STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Jl.. Trunojoyo No.120 Madiun, Kode Pos 63128 Jawa Timur Telepon (0351) 464242 Fax (0351) 466437 Email : [email protected]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN NOMOR

:

440/218/401.103/2017 TANGGAL : 11 JANUARI 2017 STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN 1.

JENIS PELAYANAN :KARTU MADIUN SEHAT No. 1.

Komponen Dasar Hukum

Uraian Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2016

tentang

Pedoman

Pembiayaan

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Madiun. 2.

Persyaratan pelayanan

Kartu

Madiun

Sehat,

yang

selanjutnya

disingkat KMS, adalah tanda kepesertaan Program Jaminan kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kota Madiun dengan klim yang dikeluarkan oleh Tim Pengelola. Untuk mendapatkan Kartu Madiun Sehat (KMS) Calon Peserta mendaftar ke Sekretariat Tim Pengelola di Dinas Kesehatan, Jalan

Trunojoyo

No.

120

Madiun

dengan

membawa: a. Fotocopy

Kartu Keluarga dan Kartu

Tanda Penduduk dengan menunjukkan Kartu

Tanda

Penduduk

dan

Kartu

Keluarga asli ; b. Calon Peserta membuat surat pernyataan tidak memiliki jaminan kesehatan dengan bermaterai cukup. 3.

Sistem,

mekanisme

dan

-

prosedur

Kepesertaan KMS diperoleh dari Hasil editing dan finishing data dari kegiatan pendataan peserta Jamkesmasta pada tanggal 30 Nopember 2012 sebagai

database peserta Jamkesmasta Tahun 2013 baik dalam softcopy dan hardcopy. -

Calon peserta tambahan harus mendaftar ke Sekretariat Tim Pengelola di Dinas Kesehatan

Kota

Madiun

d/a

Jalan

Trunojoyo Nomor 120 Madiun dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

masing-masing

dengan

menunjukkan

1

KTP

lembar dan

KK

aslinya, dengan ketentuan berikut ini: 1. Calon

peserta

membuat

surat

pernyataan tidak memiliki jaminan kesehatan dengan bermaterai cukup (Rp 6000,-) ;

2. Calon peserta mendaftar sendiri atau diwakilkan oleh anggota keluarga yang terdaftar dalam KK ; 3. Apabila calon peserta sebatangkara dan dalam kondisi sakit maka dapat diwakilkan oleh orang lain dengan persyaratan

lengkap

sesuai

ketentuan. -

Syarat penduduk yang dapat mengurus KMS antara lain : 1. Belum memiliki jaminan kesehatan pada BPJS 2. Penduduk

Daerah

yang

terdaftar

dalam Kartu Keluarga, dan telah bertempat tinggal di Kota Madiun paling singkat 6 bulan, terhitung sesuai

dokumen

resmi

(sesuai

dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) ; 3. Bayi dari ibu pemegang KMS ; 4. Penduduk

Daerah

atas

dasar

pertimbangan program dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. 4.

Jangka waktu penyelesaian

1. Waktu

yang

kepengurusan (dengan

diperlukan KMS

catatan

maksimal

syarat

untuk 1

jam

lengkap

dan

benar). 2. Pelayanan KMS dibuka setiap hari kerja : a. Senin-Kamis : pukul 08.00 s/d 12.00 WIB b. Jum’at

: pukul 08.00 s/d 11.00

WIB 5.

Biaya/tarif

Tidak dikenakan biaya

6.

Produk layanan

Kartu Madiun Sehat

7.

Sarana,

prasarana,

atau fasilitas

dan/

1. Kartu PVC 2. Printer Evolis Primacy 3. Ribbon Evolis Primacy High Trust® 4. Laptop yang dilengkapi dengan Evolis Premium Suite® untuk Windows

8.

Kompetensi pelaksana

Minimal

lulusan

D3

dan

mampu

mengoperasikan komputer. 9.

