PETUNJUK TEKNIS DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2011 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2011

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13A{ -DAc /r@ /L /2oal TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37|M-DAGlPERl9l2O10 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik lndonesia Nomor 55/M-DAG/PER/1212010 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37lM-DAG lPERl9l2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2011;

b

Mengingat

1.

2.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3193);

8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendah araan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44A0;

Keputusan Menteri Perdagangan R.l. Nomor : 13/tdJAG /tt*ir*/t/zo1.r. 6.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a0Q;

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

I

a$4;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor

59,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4630) 10

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4916);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor T4,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4405);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);

13

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578):

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);

Keputusan Menteri Perdagangan R.l. Nomor : 13A[-DAG /rg/t/2aLt 17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47a1);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4816);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

21

.

22.

23. 24.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor Tg, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu ll; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 24Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 25.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

26.

Peraturan Presiden Nomor

27.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan

54 Tahun 2O1O tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dan Belanja Negara;

28.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

30

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

120/PMK.0612007 tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara; 32.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.0612007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 33

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07l2O0B tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

34.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O3/M-DAG lPERtllZOlO tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 20102014:

Keputusan Menteri Perdagangan R.l. Nomor : $/M_DAG /rw/I/2o]-]35.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAGlPERlTt2OlO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

36.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37IM-DAG lPERl9l2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik lndonesia Nomor 55/M-DAG/PER/1212010 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37lM-DAG/PER/9/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011: MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU

Memberlakukan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Petunjuk reknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan

untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri; meningkatkan

perlindungan konsumen; meningkatkan fasilitasi pasar lelang dan Sistem Resi Gudang (SRG); mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri dan mengembangkan ekspor di daerah. KETIGA

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT

Kegiatan yang dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2011 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2O7! "eT',";;;T;:we

sft#lffi i i } I-f 'l't'.4'i{

.,li*:il;;g54{i "i {s iAW

q*il

4

NTERI PERDAGANGAN R I., is Jenderal,

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 134{ pAG/r{IB-/!/zoL]-

TANGGAL

:

5 Januari

2OLL

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

ffi,,H-T

#lffi i"l llii$ i*$fi iI ,,/ i i

',C:,,r;;3Ytf* t_i E-i

""'i

i

I \iirl'.i L i ?, \:i{"]:"=,;;fr;ffi -t*W,:i ti

*J i*l

NTERI PERDAGANGAN R.I., is Jenderal

i

uA'ffir%rr ANSYAH PARMAN

KATA FTNGANTAR

Penerapan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah

di

lndonesia

tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang didasarkan alas azaz desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan dekonsentrasi dibiayai

atas beban pengeluaran pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu,

mekanisme penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi juga diatur dalam PP No. 7 tahun 2008, sehingga pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dapat dilaksanakan secara optimal.

Pembangunan perdagangan periode 2010-2014 difokuskan untuk mencapai tiga misi utama, yaitu: meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas, menguatkan pasar

dalam negeri, dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

Oleh karena itu, langkah terencana dan berkesinambungan perlu diambil oleh Pemerintah

(dalam hal ini Kementerian Perdagangan) dengan Pemerintah Daerah. Dengan berubahnya

proses pengambilan keputusan pada manajemen nasional dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, maka pemerintah lokal mendapatkan delegasi otonom dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan bersama-sama menentukan arah pembangunan ekonomi wilayahnya. Mengingat pentingnya peran Pemerintah Daerah, luasnya geografis serta alasan

ekonomis, maka Pemerintah Pusat membutuhkan Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan berbagai kegiatan maupun kebijakannya di daerah.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman serta memberikan pedoman yang jelas bagi pengelola dan penanggung jawab kegiatan.

Jakarta, Januari 2011 a.n Menteri Perdagangan Rl aris Jenderal,

i"{i

\$

ir,'iii+K DIANSYAH PARMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 I.1

Latar Belakang ............................................................................................ 1

I.2

Maksud dan Tujuan..................................................................................... 1

I.3

Ruang Lingkup ............................................................................................ 1

BAB II PROGRAM DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN............ 2 II.1

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah ............................... 2

II.1.1

Peningkatan Kualitas Logistik Daerah Dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional .......................................................................................................... 4

II.1.2

Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha Perdagangan di Daerah .............................................................................................12

II.1.3

Pengembangan Pasar Domestik di Daerah............................................................17

II.2

Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah ...................................... 22

II.2.1

Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen............................................................................................22

II.3 Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Daerah.................................................................................................................. 42 II.3.1

II.4

Pengembangan Kegiatan Pasar lelang Daerah.....................................................42

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah................ 48

II.4.1

Optimalisasi Kesepakatan Perdagangan ................................................................48

II.4.2

Fasilitasi Perijinan dan Non Perijinan ......................................................................48

II.4.3

Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri...................51

II.5

Pengembangan Ekspor Daerah ............................................................... 59

II.5.1

Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor di Daerah ..................................59

II.5.2

Peningkatan Kualitas Keberagaman Produk Ekspor Daerah ..............................62

BAB III ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN................................................... 64 III.1

Tingkat Pusat............................................................................................. 64

III.2

Tingkat Daerah .......................................................................................... 64

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI ................................................................. 68 BAB V PELAPORAN.............................................................................................. 69 BAB VI PENUTUP ................................................................................................... 73 LAMPIRAN – LAMPIRAN ....................................................................................... 74

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan Pokok ............................................ 74

Lampiran 2

Jenis Beras Medium Yang Digunakan Sebagai Obyek Pengamatan Disetiap Ibukota Propinsi............................................................................. 75

Lampiran 3

Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan Strategis........................................ 76

Lampiran 4

Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP Kab/Kota .................................... 77

Lampiran 5

Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP Provinsi ...................................... 79

Lampiran 6

Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP Kab/Kota............................... 80

Lampiran 7

Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP Provinsi ................................. 81

Lampiran 8

Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP Kab/Kota ............................... 82

Lampiran 9

Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP Provinsi ................................. 83

Lampiran 10 Tabel Laporan Penerbitan SIUP................................................................... 84

[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]

BAB I I.1

PENDAHULUAN Latar Belakang Dana Dekonsentrasi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dekonsentrasi Bidang Perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan bidang perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah Alokasi Dekonsentrasi Bidang Perdagangan untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan wajib dimasukan dalam APBD. I.2

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan teknis ini adalah sebagai pedoman bagi daerah dalam

penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam Bidang Perdagangan yang bersifat non-fisik, melalui pengalokasian dana dekonsentrasi untuk daerah-daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan arahan teknis penggunaan dana dekonsentrasi dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan I.3

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini memuat tatacara pelaksanaan kegiatan mulai dari

penyelenggaraan kegiatan, pelaksana kegiatan di daerah, monitoring/evaluasi baik yang dilakukan oleh daerah atau Pemerintahan Pusat, dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan daerah kepada Pemerintahan Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

1


BAB II II.1

PROGRAM DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Amanat

yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, bahwa tema pembangunan nasional Tahun 2011, yaitu: “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan APBN 2011 diarahkan untuk mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis, guna mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selama jangka waktu 5 tahun ke depan. Kesepuluh sasaran strategis itu adalah; (1) ekonomi nasional tumbuh makin tinggi; (2) pengangguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik; (3) kemiskinan makin menurun; (4) pendapatan perkapita makin meningkat; (5) stabilitas ekonomi makin terjaga; (6) pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat; (7) ketahanan pangan dan air makin meningkat; (8) ketahanan energi makin meningkat; (9) daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat; dan (10) upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan "ramah lingkungan" makin kita perkuat. Selanjutnya, strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan itu, akan bertumpu pada empat pilar strategis. Keempat pilar itu adalah: (a) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro-growth); (b) menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job); (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor); dan (d) meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (proenvironment). Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan pilar strategis pembangunan pada RKP tahun 2011 tersebut serta sejalan dengan arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan perdagangan dalam negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2010-2014 dan

Rencana

Strategis

Kementerian

Pedagangan

Tahun

2010-2014,

arah

pengembangan perdagangan dalam negeri di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri periode 2010-2014 difokuskan untuk mencapai empat misi utama, yaitu: (1) perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri; (2) peningkatan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran serta penggunaan produk dalam negeri; (3) stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok; dan (4) penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien. Namun demikian, Direktorat Jenderal

Perdagangan

Dalam

Negeri


menyadari

sepenuhnya

bahwa

misi 2


pembangunan perdagangan dalam negeri periode 2010-2014, tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait termasuk peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi urusan perdagangan. Salah satu langkah konkret dalam upaya pencapaian misi strategis tersebut, Kementerian Perdagangan, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, berupaya memperbaiki konsepsi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi bidang perdagangan dalam negeri sebagai salah satu mekanisme untuk membiayai pelaksanaan pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah. Revitalisasi ini ditujukan untuk mendorong sinergi pelaksanaan pengembangan perdagangan dalam negeri

antara Pusat dan Daerah (sejalan dengan tema RKP 2011) sekaligus

meningkatkan konsistensi antara Prioritas Nasional/Bidang Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan yang perlu mendapat dukungan daerah. Secara umum, kerangka revitalisasi dana dekonsentrasi bidang perdagangan dalam negeri meliputi : 1.

Penyesuaian nomenklatur kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan dalam negeri , dimana nomenklatur kegiatannya menjadi

“Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri Daerah” 2.

Penajaman indikator dan target kegiatan, yakni kegiatan yang didanai oleh dana dekonsentrasi disertai dengan indikator sasaran dan target yang jelas, sehingga dapat terukur dan mudah dilakukan evaluasi.

3.

Penyesuaian fokus kegiatan beserta ruang lingkup nya, yakni kegiatan yang diselenggarakan dengan dana dekonsentrasi bidang perdagangan dalam negeri diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional/bidang perdagangan dalam negeri serta agar terdapat konsistensi dan kesinambungan antara pelaksanaan dana dekonsentrasi dengan tujuan dari pemberian dana dekonsentrasi. Fokus kegiatan dan ruang lingkupnya tersebut masing-masing terdiri dari : I.

Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah, dengan 3 (tiga) fokus kegiatan, yaitu : a. Monitoring Stok dan Harga dan Penyusunan Prognosa Bahan Pokok ; b. Peta Informasi

Rantai Pasok Komoditi Strategis dan Sarana

Prasarana Logistik; c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah.


3


II.

Peningkatan Iklim Usaha di Daerah, dengan 2 (dua) fokus kegiatan, yaitu a. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan; b. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah.

III.

Pengembangan Pasar Domestik Daerah, dengan

2 (dua)

fokus

kegiatan, yaitu: a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, melalui Sosialisasi Ketentuan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dalam Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa; b. Pengembangan UMKM di Daerah, berupa Fasilitasi Akomodasi dan Transportasi terkait Partisipasi Pameran di Pusat (TEI Expo 2011 dan Pameran Flora Mall). Penjelasan detail tata laksana dari masing-masing fokus kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah diuraikan sebagai berikut : II.1.1 Peningkatan Kualitas Logistik Daerah Dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan Sistem Logistik Nasional yang terintegrasi efektif dan efisien guna meningkatkan daya saing usaha, dan menjamin ketersediaan komoditas strategis dan bahan kebutuhan pokok masyarakat secara merata dan terjangkau. Peran pokok sistem logistik adalah menjamin kelancaran arus barang secara efektif dan effisien yang tercermin dalam biaya logistik yang kompetitif, dan pelayanan yang memuaskan. Sasaran yang ingin dituju adalah meletakkan dasar yang kokoh bagi terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi Locally Integrated dan mewujudkankan landasan yang memadai untuk berintegrasi dengan jejaring logistik ASEAN. Secara lebih spesifik sasaran yang ingin dituju yakni : 1. menjamin ketersediaan komoditas strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat adil dan makmur, dan memperkokoh keutuhan NKRI; 2. menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan sehingga meningkatkan daya saing produk unggulan ekspor di pasar global.


4


3. mempersiapkan diri untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada tahun 2013, integrasi pasar ASEAN pada tahun 2015, dan integrasi pasar global pada tahun 2020. Untuk itu, Kegiatan Penguatan Sistem Logistik Domestik difokuskan kepada beberapa detail kegiatan, yakni : II.1.1.1 Monitoring Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat bertujuan antara lain : - Memantau

perkembangan

harga

barang

kebutuhan

pokok

masyarakat. - Menyusun kebijakan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. - Menghindari terjadinya gejolak harga yang mencolok - Menghindari

terjadinya

disparitas

harga

yang

tinggi

antar

daerah/wilayah di Indonesia. Adapun beberapa sasaran dari kegiatan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat antara lain sebagai berikut : 

Tersedianya informasi harga bahan pokok sebagai berikut : beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging dan telur ayam, cabe, bawang merah, bawang putih, susu, garam beryodium, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, mie instant, ikan asin teri, ketela pohon dan jagung pipilan kering yang akurat, up to date, berlanjutan, mudah dan sederhana.



Tersedianya informasi harga barang strategis sebagai berikut : semen, pupuk (non subsidi) , seng, besi, kayu papan, emas (logam mulia) dan batu bata.

- Tersedianya

bahan

penyusunan

analisa

kebijakan

pasar

perdagangan

sebagai dalam

masukan negeri

dalam dalam

mengendalikan harga maupun inflasi. - Tersedianya data harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. - Tersedianya bahan evaluasi untuk melanjutkan langkah-langkah yang konkrit

dalam

menindaklanjuti

perkembangan

harga

beberapa

komoditi yang fluktuatif terutama dalam menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

5


Sedangkan output/hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini antara lain: - Bahan Laporan Harian Menteri Perdagangan kepada Bapak Presiden RI, Bapak Wakil Presiden, Menko Ekonomi dan Menteri terkait lainnya, bahan

laporan

mingguan,

bulanan

dan

tahunan

tentang

perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. - Buku Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat. - Bahan Penyiaran dan Publikasi pada RRI, Radio Swasta dan Media Cetak. Teknis Pengumpulan Data / Pencatatan Harga Barang Kebutuhan Pokok : Kegiatan pengumpulan data harga kebutuhan pokok diharapkan dilakukan dengan metode dan teknik yang baik, sehingga data harga yang diperoleh valid, akurat dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pengumpulan data harus baik dan mencakup seluruh unit, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dengan metode serta cara yang ditetapkan. Metode dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data harga kebutuhan pokok adalah sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 522/MPP/Kep/11/1998 tanggal 11 Nopember 1998,

tentang Pembakuan Format Laporan

Harga Harian Bahan Pokok Pangan dan Mekanisme Penyampaian Laporan Harga Harian Bahan Pokok Pangan dari Kantor Dinas Perindag, yaitu sebagai a.

berikut :

Lokasi Pencatatan Lokasi

pencatatan

harga

adalah

pasar

tradisional

yang

tetap/menetap, tidak berpindah-pindah, pasar cukup representatif untuk dikunjungi oleh konsumen golongan menengah ke bawah. Adapun

nama-nama

pasar

lokasi

pemantauan

adalah

sebagaimana lampiran Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan

Nomor

:

522/MPP/Kep/11/1998.

Untuk

keakuratan dan validitas data pengambilan sampling agar dilakukan lebih dari satu lokasi pasar/toko/depo pantauan dan nama obyek pantauan dicantumkan/diinformasikan dalam laporan harian. Khusus barang strategis hasil pemantauan harga diinformasikan satu kali dalam seminggu mengingat sifat barang yang tidak terlalu fluktuatif. b.

Petugas Pencatat harga


6


Petugas Pencatat harga (dari dinas) harus dikenal oleh para pedagang yang dimintai informasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat atau paling tidak si pedagang diberitahu bahwa dia adalah petugas tetap/pengganti untuk mencatat harga setiap hari dari

Dinas

Perindag

yang

tujuannya

adalah

agar

si

penjual/pedagang dapat memberikan harga yang tepat/pas dari komoditi tersebut. Harga yang dicatat adalah adalah harga final (transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang masih bisa naik/turun. c.

