PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …………… TENTANG PEMASARAN HASIL PERIKANAN DI PASAR IKAN TERINTEGRASI PADA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa
dalam
rangka penyelenggaraan dan
fasilitasi
pemasaran usaha perikanan perlu menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang memenuhi kaidah sanitasi dan higienis, serta mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, dibangun Pasar Ikan Terintegrasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman; b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Pasar Ikan Terintegrasi
sebagaimana
dimaksud
huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Pemasaran
Hasil
Perikanan
di
Pasar
Ikan
Terintegrasi pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan
Nilai
Tambah
Produk
Hasil
Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726); 4. Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2015
tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. Peraturan Presiden Nomor 63
Tahun
2015
tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 6. Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMASARAN
HASIL
PERIKANAN
DI
PASAR
IKAN
TERINTEGRASI PADA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Pasar Ikan Terintegrasi, yang selanjutnya disebut PIT, adalah tempat transaksi perdagangan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didalamnya dilengkapi dengan fasilitas penunjang.
2.
Industri Pengolahan Ikan adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan unit pengolahan
ikan
sebagai
tempat
untuk
mengolah
ikan
dengan
menggunakan peralatan penanganan dan pengolahan ikan, sehingga menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan. 3.
Pemasaran Hasil Perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan sampai kepada konsumen.
4.
Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
5.
Retail adalah
6.
Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.
Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
8.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. tujuan dan fungsi; b. fasilitas; c. pengoperasian; d. pembinaan dan pengendalian; dan e. pelaporan.
BAB II TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman.
(2)
Kegiatan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pasar Ikan Terintegrasi.
Pasal 4 (1)
Pasar Ikan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan: a. menyediakan fasilitas pemasaran ikan yang memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan dan prinsip-prinsip pemasaran ikan yang efektif dan efisien; b. memberikan akses bagi pelaku usaha perikanan untuk melakukan transaksi perdagangan ikan secara terbuka, adil, dan setara atau sederajat.
(2)
Pasar Ikan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelayanan pemasaran hasil perikanan; dan b. pelayanan data dan informasi.
(3)
Fungsi pelayanan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain: a. jual beli hasil perikanan; b. pengepakan hasil perikanan; c. distribusi hasil perikanan; dan d. promosi hasil perikanan.
(4)
Fungsi pe layanan data dan informasi se bagaiman a dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain: a. je nis kapal dan alat pe nangkapan ikan; b. je nis, ukuran, dan volume ikan; c. harga ikan; d. asal ikan; dan e . pe laku usaha pe rikanan;
BAB III FASILITAS Pasal 5
(1)
Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasar Ikan Terintegrasi memiliki fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang.
(2)
Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tempat pembongkaran; b. tempat penimbangan; c. tempat pelelangan; d. tempat pemasaran; e. tempat pengepakan; f.
peralatan sanitasi dan higiene;
g. tempat penyimpanan peralatan; dan h. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). (3)
Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. instalasi air bersih; b. instalasi listrik; c. jaringan internet; d. mesin pembuat es; e. kantor administrasi pasar ikan; f.
sarana pengangkutan ikan; dan
g. Tempat Pembuangan Sementara (TPS). (4)
Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ruang pertemuan; b. kantin/restoran; c. bank; d. kios; e. tempat ibadah; f.
mandi cuci kakus (MCK);
g. gudang; h. parkir; dan i.
pos jaga.
BAB IV PENGOPERASIAN Pasal 6 Dalam rangka menunjang operasional pemasaran hasil perikanan, Pasar Ikan Te rintegrasi me njalankan aktivitas yang te rdiri dari: a. kapal bongkar; b. penggunaan ban berjalan (conveyor belt); c. penimbangan; d. pemasaran; e. pengangkutan ikan; f.
pengamanan; dan
g. pengelolaan parkir. Pasal 7 (1)
Kapal bongkar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a harus dilakukan pada: a. de rmaga PIT; atau b. de rmaga yang te rdapat timbangan online
(2)
Proses kapal bongkar dilakukan paling lama 2 (dua) hari. Pasal 8
(1)
Penggunaan ban berjalan (conveyor belt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. operator ban berjalan; b. pemeriksaan fasilitas dan kesiapan fasilitas ban berjalan; c. pemeriksaan kesiapan operator ban berjalan; d. pengangkutan ikan dengan ban berjalan; e. perawatan fasilitas ban berjalan; dan f.
(2)
waktu operasi fasilitas ban berjalan.
