STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
1. DASAR HUKUM Sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensinya maka Pemerintah Provinsi Lampung sebagai daerah otonomi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar kebijakan dan inisiatif pembiayaan serta dilakukan oleh perangkat daerah sendiri, di samping dana dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang – Undang Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesehatan berdasarkan azaz otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kjebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan memiliki fungsi a. perumusan kebijakan kesehatan berskala provinsi, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman; b. Pengelolaan dan pemberian rekomendasi pertimbangan tehnis izin sarana dan prasarana kesehatan khususnya seperti Rumah sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan Rumah Sakit Kanker c. Pelaksanaan Sertifikasi tehnologi kesehatan dan gizi d. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit menular dan tidak menular dan kejadian luar biasa e. penempatan tenaga medis strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten/kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga da n pelatihan kesehatan f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi bidang kesehatan g. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Provinsi an yang belum dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/kota h. Pelayanan administrative; dan i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi
2. PERSYARATAN PELAYANAN a. Masyarakat (sesuai pasal 1 ayat 6 UU no 25 Tahun 2009) dengan menunjukkan identitas diri b. Mengisi buku tamu/formulir permohonan pelayanan publik
3. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (Terlampir)
4. ALUR PELAYANAN (Terlampir) 5. STANDAR BIAYA PELAYANAN Tidak ada biaya jasa pelayanan untuk setiap produk layanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi kecuali apabila masyarakat memerlukan penggandaan dokumen dengan prinsip biaya ringan 6. STANDAR WAKTU PELAYANAN Produk pelayanan akan diberikan selambat lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja, apabila produk pelayanan publik yang diminta sudah memasuki hari 10 maka Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung akan menginformasikan kepada masyarakat tentang keterlambatan tersebut. 7. JENIS PELAYANAN Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi lampung terdiri dari a. Pelayanan Jasa meliputi : perumusan kebijakan kesehatan berskala provinsi, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman; Pengelolaan dan pemberian rekomendasi pertimbangan tehnis izin sarana dan prasarana kesehatan khususnya seperti Rumah sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan Rumah Sakit Kanker, Pelaksanaan Sertifikasi tehnologi kesehatan dan gizi, Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit menular dan tidak menular dan kejadian luar biasa., Penempatan tenaga medis strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten/kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan, Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi bidang kesehatan, Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Provinsi an yang belum dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/kota, Pelayanan administrative; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi b. Pelayanan Barang meliputi : Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Provinsi yang belum dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/kota (misal obat PKD, MP ASI, Kelambu berinsektisida, Larvasida, Insektisida dll) 8. SARANA DAN PRASARANA a. Tempat parkir terbagi menjadi 3 zona yaitu parker tamu, parker masyarakat berkebutuhan khusus dan parkir pegawai b. Loket/Meja Pelayanan terletak di pintu masuk gedung ….? c. Toilet terbagi menjadi 2 yaitu toilet tamudan atau masyarakat berkebutuhan khusus dan toilet karyawan. Untuk mempersiapkan toilet yang sesuai dengan masyarakat berkebutuhan khusus akan dianggarkan pada tahun anggaram 2015 d. Sarana Antrian : masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan public akan mendapatkan nomor antrian yang tertulis pada formulir pelayanan publik e. Tempat duduk: tempat duduk ruang tunggu terletak pada ….. f. Pendingin ruangan : ruang tunggu akan dilengkapi dengan pendingin ruangan yang akan dianggarkan pada tahun anggaran 2015 g. Kecukupan jumlah pegawai h. Tata tertib petugas (terlampir) i. Informasi Visi dan Misi (terlampir) j. Informasi Moto (terlampir) k. Kepemilikan ID Card Petugas (terlampir) l. Ketersediaan seragam petugas m. Ketersediaan petugas keamanan n. UPP termasuk satu pintu/atap …. Tidak sesuai dengan dinkes o. Maklumat Pelayanan (terlampir) p. Ketersediaan SIPP q. Informasi cara/prosedur pengaduan (terlampir) r. Sarana Pengaduan SMS gateway (terlampir) 9. PELAYANAN KHUSUS MASYARAKAT RENTAN a. Rambatan, Jalur rambatan, pegangan rambatan, tombol lift timbul/suara tidak disediakan namun untuk memudahkan akses pelayanan antara parker masyarakat berkebutuhan khusus dan ruang tunggu hanya sejauh 5 meter saja, petugas akan mengantar formulir pelayanan publik di ruang tunggu dan masyarakat berkebutuhan khusus akan dilayani di ruang tunggu tersebut sesuai dengan SOP Pelayanan pada Masyarakat berkebutuhan khusus (SOP terlampir) 10. SERTIFIKAT ISO
11. SARANA PENGUKURAN KEPUASAN PELAYANAN MASYARAKAT SOP pengukuran kepuasan pelayanan (terlampir)
BERITA ACARA PERSETUJUAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
HARI/TANGGAL
: …………………………
TEMPAT
: …………………………
PEMBERI PERSETUJUAN 1. ……………………………. (OMBUDSMAN RI PERWAKILAN LAMPUNG)
2. …………………………………
LAMPIRAN VISI DAN MISI
VISI Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014 telah ditetapkan yaitu “Lampung Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”
MISI 1. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan social 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial 4. Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEK 5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah 6. Meningkatkan pelestaraian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 7. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis 8. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha serta bertata kelola baik
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG Jalan dr Susilo No 44 – 46 Pahoman Bandar Lampung Telp. Kode Pos 35213 Website www.dinkeslampungprov.go.id Facebook DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TWITTER @dinkes_lampung SMS Center 082177016688 (Humas Dinkes Provinsi Lampung)
VISI “Masyarakat LAMPUNG yang Sehat dan Mandiri”
MISI 1. Menjamin Upaya Kesehatan yang Merata, Bermutu dan Terjangkau 2. Menjamin ketersediaan Sumber Daya Kesehatan 3. Meningkatkan Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat
MOTO Sehat Modal Utama Menuju LAMPUNG Unggul dan Berdaya Saing
JANJI/MAKLUMAT PELAYANAN Melayani Masyarakat agar Sehat dan Mandiri
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan masyarakat Pengelolaan Informasi Pengawasan Internal Penyuluhan pada Masyarakat Pelayanan Konsultasi
Lampiran
ALUR PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
PEMOHON PELAYANAN
PEMILAHAN PERMOHONAN PELAYANAN
RESEPSIONIS
PUBLIK
PPID PENGELOLAAN PERMINTAAN INFORMASI KOMLIK/HUMAS PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT PELAYANAN KONSULTASI SEKSI PPSDM PENGURUSAN USULAN SERTIFIKASI NAKES (KEC MEDIS & APOTEKER) PENGURUSAN SK PAK (PENILAIAN ANGKA KREDIT) SEKSI KOSKESTRAT PENGURUSAN REGISTRASI TENAGA TEHNIS KEFARMASIAN REKOMENDASI INDUSTRI KOSMETIK & USAHA KECIL OBAT TRADISONAL PKDR REKOMENDASI TIPE RUMAH SAKIT/PENETAPAN KELAS PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT TIPE B SEKSI OBAT & NAPZA PELAYANAN PERMINTAAN OBAT DARI DINKES KAB/KOTA REKOMENDASI TEHNIS IZIN PBF REKOMENDASI TEHNIS IZIN INDUSTRI FARMASI REKOMENDASI LOLOS BUTUH APOTEKER SEKSI CEGMAT PELAYANAN PERMINTAAN VAKSIN DARI DINKES KAB/KOTA
PULANG
RUANG TUNGGU
Lampiran
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Lampiran STANDAR OPERASIONAL PENGADUAN
PENGADUAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI 1. Website Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yaitu www.dinkes.lampungprov.go.id 2. Mengisi formulir pelayanan publik dengan mengisi perihal PENGADUAN 3. SMS Gate Way
PENGADUAN DITERIMA MELALUI ELEKTRONIK ATAUPUN TERTULIS
REGISTRASI PENGADUAN OLEH SEKRETARIS HUMAS
RAPAT PEMBAHASAN PENGADUAN KETUA ANGGOTA
: SEKRETARIS DINKES : PARA ESELON III HUMAS
TINDAK LANJUT PASCA PENGADUAN
PENGADUAN MASUK KE HUMAS
INFORMASI TIDAK LANJUT KEPADA MASYARAKAT
PEJABAT PENGADUAN : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG JANGKA WAKTU
: 30 HARI