Pengawasan internal

Sistem

pengendalian

internal

dan

pengawasan langsung dilakukan oleh Ketua Tim Pengelola yang menjabat sebagai Kepala Bidang

Pelayanan

dan

Sumber

Daya

Kesehatan. 10.

Penanganan

pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan diterima dari

saran dan masukan

masyarakat langsung yang menyampaikan melalui kotak saran/ keluhan.

11.

Jumlah pelaksana

2 (dua) orang)

12.

Jaminan pelayanan

Peserta

Kartu

Madiun

Sehat

dapat

memperoleh pelayanan kesehatan Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam hal ini

Puskesmas atau Bidan Praktek Mandiri

dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)

dikelas 3 (tiga) dalam hal ini Rumah Sakit yang sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 13.

Jaminan

keamanan

dan

keselamatan pelayanan

1. Kepastian regulasi 2. Kontak pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan 3. Menjaga privacy pasien

14.

Evaluasi kinerja pelaksana

1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tribulan 3. Laporan Semester 4. Laporan Tahunan

2.

JENIS PELAYANAN : No. 1.

SURAT PERNYATAAN MISKIN


Uraian Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2016

tentang

Pedoman

Pembiayaan

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Madiun. 2.


Surat Pernyataan Miskin, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota, yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang dapat digunakan oleh pemegang Kartu Madiun Sehat

untuk

mendapatkan

pelayanan

kesehatan lebih lanjut di PPK Lain. Persyaratan untuk memperoleh SPM adalah dengan membawa :

a. Fotocopy



Tanda

Penduduk

dan

Kartu

Keluarga asli ; b. Surat keterangan rujukan dari PPK I dan/atau PPK II ; c. Surat keterangan dari dokter UGD/IGD PPK lain ; d. Surat Permohonan diterbitkan SPM dari yang bersangkutan atau keluarga. e. Materai Rp 6.000,3.

Sistem,

mekanisme

dan Untuk mendapatkan Surat Pernyataan Miskin

prosedur

(SPM) Calon Peserta datang ke Sekretariat Tim Pengelola Program Kartu Madiun Sehat di Dinas Kesehatan, Jalan Trunojoyo No. 120 Madiun dengan membawa : a. Fotocopy



Tanda

Penduduk

dan

Kartu

Keluarga asli ; b. Surat keterangan rujukan dari PPK I dan/atau PPK II ; c. Surat keterangan dari dokter UGD/IGD PPK lain ; d. Surat Permohonan diterbitkan SPM dari yang bersangkutan atau keluarga. e. Materai Rp 6.000,4.


1. Waktu

yang

diperlukan

untuk

kepengurusan SPM maksimal 1 hari. 2. Pelayanan SPM dibuka setiap hari kerja : a. Senin-Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00 WIB b. Jum’at

: pukul 08.00 s/d 14.00

WIB 5.

Biaya/tarif


6.

Produk layanan

Surat Penyataan Miskin (SPM)

7.

Sarana,

prasarana,

dan/

atau fasilitas 8.

1. Printer 2. Laptop

Kompetensi pelaksana

Minimal

lulusan

D3

dan

mampu


Pengawasan internal

Sistem

pengendalian

internal

dan

pengawasan langsung dilakukan oleh Ketua Tim Pengelola yang menjabat sebagai Kepala Bidang

Pelayanan

dan

Sumber

Daya

Kesehatan. 10.

Penanganan

pengaduan, Pengaduan, saran dan masukan diterima dari

saran dan masukan

masyarakat langsung yang menyampaikan melalui kotak saran/ keluhan.

11.

Jumlah pelaksana

1 (satu) orang)

12.

Jaminan pelayanan

Masyarakat pemegang Kartu Madiun Sehat dapat memperoleh pelayanan kesehatan di kelas tiga (tiga) pada Rumah Sakit yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Madiun

13.

Jaminan

keamanan


dan

1. Kepastian regulasi 2. Kontak pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan

3. Menjaga privacy pasien 14.



3. JENIS PELAYANAN

:

REKOMENDASI PENGURUSAN SURAT IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

No.