Waktu pengambilan/pencatatan harga. Waktu pengambilan/pencatatan harga harus tetap misalnya yaitu diantara jam 08.00 s/d jam 10.00 waktu setempat. Waktu ini sangatlah berpengaruh terhadap harga jual, karena harga diwaktu siang tentu sudah tidak sama dengan harga diwaktu pagi (waktu pagi pembeli ramai sedangkan siang pembeli sudah mulai berkurang).

d.

Obyek survey Obyek survey adalah bahan pokok dan jenisnya sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.: 522/MPP/ Kep/11/1998, dalam tabel 1

ditambah

barang

kebutuhan pokok lainnya. Khusus untuk beras, karena jenis beras medium di daerah berbeda, dapat menggunakan tabel 2 Lampiran Keputusan Menperindag sebagai petunjuk. Apabila jenis beras medium mengalami perubahan sampel, sehingga tidak sesuai dengan tabel 2 tersebut di atas, dapat mengikuti

perubahan

jenis

beras

medium

sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku. e.

Pengumpulan data Pengumpulan data harga kebutuhan pokok masyarakat diperoleh melalui survei lapangan pada beberapa pasar tradisional propinsi setempat. Sedangkan untuk menentukan sampel area obyek pengamatan pada pasar tradisional propinsi setempat, didasarkan pada

Lampiran

Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan Nomor 522/MPP/Kep/11/1998 pada tabel 3. Namun apabila lokasi pasar tradisional itu mengalami perubahan, maka


7


dapat disesuaikan atas dasar pedoman survei yang ditentukan oleh Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik Propinsi setempat. Hasil survei menurut sampel area yang telah ditentukan pada Lampiran Keputusan Menteri tersebut, selanjutnya dibuat laporan harga rata-rata harian dari hasil obyek pengamatan berdasarkan beberapa pasar tradisional yang telah ditentukan. Penghitungan harga rata-rata mengikuti cara yang digunakan oleh Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik Propinsi setempat. Sedangkan tata cara penyampaian laporan harga harian dari daerah

didasarkan

Keputusan

Menteri

atas

format

Perindustrian

laporan dan

sesuai

Lampiran

Perdagangan

No.

522/MPP/Kep /11/1998, harga yang tertera pada tabel 1 tersebut merupakan harga rata-rata dari hasil pengamatan beberapa pasar tradisional setempat. f.

Penyampaian Laporan Hasil pemantauan perkembangan harga harian dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa laporan, disampaikan ke Subdit Informasi Pasar Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian

Perdagangan R.I. melalui : -

Alamat E-Mail Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis: [email protected]

atau

dengan

tembusan(cc) ke: [email protected] -

Faksimili Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis di 021-3857219 / 021-3858214 dan Telepon di: 021-3858210

-

Melalui website http//:ditjen-pdn.depdag.go.id dengan user nomor dan pasword masing-masing daerah yang telah diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

Agar laporan kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat disampaikan lebih awal, pengiriman ke alamat tersebut dilaksanakan setiap hari kerja selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat. Apabila dalam survei lapangan terjadi kenaikan atau penurunan harga bila dibandingkan terhadap hari sebelumnya melebihi atau menurun 10%, harus disertai penjelasan penyebab terjadinya kenaikan/penurunannya. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

8


II.1.1.2 Pemetaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pelaku Usaha Jasa Logistik di Daerah Fokus kegiatan ini meliputi Indetifikasi sentra produksi terkait dengan alur distribusi bahan kebutuhan pokok (seperti beras, gula, minyak goreng dan tepung terigu) serta pendataan sarana perdagangan (Pasar dan Gudang) disamping juga dilakukan pengolahan data, rapat koordinasi pembahasan, yang kemudian disusun dalam buku pemetaan informasi rantai pasokan komoditi strategis dan sarana perdagangan. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pemetaan Informasi Rantai Pasokan Komoditi Strategis dan Sarana Distribusi Perdagangan 1.

Persiapan dan Koordinasi Lintas Sektor melalui tahapan dan waktu pelaksanaan antara lain : -

Pembentukan Tim interdep/lembaga

-

Rapat-rapat persiapan internal dan interdep

-

Penetapan rencana aksi

2. Pemantauan

dan

pengumpulan

data

harga,

informasi

sarana

perdagangan serta rantai pasokan bahan pokok dan komiditi strategis melalui tahapan dan waktu pelaksanaan antara lain : -

Survey ke pasar dan sentra produksi di Kab/kota, ;

-

Monitoring dan pendataan pasokan jalur distribusi

-

Monitoring dan pendataan sarana dan prasarana distribusi

-

Monitoring dan pendataan pelaku usaha jasa logistik.

-

Koordinasi antar instansi terkait dan konsultasi ke pusat.

-

Pengolahan

dan

analisa

data

harga

dan

informasi

sarana

perdagangan serta rantai pasokan bahan pokok dan komoditi strategis; 3. Pengembangan sistem informasi harga, informasi sarana perdagangan serta rantai pasokan bahan pokok dan komoditi strategis, melalui tahapan pelaksanaan antara lain : -

Penggandaan dan pengiriman buku dan laporan ke pusat

-

Publikasi Informasi Stok dan harga melalui media cetak

-

Penyiaran melalui radio.


9


II.1.1.3 Survey dan Pemantauan Teknis Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Anggaran Tugas Pembantuan dan DAK di Kab/Kota. 1. Latar Belakang fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah : -

Ancaman inflasi akibat berbagai kebijakan push-cost inflasi seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik dan bahan bakar gas serta berbagai bencana alam yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, mendorong harga-harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan;

-

Kenaikan harga bahan pokok yang tidak berbanding linear dengan daya beli masyarakat, akan semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga pra sejahtera) dan mempersempit peluang pasar bagi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi;

2. Tujuan : -

Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau

terutama

bagi

masyarakat

berpenghasilan

rendah

(keluarga pra sejahtera) pada saat-saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); -

Merupakan sarana untuk memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil MenengAh UMKM) dan Koperasi setempat;

-

Meningkatkan dan menggugah rasa kebanggaan masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri;

-

Meningkatkan hubungan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan koperasi.

3. Sasaran Tersedianya barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau

bagi

masyarakat

berpenghasilan

rendah

(keluarga

prasejahtera) pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idul Fitri 1432 H, Hari Natal dan Tahun Baru 2011). 4. Mekanisme a.

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Cq Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis melakukan: 

Koordinasi dengan Asosiasi Pelaku Usaha yang berada di tingkat pusat agar menghimbau perwakilan mereka yang berada di daerah untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pasar Murah dimaksud;


10




Mengkompilasi data rencana penyelenggaraan pasar murah di daerah.

Informasi tersebut sangat diperlukan terkait dengan

rencana waktu dan lokasi penyelenggaraan Pasar Murah untuk diteruskan kepada Asosiasi Niaga dan penentuan tentative jadwal kunjungan pimpinan ke daerah; 

Melakukan penjajagan dalam rangka koordinasi persiapan penyelenggaraan pasar murah.

b.

Dinas yang membidangi perdagangan melakukan : •

Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

•

Koordinasi dengan lembaga/instansi dan para pelaku usaha di

•

Menetapkan panitia pelaksana penyelenggaraan pasar murah

•

Menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan pasar murah,

Negeri

terkait

penetapan

waktu/penjadwalan,dan

tempat

penyelenggaraan pasar murah; daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi/ikutserta dalam kegiatan pasar murah. Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Anggota Penjaga Stand, Anggota Keamanan, Anggota Kebersihan. yaitu: tenda, meja, kursi, tempat display barang/stand (luas fasilitas stand yang disediakan tergantung banyaknya peserta / pelaku usaha yang akan berpartisipasi dalam pasar murah), dan fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah (sound system, publikasi dan dokumentasi);

•

Komunikasi dan mengundang lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi niaga termasuk UMKM) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginpformasikan teknis pelaksanaannya;

•

Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pasar murah kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis.

5. Lingkup Kegiatan a.

Pelaksanaan pasar murah minimal dilakukan sebanyak 2 (dua ) kali kegiatan dalam tahun 2011.

b.

Lokasi pelaksanaan Pasar murah dilaksanakan pada wilayah pemukiman padat penduduk, bantaran sungai atau pinggir rel kereta


11


api, dan daerah pesisir pantai yang merupakan kantong-kantong kemiskinan / keluarga pra sejahtera; c.

Barang-barang yang dijual pada pasar murah tersebut merupakan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya barangbarang yang harganya cenderung berflutuasi cenderung naik pada saat menjelang HBKN seperti gula pasir, goreng, margarine, daging, ayam,

tepung terigu, minyak

telor dan lainnya (diutamakan

barang-barang produksi UMKM dan Koperasi). II.1.2 Harmonisasi

dan

Sinkronisasi

Kebijakan

Peningkatan

Iklim

Usaha

Perdagangan di Daerah Mencermati perkembangan dewasa ini dan masa mendatang, dimana persaingan usaha semakin ketat dan tajam, meningkatnya tuntutan perlindungan konsumen, dan semakin berperannya Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan perdagangan di daerah, maka perlu segera diambil langkah-langkah kebijakan penyelarasan, penyesuaian dan penyempurnaan serta penataan, terutama terkait dengan usaha perdagangan khususnya penataan lembaga usaha perdagangan yang ada guna menjamin pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha nasional, penciptaan peluang dari iklim usaha yang kondusif, terjaminnya penerapan pengembangan kreatifitas dan inovasi serta terlaksananya teknologi yang diperlukan. Untuk itu, Kegiatan Peningkatan iklim usaha perdagangan di daerah difokuskan kepada beberapa detail kegiatan, yakni : II.1.2.1 Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Wajib Daftar Perusahaan/TDP, SIUP serta Waralaba A. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan Jumlah pelaku usaha jasa perdagangan dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Eksistensi

mereka

semakin

diperlukan

dalam

upaya

menumbuh kembangkan kegiatan usaha perdagangan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan suatu langkah kebijakan penataan dan pengaturan kegiatan usaha dan lembaga perdagangan agar tercapai pelaku usaha nasional yang profesional di bidangnya. Selain

itu

sosialisasi

teknis

terkait

penerbitan

SIUP/TDP

perlu

ditingkatkan, agar pelaku usaha dapat memahami peraturan khususnya dibidang SIUP dan TDP. Informasi tentang pelaku usaha dan profilnya sangat dibutuhkan dalam kerangka pembinaan dan pengembangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

12


usaha dan kelembagaan perdagangan guna peningkatan iklim usaha di sektor perdagangan. 1.

Tujuan a. Dalam rangka penyebaran/diseminasi informasi perusahaan adalah agar dunia usaha dapat merasakan secara langsung manfaat pendaftaran perusahaan sebagai ajang promosi, pengembangan kegiatan usaha, dan dalam rangka mencari mitra usaha dengan yang lain. b. Pemerintah dapat memanfaatkan diseminasi informasi ini sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang perekonomian, untuk

menentukan

arah

kebijakan

pembangunan

secara

nasional. c. SIUP sebagai pembinaan dan merupakan legalitas usaha yang menjadi dasar bagi para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. 2. Output a. Terciptanya sistem informasi perusahaan secara nasional, sehingga memudahkan bagi dunia usaha untuk mengakses informasi guna menarik investasi khususnya ke daerah. b. Pelayanan kepada dunia usaha dalam pemberian TDP dan SIUP menjadi efisien, efektifdan dapat mengurangi biaya ekonomi tinggi. c. Terciptanya kepastian usaha dan memperoleh kemudahankemudahan untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam pengembangan kegiatan usahanya. 3. Pelaksanaan Kegiatan a.

Wajib Daftar Perusahaan Penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dilaksanakan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP), yaitu : i.

Direktorat Bina Usaha Perdagangan selaku KPP Pusat, yang

bertanggung

jawab

terhadap

penyelenggaraan

pendaftaran perusahaan secara nasional. ii.

Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan selaku KPP Propinsi, yang bertanggung jawab dan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan sesuai wilayah kerjanya.


13


iii.

Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat.

Dalam

hal

pelaksanaan

pendaftaran

perusahaan dilakukan oleh PTSP, harus berkoordinasi dan wajib

dilaporkan

kepada

Dinas

yang

tugas

dan

tanggungjawabnya dibidang perdagangan selaku KPP Kabupaten/Kota

yang

bertanggung

jawab

dalam

pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengetahui perkembangan penyelenggaraan WDP, diperlukan sarana pemantauan berupa laporan yang disusun

oleh

KPP

Kab/Kota.

Laporan

tersebut

untuk

menggambarkan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan di masing-masing wilayah. b.

Data fisik pendaftaran perusahaan : -

Fotokopi/tembusan formulir pendaftaran perusahaan bagi daerah yang belum memasang aplikasi WDP;

-

Back-up data WDP yang berisi file input data pendaftaran perusahan dan statistik TDP (INFO.MDB DAN STS.MDB);

4. Hasil Laporan Pelaksanaan, berisi tentang : a.

Laporan TDP Untuk penyampaian laporan telah diatur jenis dan bentuk format laporan pada lampiran yang akan dijelaskan sebagai berikut : 1)

Laporan Penerbitan TDP Penyampaian Laporan Penerbitan TDP dibagi 2 (dua) berdasarkan asal penyampaiannya, yaitu : a) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP Kabupaten/Kota diatur pada Lampiran 1; b) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP Provinsi diatur pada Lampiran 2.

2)

Laporan Pembaharuan TDP Penyampaian Laporan Pembaharuan TDP dibagi 2 (dua) berdasarkan asal penyampaiannya, yaitu : a) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP Kabupaten/Kota diatur pada Lampiran 3;


14


b) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP Provinsi diatur pada Lampiran 4. 3)

Laporan Penghapusan TDP Penyampaian Laporan Penghapusan TDP dibagi 2 (dua) berdasarkan asal penyampaiannya, yaitu : a) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP Kabupaten/Kota diatur pada Lampiran 5; b) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP Provinsi diatur pada Lampiran 6.

b.

Laporan SIUP Untuk jenis dan bentuk format laporan mengenai SIUP, seperti penerbitan, pembaharuan dan penghapusan dapat dilihat pada Lampiran 2 tentang Jenis dan Bentuk Format Laporan SIUP.

Selain itu dalam penyampaian dan kerangka laporan diatur oleh BAB V tentang Pelaporan B. Pemberdayaan UKM Potensi Waralaba Daerah 1. Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20/2008 tentang UMKM bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Seiring dengan gambaran diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba memberikan amanat kepada Kementerian Perdagangan

cq. Direktorat Bina

Usaha Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri untuk pendaftaran waralaba. Analisa kritis yang diterbitkan oleh PBB dan Kadin Indonesia pada tahun 2009 menyebutkan bahwa pengembangan usaha dengan menggunakan sistem waralaba dapat mendorong berkembangnya spesialisasi dan modernisasi usaha tradisional, serta menumbuhkan kreatifitas dalam mengembangkan inovasi berusaha yang pada gilirannya akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk dalam negeri. Pemerintah akan terus mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha waralaba di Indonesia khususnya waralaba nasional, karena telah terbukti dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia yaitu dalam memberikan kontribusi dari segi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

15


penyerapan

tenaga

kerja,

peluang

kesempatan

usaha

dan

mempercepat proses alih teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha dengan sistem waralaba khususnya

usaha–usaha

tradisional

yang

memiliki

ciri

khas,

kreatifitas, potensi dan daya saing tinggi khususnya yang dilakukan oleh

UKM

di

daerah,

Kementerian

Perdagangan

perlu

mensosialisasikan sistem usaha dan kebijakan Waralaba kepada pelaku usaha. 2. Ruang Lingkup a.

Alasan Kegiatan Dilaksanakan : -

Disorientasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan kegiatan usaha.

-

Keterbatasan pelaku usaha dalam melakukan jejaring usaha.

-

Minimnya wawasan pelaku usaha terhadap perkembangan terbaru

b.

Uraian Kegiatan Menyelenggarakan konsultasi, seminar, dan pelatihan bagi UKM Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

c.

