KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.09/MEN/SJ/2010 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DAN SERVICE LEVEL ARRANGEMENT UNTUK IMPOR KOMODITAS IKAN DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

:

:

a.

bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.76/MEN/2008 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar dan Service Level Arrangement Untuk Impor Komoditas Ikan Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b.

bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006;

5.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

tentang

6.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

7.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

9.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2008 tentang Jenis, Tata Cara Penerbitan, dan Format Dokumen Tindakan Karantina Ikan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup; 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;


2

18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.76/MEN/2008 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2010 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DAN SERVICE LEVEL ARRANGEMENT UNTUK IMPOR KOMODITAS IKAN DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

PERTAMA

:

Menetapkan prosedur operasional standar dan service level arrangement untuk impor komoditas ikan dalam kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut POS dan SLA INSW KKP sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini. KEDUA

:

POS dan SLA INSW KKP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA merupakan sistem pelayanan terhadap: a. impor komoditas ikan untuk jalur merah; dan b. impor komoditas ikan untuk jalur hijau.

KETIGA

:

POS dan SLA INSW KKP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA merupakan tindakan karantina ikan di kawasan pabean dalam mendukung sistem Custom Clearance yang berkaitan dengan impor ikan secara elektronik.

KEEMPAT

:

Dalam hal terjadi keadaan yang menyebabkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud diktum KETIGA menjadi tidak berfungsi, maka digunakan sistem manual.

KELIMA

:

Sistem pelayanan dalam kerangka INSW sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan oleh Pusat Karantina Ikan.


3

KEENAM

:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2010 a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I. SEKRETARIS JENDERAL, ttd. M. SYAMSUL MAARIF


4

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I, Nomor KEP.09/MEN/SJ/2010 Tentang Prosedur Operasional Standar dan Service Level Arrangement Untuk Impor Komoditas Ikan Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Komitmen

Negara

Republik

Indonesia

yang

sangat

tinggi

dalam

mendukung pelaksanaan perdagangan global di tingkat regional ASEAN ditunjukkan dengan penyusunan dan pemberlakuan sistem penanganan lalu lintas barang impor yang cepat, tepat, dan akurat. Dengan memberlakukan sistem tersebut diharapkan dapat mengatasi kondisi pelayanan yang ada saat ini yang masih banyak terjadi kekurangan seperti masalah waktu, birokrasi yang terlalu berbelit-belit, tingginya pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam pengurusan surat, serta tidak akuratnya data yang diberikan oleh petugas. Dengan adanya sistem penanganan lalu lintas barang impor yang cepat, tepat,

dan

akurat

diharapkan

masalah-masalah

yang

terkait

dengan

kepentingan nasional dapat terselesaikan, khususnya yang terkait dengan berbagai jenis kejahatan seperti kejahatan transnasional, penyelundupan obatobatan, illegal fishing, dan juga peredaran ikan secara melawan hukum. Pembangunan sistem tersebut diselenggarakan dengan melaksanakan prinsipprinsip good governance melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi antarpemerintah dengan tujuan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kelautan dan perikanan, dimana dalam pelaksanaan tugas sehari-hari juga berhubungan dengan kegiatan proses ekspor-impor ikan yang dalam hal ini pelaksanaan secara teknis sistem penanganan lalu lintas impor dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan.


5

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.76/MEN/2008 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, maka diperlukan suatu Prosedur Operasional Standar (POS) dan

Service Level Arrangement (SLA). Penyusunan POS dan SLA diperuntukkan bagi impor komoditas ikan dalam kerangka Indonesia National Single Window, yang dalam implementasinya Kementerian Kelautan dan Perikanan membagi menjadi 2 (dua) jalur, yaitu Jalur Merah dan Jalur Hijau. B. MAKSUD dan TUJUAN Maksud disusunnya POS dan SLA sebagai acuan bagi petugas karantina ikan dalam memberikan pelayanan lalu lintas impor ikan. Sedangkan tujuan disusunnya POS dan SLA dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi petugas karantina ikan dan kepastian usaha bagi pengguna jasa dan mendukung transparansi dan keterbukaan dalam sistem pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan karantina ikan. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Keputusan Menteri ini terdiri dari: 1. Impor Komoditas Ikan untuk Jalur Merah; 2. Impor Komoditas Ikan untuk Jalur Hijau. D. PENGERTIAN 1. Karantina ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut HPIK, adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

