PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13B, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 63); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
Menetapkan
MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok, dapat berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan dan/atau masyarakat petani ikan yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan. 2. Bantuan Pemerintah di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Bantuan PSDKP adalah bantuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, maupun perorangan atau kelompok yang berjasa dibidang kelautan dan perikanan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan di bidang perikanan. 4. Perwira Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Penyidik TNI AL adalah penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. 5. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. 6. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 7. Awak Kapal Pengawas Perikanan, selanjutnya disebut AKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya. 8. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 10. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Pasal 2 Menetapkan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3 Pemberian bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menggunakan berkas administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SUSI PUDJIASTUTI
No 1 2 3
Lembar Pengesahan Pejabat Sekretaris Ditjen. PSDKP Direktur PKP Direktur PPSDP
Paraf
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Latar Belakang. Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing saat ini tidak hanya menjadi agenda dan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi telah menjadi program prioritas nasional. Di dalam RPJMN 2015-2019, penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan keamanan laut merupakan salah satu Program Prioritas yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional “Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan” yang menjadi bagian dari Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan. Berdasarkan pendekatan pembangunan yang Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, maka koordinasi, sinergi, dan keterpaduan lintas sektor dalam melaksanakan Program Prioritas tersebut menjadi sebuah keharusan. Dalam konteks pemberantasan IUU Fishing, KKP perlu membangun sinergi dengan POLRI, Badan Keamanan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan Pemerintah Daerah. Untuk memperkokoh koordinasi, sinergi, dan keterpaduan lintas sektoral dan lintas daerah, diperlukan dorongan motivasi bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam agenda pemberantasan IUU Fishing. Dorongan motivasi dimaksud salah satunya berbentuk Bantuan PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan PSDKP merupakan bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dan diberikan kepada perorangan atau kelompok yang berjasa dibidang kelautan dan perikanan serta pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam rangka melaksanakan penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka diperlukan suatu
pedoman/petunjuk teknis yang menjelaskan tentang penyaluran Bantuan PSDKP. 2. Dasar Hukum Bantuan PSDKP a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); b. 2Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara . Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); c. 6Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 . tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 63); d. 7Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 . tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); e. 9Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang . Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); f. 1Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 1tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah . di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2153). 3. Tujuan Pemberian bantuan PSDKP bertujuan memberikan stimulus atau motivasi, semangat perbaikan, pencapaian kinerja dan inovasi pelayanan bagi para pemangku kepentingan dalam berperan serta membantu kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 4. Pemberi Bantuan PSDKP Pemberi Bantuan PSDKP adalah Direktorat Jenderal PSDKP. 5. Persyaratan Penerima Bantuan A. Pegawai Negeri Sipil 1. Calon penerima bantuan adalah PPNS Perikanan, Jaksa, dan Awak Kapal Pengawas Perikanan. 2. Bantuan diberikan kepada PPNS Perikanan dan Jaksa yang memenuhi: a. persyaratan: 1) telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PPNS dan Jaksa; 2) telah melakukan kegiatan penyidikan dan/atau penuntutan tindak pidana perikanan sekurang-kurang 1 (satu) tahun; 3) bekerja pada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan dan/atau penuntutan bidang tindak pidana perikanan; 4) berstatus sebagai PPNS Perikanan dan Jaksa yang diperbantukan kepada Satgas 115; dan
5) terlibat secara langsung dan aktif dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan. b. Kriteria penilaian: 1) berhasil menyelesaikan penyidikan kasus tindak pidana perikanan sampai dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum sekurang-kurangnya 5 kasus dalam setahun; 2) berhasil menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana perikanan baik perorangan maupun korporasi; dan 3) berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana umum yang menyertai tindak pidana perikanan yang disidik. 3. Bantuan diberikan kepada Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memenuhi: a. persyaratan: 1) telah bekerja sebagai Awak Kapal Pengawas Perikanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 2) bekerja pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan patroli di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 3) berstatus sebagai Awak Kapal Pengawas Perikanan yang diperbantukan kepada Satgas 115; dan 4) melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten terhadap pelaku illegal fishing di WPPNRI. b. Kriteria: 1) berhasil menangkap kapal Illegal Fishing dengan total (kumulatif) sekurang-kurangnya 90 GT dalam kurun waktu 6 bulan; 2) berhasil menangkap Kapal illegal fishing lintas negara dan mempunyai nilai strategis; dan 3) turut serta dalam proses penangkapan ikan kapal pelaku illegal fishing. B. Perorangan 1. Calon penerima bantuan adalah Perwira Penyidik TNI AL dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Bantuan diberikan Perwira Penyidik TNI AL dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi: a. persyaratan: 1) telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Perwira Penyidik TNI AL dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) telah melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan sekurang-kurang 1 (satu) tahun; 3) bekerja pada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan di bidang tindak pidana perikanan; 4) berstatus sebagai Perwira Penyidik TNI AL dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan kepada Satgas 115; dan 5) terlibat secara langsung dan aktif dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan.
