BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Jl. Pramuka No. 33, BPKP Pusat Lantai 4, Jakarta 13120, Telp/Fax: 021-85910107
LAPORAN KINERJA B PK P TRIWULAN II TAHUN 2 0 1 7
Nomor : LKIN-33/SU01/2/2017 Tanggal : 19 Juli 2017
i
BADAN PE N G A W A S A N K EU A N G A N DAN P E M B A N G U N A N B IRO P E R E N C A N A A N PE N G A W A S A N
Gedung BPKP Pusat Lantai 4, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 Telepon 021-85910031 Ext. 0415/, Faksimile 021-85910107
Nomor Lampiran Hal
: LKIN-33/SU01/2/ 2017 : Tiga eksemplar : Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Triwulan II Tahun 2017
19 Juli 2017
Yth. Sekretaris Utama di Jakarta Dengan ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Triwulan II Tahun 2017. Capaian kinerja BPKP triwulan II tahun 2017 merupakan pembandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja triwulan II tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:
A. Dasar Hukum Penyusunan laporan kinerja triwulan BPKP dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja didasarkan pada: 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Capaian Kinerja T arg et No
I n d i k a to r K in e r ja U ta m a
S a tu a n
P ersen
R e a lis a s i
T ahun
T w . II
T w II
T ahun
2017
2017
2017
2017
2
0
1
5 0 ,0 0 O
T w . II 2 0 1 7
S a s a r a n S t r a t e g i s 1. M e n in g k a tn y a K u a lita s A k u n t a b il ita s P e n g e lo la a n K e u a n g a n d a n P e m b a n g u n a n N a s io n a l
1
I n d e k s A k u n ta b ilita s P e n g e lo la a n K e u a n g a n d a n P e m b a n g u n a n P r o g r a m P r i o r i t a s d a l a m N a w a C ita
S k a la 1
1 0 0 ,0 0 O
5
S a s a r a n S t r a t e g i s 2 . M e n in g k a tn y a m a t u r i t a s S P IP 2
M a tu r i ta s S P IP K / L (L e v e l 3 )
%
32
4 ,5 5
8 ,1 4
2 5 ,4 4
1 7 8 ,9 0
3
M a tu r i ta s S P IP P e m e r i n t a h P r o v in s i (L e v e l 3 )
%
30
5
1 1 ,7 6
3 9 ,2 0
2 3 5 ,2 0
4
M a tu r i ta s S P IP P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / K o t a (L e v e l
%
20
5
6 ,3 0
3 1 ,5 0
1 2 6 ,0 0
%
45
0
0
0 ,0 0
3) 5
E f e k t iv i ta s SP I K o r p o r a s i (L e v e l 3 )
O
0 ,0 0
S a s a r a n S t r a t e g i s 3. M e n in g k a tn y a K a p a b ilita s P e n g a w a s a n In te rn P e m e r in ta h K /L /P e m d a 6
K a p a b ilita s A P IP K / L (L e v e l 3 )
%
21
6 ,9 8
9 ,3 0
4 4 ,2 9
1 3 3 ,2 4
7
K a p a b ilita s A P IP P e m e r i n t a h P r o v in s i (L e v e l 3 )
%
56
0
1 4 ,7 1
2 6 ,2 7
1 0 0 ,0 0
8
K a p a b ilita s A P IP P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / K o ta
%
25
0
2 ,1 7
8 ,6 8
1 0 0 ,0 0
(L e v e l 3 )
Halaman 1 dari 4
O
Ket.: apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 100%; apabila 90% < rata2 capaian kinerja< 100%; apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 90%; apabila rata2 capaian kinerja < 40%
1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional IKU 1 Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam nawacita (indeks APKPN, skala 1-5) mencapai 100% dengan realisasi 1 dari target sebesar 0. Dibandingkan target tahun 2017 sebesar 2, capaian IKU sebesar 50%.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Maturitas SPIP
3.
a.
IKU 2 Maturitas SPIP K/L (Level 3) mencapai 178,90% dengan realisasi 8,14% (7 dari 86 K/L) dari target sebesar 4,55%. Dibandingkan target tahun 2017 sebesar 32%, capaian IKU sebesar 25,44% . K/L yang memperoleh minimal level 3 maturitas SPIP sebanyak 7 K/L yaitu KPK, BPKP, Kementerian Keuangan, ESDM, KKP, BPS dan BNP2TKI.
b.
IKU 3 Maturitas SPIP Pemprov (Level 3) mencapai 235,20% dengan realisasi 11,76% (4 dari 34 pemprov) dari target sebesar 5%. Dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 30%, capaian IKU sebesar 39,20%. Pemerintah Provinsi yang meraih maturitas SPIP level 3 sebanyak 4 pemprov yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan Gorontalo.
c.
IKU 4 Maturitas SPIP Pemkab./Kota (Level 3) mencapai 126% dengan realisasi 6,30% (32 dari 508 Pemkab./Kota) dari target sebesar 5%. Dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 20%, capaian IKU sebesar 31,50%. Pemerintah kabupaten/ kota yang meraih maturitas SPIP level 3 adalah sebanyak 32 pemkab/ pemkot (terlampir).
d.
IKU 5 Efektivitas SPI Korporasi (Level 3) belum terealisasi. Dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 45%, capaian IKU sebesar 0%.
Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas APIP a.
IKU 6 Kapabilitas APIP K/L (Level 3) mencapai 133,24% dengan realisasi 9,30% (8 dari 86 APIP K/L) dari target sebesar 6,98%. Dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 21%, capaian IKU sebesar 44,29%. APIP K/L dengan kapabilitas minimal level 3 sebanyak 8 K/L yaitu BPKP, Kemenkumham, Kemendikbud, Kemenkeu, Bappenas, ESDM, KKP dan Kemenhub.
b.
IKU 7 Kapabilitas APIP Pemprov (Level 3) mencapai 100% dengan realisasi 14,71% (5 dari 34 pemprov) dari target sebesar 0%. Dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 56%, capaian IKU sebesar 26,27% . APIP pemerintah provinsi dengan kapabilitas level 3 sebanyak 5 pemprov yaitu Jawa Barat, Jawa tengah, Bangka Belitung, Gorontalo dan Sulawesi Barat.
c.
IKU 8 Kapabilitas APIP Pemkab./Kota (Level 3) mencapai 100% dengan realisasi 2,17% (11 dari 508 pemkab/kota) dari target sebesar 0%. Halaman 2 dari 4
Dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 25%, capaian IKU sebesar 8,68%. APIP pemerintah kabupaten/ kota dengan kapabilitas level 3 adalah sebanyak 11 pemkab/ kota (terlampir).
C. Permasalahan dan Rencana Tindak Capaian kinerja yang masih relatif rendah antara lain disebabkan oleh: 1.
Luasnya lingkup penilaian Maturitas SPIP mengakibatkan proses meningkatkan level maturitas SPIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat.
2.
Belum memadainya komitmen pemerintah daerah untuk mendukung maturitas SPIP dan kapabilitas APIP (level 3). Selain itu, regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan SPIP masih belum diimplementasikan secara optimal oleh Pemerintah Daerah.
3.
IKU Efektivitas SPI Korporasi belum ada realisasi disebabkan belum terlaksananya penugasan asesmen efektivitas SPI korporasi.
Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya adalah: 1.
Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja melalui rapat-rapat koordinasi untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP.
2.
Pemantauan dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.
3.
Melakukan bimtek peningkatan maturitas SPIP untuk setiap level, dengan fokus pada K/L/D dengan level maturitas kurang dari 3.
4.
Pengembangan pedoman. a. b. c. d.
5.
Finalisasi dokumen Grand Design Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dan Road Map Pembinaan Penyelenggaraan SPIP; Penyusunan dan penyempurnaan secara berkala pedoman diklat SPIP; Finalisasi buku/dokumen "Good Practices o f SPIP” untuk pemerintah daerah terpilih yang telah berhasil mencapai level 3; Penyusunan FAQ SPIP.
Menyelesaikan policy b r ie f BPKP untuk mendorong pencapaian target maturitas implementasi SPIP diantaranya melalui kegiatan high level communication dengan kementerian terkait, sebagai berikut: a.
Kementerian Keuangan 1) Mempertimbangkan capaian atas tingkat maturitas sebagai salah satu kriteria penetapan Dana Insentif Daerah. 2) Mensyaratkan penyertaan dokumen risk register dan rencana tindak pengendalian dalam proses pembahasan anggaran kementerian/ lembaga.
b.
Badan Pemeriksa Keuangan Data sharing temuan kelemahan SPI sebagai dasar pembuatan risk register nasional.
Halaman 3 dari 4
c.
Kementerian Dalam Negeri 1) Pencantuman target maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 ke dalam RPJMD. 2) Peningkatan efektivitas fungsi Pokja/Satgas SPIP di tingkat pemerintah daerah dalam pengembangan SPIP dan pencapaian maturitas level 3.
d.
Kementerian PAN&RB Pencantuman capaian atas tingkat maturitas SPIP sebagai salah satu unsur penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.
e.
Lembaga Administrasi Negara Integrasi materi sistem pengendalian intern berbasis risiko ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (DIKLATPIM).
6.
Pelaksanaan assesssm ent strategi komunikasi bekerja sama dengan USAID CEGAH.
7.
Pengembangan SDM melalui Workshop, Bimtek dan Diklat Maturitas SPIP bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP.
D. Anggaran dan Realisasi Keuangan Anggaran BPKP tahun 2017 sebesar Rp1.439.852.715.000. Sampai dengan triwulan II tahun 2017 telah terealisasi anggaran sebesar Rp554.863.461.515, mencapai 38,54%, dengan rincian sebagaimana tabel 1. Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan BPKP Triwulan II Tahun 2017
Program Program 01 (Dukungan Manajemen) Program 06 (Pengawasan Intern) Jumlah
Anggaran (Rp) 1 .0 5 1 .2 8 0 .8 5 6 .0 0 0
Realisasi Tw I 2 0 1 7 (Rp) 4 6 0 .6 5 9 .7 9 1 .5 3 3
Penyerapan Dana (% ) 43,82
3 8 8 .5 7 1 .8 5 9 .0 0 0
9 4 .2 0 3 .6 6 9 .9 8 2
2 4 ,2 4
1 .4 3 9 .8 5 2 .7 1 5 .0 0 0
5 5 4 .8 6 3 .4 6 1 .5 1 5
3 8 ,5 4
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.
Plt. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan,
Adil Hamonangan Pangihutan NIP 19610605 198703 1 001
Halaman 4 dari 4