Batasan Kegiatan Terciptanya tertib usaha dalam penyelenggaraan waralaba yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Kegiatan Memberikan pemahaman tentang keuntungan sistem serta kebijakan waralaba kepada pelaku usaha di daerah. b. Tujuan Kegiatan -

Tercapainya pemahaman yang sama antara Pemerintah Pusat dengan Aparat/Pejabat Daerah mengenai sistem dan kebijakan waralaba;

-

Terciptanya tertib usaha dan iklim usaha yang sehat dalam penyelenggaraan waralaba;

-

Terciptanya

UKM

waralaba/potensial

diwaralabakan

di

daerah.


16


4. Metode Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem ceramah dan diskusi interaktif dengan narasumber dari Pejabat Pusat, Pejabat Daerah, Konsultan Profesional dan Praktisi Waralaba. 5. Pelaporan Penanggung Jawab kegiatan di daerah pada akhir tahun melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Iklim Usaha Daerah melalui Dana Dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktur Bina Usaha Perdagangan dengan alamat : Gedung II lantai 5, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 II.1.3 Pengembangan Pasar Domestik di Daerah Globalisasi perdagangan dunia melalui Free Trade Agreement (FTA) memicu persaingan di pasar dalam dan luar negeri. Agar industri dalam negeri dapat bertahan dan terus tumbuh lebih baik maka kerjasama perdagangan melalui FTA yang diberlakukan pemerintah harus diimbangi penguatan posisi produk dalam negeri di pasar domestik. Berangkat dari sebuah kekhawatiran akan dampak negatif dari FTA terutama dengan China (Asean-China FTA) terhadap sektor industri nasional. Indonesia menggagas terbentuknya Program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri). Jadi, program tersebut dibentuk dalam rangka mengantisipasi dampak perdagangan bebas, baik pada tataran regional maupun global. Tujuan dibentuknya P3DN adalah menjadikan pasar domestik sebagai guaranteed market bagi produk-produk dalam negeri. Banyaknya perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani pemerintah harus diantisipasi dengan memperkuat basis industri di dalam negeri. Saat ini, dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Di satu sisi, kita kebanjiran barang impor, dan di sisi lain, tengah mengalami fase deindustrialisasi. II.1.3.1 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Daerah A. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, melalui Sosialisasi Ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) : Direktorat

Jenderal

Perdagangan

Dalam

negeri

perlu

intensitas

sosialisasi tentang kampanye produk dalam negeri karena belum banyak masyarakat yang memahami dengan jelas khususnya soal TKDN. Kampanye dan sosialisasi TKDN sekaligus nilai tambahnya. P3DN merupakan stimulus awal, nantinya produk dalam negeri harus mampu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

17


bersaing dengan produk asing. Pemerintah menjadi captive market sekaligus motor penggerak yang dapat menghasilkan keuntungan bisnis melalui program tersebut Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB pengeluaran terus meningkat dari 8,4% pada 2008 menjadi 8,9% pada 2009. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga naik pada 2009 menjadi 12,9% dan diproyeksikan pada 2010 tumbuh hanya 9,3%. Kontribusi belanja barang dan modal pemerintah terhadap Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik dari 18,6% pada 2008 menjadi 23% pada 2009. Sementara total belanja barang dan belanja modal pemerintah pada APBN 2009 naik 23,4% dari Rp128,7 triliun (2008) menjadi Rpl58,8 triliun pada 2009 edangkan pada APBN 2010 diproyeksikan pertumbuhan belanja barang dan modal naik 19,2% menjadi Rpl89,2 triliun. Potensi P3DN BUMD, juga besar mengingat perputaran ekonomi BUMD memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja modal dan operasional 63 BUMD strategis 2009 mencapai Rp450,78 triliun atau hampir sama dengan 42% dari total APBN 2009 sebesar Rpl.000,8 triliun P3DN saat ini masih terhambat oleh adanya pola pikir dalam masyarakat Indonesia yang masih import minded, dimana barang impor dianggap lebih berkualitas dibanding produk lokal. Tugas P3DN Kementerian Perdagangan adalah mendorong instansi pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri di kantornya. Tidak beda dengan masyarakat umum, instansi pemerintah daerah juga menghitung untungrugi, dan jika produk impor lebih murah, merekaakan memilih produk impor untuk pengadaan barang di instansinya. Namun, pemerintah tidak bisa serta merta menghitung untung-rugi dalam pengadaan barang dan jasa, karena alokasi anggaran di Pemerintah Daerah/ BUMD diambil dari APBN.

Artinya,

menggunakan

ada

kewajiban

produksi

dalam

bagi negeri

pemerintah sebagaimana

daerah

untuk

diamanatkan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk menjadikan pasar domestik sebagai guaranteed market, kuncinya adalah P3DN di instansi pemerintah

daerah dan BUMD. Pemerintah

Daerah diharapkan menjadi captive market sekaligus motor penggerak yang dapat menghasilkan keuntungan bisnis melalui program tersebut. Potensi P3DN BUMD juga besar mengingat perputaran ekonomi BUMN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

18


memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah berdampak positif bagi produk lokal. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri akan terus mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengkampanyekan produk lokal melalui sosialisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga ke daerah-daerah. Sosialisasi tentang kampanye produk dalam negeri perlu lebih gencar dilakukan, karena belum banyak aparatur pemerintah daerah yang memahami dengan jelas khususnya soal TKDN. Di dalam tingkat komponen dalam negeri (TKDN)

itulah esensi dari kampanye

produk dalam negeri berada. Konsep Perpres 54/2010 mengenai TKDN adalah mengutamakan produksi dalam negeri, tetapi bukan berarti melarang produk luar negeri untuk dibeli. Hal ini dikembalikan sesuai kebutuhan dari Pemerintah Daerah/ BUMD masing-masing. Gerakan

peningkatan

penggunaan

produk

dalam

negeri

akan

mendorong sisi penawaran yang bisa meningkatkan produksi. Untuk masa yang akan datang, peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi kesadaran masyarakat. P3DN paling efektif dilakukan melalui penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah dan BUMD. Itu pasar yang sudah terjamin bagi produk dalam negeri lembaga pemerintahan dan BUMN akan mematuhi Perpres tersebut. Pepres itu menetapkan keleluasaan dengan toleransi harga paling mahal sebesar 15 persen. Perpres tersebut mengatur tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) hingga 40 persen. Dengan P3DN,

,

dapat

memacu

investasi

di

dalam

negeri,

termasuk

pengembangan diversifikasi produk lokal. Jadi, ada jaminan. Dampaknya besar bagi industri dalam negeri. Menggerakkan investasi lokal dan pekerjaan di sektor riil. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi/sosialisasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), yang akan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, yaitu: -

Melaksanakan sosialisasi Sosialisasi Ketentuan TKDN (Tingkat Komponen

Dalam Negeri) dalam Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah -

Mengundang Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan.


19


-

Penyusunan laporan.

B. Pengembangan UMKM Daerah, berupa Fasilitasi Akomodasi dan Transportasi terkait Partisipasi Pameran di Pusat (Pameran Pangan Nusa TEI Expo 2011 serta Pameran Flora Mall) Pelaksanaan Fasilitasi Akomodasi dan Transportasi terkait Partisipasi Pameran di Pusat (Pameran Pangan Nusa TEI Expo 2011 serta Pameran Flora Mall) yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, memiliki beberapa tujuan yakni : -

Masyarakat luas, dengan banyaknya pilihan terhadap produk unggulan di pasaran, sehingga akan memperkaya pemenuhan kebutuhan selera masyarakat.

-

Pelaku UMKM, sebagai media pemasaran hasil karyanya kepada masyarakat luas serta membuka pengembangan usaha melalui penyediaan fasilitas akses pembiayaan.

-

Pemerintah, pencapaian strategi nasional ”100% cinta Indonesia” dalam membangun kecintaan terhadap produk unggulan dalam negeri.

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri meliputi : a.

Fasilitasi desain stand

b.

Fasilitasi Akomodasi dan Transportasi

c.

Fasilitasi sewa stand pameran

d.

Faslitasi pengangkutan barang pameran

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan a.

Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan -

Pembentukan Tim.

-

Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait

-

Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang akan berpartisipasi dalam pameran PPDN)

b.

-

Desain stand yang akan digunakan

-

Sewa stand

Pelaksanaan kegiatan -

Pengangkutan barang pameran

-

Pelaksanaan Pameran


20


3. Bentuk Kegiatan a.

Visualisasi program pembangunan bidang perdagangan, industri dan jasa

b.

Visualisasi produk unggulan daerah dan atau yang mencakup produk kreatif

4. Rencana lokasi dan waktu pelaksanaan a.

Rencana lokasi di daerah dan pusat

b.

Waktu pelaksanaan akan diberitahukan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

5. Pembiayaan Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada dana dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. 6. Laporan kegiatan a.

Penyusunan laporan hasil pelaksanan kegiatan

b.

Penyampaian laporan kegiatan ke pusat Penanggung Jawab kegiatan di daerah pada akhir tahun melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pasar Domestik di daerah melalui Dana Dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri dengan alamat : Gedung II lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.


21


II.2

Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah Perkembangan globalisasi yang semakin terbuka di Indonesia mengakibatkan

beragamnya produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga permasalahan pengawasan barang beredar dan jasa menjadi semakin kompleks. Sebagai integrasinya pasar dalam negeri ke dalam pasar global, maka perlu optimasi tindakan

pengamanan

bagi

produsen

maupun

konsumen

domestik

melalui

pengawasan yang intensif. Instrumen perlindungan konsumen adalah prasyarat untuk mewujudkan perekonomian

yang sehat melalui keseimbangan perlindungan kepentingan

konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan perencanaan yang sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

dalam

mewujudkan

peningkatan

perlindungan

konsumen

Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen. Kementerian Perdagangan melalui Eselon I (satu), yaitu Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, telah mengalokasikan dana alokasi Dekonsentrasi Tahun 2011 Bidang Perdagangan melalui sub kegiatan seperti peningkatan tertib ukur, peningkatan barang beredar dan jasa, serta sosialisasi perlindungan konsumen. Sub kegiatan tersebut masuk kedalam suatu kegiatan “Peningkaran

Efektifitas

Pengawasan,

Kemetrologian

dan

Pemberdayaan

Perlindungan Konsumen” yang akan dijelaskan dalam penyelenggaraan tata laksana, sebagai berikut : II.2.1 Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Tata cara atau petunjuk teknis dalam penyelenggara kegiatan “Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen” dapat dijelaskan berdasarkan pada petunjuk teknis masing-masing kegiatan tersebut berikut, yaitu : 1.2.1.1 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah Pengawasan barang beredar dan jasa dilakukan untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klasula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual dan kebenaran peruntukkan distribusinya. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Berdasarkan Pasal 2 ayat

(1)

Peraturan

Menteri


Perdagangan

(Permendag)

No.

20/M22


DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, ruang lingkup pengawasan adalah : 1. Barang dan/atau jasa yang beredar dipasar; 2. Barang yang dilarang beredar dipasar; 3. Barang yang diatur tata niaganya; 4. Perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan 5. Distribusi Pengawasan terhadap ketentuan (1) dan (2) sebagaimana disebutkan diatas dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan/atau LPKSM. Sementara terhadap ketentuan (3), (4) dan (5) kewenangan pengawasan ada pada pemerintah. Pengawasan oleh Pemerintah (Menteri) terutama dilakukan terhadap: a.

barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi: 1) standar; 2) label; 3) klausula baku; 4) pelayanan purna jual; 5) cara menjual; dan/atau 6) pengiklanan.

b.

barang yang dilarang beredar di pasar;

c.

barang yang diatur tata niaganya;

d.

perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan

e.

distribusi. Kegiatan pengawasan diprioritaskan terhadap 10 (sepuluh) jenis produk

yang sudah diwajibkan penerapan Standar Nasional Indonesia-nya (ber-SNI Wajib). Kesepuluh produk ini adalah 5 produk sebagaimana tercantum dalam Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, yakni: elektronik, makanan dan minuman, alas kaki, pakaian jadi, dan mainan anak-anak.

Lima produk lainnya adalah: air minum dalam

kemasan (AMDK), sepatu keamanan, helm pengendara sepeda motor, ban mobil penumpang, dan regulator tabung gas.


23


A.

Teknis Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar dipasar dilakukan secara berkala dan secara khusus. Pengawasan secara berkala dan khusus dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK). PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara terbuka dan diwajibkan: - Mengenakan tanda pengenal pegawai; - Membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja; - Mempersiapkan berita acara hasil pengawasan; dan - Menyusun hasil pengamatan kasat mata dalam tabel dan/atau tabulasi hasil uji laboratorium untuk barang yang memerlukan uji laboratorium. Penjelasan mengenai teknis pelaksanaan pengawasan terhadap barang dan jasa, adalah sebagai berikut : 1.

Pengawasan secara berkala Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut: a.

Aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;

b.

Dipakai,

dipergunakan,

dan/atau

dimanfaatkan

oleh

masyarakat banyak; c.

Produk yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persayaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi terknis yang berwenang; dan/atau

d.

Sering

terjadi

pemenuhan

pengelabuan

ketentuan

atau

standar,

penyesatan

label,

klausula

dalam baku,

pengiklanan, pelayanan purna jual, cara menjual melalui pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen. Tata cara pengawasan secara berkala sebagaimana tertuang dalam Pasal 23-30 Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009.


24


2.

Pengawasan secara khusus Pengawasan khusus oleh PPBJ dan PPNS-PK dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut: a.

melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama berdasarkan hasil pengawasan berkala, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

melakukan pengambilan sampel di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang berdasarkan pengaduan oleh konsumen/masyarakat atau LPKSM;

c.

melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama pelaku usaha, baik dalam pemenuhan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan/atau pengiklanan;

d.

hasil uji dan/atau pengecekan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi;

e.

apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dapat mempublikasikan kepada masyarakat; dan

f.

apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.

B.

Materi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pengawasan terhadap barang beredar dan jasa dalam tahun 2011 dilakukan terhadap produk Pertambangan dan Aneka Industri, Pengawasan Produk Pertanian, Kimia dan Kehutanan dan Pengawasan Produk Jasa. 1.

Pengawasan produk Pertambangan dan Aneka Industri a.

Ruang Lingkup Pengawasan Komoditi Pertambangan dan Aneka Industri yang mendapat prioritas pengawasan pada TA. 2011 dan ber-SNI Wajib: -

Mainan anak


25


b.

-

Mesin/Printer multifungsi

-

Mini Circuit Breaker (MCB)

-

Regulator Tabung Gas LPG

Tata Cara Pengawasan 1) Pengawasan Komoditi yang ber-SNI Wajib, pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dan/atau

pengujian di laboratorium untuk komoditi yang

telah memiliki SNI Wajib. Pengawasan melalui: -

Pembelian sampel

-

Pengamatan kasat mata

-

Pengkodean

-

Pengiriman

sampel

ke

laboratorium

yang

telah

terakreditasi -

Tabulasi dan Analisa hasil uji lab

-

Pelaporan

-

Evaluasi dan tindak lanjut

2) Pengawasan dilaksanakan

produk sesuai

telematika dengan

dan

elektronika

ketentuan

Permendag

No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna

Jual

dalam

Bahasa

Indonesia

Bagi

Produk

Telematika dan Elektronika, serta peraturan perundangan terkait lainnya. -

Mewajibkan

pelaku

usaha

(produsen,

importir)

melengkapi produk yang di perdagangkan dengan buku petunjuk (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia. -

Informasi

minimal

yang

dimuat

dalam

buku

petunjuk/manual. c.

Persiapan Pelaksanaan Pengawasan -

PPBJ menyiapkan rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan yang memuat: klasifikasi, Jumlah merek, wilayah pasar, waktu pelaksanaan, jumlah petugas dan biaya pelaksanaan

-

PBBJ menyiapkan konsep rencana kerja kepada KUK (Kepala Uniat Kerja) un tuk memohon persetujuan


26


Setelah menyetujui usulan rencana kerja, KUK memberikan

-

surat perintah tugas kepada PBBJ untuk melaksanakan pengawasan

d.