b. Kriteria: 1) berhasil menyelesaikan penyidikan kasus tindak pidana perikanan sampai dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum sekurang-kurangnya 5 kasus dalam setahun; 2) berhasil menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana perikanan baik perorangan maupun korporasi; dan 3) berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana umum yang menyertai tindak pidana perikanan yang disidik. C. Kelompok yang berjasa dibidang kelautan dan perikanan 1. Calon penerima bantuan adalah Pokmaswas, Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut. 2. Bantuan diberikan kepada Pokmaswas yang memenuhi: a. persyaratan: 1) Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan serta telah mendapatkan penetapan/pengukuhan sebagai Pokmaswas dari Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau Kepala Dinas; dan 2) Kelompok masyarakat hukum adat yang mendapatkan penetapan sesuai dengan peraturan/perundang-undangan dan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. b. Kriteria: 1) telah berperan aktif dalam membantu kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; atau 2) berpartisipasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 3. Bantuan diberikan kepada Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut yang memenuhi: a. persyaratan: 1) telah bekerja sebagai Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 2) bekerja pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan patroli di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 3) berstatus sebagai Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut yang diperbantukan kepada Satgas 115; dan 4) melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten terhadap pelaku illegal fishing di WPP-NRI. b. Kriteria: 1) berhasil menangkap kapal illegal fishing dengan total (kumulatif) sekurang-kurangnya 90 GT dalam kurun waktu 6 bulan; 2) berhasil menangkap Kapal Illegal Fishing lintas negara dan mempunyai nilai strategis; dan
3) turut serta dalam proses penangkapan ikan kapal pelaku illegal fishing. 6. Bentuk Bantuan Langsung A. Bantuan langsung kepada PPNS Perikanan, Jaksa, Perwira Penyidik TNI AL, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Awak Kapal Pengawas Perikanan, Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut yang diperbantukan kepada Satgas 115 diberikan dalam bentuk uang. 1) Mekanisme pengusulan a. Kepala Pelaksana Harian Satgas 115 memberikan perintah kepada Direktur Operasi Satgas 115 untuk melakukan penilaian kepada Unit Penyidik, Jaksa, Awak Kapal Pengawas Perikanan, Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut yang diperbantukan kepada Satgas 115; b. setelah melakukan penilaian, Direktur Operasi Satgas 115 menetapkan pesonel yang berprestasi untuk diusulkan mendapat penghargaan; dan c. berdasarkan hasil penetapan calon penerima bantuan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan penerima bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 2) Mekanisme penyerahan bantuan Pemberian penghargaan diberikan oleh Komandan Satgas 115 kepada PPNS Perikanan, Jaksa, Perwira Penyidik TNI AL, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Awak Kapal Pengawas Perikanan, Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut yang diperbantukan kepada Satgas 115. Pemberian penghargaan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap serta dituangkan dalam kuitansi pembayaran (Form VIII). B. Pokmaswas Bantuan perlengkapan Pokmaswas dapat diberikan dalam bentuk alat komunikasi. Spesifikasi teknis Bantuan Perlengkapan Pokmaswas tersebut sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. No Peralatan Gambar 1. Handphone/Smartphone Handphone dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pokmaswas dan sebagai sarana penyampaian informasi kejadian pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan baik dengan menggunakan pengiriman pesan singkat (SMS Gateway) maupun melalui aplikasi media sosial lainnya, dengan spesifikasi Contoh segala macam jenis handphone/smartphone Handphone/Smartphone yang memiliki aplikasi/perangkat multi media dan koneksi internet.
