Kebijakan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
a.
Umum
S
emangat reformasi telah mendorong pendayagunaan aparatur Negara
untuk melakukan
efektivitas
pemerintahan
Negara
dalam
dalam
pembaharuan
melaksanakan
pembangunan,
dan
fungsi
peningkatan
penyelenggaraan
perlindungan
dan
pelayanan
masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana
diamanatkan
oleh
TAP
MPR
Nomor
XI/1998
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Disisi lain penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik dalam
pengelolaan
administrasi publik dan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan
sensitivitas
pemerintah
terhadap
tuntutan
dan
aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. Tugas pendayagunaan aparatur Negara pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan, dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh aparatur Negara melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor
penyelenggara negara (public service
reform) dalam rangka mewujudkan good governance. Saat ini reformasi telah berlangsung, yang mencakup antara lain upaya pemberantasan KKN, penerapan otonomi
daerah,
desentralisasi,
dan
netralitas
pegawai
negeri.
Walaupun
pelaksanaan reformasi birokrasi sudah ada kemajuan, masih terdapat permasalahan
dibidang pendayagunaan aparatur Negara yang tidak saja harus dihadapai, tapi juga diselesaikan, yaitu: 1. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional; 2. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan kompetensi yang adil sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur Negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat; 4. Praktek KKN belum sepenuhnya teratasi; 5. Rendahnya tingkat akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diembannya; 6. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat 7. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja; Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia, penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun kultur birokrasi baru. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, dan dinamika sosial
B.
Arah Kebijakan
K
ebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Sekretariat
DPRD Kota Bandung tahun 2009-2013 :
1. Mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung. √ Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. √ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur √ Program Peningkatan Disiplin Aparatur √ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Meningkatkan kompetensi aparatur. √ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Meningkatkan
transparansi
tata
kelola
administrasi
kesekretariatan
dan
keuangan. √ Program Perencanaan Pembangunan Daerah. √ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
C.
Program Utama Program utama pembangunan aparatur Negara tahun 2009-2013, yang digariskan dalam program kerja difokuskan pada: 1). Pelayanan Prima dan Profesional adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. 2). Membantu
DPRD
adalah
memfasilitasi
seluruh
kegiatan
yang
diselenggarakan DPRD Kota Bandung dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. 3). Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD adalah sesuatu yang diemban dan dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
D.
Program dan Kegiatan Pokok Program Sekretariat DPRD Kota Bandung pada hakekatnya
merupakan
implementasi dari Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung dan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung dan rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya program utama Sekretariat DPRD Kota Bandung.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan: Mendorong peningkatan kualitas sinergitas dan komunikasi dengan stakeholder yang handal dan aman serta nyaman. Sasaran: Terciptanya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang
komunikatif,
profesionalisme
dan
proporsional
dalam
pelayanan. 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Tujuan: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Sasaran: Tersedianya peningkatan
sarana kinerja
dan dan
prasarana
yang
memadai
produktivitas
kerja
dan
pelaksanaan tugas dan
administrasi
dalam
mendukung
pemerintahan
yang
memadai pada unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bandung.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan: M enata dan penyempurnaan penampilan Anggota dan Sekretariat DPRD Kota Bandung serta peningkatan Disiplin aparatur. Sasaran: Terciptanya kelembagaan
dan
manajemen
serta
pertanggungjawaban kinerja dalam peningkatan disiplin aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tujuan: Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Sasaran: T erwujudnya SDM aparatur yang profesional, netral dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tujuan: M engembangkan
manajemen
dan
penyelenggaraan
pelayanan
publik kepada masyarakat yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, cepat, patut dan adil guna menunjang kepercayaan dari masyarakat Sasaran: Meningkatkan transparansi tata kelola administrasi kesekretariatan dan keuangan. 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pewakilan Rakyat Daerah Tujuan: Mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung. Sasaran: Tercapainya prosentase jumlah kebijakan/keputusan yang diambil oleh DPRD serta tersosialisasinya Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam kegiatan DPRD.
