REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

PENDIDIKAN KESEHATAN PU DAN PR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL

KONKUREN

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

WAJIB (24)

YAN DASAR

(6)

PILIHAN (8)

NON YAN DASAR (18)

SPM

NSPK Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

3


REPUBLIK INDONESIA

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat • sosial.

( Pasal 11)

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN • tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan Desa • pengendalian penduduk dan keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.

5


SKEMA PENGALIHAN URUSAN (P3D) Periode Oktober 2015 - Oktober 2016 telah beralih 13 sub urusan yang beralih antartingkatan susunan pemerintahan 1 sub urusan beralih dari prov ke kab/kota

sub bidang metrologi legal pada 34 Provinsi

•

•

8 sub urusan beralih dari kab/kota ke prov bidang pendidikan menengah, pengawas, tenaga kerja, kehutanan, ketenagalistrikan, geologi di seluruh kab/kota kec Papua dan Papua Barat

Sebagaian besar daerah telah melakukan proses serah terima khususnya personel sesuai Perka BKN, karena menyangkut pengalokasian belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2017 Kepala BKN (Pusat dan Regional) telah memproses SK Mutasi pengalihan personel

5 sub urusan beralih dari daerah ke Pusat PKB/PLKB, Inspektur Tambang & Migas, Pengelola Tipe A & Jembatan Timbang, Penyuluh Perikanan Nasional & Pengelola Balai Pengembangan Kegiatan Belajar di seluruh Indonesia

Perkiraan Kebutuhan anggaran untuk 22.519 orang sebesar Rp. 3 - 3,6 T 4


URUSAN YANG MENGALAMI PENGALIHAN No. Sub Urusan 1 Pengelolaan Pendidikan Menengah Pengelolaan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar 2 (BPKB) 3 Pengelolaan Terminal Tipe A dan Tipe B Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan 5 Hutan Produksi 6 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 7 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi 4

PP No. 38 Tahun 2007 Kab/Kota

UU No. 23 Tahun 2014 Provinsi

Provinsi

Pusat

Terminal Tipe A dan B di Kab/Kota

Terminal A di Pusat Terminal B di Provinsi

Provinsi Dan Kab/Kota

Provinsi

Provinsi Dan Kab/Kota

Provinsi

Provinsi Dan Kab/Kota Provinsi Dan Kab/Kota

Provinsi Provinsi


URUSAN YANG MENGALAMI PENGALIHAN No.

Sub Urusan

PP No. 38 Tahun 2007

UU No. 23 Tahun 2014

8

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Provinsi

Kab/Kota

9

Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Kab/Kota

Pusat

Kab/Kota

Provinsi

Pusat, Provinsi Dan Kab/Kota

Pusat

Penyediaan Dana Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga 12 Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan Serta Sub Urusan ESDM Lainnya Yang Beralih Kewenangan

Kab/Kota

Pusat dan Provinsi

Rehabilitasi sosial NAPZA, dan Bukan/ Tidak Termasuk 13 Bekas Korban Penyalahgunaan NAPZA, Orang Dengan HIV/AIDS Yang Memerlukan Rehabilitasi Pada Panti

Kab/Kota/Pusat

Provinsi

Provinsi

Pusat

10 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 11 Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional

14

Penetapan Lokasi Dan Pengoperasian Atau Penutupan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor


MANDAT PENGALIHAN URUSAN (P3D)

Pasal 404 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan


TINJUT PASAL 404 UU 23/2014 1.

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2 Oktober 2014 )

2.

SE Mendagri Nomor 120/253/SJ Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah DitetapkaN UU.23/Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (16 Januari 2015 )

3.

SE Mendagri Nomor 120/5935/SJ Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (16 Oktober 2015)

4.

Surat Mendagri Nomor 120/6942/SJ Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Urusan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (16 Desember 2015)

5.

Surat Dirjen Bina Bangda Kemendagri NO. 188/232/Bangda tentang Percepatan Pengalihan P3D Urusan Pemerintahan sesuai UU 23 Tahun 2014 (21 Januari 2016)

6.

SE Mendagri Nomor 100/1743/SJ Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelesaian Inventarisasi P3D Sebagai Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (11 Mei 2016)

7.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ TAHUN 2016 tentang Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


PERKEMBANGAN PROSES P3D I PENDIDIKAN MENENGAH (KABUPATEN/KOTA  PROVINSI) 1. 2.

3.