6

3. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut media pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa HPIK. 4. Media pembawa beresiko tinggi adalah media pembawa dalam bentuk hidup, dan/atau media pembawa yang berasal dari negara yang sedang terjangkit (wabah) HPIK dan/atau Media Pembawa dalam keadaan mati yang berpotensi sebagai inang dan pembawa/carrier HPIK. 5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 6. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 7. Pemeriksaan dokumen adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dan persyaratan lainnya. 8. Pemeriksaan klinis adalah tindakan untuk mengetahui jenis, jumlah

dan

status kesehatan media pembawa yang dilalulintaskan. 9. Penahanan adalah tindakan menahan media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam negeri atau suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 10. Penolakan adalah tindakan tidak diizinkannya media pembawa dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 11. Surat penahanan ditandatangani

sementara (KI-D4) oleh

petugas

adalah dokumen resmi

karantina

ikan

di

yang tempat

pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penahanan. 12. Surat penolakan (KI-D5) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas

karantina

ikan

di

tempat

pemasukan/pengeluaran,

yang

menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penolakan. 13. Surat pemusnahan (KI-D7) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan di tempat pemasukan/pengeluaran yang menyatakan tindakan pemusnahan terhadap media pembawa yang SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

7

dimasukkan atau akan dikeluarkan, baik karena tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari HPIK, rusak, busuk, atau tidak memenuhi persyaratan karantina atau persyaratan lainnya. 14. Surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan (KI-D15) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan di tempat pemasukan atau kawasan pabean, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan atau dilalulintasbebaskan. 15. Jalur merah adalah mekanisme pelayanan karantina ikan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan klinis media pembawa (jenis, jumlah dan status kesehatan) di kawasan pabean. 16. Jalur hijau adalah mekanisme pelayanan karantina ikan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan pemeriksaan dokumen di kawasan pabean. 17. Petugas karantina ikan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 18. Pemohon adalah importir baik perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang melakukan kegiatan pemasukan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.


8

BAB II PELAKSANAAN A. Waktu Pelayanan Layanan sistem dan prosedur pemasukan (impor) terhadap komoditi wajib periksa karantina ikan dilaksanakan setiap hari selama 24 jam. B. Petugas Karantina Ikan UPT

Karantina

Ikan

dalam

pelaksanaan

penanganan

dokumen

kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan impor ikan dilaksanakan oleh: 1. Petugas Penerima Dokumen/Operator; 2. Petugas Verifikasi/Koordinator Analis; 3. Petugas Pemeriksa Dokumen; 4. Petugas Pemeriksa klinis; 5. Petugas Pengawas. C. Persyaratan Pemasukan Dalam memasukan ikan, importir harus mengajukan permohonan pemeriksaan karantina dengan persyaratan: 1. Importir telah teregistrasi pada Pusat Karantina Ikan atau UPT Karantina Ikan; 2. Importir telah memiliki izin dan/atau rekomendasi untuk importasi komoditi perikanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; 3. Media pembawa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan (Health Certificate) dari negara asal kecuali untuk media pembawa yang tergolong benda lain; 4. Pemasukan media pembawa melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan; 5. Media pembawa dilaporkan ke petugas karantina ikan dan dalam kondisi siap dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas karantina ikan.