7. Rincian Jumlah Bantuan PSDKP A. Pokmaswas Bantuan PSDKP kepada Pokmaswas berupa alat komunikasi sejumlah 231 (dua ratus tiga puluh satu) unit dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini. Jenis Bantuan Pemerintah Bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
Nama Bantuan Pemerintah
Volume (Unit)
Alokasi TA 2017 (Rp000,-)
Bantuan Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (alat komunikasi/handphone)
230
331,200
Lokasi (Kab/Kota)
Rencana Penerima (Jml Per Kab/Kota)
JAWA BARAT
15
JAWA TENGAH
15
SUMATERA BARAT
15
JAMBI
15
KALIMANTAN SELATAN
15
KALIMANTAN TIMUR
10
SULAWESI UTARA
15
SULAWESI TENGAH
10
SULAWESI SELATAN
10
SULAWESI TENGGARA
10
NUSA TENGGARA BARAT
15
NUSA TENGGARA TIMUR
10
PAPUA
10
BENGKULU
15
MALUKU UTARA
10
BANTEN
15
PAPUA BARAT
10
SULAWESI BARAT
16
B. Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal Pengawas/Patroli Satgas 115 Bantuan PSDKP kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal Pengawas/Patroli Satgas 115 berupa Uang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini Jenis Bantuan Pemerintah
Nama Bantuan Pemerintah
Volume (Unit)
Alokasi TA 2017 (Rp000,-)
Lokasi (Kab/Kota)
Penghargaan
Penghargaan Aparat yang berjasa dalam pemberantasan Illegal Fishing (Satgas 115) [75 orang x 10 kali]
750
1,500,000
Seluruh Indonesia
Penghargaan
Apresiasi Awak Kapal Pengawas PSDKP dalam menangkap kapal ikan ilegal [35 kapal x 5 kali]
175
7,400,000
Seluruh Indonesia
Rencana Penerima (Jml Per Kab/Kota) 750
175
8. Tata Kelola Pencairan Bantuan PSDKP A. Pencairan dana bantuan PSDKP kepada Pokmaswas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Direktur Jenderal melakukan pemberitahuan kepada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
dan instansi terkait lainnya tentang kegiatan Penyaluran Bantuan PSDKP menggunakan Formulir BP/PSDKP/01 (FORM I); 2) Kepala unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait lainnya melakukan identifikasi, seleksi, penilaian, dan verifikasi berdasarkan persyaratan/kriteria penerima bantuan, dokumen pendukung, serta rekapitulasi daftar calon penerima bantuan; 3) Kepala unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait lainnya melakukan pengusulan nama personel dan/atau kelompok masyarakat kepada Direktur Jenderal tentang Usulan Calon Penerima Bantuan PSDKP menggunakan Formulir BP/PSDKP/02 (FORM II) dengan melampirkan: a) hasil seleksi/penilaian/verifikasi menggunakan Formulir BP/PSDKP/03 (FORM III); b) dokumen pendukung; dan c) rekapitulasi daftar calon penerima bantuan menggunakan Formulir BP/PSDKP/04 (FORM IV). 4) berdasarkan usulan kepala unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau instansi terkait lainnya, maka Direktur Jenderal memerintahkan Pejabat yang berwenang untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan pemberian bantuan kepada Pokmaswas. 5) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima pemberian bantuan, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan penerima bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. B. Pencairan dana bantuan PSDKP kepada PNS Perikanan, Jaksa, Perwira Penyidik TNI AL, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Awak Kapal Pengawas Perikanan, Awak Kapal Republik Indonesia (KRI)/Kapal Angkatan Laut TNI AL, Awak Kapal Patroli POLRI dan Awak Kapal Badan Keamanan Laut yang diperbantukan kepada Satgas 115 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Kepala Pelaksana Harian Satgas 115 memberikan perintah kepada Direktur Operasi Satgas 115 untuk melakukan penilaian kepada Unit Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal Pengawas/Patroli Satgas 115 yang berprestasi; 2) setelah melakukan penilaian, Direktur Operasi Satgas 115 menetapkan pesonel Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal Pengawas/Patroli Satgas 115 yang berprestasi untuk diusulkan mendapat penghargaan; dan 3) berdasarkan hasil penetapan calon penerima bantuan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan penerima bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 9. Penyaluran Dana Bantuan PSDKP A. Pokmaswas 1) Mekanisme Pendistribusian a. pendistribusian bantuan bagi Pokmaswas melalui anggaran yang dialokasikan pada dana Dekonsentrasi: 1) Kepala Dinas melakukan verifikasi dan menetapkan Pokmaswas calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2) Kepala Dinas melaksanakan pembelian barang yang akan diberikan kepada Pokmaswas sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa; 3) Kepala Dinas mengajukan permohonan serah terima/hibah barang milik negara kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan menerima hibah, daftar barang yang akan dihibahkan (beserta foto), dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (FORM V); 