Dari 33 provinsi, 30 Provinsi sudah melakukan serah terima P2D. Dari 30 provinsi tersebut terdapat 2 Provinsi yang baru menerima pengalihan personil sedangkan Sarana Prasarana dan Dokumennya masih sementara diproses yaitu: a. Kalimantan Utara; b. Maluku Utara (direncanakan akhir November 2016 akan dilakukan serah terima Sarana Prasarana dan Dokumen). Terdapat 3 Provinsi yang belum melakukan serah terima P2D yaitu: a. Provinsi Maluku (masih menyesuaikan jadwal gubernur dan bupati/ walikota  direncanakan pada tanggal 28 November 2016); b. Provinsi Papua Barat (masih berproses); c. Provinsi Papua (menolak pengalihan P3D dengan alasan kekhususan yang dimilki oleh Provinsi Papua).


PERKEMBANGAN PROSES P3D II

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) 21 PROVINSI  PUSAT

1. Dari 21 provinsi yang memiliki BPKB, 16 Provinsi sudah melakukan serah terima P2D. 2. Terdapat 5 Provinsi yang belum melakukan serah terima P2D yaitu: a. Provinsi Aceh (direncanakan pada minggu keempat November 2016). b. Provinsi Banten (belum menentukan jadwal). c. Provinsi DIY (direncanakan pada minggu keempat November 2016). d. Provinsi Kaltim (belum menentukan jadwal). e. Provinsi Bali (direncanakan pada minggu keempat November 2016). 3.

Jumlah keseluruhan personil yang akan dialihkan sebanyak 619 orang.

4.

Dalam usulan RKAKL 2017, dana untuk 21 Satker BPKB masih melekat pada dana Sesditjen PAUD Dikmas dengan status terblokir/bintang. Dana tersebut akan didistribusikan apabila 21 BPKB sudah memiliki Satker.


PERKEMBANGAN PROSES P3D III 1. 2.

3.

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (KABUPATEN/KOTA  PROVINSI) Dari 33 provinsi, 30 Provinsi sudah melakukan serah terima P2D. Terdapat 3 Provinsi yang belum melakukan serah terima P2D yaitu: a. Provinsi Maluku Utara (masih berproses). b. Provinsi Papua Barat (masih berproses). c. Provinsi Papua (baru satu kabupaten yang melaksanakan serah terima P2D). Jumlah keseluruhan personil yang akan dialihkan sebanyak 1.592 orang.


PERKEMBANGAN PROSES P3D IV 1. 2.

KEHUTANAN (KABUPATEN/KOTA  PROVINSI) Dari 33 provinsi, 30 Provinsi sudah melakukan serah terima P2D. Terdapat 3 Provinsi yang belum melakukan serah terima P2D yaitu: a. Provinsi Maluku (direncanakan antara tanggal 21 – 25 November 2016). b. Provinsi Papua Barat (5 Kab. belum menyerahkan data P3D). c. Provinsi Papua (Terkendala dengan penandatanganan BAST yg akan dilakukan serentak untuk semua urusan).


PERKEMBANGAN PROSES P3D V 1. 2. 3.

PKB/PLKB (KABUPATEN/KOTA  PUSAT) Belum dilaksanakan penandatanganan BAST. Sudah dilakukan inventarisasi personil yang akan dialihkan di 34 provinsi. Sebanyak 15.777 personil sudah terdata dalam daftar nominatif yang disampaikan ke BKN untuk diproses alih status.


PERKEMBANGAN PROSES P3D VI

1.

2.

3. 4.

TERMINAL TIPE A DAN JEMBATAN TIMBANG (PERHUBUNGAN) KABUPATEN/KOTA/PROVINSI  PUSAT Dari 143 terminal tipe A, sudah diserahterimakan sebanyak 99 terminal melalui BAST yang ditandatangani oleh pemerintah daerah dengan Kementerian Perhubungan. Dari 141 jembatan timbang, sudah diserahterimakan sebanyak 88 jembatan, sedangkan 46 jembatan masih dalam proses, dan 7 jembatan belum diserahkan. Jumlah personil terminal tipe A dan jembatan timbang yang telah diserahterimakan sebanyak 2.881 orang. Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk pengelolaan aset dan gaji personil sebanyak 5.000 orang.


PERKEMBANGAN PROSES P3D VII 1. 2.

3.

TERMINAL TIPE B (PERHUBUNGAN) KABUPATEN/KOTA  PROVINSI Informasi dari Kementerian Perhubungan terdapat 325 terminal tipe B yang tersebar di 27 provinsi. 2 provinsi telah melakukan serah terima yang ditandatangani dalam BAST personil dan aset dari kab/kota ke provinsi yaitu: a. Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5 terminal tipe B di 5 kab/kota dengan jumlah personil PNS sebanyak 30 orang. b. Provinsi Jawa Tengah sebanyak 24 terminal dari total 45 terminal tipe B dengan jumlah personil 170 orang dari 17 kab/kota. Kendala: sebagian besar provinsi masih melakukan identifikasi terhadap penetapan status dan fungsi terminal tipe B yang ada di kab/kota.


PERKEMBANGAN PROSES P3D VIII

1.

2. 3.