Komponen

1.

Dasar Hukum

2.


Uraian Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan 1. Mengisi form permohonan 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Penanggung Jawab 3. Fotokopi Ijazah Penanggung Jawab 4. Fotokopi Surat Ijin Praktik/Kerja Penanggung Jawab 5. Fotokopi Ijazah dan Surat Ijin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan Penunjang 6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter 7. Fotokopi Izin Gangguan (HO) ; 8. Dokumen Kesehatan Lingkungan 9. Denah ruangan dan denah lokasi 10. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/ sewa/kontrak 11. Surat pernyataan kesanggupan sebagai Penanggung Jawab 12. Surat pernyataan kesanggupan masingmasing tenaga teknis 13. Surat Ijin atasan bila Penanggung Jawab sebagai Pegawai Negeri, Anggota TNI-POLRI, dan pegawai Instansi

4.


Pemerintah lainnya 14. Surat Penunjukan Penanggung Jawab Teknis dari Pemilik Sarana 15. Daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan 16. Daftar rincian SOP pelayanan dan tarip jasa pelayanan 17. Rekomendasi dari Organisasi Profesi a. Pemohon ke Kantor Dinas kesehatan dan KB Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan b. Petugas menerima dan meneliti berkas c. Visitasi ke sarana/lokasi dan penandatanganan berita acara pemeriksaan d. Membuat surat rekomendasi ijin sarana pelayanan kesehatan e. Penanda-tanaganan surat rekoemndasi ijin sarana pelayanan kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja

5.

Biaya/tarif

Gratis

6.

Produk layanan

3.

Sistem, mekanisme dan prosedur

7. 8.

Surat rekomendasi ijin sarana pelayanan kesehatan Sarana, prasarana, 1. Cek lis pemeriksaan dokumen permohonan dan/atau fasilitas 2. Lembar Berita acara pemeriksaan 1. Komputer Kompetensi pelaksana D-3 Kesehatan Pengawasan internal

Eselon IV dan Eselon III membubuhkan paraf pada konsep surat ijin sarana pelayanan 9. kesehatan sebelum ditanda-tangani Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun pengaduan, Rekomendasi ijin sarana pelayanan kesehatan 10. Penanganan saran dan masukan yang isinya tidak sesuai dapat dilakukan revisi 11. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja 12. Biaya/tarif

Gratis

13. Produk layanan

Surat rekomendasi ijin sarana pelayanan kesehatan Sarana, prasarana, 3. Cek lis pemeriksaan dokumen permohonan 14. dan/atau fasilitas 4. Lembar Berita acara pemeriksaan 2. Komputer

4.

JENIS PELAYANAN :

REKOMENDASI PENGURUSAN SURAT IZIN KERJA/PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

No. 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.


Uraian

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Persyaratan pelayanan a. Mengisi form permohonan b. Fotokopi Ijazah c. Fotokopi STR yang masih berlaku; d. Surat keterangan atasan atau pemilik sarana atau pernyataan mempunyai tempat praktik/kerja e. Surat Keterangan Sehat dari dokter f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Sistem, mekanisme dan 1. Pemohon ke Kantor Dinas kesehatan dan prosedur KB Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas menerima dan meneliti berkas 3. Berkas yang sudah lengkap diagenda surat masuk 4. Membuat surat rekomendasi ijin kerja/praktik 5. Penanda-tanganan surat rekomendasi oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja Biaya/tarif Gratis Produk layanan Surat rekomendasi ijin kerja/praktik Sarana, prasarana, 3. Cek lis pemeriksaan dokumen permohonan dan/atau fasilitas 4. Komputer

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 5.

