MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 TENTANG; JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang :

1. bahwa dengan beberapa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya pada pelbagai instansi.

2. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, telah terjadi perubahan-perubahan pada perguruan tinggi. 3. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Dosen, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaraan Negara Nomor 3041) b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaraan Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371), c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19) e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156) f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859), g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461), h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545),

i. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775), j. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547), k. Keputusan Presiden Nomor 100 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, l. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, m. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Memperhatikan : a. Usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya Nomor 37035/MPK/KP/99 tanggal 21 Juni 1999; b. Pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.11-53/18 tanggal 26 Juli 1999; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL, DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. 2. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dosen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. 4. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi.

5. Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional Dosen yang terdiri dari pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaan, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan. 6. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan Ilmu pengetahuan. 7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan. 8. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, dan/atau kesenian. 9. Karya ilmiah ialah karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing. 10. Penulis utama satu karya ilmiah adalah penaggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut. 11. Penulis pembantu adalah penulis lainnya diluar penulis utama. 12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan. 13. Tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menilai prestasi kerja Dosen dalam rangka penetapan angka kredit. BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 2 (1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi. (2) Dosen di Perguruan Tinggi yang diselenggaran oleh pemerintah hanya dapat dijabat oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan berkemampuan melaksanakan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi. Pasal 3 Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masayarakat. BAB III UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT Pasal 4 (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari : a.Unsur utama; b.Unsur penunjang; (2) Unsur utama terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi : a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan b. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya. c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) termasuk yang berbentuk kegiatan magang Dosen yunior 2. Tridarma Perguruan Tinggi, meliputi : a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, meliputi : 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran; 2) membimbing seminar Mahasiswa; 3) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL); 4) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir; 5) penguji pada ujian akhir; 6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan; 7) mengembangkan program perkuliahan; 8) mengembangkan bahan pengajaran; 9) menyampaikan orasi ilmiah; 10) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. 11) membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; 12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen. b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, karya seni monumental/seni pertunjukan dan karya sastra, meliputi :

1) menghasilkan karya penelitian; 2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; 3) mengedit/menyunting karya ilmiah; 4) membuat rancangan dan karya teknologi; 5) membuat rancangan karya seni. c.

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, meliputi : 1) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya; 2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 3) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat; 4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; 5) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen, meliputi : a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi; b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; c. menjadi anggota organisasi profesi; d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga; e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional; f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; g. mendapat tanda jasa/penghargaan; h. menulis buku pelajaran SLTA kebawah; i. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial. BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 5

(1) Jabatan fungsional Dosen terdiri atas Dosen pada program pendidikan akademik dan Dosen pada program pendidikan profesional. (2) Jenjang jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai tertinggi, yaitu : a. Dosen pada program pendidikan akademik terdiri atas : 1. Asisten Ahli; 2. Lektor; 3. Lektor Kepala; 4. Guru Besar. b. Dosen pada program pendidikan profesional terdiri atas : 1. Asisten Ahli; 2. Lektor; 3. Lektor Kepala. (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Dosen pada program pendidkan akademik sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu : a. Asisten Ahli terdiri atas : 1. Penata Muda golongan ruang III/a; 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b. b. Lektor terdiri atas : 1. Penata golongan ruang III/c; 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d. c. Lektor Kepala terdiri atas : 1. Pembina golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; 3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c. d. Guru besar terdiri atas : 1. Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d; 2. Pembina Utama golongan ruang IV/e. (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Dosen pada program pendidikan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampaingan tertinggi, yaitu :

a. Asisten Ahli terdiri atas : 1. Penata Muda golongan ruang III/a 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b b. Lektor terdiri atas : 1. Penata golongan ruang III/c; 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d; c. Lektor kepala terdiri atas : 1. Pembina golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; 3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c. BAB V RINGKASAN TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN MENURUT JENJANG JABATAN DAN JENJANG GELAR YANG TELAH DIPEROLEH (1) Rincian Kegiatan Asisten Ahli, yaitu : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma. Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Pasca Sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi,thesis dan disertasi diatur sebagai berikut: 1. Asisten Ahli yang berijazah Sarjana/Diploma IV membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan skripsi; 2. Asisten Ahli yang berijazah Magister/Spesialis I melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister; 3. Asisten Ahli yang berijazah Doktor/Spesialis II melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertasi, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma bagi yang berlatar belakang pendidikan Sarjana/Diploma. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister bagi yang berlatar belakang pendidikan Magister/Spesialis I.

Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program Sarjana/Diploma, Magister dan Doktor bagi yang berlatar belakang pendidikan Doktor/Spesialis II. (2) Rincian Kegiatan Lektor Yaitu: Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Sarjana/Diploma dan bagi yang berijazah Magister/Spesialis I, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masayarakat pada program pendidikan Magister serta bagi yang berijazah Doktor/Spesialis II, melaksanakan (M) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program pendidikan Doktor. Kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Pasca Sarjana serta bimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa untuk pembuatan skripsi, thesis dan disertasi diatur sebagai berikut : Lektor yang berijazah Sarjana/Diploma IV melaksanakan (M) kegiatan pembinaan skripsi dan membatu (B) kegiatan bimbingan pembuatan thesis. Lektor yang berijazah Magister/Spesialis I melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, serta diserahi tugas (D) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magiser, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor. Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II melaksanakan (M) bimbingan pembuatan skripsi dan thesis, membantu (B) kegiatan bimbingan pembuatan disertai, melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Magister, serta membantu (B) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program Doktor. (3) Rincian kegiatan Lektor Kepala, yaitu : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor, dan bagi Lektor Kepala yang berijazah Magister/Spesialis I membantu (B) kegiatan bimbingan disertasi. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Magister bagi yang berijazah Magister/Spesialis I atau Doktor/Spesialis II. Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Doktor bagi mereka yang berijazah Doktor/Spesialis II Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang tugas umum pemeritahan dan pembangunan. (4) Rincian Kegiatan Guru Besar, yaitu : Melaksanakan (M) kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor, Melaksanakan (M) kegiatan penelitian pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister dan atau Doktor; Melaksanakan (M) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridhama Perguruan Tinggi pada program pendidikan Sarjana/Diploma, Magister, Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pasal 7