PENYULUH PERIKANAN KABUPATEN/KOTA/PROVINSI  PUSAT Seluruh provinsi kecuali Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan inventarisasi data personil yang akan dialihkan dan telah disampaikan ke BKN untuk proses alih status. Sebanyak 3.198 personil sudah terdata dalam daftar nominatif yang disampaikan ke BKN untuk diproses alih status. Belum dilaksanakan penandatanganan BAST.


PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TERKAIT PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.

PERKA BKN No. 48 Tahun 2015 (Personil Ketenagakerjaan)

2.

PERKA BKN No. 1 Tahun 2016 (Personil Pendidikan)

3.

PERKA BKN No. 2 Tahun 2016 (Personil Kehutanan)

4.

PERKA BKN No. 6 Tahun 2016 (Personil PKB dan PLKB)

5.

PERKA BKN No. 7 Tahun 2016 (Personil Kelautan dan Perikanan)

6.

PERKA BKN No. 8 Tahun 2016 (Personil Perhubungan)

7.

PERKA BKN No. 9 Tahun 2016 (Personil Perdagangan)

8.

PERKA BKN No. 10 Tahun 2016 (Personil ESDM)

9.

PERKA BKN No. 19 Tahun 2016 (Personil BPKB)



ISU : A

Adanya Surat Menteri Keuangan No. S-757/MK.02/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Usulan Penyediaan Tambahan Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2017 kepada Kepala BKKBN sebagai Tindak Lanjut Rencana Pengalihan Status Pegawai Atas Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pokok isi surat dimaksud adalah bahwa usulan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 untuk belanja pegawai PKB/PLKB yang dialihkan urusannya dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat belum dapat dipertimbangankan dengan penjelasan:

Sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 30 Mei 2016, yang pada intinya tidak memperkenankan dilakukannya pengalihan status pegawai dari Daerah ke Pusat

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum pengalihan status pegawai berkenaan sampai dengan saat ini belum ditetapkan


ISU :

B

Bahwa surat dimaksud juga ditembuskan kepada : 1.Menteri Dalam Negeri; 2.Menteri Perhubungan 3.Menteri ESDM 4.Menteri Kelautan dan Perikanan 5.Kepala BKN 6.Direktur Jenderal Anggaran dan 7.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hal ini mengingat bahwa personil yang dialihkan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat selain PKB/PLKB adalah : 1. Personil pengelola Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Pengelolaan Kendaraan Bermotor (UPPKB)/Jembatan Timbang : dari Provinsi/Kab/Kota ke Pemerintah Pusat 2. Inspektur Tambang dan Migas : dari Kab/kota ke Pemerintah Pusat 3. Petugas penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional : dari Kab/kota ke Pemerintah Pusat Diluar urusan dimaksud, terdapat urusan pendidikan terkait dengan balai pengembangan kegiatan belajar (BPKB) atau sebutan lainnya yang dialihkan dari Provinsi ke Pemerintah Pusat


ISU : C 1. a. b. 2. a. b. 3.

Menanggapi Surat Menteri Keuangan tersebut : Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor : B-608/Men-KP/IX/2016 Tanggal 28 September 2016 perihal penyediaan belanja pegawai tahun 2017 yang pada intinya : Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak merencanakan belanja pegawai penyuluh kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2017 sampai ditetapkan peraturan pelaksanaannya Jumlah pegawai penyuluh kelautan dan perikanan hendaknya tetap diperhitungkan dalam data dasar DAU di Pemda masing-masing untuk alokasi DAU Tahun Anggaran 2017. Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, bahwa : Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan data personil Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan ke Badan Kepegawaian Negara untuk dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat (KKP); Memberikan jaminan kepastian bagi PNS Daerah yang akan dialihkan ke Pusat (KKP), agar masing-masing Provinsi dan Kab/Kota tetap mengalokasikan anggaran belanja bagi pegawai tersebut. Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 2674/KT.001/B/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 kepada Kepala Perwakilan BKKBN seluruh Provinsi dan Kepala BPMPKB DKI Jakarta perihal Alokasi Belanja Pegawai PKB/PLKB


ISU : D 1. Surat Pemerintah DIY Nomor : 824/12158 tanggal 12 Oktober 2016 kepada Sestama BKKBN perihal Alih Status PNS Pemerintah DIY ke BKKBN bahwa: a. Pemerintah DIY telah memproses pengalihan status PNS DIY yang menduduki jabatan fungsional PKB/PLKB menjadi PNS BKKBN b. Tahun anggaran 2017 Pemerintah DIY sudah tidak menganggarkan gaji dan tunjangan dalam APBD. 2. Surat Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKBI) Nomor : 476/63/IPeKB Ind/DPP/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 kepada Bapak Presiden RI perihal Permohonan Dukungan Pengalihan Pegawai PKB/PLKB menjadi Pegawai BKKBN sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.


LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKSANAKAN a. Rapat Tingkat Eselon I K/L di Kemenko Bidang PMK pada tanggal 10 Oktober 2016  Disepakati bahwa Rapat ini diangkat Tingkat Menteri b. Rapat Tingkat Menteri di Kemenko Bidang PMK pada tanggal 19 Oktober 2016  Agar Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran lagi yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran PKB/PLKB untuk tahun 2017 masuk ke APBD  Agar Kementerian Dalam Negeri berkoodinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait revisi UU No. 23 tahun 2014


c. Rapat Tingkat Eselon I K/L di Ditjen Bina Bangda Kemendagri pada tanggal 25 Oktober 2016  Ditjen Bina Bangda Kemendagri segera meminta kepastian terhadap lokasi belanja personil menurut Wakil Menteri Keuangan sudah teralokasi pada DAU 2017;  Menyiapkan hukum formil terhadap alokasi belanja personil akibat pengalihan dimaksud dalam RPP Pengelolaan Keuangan Daerah yang saat sedang pada tahap harmonisasi di Kemenkumham;  Menyiapkan peraturan tentang perpindahan/penataan personil tersebut dalam RPP ASN yang saat sedang proses di KemenPAN-RB.

24


 Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyampaikan surat ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu No. 120/4828/Bangda Tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembiayaan terhadap Adanya Pengalihan Urusan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat a) Terdapat 3 (tiga) Kementerian yaitu Kemendikbud, Kemenhub, dan Kementerian ESDM yang sudah mengalokasikan belanja pegawai untuk sub urusan yang beralih dari daerah ke pusat dalam APBN 2017; b) Terdapat 3 (tiga) Kementerian/Lembaga yaitu BKKBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang belum mengalokasikan belanja pegawai dalam APBN 2017. c) Berdasarkan informasi dari Wakil Menteri Keuangan pada Rapat Terbatas tanggal 19 Oktober 2016, disampaikan bahwa seluruh pegawai yang mengalami pengalihan dari daerah ke pusat masih teralokasi dalam DAU 2017. d) Mengingat kewenangan/urusan tersebut merupakan urusan pusat sebagaimana dimaksud angka 2, namun belum teralokasi belanja pegawai dalam APBN, walaupun dalam DAU 2017 masih teralokasi. Untuk itu perlu penegasan dari Menteri Keuangan terhadap hal tersebut. 25


 Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyampaikan surat ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri No. 120/4896/Bangda Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengalihan Urusan Pemerintah dari Daerah ke Pusat  Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu No. S-745/PK/2016 Tanggal 10 November 2016 menyampaikan surat ke Ditjen Bina Bangda Kemendagri tentang Pembiayaan terhadap Adanya Pengalihan Urusan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat “Pengalokasian tambahan anggaran belanja pegawai atas pengalihan kewenangan dari daerah ke Pemerintah Pusat belum dapat dipertimbangkan pada tahun anggaran 2017. Selain itu, kebutuhan untuk pembayaran belanja pegawai yang tidak jadi dialihkan ke Pemerintah Pusat dapat dipenuhu dari APBD”

26


d. Rapat Tingkat Eselon I K/L di Ditjen Keuda Kemendagri pada tanggal 21 November 2016  Membahas Draft Inpres e. Rapat Tingkat Eselon I K/L di Ditjen Bangda Kemendagri pada tanggal 22 November 2016  Tindak lanjutan membahas Draft Inpres

27


SOLUSI YANG TELAH DILAKSANAKAN : a. Telah disiapkan Draft Inpres tentang Langkah-langkah Pengamanan dan Pengendalian Belanja Pusat dan Daerah dalam Rangka Penataan Urusan Pemerintahan Konkuren  Urusan Pemerintahan konkuren yang meliputi kewenangan : 1. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB); 2. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional, dan 3. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, yang belum tersedia penganggarannya dalam APBN tahun anggaran 2017, dibiayai dari dan atas beban APBD tahun anggaran 2017.  Urusan pemerintahan konkuren yang meliputi kewenangan : 1. pengelolaan terminal penumpang tipe A; 2. penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor; 3. pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan, dan 4. penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektur Migas), yang anggarannya telah tersedia dalam APBN tahun anggaran 2017 K/L terkait, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

28


INFORMASI :

Informasi terakhir dari Biro Hukum, Rancangan Instruksi Presiden tentang Langkah-langkah Pengamanan dan Pengendalian Belanja Pusat dan Daerah dalam rangka Penataan Urusan Pemerintahan Konkuren telah di sampaikan ke Setneg pada hari Senin, 5 Desember 2016


REPUBLIK INDONESIA

S U M AT E R A

K A L IM A N T A N

IR IA N J A Y A

JAVA

TERIMA KASIH 30

30

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Recommend Documents