Modul ke:
MAKNA DAN AKTUALISASI SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA ( DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, HANKAM SERTA HUKUM DAN HAM ) SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
BAHAN TAYANG MODUL 9 Fakultas
TEKNIK
Program Studi
SIPIL
www.mercubuana.ac.id
RANI PURWANTI KEMALASARI SH.MH.
Kompetensi •
Standar kompetensi :
• Mahasiswa mempunyai kemampuan analisis, berfikir rasional dan bersikap kritis dalam mengaktualisasikan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara • Materi Pembelajaran : • Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. • Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang politik. • Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang Ekonomi. • Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang Sosial Budaya. • Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang HANKAM. • Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang Hukum dan HAM.
SILA PERTAMA DALAM UUD 1945
PASAL 29 UUD 1945 PASAL 28 E – Ayat 1
• (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. • (2) Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya Masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
• Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya tuhan sebagai pencipta alam semesta. bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.
2.
3. Segala aspek penyelenggaraan hidup bernegara harus sesuai dengan
nilai nilai yang berasal dari Tuhan. Karena, Sejak awal pembentukan bangsa ini, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan.
Hal ini seperti kita lihat pada Pembukaan UUD 1945 aline ketiga, yang antara lain berbunyi : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa …. “
Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 4. Bangsa Indonesia merupakan manusia yang memiliki iman dan kepercayaan terhadap Tuhan. Iman dan kepercayaan inilah yang menjadi dasar dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 5. Tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita seharusnya menghindari sikap atau perbuatan yang anti terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 6. Diharapkan melalui pembahasan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, akan terwujud generasi-generasi penerus bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dan berbudi luhur.
SIKAP POSITIF CERMINAN SILA KE PERTAMA Hormat menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing. Setiap warga negara Indonesia harus percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki pola pikir, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap dalam memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah.
Penerapan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kehidupan Berbangsa Saat Ini
Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang politik.
Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang HANKAM.
Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang Ekonomi.
Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang Sosial Budaya.
Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang Hukum dan HAM.
Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang politik. • Menyakini bahwa Tuhan adalah maha kuasa atas segala hal termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga kita harus menyadari bahwa ada kontrol yang tidak pernah lepas dalam melakukan berbagai kebijakan pemerintah. • Segala proses mekanisme perpolitikan harus sesuai dengan perundang-undangan dan nilai agama. • Memegang teguh kejujuran dalam proses politik. Tindakan Money Politik dalam sebuah pesta demokrasi seperti pilkada merupakan suatu tindakan yang secara nyata tidak menyakini bahwa tuhan akan memberikan kekuasaan sesuai apa yang dikehendakinya. • Meyakini bahwa, jika pelaksanaan proses politik tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam agama, maka hasil dari kepemimpinan seorang pemimpin politik tidak akan membawa dampak positif kepada dirinya dan rakyat.
Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang Ekonomi • Ekonomi Berpedoman kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjadikan landasan spiritual, moral dan etika bagi penyelenggara pembangunan ekonomi. • Demokrasi ekonomi merupakan bentuk ekonomi sosialis religius. Disebut sosialis karena berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang dijiwai roh sosialisme, ditandai dengan adanya kepemilikan faktor faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara dan dengan adanya asas kebersamaan yang melandasi kegiatan perekonomian namun harus dijiwai oleh Sila Pertama yang termaktub dalam Pancasila. • Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa tidak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menomorsatukan indivisualisme.
Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang Sosial Budaya. Sila ketuhanan yang maha esa menjadi dasar moralitas utama untuk menyelenggarakan proses pembangunan dalam aspek sosial/budaya yang dapat diwujudkan dengan cara :
• Senantia berdasarkan kepada sistem nilai yang sesuai dengan nilai nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. • Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. • Menciptakan sistem sosial budaya yang beradap melalui pendekatan secara universal. • Pancasila diyakini oleh bangsa Indonesia akan menjadi suatu keyakinan yang standar dari keyakinan yang beraneka ragam
Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang HANKAM Perwujudan nilai sila ke 1 dalam bidang ini dapat dilakukan dengan cara : – Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai mahluk Tuhan. – Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin Hak Asasi Manusia, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan. – Pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. – Dalam masyarakat Indonesia yang semula bercirikan majemuk, banyak kita temukan upaya masyarakatnya untuk membina kerukunan umat beragama satu sama lain. – Selain menjalin dialog secara vertikal dengan tuhan Perlu pula membangun dialog horizontal. Dialog horizontal adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia dan pengakuan atas sifat dasar manusia yang berakal budi yang kreatif dan berbudaya.
Makna dan aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan bidang Hukum dan HAM. 1. Negara hukum Pancasila mengandung lima asas salah satunya asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini tercantum pada pembukaan UUD 1945 Alinea IV yaitu :…”maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaualatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan ini, Indonesia merupakan negara yang bertuhan. 2. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan pada tiga pilar yaitu Freedom ( kebebasan ), Rule Of Law ( aturan hukum ) dan Tolerance ( Toleransi ). 3. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual moral dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah jaminan terhadap kebebasan beragama. • .
4. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. 5. Sila pertama dari Pancasila secara jelas ditindaklanjuti oleh Pasal 29 Ayat ( 1 ) UUD 1945 yang berbunyi : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 6. Hubungan kesatuan antara bumi Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa membawa konsekwensi pada pertanggungjawaban dalam pengaturan dan pengelolaannya, tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan negara Indonesia melainkan termasuk juga pertanggungjawaaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 7. Pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945 tentang agama harus berpijak pada Hak Asasi Manusia.
8. Tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama. Dalam proses penyusunan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanen dan mutlak. 9.Dalam negara hukum Pancasila, tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar negara.
ANALISA KASUS •
•
•
Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ), Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap urusan kuota gula impor. Menurut KPK, Ketua DPD tersebut menerima uang suap sebesar Rp100 juta. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD), AM Fatwa, menyesalkan ada anggota DPD yang tertangkap oleh KPK. Menurutnya, Hal itu semakin memperburuk citra institusi DPD. Institusi DPD seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai aturan dan bersih dari korupsi. Namun jika ada anggota DPD yang tertangkap karena korupsi maka hal itu bertentangan dengan tujuan DPD itu sendiri yakni : “Menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal memperjuangkan aspirasi daerah demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia”. Tertangkapnya Ketua DPD tersebut merupakan bukti bahwa korupsi sudah merajalela, masif dan menyebar ke semua lini institusi tertinggi Republik ini. Semenjak Era Reformasi, penegakkan hukum yang adil menjadi sorotan di tanah air kita karena hal ini merupakan tugas dan amanah PANCASILA dan UUD 1945. Hukum tidak boleh tebang Pilih dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi di negeri ini, meskipun para pelanggar hukum tersebut adalah “para elite” yang mempunyai posisi strategis. Semoga para aparat penegak hukum dapat mengupayakan Penegakkan Hukum pada kasus di atas sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945.
PERTANYAAN • Pertanyaan : • Nilai Sila Pertama mana sajakah yang telah dilanggar oleh Pelaku Korupsi pada kasus di atas ? • Bagaimana menurut saudara solusi terhadap kasus korupsi mengingat kasus ini sudah masif dan menyebar ke semua lini institusi politik tertinggi Republik ini ? ( Berikan jawaban saudara dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam makna dan aktualisasi Sila pertama Pancasila dalam bidang politik )
