RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
/PERMEN-KP/2017 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM OLEH PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal mengatur Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam merupakan bidang usaha yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal; b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno PANNAS BMKT pada tanggal 14 September 2015 perlumenetapkan dasar hukum untuk melakukan pengangkatan dan pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam oleh Pemerintah; c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam oleh Pemerintah;
Mengingat
:
1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
-2-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97); 3. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan PemanfaatanBenda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam; Memutuskan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM OLEH PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun. [sumber dari Keppres Nomor 19 Tahun 2007] 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur kegiatan survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT.
BAB II PELAKSANA Pasal 3 (1) BMKT merupakan benda yang dikuasai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
-3-
(2) Pemerintah Pusat menetapkan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam yang selanjutnya disebut PANNAS BMKT, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009. (3) Pengelolaan BMKT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. survei; b. pengangkatan; dan c.
pemanfaatan. Pasal 4
(1) Dalam rangka survei dan pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b PANNAS BMKT membentuk Tim Kerja Pengangkatan dengan keputusan Menteri selaku Ketua PANNAS BMKT. (2) Tim Kerja Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan d. Kepolisian Air dan Udara. (3) Untuk kelancaran pelaksanaan survei dan pengangkatan BMKT, Tim Kerja Pengangkatan dapat dibantu oleh tenaga ahli. (4) Dalam hal lokasi pengangkatan BMKT berada di wilayah kewenangan pemerintah provinsi, PANNAS BMKT menyampaikan pemberitahuan kepada gubernur dan dapat melibatkan pemerintah provinsi dalam proses pengangkatan BMKT. (5) Tim Kerja Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada (2) mempunyai tugas: a. melakukan survei BMKT; b. melaporkan hasil survei kepada PANNAS BMKT; dan c. meminta persetujuan pengangkatan kepada PANNAS BMKT. (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan setelah Tim Kerja Pengangkatan mendapatkan rekomendasi pengangkatan oleh PANNAS BMKT.
-4-
BAB III SURVEI Pasal 5 (1) Survei BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan identifikasi BMKT. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penyelaman; b. dokumentasi lokasi kapal, sebaran muatannya, dan kondisi ekosistem di sekitarnya; dan c. pengambilan sampel BMKT. (3) Sampel BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bagian kapal dan/atau muatannya yang dianggap penting untuk penentuan pengangkatan dengan jumlah maksimal sebanyak 10 (sepuluh) buah. Pasal 6 (1) Laporan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b disampaikan Tim Kerja Pengangkatan kepada PANNAS BMKT. (2) Laporan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil identifikasi dan usulan rencana pengangkatan BMKT. (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. gambaran lokasi secara umum; b. kondisi geologis c. batimetri; d. kondisi ekosistem di sekitar dan di lokasi BMKT; e. kondisi fisik BMKT. (4) Usulan rencana pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. lokasi pengangkatan; b. analisis keselamatan kerja; c. personil dan tanggung jawab; d. metode dan tata cara yang akan digunakan; e. peralatan yang akan digunakan; f. jangka waktu; g. pembiayaan; dan/atau h. rencana pemindahan dan penyimpanan. (5) Berdasarkan laporan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PANNAS BMKT memberikan persetujuan atau penolakan pengangkatan BMKT dengan mempertimbangkan kerusakan ekosistem, keamanan, nilai penting, dan kondisi fisik BMKT.
-5-
(6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara. (7) Pertimbangan kerusakan ekosistem, keamanan, nilai penting, dan kondisi fisik BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini Pasal 7 Dalam hal PANNAS BMKT menyetujui pengangkatan maka Tim Kerja Pengangkatan: a. melaksanakan pengangkatan BMKT; dan b. melaporkan hasil pengangkatan kepada PANNAS BMKT.
BAB IV PENGANGKATAN Pasal 8 Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa kegiatan: a. pengambilan BMKT dari bawah air; b. penanganan BMKT; dan c. pemindahan BMKT. Pasal 9 (1) Pengambilan BMKT dari bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan Tim Kerja Pengangkatan dilaksanakan dengan tahapan: a. persiapan sarana dan prasarana pengambilan BMKT, paling sedikit meliputi: 1. kapal; 2. crane; 3. air lift; 4. lifting ballon; 5. keranjang; 6. alat selam; 7. grid frame; dan 8. alat keselamatan. b. penentuan area kerja, melalui penempatan paling sedikit 4 (empat) titik buoy; c. dokumentasi; d. pengambilan BMKT. (2) Pengambilan BMKT dari bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan: a. keselamatan kerja;
-6-
