PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN BPKP LAPORAN KINERJA PUSLITBANGWAS BPKP TAHUN 2014

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN BPKP

LAPORAN KINERJA PUSLITBANGWAS BPKP TAHUN 2014

LAPORAN NOMOR : LP-014/LB/2015 TANGGAL : 16 JANUARI 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lapkin) Puslitbangwas tahun 2014 sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Puslitbangwas atas penggunaan anggaran. Lapkin Puslitbangwas juga berfungsi sebagai media evaluasi baik secara mandiri maupun oleh pimpinan BPKP. Tahun 2014 merupakan tahun kelima atau terakhir realisasi Renstra Puslitbangwas BPKP 2010-2014. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Lapkin Puslitbangwas 2014 juga memuat lampiran perkembangan target, sasaran dan capaian IKU dari 2010 sampai dengan 2014. Target indikator outcome berdasarkan penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2014 adalah 80,00%, sedangkan realisasinya 68,91% dengan rata-rata capaian kinerja 86,14% atau termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Realisasi tahun 2014 turun sebesar 0,75 dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 69,66%, dan rata-rata capaian kinerja tahun 2014 turun sebesar 2,04% dibandingkan tahun 2013 sebesar 88,18%. Capaian kinerja tahun 2014 tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu capaian kinerja utama penelitian dan pengembangan (litbang) sebanyak empat sasaran dan capaian kinerja pendukung litbang sebanyak satu sasaran sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2014

i

Tabel 1 Capaian Kinerja Outcome INDIKATOR HASIL PROGRAM SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN INDIKATOR HASIL

%

80

67,71

84,64

%

80

72,13

90,16

%

90

70,60

78,44

%

80

68,70

85,88

%

70

65,40

93,43

%

80

68,91

86,14

NO URAIAN

1.

2.

Pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden Pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan Pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan SPIP Pemanfaatan hasil pengembangan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. SDM Puslitbangwas yang profesional dan inovatif

3.

4.

5.

Rata-rata

Tabel 1. menunjukkan bahwa capaian kinerja dari tiga sasaran kegiatan utama litbang masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Capaian kinerja tersebut masih di bawah kategori “Memuaskan” karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Puslitbangwas sendiri mengenai pemanfaatan hasil litbang oleh pengguna menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil litbang masih belum optimal. Beberapa penyebab tidak optimalnya pemanfaatan hasil litbang oleh pengguna antara lain: 1. Beberapa hasil penelitian mengenai topik litbang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut (belum langsung siap pakai oleh pengguna); 2. Topik litbang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna; 3. Di lingkungan BPKP secara umum belum diterapkan perlunya pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pimpinan berdasarkan pada kajian akademik;


ii

4. Pengguna sudah melaksanakan sendiri kegiatan litbang. Seluruh capaian kinerja utama dan kinerja pendukung Puslitbangwas BPKP dihasilkan dengan dukungan dana dan sumber daya manusia sebagai berikut: 1. Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp 8.651.199.394,00,00 atau 94,90% dari anggaran setelah penghematan sebesar Rp 9.109.573.000,00. 2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 9.211 OH atau 100,7% dari rencana sebanyak 9.148 OH. Berdasarkan lapkin Puslitbangwas Tahun 2014 terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan pembenahan pada masa yang akan datang antara lain: 1. Perlu strategi yang tepat untuk melakukan sosialisasi hasil litbang, antara lain dengan lebih sering melakukan ekspose yang efektif kepada pimpinan BPKP dan para pengguna lainnya, serta publikasi hasil-hasil litbang secara lebih efektif. 2. Perlu melakukan penajaman topik litbang agar lebih sesuai dengan kebutuhan para pengguna/ stakeholders-nya. 3. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang dengan menuangkannya ke

dalam

bentuk

pedoman/Peraturan

Kepala

BPKP

untuk

mengoptimalkan implementasi hasil-hasil litbang terebut 4. Perlu merumuskan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan kinerja SDM Puslitbangwas agar tercapai hasil penelitian dan pengembangan yang lebih berkualitas dan lebih optimal. 5. Perlu pembinaan sumber daya manusia. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan keahlian SDM-nya, Puslitbangwas BPKP bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP untuk melaksanakan diklat kompetensi peneliti dan mendatangkan narasumber dari instansi terkait seperti LIPI dan BPS.


iii

6. Penerapan sistem manajemen mutu. Komitmen seluruh pegawai Puslitbangwas

BPKP terhadap penataan

proses bisnis melalui penerapan sistem manajemen mutu, telah ditunjukkan dengan berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2013. Hasil audit pada tahun 2014, TUV Nord merekomendasikan perpanjangan sertifikat ISO 9001:2008 tersebut. Dengan upaya ini diharapkan seluruh pegawai Puslitbangwas BPKP akan selalu memiliki paradigma yang berorientasi kepada pencapaian kualitas terbaik dari setiap tugas dan kegiatan yang dilaksanakan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap capaian kinerja BPKP.


iv

KATA PENGANTAR Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan salah satu komponen dari prinsip “Good Governance“ sebagai persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Lapkin Puslitbangwas BPKP tahun 2014 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Puslitbangwas BPKP kepada semua pihak yang berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas pokok Puslitbangwas BPKP yang harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala BPKP dan stakeholders lainnya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP, selanjutnya disebut Lapkin, telah mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin Puslitbangwas BPKP mencakup rencana dan realisasi pelaksanaan tugas maupun fungsi yang dilaksanakan Puslitbangwas BPKP dalam tahun 2014. Selain itu, Lapkin Puslitbangwas BPKP ini juga mencakup pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya tidak direncanakan oleh Puslitbangwas BPKP pada tahun 2014. Jakarta, 16 Januari 2015 Kepala Pusat,

Riyani Budiastuti NIP 19580422 198403 2 001


v

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.......................................................................

i

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….

v

DAFTAR ISI …………………………………………………………………..

vi

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………. vii DAFTAR GAMBAR

………………………………………………………. viii

DAFTAR GRAFIK .................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………. BAB I

x

PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ………………..

1

B. Aspek Strategis Organisasi …………………………………

1

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ………………..

4

D. Struktur Organisasi …………………………………………

5

E. Sistematika Penyajian ………………………………………

6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis 2010-2014 ……………………………...

8

1. Pernyataan Visi …………………………………………..

8

2. Pernyataan Misi ………………………………………….. 11 3. Tujuan Strategis ………………………………………….. 15 4. Sasaran Strategis ………………………………………... 16 5. Indikator Kinerja Utama ………………………………… 17 6. Program dan Kegiatan ………………………………… 19 B. Perjanjian Kinerja 2014 ……………………………………… 22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja ……………………………………………… 25 B. Analisis Capaian Kinerja ……………………………………. 31 BAB IV PENUTUP A. Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP........................ 73 B. Strategi Peningkatan Kinerja ………………………………. 74


vi

DAFTAR TABEL No. Tabel

Nama Tabel

Hal

Tabel 1

Capaian Kinerja Outcome........................................

ii

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Puslitbangwas BPKP Tahun 2014...

6

Tabel 2.1

Sasaran Puslitbangwas BPKP 2014.........................

16

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Puslitbangwas....................

17

Tabel 2.3

Perhitungan Pemanfaatan Hasil Litbang..................

18

Tabel 2.4

Target Kinerja Puslitbangwas Tahun 2014...............

23

Tabel 3.1

Katagorisasi Pencapaian Kinerja..............................

26

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama..............................

26

Tabel 3.3

Capaian Keberhasilan Program...............................

28

Tabel 3.4

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden....................................................... Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung Pengembangan SPIP dan Akuntabilitas Keuangan Negara............................... Capaian Kinerja Pendukung Litbang........................

Tabel 3.7

Realisasi OH dan Biaya Litbang Sasaran 1.1.1........

34

Tabel 3.8


41

Tabel 3.9


44

Tabel 3.10


51

Tabel 3.11


55

Tabel 3.12

Kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM).............

61

Tabel 3.13

Daftar Seminar/Workshop/Studi banding.................

63

Tabel 3.14

Datar Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan................

63

Tabel 3.15

Realisasi Belanja Tahun 2014..................................

68

Tabel 3.16

Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan...................

68

Tabel 3.17

Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan......................

69

Tabel 3.18

Daftar pegawai Berdasarkan Pendidikan..................

70

Tabel 3.19

Daftar Peralatan Pengolahan Data...........................

71

Tabel 3.20

Daftar Realisasi Belanja Modal.................................

72

Tabel 3.5


29

29 31

vii

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Gambar 1.1

Nama Gambar

Hal

Struktur Organisasi Puslitbangwas BPKP Tahun 2014 .............................................................................

Gambar 1.2

5

Sistematika Penyajian LapKin Puslitbangwas BPKP Tahun 2014 .....................................................


7

viii

DAFTAR GRAFIK

No. Grafik Grafik 1

Nama Grafik

Hal

Target dan Realisasi Sasaran 1.1.1 Tahun 2010 sd. 2014..........................................................................

34

Grafik 2

Capaian Sasaran 1.1.1 Tahun 2010 sd. 2014............

35

Grafik 3


42

Grafik 4


43

Grafik 5


45

Grafik 6


46

Grafik 7


52

Grafik 8


53

Grafik 9

Target dan Realisasi Sasaran 1.3.1 Tahun 2010 sd.

Grafik 10

2014..........................................................................

66


67


ix

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran Lampiran 1

Nama Lampiran Penetapan

Kinerja

Tingkat

Satuan

Kerja

Kementerian/Lembaga Lampiran 2

Realisasi Outcome Per 31 Desember 2014

Lampiran 3

Perkembangan Target, Realisasi, dan Capaian IKU dari Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2014 Puslitbangwas BPKP


x

BAB

PENDAHULUAN

I

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) merupakan salah satu Unit Eselon II Mandiri dengan tugas utama membantu pimpinan BPKP dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan dalam rangka mendukung tugas-tugas BPKP. Tugas utama BPKP adalah membantu Presiden mengawasi pengelolaan keuangan negara dan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Berdasarkan Keputusan Pembangunan

(BPKP)

Kepala Nomor

Badan Pengawasan

Keuangan

KEP-06.00.00-080/K/2001

dan

Tanggal

20

Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pengawasan

(Puslitbangwas)

BPKP

bertugas

untuk

menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Puslitbangwas BPKP berfungsi menyelenggarakan: 1. Analisis

kebutuhan

dan

penyusunan

program

penelitian

dan

pengembangan; 2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 3. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan; 4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan serta hasil penelitian dan pengembangan; 5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga. B. Aspek Strategis Organisasi Renstra Puslitbangwas Tahun 2010 – 2014 telah diselaraskan dengan tugas BPKP sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu,

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP), dan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara. Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2014

1

Faktor penentu keberhasilan (key success factors) pencapaian kinerja

Puslitbangwas BPKP adalah komitmen pimpinan BPKP, pengguna hasil litbang, dan faktor pendukung internal, dengan uraian sebagai berikut: 1. Komitmen Pimpinan BPKP Manajemen Puslitbangwas BPKP mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan suasana kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan di

Puslitbangwas BPKP. Dengan suasana tersebut

diharapkan diperoleh hasil penelitian dan pengembangan (litbang) yang

berkualitas, berorientasi pada pengguna, dan dapat menjadi

acuan bagi pimpinan BPKP dalam membuat kebijakan. Komitmen pimpinan BPKP tercermin dari perhatian terhadap penetapan topik-topik litbang dan penekanan terhadap pemanfaatan hasil penelitian oleh unit kerja di lingkungan BPKP. Puslitbangwas harus terdepan dalam memperkuat peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah. Jeli melihat permasalahan dan solusi yang dibutuhkan bidang teknis dalam rangka melaksanakan tugas

pengawas

intern

akuntabilitas keuangan negara

atas kegiatan tertentu, pembinaan

penyelenggaraan

percepatan

SPIP,

dan

peningkatan

kualitas

akuntabilitas keuangan negara 2. Pengguna Hasil Litbang Pengguna hasil litbang merupakan faktor kunci bagi kelangsungan tugas dan fungsi Puslitbangwas BPKP. Pengguna terdiri atas Pimpinan BPKP, unit kerja intern BPKP, dan instansi pemerintah di luar BPKP. 3. Faktor Pendukung Internal a. Penataan Kembali Perencanaan dan Program Litbang Kegiatan litbang secara umum diatur berdasarkan pedoman penelitian dan pengembangan Puslitbangwas BPKP. Pedoman ini telah beberapa kali berubah terakhir diatur berdasarkan LHT304/LB/2010 tanggal 3 Mei 2010. Program litbang diselaraskan

dengan kebutuhan dan tuntutan


2

lingkungan, dengan prioritas BPKP.

untuk memenuhi kebutuhan intern

Tahap krusial adalah

dalam merencanakan

topik-topik

litbang yang akan dilakukan kajian. Perencanaan topik litbang dilakukan melalui seleksi ketat terhadap topik-topik yang diusulkan pengguna

di

lingkungan

BPKP.