9

D. Prosedur Operasional Standar (POS) dan Service Level Arrangement (SLA) 1. Jalur Merah Pelayanan sistem dan prosedur pemasukan (impor) terhadap komoditi wajib periksa karantina ikan untuk jalur merah dilakukan oleh UPT Karantina Ikan di tempat pemasukan terhadap komoditas yang merupakan media pembawa beresiko tinggi atau komoditi yang dilarang dan dibatasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. a. POS Prosedur pelayanan pemasukan (impor) terhadap komoditi ikan pada jalur merah dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Pemohon yang teregistrasi mengajukan permohonan Pelaporan Pemeriksaan Karantina (PPK) untuk komoditi yang akan diimpor (on

line atau manual) pada hari dan jam kerja dengan ketentuan: a) Permohonan

PPK

sudah

diajukan

1

(satu)

hari

sebelum

pemasukan media pembawa (dalam bentuk segar/beku/kering) atau 2 (dua) hari sebelum pemasukan media pembawa (dalam bentuk hidup); b) Media pembawa dalam kondisi siap dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas karantina ikan; dan c) Jenis barang yang akan diperiksa tidak lebih dari 3 (tiga) macam dan 3 (tiga) bentuk, dalam kemasan standar 20 (dua puluh) inci di dalam 1 (satu) peti kemas dengan jumlah peti kemas dalam 1 (satu) frekuensi/transaksi sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) peti kemas. 2) Permohonan

PPK

diterima

oleh

Petugas

Penerima

Dokumen/Operator, dan diteruskan ke Petugas Verifikasi/Koordinator Analis. 3) Petugas Verifikasi/Koordinator Analis menerima dan mendisposisi permohonan

PPK,

dan

diteruskan

ke

Petugas

Penerima

Dokumen/Operator.


10

4) Petugas

Penerima

Dokumen/Operator

berdasarkan

disposisi

menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen dan diteruskan kepada Petugas Pemeriksa Dokumen bersama data PPK. 5) Petugas Pemeriksa Dokumen melaksanakan pemeriksaan dokumen dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dokumen. 6) a) Dalam hal dokumen dianggap lengkap dan sesuai, maka LHP diteruskan

ke

Petugas

Verifikasi/Koordinator

Analis

guna

disampaikan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator untuk menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis. b) Apabila dokumen dianggap tidak lengkap dan tidak sesuai, maka LHP diteruskan ke Petugas Verifikasi/Koordinator Analis guna disampaikan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator. 7) Petugas Penerima Dokumen/Operator menerbitkan Surat Penahanan Sementara (KI-D4) sebagaimana tercantum dalam formulir 1 dan disampaikan ke pemohon. Pemohon diberi waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen. a) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, pemohon dapat melengkapi dokumen permohonannya, maka LHP disampaikan Petugas Pemeriksa Dokumen kepada: i) Petugas Verifikasi/Koordinator Analis untuk diteruskan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator guna diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis; ii) Petugas Penerima Dokumen/Operator menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis kepada Petugas Pemeriksa Klinis; iii) Petugas Pemeriksa Klinis melakukan pemeriksaan terhadap jenis, jumlah dan status kesehatan dan hasilnya dituangkan dalam LHP klinis; iv) Jika hasil pemeriksaan klinis tidak sesuai, maka LHP klinis disampaikan kepada Petugas Verifikasi/Koordinator Analis untuk

diteruskan

kepada

Petugas

Penerima

Dokumen/Operator guna dikeluarkan Surat Penolakan (KI-D5)


11

sebagaimana tercantum dalam formulir 2 dan disampaikan kepada Pemohon; v) Jika hasil pemeriksaan klinis sesuai, LHP diteruskan kepada Petugas Verifikasi/Kooridnator Analis untuk dilakukan verifikasi dan

diterbitkan

Surat

Persetujuan

Pengeluaran

Media

Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D15) sebagaimana tercantum

dalam

formulir

3

dan

disampaikan

kepada

pemohon. b) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, pemohon tidak dapat melengkapi dokumennya, maka: i) LHP Dokumen disampaikan oleh Petugas Pemeriksa Dokumen kepada Petugas Verifikasi/Koordinator Analis untuk diteruskan kepada

