LAPORAN KINERJA 2014 BPKP untuk Indonesia
Nomor: LKIN- 502/K.SU/01/2015 Tanggal: 26 Februari 2015
Ringkasan Eksekutif adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Perjanjian Kinerja setiap tahun.
B
Visi BPKP adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) mendorong terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara; (4) mendorong tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6) mendorong terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BPKP telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai indikator kinerja pencapaian tujuan strategis. LAPORAN KINERJA BPKP TAHUN 2014
vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja BPKP Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas penutup Renstra BPKP Tahun 2010-2014. Sejurus dengan itu, laporan kinerja ini memuat informasi pencapaian enam tujuan strategis yang keberhasilannya diukur berdasarkan capaian enam dari delapan sasaran strategis yang secara signifikan mengindikasikan capaian tujuan strategis tersebut. Di samping itu, untuk melengkapi pengukuran, dilakukan pembandingan kondisi akhir tahun 2009 dengan tahun 2014. Dari pembandingan tersebut, akan diketahui sejauh mana peningkatan kondisi ke arah yang diharapkan pada tahun 2014 sehingga dapat disimpulkan keberhasilan pencapaian tujuan strategis. Hasil pengukuran atas pelaksanaan kinerja tahun 2014 menunjukkan bahwa, secara umum, tujuan strategis telah tercapai dengan memuaskan, seperti terlihat pada Tabel RE.1. Tabel RE.1 Capaian Tujuan Strategis Tahun 2014 No. 1
2
3
4
5
6
Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD
Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300 IPD dan Terselenggaranya Good Governance pada 65% BUMN/BUMD Terciptanya Iklim yang Meningkatkan Kesadaran dan Mencegah Kecurangan Keterlibatan K/L, Pemda, dan Memudahkan BUMN/BUMD dalam Upaya Pengungkapan Kasus yang Pencegahan dan Pemberantasan Merugikan Keuangan Korupsi Menjadi 80% Negara Tercapainya Efektivitas Meningkatnya Kualitas Penerapan Penyelenggaraan Sistem SPIP di 60% K/L/Pemda Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Aparat Aparat Pengawasan Intern Pengawasan Intern Pemerintah yang Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Profesional dan Kompeten K/L/Pemda Terselenggaranya Sistem Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Dukungan Pengambilan Keputusan Keputusan yang Andal bagi Pimpinan Bagi Presiden/Pemerintah
Capaian Sasaran Tercapai 100% Tercapai 100%
Tercapai 100%
Tercapai 60,38%
Tercapai 100%
Tercapai 95%
Dari enam tujuan strategis, empat di antaranya berhasil mencapai target. Dua tujuan strategis lainnya tercapai 60,38% dan 95%. Pada tahun 2014, seluruh tujuan strategis telah menggambarkan terjadinya perbaikan/peningkatan kondisi dari tahun 2009 sebagaimana tercermin pada peningkatan kinerja viii
LAPORAN KINERJA BPKP TAHUN 2014
RINGKASAN EKSEKUTIF
sasaran strategis pada akhir periode renstra tahun 2014 dibandingkan kondisi awal periode renstra tahun 2009. Pendukung keberhasilan pencapaian tujuan strategis, terutama adalah tingginya komitmen dan profesionalisme pimpinan beserta seluruh pegawai di lingkungan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengukuran enam tujuan strategis meliputi pengukuran enam sasaran strategis yang keberhasilannya diukur dengan IKU yang menggambarkan peran BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi dua belas IKU dominan dari 44 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2014. Pengukuran diperdalam dengan analisis kecenderungan perkembangan realisasi dan capaian IKU, penggunaan sumber daya serta pembandingan dengan kondisi tahun 2009 sebagai baseline. Kinerja enam tujuan strategis yang didukung dengan enam sasaran strategis serta sembilan IKU dominan, adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Tujuan strategis pertama didukung satu sasaran strategis Meningkatnya Kualitas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 90% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian 100%. Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian tiga IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut. 1) BPK RI telah memberikan opini WDP atas LKPP tahun 2013 sebagai hasil reviu yang dilakukan BPKP tahun 2014. Dengan hasil tersebut, realisasi kinerja IKU sebesar 80%, atau mencapai 100% dari target kinerja sebesar 80%. Opini WDP tersebut meningkat dibandingkan perolehan opini TMP pada tahun 2009; 2) Jumlah Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 39 IPP atau terealisasi 95,12% dari 41 IPP yang diasistensi oleh BPKP, sehingga mencapai 100,31% dari target tahun 2014 sebesar 95%. Capaian persentase IPP dengan opini minimal WDP tahun 2014 sebesar 100,31% dan tahun 2009 sebesar 233% menunjukkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan IPP dapat dipertahankan; 3) Jumlah Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 422 IPD atau terealisasi 91,54% dari 461 IPD yang diasistensi oleh BPKP, sehingga capaian IKU sebesar 101,71% dari target tahun 2014 sebesar 90%. Opini minimal WDP sebanyak 422 IPD meningkat dibanding sebanyak 342 IPD pada tahun 2009. 2. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Tujuan strategis kedua berhasil dicapai 100% ditunjukkan dengan kinerja sasaran strategis Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal pada 300 IPD LAPORAN KINERJA BPKP TAHUN 2014
ix
RINGKASAN EKSEKUTIF
dan Terselenggaranya Good Governance pada 65% BUMN/BUMD, mencapai 100%, dengan uraian sebagai berikut. Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut. a. IKU Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima, BPKP melakukan audit kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas 352 IPD untuk mendorong seluruh IPD tersebut mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan. Apabila dibandingkan dengan targetnya sebanyak 300 IPD, maka diperoleh capaian IKU sebesar 117,33%. Jumlah IPD yang menerapkan pelayanan prima bertambah sebanyak 235 IPD dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 117 IPD; b. IKU BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang Good Corporate Governance (GCG) atau Key Performance Indicator (KPI) mendapat skor baik, BPKP melakukan kegiatan sosialisasi, asistensi, assessment penerapan GCG, KPI, serta evaluasi Komitmen BUMN Bersih. Realisasi sebanyak 143 badan usaha mendapat skor baik atau 89,94% dibandingkan 159 badan usaha yang dievaluasi, sehingga capaian IKU sebesar 138,37% dari target sebesar 65%. Dibandingkan tahun 2009 sebesar 88%, capaian IKU tahun 2014 sebesar 138,37% menunjukkan keberhasilan kegiatan bimtek, asistensi, assessment, dan evaluasi yang dilakukan BPKP. 3. Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Tujuan strategis ketiga berhasil dicapai 100% ditunjukkan dengan kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%, mencapai 100% dengan uraian sebagai berikut. Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan Persentase Pemahaman dan Kepedulian atas Permasalahan Korupsi, yang diukur berdasarkan rata-rata hasil survei pemahaman dan kepedulian masyarakat peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap bahaya korupsi dengan realisasi 86,50% atau mencapai 108,13% dari target 80%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2009 sebesar 129,26%, kondisi terkait pencegahan korupsi berhasil dipertahankan. 4. Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tujuan strategis keempat berhasil dicapai 60,38% ditunjukkan dengan kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda, mencapai 60,38% dari target 60% yang diukur berdasarkan jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP sebanyak 221 K/L/Pemda (65 K/L dan 156 Pemda) atau 36,23% dari jumlah seluruh K/L/Pemda sebanyak 610 K/L/Pemda (86 K/L dan 524 Pemda). x
LAPORAN KINERJA BPKP TAHUN 2014
RINGKASAN EKSEKUTIF