(1) Ringkasan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini. (2) Rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini. (3) Angka kredit yang tercantum dalam Lampiran II untuk unsur melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengadian kepada masyarakat diartikan sebagai angka kredit maksimal dan dalam batas rambu-rambu ini masih ditentukan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan kemutakhiran. BAB VI HAKEKAT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Pasal 8 Pada hakekatnya, kenaikan jabatan fungsional Dosen merupakan : Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi; Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai; Pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan akademik; Harapan dan peluang pengembangan jatidiri keilmuan dan profesi demi pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuan. BAB VII ANGKA KREDIT Pasal 9 (1) Jumah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama. (2) Persentase yang harus dipenuhi oleh dosen yang mengajar pada program pendidikan akademik untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah: Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%; Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%; Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma PerguruanTinggi sebanyak-sebanyaknya 20%; (3) Persentase yang harus dipenuhi oleh Dosen yang mengajar pada program pendidikan profesional untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah : Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40%

Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10% Melaksanakan pengabdin kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15% Melaksanakan kegiatan penujang Tridharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20% (4) Jumlah angka kredit sebagaimana tersebut dalam ayat (1) bagi Dosen yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang membantu Dosen yang lebih senior (B); Ditugasi dengan pengawasan Dosen yang lebih senior (D) dan melaksanakan secara mandiri (M), masing-masing diberikan angka kredit 100% sesuai dengan prestasinya. (5) Angka kredit merupakan syarat yang diperlukan, tetapi belum cukup bagi kenaikan jabatan fungsional Dosen, karena harus dilihat pula syarat lain seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tatakrama dalam kehidupan akademis. (6) Kenaikan jabatan fungsional Dosen dapat dilakukan, apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan fungsional terakhir sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan fungsional yang berlaku. Pasal 10 (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada jabatan terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut : 100% untuk pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan maksimum 80% persyaratan unsur utama kenaikan jabatan berikutnya dengan komposisi untuk: 1. program pendidikan akademik: a) memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%; b) melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% 2. program pendidikan profesional: a) memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40% b) melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10% 0% untuk kegiatan penunjang. (2) Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli yang memiliki ijazah Doktor/Spesialis II, dapat diangkat/dinaikan langsung ketingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi setinggi-tinginya dalam jabatan Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan. (3) Dosen yang menduduki jabatan Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II, dapat diangkat/dinaikan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi setinggi-tingginya dalam jabatan Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.

(4) Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), untuk kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% (tiga puluh persen) yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya. (5) Dosen mempunyai hak untuk mendapat kenaikan jabatan apabila yang bersangkutan telah mendudukai jabatan terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan (6) Dosen dapat memperoleh kenaikan jabatan sebagaimana dimasud dalam ayat (2) dan ayat (3), apabila telah menduduki jabatan terakhir sekurang-sekurangnya satu.tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan. Pasal 11 (1) Apabila beberapa orang Dosen bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan dan karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/menyadur buku ilmiah/mengedit/menyuting/melakukan ulasan/kritik karya ilmiah, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut : a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu. (2) Apabila 1 (satu) matakuliah diberikan oleh beberapa orang Dosen, maka setiap Dosen mendapat pembagian angka kredit sebanding dengan beban tugasnya. (3) Angka kredit untuk kegiatan memberikan kuliah dan menguji serta menyelengarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio dan praktik lapangan dihitung berdasarkan satuan kredit semester (sks). BAB VIII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 12 Penilaian prestasi kerja Dosen oleh Tim Penilai dilakukan setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat. Pasal 13 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor dalam lingkungan masing-masing. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Departemaen bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang berada diluar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretaris Jenderal Departemen Agama atau pejabat lain yang ditunjuk bagi jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor bagi Perguruan Tinggi Agama Swasta di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Agama. (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh : Tim Penilai Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan bagi Rektor/Ketua/Direktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan. Tim Penilai PerguruanTinggi Swasta di lingkungan Kopertis bagi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama bagi Sekretaris Jenderal Departemen Agama yang selajutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah Dosen yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang jabatan yang berbeda. Pasal 14 (1) Susunan Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas : Seorang Ketua merangkap anggota; Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; Seorang Sekretaris merangkap anggota; Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota; (2) Pemberitahuan Tim Penilai ditetapkan oleh : Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kedinasan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta. Sekretaris Jenderal Departemen Agama atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penelai Perguruan Tinggi Agama. (3) Ketua Tim Penilai dijabat oleh :

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bagi Tim Penilai Pusat. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan. Koordinator Kopertis bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta. Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama. (4) Untuk Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak berlaku syarat masa jabatan dan syarat kepangkatan. (5) Sekretaris Tim Penilai dijabat oleh pejabat dibidang kepegawaian. (6) Anggota Tim Penilai diangkat dari tenaga Dosen yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : Jenjang jabatan fungsional Dosen yang dimilikinya serendah-rendahnya sama dengan jenjang jabatan dari Dosen yang dinilai; Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dosen; dan Dapat aktif melakukan penilaian. (7) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 5 (lima) tahun, kecuali jabatan Ketua Tim. Pasal 15 (1) Kecuali Ketua dan Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturutturut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti. Pasal 16 (1) Tata kerja dan tata cara penilaian oleh Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai , dibebankan pada anggaran masing-masing instansi. Pasal 17 Usul penetapan angka kredit bagi : 1. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diajukan oleh: Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar. Dekan Fakultas, Ketua Jurusan pada Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri masing-masing untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

2. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan di luarDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan diajukan oleh : Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Departemen atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar. Rektor/Ketua/Direktur perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan masingmasing, jika pejabat yang bersangkutan tidak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk menjadi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli sampai dengan Lektor. Apabila Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan tesebut ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka pejabat tersebut menunjuk pejabat setingkat lebih rendah yang mengusulkan penetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli sampai dengan Lektor. Pimpinan Perguruan Tinggi Agama yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departeman Agama untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor. 3. Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diajukan oleh : Koordinator Kopertis yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk angka kredit Lektor Kepala dan Guru Besar. Koordinator Kopertis yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk angka kredit Asisten Ahli sampai dengan Lektor. Pasal 18 (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan, kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan. BAB IX PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19 (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Guru Besar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditujuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Pasal 20

Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan. Pasal 21 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut : Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) untuk program pendidikan akademik atau yang mempunyai ekuivalensi kesarjanaan dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/Tim Penilai Ijazah, dan mempunyai kemampuan/ keahlian/ketrampilan dalam bidangnya; Berijazah serendah-rendahnya Diploma IV untuk program pendidikan profesional atau yang mempunyai ekuivalensi dengan Diploma IV dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/Tim Penilai Ijazah, berdasarkan kemampuan/ keahlian/keterampilan dalam bidangnya; Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan Memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Untuk menetapkan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit kumulatif sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 22 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Dosen, disamping harus memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor atau setelah dinilai oleh pejabat yang berwenang yang bersangkutan memiliki jumlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pasal 23 (1) Jenjang jabatan fungsional Dosen yang telah diperoleh berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat digunakan/disesuaikan, apabila yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai Dosen. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB XI SYARAT PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL ANTAR JALUR PENDIDIKAN Pasal 24 (1) Dosen pada jalur profesional dapat melanjutkan jenjang kariernya ke jalur akademik, dan sebaliknya.

(2) Perpindahan Dosen sampai dengan jabatan Lektor Kepala dari jenis pendidikan profesional menjadi Dosen pada jenis pendidikan akademik atau sebaliknya, harus memenuhi syarat sesuai dengan jenis pendidikan masing-masing. (3) Perpindahan Dosen dengan jabatan Lektor Kepala dari jenis pendidikan profesional menjadi Guru Besar pada jenis pendidikan akademik harus memenuhi syarat sebagai berikut : Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai Dosen Luar Biasa pada jenis pendidikan akademik; Memenuhi syarat bagi pengangkatan menjadi Guru Besar; dan Memperoleh persetujuan tertulis dari senat penyelenggara jenis pendidikan akademik. BAB XII SYARAT, PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25 (1) Seorang Dosen dapat dinaikan jabatannya apabila memenuhi syarat : Jumlah angka kredit kumulaif minimal yang ditentukan; dan Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan kenaikan jabatan fungsional Dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun, diharuskan pula memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakerditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi untuk 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian. (3) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Lektor Kepala, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan. (4) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Guru Besar, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat : Bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan; Menjadi penulis utama karya ilmiah dibidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal, sekurangkurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional ditambah dengan 2 (dua) pada tingkat nasional; Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan keduaduanya nasional dan internasional. (5) Tata cara dan prosedur untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. BAB XIII PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN DAN DARI JABATAN

Pasal 26 Dosen dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya apabila : Sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Dosen. Pasal 27 Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : Dijatuhi hukuman disipilin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tngkat hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau Sedang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal 28 Dosen yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a : Kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai dengan pendidikan terakhirnya; Secara langsung dapat diaktifkan kembali pada jabatannya. BAB XIV PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Pasal 29 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional Dosen, jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jabatan fungsional Dosen terakhir yang pernah dimilikinya atau dapat diberi jabatan fungsional Dosen yang lebih tinggi, apabila mempunyai angka kredit yang dipersyaratkan untuk jabatan dimaksud berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki. BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Ketentuan jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya ini, dapat berlaku untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Dosen. Pasal 31 Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Dosen dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka nama jenjang jabatan fungsional Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang, disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Penetapan penyesuaian jenjang jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap menggunakan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan dalam keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir. (3) Penyesuaian angka kredit kumulatif dari alokasi angka kredit setiap unsur, ditetapkan sebagai berikut : Angka kredit kumulatif adalah angka kredit yang diakui berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 Jo Nomor 13/Menpan/1988 untuk Dosen dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 19/Menpan/1989 untuk dosen dilingkungan Departemen Agama, Nomor 32/Menpan/1990 untuk Dosen dilingkungan Departemen Kesehatan dan Nomor 34/Menpan/1990 untuk Dosen dilingkungan Departemen Perindustrian sesuai dengan jenjang jabatan tersebut (tidak termasuk kelebihan angka kredit); Apabila angka kredit kumulatif yang diakui berasal dari unsur pendidikan dan pengajaran, ditambah unsur penelitian pengabdian pada masyarakat dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi, maka alokasi angka kredit setiap unsur adalah sesuai dengan persentase setiap unsur berdasarkan keputusan ini; Apabila jumlah unsur pendidikan dan pengajaran ditambah unsur penelitian sama dengan angka kredit kumulatif yang diakui atau lebih, maka angka kredit penyesuaian diambil dari 2 (dua) unsur tersebut saja (unsur utama), dengan rumus : 1) pendidikan dan pengajaran : 30/55 jumlah angka kredit yang diakui 2) penelitian : 25/55 x jumlah angka kredit yang diakui. (4) Peraturan mengenai angka kredit lebih berlaku sejak tanggal berlakunya Keputusan ini. Pasal 33 (1) Dosen yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah mengumpulkan sejumlah angka kredit dapat dipakai sebagai salah satu syarat kenaikan jabatan/pangkat, sebelum menggunakan nama dan jenjang jabatan yang baru lebih dahulu segera diproses dan ditetapkan angka kreditnya. (2) Dalam penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keputusan kenaikan jabatan/pangkatnya sudah harus menggunakan nama dan jenjang jabatan yang baru. Pasal 34 (1) Prestasi kerja yang dihasilkan oleh seorang Dosen sampai dengan ditetapkannya keputusan ini, dinilai berdasarkan :