4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan hibah kepada Kepala Satuan Kerja yang dituangkan dalam: a) surat pernyataan kesediaan menghibahkan; b) Berita Acara Serah Terima (BAST) formulir A (FORM VI), antara Direktur Jenderal atau Pejabat Eselon II yang mewakili (a.n. Direktur Jenderal PSDKP) sebagai Pihak Pertama dengan Kepala Dinas selaku Pihak Kedua; dan c) Kepala Dinas menyerahkan bantuan kepada Pokmaswas yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) formulir B (FORM VII), antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai Pihak Pertama dengan penerima bantuan sebagai Pihak Kedua. B. Pemberian bantuan langsung kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal Pengawas/Patroli Satgas 115 diberikan oleh Komandan Satgas 115 kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Awak Kapal Pengawas/Patroli Satgas 115. Pemberian penghargaan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap serta dituangkan dalam kuitansi pembayaran (Form VIII). 10. Pertanggungjawaban Bantuan PSDKP A. Pokmaswas Penerima bantuan Pokmaswas yang penganggarannya berasal dari dana dekonsentrasi wajib melaporkan hasil pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk. Kepala Dinas atau Kepala Instansi terkait Penerima Bantuan sebagai pendamping wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan menggunakan Format Delapan Kolom (F8K) (Form IX). 11. Ketentuan Perpajakan Dalam hal perpajakan yang timbul dari pelaksanaan Bantuan PSDKP ini, agar setiap unit kerja yang pelaksana mengacu kepada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 12. Sanksi 1. Dinas Kelautan dan Perikanan pengelola Bantuan PSDKP yang tidak mengelola bantuan dengan baik diberikan sanksi: a. teguran tertulis; atau b. pengalihan bantuan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan lain pada tahun anggaran berikutnya. 2. Pokmaswas penerima Bantuan PSDKP yang tidak menggunakan barang bantuan tidak sesuai peruntukannya diberikan sanksi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pencabutan bantuan.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SUSI PUDJIASTUTI Lembar Pengesahan No
Pejabat
1
Sekretaris Ditjen. PSDKP
2
Direktur PKP
3
Direktur PPSDP
Paraf
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DAFTAR BERKAS ADMINISTRASI DAFTAR BERKAS ADMINISTRASI No Nama Berkas Kode Surat Kode Berkas 1. Surat Pengumuman Formulir BP/PSDKP/01 FORM I Penyaluran Bantuan PSDKP 2. Surat Usulan Calon Formulir BP/PSDKP/02 FORM II Penerima Bantuan 3. Form Hasil Verifikasi Formulir BP/PSDKP/03 FORM III Calon Penerima Bantuan 4. Rekapitulasi Daftar Formulir BP/PSDKP/04 FORM IV Usulan Calon Penerima Bantuan 5. Surat Serah BMN
Permohonan Terima/Hibah
FORM V
6. Berita Acara Serah Terima Formulir A
FORM VI
7. Berita Acara Serah Terima Formulir B 8. Tanda Terima/Kuitansi Pembayaran 9. Form Monitoring Dan Evaluasi (F8K)
FORM VII FORM VIII FORM IX
1
FORM I
1. SURAT PENGUMUMAN PENYALURAN BANTUAN PSDKP Formulir BP/PSDKP/01
KOP SURAT INSTANSI ………........,……... 2017 Nomor Perihal Lampiran
: : Pemberitahuan Penyaluran/Pemberian…………. (jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017 : ...... berkas
Kepada Yth. ……………………(Kepala Instansi terkait) Di Tempat Sehubungan dengan kegiatan Penyaluran/Pemberian…………..(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami sampaikan pembukaan usulan Calon Penerima…………………(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017. Usulan Calon Penerima…………………(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017 sudah diterima oleh Direktur Jenderal PSDKP selambatlambatnya pada tanggal…………bulan……..tahun 2017 dengan persyaratan dan kriteria sebagaimana terlampir. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan pula jadwal pelaksanaan kegiatan Penyaluran/Pemberian……………………...(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd (……………….Nama………………) NIP……………………………………
2
FORM II
2. SURAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN Formulir BP/PSDKP/02
KOP SURAT INSTANSI …….......,.……... 2017 Nomor Perihal Lampiran
: : Usulan Calon Penerima……….(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017 : ...... berkas
Kepada Yth. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Tempat Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor:……………....tentang Penyaluran/Pemberian…………..(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami sampaikan Usulan Calon Penerima……….(jenis Bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017 dari……………(provinsi/unit kerja/instansi). Sebagai kelengkapan, bersama ini kami lampirkan pula hasil verifikasi dan dokumen pendukungnya sesuai dengan persyaratan dan kriteria, serta rekapitulasi Daftar Calon Penerima…………..(jenis bantuan PSDKP) Tahun Anggaran 2017. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