Kompetensi pelaksana Pengawasan internal

D-3 Kesehatan Eselon IV dan Eselon III membubuhkan paraf pada konsep surat ijin kerja/praktik sebelum ditanda-tangani Kepala Dinas kesehatan dan KB Kota Madiun Penanganan pengaduan, Rekomendasi ijin kerja/praktik yang isinya saran dan masukan tidak sesuai dapat dilakukan revisi Jumlah pelaksana 2 (dua) orang Jaminan pelayanan Rekomendasi ijin kerja/praktik sesuai permohonan Jaminan keamanan dan Rekomendasi ijin kerja/praktik sesuai keselamatan pelayanan permohonan Evaluasi kinerja pelaksana Assesment pelayanan dan Laporan

JENIS PELAYANAN

:

REKOMENDASI PENGURUSAN SURAT IZIN TENAGA LAINNYA (TUKANG GIGI )

No. 1.

2.

3.


Uraian

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan Persyaratan pelayanan a. Fotokopi KTP / paspor untuk TKA b. Surat Keterangan Kepala Kelurahan tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi c. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi tukang gigi d. Fotokopi Ijazah/Sertifikat (bila ada) e. Surat pengantar Puskesmas setempat f. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar Sistem, mekanisme dan 1. Pemohon ke Kantor Dinas kesehatan dan prosedur KB Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas menerima dan meneliti berkas 3. Visitasi ke tempat praktik dan penandatanganan berita acara pemeriksaan 4. Membuat surat rekomendasi ijin tukang gigi

4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 6.

5. Penanda-tanganan surat rekomendasi ijin tukang gigi oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Jangka waktu penyelesaian Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja Biaya/tarif Gratis Produk layanan Surat rekomendasi ijin tukang gigi Sarana, prasarana, 1. Cek lis pemeriksaan dokumen permohonan dan/atau fasilitas 2. Lembar Berita acara pemeriksaan 3. Komputer Kompetensi pelaksana D-3 Kesehatan Pengawasan internal Eselon IV dan Eselon III membubuhkan paraf pada konsep surat rekomendasi ijin tukang gigi sebelum ditanda-tangani Kepala Dinas kesehatan dan KB Kota Madiun Penanganan pengaduan, Rekomendasi ijin tukang gigi yang isinya saran dan masukan tidak sesuai dapat dilakukan revisi Jumlah pelaksana 2 (dua) orang Jaminan pelayanan Rekomendasi ijin tukang gigi sesuai permohonan Jaminan keamanan dan Rekomendasi ijin tukang gigi sesuai keselamatan pelayanan permohonan Evaluasi kinerja pelaksana Assesment pelayanan dan Laporan

JENIS PELAYANAN No.

:

SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL

Komponen

1.

Dasar Hukum

2.


Uraian 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan ; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional g. Biodata pengobat tradisional; h. Fotokopi KTP / paspor untuk TKA; i. Surat Keterangan Kepala Kelurahan tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional; j. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional

3.

Sistem, mekanisme prosedur

4. 5. 6. 7.

Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk layanan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

8. 9.

Kompetensi pelaksana Pengawasan internal

10.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana Assesment pelayanan dan Laporan

11. 12. 13. 14.

dan

yang bersangkutan; k. Fotokopi Ijazah/ Sertifikat pengobatan tradisional (bila ada); l. Surat pengantar Puskesmas setempat; m. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; n. Rekomendasi Kejaksaan/Depag bagi pengobat tradisional tenaga dalam dan pendekatan agama. 1. Pemohon ke Kantor Dinas kesehatan dan KB Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas menerima dan meneliti berkas 3. Visitasi ke tempat usaha battra dan penanda-tanganan berita acara pemeriksaan 4. Membuat surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) 5. Penanda-tanganan STPT oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja Gratis Surat Terdaftar Pengobat Tradisional 1. Cek lis pemeriksaan dokumen permohonan 2. Lembar Berita acara pemeriksaan 3. Komputer D-3 Kesehatan Eselon IV dan Eselon III membubuhkan paraf pada konsep STPT sebelum ditanda-tangani Kepala Dinas kesehatan dan KB Kota Madiun STPT yang isinya tidak sesuai dapat dilakukan revisi 2 (dua) orang STPT sesuai permohonan STPT sesuai permohonan

7.