Keputusan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Menpan/1988 untuk Dosen di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/Menpan/1989 untuk Dosen di lingkungan Departemen Agama; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Kesehatan; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/Menpan/1990 untuk Dosen di lingkungan Departemen Perindustrian. (2) Prestasi kerja yang dihasilkan seorang Dosen sesudah ditetapkan keputusan ini, dinilai berdasarkan keputusan ini. Pasal 35 Semua petunjuk pelaksanaan tentang jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya yang tidak bertentangan dengan keputusan ini, tetap berlaku. BAB XVII PENUTUP Pasal 36 Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali. Pasal 37 Dengan berlakunya keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/Menpan/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Menpan/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/Menpan/1989 tentang Angka Kredit Bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan Wewenang Departemen Agama. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/Menpan/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kesehatan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/Menpan/1991 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Perindustrian. Pasal 38 (1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. (2) Petunjuk teknis keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 39 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal :24 Agustus 1999 MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

MENTER) PE~DAYA GUNAA N

APARATUR ~EGARA DAN REFOR~ASI BIROKRASI REPU BLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHU N 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang

a.

bahvla

dengan

telah

diundangkannya

Undang- Undang

Nomor 14 Tahu n 2005 ten tang Guru dan Dosen, m aka perlu

mengatur kern bali Keputu san Menter i Negara Koordinator Bidang

Pengawasan

Aparatu r

Negara

Pcrnbangunan

Nomor

da n

Pendayagunaan

38j KEPjMK.WASPAN j8/1999

ten tang Jabatan Fungsiona l Dosen dan Angka Kredi tnya; b. bahwa berdasarkan pertirnba ngan sebagaimana d imaksud pada

huruf

a,

perlu

menetapkan

Pcraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ten tang J abatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Menginga t

1.

Undang-Unda ng Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun

19 74

Nomor 55, Tambah an Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 304 1) sebagaimana te lah diu bah dengan Undang-Undang Nom or 43 Ta hun 1999 tentang Perubahan

Atas Undan g -Undang Nomor 8 Tahun l <;174 te n tan g Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lem baran Negara Repub lik Indonesia Tahun

1999

Nomor

169, Tambahan

Lembaran

Negara

Republi k Indonesia Nom or 3890); 2.

Undang-Und ang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nas ional (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun

2003

Nomor

78,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik I ndonesia Nomor 430 1); 3. Undang-Undang .. .

- 2-

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor 4

Tahun

1966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 2797); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsionai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara

RepubJik

Indonesia

Nomor

3547),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara

RepubJik Indonesia Nomor 5121); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 9. Peraturan Pemerintah " .

-3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 teritang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor IS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 16. Peraturan Presiden ...

-4 -

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah bebera~ kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsionsl Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTER! PENDAYAOUNMN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA BABI KETENTUAN UMUM Pass! I Dslam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Jabatan fungsionsl Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adslah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dslam suatu satuan pendidikan tinggi yang dslam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 2. Dosen adslah pendidik profesionsl dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melslui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakst. 3. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adslah jabatan fungsionsl tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 4. Pendidikan Tinggi adslah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 5. Perguruan ...

-5 -

5. Perguruan Tinggi adalah 8Qtuan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

pendidikan

yang

6 . Angka kredit adalah satuan nilal dari butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butlr-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan. 7. Tim Penilai jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerjajabatan Akademik Dosen. 8. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajianjpenelitian yang disusun oleh Dosen balk perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesi., deskripsi, analisis dan evaluasi, kesimpuJan dan saran-saran, pemecahannya. 9. Penghargaanjtanda jasa adalah penghargaanjtanda ·jasa Satya Lencana Karya Satya dan penghargaan 1ainnya. 10. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Dosen. 11 . Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan . bagi Dosen untuk dapat me1akukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan danj atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

BAB II RUMPUNJABATAN,KEDUDUKAN,DANTUGASPOKOK Pasa12 Jabatan Akademik Dosen termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi. Pasa13 (1) Jabatan Akademik Dosen berkedudukan sebagal pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karler. Pasa14 ...

-6Pasal4 Tugae pokok jabatan Akademik Dosen yaitu melakaanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada maayarakat. BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

PasalS (I) Instansi pembina jabatan Akademik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dosen

yaitu

(2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mempunyai tugas, antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan jabatan akademik dosen; b. menyusun ketentuan teknis jabatan Akademik Dosen; c. menyusun pedoman formasi jabatan Akademik Dosen; d. menetapkan Dosen;

standar

kompetensi jabatan Akademik

e. melakukan pengkajian dan jabatan Akademik Dosen; f.

pengusulan

tunjangan

me1akukan sosialisasi jabatan Akademik Dosen;

g. mengembangkan sistem informasi jabatan Akademik Dosen; h. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Akademik Dosen; 1.

memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Dosen;

j.

memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Dosen; dan

k. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Akademik Dosen. BABIV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal6 (1) Jabatan Akademik Dosen merupakan jabatan keahlian. (2) Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari: s. Asisten Ahli;

b. Lektor; c. Lektor Kepala; dan d. Profesor. (3) Jenjang ...

-7(3) Jenjang pangkat, golongan ruang setiap jenjang jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Lektor, terdiri dari: 1. Penata, golongan ruang 1111 c; dan 2 . Penata Tingkat I, golongan ruang 1111 d . c. Lektor Kepala, terdiri dari: 1. Pembina, golongan ruang IVI a; 2 . Pembina Tingkat I, golongan ruang IV Ib; dan 3 . Pembina Utama Muda, golongan ruang IVI c . d. Profesor, terdiri dari: 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IVI d; dan 2. Pembina Utama, golongan ruang IV Ie.

.

(4) Pangkat,

golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.