Hambatan pencapaian target IKU antara lain disebabkan kurangnya SDM di K/L/Pemda yang memahami penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 dan terbatasnya sumber daya BPKP untuk melakukan pembinaan. Jumlah opini WTP sebanyak 221 K/L/Pemda mengalami kenaikan sebanyak 178 K/L/Pemda dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebanyak 43 K/L/Pemda, menunjukkan keberhasilan BPKP dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 5. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Tujuan strategis kelima berhasil dicapai 100% ditunjukkan dengan kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda mencapai 100%. Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan Realisasi Jumlah Unit APIP yang Telah Menerapkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diukur dari jumlah unit APIP yang telah menerapkan JFA. Sampai dengan tahun 2014, realisasi APIP yang telah menerapkan JFA sebanyak 616 unit atau 123,20% dari target sebanyak 500 APIP, serta mencapai 154% bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 80%. Jumlah APIP yang menerapkan JFA tahun 2014 sebanyak 616 APIP bertambah sebanyak 396 APIP dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 220 APIP. 6. Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah Tujuan strategis keenam berhasil dicapai 95% ditunjukkan dengan kinerja sasaran strategis Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan, mencapai 95% dengan uraian sebagai berikut. Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan, Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Internal (manajemen BPKP) yang telah direalisasikan dengan pengembangan sistem informasi eksekutif (dashboard), sistem datawarehouse, aplikasi transaksi, aplikasi lanjutan, dan infrastruktur teknikal, dengan rata-rata tingkat kematangan implementasi sistem sebesar 76% atau mencapai 95% dari target sebesar 80% pada tahun 2014. Tingkat kematangan implementasi sistem sebesar 76% meningkat 21% dibandingkan dengan baseline tahun 2009 sebesar 55%, menunjukkan semakin banyaknya aplikasi/sistem yang telah dibangun dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan pimpinan. Selain pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, beberapa prestasi BPKP Tahun 2014 dapat disebutkan sebagai berikut. LAPORAN KINERJA BPKP TAHUN 2014
xi
RINGKASAN EKSEKUTIF
a. Memperoleh predikat A (sangat baik) dengan nilai 76,31 atas penerapan SAKIP BPKP tahun 2014 dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB; b. Mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas penyajian Laporan Keuangan BPKP Tahun 2013; c. Mendapatkan peringkat I Instansi Pemerintah Pusat Hemat Energi dan Air dari Kementerian ESDM; d. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara; e. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PHLN; f. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 oleh TUV NORD dalam bidang Good Corporate Governance Assessment; g. Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014 Kategori Lembaga dari Komisi Pusat Informasi h. Mendapat penghargaan sebagai instansi terbaik kedua dalam kinerja pengelolaan BMN yang diberikan oleh Kementerian Keuangan; i. Mendapat Akreditasi A untuk pendidikan pelatihan pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta untuk pendidikan dan pelatihan kedinasan dari LAN; Keseluruhan program yang dilaksanakan BPKP pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar 1.209.261.199.309,00 atau 94,91% dari anggaran sebesar Rp1.274.152.733.000,00. Keberhasilan pencapaian enam tujuan dan sasaran strategis dalam tahun 2014 didukung oleh faktor-faktor, antara lain, sebagai berikut. a. BPKP proaktif menjalin kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan K/L dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara; b. Meningkatnya kemampuan SDM IPP dalam menyusun Laporan Keuangan; c. Komitmen Pemda untuk mencantumkan SPM dalam RPJMD/RKPD; d. Meningkatnya kerjasama dengan World Bank dalam mendukung BPKP menghasilkan strategic recommendations; e. Metodologi sosialisasi yang efektif kepada para calon penerima bansos/hibah dan mahasiswa untuk ikut berperan aktif dalam usaha pemberantasan korupsi; f. Komitmen yang tinggi dari BPKP dalam upaya penerapan JFA pada unit APIP; g. Komitmen seluruh satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan.
xii
LAPORAN KINERJA BPKP TAHUN 2014