JENIS PELAYANAN : No. 1.

PELAYANAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan; 2. Surat Keputusan Kepala Badan POM No. HK.03.1.231.23.04.12.2205

2.

Persyaratan Pelayanan

1. Foto Copy KTP /KK DomisiliKota Madiun 2. Contoh Label Pangan 3. Contoh produk

( makanan /minuman )

Resiko rendah 4. Foto

Copy

Sertifikat

Penyuluhan

Keamanan Pangan 3.

Sistem,

Mekanisme

Dan 1. Pemohon

Prosedur

mengisi

Blangko/Formulir

Pendaftaran P –IRT 2. Pemohon

menyerahkan

Formulir

Pendaftaran disertai : Foto copy KTP/KK, Contoh Label Produk dan Contoh produk 3. Dilakukan penelitian persyaratan , jika sudah lengkap akan dilakukan kunjungan untuk Pemeriksaan Kelayakan Lokasi dan Proses Produksi 4. Dilakukan

kunjungan

inspeksi

Sarana

Produksi dan Proses produksi 5. Jika Hasil inspeksi /Audit Nilai Cukup akan di terbitkan Sertifikat Produksi Pangan 4.

Jangka Waktu Penyelesaian

Setiap jam Kerja dengan waktu penyelesaian 5 hari kerja sejak Persyaratan masuk secara

lekap 5.

Biaya/Tarif


6.

Produk Layanan

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

7. 8.

Sarana,

Prasarana, 1. Printer

Dan/Atau Fasilitas

2. Laptop

Kompetensi Pelaksana

Minimal lulusan D3 Kesling dan mampu mengoperasikan komputer.

9.

Pengawasan Internal

Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung

dilakukan

oleh

Kepala

Seksi

Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga 10.

Penanganan

pengaduan, Pengaduan dapat dilakukan melalui Telepon

saran dan masukan

atau datang secara

langsung setiap jam

Kerja ( Senin - Jum at ) 11.

Jumlah pelaksana

2 (dua orang)

12.

Jaminan pelayanan

Pemohon

mendapat

Sertifikat

Produksi

pangan dan No.P - IRT 13.

Jaminan

keamanan

dan 1. Kepastian regulasi


2. Kontak pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan 3. Menjaga privacy pasien

14.



8.

JENIS PELAYANAN :

SERTIFIKASI LAIK HIGIENE SANITASI JASA

BOGA No. 1.


Uraian Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun

2015

Tentang

Penyelenggaraan

Perizinan Bidang Kesehatan 2.


1. Permohonan

pengajuan

Laik

Higiene

Sanitasi Jasaboga dari Penanggung Jawab 2. Foto Copy KTP /KK Domisili Kota Madiun 3. Denah lokasi Dapur / Ruang Pengolahan 4. Foto

Copy

Sertifikat

Penyuluhan

Keamanan Pangan 5. Hasil Lab

angka Kuman pada Makanan,

alat masak dan alat makan 6. Hasil Laboratorium kualitas air 3.

Sistem, Prosedur

Mekanisme

Dan 1. Pemohon mengajukan surat permohonan Penerbitan

Sertifikat

Higiene

Sanitasi

Jasaboga 2. Dilakukan penelitian persyaratan , jika sudah lengkap : akan dilakukan kunjungan untuk Pemeriksaan Kelayakan Lokasi dan Proses Produksi 3. Dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan, sampel air minum, usap alat masak dan alat makan 4. Dilakukan

kunjungan

inspeksi

Sarana

Produksi dan Proses produksi 5. Jika Hasil inspeksi /Audit Nilai Cukup dan

semua

sampel

hasilnya

diterbitkan Sertifikat

baik

Laik

akan Higiene

Sanitasi Jasaboga 4.