(5) Penetapan

jenjang jabatan Akademik Dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelab ditetapkan oleh pejabat yang berwimang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat dapat tidak sesuai dengan jel\iang jabatan, pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BABV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal7 Unsur dan sub unsur kegiatan jabatan Akademik Dosen yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari: a . Pendidikan, meliputi: 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahl gelar; dan 2. pendidikan dan pelstihan prajabatan. b. Pelaksanaan pendidikan, meliputi:

I. melaksanakan perku1iahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di lsboratorium, praktik keguruan bengkell studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lspangan; 2. membimbing seminar;

3 . membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan; 4. membimbing ...

- 8-

.

4. membimbing dan ikut membimbing dalam menghaoi1kan disertasi, tesis, slaipsi, dan laporan akhir studi; 5. me1akoanakan tugas sebagai peng1.\ii pada ujian akhir: 6 . membina kegiatan mahasiswa; 7. mengembangkan program kuliah;

8. mengembangkan bahan kuliah; 9. menyampaikan orasi ilmiah;

10. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi; 11. membimbing akademik jabatannya ; dan

dosen

di

bawah

jenjang

12. me1akoanakan kegiatan detasering dan pencangkokan jabatan akademik dosen; dan

13. melakukan kegiatan pengembangan meningkatkan kompetensi.

diri

untuk

c . Pelaksanaan penelitian, meliputi:

1. menghasi1kan kruya ilmiah; 2 . meneIjemahkan/menyadur buku ilmiah; 3. mengedit/menyunting kruya ilmiah;

4 . membuat reneana dan kruya teknologi yang dipatenkan; dan 5. membuat raneangan dan kruya teknologi, rancangan dan kruya seni monumental/sern pertunjukan/kruya sastra. d . Pelaksanan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:

1. menduduki jabatan pimpinan; 2. melaksanakan penelitian;

pengembangan

hasil

pendidikan

dan

3. memberi latihan/penyuluhan/penataran/eeramah pada masyarakat; 4 . memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan

5. membuat/menulis kruya pengabdian. e. Penunjang tugas Dosen, meliputi: 1. menjadi anggota perguruan tinggi;

dalam

suatu

panitia/badan

pada

2. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; 3. menjadi anggota organisasi profesi Dosen; 4 . mewakili ...

-9 -

4. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah; 5. meqjadi anggota intemasional;

delegasi

nasionai

ke

pertemuan

6 . berperan scrta aktif dalam pertemuan i1miah;

7. mendapat penghargaan/tandajasa; 8. menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan sceara nasiona\; 9. mempunyai prestasi di bidang olahrags/humaniora; dan

10. keanggotaan da\am Tim Penilaijabatan Akademik Dosen. BABVI R1NClAN KEGlATAN DAN UNSUR YANG DlNILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDiT

Pasal 8 (1) Rincian kegiatan jabatan Akademik Dosen. sebagai berikut: 1. melaksanakan perkulihan/tutoriai dan membimbing. menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium. praktik keguruan bengkel/studio/kebun pada fakultas/ sekolah tinggi/ Akademik/Politeknik sendiri. pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/lnstitut sendiri. maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga tiap sks (paling banyak 12 sks) per semester;

2. membimbing mahasiswa seminar; 3. membimbing mahasiswa kuliah keIja nyata. praktek keIja nyata. dan praktek keIja lapangan; 4 . membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasi1kan disertasi; 5 . membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasi1kan tesis; 6 . membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utama dalam menghasilkan skripsi; 7 . membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing utams da\am menghasi1kan laporan akhir studi; 8 . membimbing dan ikut membimbing scbagai pembimbing pendamping/pembantu dalam menghasi1kan disertasi; 9 . membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/ pembantu dalam menghasi1kan tesis; 10. membimbing ...

- 10 10. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembitribing pendamping/pembantu dalam menghasUkan skripsi; 11. membimbing dan ikut membimbing sebagai pembimbing pendamping/pembantu daJam menghasUkan laporan akhir studi; 12. bertugas sebagai ketua penguji pada ujian akhir; 13. bertugas sebagai anggota pen~i pada ujian akhir; 14. melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan; 15. melakukan kegiatan pengembangan program kuliah; 16. mengembangkan bahan pengajaran dalam bentuk buku; 17. mengembangkan bahan pengajaran daJam bentuk diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, dan naskah tutorial; 18. melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun; 19. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Rektor; 20. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Rektor/Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana; 21. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Dekan/ Asisten Direktur Program Pasca Srujana/Direktur Politeknik; 22. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik; 23. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Direktur Akademi; 24. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Pembantu Direktur Akademi/Ketua Jurusan/Bagian pada Universitas/lnstitut/Sekolah Tinggi; 25. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Ketua Jurusan pada Politeknik/ Akademi/Sekretaris Jurusan/Bagian pada Universitas/lnstitut/Sekolah Tinggi; 26. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai Sekretaris Jurusan pada Politeknik/ Akademi dan KepaJa Laboratorium Universitas/lnstitut/Sekolah Tinggi/ Politeknik/ Akademi; 27. membimbing ...

- 11 -

27. membimbing pencangkokan kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya; 28. membimbing secara reguler kepada Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya; 29. melaksanakan kegiatan detasering; 30. melaksanakan kegiatan pencangkokan Akademik Doson; 31. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk monograf; 32. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi; 33. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat internasional; 34. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pernikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi; 35. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat nasional; 36. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan di~ikan tingkat internasional; 37. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam seminar dan disajikan tingkat nasional; 38. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat internasional; 39. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di seminar dalam bentuk poster tingkat nasional; 40. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan di dalam koran/majaiah popular /umum; 41. menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi); 42.meneQemahkan/penyaduran buku ilmiah diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional;

yang

43. mengedit. ..