-

Pembuatan surat perintah tugas pengawasan

-

Pembuatan Berita Acara Pengecekan Ulang

-

Penerapan kodefikasi

-

Pembuatan blanko tabulasi kasat mata kelengkapan label

-

Pembuatan surat pengantar ke balai/Labratorium penguji

-

pembuatan tabulasi hasil uji

-

Penyusunan kerangka laporan hasil pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan

Cara Pengawasan Berkala, Pengawasan berkala Produk ILMEA adalah pengawasan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram, dengan tahapan sebagai berikut: 1) PPBJ membawa Surat Perintah Tugas Pengawasan dan menggunakan Tanda Pengenal (bila dibutuhkan) pada saat melaksanakan tugas pengawasan. 2) Pembelian sample produk di pasar (pasar tradisional, toko, pasar swalayan, kios dan lain-lain) dengan ketentuan: -

Mainan anak sebanyak 4 (empat) unit;

-

Mesin/printer multifungsi sebanyak 1 (satu) unit;

-

Mini Circuit Breaker sebanyak 35 (tigapuluh lima) unit;

-

Regulator Tabung Gas LPG sebanyak 4 (empat) unit.

3) Pengawasan dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan

Jasa),

PPNS-PK

(Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil

Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang perdagangan. 4) Setiap

hasil

pelaksanaan

kegiatan

pengawasan

yang

menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. 2.

Pengawasan Produk IKAH (Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan) a.

Ruang Lingkup Pengawasan Produk IKAH yang mendapat prioritas pengawasan pada TA.2011 adalah sebagai berikut : -

Tepung Terigu;


27


b.

-

Ban Mobil Penumpang;

-

Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum;

-

Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua;

-

Selang Karet Kompor Gas Roda Dua

Tata Cara Pengawasan 1)

Pengawasan Tepung Terigu -

Pengawasan

dilakukan

terhadap

Tepung

terigu

sebagai bahan makanan yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri/impor yang beredar di pasar. -

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 4 x 1 kg untuk setiap merek, antara lain ; 3 x 1 kg untuk pengujian dan 1 kg untuk arsip. Bagi kemasan besar (25 kg) cukup diambil 1 kemasan

-

Pengawasan tepung terigu dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil

Perlindungan

Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang perdagangan. -

Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

2)

Pengawasan Ban Mobil Penumpang -

Pengawasan

dilakukan

terhadap

Ban

Mobil

Penumpang yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri/impor yang beredar di pasar. -

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 4 buah untuk setiap merek, jenis dan ukuran. 3 buah untuk pengujian dan 1 buah untuk arsip.

-

Pengawasan ban mobil penumpang dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-


28


PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang perdagangan. -


3)

Pengawasan Garam Konsumsi Beryodium -

Pengawasan dilakukan terhadap Garam Konsumsi Beryodium yang berasal dari produksi negeri maupun dari luar negeri/impor yang beredar di pasar.

-

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 4 x 250 gram (250 gr, 500 gr,1000 gr) untuk setiap merek dan jenis, dengan perincian masing-masing 3 x 250 gram untuk pengujian dan 250 gram untuk arsip.

-

Pengawasan garam konsumsi beryodium dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK

(Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil

Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang perdagangan. -


4)

Pengawasan Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum -

Pengawasan dilakukan terhadap Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum yang berasal dari produksi negeri maupun dari luar negeri/impor yang beredar di pasar.

-

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 12 (dua belas) buah


29


untuk setiap merek dan jenis, dengan perincian masing-masing 10 (sepuluh) buah untuk pengujian dan 2 (dua) buah untuk arsip. -

Pengawasan produk melamin perlengkapan makan dan minum dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang perdagangan.

-

Setiap

hasil

pelaksanaan

kegiatan

pengawasan

berkala yang menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. 5)

Pengawasan Selang Karet Kompor Gas -

Pengawasan

dilakukan

terhadap

Selang

Karet

Kompor Gas yang berasal dari produksi negeri maupun dari luar negeri/impor yang beredar di pasar. -

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 6 (enam) buah untuk setiap merek dan jenis, dengan perincian masingmasing 5 (lima) buah untuk pengujian dan 1 (satu) buah untuk arsip.

-

Pengawasan selang karet kompor gas dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNSPK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang perdagangan.

-



30


3.

Pengawasan Produk Jasa a. Ruang Lingkup Pengawasan Prioritas pengawasan Produk JASA pada TA. 2011 meliputi : -

Jasa Perparkiran;

-

Jasa Pengiklanan;

-

Jasa Pasar Modern;

-

Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga;

-

Jasa Layanan Purna Jual Telepon Genggam.

b. Tata Cara Pengawasan a) Jasa Perparkiran a) Pelaksanaan pengawasan terhadap Jasa Perparkiran dilakukan melalui pengawasan berkala. b) Dalam

pelaksanaan

pengawasan

berkala

yang

dilakukan secara periodik petugas pengawas wajib mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh pelaku usaha.

Selain

itu

dalam

kegiatan

pelaksanaan

pengawasan dilakukan pemeriksaan terhadap : -

Persyaratan legalitas;

-

Standar pelayanan;

-

Pencantuman klausula baku;

-

Cara menjual.

c) Pengawasan jasa perparkiran dapat dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil-Perlindungan

Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang dibidang perdagangan. d) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang menggunakan dana dekonsentrasi, wajib

dilaporkan

kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. b) Jasa Pengiklanan a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Jasa Pengiklanan dilakukan

melalui

pengawasan

berkala.

Kegiatan

pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha sebagai prinsipal pengiklanan yang diproduksi didalam dan luar negeri. Dalam pelaksanaan pengawasan berkala yang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

31


dilakukan secara periodik petugas pengawas wajib mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh pelaku usaha.

Selain

itu

dalam

kegiatan

pelaksanaan


Pencantuman klausula baku

-

Cara Pengiklanan

-

Cara menjual

b) Pengawasan Jasa Pengiklanan dapat dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil-Perlindungan

Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang dibidang perdagangan. c) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang menggunakan dana dekonsentrasi, wajib

dilaporkan

kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa c) Jasa Pasar Modern a) Pelaksanaaan Modern

pengawasan

dilakukan

melalui

terhadap

Jasa

pengawasan

Pasar berkala.

Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha sebagai prinsipal pasar modern didalam dan luar negeri. Dalam pelaksanaan pengawasan berkala yang dilakukan secara periodik petugas pengawas wajib mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh pelaku usaha.

Selain

itu

dalam

kegiatan

pelaksanaan


Persyaratan legalitas

-

Pencantuman klausula baku

-

Cara pengiklanan;

-

Cara menjual;

b) Pengawasan Jasa Pasar Modern dapat dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil-Perlindungan

Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang dibidang perdagangan.


32


c) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang menggunakan dana dekonsentrasi, wajib

dilaporkan

kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. d) Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Cara Menjual Alat listrik Rumah Tangga dilakukan melalui pengawasan berkala. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha sebagai prinsipal produk Alat Listrik Rumah Tangga yang diproduksi didalam dan luar negeri. Dalam pelaksanaan pengawasan berkala yang dilakukan secara periodik petugas pengawas wajib mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh pelaku usaha.

Selain

itu

dalam

kegiatan

pelaksanaan



-


-

Produk alat listrik rumah tangga;

-

Layanan purna jual;

-

Cara pengiklanan;

-

Cara menjual.

b) Pengawasan Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga dapat dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri SipilPerlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang dibidang perdagangan. c) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan berkala yang

menggunakan

dilaporkan

kepada

dana Direktur

dekonsentrasi, Pengawasan

wajib Barang

Beredar dan Jasa. e) Jasa Layanan Purna Jual Telepon Genggam a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Jasa Layanan Purna Jual Telepon Genggam

dilakukan melalui

pengawasan berkala. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha jasa layanan purna jual telepon genggam. Dalam pelaksanaan pengawasan berkala Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

33


yang dilakukan secara periodik petugas pengawas wajib mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh pelaku usaha. Selain itu dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan dilakukan pemeriksaan terhadap : -


-

Produk telepon genggam;

-

Suku cadang;

-

Layanan purna jual;

-


-

Standar operasional prosedur.

b) Pengawasan Genggam

Jasa

Layanan

Purna

Jual

Telepon

dapat dilakukan oleh PPBJ (Petugas

Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari atasan yang berwenang dibidang perdagangan. c) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang menggunakan dana dekonsentrasi, wajib

dilaporkan

kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. C.

Output Kegiatan Hasil

keluaran

(output)

yang

ingin

dicapai

dari

kegiatan

pengawasan barang beredar dan jasa adalah berkurangnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar (SNI Wajib), serta menumbuhkan perilaku usaha yang bertanggungjawab dalam rangka perlindungan konsumen nasional dan pengamanan pasar domestik. Diharapkan dari kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa menggunakan dana dekonsentrasi tahun 2010 yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, akan menghasilkan output berupa data tabulasi hasil pengamatan kasat mata dan/atau uji laboratorium terhadap 10 (sepuluh) produk prioritas pengawasan. Data ini akan dimanfaatkan sebagai database hasil pengawasan yang nantinya digunakan untuk tindak lanjut pengawasan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil

Perlindungan

Konsumen

(PPNS-PK)

Kementerian

Perdagangan R.I.


34


Oleh karena itu setiap hasil pengawasan yang dilakukan wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen c.q Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Ini berarti harus ada 33 buah laporan hasil pengawasan yang berasal dari 33 provinsi. 1.2.1.2 Peningkatan Tertib Ukur di Daerah Pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib ukur di daerah dilakukan melalui kegiatan pengawasan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri dan pengawasan SPBU guna memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam bidang perdagangan serta kegiatan Pra-Penilaian UPTD yaitu kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

peningkatan

pelayanan

kemetrologian tingkat Provinsi. Kedua kegiatan tersebut di atas yang dilaksanakan melalui Dana Dekonsentrasi tahun 2011 ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib ukur dan iklim usaha yang kondusif, serta sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam setiap transaksi perdagangan. Kegiatan pengawasan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri dimaksudkan untuk: a. Mencegah

terjadinya

kecurangan

dalam

setiap

transaksi

perdagangan, terutama pada saat hari raya Idul Fitri dimana transaksi perdagangan meningkat cukup signifikan. b. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan dalam penggunaan UTTP dalam setiap transaksi perdagangan Kegiatan Pra-Penilaian Unit pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal dilaksanakan dengan maksud untuk: a. Mempersiapkan UPTD yang memenuhi persyaratan dalam pelayanan kegiatan metrology legal, baik berupa tera dan/atau tera ulang UTTP yang dipergunakan dalam perdagangan. b. Mewujudkan pelayanan prima terhadap seluruh konsumen dan produsen yang menggunakan UTTP dalam setiap transaksi perdagangan. c. Meningkatkan kemampuan SDM metrologi legal tingkat Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan kemetrologian.


35


A. Teknis Pelaksanaan Kegiatan pengawasan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri terdiri dari kegiatan : 1. Pengawasan terhadap UTTP di pasar tradisional dan/atau modern di

masing-masing

provinsi,

untuk

menemukan

adanya

penggunaan UTTP yang bertanda batal, tidak bertanda tera sah yang berlaku, tanda tera rusak, atau tidak memiliki tanda tera; dan 2. Pengawasan terhadap UTTP di SPBU di sepanjang jalur Mudik (diprioritaskan pada jalur trans-Sumatera, Jawa, dan Bali). Untuk pelaksanaan pengawasan terhadap UTTP di pasar tradisional dan/atau modern sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh seluruh

pemerintah

daerah

provinsi

yang

memperoleh

Dana

Dekonsentrasi bidang peningkatan tertib ukur. Sedangkan pengawasan terhadap UTTP di SPBU merupakan kegiatan yang juga harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi di pulau Sumatera, Jawa, dan Bali selain kegiatan pengawasan di pasar tradisional dan/atau modern. Untuk pemerintah daerah provinsi lainnya dapat juga melakukan hal yang sama jika dimungkinkan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Unit kerja yang memiliki tupoksi metrologi legal berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi. Khusus untuk pengawasan terhadap SPBU harus membawa peralatan uji dan standar yang sesuai dengan kebutuhan dan pedoman yang berlaku. Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud, Dinas Provinsi harus berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi khususnya Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional sesuai dengan wilayah kerjanya. Pegawai yang melaksanakan kegiatan pengawasan diharuskan: 1. mengenakan tanda pengenal pegawai; 2. mengenakan pakaian seragam dinas; 3. membawa surat tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; 4. membawa cerapan untuk mencatat hasil pengawasan; 5. membawa peralatan yang diperlukan; 6. mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan 7. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

36


Kegiatan Pra-Penilaian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu UPTD metrologi legal dalam rangka penerapan penilaian terhadap kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP. Pelaksana penyelenggaraan kegiatan Pra-Penilaian UPTD adalah pegawai yang berada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi. Kegiatan Pra-Penilaian UPTD adalah kegiatan bimbingan teknis dalam bentuk konsultasi ke Direktorat Metrologi dan/atau Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional sesuai wilayah kerjanya atau mengundang narasumber dari Direktorat Metrologi dan/atau Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional sesuai wilayah kerjanya dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan kesiapan UPTD Metrologi Legal dalam rangka penilaian. B. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksana kegiatan pengawasan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri dan dikonsultasikan

kepada

Direktorat

Metrologi,

sedangkan

untuk

pelaksanaan kegiatan Pra-Penilaian UPTD ditetapkan oleh masingmasing UPTD Metrologi Legal Provinsi dan dikonsultasikan kepada Direktorat Metrologi. Diharapkan dapat dilaksanakan paling lambat bulan Agustus 2011 dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan penilaian harus sudah selesai pada bulan Oktober 2011. C. Pelaksana Kegiatan Pelaksana penyelenggaraan kegiatan Pengawasan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah: 1. Pengawasan terhadap UTTP di pasar tradisional dan/atau modern dilakukan oleh tim pelaksana yang terdiri dari pegawai dari Unit Kerja di Dinas Perdagangan yang memiliki tupoksi metrologi legal. 2. Pengawasan terhadap UTTP di SPBU dilakukan oleh pegawai yang berada di lingkungan Unit Kerja Provinsi yang membidangi metrologi legal dan pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi.