b. keutuhan fisik BMKT; dan c. kelestarian ekosistem sekitar BMKT. Pasal 10 (1) Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan pada saat sebelum pengambilan, pada saat pengambilan, dan setelah pengambilan BMKT. (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara: a. penggambaran kapal dan sebaran temuan, pencatatan, pemotretan dan video; dan b. pemetaan ekosistem/biota di sekitar BMKT, dan kualitas air. (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencatat area pengambilan BMKT berdasarkan grid dan kode baseline. Pasal 11 (1) Penanganan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan di atas kapal. (2) Penanganan BMKT di atas kapal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi tahapan: a. pembersihan BMKT; b. pemberian label; dan c. penempatan BMKT dalam wadah yang lembab dan/atau direndam dengan air laut. (3) Pembersihan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya pembersihan BMKT dengan mengunakan air laut yang dipompa tanpa mengubah kondisi fisik BMKT. (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi area kerja, grid, jenis, dan jumlah BMKT. Pasal 12 (1) Pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan setelah penanganan BMKT di atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari atas kapal ke tempat penyimpanan sementara atau warehouse BMKT. (3) Pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengepakan BMKT supaya tidak berbenturan. (4) Dalam hal BMKT berada di tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemindahan ke warehouse BMKT dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
-7-
(5) Pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan: a. jumlah dan jenis BMKT yang dimuat dalam database; b. keamanan selama pengangkutan; dan c. alat angkut yang digunakan dan dokumen jalan dari PANNAS BMKT. (6) Pemindahan BMKT dari atas kapal ke tempat penyimpanan sementara atau warehouse BMKT dilaksanakan oleh Tim Kerja kepada Direktorat Jenderal sebagai pengelola warehouse wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemindahan BMKT. Pasal 13 (1) Setelah BMKT dipindahkan ke dalam warehouse BMKT, Pengelola Warehouse melakukan: a. desalinasi; b. pemeriksaan ulang; c. penghitungan ulang; d. pencatatan ulang; dan e. penyimpanan BMKT. (2) Desalinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhatikan: a. material penyusun BMKT; b. derajat keasaman air desalinasi; dan c. sirkulasi air desalinasi. (3) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghitungan ulang BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan pencatatan ulang BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui tahapan: a. pemberian label hasil pemeriksaan ulang, penghitungan ulang, dan pencantatan ulang; b. pendokumentasian jumlah, jenis, kondisi, dan/atau kerusakan BMKT; c. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Ulang BMKT; dan d. penyimpanan BMKT di tempat yang telah ditentukan. (4) Penyimpanan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memperhatikan: a. jarak penempatan BMKT; b. suhu; c. jenis alat penyimpanan; d. identitas BMKT; dan e. material BMKT.
-8-
Pasal 14 (1) Pelaksanaan desalinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terhadap BMKT dengan material organik dilakukan secara terpisah dengan BMKT dengan material non-organik. (2) Pelaksanaan Desalinasi BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila derajat keasaman air desalinasi telah mencapai pH 7. Pasal 15 Tim Kerja wajib melaksanakan rehabilitasi terhadap kerusakan ekosistem akibat pengangkatan BMKT.
BAB V PEMANFAATAN Pasal 16 Pemanfaatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Pasal 17 (1) BMKT yang diangkat selanjutnya ditetapkan sebagai BMN. (2) Tata cara penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. (3) BMKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengajukan penetapan status penggunaan.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 18 (1) Pengawasan dilaksanakan pada saat survei dan pengangkatan BMKT. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
pada
ayat
(1),
meliputi
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi pengawasan dan dapat bekerja sama dengan K/L terkait dan Pemda sesuai dengan kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengawasan diatur dalam peraturan Direktur Jenderal yang membidangi Pengawasan.
-9-
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 BMKT yang sudah diangkat dan menjadi milik negara pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan pariwisata dan pendidikan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SUSI PUDJIASTUTI
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM OLEH PEMERINTAH KRITERIA PERTIMBANGAN PENGANGKATAN BMKT OLEH PEMERINTAH No 1
2
3
Kriteria
Definisi
Kerusakan ekosistem
Dampak pengangkatan terhadap ekosistem di sekitar BMKT Kemudahan Pengambilan dari Pengambilan dasar laut BMKT
Nilai penting Keterkaitan BMKT dengan sejarah/politik/ kedaulatan
Bobot
Skor
20
1
Nilai (bobot × skor) 20
2
40
Sebagian ekosistem rusak (20 - 50%)
3
60
Tidak merusak/ekosistem minim (<20%)
1
10
2
20
3
30
1
40
Dalam dan/atau sebagian besar terpendam dalam sedimen dasar laut, dan memerlukan peralatan berat untuk menjangkaunya/tidak mudah (>60%) terjangkau, dan sebagian terpendam dalam seabed/cukup mudah (30 60%) Dangkal, dan sebagian besar BMKT terjangkau dipermukaan dan tanpa memerlukan alat berat untuk mengangkat/mudah (<30%) Seluruh BMKT tidak berkaitan langsung dengan sejarah/politik/kedaulatan Indonesia/nilai barang kurang penting
2
80
10
40
Keterangan Ekosistem rusak (>50%)
Sebagian BMKT tidak berkaitan langsung dengan sejarah/politik/kedaulatan Indonesia/nilai barang cukup/sebagian penting
-11-
Indonesia/Nilai Barang 4
Kondisi fisik Keutuhan fisik BMKT BMKT
30
3
120
1 2 3
30 60 90
Seluruh BMKT berkaitan langsung dengan sejarah/bagi Indonesia/nilai barang penting Kondisi fisik BMKT tidak utuh (<20%) Kondisi fisik BMKT sebagian utuh (20 - 60%) Kondisi fisik BMKT utuh (>60%)
Keterangan: Berdasarkan kriteria pertimbangan, maka terhadap BMKT diberikan: 1. persetujuan pengangkatan: a. apabila mendapatkan nilai total 300; b. apabila mendapatkan nilai total diantara 200 dan 300 dan nilai penting BMKT 2 atau 3; atau 2. penolakan pengangkatan: a. apabila mendapatkan nilai total diantara 200 dan 300 dan nilai penting BMKT 1; b. apabila nilai total tidak lebih dari 200.