- 12 43. mcngedit/mcnyunting karya iImiah yang diterbitkan dan dicdarkan tingkat nasional; 44. membuat rcncana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat intemasional;

45. mcmbuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan tingkat nasional; 46. mcmbuat rancangan dan karya teknologi. rancangan· dan karya seni monumental/ scni pcrtunjukan/karya sastra tingkat intemasional; 47. membuat raneangan dan karya teknologi. rancangan dan

karya seni monumental/seni pcrtunjukan/karya sastra tingkat nasional; 48. mcmbuat rancangan dan karya tcknologi. rancangan dan karya seni monumental/ seni pcrtunjukan/karya sastra tingkat lokal;

pada lembaga 49. mcnduduki jabatan pimpinan pcmerintahan/pcjabat ncgara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya; 50. melaksanakan pcngembangan hasil pcndidikan dan pcnclitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

51. memberikan latihan/pcnyuluhan/pcnataran/eeramah pada masyarakat seeara teljadwal/terprogram daJam satu semester atau Icbih di tingkat intemasional; 52. memberikan latihan/ pcnyuluhan/ pcnataran/ eeramah pada masyarakat seeara teljadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat nasional;

53. memberikan latihan/pcnyuluhan/pcnataran/eeramah pada masyarakat seeara teljadwal/terprogram dalam satu semester atau lebih di tingkat lokal; 54. memberikan latihan/pcnyuluhan/pcnataran/eeramah pada masyarakat secara teljadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat intemasional; 55. memberikan latihan/pcnyuluhan/pcnataran/eeramah pada masyarakat secara teljadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat nasional; 56. memberikan latihan/ pcnyuluhan/ pcnataran/ eeramah pada masyarakat secara teljadwal/terprogram kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di tingkat lokal; 57. memberikan ...

- 13-

57. memberikan latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah pacla masyarakat secara insidcntal; 58. mcmberikan pelayanan kcpada masyarakat atau kcgiatan lain yang mcnunjang pelaksanaan tugas umum pemcrintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian; 59. mcmberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang mcnunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan penugasan Icmbaga perguruan tinggi; 60. mcmberikan pelayanan kcpada masyarakat atau kegiatan lain yang mcnunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan fungsi/jabatan; dan 61 . membuat/mcnulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan. (2) Doscn yang melaksanakan kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unsur penunjang tugas Akademik Dosen diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum da1am Lampiran I yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Doscn yang dalam mclaksanakan kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sctiap jcnjang jabatan Akademik Dosen mcmpunyai wcwcnang yang sarna. Pasal9 (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: Q. unsur utama; dan b. unsur pcnunjang. (2) Unsur utama, terdiri dari: a . pendidikan sekolah; b. pelaksanaan pendidikan; c. pelaksanaan penelitian; dan d . pelaksanaan pengabdian kcpada masyarakat. (3) Unsur penunjang adalah kegiatan pendukung yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud da1am Pasal 7 huruf c. Pasall0 (1) Jllmlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi olch setiap Pegawai Negcri Sipil (PNS) untuk c1apat diangkat da1am jabatan dan kcnaikan jabatan/pangkat Akadcmik Dosen, untuk: a. Jabatan .. .

- 14 -

a. Jabatan Akademik Dosen dengan pendidikan Magister (82) atau yang sederejat, sebagsimana tercantum d8Jam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini; dan b. Jabatan Akademik Dosen dengan pendidikan Doktor (83) atau yang sederajat, sebagsimana tercantum dalam Lampiran 1II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dan unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dan unsur penunjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini. Pasalll Profesor mempunyai kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerdaskan masyarakat. Pasal12 Dosen yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungican untuk kenaikanjabatan/pangkat berikutnya. BAB VII WEWENANO DAN TANOOUNO JAWAB

Pasal13 (1) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Dosen memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengajar program studi dan birnbingan tugas akhir. (2) Wewenang dan tanggung' jawab Dosen sebagairnana dimaksud pada ayat (1) sebagairnana tercantum dalam: a. Lampiran V untuk mengajar program studi; dan b. Lampiran VI untuk birnbingan tugas akhir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII ...

- IS BAB VIII PENILAJAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDiT

Pasall4 (I) Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dosen wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Dosen

dilakukan paling kurang I (satu) kali daJam setahun. (3) Dosen

dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit di1akukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

BABIX PEJABATYANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENIl.AI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit PasallS Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu: a. Direktur JenderaJ yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan Profesor. b. Rektor /Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di Iingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya bagi Dosen yang menduduki jabatan Asisten AhIi dan Lektor di Iingkungannya masing-masing. c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) bagi Dosen yang menduduki jabatan Asisten AhIi dan Lektor pada perguruan tinggi di Iingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing. Bagian Kedua Tim Penilai Pasal16 DaJam menjaJankan kewenangannya, dimaksud dalam PasallS, dibantu oleh:

pejabat sebagaimana

a. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Direktorat JenderaJ yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi Direktur JenderaJ yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b. Tim ...

- 16 -

b. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi bagi Rektor / Ketua/ Direktur pada perguruan tinggi di ling1rungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya yang seJanjutnya disebut Tim Perguruan Tinggi. c . Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis/Kopertais) bagi Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis), yang seJanjutnya disebut Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais). Pasal17 (1) Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian, dan Dosen. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d . anggota paling sedikit 4 (empat) orang. (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Dosen. (6) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Akademik

Dasen, harus: a. mendudukijabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Do.en; dan c. dapat melakukan penilaian. (7) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimak.ud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Dosen, maka Anggota

Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai pre.tasi kerja Dosen. Pasal 18 ...

- 17-

Paw 18 (1) ApabUa Tim Penilai Lembaga (Kopcrtis/Kopcrtais) belum dapat dibentuk, pcnilaian dan pcnetapan angka kredit Dosen dapat dimintakan kepada Tim Penilai Perguruan Tinggi. (2) Pembentukan dan SUSlUlan Anggota Tim Penilai jabatan Akademik Dosen ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal yang membidangi pcndidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pcjabat

lain yang ditlUljuk, lUltuk Tim Penilai PUsat. b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingklUlgan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pusat lainnya, lUltuk Tim Penilai Perguruan Tinggi. c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopcrtis/Kopcrtais), untuk Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopcrtais). Paw 19 (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali lUltuk masa jabatan berikutnya. (2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dalam 2 (dua) masa jabatan secars berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen yang ikut dinilai, ketua Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dapat mengangkat anggota Tim Penilai pcngganti. Paw 20 Tata kerja Tim Penilai dan tata cars pcnilaian dan pcnetapan angka kredit Dosen diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

selaku

Pimpinan

Instansi

Pembina

Jabatan

Akademik Dosen. Bagian Ketiga ...