37


Pelaksana penyelenggaraan kegiatan Pra-Penilaian UPTD adalah pegawai yang berada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi. 1.2.1.3 Sosialisasi Pembentukan BPSK Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Daerah Di bidang perlindungan konsumen, Dana Dekonsentrasi diarahkan untuk kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan serta diharapkan dapat memainkan

peranan

penting

dalam

penyelenggaraan

perlindungan

konsumen, yang saat ini perlindungan konsumen bukan saja hanya sebagai isu nasional akan tetapi juga telah menjadi isu internasional. Keseriusan Pemerintah dalam upaya mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK Pasal 49 Ayat (1) dinyatakan bahwa, “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan”. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, BPSK dibentuk di Daerah Tingkat I / Provinsi. Pembentukan BPSK di Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota didasarkan

atas

usulan

dari

Gubernur

Provinsi

DKI

Jakarta

atau

Bupati/Walikota, untuk itu maka pembentukan BPSK memerlukan dukungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah demi eksisnya BPSK. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen cq. Direktorat

Pemberdayaan

Konsumen,

Kementerian

Perdagangan

memfasilitasi pembentukan BPSK. Setelah

diterbitkannya

Undang-Undang

Otonomi

Daerah

dan

Perimbangan Keuangan Daerah, maka segala pembiayaan yang berkaitan dengan pembentukan dan operasional BPSK dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian dalam pengusulan pembentukan BPSK yang diusulkan kepada Menteri Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen didasari atas usulan yang diajukan

oleh

Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota dengan menyatakan kesanggupan Pemerintah Daerah untuk menyediakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

38


sarana dan prasarana BPSK serta membiayai dana operasional dan honorarium BPSK yang dibebankan dari APBD. Pemerintah Pusat pada saat ini memfasilitasi operasional kegiatan BPSK melalui pelatihan pengembangan SDM kepada para anggota dan sekretariat

BPSK

serta

memberikan

konsultasi

dalam

upaya

penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selain itu, Pemerintah Pusat menyiapkan dana dekonsentrasi untuk fasilitasi/sosialisasi pembentukan BPSK yang akan diberikan kepada daerah. Dana dekonsentrasi tersebut kiranya dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan BPSK di daerahnya, agar daerah di Kabupaten/Kota yang belum terbentuk BPSK segera mengusulkan pembentukan BPSK. Perlu kami sampaikan pula bahwa daerah yang mengusulkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan dalam negeri, akan dipertimbangkan apakah daerah tersebut telah terbentuk BPSK atau belum. A. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Tujuan dalam pelaksanaan pembentukan BPSK, adalah sebagai berikut: 1. Memberikan fasilitasi/sosialisasi kepada dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan di daerah yang belum terbentuk BPSK. 2. Bupati/Walikota

mengusulkan

pembentukan

BPSK

kepada

Presiden melalui menteri Perdagangan. 3. Terbentuknya BPSK di Kabupaten/Kota. Sasaran Pelaksanaan kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan BPSK, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, yaitu: 1. Melaksanakan sosialisasi pembentukan BPSK. 2. Mengundang Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan. 3. Penyusunan laporan. B. Output/ hasil yang diharapkan Sosialisasi

pembentukan

BPSK

bertujuan

agar

daerah

(Kabupaten/Kota) yang belum terbentuk BPSK, segera mengusulkan pembentukan BPSK di daerahnya masing-masing. Dengan adanya BPSK di Kabupaten/Kota, masyarakat konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke BPSK dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

39


prinsip murah, cepat dan sederhana, sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi. Disisi lain pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam memproduksi/memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai standar mutu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing. Dalam

fasilitasi/sosialisasi

pembentukan

BPSK,

hasil

yang

diharapkan adalah daerah (Kabupaten/Kota) yang belum mempunyai BPSK segera mengusulkan pembentukan BPSK. 1. Pembentukan BPSK BPSK dibentuk di daerah (Kabupaten/Kota) dengan Keputusan Presiden

atas

usulan

Bupati/Walikota

melalui

Menteri

penyelesaian

sengketa

Perdagangan. Tugas BPSK antara lain: •

Melaksanakan

penanganan

dan

konsumen melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. •

Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

•

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen

tentang

terjadinya

pelanggaran

terhadap

perlindungan konsumen. •

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK.

2. Anggota BPSK Setelah BPSK terbentuk: •

Bupati/Walikota membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK.

•

Tim menyampaikan hasil pemilihan calon anggota BPSK kepada Bupati/Walikota.

•

Atas usulan nama-nama calon anggota BPSK dari Tim, Bupati/Walikota mengusulkan calon anggota tersebut kepada Menteri Perdagangan.

•

Menteri Perdagangan mengangkat anggota BPSK, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

•

Anggota setiap unsur tersebut berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

•

Sebelum melaksanakan tugas, anggota BPSK dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati/Walikota.

•

Masa kerja anggota BPSK selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali selama masih memenuhi persyaratan.


40


3. Sekretariat BPSK •

BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

•

Ketua BPSK mengusulkan kepala dan anggota sekretariat kepada Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

•

Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengangkat kepala dan anggota sekretariat BPSK.

•

Sebelum

melaksanakan

tugasnya,

kepala

dan

anggota

sekretariat dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPSK. •

Masa kerja ketua dan anggota sekretariat selama 6 (enam) tahun, dan dapat diangkat kembali selama masih memenuhi persyaratan.

C. Lokasi kegiatan Fasilitasi/Sosialisasi Pembentukan BPSK Tahun Anggaran 2011 ditujukan/dilakukan pada 20 Provinsi, yaitu: Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Bengkulu, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan BPSK yang akan dilaksanakan di Dinas Provinsi berpedoman pada suatu aturan untuk kesamaan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan. D. Teknis Pelaksanaan Adapun mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Penetapan/pemanggilan peserta (diharapkan Kepala Dinasnya) dari Kabupaten/Kota yang belum mempunyai/terbentuk BPSK di daerahnya.

Peserta

meyakinkan

Kepala

diharapkan daerah

dapat

melaporkan

(Bupati/Walikota)

untuk

dan dapat

mengusulkan pembentukan BPSK. 2. Mencari/menetapkan narasumber yang berkompeten. Narasumber diharapkan dapat memberikan materinya yang terkait dengan BPSK, sehingga para peserta mengerti/paham akan pentingnya

BPSK

di

daerah

(Kabupaten/Kota)

dalam

penyelesaian sengketa konsumen. 3. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan dana yang tersedia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

41


II.3

Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Daerah

II.3.1 Pengembangan Kegiatan Pasar lelang Daerah II.3.1.1 Penyelenggaraan Pasar Lelang Tujuan utama Pasar Lelang Forward Komoditi Agro adalah untuk memberikan alternatif mekanisme pemasaran dalam bentuk pasar yang terorganisir (organized market) yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi menggunakan sistem lelang. Pengembangan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro diharapkan dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga). Secara nasional hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional, mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu dan meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, khususnya petani/produsen (peningkatan posisi tawar petani). Pedoman yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pasar lelang daerah, adalah sebagai berikut : A. Pelaksanaan Pasar Lelang 1.

Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota

menetapkan

lokasi

dan

tanggal

pelaksanaan Pasar Lelang. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia penyelenggara Pasar Lelang. Sedangkan tanggal yang dipilih harus pada hari kerja; 2.

Publikasi dilakukan selama dua minggu dan berakhir tiga hari sebelum pelaksanaan Pasar Lelang melalui media, antara lain: a. Koran b. Televisi daerah/nasional, dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran disesuaikan dengan RKAKL Dinas yang bersangkutan; c. Radio daerah (FM), dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran disesuaikan dengan RKAKL Dinas yang bersangkutan; d. Website pemerintah provinsi/dinas dan Bappebti; e. Telepon bagi peserta lelang penjual/pembeli potensial; f. Surat Undangan bagi peserta penjual/pembeli potensial

3.

Peserta Pasar Lelang melakukan registrasi ke Panitia Pasar Lelang dengan menyerahkan contoh komoditas.


42


4.

Panitia melakukan pengecekan terhadap contoh komoditas, terdiri atas jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas.

5.

Kepada Peserta diberikan formulir order jual/order beli untuk diisi dengan baik dan lengkap, selanjutnya akan diberikan nomor urut lelang dalam bentuk tanda pengenal yang diberikan kepada peserta dan nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh komoditas;

6.

Formulir order jual/order beli yang telah diisi dengan lengkap selanjutnya diinput oleh petugas Back Office dengan menggunakan Program Sistem Informasi Pasar Lelang. Data yang diinput terdiri atas: a. Biodata Peserta Lelang (Nama, alamat, nama perusahaan, nomor telepon, dan nomor handphone); b. Keterangan Order Jual/Order Beli (Jenis, mutu, ukuran, asal, keterangan, volume, satuan volume, harga, satuan harga, periode penyerahan, volume per 1x serah, tempat penyerahan, awal penyerahan, dan akhir penyerahan).

7.

Pada pelaksanaan hari lelang, peserta mengisi dan menandatangani daftar hadir saat memasuki lokasi lelang. Sebelum sesi lelang dimulai, terlebih dahulu dilakukan opening ceremony yang dilakukan oleh perwakilan dari Dinas yang bersangkutan. Saat sesi lelang dimulai pemandu lelang akan membacakan paket lelang sesuai dengan urutan yang telah ditentukan sambil memegang contoh komoditas yang bersangkutan. Pada

saat

yang

bersamaan,

petugas

back

office

harus

menampilkan tampilan Sistem Informasi Pasar Lelang dari paket lelang yang bersangkutan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh pemandu lelang dan peserta lelang lainnya. 8.

Penjual dan pembeli dipandu juru lelang melakukan tawar menawar hingga terjadi transaksi (kesepakatan harga) antara penjual dan pembeli. Setiap terdapat penawaran maka petugas back office akan memasukkan harga penawaran ke dalam Sistem Informasi Pasar Lelang. Jika tidak terjadi transaksi maka data paket lelang tersebut oleh petugas back office akan dimasukkan ke dalam kategori komoditas belum terjual.


43


9.

Paket lelang yang telah ditransaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain dalam tiga kali hitungan. Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan dilelang kembali.

10. Petugas back office akan memasukkan data paket lelang yang terjual dalam kategori order telah ditransaksikan. Kemudian petugas back office akan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut sebanyak 3 kali; 11. Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut, setelah itu Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi; Perjanjian jual beli tersebut berisi : a.

Biodata penjual dan pembeli;

b.

Spesifikasi komoditas yang ditransaksikan;

c.

Kewajiban penjual untuk melaporkan realisasi transaksi kepada penyelenggara Pasar Lelang, dan;

d.

Larangan untuk memperjual-belikan perjanjian tersebut. Masing-masing pihak, baik penjual dan pembeli akan memegang

perjanjian jual beli tersebut; 12. Pihak dinas akan menerima seluruh tembusan perjanjian jual beli dan data-data terkait transaksi Pasar Lelang; 13. Dinas

mengirimkan

data

transaksi

dan

laporan

kegiatan

penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti dalam bentuk hard copy melalui surat dan dalam bentuk database dari back office yang dikirim melalui email [email protected] B. Pengawasan Pasar Lelang 1. Memastikan bahwa data yang dikirim oleh peserta Pasar Lelang adalah benar dan sesuai dengan data yang Pasar Lelang butuhkan/ form order jual dan form order beli (pra lelang). 2. Memastikan seluruh order jual dan order beli peserta telah ditampilkan dan ditawarkan di Pasar Lelang (proses lelang). 3. Memastikan seluruh data transaksi tersebut dimasukan dalam Sistem Informasi Pasar Lelang (proses lelang). 4. Mendokumentasikan transaksi yang terjadi (proses lelang).


44


5. Mengawasi adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang (pasca lelang). 6. Mendokumentasikan proses gagal serah atau gagal bayar dan penyelesaian gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang (pasca lelang). 7. Mengawasi seluruh transaksi yang telah terjadi di Pasar Lelang secara keseluruhan dan mengirimkan laporan hasil pengawasan secara keseluruhan dan adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang

kepada

Bappebti

melalui

surat

dan/atau

email

[email protected] (pasca lelang). C. Penyelesaian Perselisihan 1. Setelah melakukan transaksi jual beli secara lelang, baik penjual dan pembeli melakukan penandatangan kontrak jual beli. Kontrak ini ditandatangani sesaat setelah tercapai transaksi. Setelah penjual dan pembeli menandatangani kontrak, ketua lelang kemudian melakukan penandatangan kontrak sebagai tanda bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya transaksi; 2. Pihak dinas menerima tembusan kontrak tersebut. 3. Dinas melakukan pengawasan berdasarkan tembusan kontrak yang ada. Pengawasan dilakukan pada bagian : a.

Jatuh tempo pembayaran dan penyerahan barang

b.

Jenis dan mutu komoditas

c.

Lokasi serah terima

d.

Periode pengiriman Metode pengawasan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan

langsung ke penjual/pembeli, melalui telepon, atau menerima laporan dari penjual/pembeli. Hasil pengawasan ini akan menentukan apakah terdapat temuan perselisihan antara penjual-pembeli; 4. Apabila tidak terdapat temuan perselisihan maka transaksi tersebut telah direalisasikan. 5. Pihak dinas membuat laporan realisasi transaksi dan dikirimkan kepada Bappebti melalui surat dan/atau email [email protected]; 6. Apabila terdapat temuan perselisihan maka Dinas melakukan upaya mediasi antara pihak yang berselisih; 7. Apabila mediasi telah tercapai maka Dinas membuat laporan kepada Bappebti melalui surat dan/atau email [email protected]; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

45


8. Jika diperlukan, apabila proses mediasi tidak tercapai maka pihak yang bersengketa akan menyelesaikan perselisihannya di Komite Arbitrase. II.3.1.2 Pengembangan Pranata Pendukung Pasar Lelang Dalam mendukung dan menciptakan sumber daya manusia (pranata) yang handal dalam menanggani pasar lelang, maka perlu diadakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka “sharing knowledge” melalui kegiatan seperti sosialisasi, workshop dan konsinyering. Pedoman dalam penyelenggaraan hal tersebut diatur pada petunjuk teknis dibawah ini : A. Pelaksanaan Sosialisasi 1.

2.

Jenis Kegiatan a.

Sosialisasi

b.

Workshop

c.

Seminar

Metode Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan melalui sistem ceramah dan diskusi interaktif antara pembicara/narasumber dan peserta, yang diakhiri dengan perumusan kesimpulan hasil pelaksanaan kegiatan.

3.

Lingkup Materi a.

Penyebaran

dan

desiminasi

terhadap

substansi

kebijakan,

program, kegiatan, pembangunan dan pengembangan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro; b.

Melakukan jalinan jejaring publik dalam rangka koordinasi;

c.

Evaluasi dan solusi teknis dalam rangka rekomendasi implementasi Pasar Lelang Forward Komoditi Agro;

4.

Nara Sumber Pembicara dalam acara seminar/workshop/seminar berasal dari instansi pemerintahan, praktisi, akademisi, pelaku usaha, kalangan ahli profesi, asosiasi, kelompok masyarakat, dll.

5.

Peserta Sasaran peserta antara lain pemangku pusat kebijakan publik di pusat dan daerah, praktisi, akademisi, stakeholder, Pelaku Usaha/Pasar, Profesional dan Masyarakat.


46


B. Pelaksanaan Konsinyering 1.

Metode Pelaksanaan Pertemuan terfokus untuk membahas substansi Pasar Lelang Forward Komoditi Agro, khususnya penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan pembentukan kelembagaan Pasar Lelang, yang diakhiri dengan perumusan materi/kesimpulan sebagai rekomendasi pengembangan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro ke depan.

2.

Lingkup Materi Konsep Peraturan Tata Tertib dan pembentukan kelembagaan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro.

3.

Prosedur Pelaksanaan a.

Tim Promotor mengajukan konsep Peraturan Tata Tertib dan pembentukan kelembagaan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro.

b.

Pelaksanaan pembahasan konsep Peraturan Tata Tertib dan pembentukan kelembagaan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro antara Tim Promotor, Dinas, dan Bappebti.

c.

Perumusan rekomendasi penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan pembentukan kelembagaan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro.

4.

Peserta Sasaran peserta antara lain Tim Promotor, pemangku pusat kebijakan publik di pusat dan daerah, akademisi, dan Pelaku Usaha


47


II.4

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu : 1. Meningkatnya akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor; 2. Meningkatnya daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor Indonesia di pasar global. 3. Membaiknya Iklim Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka pada tahun anggaran 2011 ini ruang lingkup kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah, dapat dijelaskan dalam pedoman petunjuk teknis berikut ini, yaitu : II.4.1 Optimalisasi Kesepakatan Perdagangan Optimalisasi Kesepakatan Perdagangan memiliki kegiatan – kegiatan yang terdiri dari : 1. Pengawasan barang impor, ruang lingkup kegiatan : -

Identifikasi, analisa dan evaluasi importasi produk tertentu.

2. Pemanfaatan peluang ekspor daerah dalam kerangka kesepakatan perdagangan (FTA), ruang lingkup kegiatan : -

Sosialisasi/pertemuan teknis hasil kesepakatan perdagangan

II.4.2 Fasilitasi Perijinan dan Non Perijinan Fasilitasi Perijinan dan Non-Perijinan merupakan salah satu fokus dalam Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah Tahun 2011, dimana memiliki fokus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut ini : 1. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA), ruang lingkup kegiatan ini adalah : -

Melakukkan pelaporan penggunaan dan pemanfaatan SKA.

2. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor, ruang lingkup kegiatan : -

Operasionalisasi API On-Line a. Angka Pengenal Importir (API) terdiri atas : 1)

API Umum (API-U) API-U diberikan kepada importir yang melakukan impor barang

untuk


keperluan

kegiatan

usaha

dengan

48


memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain. 2)

API Produsen (API-P). API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang

untuk

dipergunakan

sendiri

dan/atau

untuk

mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain. b. Penerbitan API Menteri telah mendelegasikan sebagaian kewenangan dalam penerbitan API berdasarkan pada jenis API, yaitu : 1)

API-Umum (API-U) Penerbitan API-U diberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Provinsi.

2)

API-Produsen (API-P) Penerbitan API-P diberdasarkan jenis usaha produsen pemilik API, yaitu : -

API-P sebagaimana badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan kerjasama

usaha, dengan

berdasarkan Pemerintah

perjanjian Republik

kontrak Indonesia

kepada Direktur Jenderal. -

API-P bagi perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

-

API-P selain untuk badan usaha atau kontraktor sebagaiamana dimaksud pada huruf b dan perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas Provinsi.

-

Penerbitan API-P oleh Kepala Dinas Provinsi hanya untuk importir pemilik izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang.

Penerbitan API sebagaimana ditandatangani untuk dan atas nama Menteri.


49


c. Kepemilikan API -

Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API.

-

API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia.

-

API berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

d. Masa berlaku API -

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

-

Importir prmilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

-

Pendaftaran ulang sebagaimana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun.

e. Mekanisme penerbitan API-U dan API-P oleh Dinas Provinsi

f.

Tata Cara Penomoran API -

Setiap API-U dan API-P yang diterbitkan diberi nomor yang terdiri dari 9 (sembilan) digit diikuti hurf D, huruf B, atau huruf P.

-

9 (sembilan) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

2 (dua) digit pertama untuk nomor kode propinsi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Menteri.


50


2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode kabupaten/kota



sesuai dengan nomor kode yang ditetapkan di propinsi yang bersangkutan. 5 (lima) digit terakhir untuk nomor urut API yang



diterbitkan. D untuk API-P yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal,



huruf B untuk API-P yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, atau huruf P untuk API-U atau API-P yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi. Contoh penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota : Nomor : 280100001-D/B/P (Contoh untuk wilayah Propinsi Banten) Catatan : 28

=

Kode wilayah Provinsi Banten

01

=

Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan).

00001 =

Nomor urut API wilayah provinsi Banten

D

=

Dirjen Perdagangan Luar Negeri

B

=

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

P

=

Kepala Dinas Perindag Provinsi

Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma dan garis miring. II.4.3 Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, kegiatan terdiri dari: 1.

Sosialisasi, evaluasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan luar negeri, ruang lingkup kegiatan : a. Penyuluhan terpadu kebijakan luar negeri 1)

Tujuan Meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, aparat yang menangani perdagangan dan instansi teknis terkait di daerah tentang kebijakan umum di bidang perdagangan luar negeri.

2)

Pembicara/Narasumber yang dilibatkan dalam sosialisasi ini adalah para pejabat dari pusat dan daerah yang terdiri dari :


51


a)

Pejabat

dari

Direktorat

Ekspor

Produk

Pertanian

dan

Industri

dan

Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri. b)

Pejabat

dari

Direktorat

Ekspor

Produk

Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri. c)

Pejabat dari Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

d)

Pejabat dari Direktorat Pengawasan Perdagangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

3)

e)

Pejabat dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai tingkat propinsi.

f)

Pejabat dari Dinas Perhubungan tingkat propinsi.

g)

Pejabat dari Perbankan tingkat propinsi.

Materi Materi sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri yang diberikan adalah: a)

Kebijakan Umum di bidang Ekspor dan Impor.

b)

Isu-isu dan penangan hambatan perdagangan

c)

Tatalaksana Kepabeanan bidang Ekspor dan Impor.

d)

Kebijakan bidang perhubungan dalam menunjang kelancaran arus barang.

e) 4)

Peran Perbangkan dalam Pembiayaan Ekspor.

Peserta Peserta sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri terdiri dari kalangan

dunia

usaha,

aparat

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Provinsi, Kabupaten/Kota yang menangani bidang perdagangan luar negeri, asosiasi dan instansi teknis terkait di daerah. 5)

Jadwal Kegiatan

sosialisasi

kebijakan

perdagangan

luar

negeri

dilaksanakan di 33 propinsi yang dijadwalkan mulai bulan Pebruari s/d Oktober 2011 6)

Pelaporan Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri diatur pada BAB V.

7)

Hasil yang ingin dicapai Pengetahuan aparat kalangan dunia usaha, instansi teknis terkait, dan aparat Dinas Perindag bidang Perdagangan Luar Negeri secara teknis meningkat.


52


b. Bimbingan teknis kebijakan perdagangan luar negeri 1) Tujuan : Memberikan bekal pengetahuan secara teknis mengenai ekspor, impor dan mutu barang kepada aparatur yang menangani perdagangan di daerah agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para pelaku bisnis. 2) Pembicara/Narasumber : Pembicara berasal dari pejabat eselon II dan III di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri, sedangkan narasumber berasal dari Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Kementerian

Pertambangan, Badan

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Materi : Materi yang disampaikan meliputi : a)

Kebijakan teknis ekspor dan impor

b)

Kebijakan teknis fasilitasi ekspor dan impor

c)

Isu-isu dan penanganan hambatan perdagangan.

3) Peserta : Peserta dari bimbingan teknis perdagangan luar negeri terdiri dari pejabat eselon III atau IV dari Dinas Perindag Propinsi dan dan Kabupaten/Kota se - Indonesia. 4) Pelaksanaan : Bimbingan teknis kebijakan perdagangan luar negeri ekspor dan impor diselenggarakan sebanyak dua kali dalam setahun (di Mataram untuk wilayah barat dan Palembang untuk wilayah timur). 5) Hasil yang ingin dicapai : Pengetahuan aparat Dinas Perindag bidang perdagangan luar negeri mengenai prosedur ekspor dan impor secara teknis meningkat. 6) Pelaporan : Laporan

hasil

pelaksanaan

Bimbingan

Teknis

Kebijakan

Perdagangan Luar Negeri Ekspor dan Impor diatur pada BAB V.


53


c. Pemantauan

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

kebijakan

perdagangan luar negeri pada daerah lintas batas : 1)

Tujuan : Tujuan pengembangan perdagangan daerah lintas batas adalah untuk mengetahui seberapa besar nilai dan volume impor barangbarang tersebut dilaksanakan di daerah perbatasan, karena perdagangan daerah lintas batasnya umumnya dilaksanakan untuk memenuhi

kebutuhan

masyarakat

yang

berada

di

daerah

perbatasan. 2)

Hasil yang ingin dicapai : Tersedianya data yang dapat menggambarkan nilai dan volume perdagangan impor dilakukan di daerah lintas batas.

3) Pelaporan : Laporan hasil pelaksanaan evaluasi/pemantauan perdagangan lintas batas diatur pada BAB V.: d. Peningkatan sumber daya manusia aparatur : 1) Tujuan : - Untuk meningkatkan kemampuan para aparatur sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas di bidang substansi perdagangan luar negeri yang semakin berkembang dan kompleks. - Diharapkan aparatur dapat mengikuti perkembangan dunia di bidang

perdagangan

dan

informasi

dalam

rangka

mengantisipasi diberlakukannya perdagangan bebas. 2) Pelaksanaan : Mengikutsertakan pejabat/staf untuk mengikuti pelatihan bidang Perdagangan

Luar

Negeri

pada

lembaga

pelatihan

yang

professional, baik melalui diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 3) Hasil yang ingin dicapai : Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam berbagai bidang perdagangan luar negeri sesuai kebutuhan. 4) Pelaporan : Laporan hasil pendidikan dan pelatihan teknis diatur pada BAB V.


54


2.

Koordinasi PEPIDA, ruang lingkup kegiatan : a. Operasional PEPIDA Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2006

tentang

Tim

Nasional

Peningkatan

Ekspor

dan

Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) disebutkan bahwa : 1) Guna mendukung peningkatan ekspor dan peningkatan investasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang mendukung peningkatan ekspor dan peningkatan investasi; 2) Sehubungan dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu dan untuk meningkatkan arus ekspor dan investasi di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Dengan diterbitkannya Keppres tersebut di atas maka untuk pelaksanaannya Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional PEPI mengeluarkan beberapa keputusan terakhir dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor KEP25/M.EKON/04/2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Nomor KEP-31/M.EKON/06/2007 Tentang Kelompok Kerja pada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang menetapkan : a) Membentuk Kelompok Kerja pada Timnas PEPI sebagai berikut : -

Kelompok kerja Pengkajian, Penyiapan Rumusan, dan Pemantauan Kebijakan Ekspor dan Investasi;

-

Kelompok

kerja

Koordinasi

Implementasi

dan

Penyelesaian Masalah Peningkatan Ekspor dan Investasi; -

Kelompok kerja Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Promosi Terpadu Pariwisata, Perdagangan dan Investasi;

-

Kelompok kerja Evaluasi, Penetapan dan Pencabutan Perdagangan dan Investasi.

b) Susunan

kelompok

kerja

Evaluasi,

Penetapan

dan

Pencabutan Perdagangan dan Investasi sebagai berikut : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

55


Ketua

: Menteri Keuangan;

Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian; Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan. c) Kelompok Kerja

Evaluasi, Penetapan dan Pencabutan

Perdagangan dan Investasi mempunyai tugas sebagai berikut : -

Menetapkan

kriteria

operasional

pemberian

dan

pencabutan fasilitas perdagangan dan investasi; -

Menetapkan

fasilitas

sektor/perusahaan

yang

yang

diberikan

diusulkan

oleh

bagi Badan

Penanaman Modal dan /atau lembaga lainnya; -

Melakukan evaluasi secara berkala (periodik) terhadap efektivitas pemberian fasilitas perdagangan dan investasi yang telah ditetapkan;

-

Menetapkan

pencabutan

fasilitas

perdagangan

dan

investasi. Selanjutnya untuk mendukung Tim Nasional PEPI diharapkan daerah juga membentuk PEPI-Daerah (PEPIDA) yang berfungsi sebagai Tim yang bekerja secara lintas sektor/dinas yang menangani hambatanhambatan terkait dengan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi di daerah. Ruang lingkup PEPIDA di sektor perdagangan antara lain : -

Fokus Ekspor dan Investasi Daerah

-

Efisiensi Pelayanan Publik dan Pemberian Fasilitas

-

Efisiensi Logistik

-

Pengawasan pelaksanaan kebijakan di daerah.

Pelaporan kegiatan tersebut diatur pada BAB V. b. Identifikasi dan evaluasi komoditi tiap daerah sehingga didapatkan komoditi unggulan dan potensial untuk ditingkatkan ekspornya 1) Tujuan : Untuk mengetahui perkembangan dan potensi daerah serta komoditi apa yang paling dominan/potensial dikembangkan pada daerah tersebut dalam kaitannya untuk meningkatkan devisa negara dan sekaligus untuk diarahkan dalam rangka memacu peningkatan daya saing global yaitu : pengembangan ekspor, pengembangan industri, keunggulan kompetitif, penguatan institusi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

56


pasar, pengembangan pariwisata dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Hasil yang ingin dicapai : Peta komoditi utama dan komoditi potensial. 3) Pelaporan : Laporan hasil penyusunan komoditi potensial daerah diatur oleh BAB V. c. Penyediaan data/informasi perdagangan luar negeri yang diperlukan dunia usaha di daerah. 1) Tujuan : Untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat/dunia usaha data yang lengkap tentang eksportir/importir di masingmasing propinsi berupa : a. Nama perusahaan yang aktif melakukan ekspor/impor sesuai dengan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi; b. Alamat lengkap, nomor telepon dan fax; c. Komoditi spesifik yang digeluti; d. Kontak person. 2) Hasil yang ingin dicapai : Buku direktori eksportir/importir propinsi. 3) Pelaporan : Laporan hasil penyusunan direktori eksportir diatur oleh BAB V. d. Penyusunan laporan kinerja ekspor impor propinsi : 1)

Tujuan : - Untuk mengetahui

atau memperoleh gambaran tentang

keadaan struktur dan permasalahan

yang dihadapi oleh

komoditi ekspor dan impor daerah di pasar domistik, serta prospek ekspornya dalam rangka perolehan devisa. - Tersusunnya hasil evaluasi ekspor impor sebagai bahan masukan

bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan/

keputusan. - Mengetahui permasalahan/hambatan yang dialami oleh para eksportir/importir dalam pelaksanaan ketentuan ekspor impor dimaksud.


57


2)

Hasil yang ingin dicapai : Melakukan evaluasi dan analisa terhadap kinerja/perkembangan ekspor impor. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan disajikan secara berkala/periodik kepada pejabat terkait di lingkungan Kementerian Perdagangan.

3)

Pelaporan : Laporan

hasil

pelaksanaan

evaluasi/identifikasi

pelaksanaan

kegiatan ekspor komoditi diatur pada BAB V. 3.

Koordinasi perencanaan dan kebijakan perdagangan luar negeri tingkat propinsi, ruang lingkup kegiatan : a)

Koordinasi implementasi kebijakan perdagangan luar negeri : 1) Tujuan : Pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi kebijakan perdagangan luar negeri dimaksudkan untuk mengkaji isu dan permasalahan yang ada di daerah dalam rangka perumusan dan mekanisme kerja sama pusat dan daearah yang menyangkut kebijakan bidang perdagangan luar negeri. Kegiatan

Forum

Koordinasi

dan

Implementasi

kebijakan

Perdagangan Luar Negeri bertujuan untuk memberi masukan kepada pusat tentang isu-isu dan masalah yang ada dimasingmasing daerah dalam rangka perumusan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 2) Tempat pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan

Forum

Koordinasi

Perdagangan Luar Negeri

dan

Implementasi

Kebijakan

tahun 2011 direncanakan akan

dilaksanakan di Semarang. 3) Pelaksanaan : Kegiatan

Forum

Koordinasi

dan

Implementasi

kebijakan

perdagangan luar negeri dilaksanakan melalui sistem ceramah dan diskusi interaktif dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 4) Pelaporan : Laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi dan Implementasi kebijakan perdagangan luar negeri diatur oleh BAB V.


58


b)

Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran. 1) Tujuan : Agar tersusun rencana program kerja bidang perdagangan luar negeri pada setiap Dinas Perindag tingkat Propinsi untuk jangka waktu 1 tahun kedepan secara terukur dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai pemerintah di bidang perdagangan serta perkembangan yang terjadi di lingkungan perdagangan luar negeri. 2) Pelaksanaan : - Melakukan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di daerah (Dinas Perindag tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota). - Melaksanakan perumusan rancangan rencana kerja, teknis dan program pengembangan perdagangan luar negeri. 3) Hasil yang ingin dicapai : Tersusunnya rencana program kerja bidang perdagangan luar negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi. 4) Pelaporan : Laporan

hasil

penyusunan

program

dan

rencana

kerja/teknis/program diatur pada BAB V. II.5

Pengembangan Ekspor Daerah

II.5.1 Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor di Daerah II.5.1.1 Partisipasi UKM Pada Diklat Ekspor di Jakarta Kegiatan pengiriman UKM daerah untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) di Jakarta, merupakan UKM terbaik di daerah tersebut. Produk-produk yang di produksi merupakan produk dengan kualitas ekspor dan merupakan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif sehinnga dapat memperkenalkan daerahnya ke manca negara. Adapun hal-hal yang perlu

dilakukan

oleh

Pihak

Dinas

Perindag

daerah

dalam

rangka

mendapatkan pengusaha yang mempunyai produk terbaik dengan reputasi yang baik antara lain : a. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka melihat lebih dekat terhadap proses produksi terhadap suatu barang yang akan dipilih untuk mengikuti seleksi produk, penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi, melakukan pengambilan gambar sebagai bahan dokumentasi.