Petugas

Penerima

Dokumen/Operator

guna

dikeluarkan Surat Penolakan (KI-D5) dan disampaikan kepada pemohon. ii) Apabila setelah 3 (tiga) hari pemohon tidak melakukan ReEkspor,

maka

menerbitkan tercantum

Petugas

Surat dalam

Penerima

Pemusnahan formulir

4

dan

Dokumen/Operator

(KI-D7)

sebagaimana

disampaikan

kepada

pemohon.


12

Gambar 1. Alur Prosedur Operasional Standar Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Merah PEMOHON

PETUGAS PENERIMA DOKUMEN / OPERATOR

PETUGAS VERIFIKASI/ KOORDINATOR ANALIS

PETUGAS PEMERIKSA PETUGAS PEMERIKSA DOKUMEN KLINIS

PETUGAS PENGAWAS

MULAI PENGAJUAN DOKUMEN IMPOR

PPK

PPK MENERIMA & MENDISPOSISI PPK DISPOSISI

PPK

PPK

Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN DOKUMEN

PPK Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN DOKUMEN

PEMERIKSAAN DOKUMEN

DOKUMEN Lengkap dan Sah ?

YA

TIDAK

MENERIMA, VERIFIKASI & MENDISPOSISI LHP

LHP DOKUMEN

DISPOSISI

KI-D4 SURAT PENAHANAN SEMENTARA

LHP DOKUMEN

KI-D4 Srt. PERINTAH PENAHANAN

Dlm waktu 3 hari (maksimum) untuk melengkapi

PENGAJUAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Dokumen

Dokumen

PROSES PENGAWASAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA

MENERIMA & MENDISPOSISI

DISPOSISI

Dokumen PEMERIKSAAN DOKUMEN

TIDAK

DOKUMEN Lengkap dan Sah?

A


YA

B

13

PEMOHON



PETUGAS PEMERIKSA PETUGAS PEMERIKSA DOKUMEN KLINIS A

MENERIMA, VERIFIKASI & MENDISPOSISI

PETUGAS PENGAWAS

B

LHP DOKUMEN

DISPOSISI

KI-D5 SURAT PENOLAKAN

LHP KI-D5 Srt. PERINTAH PENOLAKAN

KI-D7: SURAT PEMUSNAHAN

PROSES PENGAWASAN PENOLAKAN MEDIA PEMBAWA

LHP DOKUMEN

KI-D7: SURAT PEMUSNAHAN Srt. PERINTAH PEMUSNAHAN

PROSES PENGAWASAN PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA

MENERIMA, DAN MENDISPOSISI

SELESAI DISPOSISI LHP DOKUMEN Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN KLINIS

Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN KLINIS

PEMERIKSAAN KLINIS

YA

SESUAI?

TIDAK

LHP KLINIS

LHP KLINIS

MENERIMA, VERIFIKASI & MENDISPOSISI

DISPOSISI

KI-D15

SELESAI


KI-D15

LHP KLINIS

PROSES PENGAWASAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

14

b. SLA Petugas karantina ikan dalam memberikan pelayanan pemasukan (impor)

terhadap

media

pembawa

pada

jalur

merah

dengan

menggunakan standar waktu sebagai berikut: No

Uraian

Waktu

1.

Penerimaan Dokumen PPK dan Registrasi (P1)

15 menit

2.

Dokumen PPK diterima, diverifikasi, dan didisposisi (P2)

30 menit

3.

Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen (P3.a)

15 menit

dan penyampaian kepada Petugas Pemeriksa Dokumen (P3.b) 4.

Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen dan Penerbitan

50 menit

Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) Dokumen (P4) 5.

LHP Dokumen diterima, diverifikasi, dan disposisi (P5)

30 menit

6.

Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis (P6.a) dan

15 menit

penyampaian kepada Petugas Pemeriksa Klinis (P6.b) 7.

Pelaksanaan Pemeriksaan Klinis dan Penerbitan LHP

240 menit

Klinis (P7) 8.

LHP Klinis diterima, diverifikasi, dan disposisi (P8)

15 menit

9.

Penerbitan KI-D15 (Surat Persetujuan Pengeluaran Dari

40 menit

Tempat Pemasukan) (P9) TOTAL WAKTU


450 menit

15

Gambar 2. Service Level Arrangement Pemasukan (Impor) Komoditi Perikanan Melalui Jalur Merah

PEMOHON

PETUGAS PENERIMA DOKUMEN/ OPERATOR


PETUGAS PEMERIKSA DOKUMEN

PETUGAS PEMERIKSA KLINIS

PETUGAS PENGAWAS

MULAI

MENGAJUKAN DOKUMEN

PPK

P1 = 15 MENIT

PPK

P3.a = 10 MENIT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN DOKUMEN

P2 = 30 MENIT MENERIMA, VERIFIKASI, DISPOSISI

DISPOSISI

PPK

P3.b = 5 MENIT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN DOKUMEN

P4 = 50 MENIT PEMERIKSAAN

DOKUMEN P5 = 30 MENIT MENERIMA, VERIFIKASI, DISPOSISI

LHP DOKUMEN

P6.a = 10 MENIT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN KLINIS

DISPOSISI

LHP DOKUMEN

P6.b = 5 MENIT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN KLINIS


KLINIS

P8 = 15 MENIT

P9 = 40 MENIT

KI-D15

(SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN DARI TEMPAT PEMASUKAN)

SELESAI


KI-D15


LHP KLINIS

MENERIMA, VERIFIKASI, DISPOSISI

DISPOSISI

LHP KLINIS

PENGA WALA N

PROSES PENGAWASAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

TOTAL WAKTU YANG DIPERLUKAN : 450 MENIT

16

2. Jalur Hijau Pelayanan sistem dan prosedur pemasukan (impor) terhadap komoditi wajib periksa karantina ikan untuk jalur hijau dilakukan oleh UPT Karantina Ikan di tempat pemasukan yang memiliki kegiatan impor. a. POS Prosedur pelayanan sistem prosedur pemasukan (impor) terhadap komoditi ikan pada jalur hijau dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Pemohon yang teregistrasi mengajukan permohonan PPK untuk komoditi yang akan diimpor (on line atau manual) pada hari dan jam kerja dengan ketentuan: a) Permohonan

PPK

sudah

diajukan

1

(satu)

hari

sebelum

pemasukan media pembawa (dalam bentuk segar/beku/kering) atau 2 (dua) hari sebelum pemasukan media pembawa (dalam bentuk hidup); b) Pada kondisi tertentu barang yang masuk dicurigai diduga tertular HPIK, terjadi penurunan mutu, dan merupakan barang yang dilarang/dibatasi, maka prosedur pemasukan dilakukan melalui jalur merah. 2) Permohonan

PPK

diterima

oleh

Petugas

Penerima

Dokumen/Operator, dan diteruskan ke Petugas Verifikasi/Koordinator Analis. 3) Petugas Verifikasi/Koordinator Analis menerima dan mendisposisi permohonan

PPK

dan

diteruskan

kepada

Petugas

Penerima

berdasarkan

disposisi

Dokumen/Operator. 4) Petugas

Penerima

Dokumen/Operator

menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen dan meneruskan ke Petugas Pemeriksa Dokumen bersama data PPK. 5) Petugas Pemeriksa Dokumen melaksanakan pemeriksaan dokumen dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk (LHP) dokumen.


17

6) a) Dalam hal dokumen dianggap lengkap dan sesuai, maka LHP diteruskan

ke

Petugas


Analis

guna

disampaikan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan (KI-D15). b) Apabila dokumen dianggap tidak lengkap dan tidak sesuai, maka LHP diteruskan ke Petugas Verifikasi/Koordinator Analis guna disampaikan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator. 7) Petugas Penerima Dokumen/Operator menerbitkan Surat Penahanan Sementara (KI-D4) dan disampaikan ke pemohon. Pemohon diberi waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen. a) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, pemohon dapat melengkapi dokumen pemohonannya, maka LHP disampaikan oleh

Petugas


Analis

kepada

Petugas

Pemeriksa Dokumen untuk diteruskan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator

guna

diterbitkan

Surat

Persetujuan

Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan (KI-D15) dan disampaikan kepada pemohon. b) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, pemohon tidak dapat melengkapi dokumennya, maka LHP disampaikan oleh Petugas Pemeriksa Dokumen kepada Petugas Verifikasi/Koordinator Analis untuk diterbitkan Surat Penolakan (KI-D5) oleh Petugas Penerima Dokumen/Operator.

Petugas

Penerima

Dokumen/Operator

membuatkan Surat Penolakan (KI-D5) dan disampaikan kepada pemohon. c) Apabila setelah 3 (tiga) hari pemohon tidak melakukan ReEkspor, maka Petugas Penerima Dokumen/Operator menerbitkan Surat Pemusnahan (KI-D7) dan disampaikan ke pemohon.


18

Gambar 3. Alur Prosedur Operasional Standar Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Hijau PEMOHON



PETUGAS PEMERIKSA PETUGAS PEMERIKSA DOKUMEN KLINIS

PETUGAS PENGAWAS

MULAI PENGAJUAN DOKUMEN IMPOR

PPK

PPK MENERIMA & MENDISPOSISI PPK DISPOSISI

PPK

PPK

Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN DOKUMEN

PPK Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN DOKUMEN

PEMERIKSAAN DOKUMEN

DOKUMEN Lengkap dan Sah ?

YA

TIDAK

MENERIMA, VERIFIKASI & MENDISPOSISI LHP

LHP DOKUMEN

DISPOSISI

KI-D4 SURAT PENAHANAN SEMENTARA

LHP DOKUMEN

KI-D4 Srt. PERINTAH PENAHANAN

Dlm waktu 3 hari (maksimum) untuk melengkapi

PENGAJUAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Dokumen

Dokumen

PROSES PENGAWASAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA

MENERIMA & MENDISPOSISI

DISPOSISI

Dokumen PEMERIKSAAN DOKUMEN

TIDAK

DOKUMEN Lengkap dan Sah?

A


YA

B

19

b. SLA Petugas karantina ikan dalam memberikan pelayanan pemasukan (impor)

terhadap

media

pembawa

pada

jalur

hijau

dengan

menggunakan standar waktu sebagai berikut: No 1.

Uraian Penerimaan Dokumen PPK dan Registrasi (P1)

Waktu 15 menit

2.

Dokumen PPK diterima, diverifikasi, dan didisposisi (P2)

30 menit

3.

Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen (P3.a) dan disampaikan kepada Petugas Pemeriksa Dokumen (P3.b)

15 menit

4.

Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen dan Penerbitan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) Dokumen (P4)

50 menit

5.

LHP Dokumen diterima, diverifikasi, dan didisposisi (P5)

30 menit

6.

Penerbitan KI-D15 (Surat Persetujuan Pengeluaran Dari Tempat Pemasukan) (P6)

40 menit

TOTAL WAKTU SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

180 menit 20

Gambar 4. Service Level Arrangement Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Hijau

PEMOHON

PETUGAS PENERIMA DOKUMEN/ OPERATOR


P1 = 15 MENIT

P2 = 30 MENIT

PPK


PETUGAS PEMERIKSA DOKUMEN

PETUGAS PEMERIKSA KLINIS

PETUGAS PENGAWAS

MULAI MENGAJUKAN

DOKUMEN

PPK

P3.a = 10 MENIT SURAT PERINTA H PEMERIKSAA N DOKUMEN

DISPOSISI

PPK

P3.b = 5 MENIT SURAT PERINTA H PEMERIKSAA N DOKUMEN


DOKUMEN P5 = 30 MENIT

P6 = 40 MENIT

KI-D15


KI-D15 (SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN DARI TEMPAT PEMASUKAN)

SELESAI



LHP DOKUMEN

DISPOSISI

LHP DOKUMEN

PROSES

PENGA WALA N

PENGAWASAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

TOTAL WAKTU YANG DIPERLUKAN : 180 MENIT

21

E. Pembiayaan Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan impor media pembawa baik untuk jalur merah maupun lajur hijau dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


22

BAB III PENUTUP POS dan SLA diterbitkan sebagai acuan bagi petugas karantina ikan dan pengguna jasa (importir) dalam pelaksanaan kegiatan lalu lintas impor ikan serta memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam sistem pelayanan publik. a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I. SEKRETARIS JENDERAL, ttd. M. SYAMSUL MAARIF


23

DAFTAR FORMULIR KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.09/MEN/SJ/2010 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DAN SERVICE LEVEL ARRANGEMENT UNTUK IMPOR KOMODITAS IKAN DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR FORMULIR

ISI FORMULIR

1

Surat Penahanan Sementara (KI-D4)

2

Surat Penolakan (KI-D5)

3

Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D15)

4

Surat Pemusnahan (KI-D7)

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I. SEKRETARIS JENDERAL, ttd. M. SYAMSUL MAARIF


24

Formulir 1 REPUBL IK IND ONES IA KEMENTERIA N K ELAUTA N DA N PERIKA NA N PUSAT KARANTINA IKA N SURAT P ENA HA NA N SEMENTA RA Nomor:………………………………… Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isi dokumen terhadap media pembawa: 1. Jenis dan jumlah media pembawa*): JENIS KOMODITI

No

Total :

Nama Latin

……......... ekor

…… pce

2. Tanggal kedatangan/keberangkatan**) 3. Alat angkut 4. Nama dan alamat pemilik/penerima

5. Negara/area asal/tujuan**)

JUMLAH (ekor/pce/kgm/grm/ltr/mlt)

Nama Umum

…...... kgm

…..... grm

…….. ltr

........ mlt

: : :

................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

:

................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

Ternyata media pembawa tersebut: (Beri tanda cek ( √ ) pada pernyataan yang sesuai) Tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate) Tidak dapat memenuhi kewajiban tambahan yang ditetapkan Dokumen yang menyertai telah habis masa berlakunya/tidak berlaku Isi kemasan tidak sesuai dengan yg tertulis dalam dokumen Tidak dilengkapi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan Tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya Merupakan jenis yang dilarang/dilindungi/diatur/dibatasi pemasukannya/pengeluarannya**) Maka terhadap media pembawa tersebut dikenakan tindakan penahanan di Instalasi Karantina Ikan milik ........................................................................................... alamat ....................................................................................................................... ………………, ………………… Kepala/Penanggung jawab/ Stempel, Pejabat Fungsional**)

Catatan: *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu.


_____________________ NIP. …………………….

25

Formulir 2 REPUBL IK IND ONES IA KEMENTERIA N K ELAUTA N DA N PERIKA NA N PUSAT KARANTINA IKA N SURAT P ENOLAKA N Nomor:………………………………… Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa: 1. Jenis dan jumlah media pembawa*): No

Total :


JENIS KOMODITI Nama Latin

……......... ekor

Nama Umum

…… pce



…...... kgm

…..... grm

…….. ltr

........ mlt

: : :

................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

:

................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

Ternyata media pembawa tersebut: (Beri tanda cek ( √ ) pada pernyataan yang sesuai) Tidak dilengkapi dengan persyaratan lain yang telah ditetapkan Merupakan jenis yang dilarang atau diatur/dibatasi pemasukan/pengeluarannya Tidak dapat memenuhi persyaratan negara tujuan Tidak bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina golongan I/busuk/rusak **) Tidak dapat dibebaskan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina golongan II setelah diberi perlakuan Tidak dapat memenuhi kewajiban tambahan yang ditetapkan Tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya Tidak memenuhi persyaratan karantina Maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan Stempel,

………………, ………………… Kepala/Penanggung jawab/ Pejabat Fungsional**) _____________________ NIP. …………………….

Catatan: Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya dokumen ini media pembawa tidak dikirim kembali, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan. *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu


26

Formulir 3 REPUBL IK IND ONES IA KEMENTERIA N K ELAUTA N DA N PERIKA NA N PUSAT KARANTINA IKA N SURAT P ERS ETUJUA N PENG ELUARA N MED IA P EMBAWA DARI TEMPAT PEMASUKA N Nomor:………………………………… Kepada Yth. ………………………………… ………………………………… Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan serta menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Transit*) media pembawa nomor : ………………………………tanggal …………………………………, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa tersebut dibawah ini: 1. Jenis dan jumlah media pembawa*): JENIS KOMODITI

No

Nama Latin

Total :

-

hds

-

JUMLAH (hds/pce/kgm/grm/ltr/mlt)

Nama Umum

pcs

-

kgm

-

grm

-

ltr

-

mlt

2.

Nama/Alamat Pengirim

:

3.

Nama/Alamat Penerima

:

Identitas Alat Angkut Tanggal Kedatangan / Pengiriman *) Negara / Area*) Asal Negara / Area*)Tujuan Bill of Lading/Airway Bill Jumlah Kemasan/kontainer *) Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan / Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan / Produk Perikanan Dokumen Lain

: : : : : : :

.............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. ..............................................................................................................

:

..............................................................................................................

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Setuju untuk dikeluarkan dari tempat pemasukan, pelabuhan laut/udara .............................................................................. dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina di instalasi/tempat penimbunan sementara (TPS) karantina ikan. Nama Pemilik : ............................................................................................................................................................. Alamat Instalasi / TPS ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ atau dilalulintasbebaskan di area tujuan *). Pengeluaran media pembawa tersebut diatas tetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan kepabeanan yang berlaku. Demikian persetujuan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya. ………………, ………………… Kepala/Penanggung jawab Wilker/ Stempel, Pejabat Fungsional**)

Catatan : *) Coret yang tidak perlu **) Lampiran, apabila diperlukan


_____________________ NIP. …………………….

27

Formulir 4

REPUBL IK IND ONES IA KEMENTERIA N K ELAUTA N DA N PERIKA NA N PUSAT KARANTINA IKA N SURAT P EMUS NA HA N Nomor:………………………………… Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil tindakan karantina terhadap media pembawa: 1. Jenis dan jumlah media pembawa*): No

Total :

JENIS KOMODITI Nama Latin

……......... ekor

…… pce




Nama Umum

…...... kgm

…..... grm

…….. ltr

........ mlt

: : :

................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

:

................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................

Ternyata media pembawa tersebut: (Beri tanda cek ( √ ) pada pernyataan yang sesuai) Tidak memenuhi persyaratan karantina ikan Tidak dilengkapi dengan persyaratan lain yang telah ditetapkan Tidak bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina golongan I/golongan II setelah diberi perlakuan**) Tidak diurus/busuk/rusak/tidak diketahui pemiliknya**) Tidak dikirim kembali ke area/negara asal (Re-Ekspor) Tidak dapat memenuhi kewajiban tambahan yang ditetapkan Merupakan jenis yang dilarang atau diatur/dibatasi pemasukan/pengeluarannya Maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan tindakan pemusnahan.

Stempel,

Catatan: *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu.


………………, ………………… Kepala/Penanggung jawab/ Pejabat Fungsional**) _____________________ NIP. …………………….

28

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP

Recommend Documents