KEPALA DINAS/UNIT KERJA/INSTANSI ……………………………………………….., ttd (……………….Nama………………) NIP……………………………………
3
FORM III
3. FORM HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN Lampiran Surat Nomor:……………………..
Formulir BP/PSDKP/03
HASIL VERIFIKASI Nama Calon Penerima…………(jenis Bantuan PSDKP) No.
Persyaratan/Kriteria
Kelengkapan Dokumen Lengkap Tidak
Kesesuaian Sesuai Tidak
Skoring Hasil Penilaian dan Catatan Penting:
..................,………….2017 Mengetahui, Kepala Dinas/Unit Kerja/Instansi.…..
Pemeriksa Tim Verifikasi
ttd (……………….Nama………………) NIP……………………………………
(……………….Nama………………) Jabatan NIP……………………………………
4
FORM IV 4. REKAPITULASI DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN Lampiran Surat Nomor:………..
Formulir BP/PSDKP/04
Rekapitulasi Daftar Calon Penerima………………..(jenis Bantuan PSDKP) TA. 2017 No.
Nama
Nomor Identifikasi (NIP untuk ASN; Nomor penetapan untuk kelompok masyarakat)
Keterangan
..................,………….2017 Mengetahui, Kepala Dinas/Unit Kerja/Instansi.…..
Pemeriksa Tim Verifikasi
ttd (……………….Nama………………) NIP……………………………………
(……………….Nama………………) Jabatan NIP……………………………………
5
FORM V 5. SURAT PERMOHONAN SERAH TERIMA/HIBAH BMN
KOP INSTANSI Nama Kota, tgl Nama Bulan 201x Nomor Sifat Lampiran Hal
: : penting : satu berkas : Permohonan Serah Terima/HibahBMN Persediaan dari Belanja Akun 526
Yth. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat Sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN)Persediaan yang dilaksanakan dengan realisasi belanja akun 526,pada Satker <
>, periode Tahun Anggaran 201X, dengan ini kami mengajukan permohonan Serah Terima/Hibah BMN Persediaan(sebagaimana daftar terlampir), yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota ................., yang bertindak selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota ........................ Untuk selanjutnya, BMN tersebut akan diserahkan oleh Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten/Kota ....................... kepada <> pada Provinsi/Kabupaten/Kota............... Sebagai kelengkapan surat permohonan ini, bersama ini kami lampirkan: 1. salinan SPM dan SP2D, bukti pencairan dana >>>>dilampirkan untuk pembayaran dengan LS 2. bukti pertanggungjawaban penggunaan dana >>>>dilampirkan untuk pengadaan swakelola 3. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota ................., yang bertindak selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota ........................ 4. foto BMN Persediaan yang akan diserahterimakan/dihibahkan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara,kami ucapkan terima kasih. Kepala ............... <> ......................................... ........
(Nama Kepala Satker) 6
LAMPIRAN Surat Nomor ........................ Tanggal ..................... tentang Permohonan Serah Terima/Hibah BMN Persediaan dari Belanja Akun 526
DAFTAR HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DISERAHTERIMAKAN No.
Nama Barang/Merk/Spesifikasi
Volume
Satuan
Harga Perolehan (Rp)
7
KOP INSTANSI SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA HIBAH Yang bertandatangan di bawahini: Nama
: …………………………………….
Jabatan
: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi……
Alamat
: ……………………………………..
bertindak untuk dan atas nama
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota .........................., menyatakan bahwa kami bersedia untuk: 1. menerima BMN yang dihibahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Surat Nomor ..................., tanggal .............., tentang Permohonan Serah Terima/Hibah BMN Persediaan dari Belanja Akun 526 2. menyerahkan BMN yang dimaksud pada butir 1 kepada unit/kelompok masyarakat sebagaimana terlampir. Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi/........................ MATERAI Rp6.000,00
(NamaKepalaDinas)
8
FORM VI 6. BERITA ACARA SERAH TERIMA FORMULIR A
KOP INSTANSI BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN BERITA ACARA SERAH TERIMA …………………………(Jenis Bantuan PSDKP) TAHUN ANGGARAN 2017 Nomor : Pada hari ini ........tanggal ....... bulan ....... tahun…………. (xx-xx-xxxx), yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama : NIP : Jabatan : …………………..(Pejabat Eselon I/II Ditjen. PSDKP) Alamat : bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal PSDKP yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.