59


b. Mengadakan pertemuan dengan para pengusaha yang produknya terpilih untuk dilakukan seleksi oleh pihak Dinas Perindag Propinsi sekaligus produk di display untuk mendapatkan ketransparanan pemilihan. c. Produk yang terpilih akan diwakili oleh pemilik/wakil dari pemilik perusahaan untuk mengikuti diklat ekspor di BBPPEI. d. Pemilik/wakil perusahaan yang mengikuti diklat adalah pengusaha yang berhak untuk mengikuti kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta. e. Pemilik/wakil perusahaan yang berhalangan hadir setelah diputuskan terpilih untuk mengikuti diklat ekspor di Jakarta boleh digantikan oleh perusahaan lain pemenang berikutnya. f.

Apabila sampai dengan waktu pelaksanaan diklat peserta yang telah ditunjuk oleh pihak Dinas Perindag setempat tidak datang maka peserta tidak dapat digantikan oleh pengusaha yang lainnya.

g. Peserta/wakil perusahaan yang akan mengikuti diklat berusia 30 s.d 50 tahun dan dalam keadaan sehat walafiat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter setempat. h. Membawa surat tugas yang dikeluarkan dan ditanda tangai oleh pihak Dinas Perindag setempat. i.

Membuat laporan hasil seleksi peserta diklat

II.5.1.2 Partisipasi UKM Pada Kegiatan TEI di Jakarta Kegiatan partisipasi UKM pada kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta merupakan bagian dari rangkakain kegiatan yang diberikan kepada UKM yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan diklat ekspor di BBPPEI di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada para UKM dalam uapaya melakukan tes pasar terhadap produk daerah yang diproduksi oleh UKM. Adapun tahapan kegiatan yang sebaiknya dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut : a. UKM yang mengikuti TEI merupakan UKM yang akan mengikuti kegiatan diklat ekspor pada BBPPEI Jakarta. b. UKM yang mengikuti TEI merupakan UKM yang sedang mengikuti diklat ekspor dan tidak dapat digantikan oleh UKM lainnya dari daerah yang sama ketika UKM yang mengikuti diklat tersebut mengalami sesuatu hal yang menyebabkan UKM tersebut batal mengikuti TEI.


60


c. Mengisi hasil kontak dagang harian yang disiapkan oleh panitia c.q Sekretariat Ditjen PEN. e. Mengisi kuestioner yang disediakan panitia dalam rangka evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan f.

Menyampaikan laporan hasil transaksi setelah pelaksanaan TEI berlangsung kepada panitia c.q Sekretariat Ditjen PEN.

g. Peserta yang tidak berkenan untuk mengisi laporan kontak dagang, kuestioner dan laporan hasil dari kegiatan TEI kepada panitia akan diinfoka kepada pihak pengirim UKM C.q Dinas Perindag TK I. h. UKM

yang

sukses

dalam

mengikuti

kegiatan

TEI

akan

dipertimbangkan untuk difasilitasi untuk mengikuti kegiatan pameran luar negeri. i.

Pelaksanaan kegiatan disertai pendamping dari Dinas Perindag untuk 4 (empat) orang pegawai.

II.5.1.3 Partisipasi 2 (Dua) UKM Daerah Pada 2 (Dua) Pameran Dalam Negeri Lainnya a. UkM yang mengikuti kegiatan pameran dalam negeri orientasi ekspor merupakan UKM yang potensial di daerah tersebut. b. UKM yang mengikuti kegiatan pameran dalam negeri orientasi ekspor merupakan UKM terbaik dan kalau mungkin produk yang dihasilkannya merupakan produk yang mempunyai keunggulan komparatif di daerah tersebut. c. Mengisi hasil kontak dagang harian yang disiapkan oleh kantor pembina. d. Mengisi kuestioner yang disediakan pembina dalam rangka evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan e. Menyampaikan laporan hasil transaksi setelah pelaksanaan pameran berlangsung kepada pembina. f.

Peserta yang tidak berkenan untuk mengisi laporan kontak dagang, kuestioner dan laporan hasil dari kegiatan pameran kepada pembina akan menjadi catatan tersendiri bagi Dinas Perindag setempat.

g. Pelaksanaan kegiatan disertai pendamping dari Dians Perindag untuk 2 (dua) orang pegawai.


61


II.5.2 Peningkatan Kualitas Keberagaman Produk Ekspor Daerah II.5.2.1 Identifikasi Potensi Ekspor Dalam upaya menyediakan data terkait dengan sumber daya perusahaan yang terdapat di suatu daerah di Indonesia maka akan dilakukan kegiatan Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada daerah tingkat I. Adapun beberpa tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut : 1. Pembentukan tim kegiatan Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) 2. Membuat kuestioner untuk kebutuhan IPE 3. Melakukan pembagian tugas untuk melakukan perjalanan dalam rangka kegiatan IPE 4. Pengumpulan data hasil kegiatan IPE 5. Entry data hasil kegiatan IPE 6. Editing data hasil IPE yang akan dijadikan sebagai bahan informasi IPE 7. Melakukan penjilidan buku hasil kegiatan IPE dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak Ditjen PEN 8. Melakukan pembuatan CD produk hasil IPE 9. Pengiriman hasil IPE kepada Ditjen PEN c. Sekretariat Ditjen PEN dan Direktorat

Pengembangan

Produk

dan

Ekonomi

Kreatif

untuk

ditindaklanjuti II.5.2.2 Penyelenggaraan dan Partisipasi Daerah Pada Diklat Teknis Pengembangan Produk Ekspor Dalam upaya meningkatkan pengetahuan para eksportir/dunia usaha dan aparat di daerah khususnya di Jawa Barat, Banten dan Bangka Belitung, maka pihak pemerintah pusat c.q Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kemendag memberikan kesempatan kepada pihak daerah c.q Dinas Perindustrian

dan

Perdagangan

untuk

menyelenggarakan

kegiatan

pendidikan dan pelatihan (diklat) yaang berlokasi di daerah. Kesepakatan antara pemerintah pusat c.q Ditjen PEN dengan pihak daerah c.q Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyelenggarakan kegiatan diklat di daerah dengan dasar pemikiran bahwa dengan penyelenggaraan diklat di daerah diharapkan akan dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada pihak

daerah.

Pertimbangan tersebut

diambil

dalam

upaya

memberikan nilai lebih kepada sumber daya manusia (eksportir dan dunia usaha, aparatur, pelajar dan mahasiswa) yang berdomisili di daerah tersebut. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

62


Penyelenggaraan diklat di daerah dilihat dari sisi anggaran akan lebih menguntungkan

karena

lebih

banyak

SDM

daerah

tersebut

yang

memanfaatkannya (sebagai peserta diklat). Disamping itu, bagi daerah yang memandang aparat daerah perlu untuk meningkatkan kopetensi pada bidang /teknis tertentu maka daerah akan mengalokasikan anggaran untuk mengirimkan aparat untuk mengikuti diklat dimaksud sseperti Aceh, Jambi, bangka belitung dab Gorontalo. Adapun tahapan penyelenggaraan diklat di daerah dengan tenaga pengajar dari Jakarta sebagai berikut : a. Kedua belah piha yaitu Dinas Perindag dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) sepakat menentukan tanggal dan bulan serta tempat penyelenggaraan kegiatan. b. Dinas Perindag memberitahukan penyelenggaraan diklat kepada Kepala Dinas Perindag setempat untuk mendapatkan persetujuan pimpinan. c. Setelah mendapat persetujuan pimpinan kemudian panitia dapat menghubungi pihak Hotel untuk tempat penyelenggaraan kegiatan diklat. d. Dinas Perindag mengundang peserta yang teridiri dari dunia usaha, aparatur, akademisi, pelajar dan mahasiswa. e. Penyelenggaraan diklat f.

Laporan pelaksanaan diklat

g. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat. Sedangkan partisipasi daerah pada penyelenggaraan diklat teknis tertentu pada BBPPEI melalui tahapan sebagai berikut : 1. Dinas Perindag menghubungi pihak BBPPEI dalam rangka mencari informasi penyelenggaraan diklat, kurikulum dan waktu penyelnggaraan diklat. 2.

Menginformasikan kepada pimpinan bahwa akan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat teknis tertentu di BBPPEI Jakarta

3. Mengirimkan informasi kepada pihak BBPPEI bahwa pihak Dinas akan mengirimkan pesertanya untuk mengikuti diklat teknis tertentu 4. Pelaksanaan diklat 5. Laporan pelaksanaan diklat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

63


BAB III

ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Dana Dekosentrasi bidang perdagangan dilaksanakan di dinas provinsi yang membidangi kegiatan perdagangan, untuk itu diperlukan susunan organisasi pelaksana kegiatan sebagai berikut: III.1 Tingkat Pusat A.

Pembina Sebagai Pembina adalah Menteri Perdagangan R.I yang fungsinya adalah memberikan bimbingan dan arah kebijakan umum agar sasaran dan tujuan kegiatan dana dekosentrasi dapat tercapai.

B.

Penanggung Jawab Program Sebagai penanggung jawab program adalah semua Direktur Jenderal (pimpinan Unit Kerja) yang memiliki program untuk dana dekonsentrasi untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengarah melalui pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi masing-masing program atau kegiatan bidang perdagangan.

C.

Penanggung Jawab Teknis Sebagai

penanggung

jawab

teknis

adalah

Sekretaris

Jenderal

Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, dan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan petunjuk

teknis

pelaksanaan

kegiatan

dana

dekosentrasi

bidang

perdagangan agar tujuan dan sasaran dana dekosentrasi dapat tercapai. III.2 Tingkat Daerah A.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri selaku pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas, kewewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun tugas kuasa pengguna anggaran adalah sebagai berikut: 1.

Melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan.

2.

Menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

3.

Mencermati DIPA satuan kerja yang bersangkutan.

4.

Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.


64


5.

Mengajukan uang persedian dan atau tambahan uang persedian untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari;

6.

Memerintahkan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negera (APBN).

7.

Menetapkan pejabat pembuat komitmen, panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa, petugas akuntansi keuangan dan barang milik Negara, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), pembuat daftar gaji untuk pusat, pemegang uang muka (PUM) dilingkungan satker yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

8.

Membentuk unit akutansi dan barang milik negara pada satuan kerja yang bersangkutan.

9.

Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;

10. Menyampaikan laporan keuangan dan ekening pemerintah pada satuan kerja yang bersangkutan. B.

Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Adalah pejabat yang mempunyai tugas dalam bidang keuangan yaitu untuk mengeluarkan perintah pembayaran (SPM) misalnya Kabag TU atau Kasubbag Keuangan. Adapun tugasnya : 1.

Mencernati DIPA satuan kerja yang bersangkutan;

2.

Memeriksa secara rinci dokumen pendukung surat permintaan pembayaran (SPP);

3.

Memeriksa

ketersedian

pagu

anggaran

dalam

DIPA

untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; 4.

Membuat kendali anggaran /catatan tentang pagu dan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

5.

Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : a.

Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran yang mencakup nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank.

b.

Nilai tagihan yang harus dibayar mendasarkan kesesuaian dan atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak;

c.

Jadual waktu pembayaran;


65


d.

Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang sesuai dengan indikator kelauaran yang tercantum dalam DIPA berkenanan dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;

6.

Melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang diajukan ke kantor pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

7.

Menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada KPPN;

8.

Melakukan rekonsiliasi realisasi SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan KPPN;

9.

Menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai dengan kebutuhan;

10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti asli pengeluaran. C.

Bendaharawan Penerima Bertanggung

jawab

atas

pengelolaan

keuangan

kegiatan

dana

pembantuan, menerima, menyimpan, mencatat dan menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun tugasnya : 1.

Menatausahakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

2.

Menerima dan menyetorkan PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3.

Menatausahakan bukti-bukti sektor PNBP ke kas negara;

4.

Memproses pengajuan restitusi PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5.

Menyiapkan bahan-bahan data penerima PNBP sebagai dasar penyusunan/penggunaan anggaran PNBP.

6.

Melakukan rekonsiliasi atas penerimaan PNBP dengan instansi terkiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7.

Meneliti rekening koran atas penerimaaan penyetoran PNBP;

8.

Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. D.

Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolannya.

Bendaharawan Pengeluaran Bertanggung

jawab

atas

pengelolaan

keuangan

kegiatan

dana

pembantuan, mencairkan, membayar atas persetujuan KPA, tim penilai & bendaharawan penerima serta menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tugasnya : 1.

Mencermati DIPA satuan Kerja yang bersangkutan;


66


2.

Mengajukan

SPP-UP/TUP/GUP/GUP

gaji/honorarium/perjalanan

dinas

beserta

Nihil

dan

dokumen

LS

pendukung

lainnya; 3.

menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam kuitansi dan dokumen pendukung;

4.

Menguji

ketersedian

dana

dalam

DIPA

satuan

kerja

yang

bersangkutan; 5.

Membayar

UP

dengan

menandatangani

kuitansi

yang

mencantumkan”setuju dan lunas dibayar tanggal...... sebagai alat kontrol kuintansi dimaksud dapat diketahui oleh pejabat struktural yang

mengunakan

UP/TUP/GUP/GUP

Nihil

dan

LS

gaji/honorarium/perjalanan dinas untuk membiayai kegiatan pada tugas pokok dan fungsi struktural yang bersangkutan; 6.

Menolak perintah bayar apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi karena bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannnya’

7.

Melalukan pembukuan seluruh transaksi keuangan pada buku kas umum (BKU), buku pembantu dan buku-buku tambahan lainnnya;

8.

Memungut pajak dan penyetoran ke rekening kas negara;

9.

Membuat lapaoran pertanggung jawabaan (LPJ) , atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan berupa laporan realisasi bulan, triwulan dan tahunan kepada KPA;

10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti pengeluaran; 11. Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolanya; 12. Melalakukan rekonsiliasi data SPM dan SP2D dengan pejabat yang berwenang. E.

Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara Tugas pelaksana pengelola barang milik negara meliputi : Menatausahakan

barang

milik

negara

pada

satuan

kerja

yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 1.

Menyimpan dan mendistribusikan barang-barang persediaan;

2.

Menyusun laporan secara periodik barang milik negara pada satuan kerja yang bersangkutan.


67


BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2011 yang dilaksanakan di Dinas yang membidangi perdagangan di 33 provinsi, maka kegiatan dana dekosentrasi tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.


68


BAB V

PELAPORAN

Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekosentrasi Bidang Perdagangan tahun anggaran 2011, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor. PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekosentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akutanbilitas, aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut. Sedangkan aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan , dan laporan barang. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dana dekosentrasi merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan dana dekosentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis laporan yang harus dibuat dan disampaikan meliputi : 1. Laporan Triwulan Laporan Triwulan dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi, berisi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi, target dan realisasi baik keuangan maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan paling lambat 14 hari kalendar setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. 2. Laporan Akhir Laporan akhir dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi, adapun materi laporan berisi pencapaian target dan realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik, permasalahan, laporan tersebut memuat indikator kinerja, laporan ini di sampaikan setiap akhir tahun yaitu paling lambat tanggal 1 Februari tahun berikutnya.


69


Sedangkan kerangka/susunan laporan triwulan dan laporan akhir tahunadalah sebagai berikut: Cover Daftar Isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Dasar Pelaksanaan Bab II Pelaksanaan Kegiatan A. Realisasi Fisik Kegiatan B. Realisasi Keuangan Bab III Masalah dan Saran Pemecahan Bab IV Penutup Lampiran-Lampiran Masing-masing laporan tersebut diatas ditujukan ke: Menteri Perdagangan R.I c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dengan tembusan

Direktur

Jenderal

Perdagangan

Dalam

Negeri,

Direktur

Jenderal

Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, sesuai bidang kegiatan dekonsentrasinya, serta Inspektur Jenderal, dengan alamat: KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta 10110 Untuk mengakomodir terlambatnya penyampaian laporan Dana Dekonsentrasi, penyampaian

laporan

[email protected] [email protected],

dapat dan

dikirim

melalui

disertakan

email

yang

(tembusan/cc)

[email protected],

ditujukan

kepada

kepada

sekretariat-

[email protected],

[email protected], [email protected].