Setiap jam Kerja dengan waktu penyelesaian 5 hari kerja sejak Persyaratan masuk secara lekap dan memenuhi persyaratan

5.

Biaya/Tarif


6.

Produk Layanan

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga

7.

Sarana,

8.


Dan/Atau Fasilitas

2. Laptop



9.

Pengawasan Internal


dilakukan

oleh

Kepala

Seksi

Kesehatan lingkungan ,Kesehatan Kerja dan olahraga 10.

Penanganan


saran dan masukan

atau datang secara

langsung setiap jam


Jumlah pelaksana

2 (dua orang)

12.

Jaminan pelayanan

Pemohon mendapat

Sertifikat Laik Higiene

Sanitasi Jasaboga 13.

Jaminan

keamanan



2. Kontak pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan 3. Menjaga privacy pasien

14.


1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tribulan 3. Laporan Semester

4. Laporan Tahunan 9. JENIS PELAYANAN

:

SERTIFIKASI LAIK HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN

No. 1.


Uraian Peraturan daerah kota madiun Nomor 3 tahun

2015

Tentang

Penyelenggaraan

perizinan bidang kesehatan 2.


1. Permohonan

pengajuan

Laik

Higiene

Sanitasi Rumah Makan / Restoran dari Penanggung Jawab 2. Foto Copy KTP /KK Domisili Kota Madiun 3. Denah lokasi Dapur / Ruang Pengolahan 4. Foto

Copy

Sertifikat

Penyuluhan

Keamanan Pangan 5. Hasil Lab


alat masak dan alat makan 6. Hasil Laboratorium kualitas air 3.

Sistem, Prosedur

Mekanisme

Dan 1. Pemohon mengajukan surat permohonan Penerbitan

Sertifikat

Higiene

Sanitasi

Rumah Makan / Restoran 2. Dilakukan penelitian persyaratan , jika sudah lengkap : akan dilakukan kunjungan untuk Pemeriksaan Kelayakan Lokasi dan Proses Produksi 3. Dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan, sampel air minum, usap alat masak dan alat makan

4. Dilakukan

kunjungan

inspeksi

Sarana

Produksi dan Proses Produksi 5. Jika Hasil inspeksi /Audit Nilai Cukup dan semua

sampel

hasilnya

baik

akan

diterbitkan Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan / Restoran 4.



5.

Biaya/Tarif


6.

Produk Layanan

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan Restoran

7.

Sarana,


Dan/Atau Fasilitas

2. Laptop 3. Sampling Food KIt

8.



9.

Pengawasan Internal


dilakukan

oleh

Kepala

Seksi


Penanganan


saran dan masukan

atau datang secara

langsung setiap jam


Jumlah pelaksana

2 (dua orang)

12.

Jaminan pelayanan

Pemohon mendapat


Sanitasi Rumah Makan /Restoran 13.

Jaminan

keamanan


dan 1. Kepastian regulasi 2. Kontak pengaduan masyarakat tentang

pelayanan kesehatan 3. Menjaga privacy pasien 14.



10. JENIS PELAYANAN : No. 1.

SURAT KETERANGAN LAIK SEHAT HOTEL



2015

Tentang

Penyelenggaraan



1. Permohonan pengajuan Surat Keterangan Laik Sehat Hotel 2. Foto Copy KTP /KK Domisili Kota Madiun 3. Denah lokasi Hotel 4. Foto Copy SIUP / TDUP 5. Hasil Lab


alat masak dan alat makan ( Jika ada Pelayanan Makmin di Hotel) 6. Hasil Laboratorium kualitas air 3.

Sistem, Prosedur

Mekanisme

Dan 1. Pemohon mengajukan surat permohonan Penerbitan Surat Keterangan Laik Sehat Hotel 2. Dilakukan penelitian persyaratan , jika sudah lengkap : akan dilakukan kunjungan untuk Pemeriksaan Kelayakan Lokasi dan Sarana Prasarana Hotel

3. Dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan, sampel air minum, usap alat masak dan alat makan ( Jika ada Fasilitas Pelayanan Makmin di Hotel ) 4. Dilakukan

kunjungan

inspeksi

Higiene

Sanitasi Hotel 5. Jika Hasil inspeksi /Audit Nilai Cukup dan semua

sampel

hasilnya

baik

akan

diterbitkan Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan / Restoran 4.



5.

Biaya/Tarif


6.

Produk Layanan

Surat Keterangan Laik Sehat Hotel

7.

Sarana,


Dan/Atau Fasilitas

2. Laptop 3. Sampling Food Kit

8.


Minimal lulusan D3 Kesling

dan mampu


Pengawasan Internal


dilakukan

oleh

Kepala

Seksi


Penanganan


saran dan masukan

atau datang secara

langsung setiap jam


Jumlah pelaksana

2 (dua orang)

12.

Jaminan pelayanan

Pemohon mendapat


Sanitasi Rumah Makan /Restoran 13.

Jaminan

keamanan



2. Kontak pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan 3. Menjaga privacy Klien/Pemohon

14.



11. JENIS PELAYANAN

:

SURAT KETERANGAN LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

No. 1.



2015

Tentang

Penyelenggaraan



1. Permohonan pengajuan Surat Keterangan Laik Sehat Hotel 2. Foto Copy KTP /KK Domisili Kota Madiun 3. Denah lokasi Depo Air Minum 2. Foto Copy SIUP / TDP 3. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik DAM

dan

Penjamah 4. Hasil Laboratorium kualitas air 3.

Sistem, Prosedur

Mekanisme

Dan 1. Pemohon mengajukan surat permohonan Penerbitan Surat Keterangan Laik Sehat Depo Air Minum isi ulang

2. Dilakukan penelitian persyaratan , jika sudah lengkap : akan dilakukan kunjungan untuk Pemeriksaan Kelayakan Lokasi dan Sarana Prasarana /instalsi Depo Air Minum 3. Dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel air baku dan hasil pengolahan 4. Dilakukan

kunjungan

inspeksi

Higiene

Sanitasi Depo Air Minum isi Ulang b. Jika Hasil inspeksi /Audit Nilai Cukup dan semua

sampel

hasilnya

baik

akan

diterbitkan Surat Keterangan Laik Higiene Sanitasi Depo Air Minum Isi Ulang 4.


Pelayanan

pengurusan

Surat

Keterangan

Laik Higiene Sanitasi Depo Air Minum Isi Ulang setiap hari kerja : Senin-Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00 WIB Jum’at Waktu

: pukul 08.00 s/d 14.00 WIB yang

diperlukan

untuk

proses

penerbitan/ atau tidak diterbitkannya Surat Keterangan Laik Sehat Hotel adalah 2 hari setelah dilakukan cek lapangan/ klarifikasi di lapangan oleh Tim. 5.

Biaya/Tarif


6.

Produk Layanan

Surat Keterangan Laik Sehat Depo Air Minum Isi Ulang

7.

Sarana,

Prasarana, 1.

Dan/Atau Fasilitas

Printer

2.

Laptop

3.

Sampling Food Kit

8.


Minimal lulusan D3 Kesling

dan mampu


Pengawasan Internal


dilakukan

oleh

Kepala

Seksi


Penanganan


saran dan masukan

atau datang secara

langsung setiap jam


Jumlah pelaksana

2 (dua orang)

12.

Jaminan pelayanan

Pemohon mendapat

Surat Keterangan Laik

Higiene Sanitasi Depo Air Minum Isi Ulang 13.

Jaminan

keamanan



2. Kontak pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan 3. Menjaga privacy Klien/Pemohon

14.


1. Laporan Bulanan 1. Laporan Tribulan 2. Laporan Semester 3. Laporan Tahunan KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

Dr. AGUNG SULISTYA WARDANI, M.Mkes Pembina Utama Muda NIP. 19630106 198903 2 007

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

Recommend Documents