- 18 Bagian Ketiga Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit Pasal21 Usul penetapan angka kredit jabatan Akademik Dosen diajukan oleh: a.

Rektor/Ketua /Direktur pada perguruan tinggi dan instansi pusat lainnya. Kepala/ Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais). kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk.

b . Pejabat struktural eselon III atau eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi

di lingkungan

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan dan instansi pusat lainnya. c. Pejabat struktura1 eselon III atau eselon IV yang rnembidangi kepegawaian Pendidikan

kepada Tinggi

Kepaia/Ketua

(Koordinator

Lernbaga

Kopertis)

Layanan

di lingkungan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) rnasingmasing. Pasal22 (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang rnenetapkan

angka

rnempertimbangkan

kredit.

pengangkatan

digunakan dalam jabatan

untuk atau

kenaikan jabatan/pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang rnenetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Dosen yang bersangkutan. BABIX PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal23 Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam jaba tan Akademik Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal24 ...

- 19 -

Pasal24 (1) PNS yang diangkat pertama kali daJam jabatan Akademik Dosen harus memenuhi syarat: a . berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dan pendidikan tinggi yang terakreditasi; b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I. golongan ruang II1Jb; c. memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jumaJ iImiah untuk Asisten AhIi dan Lektor; dan d . nilai prestasi ketja paling kurang bemilai baik daJam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dan Cajon PNS. Pasal25 (1) Pengangkatan PNS dan jabatan lain ke daJam jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan apabila: a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 24 ayat (1); b. Memiliki pengaJaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan c. tersedianya formasi untuk jabatan Akademik Dosen. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarna dengan pangkat yang dimilikinya. dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (3) Jum1ah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan unsur utama dan unsur penunjang. BABX KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal26 (1) Dosen dapat dinaikkan jabatannya. apabila: a . mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. paling kurang 4 (empat) tahun daJam jabatan terakhir; c. nilai prestasi ketja paling kurang bemilai baik daJam 1 (satu) tahun terakhir; dan d . memiliki integritas daJam menjaJankan tugas. (2) Dosen ...

- 20 -

.

(2) Dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi. apabila: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. paling kurang 2 (dua) tahun dalsm pangkat terakhir; c. niJai prestasi kerja paling kurang bemiJai baik daJam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. memiliki integritas daJam menjalankan tugas. (3) Kenaikan jabatan Akademik Do""n untuk menjadi Lektor Kepala atau Profesor harus memiliki ijazah Doktor (83) atau yang sederajat. (4) Kenaikan jabatan akademik dosen untuk menjadi: a. Lektor minimal wajib memiliki diterbitkan pada jumal ilmiah;

karya

ilmiah yang

b. Lektor Kepala minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jumal nasional terakreditasi; dan c. Profesor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jumal intemasional bereputasi. (5) Dosen yang berprestasi dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jabatan Akademik Dosen yang lebih tinggi kurang dari 4 (empat) tahun. (6) Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan. (7) Kenaikan jabatan Akademik Dosen dari Lektor Kepala ke Profesor bisa dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah memperoleh gelar Doktor (83). (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). apabiJa Dosen yang bersangkutan memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jumal intemasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (83) dan memenuhi persyaratan lainnya. (9) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (5). (6) dan ayat (8) diatur lebih Ianjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BABXI ...

- 21 BABXI FORMASI Pasai27 Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah pusat dalan Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan daIam formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Pasai28 Penetapan formasi Dosen didasarkan pada indikator, besarnya beban pendidikan dan pengajaran pada setiap perguruan tinggi. Pasai29 Formasi Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja. BABXI PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBAU, DAN PEMBERHENTIAN DAR! JABATAN Bagian Kesatu Pembebasan Sementara Pasai30 Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari PNS; b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Akadernik Dosen; c. menjaIani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebib dari 6 (enam) bulan. Bagian Kedua Pengangkatan Kembali Pasai31 (1) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasai 30 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telab mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (2) Dosen ...

- 22 (2) Dosen yang dibebaskan aementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya. (3) Dosen yang telah selesal menjaJani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen. (4) Dosen yang telah selesal menjaJani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen apabila tela!". selesal menjaJani tugas belajar. (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3); dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan semen tara. (6) PNS yang diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen, jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jabatan Akademik Dosen terakhir yang pernah dimilikinya. (7) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sarna dengan pangkat terakhir yang dimiliki. Pasal32 Dosen diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan; b. meninggai dunia; c. mencapai batas usia pensiun; d. atas permintaan sendiri; e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau f. m~lalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebib secara terus-menerus. Pasal33 Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII ...

- 23 -

BABXII PENURUNAN JABATAN PasaI 34 (1) Dosen yang dijatuhi hukuman dioiplin tingkat berat berupa pemindahan daIam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilajan prestasi ketja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diniIai sesuai dengan jabatan yang baru. BAB XIII KETENTUAN PERALlHAN PasaI 35 (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan belum berijazah Doktor

(S3)

tidak

dapat

dipertimbangkan

kenaikan

pangkatnya, kecuali yang merniIiki pangkat Penata, golongan ruang iU/c dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya paling tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang I1I/ d . (2) Prestasi ketja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan

berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/IfEP/MK.WASPAN/8/1999. (3) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor

38/IfEP/MK.WASPAN/8/1999

tentang

Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini. BABXIV PENUTUP PasaI 36 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebib lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. PasaI 37 ...