Penggunaan ban berjalan (conveyor belt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional penggunaan ban berjalan ditetapkan oleh Pengelola PIT.
Pasal 9 Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan penimbangan yang dilakukan dengan menggunakan alat timbang yang secara resmi diizinkan dan dilakukan oleh petugas yang berwenang.
Pasal 10 Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dengan cara: a. lelang daring; b. pemasaran daring; dan c. retail. Pasal 11 (1)
Lelang daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan proses transaksi pemasaran hasil perikanan dengan cara penawaran bertingkat melalui aplikasi daring.
(2)
Pemasaran daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan proses transaksi pemasaran hasil perikanan melalui aplikasi daring.
(3)
Retail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan proses transaksi pemasaran hasil perikanan melalui pertemuan langsung penjual dan pembeli. Pasal 12
Lelang daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pasal 13 (1)
Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. Nelayan; b. Koperasi; c. Pemilik kapal; dan d. Asosiasi.
(2)
Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. teregistrasi pada Penyelenggara Lelang; dan
b. mempunyai pelabuhan pangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. (3)
Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan lelang ikan hasil tangkapan paling sedikit 40% dari jumlah hasil tangkapan yang didaratkan.
(4)
Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan: a. jaminan pembayaran tunai pada hari yang sama; b. jaminan pasokan bahan bakar solar; c. jaminan pasokan es dengan harga yang kompetitif; d. prioritas tambat dan labuh dari otoritas pelabuhan perikanan; dan e. pendampingan akses permodalan.
(5)
Penjual wajib menandatangani kontrak jual beli dengan Pembeli pemenang lelang.
Pasal 14 (1)
Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. unit pengolahan ikan; b. importir; c. pedagang besar/wholesaler; d. eksportir; e. koperasi; dan f. retail.
(2)
Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. teregistrasi pada Penyelenggara Lelang; b. mempunyai rekening di bank yang ditetapkan oleh Penyelenggara Lelang; dan c. menyetorkan deposit dengan nilai dan tata cara yang ditentukan oleh Penyelenggara Lelang.
(3)
Pembeli yang memenangkan lelang wajib menandatangani kontrak jual beli dengan Penjual dan membayar secara lunas dan tunai.
Pasal 15 Me kanisme pe laksanaan le lang daring dite ntukan ole h Pe nyelenggara Le lang.
Pasal 16 (1)
Pemasaran daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola PIT sebagai Penjual dan Pembeli.
(2)
Hasil perikanan yang dipasarkan berasal dari kapal yang melakukan pembongkaran ikan di dermaga PIT maupun ikan yang bukan berasal dari kapal yang melakukan pembongkaran ikan di dermaga PIT.
Pasal 17 Dalam pelaksanaan pemasaran daring, Pengelola PIT harus menyajikan informasi jenis, ukuran, berat, harga, dan kualitas ikan secara jelas. Pasal 18 Me kanisme pe laksanaan pe masaran daring dite ntukan oleh Pe ngelola PIT.
Pasal 19 Retail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pasal 20 (1)
Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: a. Perorangan; atau b. Koperasi;
(2)
Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. terdaftar pada Pengelola PIT; b. menyewa tempat penjualan ikan di PIT; dan c. mempunyai bukti kepemilikan dan tanda sebagai penjual ikan yang sah dan masih berlaku.
(3)
Komoditas ikan yang dijual mempunyai kualitas premium.
(4)
Ikan yang dijual berasal dari kapal yang melakukan pembongkaran ikan di dermaga PIT maupun ikan yang bukan berasal dari kapal yang melakukan pembongkaran ikan di dermaga PIT.
Pasal 21
Me kanisme pe laksanaan reta il dite ntukan ole h Pe ngelola PIT.
Pasal 22 (1)
Pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e memiliki ketentuan yang meliputi: a. pengepakan; b. pemuatan ikan; c. petugas; dan d. armada pengangkut.
(2)
Pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas
yang
mempunyai
kompetensi
dan
menggunakan
sarana
pengangkutan ikan yang memenuhi kelayakan teknis pengangkutan sistem rantai dingin. (3)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
operasional
pengangkutan
ikan
ditetapkan oleh Pengelola PIT.
Pasal 23 (1)
Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan untuk melindungi aset dan proses-proses di wilayah operasi Pasar Ikan Terintegrasi.
(2)
Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas keamanan yang mempunyai kompetensi.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan ditetapkan oleh Pengelola PIT.
Pasal 24 (1)
Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi: a. area parkir; b. kendaraan yang boleh diparkir; c. lama waktu parkir; d. biaya parkir; dan e. pengawasan parkir.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan parkir ditetapkan oleh Pengelola PIT.