Seleksi

dilakukan

dengan

menggunakan kriteria tertentu yang dikembangkan Puslitbangwas seperti keurgensian, aktual, kelayakan, kekhalayakan, strategis, dan kontinuitas. Berdasarkan kriteria tersebut akan diperoleh daftar prioritas topik yang akan dilakukan kajian pada tahun tertentu. b. Sumber Daya Manusia (SDM) Puslitbangwas BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan dibantu oleh tiga orang pejabat eselon III, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Kerjasama, serta Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi. Total SDM sebanyak 45 orang yang dikategorikan ke dalam tiga yaitu

10

pejabat

struktural,

24

Pejabat

Fungsional

Auditor

(PFA)/Peneliti, dan 11 Pegawai Tata Usaha. Sepuluh orang pejabat struktural terdiri atas satu orang pendidikan setingkat S3, enam orang setingkat S2, 2 orang S1 dan 1 orang D III. Kelompok peneliti terdiri atas tiga belas orang yang memiliki pendidikan setingkat S2, dan sepuluh orang setingkat S1, dan satu orang setingkat D3. Adapun pegawai tata usaha terdiri atas dua orang dengan pendidikan setingkat S1, dua orang setingkat D3, dan 7 orang setingkat SLTA. c. Sarana dan Prasarana Fasilitas pengolahan data yang dimiliki oleh Puslitbangwas BPKP untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain terdiri atas 45 unit PC desktop, 16 unit laptop, dan 3 unit notebook serta 26 unit printer, dengan akses internet dan berbagai software pengolahan data. Selain komputer dan kemudahan akses ke internet, Puslitbangwas BPKP juga memiliki seperangkat mesin pendukung Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2014

3

lainnya,

seperti scanner, electric white board, mesin penghancur

kertas, dan mesin fotokopi. Sebagai pusat penelitian dan pengembangan, buku dan literatur lainnya merupakan kebutuhan yang sangat penting. Saat ini Puslitbangwas memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan 2.116 judul buku (posisi per 31 Desember 2014). Adapun mobilitas Puslitbangwas BPKP didukung dengan enam kendaraan dinas berupa empat unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua. d. Komitmen Bersama Komitmen bersama merupakan salah satu kunci keberhasilan Puslitbangwas. dapat

Dengan adanya komitmen tersebut diharapkan

mendorong

setiap

pegawai

untuk

melaksanakan

kewajibannya secara lebih optimal sebagai kontribusi dalam pencapaian tujuan dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Selain itu juga sudah menjadi komitmen bersama bahwa setiap pegawai mempunyai hak

yang sama untuk meningkatkan kompetensi

maupun pengetahuannya. Media yang disediakan adalah melalui diklat, workshop, seminar, dan pengembangan pegawai mandiri (PPM). C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP adalah melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan. Kegiatan ini untuk melayani kebutuhan stakeholders Puslitbangwas BPKP dalam bentuk jasa penelitian pengawasan maupun pengembangan produk sebagai bahan pedoman. Bahan pedoman ini dapat digunakan untuk membuat pedoman teknis maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Puslitbangwas telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara


4

maupun untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008. Selain kedua produk unggulan tersebut Puslitbangwas juga telah menghasilkan produk untuk pembenahan intern

BPKP

dalam

kegiatan

perencanaan

dan

pengelolaan

hasil

pengawasan. D. Struktur Organisasi Struktur organisasi Puslitbangwas BPKP serta personil yang menduduki jabatan per 31 Desember 2014 adalah sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini: Gambar 1.1 Struktur Organisasi Puslitbangwas BPKP Tahun 2014

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Puslitbangwas BPKP didukung oleh pegawai sebanyak 45 orang dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 berikut:


5

Tabel 1.1 Daftar Pegawai Puslitbangwas BPKP Tahun 2014 Jabatan

Jumlah (orang)

%

Pejabat Struktural

10

22

Pejabat Fungsional Auditor

24

53

Pegawai Fungsional Umum

11

25

45

100

Jumlah

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (Lapkin) Puslitbangwas BPKP Tahun 2014 melaporkan pencapaian kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2014. Capaian kinerja tahun 2014 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2014

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin

merupakan penjabaran Renstra Puslitbangwas BPKP Tahun 2010 - 2014 Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja (Renja) tahun 2014 memungkinkan diidentifikasinya sejumlah performance gap sebagai masukan yang penting bagi perbaikan kinerja di masa datang. Renja Puslitbangwas BPKP Tahun 2014 merupakan jabaran untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2010-2014. Indikator yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2014 menggambarkan satuan yang terukur dan operasional sehingga dapat menggambarkan capaian kuantitatif setiap sasaran. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2014 digambarkan dalam Gambar 1.2 berikut,


6

Gambar 1.2 Sistematika Penyajian LapKin Puslitbangwas BPKP Tahun 2014

PENDAHULUAN

BAB I

PERJANJIAN KINERJA RENSTRA 2010-2014

TAPKIN 2014

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

PENUTUP

BAB IV


7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis (Renstra) Puslitbangwas BPKP 2010–2014 dilaksanakan berdasarkan

Keputusan

Kepala

Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan

Pengawasan BPKP Nomor: KEP-976/LB/2009 tanggal 29 Desember 2009. Selanjutnya Renstra dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk perencanaan kinerja. A. Rencana Strategis 2010 – 2014 Penyusunan Renstra Puslitbangwas merupakan bagian dari penyusunan Renstra BPKP dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Struktur Renstra Puslitbang Tahun 2010-2014 mengacu kepada Renstra BPKP 2010-2014. 1. Pernyataan Visi Rencana Strategis Puslitbangwas BPKP Tahun 2010-2014 yang disahkan oleh Kepala Puslitbangwas BPKP berisi Visi sebagai berikut:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Yang Tepercaya Makna visi Puslitbangwas BPKP tersebut terkandung dalam tiga kata kunci, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, dan Tepercaya. 1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbangwas merupakan unit kerja pendukung BPKP yang tugas dan fungsi utamanya di bidang penelitian dan pengembangan. Wujud dukungan Puslitbangwas adalah sebagai pusat acuan dan rujukan bagi pimpinan BPKP dalam pengambilan keputusan,


8

kebijakan, dan penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Selain bagi BPKP, hasil-hasil litbang juga diharapkan dapat menjadi pusat rujukan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya, mengingat tugas dan fungsi APIP

saling terkait

dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP sebagai Auditor Presiden, khususnya di bidang akuntabilitas keuangan negara. Lebih jauh lagi, hasil-hasil Puslitbangwas BPKP diharapkan menjadi pusat referensi bagi kalangan yang lebih luas, yaitu jajaran manajemen pemerintahan dan publik terkait lainnya, mengingat fungsi pengawasan intern pemerintah memiliki cakupan yang sangat luas, untuk menghasilkan nilai tambah bagi proses tata kelola pemerintahan (governance),

manajemen risiko, dan pengendalian

intern. Dengan menjadi pusat acuan dan rujukan nasional di bidang pengawasan, hasil kajian Puslitbangwas BPKP dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang memerlukan referensi di bidang pengawasan. 2) Pengawasan Fokus penelitian dan pengembangan Puslitbangwas BPKP adalah di bidang

pengawasan.

Pengawasan

yang

dimaksud

adalah

pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Ruang lingkup pengawasan di atas meliputi proses governance, manajemen risiko, dan pengendalian intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemda, khususnya terkait dengan masalah-masalah makro, nasional, lintas sektoral, BUN, dan tugas-tugas khusus dari Presiden, yang menjadi tugas dan fungsi BPKP. Mengingat bidang tugas ini sangat luas, maka kegiatan pengawasan BPKP difokuskan kepada pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang menyentuh kepentingan rakyat banyak,


9

terutama yang pro growth, pro job, dan pro poor. Selain itu, BPKP juga memiliki tugas sebagai pembina SPIP di Indonesia. Terkait dengan tugas tersebut, banyak konsep dan metode pengawasan yang perlu dikaji dan dikembangkan guna mendukung peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah menjadi lebih efektif. Demikian pula halnya dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP sebagai pembina SPIP, Puslitbangwas perlu mengembangkan metode penyelenggaraan dan pembinaan SPIP yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga SPIP tidak berbalik menjadi sesuatu yang kontraproduktif dan membebani pimpinan instansi pemerintah. 3) Terpercaya Puslitbangwas BPKP sebagai “Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Terpercaya”, mengandung arti bahwa hasil kerja Puslitbangwas harus dapat diandalkan, berkualitas, dan bermanfaat bagi kepentingan stakeholders.

Kepercayaan tersebut timbul jika

Puslitbangwas didukung oleh staf dan peneliti kompeten, yang senantiasa melaksanakan kegiatan berdasarkan kaidah-kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan menjaga standar mutu. Kepercayaan juga timbul jika para peneliti memiliki integritas yang tinggi

dan

penuh

tanggung

jawab

dalam

melaksanakan

tugas/mandat yang diberikan kepadanya, serta memahami dan menerapkan etika dan aturan perilaku peneliti. Pusat litbang dapat dipercaya, jika hasil kerja dan produkproduknya inovatif dan antisipatif. Inovatif yaitu suatu kemampuan manuasi dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya untuk mengahasilkan suatu karya yang benarbenar baru serta bermanfaat bagi stakeholder. Antisipatif mengandung arti sikap dan perilaku peneliti yang bersifat tanggap terhadap

perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, baik di


10

internal maupun eksternal organisasi yang berpengaruh terhadap tugas dan fungsinya. Keyakinan dan kepercayaan atas hasil kerja dan produk-produknya, akan menjadikan Puslitbangwas BPKP sebagai pusat acuan dan rujukan bagi kajian yang terkait dengan pengawasan, baik oleh pihak intern BPKP, APIP, maupun pihak manajemen pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah serta lingkup pengawasan secara nasional. 2. Pernyataan Misi Misi Puslitbangwas BPKP berisi pernyataan tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh Puslitbangwas untuk mencapai visi Puslitbangwas BPKP. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan fungsi yang telah diberikan kepada Puslitbangwas BPKP serta visi Puslitbangwas. BPKP 2010−2014, misi

Puslitbangwas BPKP. Tiga misi Puslitbangwas adalah sebagai berikut, 1. Penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden. 2. Pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara. 3. Peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif. Ketiga misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

MISI 1 Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Peningkatan Kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden

Untuk melaksanakan peran sebagai auditor intern pemerintah yang mendukung tugas-tugas Presiden, modal utama yang harus dimiliki oleh BPKP adalah para auditor yang memiliki kompetensi yang handal dan dipercaya oleh Presiden untuk membantunya menjalankan fungsi pengawasan. Auditor intern yang berkualitas adalah auditor yang:


11

a. Memiliki

pengetahuan,

keahlian,

dan

kompetensi

lain

yang

dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor intern. Kompetensi ini akan lebih dapat diandalkan jika mereka memiliki sertifikasi sebagai auditor intern yang berkualitas; b. Memiliki ukuran mutu (standar) yang jelas dan disepakati bersama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas auditnya. Selain itu, secara

kolektif

mengembangkan

dan

memelihara

program

penjaminan kualitas pekerjaan secara terus-menerus serta melakukan evaluasi; c. Memahami dan menerapkan sepenuhnya kode etik profesi dan aturan perilaku sebagai auditor intern pemerintah; d. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan di bidang profesi audit intern. Secara kelembagaan dan fungsi, BPKP secara terus-menerus memastikan bahwa sumber daya yang dimilikinya telah sesuai, memadai, dan telah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur sebagai pedoman pelaksanaan penugasan. Selain aspek manusia yaitu para auditor, dan kelembagaan, untuk meningkatkan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden, perlu juga peningkatan

kualitas

dan

kapasitas

pengawasannya

secara

berkelanjutan. Pengembangan kapasitas pengawasan mencakup di dalamnya metode kerja, kerja sama, dan sinergi dengan APIP lainnya, serta BPK, dan hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait. Peningkatan kualitas dan kapasitas metode kerja, meliputi metode pengawasan

intern

BPKP

sendiri

maupun

pengembangan

dan

peningkatan kualitas sistem pengawasan nasional secara terpadu. Sangat sulit bagi BPKP dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang


12

berkualitas, tanpa metode kerja yang tepat guna, tepat sasaran, serta bersinergi dengan pihak lain. Untuk mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden, misi Puslitbangwas BPKP adalah melakukan pengembangan standar audit intern pemerintah serta pedoman penerapannya yang sesuai dengan kebutuhan BPKP maupun APIP lainnya. Selain itu, pengembangan aturan perilaku profesi auditor intern pemerintah dan praktik penerapannya juga, serta pengembangan program penjaminan kualitas pekerjaan auditor intern. Berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan, misi Puslitbangwas BPKP adalah melakukan kajian kebijakan dan prosedur pengawasan intern pemerintah serta pengembangan pedoman umum pengawasan sesuai dengan kebutuhan para auditor. Selain itu, Puslitbangwas melakukan kajian mengenai kebutuhan dan kualifikasi SDM, baik yang dibutuhkan oleh unit kerja maupun BPKP secara keseluruhan yang sesuai dengan tugas-tugas pengawasannya. Berkaitan dengan metode kerja dan sistem pangawasan intern, misi Puslitbangwas adalah melakukan kajian dan pengembangan berkaitan dengan metode pengawasan yang tepat guna dan tepat sasaran, baik metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam penugasan-penugasan periode sebelumnya, BPKP secara umum belum memiliki metode kerja yang tepat sasaran dengan kebutuhan tersebut. Metode kerja yang perlu dikaji dan dikembangkan lebih spesifik/khusus berkaitan dengan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan makro nasional, serta berkaitan dengan penugasanpenugasan khusus dari Presiden yang biasanya dituntut cepat dan tepat sasaran. Puslitbangwas BPKP akan melakukan pengembangan berkaitan dengan pola hubungan BPKP dengan APIP lainnya, karena dengan peran dan posisi saat ini sebagai Auditor Presiden, BPKP juga belum memiliki pola


13

hubungan, kerja sama, dan sinergi pengawasan, baik dengan APIP lainnya, maupun dengan BPK, serta jajaran manajemen Instansi Pemerintah, khususnya terkait dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini juga memerlukan

pengembangan

dan

peningkatan

kualitas

sistem

pengawasan secara nasional.

MISI 2 Pengembangan SPIP dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, selain berkewajiban menyelenggarakan SPIP, BPKP juga ditugasi sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. Berkaitan dengan tugas dan peran ini, misi Puslitbangwas BPKP adalah melaksanakan pengembangan SPIP yang terkait dengan tugas penyelenggaraan SPIP oleh instansi serta tugas pembinaan SPIP oleh BPKP. Banyak konsep SPIP yang memerlukan penjabaran lebih lanjut terkait penerapannya, misalnya berkaitan dengan sub unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, penilaian sendiri, dan metode penilaian pengendalian tingkat entitas setiap instansi. Di samping itu, perlu dikembangkan metode/cara yang lebih efektif untuk melakukan pembinaan serta pedoman-pedoman umum untuk dapat melaksanakan pembinaan SPIP. Sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, peran BPKP adalah menilai dan memperbaiki/meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Pengertian akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas, tidak sekedar pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pengelolaannya, akan tetapi yang terpenting adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan keuangan negara.


14

MISI 3 Peningkatan Kapasitas Puslitbangwas yang Inovatif Untuk

dapat

mewujudkan

misi

pertama

dan

kedua,

maka

Puslitbangwas BPKP harus didukung dengan sumber daya yang memadai antara lain SDM, sarana dan prasarana. Dalam hal ini, Puslitbangwas BPKP sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, harus terus menerus meningkatkan kompetensi SDM-nya, agar dapat menguasai berbagai metodologi penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait dengan obyek litbangnya. Selain itu, SDM Puslitbangwas BPKP perlu memiliki integritas yang tinggi, dan senantiasa bersikap independen, obyektif, serta berorientasi pada penciptaan hal-hal baru (inovatif) yang dapat memberikan nilai tambah bagi kepentingan mitra kerja dan pengguna hasil. Kompetensi SDM tersebut perlu didukung dengan lingkungan kerja yang baik, sarana dan prasarana, serta dana yang memadai. Konsekuensi dari mandat dan peran baru yang diemban BPKP, Puslitbangwas harus mampu menciptakan lingkungan dan kultur peneliti yang senang dan tertantang untuk membuat terobosan baru, dengan memanfaatkan teori atau ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Dengan demikian, hasilnya adalah produk baru berupa metode pengawasan yang lebih efisien dan tepat sasaran, khususnya terkait dengan bidang pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara dan SPIP, serta hal lainnya yang terkait. 3. Tujuan Strategis Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi

dan

permasalahan

yang

akan

dihadapi

dalam

rangka


15

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Puslitbangwas BPKP. Tujuan Puslitbangwas BPKP sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah: a. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden b. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara. c. meningkatkan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif 4. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran

Puslitbangwas

merupakan

bagian

integral

dari

proses

perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran strategis Puslitbangwas untuk Tahun 2010 – 2014 dijabarkan dalam Tabel 2.1 Tabel 2.1 Sasaran Puslitbangwas BPKP 2014 Tujuan 1:

Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden, dengan sasaran sebagai berikut: Sasaran 1. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden (80%)

2. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kualitas Tujuan 2:

pengawasan BPKP (80%) Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara, dengan sasaran sebagai berikut: Sasaran

Tujuan 3:

1. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan

yang mendukung pengembangan SPIP (90%) 2. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan tentang akuntabilitas keuangan Negara (80%) Meningkatkan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif, dengan sasaran sebagai berikut: Sasaran 1. Peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif (80%)


16

5. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Puslitbangwas BPKP yang ditetapkan dalam Renstra BPKP, hanya untuk indikator kinerja dalam ”perspektif manfaat bagi stakeholders,” yaitu berkaitan dengan tujuan strategis pertama dan kedua, yang merupakan tugas dan fungsi utama Puslitbangwas dalam mendukung

peran

pengawasan

BPKP

dalam

meningkatkan

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Sedangkan indikator kinerja untuk tujuan ketiga adalah bersifat pendukung dalam ”perspektif pertumbuhan dan pembelajaran internal Puslitbangwas BPKP”, tidak dicantumkan dalam Renstra BPKP. Indikator

kinerja

ditetapkan

untuk

melihat

capaian

kinerja

Puslitbangwas dalam melaksanakan program dan kegiatan utama Puslitbangwas yang ditetapkan dalam Renstra BPKP. Indikator kinerja utama Puslitbangwas disajikan pada Tabel 2.2 berikut, Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Puslitbangwas No

Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden Sasaran 1.1 Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden (80%) 1 Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden Sasaran 1.2 Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP (80%) 2 Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP Tujuan 2. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara (90%) Sasaran 2.1 Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan SPIP (90%) 3 Persentase pemanfaatan hasillitbang untuk pengembangan SPIP. Sasaran 2.2. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil litbang untuk pengembangan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (80%) 4

Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara

pengembangan

Tujuan 3. Meningkatkan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif


17

No


Sasaran 3.1. Meningkatnya kapasitas Puslitbangwas yang inovatif (80%) 5

Persentase peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif

Sumber: Renstra Puslitbangwas 2010-2014

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat dihitung sesuai dengan Tabel 2.3 berikut, Tabel 2.3 Perhitungan Pemanfaatan Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP No A. 1.

B.

Initial outcome Indikator Pengguna Utama (90%) Penyampaian laporan hasil litbang kepada pengguna utama

Nilai (%) 29,70

Intermediate Outcome Indikator Nilai (%) Pengguna Utama 90,00 Salah satu dari 29,70 indikator berikut: 1. Permintaan dari pengguna utama untuk melakukan expose atas suatu hasil litbang. 2. Permintaan dari pengguna utama untuk melakukan sosialisasi atas suatu hasil litbang. Pengguna Lainnya 10,00 Salah satu dari 3,30 indikator berikut: 1. Permintaan dari pengguna lainnya untuk melakukan sosialiasi atas suatu hasil litbang; 2. Permintaan dari pengguna lainnya terhadap suatu laporan hasil litbang secara lengkap; 3. Hasil litbang digunakan oleh pengguna lainnya, sebagai referensi dalam suatu penulisan atau karya ilmiah.

Pengguna Lainnya (10%) 1. Penyajian isi/ringkasan/ 0,66 abstraksi hasil litbang dalam intranet atau website BPKP (2%) 2. Penyajian isi/ringkasan/ 0,66 abstraksi hasil litbang dalam majalah/jurnal internal BPKP (2%) 3. Penyajian isi/ringkasan/ 0,66 abstraksi hasil litbang dalam majalah/jurnal eksternal BPKP (2%) 4. Sosialisasi hasil litbang, 0,66 baik kepada pihak internal maupun eksternal BPKP, berdasarkan inisiatif Puslitbangwas (2%) 5. Penyajian hasil litbang 0,66 dalam workshop, seminar, atau konferensi (2%) Sub Jumlah 33,00 Sub Jumlah Jumlah seluruh tahapan outcome(initial + intermediate + end)

33,00

End Outcome Indikator Nilai (%) Pengguna Utama 90,00 Pengguna utama 30,60 menggunakan hasil litbang sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan

Pengguna Lainnya Pengguna lainnya menggunakan hasil litbang sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan

Sub Jumlah

10,00 3,40

34,00 100,00

Sumber: Pedoman Pengukuran Outcome Hasil Litbang Puslitbangwas BPKP (2011)


18

Outcome tersebut di atas dibagi atas tiga jenis, sebagaimana disebutkan dalam Buku Indikator dan Metode Pengukuran Pemanfaatan Atas Hasil Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangwas, 2011), yaitu initial outcomes, intermediate outcomes, dan long-term outcomes. Pada literatur lain long-term outcomes disebut sebagai ultimate outcomes atau end outcomes. Pengukuran outcome hasil litbang dilakukan dengan pembobotan pengguna langsung dan pengguna lainnya/pengguna tidak langsung, serta pembobotan komponen outcome. Pengguna langsung diberi bobot sebesar 90% dan pengguna lainnya diberi bobot sebesar 10%. Secara individual, komponen outcome diberi bobot sebesar 34%, sehingga bobot initial outcome adalah sebesar 34%, bobot kumulatif intermediate outcome adalah sebesar 66%, sedangkan bobot kumulatif end outcome adalah sebesar 100%. 6. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasarn strategis yang telah ditetapkan, Puslitbangwas BPKP menyesuaikan program dan kegiatan yang

dilaksanakan

dengan

program-program

BPKP.

Program

merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian (K/L), untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran dan/atau kegiatan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh K/L. Berdasarkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas, terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada

kelompok

masyarakat

(pelayanan

eksternal),

sedangkan

program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal digunakan oleh beberapa organisasi Eselon IA yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).


19

Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu Program Teknis a. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP). Program Generik b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara – BPKP Program Puslitbangwas BPKP termasuk ke dalam program ”Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP”, program ini termasuk program generik yang bersifat pelayanan internal, dalam hal ini

untuk

mendukung

pelayanan

aparatur

BPKP.

Kegiatan

Puslitbangwas selain mengacu pada restrukturisasi program di atas, juga mengacu pada dua program dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun 2014, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Kegiatan Puslitbangwas BPKP termasuk dalam kegiatan generik berupa ”Penelitian dan pengembangan pengawasan”, yang menghasilkan output berupa ”hasil penelitian dan pengembangan”

dan outcome berupa

”termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan”. Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut, a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kompetensi SDM BPKP Sebagai Auditor Presiden. Kegiatan penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden, baik dalam peran sebagai assurer maupun sebagai konsultan, serta sebagai


20

pembina SPIP. Kegiatan litbang ini antara lain berkaitan dengan pengembangan standar audit intern pemerintah beserta pedoman penerapan atau interpretasinya, sesuai dengan kebutuhan BPKP maupun APIP lainnya; pengembangan aturan perilaku profesi auditor intern pemerintah dan praktik penerapannya; pengembangan program penjaminan kualitas pekerjaan auditor intern, kajian kebutuhan dan kualifikasi SDM. b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Kualitas Pengawasan BPKP Kegiatan litbang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP. Kegiatan litbang berkaitan dengan metode dan sistem pangawasan intern yang tepat guna dan tepat sasaran, baik metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, khususnya mengenai pengawasan akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan makro nasional, serta berkaitan dengan penugasanpenugasan khusus dari Presiden. Termasuk dalam hal ini,penelitian dan pengembangan mengenai pola hubungan BPKP dengan APIP lainnya, BPK, dan Instansi Pemerintah, khususnya terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Pengembangan SPIP Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SPIP berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di K/L dan Pemda dan tugas pembinaan SPIP oleh BPKP. Pengembangan di sini berkaitan dengan konsep maupun praktik penerapan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, penilaian sendiri, metode penilaian pengendalian, serta metode

pembinaan SPIP. Berkaitan dengan

manajemen risiko, antara lain pengembangan konsep, metode, dan teknik identifikasi maupun analisis risiko yang lebih sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan proses bisnis setiap instansi pemerintah.


21

d. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Pengembangan Akuntabilitas Keuangan Negara Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan akuntabilitas keuangan negara berkaitan dengan tugas BPKP dalam rangka memperbaiki/meningkatkan proses tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Dalam hal ini, Puslitbangwas telah melakukan kajian konsep akuntabilitas keuangan negara, pengembangan ke depan berkaitan dengan indikator pengukuran dan tools pengawasan/ penilaiannya. e. Peningkatan Kapasitas Puslitbangwas BPKP Peningkatan kapasitas Puslitbangwas BPKP lebih bersifat kegiatan pendukung yang berperspektif internal, baik berupa kegiatan penelitian dan pengembangan maupun peningkatan kapasitas SDM dan

kelembagaan

litbang,

seperti

mengikutsertakan

SDM

Puslitbangwas BPKP dalam seminar/workshop/studi banding, PKS, forum-forum, kepegawaian, budaya kerja, peningkatan perencanaan, metode kerja, peningkatan kerja sama, pengelolaan keuangan dan sarpras, serta penyelenggaraan SPIP. B. PERJANJIAN KINERJA 2014 Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi

program/kegiatan perjanjian

kinerja,

yang

yang

lebih

disertai

terwujudlah

rendah

dengan komitmen

untuk

indikator

melaksanakan kinerja.

penerima

Melalui

amanah

dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.


22

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasara strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Puslitbangwas BPKP. Penetapan/perjanjian kinerja tahun 2014 setelah revisi lihat lampiran 1. Rencana Kinerja (Renja) Puslitbangwas BPKP disusun berdasarkan Renstra Puslitbangwas tahun 2010 – 2014 dan Penetapan Kinerja tahun 2014. Secara global target di dalam renja tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.4 Tabel 2.4. Target Kinerja Puslitbangwas Tahun 2014 No. 1. a.

b.

c.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Target

Target Output

80,00%

2 laporan

80,00%

6 laporan

90,00%

1 laporan

Berdasarkan Perencanaan Tahunan Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden.

Persentase peman-faatan hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden

Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP

Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP

Meningkatnya Persentase pemanfaatan pemanfaatan hasil-hasil hasil pengembangan SPIP pengembangan SPIP


23

d.

e.

Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil pengembangan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

Persentase pemanfaatan hasil pengembangan tentang Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara

80,00%

Meningkatnya kapasitas Puslitbangwas sebagai pusat litbang yang inovatif

Persentase peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang kompeten dan inovatif

70,00%

Sesuai dengan sasaran a−d

100%

3 laporan

2. Kajian Dukungan Sasaran a−d

3 laporan


24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2014 Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi (performance result) dengan kinerja yang diharapkan (performance plan). Dengan pembandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement). Dalam mengukur kinerja program, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Capaian absolut program ini sendiri dideduksikan dari hubungan sebab-akibat antara program dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan berupa indikator kinerja input, indikator kinerja output, dan indikator kinerja outcome. Dalam kaitan deduktif, maka capaian kinerja program umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat. Dengan pengukuran capaian kinerja yang absolut dan terfokus pada satu atribut maka pengukuran ini dianggap akan lebih terbebas dari distorsi aritmatis pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian kinerja dapat melebihi 100%. Namun untuk kepentingan penghitungan rata-rata capaian kinerja program, capaian kinerja hasil


25

(outcome) dibatasi maksimal 120% agar tidak terjadi distorsi dalam menghitung angka capaian kinerja per program dan Puslitbangwas BPKP secara keseluruhan. Dalam rangka memudahkan penyajian ditetapkan kategorisasi pencapaian kinerja ke dalam lima kategori seperti pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Kategorisasi Pencapaian Kinerja Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I II III

Capaian ≥ 100% 85% ≤ Capaian < 100% 70% ≤ Capaian <85%

Memuaskan Sangat baik Baik

IV

55% ≤ Capaian <70%

Cukup

V

Capaian < 55%

Kurang

Keberhasilan

capaian

kinerja diukur dengan dua

indikator, yaitu

keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan keberhasilan kegiatan yang diukur dengan indikator kinerja keluaran (output). Dengan pola penghitungan ini, secara keseluruhan realisasi kinerja Puslitbangwas BPKP pada akhir periode renstra yaitu tahun 2014 sebesar 68,91% dari target sebesar 80% dengan rata-rata capaian kinerja Puslitbangwas BPKP adalah sebesar 86,14% atau masuk dalam kategori sangat baik. Realisasi tahun 2014 turun sebesar 0,75 dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 69,66%, dan rata-rata capaian kinerja tahun 2014 turun sebesar 2,04% dibandingkan tahun 2013 sebesar 88,18%. Capaian atas lima indikator kinerja utama, yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis disajikan pada Tabel 3.1 berikut Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Tujuan 1: Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden Sasaran Strategis 1.1 Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai


26

Indikator Auditor Presiden (80%) 1. Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden Sasaran 1.2 Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP (80%) 2. Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP Tujuan 2. Meningkatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara, dengan sasaran sebagai berikut Sasaran 2.1 Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan SPIP (90%) 3. Persentase pemanfaatan hasillitbang untuk pengembangan SPIP. Sasaran 2.2. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil litbang untuk pengembangan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara (90%) 4. Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara Tujuan 3. Meningkatkan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif, dengan sasaran sebagai berikut Sasaran 3.1. Meningkatnya kapasitas Puslitbangwas yang inovatif (80%) 5. Persentase peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif Target tahun 2014

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Persen

80

67,71

84,64

Persen

80

72,13

90,16

Persen

90

70,60

78,44

Persen

80

68,70

85,88

Persen

70

65,40

93,43

80

68,91

86,14

Dalam perhitungan capaian IKU tersebut telah memasukkan pemanfaatan oleh pengguna hasil litbang yang mengakses Document Management System (DMS) dan website Puslitbangwas BPKP. Tahun 2014 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir periode pelaksanaan Renstra BPKP. Target indikator outcome tahun 2014 adalah 80% dengan realisasi 68,91%, bila dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 79%, maka telah tercapai 87,23% dari target tersebut. Realisasi kinerja outcome diperoleh berdasarkan rata-rata outcome sampai dengan Desember 2014 dari kegiatan litbang sejak tahun 2010.


27

Realisasi kinerja tersebut didukung oleh program dan kegiatan utama litbang serta program dan kegiatan pendukung litbang, yang seluruhnya berjumlah 5 program, seperti terlihat pada Tabel 3.3 berikut ini Tabel 3.3 Capaian Keberhasilan Program Urutan I II III IV V

Kategori Capaian Memuaskan Sangat baik Baik Cukup Kurang

2014 3 program 2 program

Jumlah

5 program

Capaian kinerja Puslitbangwas BPKP tahun 2014 dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu capaian kinerja utama penelitian dan pengembangan (litbang) sebanyak empat kegiatan dan capaian kinerja pendukung litbang sebanyak satu kegiatan, dengan uraian sebagai berikut: 1. Capaian Kinerja Utama Litbang Kegiatan utama litbang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan hasil-hasil litbang yang mendukung peningkatan kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden, dan meningkatkan hasil-hasil litbang yang mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara. a. Hasil-Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Kualitas BPKP Sebagai Auditor Presiden Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran strategis dan diakomodasi oleh kegiatan litbang dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden dan peningkatan kualitas pengawasan, dengan capaian kinerja sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut ini:


28

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung Peningkatan Kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden INDIKATOR HASIL PROGRAM No

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Indikator Hasil

1

Pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden

%

80

67,71

84,64

2

Pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP

%

80

72,13

90,16

Dari tabel di atas tampak bahwa realisasi outcome pemanfatan hasil litbang yang berkaitan dengan “Peningkatan Kualitas BPKP sebagai Auditor Presiden” belum optimal hasilnya, walaupun sudah mendekati target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa topik/tema hasil litbang yang terkait dengan hal tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna. Rincian capaian outcome sd. Desember 2014 disajikan pada Lampiran2. b. Hasil-hasil Litbang yang Mendukung Pengembangan SPIP dan Akuntabilitas Keuangan Negara Peningkatan hasil-hasil litbang yang mendukung pengembangan SPIP dan akuntabilitas keuangan negara didukung oleh kegiatan litbang SPIP dan litbang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini: Tabel 3.5 Capaian Kinerja Outcome Hasil Litbang yang Mendukung Pengembangan SPIP dan Akuntabilitas Keuangan Negara INDIKATOR HASIL PROGRAM No 1

Uraian Pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan SPIP

Satuan

Target

Realisasi

%

90

70,60

Capaian Indikator Hasil 78,44


29

INDIKATOR HASIL PROGRAM No 2

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

%

80

68,70

Pemanfaatan hasil litbang untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara


Dari tabel di atas tampak bahwa realisasi outcome pemanfatan hasil litbang

yang

berkaitan

dengan

“Pengembangan

SPIP

dan

Akuntabilitas Keuangan Negara” belum optimal hasilnya, masih dibawah target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa

topik/tema hasil litbang yang terkait dengan hal tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna. Rincian capaian outcome sd. Desember 2014 disajikan pada Lampiran2. Beberapa penyebab tidak optimalnya pemanfaatan hasil litbang oleh pengguna antara lain: 1)

Beberapa

hasil

penelitian

mengenai

topik

litbang

masih

memerlukan pengembangan lebih lanjut (belum langsung siap pakai oleh pengguna); 2)

Kurangnya kegiatan sosialisasi hasil-hasil litbang;

3)

Di lingkungan BPKP secara umum belum diterapkan perlunya pengambilan

kebijakan

atau

keputusan

oleh

pimpinan

berdasarkan pada kajian akademik; 4)

Pengguna sudah melaksanakan sendiri kegiatan litbang.

Untuk

mengoptimalkan

mengembangkan

kinerja

strategi

yang

outcome, lebih

Puslitbangwas taktis

dan

perlu agresif

menyosialisasikan hasil-hasil litbang serta jeli melihat kebutuhan pengguna. 2. Capaian Kinerja Pendukung Litbang Kegiatan

pendukung

litbang

dilaksanakan

untuk

mendukung

keberhasilan program dan kegiatan utama litbang. Tujuan pelaksanaan


30

kegiatan pendukung ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Puslitbangwas yang profesional dan inovatif. Capaian kinerja peningkatan kualitas SDM Puslitbangwas yang profesional dan inovatif disajikan pada Tabel 3.6. Tabel 3.6 Capaian Kinerja Pendukung Litbang INDIKATOR HASIL PROGRAM No

Uraian

1 Persentase litbang

Satuan

Target

Realisasi

%

70

65,40

pendukung yang mendukung pengembangan SDM Puslitbangwas yang profesional dan inovatif


Target indikator outcome kegiatan pendukung litbang tahun 2014 adalah 70% dan realisasinya sebesar 65,40% sehingga capaian kinerja outcome 93,43%. Rincian capaian outcome s.d. Desember 2014 disajikan pada Lampiran 2. B. Analisis Capaian Kinerja Analisis capaian kinerja kegiatan Puslitbangwas BPKP meliputi analisis kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Indikator output kegiatan utama berupa laporan hasil penelitian dan indikator output kegiatan pendukung berupa laporan kegiatan. Target kinerja tahun 2014 yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah dua belas laporan hasil penelitian (LHT). Sedangkan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2014 adalah:  Dua belas laporan hasil penelitian (LHT) utama dan tiga laporan hasil penelitian dukungan  Laporan kegiatan pemanfaatan hasil litbang  Laporan kegiatan pendukung litbang


31

1. Kegiatan Utama Litbang Kegiatan utama Puslitbangwas BPKP tahun 2014 ditujukan untuk mencapai empat sasaran strategis melalui program yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk setiap program. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Program dan Kerja Sama. Selain lima belas laporan hasil

penelitian,

Puslitbangwas

juga

mempunyai

kewajiban

menghasilkan laporan kegiatan pemanfaatan hasil litbang dan laporan kegiatan pendukung litbang. Capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2014 diuraikan sebagai berikut: Sasaran 1.1.1 Termanfaatkannya Hasil Litbang Untuk Peningkatan Kompetensi SDM BPKP Sebagai Auditor Presiden

Sasaran

ini

direalisasikan

melalui

kegiatan

“Penelitian

dan

Pengembangan Kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden” (1.1.1) yang dituangkan dalam topik kegiatan litbang Kajian Kesiapan BPKP dalam Implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kajian tersebut telah selesai dan terbit laporannya, sehingga realisasi kinerja output mencapai 100%. Penjelasan atas kegiatan kajian Kesiapan BPKP dalam Implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut: No. Lap. :

LP-88/LB/2014 tanggal 14 Juli 2014

Tujuan

Untuk mendapat pemahaman mengenai proses lelang

:

jabatan; mengetahui faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi lelang jabatan; mendapat gambaran mengenai kesiapan pegawai BPKP dalam menghadapi lelang jabatan. Hasil

:

a. Dalam

memandang

kesiapan

BPKP

untuk

mengimplementasikan lelang jabatan ini, mayoritas pegawai

BPKP

setuju

apabila

lelang

jabatan


32

diberlakukan

di

BPKP.

Pegawai

yang

setuju

penerapan lelang jabatan beralasan bahwa lelang jabatan akan menciptakan iklim kompetisi yang sehat, obyektif, transparan, dan bebas intervensi serta mendapatkan

pejabat

yang

memiliki

kualifikasi

terbaik, kompeten, profesional, berintegritas, penuh inovasi dan memiliki wawasan luas. Sedangkan pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa lelang jabatan tidak dapat diterapkan di BPKP karena BPKP memiliki tugas yang spesifik sehingga membutuhkan pimpinan yang independen, kompeten, memiliki keahlian tertentu dan pengalaman yang cukup. b. Pada pelaksanaan lelang jabatan untuk pengisian jabatan tinggi, pada umumnya responden setuju apabila seluruh pengisian jabatan tinggi BPKP hanya diikuti oleh pihak internal BPKP kecuali pengisian jabatan Deputi BPKP. c. Kesiapan pegawai dalam menghadapi lelang jabatan, masih cukup rendah dalam hal pengetahuan terhadap uraian jabatan serta standar kompetensi dan keahlian eselon II BPKP. Terkait dengan hal itu terungkap bahwa dari 219 responden yang berasal dari auditor muda, auditor madya, eselon IV, dan eselon III, terdapat 31,51% responden tidak bersedia untuk ikut lelang jabatan di BPKP. Begitu juga dengan masalah pembiayaan terdapat responden yang menyatakan bahwa lelang jabatan membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 639 OH atau 102,24% dari rencana sebanyak 625 OH, sedangkan dana yang digunakan


33

sebesar

Rp92.116.590,48

atau

99,97%

dari

anggaran

sebesar

Rp92.147.315,00,- dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.7 Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.1.1 No 1.

Judul Kajian

OH

Kajian Kesiapan BPKP dalam Implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)

639

Rp. 92.116.590,48

Trend selama lima tahun renstra sejak 2010 sampai dengan 2014 untuk sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden” tertuang dalam grafik di bawah ini. Grafik 1 memperlihatkan kinerja selama periode renstra berupa perkembangan target dan realisasi sasaran 1.1.1 dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Grafik 1 Target dan Realisasi Sasaran 1.1.1 Tahun 2010 sd. 2014 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2010

2011

2012

2013

2014

Rencana

70,00%

72,50%

75,00%

80,00%

80,00%

Realisasi

66,06%

75,51%

72,92%

67,72%

67,71%

Dalam grafik 1 dapat dilihat bahwa selama periode renstra 2010-2014 setelah terjadi kenaikan realisasi IKU pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010, namun realisasi pada tahun-tahun berikutnya terjadi kecenderungan penurunan. Realisasi paling tinggi terjadi pada tahun


34

2011 sebagai dampak dari tingginya pemanfaatan hasil litbang tahun 2010. Grafik 2 memperlihatkan capaian kinerja selama periode Renstra berupa perkembangan capaian sasaran 1.1.1 dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Grafik 2 Capaian Sasaran 1.1.1 Tahun 2010 sd. 2014 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

94,37%

104,15%

97,23%

84,65%

84,64%

Dari Grafik 2 dapat dilihat bahwa selama periode renstra 2010-2014, capaian kinerja IKU setelah tahun 2011 cenderung menurun. Penurunan ini disebabkan antara lain: a. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil litbang oleh pengguna/ stakeholders. b. Kurangnya diseminasi hasil litbang oleh Puslitbangwas BPKP, baik dalam

bentuk

sosialisasi,

seminar,

maupun

ekspose

kepada

pimpinan. (Tabel Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU 2010 sd. 2014 lihat lampiran 3)


35

Sasaran 1.1.2 Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Peningkatan Kualitas Pengawasan BPKP Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP dituangkan dalam lima topik kegiatan litbang yaitu: a. Peran Pengawasan BPKP mengacu pada Peran Auditor Intern Menurut The Institute of Internal Auditors b. Analisis Pengawasan Program Lintas Sektoral c. Implementesi Undang-Undang Desa d. Kajian Literatur E-Reporting dengan Menggunakan XBRL e. Kajian Strategi Penguatan Manajemen Pengawasan Nasional Kelima kajian tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi kinerja output mencapai 100%. Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: a. Peran Pengawasan BPKP mengacu pada Peran Auditor Intern Menurut The Institute of Internal Auditors No. Lap. :

LP-68/LB/2014 Tanggal 08 Juli 2014

Tujuan

Untuk mendapatkan gambaran peran pengawasan

:

BPKP selama tiga tahun terakhir (2012-2014) dikaitkan dengan peran auditor intern menurut IIA. Hasil

:

Berdasarkan

hasil

penelitian,

meskipun

dalam

berbagai penugasan assurance dan consulting secara implisit para auditor BPKP telah mempertimbangkan proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola pihak auditi, namun belum ada jaminan secara wajar bahwa

setiap

penugasan

pengawasan

telah

mempertimbangkan ketiga hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Direktur Pengawasan


36

Industri dan Distribusi dan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan

Keuangan

Daerah

Wilayah

III

bahwa pedoman pengawasan yang disusun oleh kedeputian selaku rendal belum secara eksplisit mewajibkan

auditor

untuk

menganalisis

proses

manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola audit. b. Analisis Pengawasan Program Lintas Sektoral No. Lap. :

LP-43/LB/2014 Tanggal 09 Mei 2014

Tujuan

Untuk

:

mengidentifikasi

pengawasan

terhadap

peran program

BPKP lintas

dalam sektoral,

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh BPKP dalam melakukan pengawasan lintas sektoral, dan

menjelaskan

bagaimana

penetapan

sasaran

pengawasan BPKP terhadap program lintas sektoral Hasil

:

1) Pengawasan yang dilakukan BPKP selama ini belum sepenuhnya mengerucut terhadap program lintas sektoral, melainkan baru sebatas kegiatan sektoral

yang

dilaksanakan

oleh

kementerian/lembaga/ pemda yang tergabung dalam suatu program lintas sektoral. 2) BPKP

masih

perlu

meningkatkan

peran

pengawasan di luar pengawasan keuangan yang bersifat sektoral. Dalam konteks pengawasan ini BPKP berhubungan langsung dengan penanggung jawab/koordinator

program

dan

bersinergi/berkoordinasi dengan APIP/inspektorat K/L/Pemda yang terkait dalam program lintas sektoral. 3) Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap program lintas sektoral tentunya yang telah memenuhi kompetensi yang


37

sesuai untuk itu, memiliki pemahaman mengenai RPJMN, dan memiliki kejelian untuk melakukan analisis lintas sektoral. 4) BPKP berperan sebagai pemberi peringatan dini (early warning system) bagi Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga maupun Kepala Daerah dengan memanfaatkan konsep manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang menjadi titiktitik

kritis

penghambat

dalam

pencapaian

target/sasaran suatu program. c. Implementesi Undang-Undang tentang Desa: Permasalahan dan Pengawasannya No. Lap. :

LP-127/LB/2014 Tanggal 19 Desember 2014

Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikasi potensi

:

permasalahan dan pengawasan yang dibutuhkan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil

:

Dalam

kajian

literatur

ini

ada

beberapa

hal

permasalahan dalam penerapan Undang Undang desa tersebut

khususnya dalam pengelolaan dana desa

yang berasal dari APBN sebagai berikut : 1) Belum adanya penjabaran Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. 2) Pembangunan Desa Tidak Selaras dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3) Perencanaan Pembangunan Desa Tidak Sesuai dengan Kepentingan Masyarakat dan Kekhasan Daerah 4) Sumber

Daya

Manusia

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Belum Memadai.


38

5) Besarnya Alokasi Dana Desa Belum Sesuai Kondisi Desa. 6) Pengadaan Barang/Jasa di Desa Belum Sesuai Ketentuan. 7) Pencatatan,

Penatausahaan

dan

Pelaporan

Keuangan Desa Tidak Transparan dan Akuntabel Permasalahan tersebut di atas membutuhkan peran APIP sebagai auditor intern pemerintah untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa, sesuai Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 112 sampai dengan pasal 115. d. Kajian Literatur E-Reporting dengan Menggunakan XBRL No. Lap. :


Tujuan

Memberikan

:

masukan

kepada

Pimpinan

BPKP

mengenai pengertian, manfaat, dan kelebihan dari XBRL e-reporting. Pemahaman terhadap XBRL tersebut dapat memberikan manfaat kepada BPKP untuk menghasilkan laporan keuangan dan kegiatan yang efisien dan berstandar internasional. Hasil

:

XBRL

merupakan

pelaporan

elektronik

dengan

standar global yang dirancang untuk meningkatkan akurasi dan keandalan transmisi elektronik data keuangan dan kegiatan suatu entitas. Penerapan XBRL dapat meningkatkan kegunaan laporan. Informasi yang disajikan mudah diakses, dianalisis, dan diolah kembali ke dalam format lain. Indonesia melalui Bapepam LK, Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia telah menerapkan pelaporan keuangan

elektronik

dengan

XBRL.

Pemerintah

Indonesia dapat menerapkan XBRL untuk mengikuti


39

perkembangan

dunia

dan

peraturan

standar

internasional. Untuk memahami lebih mendalam tentang penerapan pelaporan

elektronik

serta

cara-cara

pembuatan

pelaporan XBRL, perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai pelaporan elektronik XBRL tersebut. e. Kajian Strategi Penguatan Manajemen Pengawasan Nasional No. Lap. :


Tujuan

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pimpinan

:

BPKP mengenai bagaimana manajemen dan strategi pengawasan nasional ke depan serta bagaimana keberadaan dan peran BPKP di dalamnya seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional hasil Pemilu 2014. Hasil

:

Dalam upaya membenahi manajemen pengawasan nasional agar dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

dan

kepemerintahan

yang

baik,

BPKP

mengusulkan beberapa hal yang perlu dan mendesak untuk dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2014-2019, melalui penataan kembali peraturan perundang-undangan terkait pengawasan, mengoptimalkan

peran

APIP

melalui

strategi

preventif, detektif dan represif, serta piagam audit auditor

internal

ditandatangani

langsung

oleh

pimpinan APIP dan atasannya. Kelima kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 1.707 OH atau 94.05% dari rencana sebanyak 1815 OH, sedangkan dana yang digunakan sebesar Rp245.937.243,84 atau 99.91% dari anggaran sebesar Rp246.159.405,03,-dengan rincian sebagai berikut


40

Tabel 3.8 Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.1.2 No

Judul Kajian

OH

Rp.

1.

Peran Pengawasan BPKP mengacu pada Peran Auditor Intern Menurut The Institute of Internal Auditors

475

68.474.773,83

2.

Analisis Pengawasan Program Lintas Sektoral

358

51.383.952,12

3.

Implementesi Undang-Undang Desa

401

57.807.124,85

4.

Kajian Literatur E-Reporting dengan Menggunakan XBRL

175

25.312.482,3

5.

Kajian Strategi Penguatan Manajemen Pengawasan Nasional

298

42.958.910,74

Jumlah

1.707

245.937.243,84

Trend selama lima tahun renstra sejak 2010 sampai dengan 2014 untuk sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP” ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 3 memperlihatkan kinerja selama periode renstra berupa perkembangan target dan realisasi sasaran 1.1.2 dari tahun 2010 sampai dengan 2014.


41

Grafik 3 Target dan Realisasi Sasaran 1.1.2 Tahun 2010 sd. 2014 90% 80% 70% 60% 50%

40% 30% 20% 10% 0%

2010

2011

2012

2013

2014

Rencana

70,00%

72,50%

75,00%

80,00%

80,00%

Realisasi

66,06%

66,23%

74,31%

69,12%

72,13%

Dari Grafik 3 dapat dilihat bahwa selama periode renstra 2010-2014 setelah terjadi kenaikan realisasi pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2011, namun realisasi pada tahun-tahun berikutnya terjadi kecenderungan penurunan kecuali realisasi tahun 2014 yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Realisasi paling tinggi terjadi pada tahun 2012 sebagai dampak dari tingginya pemanfaatan hasil litbang tahun 2010 dan 2011.

Grafik 4 memperlihatkan capaian kinerja selama periode Renstra berupa perkembangan capaian sasaran 1.1.2 dari tahun 2010 sampai dengan 2014.


42

Grafik 4 Capaian Sasaran 1.1.2 Tahun 2010 sd. 2014 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

94,37%

91,35%

99,08%

86,40%

90,16%

Dari Grafik 4 dapat dilihat bahwa selama periode renstra 2010-2014, capaian kinerja IKU tahun 2012 meningkat dan kembali menurun pada tahun 2013. Capaian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014. (Tabel Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU 2010 sd. 2014 lihat lampiran 3) Sasaran 1.2.1 Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Pengembangan SPIP

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SPIP dituangkan

dalam

topik

kegiatan

litbang

Faktor-Faktor

yang

Mendukung Penerapan SPIP pada Instansi Pemerintah. Kajian tersebut telah selesai dan terbit laporannya, sehingga realisasi kinerja output mencapai 100%. Penjelasan atas kegiatan kajian Faktor-Faktor yang Mendukung Penerapan SPIP pada Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: No. Lap. :

LP-63/LB/2014, tanggal 08 Juli 2014

Tujuan

Untuk

:

mengindentifikasi

faktor

-

faktor

yang


43

mendukung penerapan SPIP dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil

:

Beberapa faktor yang mendukung penerapan SPIP yaitu, a. Dukungan pimpinan organisasi. b. Pola kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP. c. Pendidikan dan pelatihan SPIP bagi pimpinan. d. Penataan ulang proses bisnis. e. Pemahaman

yang

sama

terhadap

tujuan

penyelenggaraan SPIP yang akan dicapai. f. Kerjasama yang baik dan berkelanjutan di dalam organisasi, dan g. Pemenuhan peraturan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan tata urutan Perundang- undangan. Menurut persepsi dari pimpinan dan pegawai, ternyata faktor yang sangat dominan mendukung penerapan SPIP pada pemerintah daerah ialah faktor dukungan pimpinan organisasi. Hal ini berarti, penerapan SPIP akan tercapai jika ada dukungan yang kuat dari pimpinan puncak pada suatu organisasi. Kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 864 OH atau 101,65% dari rencana sebanyak 850 OH, sedangkan dana yang digunakan sebesar

Rp124.552.009,66

atau

99,97%

dari

anggaran

sebesar

Rp124.593.533,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.9 Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.2.1 No 1.

Judul Kajian Faktor-Faktor yang Mendukung Penerapan SPIP pada Instansi Pemerintah

OH

Rp.

864

124.552.009,66

Jumlah


44

Trend selama lima tahun renstra sejak 2010 sampai dengan 2014 untuk sasaran

strategis

“Meningkatnya

hasil-hasil

penelitian

dan

pengembangan yang mendukung pengembangan SPIP” ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 5 memperlihatkan kinerja selama periode renstra berupa perkembangan target dan realisasi sasaran 1.1.2 dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Grafik 5 Target dan Realisasi Sasaran 1.2.1 Tahun 2010 sd. 2014 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2010

2011

2012

2013

2014

Rencana

80,00%

82,50%

85,00%

87,50%

90,00%

Realisasi

84,42%

88,67%

79,42%

74,94%

70,60%

Dari Grafik 5 dapat dilihat bahwa selama periode renstra 2010-2014 setelah terjadi kenaikan realisasi pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010, namun realisasi pada tahun-tahun berikutnya terjadi kecenderungan penurunan. Realisasi paling tinggi terjadi pada tahun 2011 sebagai dampak dari tingginya pemanfaatan hasil litbang tahun 2010. Grafik 6 memperlihatkan capaian kinerja selama periode Renstra berupaperkembangan capaian sasaran 1.2.1 dari tahun 2010 sampai dengan 2014.


45

Grafik 6 Capaian Sasaran 1.2.1 Tahun 2010 sd. 2014 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

105,53%

107,48%

93,44%

85,65%

78,44%

Dari Grafik 6 dapat dilihat bahwa selama periode renstra 2010-2014, capaian kinerja IKU setelah tahun 2011 cenderung menurun. Penurunan ini disebabkan antara lain: a. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil litbang oleh pengguna/ stakeholders. b. Kurangnya diseminasi hasil litbang oleh Puslitbangwas BPKP, baik dalam

bentuk

sosialisasi,

seminar,

maupun

ekspose

kepada

pimpinan. (Tabel Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU 2010 sd. 2014 lihat lampiran 3) Sasaran 1.2.2 Termanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Pengembangan Akuntabilitas Keuangan Negara

Kegiatan

penelitian

dan

pengembangan

untuk

pengembangan

akuntabilitas keuangan negara dituangkan dalam enam topik kegiatan litbang yaitu: a. Kondisi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Kerjasama Lainnya yang Bernuansa KPS serta Peran Pengawasannya di Indonesia.


46

b. Penelitian Standar Biaya Keluaran Pengawasan BPKP Tahun 2015 c. Kajian Hubungan Opini BPK atas Laporan Keuangan Dengan Terjadinya Penyimpangan/Kasus Korupsi pada Kementerian/LPNK/ Pemerintah Daerah d. Reviu Literatur Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) e. Pilot Project Pengukuran I-APKN f. Kajian Literatur tentang Ukuran Keberhasilan Dana Dekonsentrasi dan Dana Perimbangan Keenam kajian tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi kinerja output mencapai 100%. Penjelasan atas kegiatan-kegiatan kajian tersebut sebagai berikut: a. Kondisi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Kerjasama Lainnya yang Bernuansa KPS serta Peran Pengawasannya di Indonesia No. Lap. :


Tujuan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat

:

bagaimana kegiatan pengawasan dapat berperan dalam kegiatan proyek KPS atau bernuansa KPS dengan melakukan pemetaan. Hasil

:

Dari penelitian diperoleh fakta bahwa kegiatan proyek KPS merupakan ruang lingkup keuangan negara. Namun dari hasil penelitian ini mengemuka, adanya kekosongan peran pengawasan dan pemeriksaan pada kegiatan proyek KPS atau bernuansa KPS. Hal ini menunjukkan tata kelola proyek belum baik. Untuk itu, perlu peran APIP dalam rangka membangun atau meningkatkan tata kelola proyek KPS yang baik. Peran

pengawasan

kegiatan, pelaksanaan berbentuk

tersebut

pertengahan, kontrak. audit,

reviu,

dimulai

sampai

dari

berakhirnya

Pengawasannya evaluasi,

awal

dapat

pemantauan,


47

pendidikan

dan

pelatihan,

pembimbingan,

atau

konsultasi menyesuaikan dengan kebutuhan proyek. Karena APIP berperan sepanjang kegiatan proyek maka unsur pengawasan ini dapat dimasukan dalam sistem pengelolaan proyek KPS. b. Penelitian Standar Biaya Keluaran Pengawasan BPKP Tahun 2015 No. Lap. :


Tujuan

1) Memperoleh

:

kejelasan

apakah

rekomendasi

strategis merupakan output fungsi pengawasan nasional BPKP dan kriteria suatu rekomendasi yang dapat dikategorikan rekomendasi yang strategis di lingkungan BPKP. 2) Mengetahui jenis pengawasan yang dilakukan BPKP untuk menghasilkan rekomendasi strategis. 3) Mengetahui berapa Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2015 yang dapat digunakan sebagai acuan BPKP dalam pelaksanaan tugas pengawasannya. Hasil

:

Mengingat fungsi dan manfaat dari Standar Biaya Keluaran yang sangat penting, untuk itu diharapkan Kepala BPKP dapat mengusulkan penetapan SBK kepada

Kementerian

pengawasan

Keuangan

BPKP,

sehingga

terkait

output

mengarahkan

manajemen pada pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif. Dengan penetapan SBK terhadap masalah strategis yang menjadi prioritas, menjadikan BPKP lebih

selektif

dalam

memilih

penugasan,

mengidentifikasi apakah sesuai dengan domain BPKP yaitu PP 60/2008 dan Inpres No. 4/2011 dan sesuai dengan target output yang telah ditetapkan.


48

c. Kajian Hubungan Opini BPK atas Laporan Keuangan Dengan Terjadinya Penyimpangan/Kasus Korupsi pada Kementerian/LPNK/ Pemerintah Daerah No. Lap. :


Tujuan

Untuk mengetahui hubungan antara opini BPK atas

:

laporan keuangan dengan adanya indikasi atau dugaan

atas

penyimpangan/kasus

korupsi

di

lingkungan Kementerian/LPNK maupun Pemerintah Daerah. Hasil

:

Berdasarkan hasil penelitian ini terungkap bahwa tidak ada hubungan langsung antara opini BPK atas laporan keuangan pemerintah dengan kasus tindak pidana korupsi. Semakin baik opini BPK atas laporan keuangan

kementerian/lembaga

dan

pemerintah

daerah (dalam hal ini pemerintah provinsi) tidak menyebabkan menurunnya kasus tindak pidana korupsi di kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi. d. Reviu Literatur Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) No. Lap. :


Tujuan

Untuk memberikan konsep dan kondisi pengelolaan

:

BUMD

berdasarkan

referensi

sebagai

dasar

pelaksanaan kajian selanjutnya. Hasil

:

Konsep pengelolaan BUMD non persero (Perusahaan Daerah/Perusahaan Umum Daerah) dimungkinkan dengan model pengelolaan BUMD dengan system ”swakelola

mandiri”.

menggunakan

sistem

Konsep

pengelolaan

pengawasan

ini

ataupun

pembinaan secara bertanggungjawab dan intensif. Kondisi pengelolaan BUMD masih belum optimal antara lain terlihat dari pengelolaan yang masih


49

terjebak dalam pola kerja birokrasi daripada sebagai perusahaan

yang

berorientasi

pelanggan,

pelayanan

yang

pada

kepuasan

diberikan

belum

maksimal, serta adanya praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan BUMD. e. Pilot Project Pengukuran I-APKN No. Lap. :


Tujuan

Untuk menilai kelayakan instrumen yang telah

:

dikembangkan dan mencari masukan dalam rangka menyempurnakan instrumen tersebut. Hasil

:

Berdasarkan hasil uji coba ditemukan beberapa variabel dan indikator yang kurang tepat sehingga perlu

diperbaiki

dengan

mengurangi

variabel/indikator yang kurang penting, memperbaiki kalimat

variabel/indikator,

dan

menambahkan

variabel/indikator baru, sekaligus membangun proxy dan kriteria penilaian sesuai dengan indikator yang sudah diperbaiki. f. Kajian Literatur tentang Ukuran Keberhasilan Dana Dekonsentrasi dan Dana Perimbangan No. Lap. :


Tujuan

Untuk mengetahui,

:

1) Pengertian, tujuan, dan manfaat dana dekonsentrasi dan dana perimbangan. 2) Apa ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan manfaat

dana

dekonsentrasi

dan

dana

perimbangan. Hasil

: 1) Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah telah

diatur pengukurannya melalui PP No. 6


50

tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. 2) Tujuan yang tercantum dalam UU No. 33 tahun 2004

tentang

Perimbangan

Pemerintah

Pusat

pemberian

dana

Dan

Keuangan

Pemerintahan

perimbangan

Antara Daerah,

adalah

untuk

mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Namun ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Keenam kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 2.587 OH atau 100,66% dari rencana sebanyak 2.570 OH, sedangkan dana yang digunakan sebesar Rp356.683.737,12 atau 100,30% dari anggaran sebesar Rp355.611.270,61 dengan rincian sebagai berikut Tabel 3.10 Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.2.2 No

Judul Kajian

OH

Rp.

1.

Kondisi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Kerjasama Lainnya yang Bernuansa KPS serta Peran Pengawasannya di Indonesia

654

94.278.951,76

2.

Penelitian Standar Biaya Keluaran Pengawasan BPKP Tahun 2015

800

115.325.934,87

3.

Kajian Hubungan Opini BPK atas Laporan Keuangan Dengan Terjadinya Penyimpangan/Kasus Korupsi pada Kementerian/LPNK/ Pemerintah Daerah

225

32.435.419,18

4.

Reviu Literatur Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

285

41.084.864,30

5.

Pilot Project Pengukuran I-APKN

325

46.851.161,04

6.

Kajian

177

26.707.405,97

Literatur

tentang

Ukuran


51

No

Judul Kajian

OH

Rp.

2.587

356.683.737,12

Keberhasilan Dana Dekonsentrasi dan Dana Perimbangan Jumlah

Trend selama lima tahun renstra sejak 2010 sampai dengan 2014 untuk sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil litbang untuk pengembangan tentang Akuntabilitas Keuangan Negara” ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Grafik 7 memperlihatkan kinerja selama periode renstra berupa perkembangan target dan realisasi sasaran 1.2.2 dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Grafik 7 Capaian Sasaran 1.2.2 Tahun 2010 sd. 2014 90%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2010

2011

2012

2013

2014

Rencana

70,00%

72,50%

75,00%

80,00%

80,00%

Realisasi

76,26%

59,88%

69,74%

69,04%

68,70%

Dalam grafik 7 dapat dilihat bahwa selama periode renstra 2010-2014 realisasi IKU tertinggi pada tahun 2010 dan menurun tajam pada tahun 2011 dan sangat fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan menurunnya/kurangnya pemanfaatan/minat pengguna hasil litbang berkaitan dengan sasaran ini.


52

Grafik 8 memperlihatkan capaian kinerja selama periode Renstra berupa perkembangan capaian sasaran 1.2.2 dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Grafik 8 Capaian Sasaran 1.2.2 Tahun 2010 sd. 2014 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

108,94%

82,59%

92,99%

86,30%

85,88%

Dari Grafik 8 dapat dilihat bahwa selama periode renstra 2010-2014, capaian kinerja IKU tertinggi adalah tahun 2010 dan menurun tajam pada tahun 2011. Pada tahun-tahun selanjutnya fluktuatif dan hampir merata. kondisi ini disebabkan antara lain: a. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil litbang oleh pengguna/ stakeholders. b. Kurangnya diseminasi hasil litbang oleh Puslitbangwas BPKP, baik dalam

bentuk

sosialisasi,

seminar,

maupun

ekspose

kepada

pimpinan. (Tabel Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU 2010 sd. 2014 lihat lampiran 3)

Secara total dalam tahun 2014 Puslitbangwas BPKP telah menyelesaikan penelitian dan pengembangan (litbang) sebanyak 15 topik (termasuk dua topik yang merupakan pencapaian sasaran “Tersedianya dukungan sumber daya, metode kerja, dan sistem informasi yang menunjang Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2014

53

peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif”) dari 12 topik yang dianggarkan atau mencapai 125% dengan menyerap anggaran sebesar Rp911.939.830,00

atau

99,67%

dari

yang

dianggarkan

sebesar

Rp912.244.000,00 . 2. Kegiatan Pendukung Litbang Kegiatan pendukung Puslitbangwas BPKP tahun 2014 ditujukan untuk mencapai satu sasaran stratejik melalui satu program yang berisi dua kelompok kegiatan yaitu kegiatan pendukung teknis dan kegiatan pendukung non teknis. Kegiatan pendukung teknis secara umum dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan dan Evaluasi sedangkan kegiatan pendukung non teknis dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Puslitbangwas. Capaian kinerja kegiatan pendukung sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Sasaran 1.3.1 Tersedianya dukungan sumber daya, metode kerja, dan sistem informasi yang menunjang peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang inovatif

a. Peningkatan Kapasitas Puslitbangwas BPKP Terkait

dengan

realisasinya

peningkatan

dilakukan

melalui

kapasitas kegiatan

Puslitbangwas

BPKP,

penelitian/kajian

dan

hasilnya berupa pedoman sebagai berikut: 1) Bahan Pedoman Pembinaan dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan di lingkungan BPKP. 2) Pedoman Presentasi Hasil Litbang. Kedua kegiatan tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga realisasi kinerja output mencapai 100%. Kajian ini menggunakan tenaga SDM sebanyak 650 OH atau 81,86% dari rencana sebanyak 794 OH, sedangkan dana yang digunakan


54

sebesar

Rp92.650.248,89

atau

98,85%

dari

anggaran

sebesar

Rp93.732.476,37 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.11 Realisasi OH dan Anggaran Biaya Litbang Sasaran 1.3.1 No

Judul Kajian

OH

Rp.

1.

Bahan Pedoman Pembinaan dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan di lingkungan BPKP

325

45.799.087,85

2.

Pedoman Presentasi Hasil Litbang

325

46.851.161,04

b. Kegiatan Pendukung Teknis Proses berikutnya setelah kegiatan penelitian dilaksanakan adalah menjadikan

output

pengguna.

Beberapa

hasil

penelitian

kegiatan

dapat

untuk

dimanfaatkan

menunjang

oleh

optimalisasi

pemanfaatan hasil litbang adalah: 1)

Seminar hasil Litbang Kegiatan seminar dilaksanakan untuk mendukung diseminasi hasil litbang kepada pengguna. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan dua kali seminar sebagi berikut, a) Seminar pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014, dalam rangka penngatan HUT BPKP yang ke-31 tahun, yang terlaksana atas kerja sama Puslitbangwas BPKP dengan berbagai unit kerja di lingkungan BPKP Pusat. Tema yang diangkat dalam seminar ini adalah "Peran Pengawasan Intern dalam Pengawalan Pembangunan Nasional” yang secara substansi mengulas peran pengawasan terhadap program Iintas sektoral. Seminar yang diikuti oleh pejabat eselon I dari BPK dan berbagai kementerian/lembaga ini, menghadirkan pembicara dari kepala daerah, pengamat, dan akademisi.


55

b) Seminar kedua diselenggarakan pada tanggal 17 November 2014 dihadiri oleh peserta dari unit-unit kerja di Iingkungan BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Hasil penelitian yang diseminarkan terdiri dari 3 topik, yaitu: (1) Peran pengawasan BPKP mengacu pada peran auditor intern menurut The Institute of Internal Auditors. (2) Analisis terhadap pengawasan program lintas sektoral. (3) Kondisi

Kerjasama

Pemerintah

Swasta

(KPS)

dan

Kerjasama Lainnya yang Bernuansa KPS serta Peran Pengawasannya di Indonesia. Kegiatan tersebut di atas menggunakan anggaran yang terealisasi sebesar

Rp69.775.500,00

atau

98,,81%

dari

rencana

Rp70.615.000,00. Penggunaan SDM 32 OH atau 91,43% dari yang dianggarkan sebesar 35. Selain itu, dalam tahun 2014 Puslitbangwas berperan serta dalam seminar yang diselenggarakan pihak ekstern BPKP. Pada kegiatan seminar dalam rangka ulang tahun Universitas Terbuka, dengan tema

Refleksi

Pembangunan

Sosial

Ekonomi

dan

Politik

Indonesia, Puslitbangwas BPKP mendapat kesempatan untuk menyampaikan makalah dan hasil kajian berjudul Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan SPIP: Terkait dengan Hasil Survai Political Economic Risc Consultancy (PERC). 2)

Sosialisasi Hasil Litbang Kegiatan

sosialisasi

dilaksanakan

untuk

mendukung

pemasyarakatan hasil litbang kepada stakeholder. Target kinerja yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah enam laporan. Realisasinya adalah 100% yaitu enam laporan sosialisasi regional, pemuatan hasil litbang dalam bentuk


56

artikel di Majalah Warta Pengawasan, dan dokumen abstraksi yang telah diunggah di website Puslitbangwas BPKP. Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut, a) Pemaparan Hasil Litbang Pemaparan hasil litbang dilakukan dengan memaparkan hasil litbang tahun 2014 di beberapa Perwakilan BPKP (Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat). Laporan yang dihasilkan sebanyak empat laporan. Materi yang dipaparkan adalah hasil litbang dengan topik, (1) Kajian Persiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. (2) Kajian Analisis Pengawasan Program Lintas Sektoral. (3) Kajian Terkait Kerjasama Pemerintah Swasta (4) Kajian Risk Based Planning di BPKP. b) Pemuatan Hasil Litbang di Majalah Warta Pengawasan Selama tahun 2014, Puslitbangwas telah mengirimkan tiga makalah hasil penelitian dalam bentuk artikel kepada Bagian Humas untuk dimuat dalam majalah Warta Pengawasan dengan judul sebagai berikut: (1) Identifikasi Kebutuhan Materi Diklat JFA (2) Analisis Terhadap Pengawasan Program Lintas Sektoral (3) Kondisi

Kerjasama

Pemerintah

Swasta

(KPS)

dan

Kerjasama Lainnya yang Bernuansa KPS serta Peran Pengawasannya di Indonesia Kegiatan tersebut di atas menggunakan anggaran sebesar Rp64.142.520,00 atau sebesar 100% dari rencana Rp64.143.000,00. Penggunaan SDM 154 OH atau 99,35% dari yang dianggarkan sebesar 155.


57

3)

Layanan terhadap Kebutuhan Pengguna Pengguna hasil-hasil penelitian dan pengembangan terdiri dari unit kerja dan pegawai BPKP. Dalam tahun 2014, Puslitbangwas telah memberikan layanan permintaan hasil litbang kepada 28 pengguna/stakeholders. Tujuan pemanfaatan oleh pengguna adalah sebagai a) Referensi dalam penyusunan bahan sosialisasi b) Referensi dalam penyusunan tesis/disertasi/karya tulis c) Bahan pameran d) Bahan dalam mendukung kegiatan e) Referensi dalam penyusunan kajian f) Dipelajari sebagai masukan kebijakan pengembangan pegawai g) Referensi dalam penyusunan pedoman

4)

Evaluasi Kegiatan Litbang Target output adalah sebanyak 4 laporan, realisasinya empat laporan sehingga capaian kinerja output 100%. Hasil evaluasi antara lain menyebutkan bahwa hambatan yang ditemui tim adalah adanya penugasan lain yang dilaksanakan secara multi tasking, kesulitan dalam perolehan referensi dan pengolahan data. Dalam tahun 2014 kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya manusia sebesar 110 OH dari target sebesar 115 OH atau sebesar 95,65% serta menyerap anggaran sebesar Rp25.534.000,00 dari rencana sebesar Rp25.560.000,00 atau sebesar 99,90%.

5)

Penyusunan Laporan Kerja Sama Litbang Kegiatan kerja sama penelitian dan pengembangan dilakukan dengan unit kerja di lingkungan BPKP. Bentuk kerja sama dapat berupa

pengiriman

instruktur

Diklat,

dan

pengiriman

narasumber untuk kajian pada unit kerja di luar Puslitbangwas, dan kerjasama dalam rangka pembinaan ke-litbang-an.


58

Output yang dicapai dalam tahun 2014 adalah dua laporan kegiatan semester I dan II. Rincian kerja sama Puslitbangwas BPKP dengan unit/instansi lain, antara lain: a) Melakukan kajian ‘Satuan Biaya Keluaran Pengawasan (SBK) BPKP Tahun 2015’ bekerjasama dengan Biro Perencanaan Pengawasan. b) Melakukan kajian ‘Faktor-Faktor Penyebab Pengunduran Diri Pegawai BPKP atas Permintaan Sendiri’ bekerjasama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi c) Instruktur pada Diklat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. d) Pembekalan Isu Strategis pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Lingkungan BPKP tahun 2014. e) Instruktur mata ajar ‘Sampling” pada Diklat Fungsional Auditor Penyelenggaraan. f) Instruktur pada Diklat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. g) Narasumber

untuk

‘Revisi

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja BPKP’ di Inspektorat h) Narasumber untuk ‘Penilaian Makalah Adi Kinerja dan Pelayanan Prima’ di Biro Kepegawaian dan Organisasi i) Narasumber untuk analisis data kajian ‘Ease Of Doing Business‘ di Deputi Perekonomian j) Narasumber untuk kajian ‘Pemanfaatan Hibah Luar Negeri’ di Deputi Perekonomian Kelima kegiatan tersebut secara total menggunakan tenaga SDM sebanyak 341 OH atau 97,15% dari yang dianggarkan 351 OH dan dana sebesar Rp188.024.320,00 atau 99,54% dari yang dianggarkan Rp188.902.000,00.


59

c. Kegiatan Pendukung Non Teknis Kegiatan pendukung non teknis secara umum dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Kegiatan ini dituangkan ke dalam sembilan kegiatan litbang sebagai berikut: 1) Penerapan Sistem Manajemen Mutu 2) Peningkatan Kapasitas Perencanaan 3) Peningkatan Kapasitas SDM Puslitbangwas 4) Pengelolaan Keuangan 5) Pengelolaan Administrasi Umum 6) Pengelolaan Sarana dan Prasarana 7) Penyelenggaraan SPIP 1) Penerapan Sistem Manajemen Mutu Komitmen

seluruh

pegawai

Puslitbangwas

BPKP

terhadap

penataan proses bisnis melalui penerapan sistem manajemen mutu, telah ditunjukkan dengan berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2013. Untuk selanjutnya penerapan sistem ini akan selalu ditingkatkan, dan untuk menilainya, akan dilakukan audit mutu secara berkala oleh auditor independen. Hasil audit pada tahun 2014, TUV Nord merekomendasikan perpanjangan sertifikat ISO 9001:2008 tersebut. Dengan upaya ini diharapkan seluruh pegawai Puslitbangwas BPKP akan selalu memiliki paradigma yang berorientasi kepada pencapaian kualitas terbaik dari setiap tugas dan kegiatan yang dilaksanakan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap capaian kinerja BPKP. Sumber daya yang digunakan adalah, SDM sebanyak 300 OH atau 120% dari rencana 250 OH dan realisasi anggaran sebesar atau sebesar Rp35.547.500,00 atau 97,28% dari rencana Rp36.540.000,00. 2) Peningkatan Kapasitas Perencanaan. Kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan direalisasikan dalam bentuk kegiatan rapat kerja Puslitbangwas BPKP.


60

Dalam tahun 2014 seluruh kegiatan tersebut diatas telah terlaksana dengan penggunaan sumber daya manusia sebesar 25 OH dari target sebesar 22 OH atau sebesar 113,64% serta menyerap anggaran sebesar Rp870.000,00 dari rencana sebesar Rp870.000,00 atau sebesar 100%. 3) Peningkatan Kapasitas SDM Puslitbangwas Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Puslitbangwas merupakan kegiatan untuk mendukung pengembangan SDM. Bentuk kegiatan ini adalah kegiatan administrasi kepegawaian (SDM), Program Pelatihan

Mandiri

(PPM),

seminar/workshop/studi

banding,

pendidikan dan pelatihan (diklat), forum kepegawaian dan JFA. a) Kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM) Kegiatan program pelatihan mandiri yang dilaksanakan dalam tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.11 berikut:.

Tabel 3.12 Kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM) No

Judul

Triwulan I 1 Teknik Presentasi 2 Kerja Sama Pemerintah-Swasta 3 Mengelola, Memimpin, dan Memotivasi Tim 4 Teknik Menyusun Kuesioner 5 Potensi Kecurangan Layanan Kesehatan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Triwulan II 1 Kebendaharaan Umum Negara 2 Perkembangan Konvergensi IFRS 3 Pemanfaatan Software Komputer untuk Presentasi 4 Pengembangan Pribadi untuk Meningkatkan Kinerja Tim 5 Plagiarisme Dalam Kegiatan Pengawasan Triwulan III 1 Membangun Rasa Percaya Diri Dalam Tim

Jml Peserta 22 44 42 46 25

36 18 21 37 46 36


61

No

Judul

Teknik Penulisan Rujukan Dalam Penyusunan Laporan Hasil Penelitian untuk Mendukung Kegiatan di Bidang Pengawasan 3 Analisis Terhadap Pengawasan Program Lintas Sektoral 4 Kajian Risk Based Planning di BPKP 5 Peran BPKP Dalam Implementasi Kerja Sama Pemerintah-Swasta di Indonesia 6 Persiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Triwulan IV 1 Literature Review Dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Puslitbangwas BPKP 2 Tutorial Aplikasi EndNote Dalam Kegiatan Penelitian dan Pengawasan di Puslitbangwas BPKP 3 Peran Pengawasan BPKP Atas Bagian Anggaran BUN 4 Peran Pengawasan BPKP Atas Bagian Anggaran BUN: Analisis Aspek Pengawasan 5 Pengelolaan Pengaduan 6 Pengendalian Gratifikasi 7 Peran Pengawasan BPKP Mengacu Pada Peran Auditor Intern Menurut The IIA 8 Peran BPKP Dalam Pengawasan Program Lintas Sektoral 9 Kondisi KPS/PPP dan Peran Pengawasannya di Indonesia 10 Pengelolaan Bagian Anggaran BUN 11 Impact Evaluation: Evaluasi Menggunakan Pendekatan Eksperimental 12 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Jml Peserta

2

36 37 26 22 23

30 29 25 24 31 30 22 36 22 36 35 36

b) Seminar/workshop/studi banding. Kegiatan workshop/studi banding yang dilaksanakan di dalam negeri dan luar negeri dalam tahun 2014, disajikan pada Tabel 3.12.


62

Tabel 3.13 Daftar Seminar/workshop/studi banding No

Jml Peserta 1

Judul

1

Workshop Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

2

Creative Problem Solving Techniques for Auditors

2

3 4

Workshop Impact Evaluation Workshop Lime Survey

2 34

5

Workshop Lime Survey (lanjutan)

18

c) Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilaksanakan dalam tahun 2014, disajikan pada Tabel 3.13 berikut: Tabel 3.14 Daftar Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jml Peserta 1 2 2 1 2 2 1

Judul Diklat Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Diklat Penjenjangan Auditor Madya Diklat Training of Traineer Diklat Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Diklat Sertifikasi Qualified Internal Auditors Diklat Enterprise Architecture Change Management Diklat Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (SAAP) Kegiatan

Pengembangan

SDM

dalam

tahun

2014

telah

dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya manusia 1.669 OH dari target sebesar 1.430 OH atau 116,71% dan menyerap dana

sebesar

Rp7.239.640.675,00

dari

target

sebesar

Rp7.691.736.000,00 atau sebesar 94,12%. 4) Pengelolaan Keuangan Kegiatan pengelolaan keuangan terdiri dari penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan realisasi anggaran, penyediaan


63

uang sesuai prosedur, penyusunan dan revisi RKA-KL, forum rekonsiliasi laporan keuangan. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dalam tahun

2014 telah

dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya manusia 83 OH dari rencana 72 OH atau 115,28% dan menyerap dana sebesar Rp18.900.000,00 dari anggaran sebesar

Rp19.100.000,00

atau

sebesar 98,95%.

Dalam tahun 2014, selama tiga bulan berturut-turut, Puslitbangwas memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV, yaitu: a) Juli

2014,

sebagai

menyelesaikan

satuan

Rekonsiliasi

kerja

terbaik

Laporan

pertama

yang

Keuangan

dan

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara secara tepat waktu. b) Agustus 2014, sebagai satuan kerja terbaik pertama yang menyelesaikan

Rekonsiliasi

Laporan

Keuangan

dan

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara secara tepat waktu. c) September 2014, sebagai satuan kerja terbaik kedua yang menyelesaikan

Rekonsiliasi

Laporan

Keuangan

dan

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara secara tepat waktu. 5) Pengelolaan Administrasi Umum Kegiatan pengelolaan administrasi umum terdiri dari inventarisasi BMN, pemutakhiran contentwebsite, penyusunan laporan berkala BMN, forum humas dan website. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum dalam tahun 2014 telah dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya manusia 44 OH dari target sebesar 38 OH atau 115,79% dan menyerap

dana


64

sebesar Rp1.210.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.310.000,00 atau sebesar 92,37%. 6) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana terdiri dari pengadaan barang modal, ATK kegiatan rutin kantor, dan biaya pemeliharaan. Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana dalam tahun 2014 telah dilaksanakan dengan menggunakan SDM sebesar 382 OH dari target sebesar 322 OH atau 118,63% dan menyerap dana sebesar Rp 254.247.068,00 dari anggaran sebesar Rp 258.813.000,00 atau dengan capaian 98,24%. 7) Penyelenggaraan SPIP Sesuai amanat PP No. 60 Tahun 2008, Tim Penyelenggara SPIP pada Puslitbangwas BPKP telah dibentuk. Penerapan SPIP dilaksanakan secara learning by doing dengan mengacu pada pedoman yang ada. Dalam tahun 2014, penerapan telah berupa perbaikan berkelanjutan (al. pemutakhiran sertifikasi ISO 901:2008, perencanaan strategis berdasarkan peta risiko, penerepan sistem kinerja individu dan pendokumentasian kinerja individu setiap pegawai). Sumber daya yang digunakan sebanyak 11 OH dari rencana sebanyak 9 OH atau dengan capaian 122,22%.

Trend selama lima tahun renstra sejak 2010 sampai dengan 2014 untuk sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas Puslitbangwas yang inovatif” ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Grafik 9 memperlihatkan kinerja selama periode renstra berupa perkembangan target dan realisasi sasaran 1.3.1 dari tahun 2010 sampai dengan 2014.


65

Grafik 9 Target dan Realisasi Sasaran 1.3.1 Tahun 2010 sd. 2014 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2010

2011

2012

2013

2014

Rencana

60,00%

62,50%

65,00%

67,50%

70,00%

Realisasi

54,66%

90,00%

66,33%

67,50%

65,40%

Dalam grafik 9 dapat dilihat bahwa selama periode renstra 2010-2014 setelah terjadi kenaikan realisasi IKU pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010, namun realisasi pada tahun-tahun berikutnya terjadi kecenderungan penurunan. Realisasi paling tinggi terjadi pada tahun 2011 sejalan dengan tingginya capaian kinerja utama pada tahun 2011.

Grafik 10 memperlihatkan capaian kinerja selama periode Renstra berupa perkembangan capaian sasaran 1.3.1 dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Dari Grafik 10 dapat dilihat bahwa selama periode renstra 20102014, capaian kinerja IKU tertinggi pada tahun 2011 dan terjadi kecenderungan penurunan pada tahun-tahun berikutnya.


66

Grafik 10 Capaian Sasaran 1.3.1 Tahun 2010 sd. 2014 160% 140% 120%

100% 80% 60%

40% 20% 0% Capaian

2010

2011

2012

2013

2014

91,10%

144,00%

102,05%

100,00%

93,43%

(Tabel Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU 2010 sd. 2014 lihat lampiran 3) 3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana a. Keuangan Pada kegiatan pengelolaan keuangan tahun 2014 didapat informasi bahwa

DIPA

Puslitbangwas

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp8.410.758.000,00. Dari jumlah tersebut, dilakukan penghematan sebesar Rp747.157.000,00 dan penambahan gaji Rp1.445.972.000,00, sehingga jumlah setelah penghematan dan penambahan gaji adalah sebesar Rp9.109.573.000,00. Jumlah anggaran yang digunakan untuk melihat

capaian

realisasi

adalah

jumlah

anggaran

setelah

penghematan. Realisasi belanja Puslitbangwas BPKP tahun 2014 sebesar Rp8.651.199.394,00 atau 94,97% dari anggaran tahun 2014. Rincian realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran disajikan pada Tabel 3.15 berikut:


67

Tabel 3.15 Realisasi Belanja Tahun 2014 No

Uraian

Anggaran

1

Belanja Pegawai

7.080.315.000 6.628.488.975 93,62%

2

Belanja Barang

1.994.258.000 1.987.730.419

3

Belanja Modal Jumlah

Anggaran

Realisasi

%

Sisa

451.862.025

99,,67

6.527.581

34.980.000

99,,94

20.000

9.109.573.000 8.651.199.394

96,98

458.409.606

35.000.000

Belanja

Pegawai

sebesar

Rp7.080.315.000,00

telah

direalisasikan sebesar Rp6.628.488.975,00 atau 93,62% dari anggaran. Realisasi anggaran tersebut merupakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. b. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) Puslitbangwas BPKP per 1 Januari 2014 adalah sebanyak 47 orang. Jumlah pegawai selama tahun 2014 telah mengalami penambahan dan pengurangan sebanyak masingmasing 10 dan 8 orang sehingga jumlah pegawai per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 45 orang. SDM Puslitbangwas BPKP dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, pendidikan, dan usia sebagai berikut: 1) Berdasarkan Golongan Tabel 3.16 Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2014 Uraian

Posisi Awal (1-1-2014)

Tambah

Kurang

Posisi Akhir (31-12-2014)

Golongan IV

18

2

2

18

Golongan III

25

8

8

25

Golongan II

4

-

2

2

47

10

12

45

Jumlah


68

Posisi per 31 Desember 2014, dari segi golongan/kepangkatan adalah 18 orang memiliki

pangkat

golongan IV, 25 orang

memiliki pangkat dalam golongan III, dan 2 orang dengan pangkat dalam golongan II. 2) Berdasarkan Jabatan Tabel 3.17 Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2014 Posisi Awal

Uraian

(1-1-2014)

Tambah

Kurang


Struktural  Eselon II

1

1

1

1

 Eselon III

3

-

-

3

 Eselon IV

6

1

1

6

Fungsional Auditor

23

7

6

24

Fungsional Umum

14

1

4

11

47

10

12

45

Jumlah

Jumlah pegawai Puslitbangwas BPKP per 31 Desember 2014 sebanyak 45 orang, yaitu 10 pejabat struktural, 24 pegawai fungsional auditor, dan 11 pegawai fungsional umum. Adapun pejabat struktural Puslitbangwas BPKP adalah: a) Kepala Puslitbangwas BPKP (eselon 2); b) Kepala Bagian

Tata Usaha

(eselon

3),

membawahi dua

pejabat eselon 4, yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian & Keuangan, dan Kepala Subbagian Umum; c) Kepala Bidang Program dan Kerja sama

(eselon

3),

membawahi dua pejabat eselon 4, yaitu Kepala Subbidang Program dan Kepala Subbidang Kerja Sama; d) Kepala

Bidang

Pemanfaatan

dan

Evaluasi

(eselon

3),

membawahi dua pejabat eselon 4, yaitu Kepala Subbidang Evaluasi dan Kepala Subbidang Pemanfaatan. Dalam tahun 2014 telah terjadi satu pergantian pada jabatan eselon IV (Kepala Subbidang Program).


69

3) Berdasarkan Pendidikan Tabel 3.18 Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 Uraian

Posisi Awal (1-1-2014)

Tambah

Kurang


S3

1

-

-

1

S2

18

7

6

19

S1

14

1

1

14

D.III

5

-

1

4

SLTA

9

1

3

7

Jumlah

47

9

11

45

Berdasarkan latar belakang pendidikan, komposisi pegawai Puslitbangwas per 31 Desember 2014 adalah S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 19 orang, S1 sebanyak 14 orang, D III sebanyak 4 orang, dan SLTA sebanyak 7 orang. Khusus peneliti, dari jumlah peneliti sebanyak 24 orang, level pendidikan terbanyak adalah S2 yaitu sebanyak 13 orang, sedangkan level pendidikan S1/DIV sebanyak 9 orang, dan level pendidikan D III sebanyak 1 orang. Dari ketiga tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut,  Adanya

ketidakseimbangan

dalam

komposisi

PFA,

yaitu

sebagian besar PFA telah golongan IV (14 orang) sehingga menyulitkan dalam penugasan. Selain itu PFA tidak bisa optimal dalam menjalankan peran sesuai jabatan yang diembannya.  PFA dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 13 orang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil litbang.  Jumlah PFA belum mencukupi untuk memenuhi target dalam penetapan kinerja. c. Prasarana dan Sarana Penunjang Berdasarkan data Laporan Kuasa Pengguna Barang tahun 2014, prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh Puslitbangwas


70

BPKP Per 31 Desember 2014 terdiri atas: peralatan dan mesin sebanyak 429 unit senilai Rp1.842.968.601,00, aset tetap lainnya berupa monografi sebanyak 622 unit senilai Rp84.121.280,00. Penjelasan tentang Prasarana dan Sarana Penunjang adalah sebagai berikut: 1) Pengolah Data Jumlah peralatan pengolah data per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 3.19 sebagai berikut: Tabel 3.19 Daftar Peralatan Pengolahan Data No

Nama Barang

Jumlah

Nilai (Rp)

1

Komputer desktop

48 unit

422.368.848,00

2

Laptop

16 buah

204.414.530,00

3

Printer

28 buah

86.546.000,00

4

Audio Visual (LCD)

3 buah

26.160.000,00

5

Notebook

4 buah

45.980.000,00

Selain

itu,

terdapat

berbagai

software

yang

mendukung

pengolahan data penelitian. Secara kuantitatif peralatan tersebut telah

cukup

memadai

untuk mendukung kegiatan litbang.

Dalam prasarana dan sarana penunjang tersebut tidak terdapat aset milik Puslitbangwas BPKP yang dikuasai oleh pihak III. 2) Kendaraan Bermotor Puslitbangwas BPKP memiliki empat unit kendaraan roda empat, yaitu tiga unit mobil merek Toyota dengan rincian 1 unit Kijang Innova G tahun perolehan 2007, 1 unit kijang kapsul type SGX tahun perolehan 2000 dan 1 unit Kijang Super tahun perolehan 1996, satu unit mobil merek Mitsubishi type GLX tahun perolehan 1999, dan dua unit sepeda motor merek Honda type Supra X tahun perolehan 2007. Kendaraan bermotor tersebut telah dimanfaatkan

untuk

mendukung

kegiatan

operasional

kelitbangan. Laporan Kinerja Puslitbangwas BPKP Tahun 2014

71

3) Buku Perpustakaan Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan diperlukan referensi/kepustakaan. Sampai dengan tahun 2014 koleksi buku perpustakaan sebanyak 2.116 buah, terdiri dari: a) 622 buku berasal dari pengadaan barang dengan nilai Rp84.121.280 b) 1.494 buku berasal dari sumbangan beberapa pegawai 4) Realisasi Belanja Modal Realisasi belanja modal sebesar Rp34.980.000,00 terdiri atas: Tabel 3.20 Daftar Realisasi Belanja Modal No

Nama Barang

Jumlah

Harga

1

Personal Computer

3 unit

17.787.000,00

2

Printer

4 unit

2.398.000,00

3

Notebook

1 unit

6.050.000,00

4

Televisi Led

1 unit

2.530.000,00

5

Kamera Digital

1 unit

6.215.000,00

Jumlah

34.980.000,00

Adapun realisasi tersebut menyerap dana sebesar 99,94% dari anggarannya sebesar Rp35.000.000,00. Pelaksanaan

pengadaan

barang di Puslitbangwas dilakukan oleh Pejabat Pengadaan melalui prosedur pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.


72

BAB

PENUTUP

IV

A. Akuntabilitas Kinerja Puslitbangwas BPKP Sebagai wujud akuntabiltas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Puslitbangwas BPKP, maka disusun laporan kinerja tahun 2014 untuk melaporkan tingkat pencapaian kinerja yang telah diraih. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah)

Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan Pengawasan BPKP, format dan substansi pelaporan kinerja telah mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 November 2014 dengan menambahkan tabel sasaran strategis dan IKU beserta target, realisasi, dan capaian selama periode renstra sebagai lampiran. Dalam laporan kinerja tahun 2014 ini, penetapan kinerja juga disajikan sebagai lampiran. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, maka pelaksanaan berbagai tugas dan kegiatan Puslitbangwas selama tahun 2014 diarahkan pada lima sasaran stratejik. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 67,71% atau 84,64% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. 2. Termanfaatkannya hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 72,13% atau 90,16% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. 3. Termanfaatkannya hasil litbang untuk pengembangan SPIP


73

Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 70,60% atau 78,44% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. 4. Pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 68,70% atau 85,88% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. 5. Tersedianya dukungan sumber daya, metode kerja, dan sistem informasi yang menunjang peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang profesional dan inovatif Capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 65,40% atau 93,43% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Secara keseluruhan realisasi kinerja Puslitbangwas BPKP pada akhir periode renstra yaitu tahun 2014 sebesar 68,91% dari target sebesar 80% dengan rata-rata capaian kinerja Puslitbangwas BPKP adalah sebesar 86,14% atau masuk dalam kategori sangat baik. Seluruh capaian kinerja utama dan kinerja pendukung Puslitbangwas BPKP dihasilkan dengan dukungan dana dan sumber daya manusia sebagai berikut: 1. Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp8.651.199.393,00 atau 94,97% dari anggaran setelah penghematan sebesar Rp 9.109.573.000,00. 2. Realisasi pemanfaatan SDM adalah sebesar 9.211 orang hari (OH) atau 100,69% dari rencana sebanyak 9.148 OH. B. Strategi Peningkatan Kinerja Puslitbangwas BPKP akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga keinginan untuk menjadi pusat penelitian dan pengembangan pengawasan yang terpercaya sesuai dengan visinya, dapat terwujud. Tingkat kepercayaan terhadap Puslitbangwas BPKP akan tercermin dari tingkat pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan, yang sekaligus menjadi indikator kinerja utama dari Puslitbangwas BPKP.


74

Strategi yang telah dan akan terus dijalankan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, antara lain adalah: 1. Perlunya strategi yang tepat untuk melakukan sosialisasi hasil litbang antara lain dengan: a. Ekspose yang efektif kepada pimpinan BPKP maupun pengguna lainnya b. Publikasi hasil-hasil litbang secara internsif Kegiatan publikasi merupakan proses untuk memperkenalkan hasilhasil litbang, sekaligus pintu awal untuk terciptanya pemanfaatan hasil litbang. Kebijakan untuk memperluas sebaran pengiriman hasil-hasil litbang merupakan salah satu upaya yang ditempuh. Kegiatan sosialisasi juga ditingkatkan, baik yang bersifat langsung kepada unit kerja tertentu, maupun melalui seminar. Hasil litbang juga diangkat dalam kegiatan seminar berskala nasional.

Dan

terakhir, publikasi dan up-dating hasil-hasil litbang melalui website Puslitbangwas BPKP juga dilakukan serta memuat hasil litbang ke dalam Document Management System (DMS). 2. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil litbang dengan menuangkannya ke bentuk pedoman/peraturan Kepala BPKP untuk mengoptimalkan implementasi hasil-hasil litbang. 3. Perlu melakukan penajaman topik litbang agar lebih sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Salah satu cara yang digunakan adalah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka meyakinkan kesesuaian

tugas-tugas

penelitian

dan

pengembangan

dengan

kebutuhan stakeholders-nya. Kesesuaian dengan kebutuhan ini menjadi faktor yang menentukan tingkat pemanfaatan, selain dari faktor kualitas. Bentuk kerjasama dan koordinasi yang dikembangkan adalah mulai dari penetapan topik litbang, proses pelaksanaannya, sampai dengan penyelesaian kegiatan litbang.


75

4. Perlu merumuskan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan kinerja SDM Puslitbangwas agar tercapai hasil penelitian dan pengembangan yang lebih berkualitas dan lebih optimal. Kurang optimalnya hasil penelitian dan pengembangan terutama disebabkan: a. beberapa pegawai merasa kurang nyaman di Puslitbangwas karena tidak familiar dengan kegiatan penelitian atau tidak sesuai dengan tugas-tugas penelitian. b. Adanya ketidakseimbangan komposisi jabatan fungsional auditor (Pengendali

Teknis,

Ketua

Tim,

dan

Anggota

Tim)

yang

menyebabkan beberapa pegawai kurang termotivasi karena peran dalam penugasan tidak sesuai dengan jabatannya. c. Kurangnya pengalaman maupun diklat-diklat di bidang penelitian pada organisasi, spesial di bidang penelitian yang berkualitas. 5. Pembinaan sumber daya manusia. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan keahlian SDM-nya, Puslitbangwas

BPKP

bekerja

sama

dengan

Pusdiklatwas

BPKP

melaksanakan diklat kompetensi peneliti, mendatangkan narasumber dari instansi terkait seperti LIPI. Selain itu, Puslitbangwas juga secara rutin mengikutsertakan para peneliti pada berbagai seminar dan workshop, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri. 6. Penerapan sistem manajemen mutu. Komitmen seluruh pegawai Puslitbangwas BPKP terhadap penataan proses bisnis melalui penerapan sistem manajemen mutu tersebut, telah ditunjukkan dengan berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2013. Hasil audit pada tahun 2014, TUV Nord merekomendasikan perpanjangan sertifikat ISO 9001:2008 tersebut. Dengan upaya ini diharapkan seluruh pegawai Puslitbangwas BPKP akan selalu memiliki paradigma yang berorientasi kepada hasil dengan pencapaian kualitas terbaik dari setiap tugas dan kegiatan yang dilaksanakan yang pada


76

akhirnya dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap capaian kinerja BPKP.


77

Lampiran 1 PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN /LEMBAGA Unit Eselon II Tahun Anggaran

: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan : 2014 SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%

INDIKATOR KINERJA

TARGET

.2

3

Outcome Persentase Pemanfaatan hasil Litbang

%

Output Laporan Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Jumlah Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Jumlah Anggaran Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan Total Anggaran

80

Laporan 12 1.569.815.000 35.000.000 7.504.758.000 9.109.573.000

Lampiran 2

REALISASI OUTCOME PER 31 DESEMBER 2014 No 1 A

B

Kegiatan

LITBANG 2010 LITBANG 2011 LITBANG 2012 LITBANG 2013 LITBANG 2014

Realisasi sd 2014

Target 2014

Capaian 2014

1.1.1.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kompetensi SDM BPKP Sebagai Auditor Presiden

96,98%

79,49%

64,20%

52,24%

45,66%

67,71%

80,00%

84,64%

1.1.2.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Intern Pemerintah

95,94%

69,40%

74,52%

51,14%

69,65%

72,13%

80,00%

90,16%

1.2.1.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan SPIP

88,76%

88,67%

95,61%

49,62%

30,36%

70,60%

90,00%

78,44%

1.2.2.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

80,31%

66,31%

78,18%

77,76%

40,92%

68,70%

80,00%

85,88%

90,50%

75,97%

78,13%

57,69%

46,65%

69,79%

54,66%

90,00%

54,23%

67,50%

60,63%

65,40%

70,00%

93,43%

83,33%

78,77%

73,35%

59,65%

49,44%

68,91%

80,00%

86,14%

1.3.1.1 Peningkatan Kapasitas Puslitbangwas BPKP yang kompeten dan inovatif

Lampiran 3

PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 PUSLITBANGWAS BPKP No. 1

Sasaran Strategis 2

1 Meningkatnya

2

3

4

5

pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kualitas pengawasan BPKP Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan SPIP Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Meningkatnya kapasitas Puslitbangwas BPKP sebagai pusat litbang yang inovatif ( Tersedianya dukungan sumber daya, metode kerja, dan sistem informasi yang menunjang peningkatan kapa-sitas Puslitbangwas yang inovatif)


SATUAN

3

4

2010

2011

5

6

TARGET 2012 2013 7

8

REALISASI 2012 2013

2014

2010

2011

9

10

11

12

13

2014 14

2010

2011

CAPAIAN 2012 2013

2014

15=10/5 16=11/6 17=12/7 18=13/8 19=14/9

Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk peningkatan kompetensi SDM BPKP sebagai Auditor Presiden.

%

70,00

72,50

75,00

80,00

80,00

66,06

75,51

72,92

67,72

67,71

94,37

104,15

97,23

84,65

84,64

Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk Peningkatan Kualitas Pengawasan BPKP.

%

70,00

72,50

75,00

80,00

80,00

66,06

66,23

74,31

69,12

72,13

94,37

91,35

99,08

86,40

90,16

%

80,00

82,50

85,00

87,50

90,00

84,42

88,67

79,42

74,94

70,60

105,53

107,48

93,44

85,65

78,44

%

70,00

72,50

75,00

80,00

80,00

76,26

59,88

69,74

69,04

68,70

108,94

82,59

92,99

86,30

85,88

%

60,00

62,50

65,00

67,50

70,00

54,66

90,00

66,33

67,50

65,40

91,10

144,00

102,05

100,00

93,43

70,00

72,50

75,00

79,00

80,00

69,49

76,06

72,54

69,66

68,91

99,27

104,91

96,73

88,18

86,14

Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan SPIP. Persentase pemanfaatan hasil litbang untuk pengembangan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

Persentase peningkatan kapasitas Puslitbangwas yang kompeten dan inovatif

Program 20

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN BPKP LAPORAN KINERJA PUSLITBANGWAS BPKP TAHUN 2014

Recommend Documents