- 24Pasal37 Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan FungsionaJ Dosen dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal38 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan

Menteri

mengetahuinya. memerintahkan Agar setiap orang pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan penempatannya daJam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggaJ 15 Maret 2013 MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASl, REPUBLIK INDONESIA ttd

AZWAR ABUBAKAR DiUndangkan di Jakarta pa'l-a tanggaJ 21 Maret 2013 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, , REPUBLIK INDONESIA ttd

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 466

.....~8lj.harnrrlad Imanuddin

SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pengembangan beberapa

karier

ketentuan

Dosen

maka

dalam

perlu

Peraturan

mengubah Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a

perlu

menetapkan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor

17

Tahun

2013

tentang

Jabatan

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang ...

-2-

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

157,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

158,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5336); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

3547),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

40

Tahun

2010

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

122,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4332); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 8. Peraturan Pemerintah ...

-3-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4017),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

12

Tahun

2002

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2010

Nomor

23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 14. Peraturan

Presiden

Pembentukan

dan

Nomor

47

Organisasi

Tahun

2009

Kementerian

tentang Negara,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 15. Peraturan ...

-4-

15. Peraturan

Presiden

Nomor

24

Tahun

2010

tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi,

Tugas,

dan

Fungsi

Eselon

I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 16. Keputusan Rumpun

Presiden

Nomor

Jabatan

87

fungsional

Tahun

1999

Pegawai

tentang

Negeri

Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

97

Tahun

2012

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI

TENTANG

BIROKRASI

PERUBAHAN

PENDAYAGUNAAN

ATAS

APARATUR

REPUBLIK

INDONESIA

PERATURAN

NEGARA

DAN

MENTERI REFORMASI

BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya diubah sebagai berikut: 1. Mengubah Lampiran II, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Akademik Dosen, untuk: a. Jabatan ...

-5-

a. Jabatan

Akademik

Dosen

dengan

pendidikan

Magister (S2) atau yang sederajat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Jabatan Akademik Dosen dengan pendidikan Doktor (S3) atau yang sederajat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah

angka

kredit

kumulatif

paling

rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal; dan b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang, (3) Rincian jumlah angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Ketentuan ayat (7) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen terdiri dari unsur teknis

yang

membidangi

pendidikan

tinggi,

unsur

kepegawaian, dan Dosen. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota paling sedikit 4 (empat) orang. (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Dosen. (6) Syarat ...

-6-

(6) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, harus: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai; b. memiliki

keahlian

serta

mampu

untuk

menilai

prestasi kerja Dosen; dan c. dapat melakukan penilaian. (7) Apabila

jumlah

Anggota

Tim

Penilai

sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Dosen, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dosen. 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) PNS

yang

diangkat

pertama

kali

dalam

jabatan

Akademik Dosen harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama

kali sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS. 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan apabila: a. memenuhi

persyaratan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1); b. memiliki

pengalaman

mengajar

(magang)

pada

pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan c. tersedianya formasi untuk jabatan Akademik Dosen.

(2) Pangkat ...

-7-

(2) Pangkat

yang

ditetapkan

bagi

PNS

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. 6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dosen dapat dinaikkan jabatannya, apabila: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas. (2) Dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. memiliki integritas dalam menjalankan tugas. (3) Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi: a. Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. b. Lektor Kepala yang memiliki: 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. 2) ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional. c. Profesor harus memiliki: 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat; 2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3); 3) karya ...

-8-

3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan 4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun. (4) Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan. (5) Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya. (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.” 7. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 (1) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (2) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya. (3) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. (4) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diangkat kembali ke dalam jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(5) Pengangkatan ...

-9-

(5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki. (5a) Pengangkatan kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara. (6) Dihapus. (7) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (5a), sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki. 8. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1), apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), jenjang jabatan/ pangkat golongan ruang paling tinggi adalah Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau jabatan/pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki. (2) Prestasi kerja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999. (3) Dihapus. 9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Semua ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/ MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal ...

- 10 -

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, REPUBLIK INDONESIA ttd. AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA ttd. AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 151 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, ttd Herman Suryatman

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) ATAU SEDERAJAT JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN NO.

1

UNSUR

PERSENTASE

ASISTEN AHLI III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

150

150

150

150

150

150

≥ 90%

-

45

135

225

360

495

≤ 10%

-

5

15

25

40

55

150

200

300

400

550

700

LEKTOR

LEKTOR KEPALA

UNSUR UTAMA A. Pendidikan Pendidikan sekolah B Pelaksanaan pendidikan C Pelaksanaan penelitian D Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat E Pengembangan diri

2

UNSUR PENUNJANG Penunjang kegiatan Akademik Dosen JUMLAH

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd

ttd AZWAR ABUBAKAR Herman Suryatman

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA WEWENANG DAN TANGGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI

PROGRAM STUDI NO

1

2

3

4

JABATAN AKADEMIK DOSEN

Asisten Ahli

Lektor

Lektor Kepala

Profesor

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DIPLOMA/ SARJANA

MAGISTER

DOKTOR

Magister

M

-

-

Doktor

M

B

B

Magister

M

-

-

Doktor

M

M

B

Magister

M

M

B

Doktor

M

M

M

Doktor

M

M

M

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

M = Melaksanakan

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

B = Membantu

Salinan sesui dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Infromasi Publik, ttd Herman Suryatman

ttd AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

BIMBINGAN TUGAS AKHIR NO

JABATAN AKADEMIK DOSEN

1

Asisten Ahli

2

Lektor

3

Lektor Kepala

4

Profesor *= ** = M= B=

KUALIFIKASI PENDIDIKAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

TESIS

DISERTASI

Magister

M

-

-

Doktor

M

B

-

Magister

M

B*

-

Doktor

M

M

B

Magister

M

M

B

Doktor

M

M

B/M**

Doktor

M

M

M

Golongan III/d Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi Melaksanakan Membantu

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd AZWAR ABUBAKAR

ttd Herman Suryatman