Pasal 25 (1)
Seluruh aktivitas yang dilakukan di PIT harus memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene.
(2)
Semua pihak yang melakukan aktivitas pada wilayah operasi Pasar Ikan Terintegrasi harus menjaga sanitasi dan higiene.
BAB V PENGELOLA Pasal 26 (1)
Pasar Ikan Terintegrasi diope rasionalkan ole h Pe ngelola Pasar Ikan Terintegrasi;
(2)
Pe ngelola Pasar Ikan Terintegrasi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus me me nuhi pe rsyaratan: a. berbadan hukum; b. memiliki SIUP; c. minimal pe ngalaman 5 tahun dalam bidang usaha pe rikanan ; dan d. memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan keuangan.
(3)
Ke mampuan te knis se bagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf d
adalah
ke mampuan Pe ngelola Pasar
Ikan
Terintegrasi
dalam
me ngelola Pasar Ikan Terintegrasi se suai de ngan me tode dan prosedur ke rja se rta pe ngoperasionalan pe ralatan agar Pasar Ikan Terintegrasi dapat diope rasionalkan se suai de ngan fungsinya. (4)
Ke mampuan manaje rial se bagaiamana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah ke mampuan untuk me ngatur, me ngoordinasikan , dan me nggerakkan se luruh komponen yang te rlibat untuk me ncapai tujuan pe mbangunan Pasar Ikan Terintegrasi.
(5)
Ke mampuan ke uangan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah
ke mampuan
Pe ngelola
Pasar
Ikan
Terintegrasi
dalam
me nyediakan anggaran untuk se luruh ke giatan yang be rkaitan dengan ope rasional Pasar Ikan Terintegrasi.
Pasal 27 (1)
Dalam me ngoperasikan Pasar Ikan Terintegrasi, Pe ngelola Pasar Ikan Terintegrasi harus me nyediakan anggaran untuk ope rasionalisasi Pasar Ikan Terintegrasi.
(2)
Anggaran ope rasional Pasar Ikan Terintegrasi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be rsumber dari anggaran Pe ngelola Pasar Ikan Terintegrasi atau sumbe r lain yang tidak be rte ntangan dengan pe rundang -undangan yang be rlaku.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28 (1)
Dire ktur Je nderal se suai de ngan ke we nangannya me laksanakan pe mbinaan te knis ope rasional te rhadap Pasar Ikan Terintegrasi;
(2)
Pe mbinaan te knis ope rasional Pasar Ikan Terintegrasi dilakukan me lalui sosialisasi, rapat koordinasi, bimbingan te knis, dan supe rvisi.
Pasal 29 Pe ngawasan pe ngoperasian Pasar
Ikan
Terintegrasi
dilakukan oleh
pe ngawas pe rikanan se suai de ngan ke te ntuan pe raturan pe rundang undangan.
BAB VII PELAPORAN Pasal 30 (1)
Pe ngelola Pasar Ikan Terintegrasi wajib me nyampaikan laporan ke giatan ope rasional Pasar Ikan Terintegrasi se tiap bulan dan/atau se waktuwaktu apabila dibutuhkan ke pada Dire ktur Je nderal.
(2)
Laporan ke giatan Pasar Ikan Terintegrasi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) me liputi: a.
ope rasionalisasi Pasar Ikan Terintegrasi;
b.
pe rmasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut dalam pe ngelolaan Pasar Ikan Terintegrasi; dan
c. (3)
re ncana pe ngembangan Pasar Ikan Terintegrasi.
Laporan
ope rasional isasi
Pasar
Ikan
Terintegrasi
se bagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, me liputi:
(4)
a.
fre kuensi dan jumlah kapal yang me ndaratkan ikan;
b.
jumlah, je nis, dan ukuran ikan yang didaratkan; dan
c.
jumlah, je nis, ukuran, dan harga ikan yang dipasarkan.
Laporan ke giatan Pasar Ikan Terintegrasi se bagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan se bagai bahan e valuasi kine rja dan pe nyusunan ke bijakan pe ngembangan dan pe ngelolaan Pasar Ikan Terintegrasi.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pe raturan Me nteri ini mulai be rlaku pada tang gal diundangkan.
Agar
se tiap
orang
me ngetahuinya,
me me rintahkan
pe ngundangan
Pe raturan Me nte ri ini de ngan pe ne mpatannya dalam Be rita Ne gara Re publik Indonesia
Dite tapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI
