PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : PER.16/MEN/2005 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang : a.
b. Mengingat
bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya permintaan masyarakat dalam memperoleh informasi terhadap pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, maka dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dan sekaligus mewujudkan penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu adanya pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
: 1.
Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.
Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian;
3.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4.
Undang–undang Nomor 30 Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5.
Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8.
Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2002
tentang
Komisi
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Departemen Kelautan dan Perikanan; 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis kepada Pejabat/Unit Kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun; b. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk turut serta mewujudkan penyelenggaraan negara bidang kelautan dan perikanan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
c. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan d. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan e. Unit Kerja setempat adalah unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan baik Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis Pasal 2 Pengaduan masyarakat kepada Departemen Kelautan dan Perikanan dapat disampaikan melalui Pejabat/Unit Kerja baik Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. Pasal 3 Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pelaporan, audit, tindak lanjut dan pendokumentasian. Pasal 4 (1) Pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Pejabat/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, oleh Pejabat/Unit Kerja setempat diterima, dicatat dan ditelaah terutama yang terkait dengan maksud, tujuan dan materi muatannya. (2) Penerimaan, pencatatan dan penelaahan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang membidangi fungsi kehumasan atau pejabat yang ditunjuk pada unit kerja setempat. (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja setempat dengan disertai saran tindak lanjut yang antara lain dapat berupa sanggahan, klarifikasi atau ditampung untuk diteruskan kepada yang berkepentingan. Pasal 5 Saran tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini wajib mengedepankan prinsip penanganan yang cepat dan tepat dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 6 Terhadap penanganan pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh unit kerja setempat segera disalurkan kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 7 (1) Susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari unsur unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik dan Informasi, dan pejabat yang menangani bidang kehumasan pada unit kerja Pusat maupun unit pelaksana teknis serta pejabat yang ditunjuk. (2) Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan pemilahan dan identifikasi terhadap materi muatan, bentuk dan jenis pengaduan masyarakat; b. melakukan klarifikasi terhadap waktu dan tempat kejadian serta peristiwa yang diadukan oleh masyarakat; c. melakukan konfirmasi dengan seseorang atau kelompok orang yang melakukan pengaduan masyarakat; d. melakukan konfirmasi dengan Pejabat/Unit Kerja dan/atau Atasan Pejabat yang mendapat pengaduan masyarakat; e. menyampaikan laporan secara periodik setiap tanggal 10 pada bulan berjalan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan disertai saran tindak lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini; f. mendokumentasikan semua pengaduan masyarakat yang diterima sesuai dengan klasifikasinya. (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dibantu oleh pelaksana teknis dan sekretariat yang ditentukan lebih lanjut oleh Ketua Tim.
Pasal 8 Untuk pengaduan masyarakat yang perlu audit dan tindak lanjut disampaikan kepada Inspektur Jenderal dengan tembusan Menteri dan Unit Kerja/Instansi terkait.
Pasal 9 Pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pengkajian oleh Inspektur terkait untuk dilakukan audit khusus apabila mengandung unsur-unsur bidang tugas Departemen Kelautan dan Perikanan yang menyangkut aparatur pemerintah di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.
Pasal 10 Audit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dengan melibatkan: a. Unit Kerja terkait di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan, apabila materi pengaduan memerlukan bantuan bersifat teknis; b. Tim Gabungan antar Departemen/Lembaga/Instansi, apabila pelaku-pelaku atau materinya menyangkut dua bidang tugas atau lebih Departemen/Lembaga/ Instansi. Pasal 11 (1) Hasil audit segera disampaikan/dilaporkan kepada Inspektur Jenderal selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melaksanakan audit. (2) Laporan Hasil Audit (LHA) hasil audit khusus pengaduan masyarakat disusun secara sistematis, singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dilampiri dokumen dan bukti-bukti audit. (3) Laporan Hasil Audit khusus penanganan pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan/Pejabat lainnya yang menerima rekomendasi. (4) Secara berkala Sekretaris Inspektorat Jenderal menyusun laporan penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan laporan Inspektur Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (5) Pengiriman Laporan Hasil Audit khusus penanganan pengaduan masyarakat dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan. Pasal 12 Pemantauan penanganan pengaduan masyarakat sebagai proses kegiatan untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dilakukan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan dan dilaporkan secara berkala kepada Inspektur Jenderal dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dapat diproses lebih lanjut.
Pasal 13 Pejabat Eselon I Departemen Kelautan dan Perikanan/Pejabat lainnya yang menolak audit oleh aparat pengawasan fungsional yang berwenang dan atau tidak menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil audit atas pengaduan masyarakat sebagaimana mestinya dan atau melindungi aparatur yang melanggar aturan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2005 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Ttd FREDDY NUMBERI
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Narmoko Prasmadji
