Analis

1

dan

Kemahasiswaan

Kelemu@

Analis Kompetensi dan

1

i

1

6 J 5 1

-T--

1 1

4 1

i 1

I 1 1

a J 1

J

2 2

2

2 5

I

i 58

II.

DASARHUKUM Penyelengg araan Operasional Kopertis Wilayah

l. Undang-Undang

II

berdasark an pada:

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5336); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 42ta}lxr 2013, tentang organisasi dan tata kerj a Kopertis;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Secara teknis Kopertis Wilayah II berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

III.

SARANA DAN PRASARANA Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing bagian dan seksi. Pelayanan Kopertis Wilayah II juga didukung dengan pemanfaatan IT sehingga stakeholder dapat dengan mudah melihat dan mendowload informasi yang kami edarkan melalui website Kopertis Wilayah II. Berikut fasilitas ruangan yang ada di Kopertis Wilayah II: 1. Ruang Tamu ber AC 2. Ruang Sidang A, B, dan C 3. Ruang Perpustakaan 4. Ruang Arsip 5. Kantin Umum

IV.

KOMPETENSI PELAKSANA Sumber Daya Manusia (SDM) di Kopertis Wilayah II adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan pelayanan yang dihasilkan oleh Kopertis Wilayah II. Pegawai pada Kopertis Wilayah II terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik adalah dosen PNS Dpk pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah II sedangkan tenaga kependidikan adalah pegawai yang bekerja pada kantor Kopertis Wilayah II. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Setiap personel SDM yang adal akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkar/sesuai dengan jabatannya, mampu bekerja secara tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara.

V.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPD Sesuai dengan norrna tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan mis yang telah ditetapkan. Sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Kopertis Wilayah II. Kopertis Wilayah II telah membentuk tim SPI yang terdiri dari unsur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kopertis Wilayah II. Tim SPI yang ada saat ini dibentuk berdasarkan Keputusan Koordinator Kopertis Nomor 0l09lK2lTUl20I6 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Satuan Pengawasan Intern (SPD di Lingkungan Kantor Kopertis Wilayah II Tahun Anggaran 2016.

VI. JAMINAN PELAYANAN Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalahjaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yutg ,u,nu kepada ,"-iru.p?ngguna jasa pelayanan di Kopertis

wilayah

II'

Kopertis wiiaya'ir

II

senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan iot+ rop"rtis wilayah II

mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. sejak tahun telah memiliki sertifikat ISb gdOt _zOOS.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Kopertis wilayah II dimaksudkan adalah terjaminnya keabsahan dari produk g91ururu, r*g diteibitkan sesuai dengan pelayanan yang diminta oleh stakeholders. Kopertis il"lugu sudah menerima tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikannya berdasarkan !ilayarr Peraturan Meteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi nomor 31 Tahun 2al6 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan Kementerian Rise], Teknologi, aan penaiaiku, ringgi. Komponen tunjangan kinerja tersebut terdiri dari kehaditan 30Yo, integritas 30%o dan t"ii.a1 +oN. r"mponlr, mr"4a dihitung berdasarkan hasil rata-rata daip"lriluiun .upuiutr-rurur* kerja pegawii J* penilaian capaian kinerja Kopertis' Sehingga hasil penilaian'kinerj;;k* berpengaruh terhadap besaran nilai tunjangan kinerja yang akan diterirna tiap pega#ai. Evaluasi ki-nerja di Kopertis wilayah II akan dilakukan setiap semester.

Ditetapkan

di

: palembang

padatanggal : 03 Oktober 2016 R KOPERTIS WILAYAH II,

T*t,

x A.NT0l KOORNIN

e(

sry€ r' *

98503 1 003

-/

ffi

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

WILAYAH II Jalan Srijaya No. 883 Palembang 30153 Telepon (07 | l)4 I 07 ZZ-4 | 0 423 Fax (0 7 1 t) 4 t9 42 I

ntSTcKnt'{T1

Laman : www.kopertis2.or.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II NOMOR:

47 07

IKZ IKP I 20 I 6

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b.

Mengingat :

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Kopertis Wilayah II dengan Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah II.

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahu:r 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

J.

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

5.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

6.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor I Tahun 2013 jo Nomor 42 Tahun 2013, tentang organisasi dan tata kerja Kopertis;

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun z0l2 tentang petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;

9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentarrg Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelengg araan Pelayanan publik;

10.

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor 56/M/KPT.KP120L6 tanggal 2l Juni 2016 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah II;

11.

Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH II TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II.

KESATU

Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Koordinasi perguruan Tinggi Swasta Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah II ini.

KEDUA

Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta wilayah II wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah danl ata:u diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di tanggal

C*

'lffr

:Palembang : 03 Oktober 2016

R KOPERTIS WILAYAH II,

KANIOR

koc a nINAS'

E,[

Pr Ra;{..fiuAru ., ''';i;,...sJfl{M

ft-b

IDODO 19198s031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH II NOMOR : 47071K21KP12016

TANGGAL : 03 Oktober 2016 TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH

II

II

MAKLUMAT PELAYANAN

..DENGAN INI, KAMI SELURUH PENYELENGGARA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Ditetapkan di

: Palembang : 03 Oktober 2016

pada tanggal

OR KOPERTIS WILAYAH II, KA.NT'JR

a={

El \J] \

KT-]CQ OINASI

xpFRilr.; rr^ Tl&Gilr:l

w

*\ \9

\'a.

DODO

NIP

1

9198503 1003

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Recommend Documents