Nama NIP Jabatan
: : :
………………..(Kepala Dinas Instansi Penerima Bantuan)
Provinsi
atau
Kepala
Alamat : yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan ……………..(jenis Bantuan PSDKP), yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPBE-1) Nomor..................tanggal .........................., dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, denganketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang Hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi pada Satuan Kerja …………. TA. 2017. Pasal 2 PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang-barang sebagai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Dana ……………………. pada Satuan Kerja …………. TA. 2017sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini. Pasal 3 Dengan penyerahan barang-barang sebagai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi pada Satuan 9
Kerja …………. TA. 2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, pengurusan dan pengelolaan selanjutnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dengan semestinya. Yang menyerahkan, PIHAK PERTAMA,
Yang menerima, PIHAK KEDUA,
materai (………………………..) NIP. 19581009 198303 1 002
(…………………..) NIP. TOLONG DIISI
Tembusan : 1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI; 2. Menteri Keuangan RI 3. Gubernur/Kepala Instansi Terkait……; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Inspektur Jenderal KKP; 6. Direktur Jenderal PSDKP KKP; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.
10
LAMPIRAN PENYERAHAN ………………(Jenis Bantuan PSDKP) TAHUN ANGGARAN 2017 No
Nama Kelompok Masyarakat Pengawas
Nama Penerima
1. Provinsi ..................... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
(……………………….) NIP. 19581009 102
(…………………….) NIP TOLONG DIISI
11
FORM VII 7. BERITA ACARA SERAH TERIMA FORMULIR B
KOP INSTANSI BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA/PERLENGKAPAN YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017 Nomor : Pada hari ini ........tanggal ....... bulan ....... tahun…………. (xx-xx-xxxx), yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
……………………… ……………………….. ………………..(Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Satker Pemberi Bantuan)
Alamat : Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2.
Nama
:
(Disi sesuai jumlah Penerima Bantuan)
Jabatan
:
(Jika ada)
Alamat : ……………………… selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Sebagai tindak lanjut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Satker …………….., dalam rangka pelaksanaan kegiatan …………, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang (data terlampir), dengan ketentuan sebagai berikut: 1)
2)
1)
2)
Pasal 1 PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bantuan pemerintah berupa....................sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini: dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan barang tersebut dari PIHAK PERTAMA. Pasal 2 Guna pemanfaatan lebih lanjut sesuai dengan fungsi untuk peningkatan kinerja dan mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, maka pengaturan tentang penggunaan dan pemanfaatan………….(jenis bantuan) tersebut sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Untuk memastikan efektivitas pemanfaatan………….(jenis bantuan) tersbut, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembinaan terhadap PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 12
Pasal 3 Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka pengelolaan, pemeliharaan, dan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dengan semestinya. Yang menyerahkan, PIHAK PERTAMA,
Yang menerima, PIHAK KEDUA,
materai (………………………..) NIP. 19581009 198303 1 002
(…………………..) NIP. TOLONG DIISI
Tembusan : 1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI; 2. Menteri Keuangan RI 3. Gubernur/Kepala Instansi Terkait……; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Inspektur Jenderal KKP; 6. Direktur Jenderal PSDKP KKP; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.
13
LAMPIRAN PENYERAHAN ………………(Jenis Bantuan PSDKP) TAHUN ANGGARAN 2017 No
Nama Kelompok Masyarakat Pengawas
Nama Penerima
1. Provinsi ..................... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
(……………………….) NIP. 19581009 102
(…………………….) NIP TOLONG DIISI
14
FORM IX 9.FORM MONITORING DAN EVALUASI (F8K) MATRIKS MONITORING KEGIATAN……………………..(JENIS BANTUAN) TA. 2017 OUTPUT
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI/UNIT TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN TRIWULAN (B03, B06, B09, B12)
% CAPAIAN
KETERANGAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SUSI PUDJIASTUTI Lembar Pengesahan No
Pejabat
1
Sekretaris Ditjen. PSDKP
2
Direktur PKP
3
Direktur PPSDP
Paraf
2