70


3. Laporan SAK dan SIMAK BMN a. Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satuan Kerja (SATKER) kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan. b. Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi) yang terdiri dari SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) dan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara), yang dokumen sumbernya terdiri dari: Laporan SAK

: SPM/SP2D.

Laporan SIMAK BMN

: SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur, Kontrak/SPK, dan Berita Acara Serah Terima Barang.

c. Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara priodik yaitu Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat terlebih dahulu. d. Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK tingkat Satker. e. Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk Softcopy / Arsip Data Komputer (ADK) dan Hardcopy (fotocopy dokumen). f.

Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan disampaikan dari Satker Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masingmasing

pemberi

Dekonsentrasi

Bidang

Perdagangan

Kementerian

Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut: -

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2 (dua)

pelimpahan

Dekonsentrasi

Bidang

Perdagangan

Kementerian

Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu

berasal dari

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dengan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Subbidang Perlindungan Konsumen Daerah. -

Penyampaian laporan yang terkait SAK dan SIMAK BMN dibuat dan diserahkan dari Dinas tersebut kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk pelaksanaan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri


71


Daerah, dan kepada Ditjen Standardisasi Perlindungan Konsumen untuk pelaksanaan Subbidang Perlindungan Konsumen Daerah. -

Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang menerima 1 (satu) atau lebih Subbidang dari Dekonsentrasi Bidang Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan yang memberikan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.

-

Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.


72


BAB VI

PENUTUP

Dengan telah selesai disusunnya buku Petunjuk Teknis Dana Dekosentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan buku pedoman ini akan menjadi acuan didalam melaksanakan kegiatan dana dekosentrasi yang ada di Dinas yang membidangi perdagangan di 33 Provinsi. Buku Petunjuk Teknis Dana Dekonsetrasi ini materinya ditulis dengan sangat sederhana, dengan harapan para pengguna dana dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dapat mengikuti pedoman dengan baik, sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.


73

[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]

Lampiran 1

Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan Pokok

DAFTAR ISIAN HARGA RATA-RATA BEBERAPA BAHAN POKOK DI KOTA .....................................................

Tanggal Pengamatan : No.

Nama Bahan Pokok dan Jenisnya

Nama Pasar Pantauan*) :

Satuan

Harga Rp Kemarin

Hari ini

Perubahan Rp.

Ket

%

1.

BERAS (pilih dari list beras lampiran kg atau setara kualitas medium)** 2. GULA PASIR : kg 3. MINYAK GORENG : - Bimoli Botol Liter - Tanpa Merk Kg 4. TEPUNG TERIGU - Segi Tiga Biru (kw Medium) kg - Cakra Kembar kg - Kunci kg 5. DAGING : - Daging Sapi Murni kg  Has kg  Rendang kg  Semur - Daging Ayam Broiler kg - Daging Ayam Kampung kg 6. TELUR : - Telur Ayam Broiler kg - Telur Ayam Kampung kg 7. CABE MERAH - Kriting Kg - Biasa Kg 8. CABE RAWIT - Hijau - Merah 9. BAWANG MERAH Kg BAWANG PUTIH Kg 10. SUSU Kental manis - merk Bendera 397 gr/kl - merk Indomilk 390 gr/kl Susu Bubuk - merk Bendera 400 gr/kl - merk Indomilk 400 gr/kl 11. GARAM BERYODIUM - Bata (250g) Buah - Halus Kg 12. KACANG KEDELAI - Eks Impor kg - Lokal kg 13. KACANG HIJAU Kg 14. KACANG TANAH (belum dikupas) Kg 15. MIE INSTANT - Indomie rasa kari ayam bungkus 16. IKAN ASIN TERI Kg 17. KETELA POHON Kg 18. JAGUNG PIPILAN KERING (bukan untuk pakan unggas) *) Mohon disebutkan nama-nama pasar yang menjadi obyek pantauan (lebih dari satu pasar) **) Khusus untuk beras digunakan jenis-jenis beras yang tercantum pada tabel 2 yang secara berkala dapat berubah sesuai dgn jenis beras yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik setempat


74


Lampiran 2 Jenis Beras Medium Yang Digunakan Sebagai Obyek Pengamatan Disetiap Ibukota Propinsi

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KOTA Banda Aceh Medan Pekanbaru Padang Jambi Palembang Bengkulu Bandar Lampung Jakarta Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Pontianak Samarinda Banjarmasin Palangkaraya Manado Palu Kendari Ujung Pandang Denpasar Mataram Kupang Ambon Jayapura Manokwari Pangkal Pinang Tanjung Pinang Banten Mamuju Gorontalo Sofifi

JENIS BERAS MEDIUM Blang Bintang IR Jongkong 64 Dolog Thailand IR 42 Selok IR-42 Iliran Dolog IR-64 Slip IR-IIi IR-64/II Cisadane II IR I Bengawan Vietnam Bengawan Krg Dukuh Siam Unus PL Biasa Cimandi Dolog RRI C-4 Dolog Dolog Dolog MM Biasa (Dolog) Dolog Dolog Dolog IR II Kepala IR 64 Dolog

Catatan : Jenis beras mengacu pada jenis beras yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat dan dapat diubah sesuai dengan perubahan keadaan setempat apabila jenis beras sudah tidak relevan dengan kondisi terkini dan agar menginformasikan perubahan tersebut beserta alasannya


75


Lampiran 3 Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan Strategis DAFTAR ISIAN HARGA RATA-RATA BEBERAPA BARANG STRATEGIS DI KOTA .....................................................

Tanggal Pengamatan 1.

SEM EN a . T ig a R o d a (5 0 K g ) b . H o lc im (5 0 K g ) c . P a d a n g (5 0 K g ) d . T o n a s a (5 0 K g ) a. b. c. d.

T ig a R o d a (4 0 K g ) H o lc im (4 0 K g ) P a d a n g (4 0 K g ) T o n a s a (4 0 K g )

2.

P u p u k N o n S u b s id i a. K C L b. NPK c. S P 36 d . U re a e. Z A

3.

SENG a . G e lo m b a n g (1 8 0 c m /1 m ) * Teb al 02 * Teb al 03 b . P la t (9 0 c m /1 m /le m b a r) * Teb al 02 * Teb al 03

4.

5.

Nama Lokasi Pantauan*) :

Z ak Z ak Z ak Z ak Z ak Z ak Z ak Z ak

Kg Kg Kg Kg Kg

Lem b ar Lem b ar Lem b ar Lem b ar

BESI B an ci a. 6 m m b. 8 mm c. 10 m m d . 12 m m

B a ta n g B a ta n g B a ta n g B a ta n g

F u ll a. 6 m m b. 8 mm c. 10 m m d . 12 m m

B a ta n g B a ta n g B a ta n g B a ta n g

K A YU P A P A N a . M e ra n ti * K aso 4 x 6 * K aso 5 x 7 * B a lo k 5 x 1 0 * B a lo k 8 x 1 2 * B a lo k 6 x 1 2 b . K am p er * K aso 4 x 6 * K aso 5 x 7 * B a lo k 5 x 1 0 * B a lo k 8 x 1 2 * B a lo k 6 x 1 2 c . M e rb a u

6.

E M A S (L o g a m M u lia ) a . 2 4 K a ra t b . 2 3 K a ra t c . 2 2 K a ra t

7.

BATU BATA a . B a ta M e ra h b . B a ta k o

B a ta n g B a ta n g B a ta n g B a ta n g B a ta n g B a ta n g B a ta n g B a ta n g B a ta n g B a ta n g B a ta n g

Kg. Kg. Kg.

B u ah B u ah

*) Mohon disebutkan nama obyek pantauan (toko atau depo bangunan) diharapkan lebih dari satu lokasi pantauan.


76


Lampiran 4

Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP Kab/Kota LAPORAN PENERBITAN TDP Bulan/Tahun :

KPP Kabupaten/Kota : NO URUT 1

GOL POKOK 2

PT 3

BENTUK USAHA KOP CV FA PO 4 5 6 7

BPL 8

JUMLAH

KET.

9 (3+4+5+6+ 7+8)

10

01 02 dst s.d. 99 JUMLAH …………….,………….. 200… Kepala Dinas …………………… Kabupaten/Kota ……………… Selaku Kepala KPP Kabupaten/Kota…….

NIP. Penjelasan Lampiran 1:  Laporan diisi berdasarkan bentuk usaha Perseroan Terbatas(PT), Koperasi (Kop), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO), Bentuk Perusahaan Lain (BPL) dan Golongan Pokok yang terdiri dari kode 01 s/d 99 sesuai dengan KBLI 2005.  Penerbitan TDP pada setiap bulan diisi jumlah TDP yang diterbitkan selama 1 (satu) bulan laporan yang belum dikurangi jumlah penghapusan TDP pada bulan yang sama.  Kode Golongan Pokok yang dimuat dalam laporan ini hanya Golongan Pokok tertentu yang ada pendaftarannya, sedangkan Golongan Pokok yang kosong tidak perlu dituangkan dalam tabel laporan ini.


77


Contoh: NO. URUT 1 2 3

GOL. POKOK 01 05 12 dst

Golongan Pokok :



PT

KOP

CV

Fa

PO

BPL

JUMLAH

10 3 1

1 2 -

5 3 2

1 -

15 11 9

6 3 1

37 23 13

02, 10, 11 tidak ada perusahaan yang mendaftar, maka dalam laporan tidak perlu dituangkan kodenya.

Mengingat laporan bulanan ini mencakup Golongan Pokok sebagai uraian sektor/lapangan usaha yang sangat banyak (01 s/d 99), maka untuk mempermudah penyusunan laporan di Dinas yang membawahi kegiatan Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota disarankan untuk dibuat secara harian sehingga pada akhir bulan laporan sudah dapat disajikan dan dikirim ke KementerianPerdagangan.


78


Lampiran 5

Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP Provinsi LAPORAN PENERBITAN TDP Bulan/Tahun :

KPP Provinsi NO URUT

KPP Kab/Kota

PT

2

3

1

BENTUK USAHA KOP CV FA PO 4

5

6

JUMLAH

KET

9 (3+4+5+6+7+8)

10

BPL

7

8

JUMLAH …………….,………….. 20 .. Kepala Dinas ……………… Provinsi …………. Selaku Kepala KPP Provinsi …………… ______________________ NIP.

Penjelasan Lampiran 2

 Laporan diisi berdasarkan bentuk usaha Perseroan Terbatas(PT), Koperasi (Kop), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO), Bentuk Perusahaan Lain (BPL).  Penerbitan TDP pada setiap bulan diisi jumlah TDP yang diterbitkan selama 1 (satu) bulan laporan yang belum dikurangi jumlah penghapusan TDP pada bulan yang sama.  Kabupaten/Kota yang dimuat dalam laporan ini adalah Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan laporan bulanannya. Bagi Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan bulanannya agar dicantumkan pada catatan kaki. Catatan : - Lampiran 1

adalah

contoh

laporan yang

wajib

dilaporkan

oleh

KPP

Kabupaten/Kota - Lampiran 2 adalah contoh laporan yang wajib dilaporkan oleh KPP Provinsi.


79


Lampiran 6

Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP Kab/Kota LAPORAN PEMBAHARUAN TDP Bulan/Tahun :

KPP Kabupaten/Kota : P1 /P2 /P3 1

2

NO URUT

GOL POKOK

3 PT

4

5

6

7

BENTUK USAHA KOP CV FA PO

8

9 (3+4+5+6+7+8) JUMLAH

10 KET.

BPL

01 02 05 dst s.d. 99

JUMLAH …………….,…………..20 .. Kepala Dinas …………. Kabupaten/Kota......... Selaku Kepala KPP Kabupaten/Kota ……. ______________________ NIP. Penjelasan Lampiran 3 : Golongan pokok yang terdiri dari kode 01 s.d. 09 sesuai dengan KBLI (Kalisifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Tahun 2005


80


Lampiran 7

Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP Provinsi LAPORAN PEMBAHARUAN TDP Bulan/Tahun:

KPP Provinsi : P1 /P2 /P3 NO URUT

KPP Kab/Kota

PT

1

2

3

BENTUK USAHA KOP CV FA PO 4

5

6

7

JUMLAH

BPL 8

KET

9 (3+4+5+6+7+8)

10

JUMLAH …………….,…………..20 .. Kepala Dinas …………. Provinsi …………… Selaku Kepala KPP Provinsi …………… ___________________ NIP.

Catatan :

1. PenjelasansesuaiLampiran 1 dan 2 kecualipenjelasan No. 2 2. Pada

sudutkanan

atas

agar

ditulis

P1/P2/P3,

dan

seterusnya

dan

lingkarisesuaipembaharuan TDP yang dilaporkan. Masing-masing Pembaharuan (1,2,3) laporannya dipisahkan, tidak digabung. 3. Laporandiisiberdasarkanbentukusaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi (Kop), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (P0). Bentuk Perusahaan Lain (BPL). 4. Penerbitan TDP padasetiapbulandiisijumlahTDP yang diterbitkanselama 1 (satu) bulanlaporan yang belumdikurangijumlahpenghapusan TDP padabulan yang sama. 5. Kabupaten/Kota/Kotamadya

yang

dimuatdalamlaporaniniadalah

yang

telahmenyampaikanlaporan


81


Lampiran 8

Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP Kab/Kota LAPORAN PENGHAPUSAN TDP Bulan/Tahun :

KPP Kabupaten/Kota : NO

GOL

BENTUK USAHA

URUT

POKOK

PT

KOP

CV

FA

PO

BPL

1

2

3

4

5

6

7

8

JUMLAH

KET .

9 (3+4+5+6+7+8)

10

01 02 dst s.d. 99 JUMLAH …………….,…………..20 .. Kepala Dinas ………….. Kabupaten/Kota ……………. Selaku Kepala KPP Kabupaten/Kota.......... _____________________ NIP.

Penjelasan Lampiran 3 : Golongan pokok yang terdiri dari kode 01 s.d. 09 sesuai dengan KBLI Tahun 2005


82


Lampiran 9

Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP Provinsi LAPORAN PENGHAPUSAN TDP Bulan/Tahun : KPP Provinsi :

NO URUT 1

KPP Kabupaten/Kota PT 2 3

KOP 4

BENTUK USAHA CV FA PO 5 6 7

BPL 8

JUMLAH

KET

9 (3+4+5+6+7+8)

10

JUMLAH ata

Catatan

…………….,………..200 Kepala Dinas ……….. Provinsi ………… Selaku Kepala KPP Provinsi …..….. ____________________ NIP.

1. PenjelasansesuaiLampiran 1 dan b kecualiPenjelasan No. 2 2. Penghapusan TDP pada setiapbulandiisiJumlah TDP yang dihapusselama 1 (satu) Bulanlaporan 3. PembaharuanTDP denganbentuksebagaimanaLampiran 5 dan 3b, sebagaiberikut :


83


Lampiran 10

Tabel Laporan Penerbitan SIUP

Rekapitulasi penerbitan SIUP dalam bulan berjalan. Pelaksanaan penerbitan SIUP dilaksanakan oleh:

1) Dinas Kab/Kota yang membidangi perdagangan yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai wilayah pembinaan masing-masing.

2) Dalam hal penyampaian laporan penerbitan SIUP, disampaikan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur. Adapun format laporan adalah sebagai berikut :

No

Kota / Kab

S/D Bulan Yang Lalu PK

Penambahan

PM PB Jumlah PK


Jumlah s/d Bulan Laporan PM PB PK PM PB Jumlah

Pengurangan

PM PB PK

84

Ket

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 (Telp) 021 - 23528441 (Fax) 021 - 23528451 www.kemendag.go.id

PETUNJUK TEKNIS DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2011 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents