KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BIODATA 1. 2. 3. 4. 5.
Nama : Drs. Indra Baskoro, M.Si Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 25 September 1960 Nip : 19600925 198503 1 001 Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan : Sekretaris Ditjen Kesbangpol selaku Plt. Dirjen Kesbangpol Kemendagri 6. Agama : Islam 7. RIWAYAT JABATAN a) Plt. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri; b) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri; c) Direktur Pendapatan Daerah & Investasi pada Ditjen Keuda; d) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan pada Ditjen Keuda; e) Direktur Administrasi Pendapatan & Investasi Daerah pada Ditjen Bina Administrasi Keuda; f) Asisten Deputi, Menteri Negara Kawasan Timur Indonesia (KTI). 8. RIWAYAT PENDIDKAN a) Pendidikan Umum Magister / Master (S2) Ilmu Administrasi Negara Sarjana (S1) Keuangan Negara b) Diklat Penjenjangan/Struktural PPRA LEMHANNAS XLVII Tahun 2012 Diklatpim Tk. II Angkatan XXII Tahun 2008
1
PENDAHULUAN NEGARA INDONESIA NEGARA KEPULAUAN membentang dari Sabang (Aceh, Pulau Sumatera) sampai Merauke (Papua), terdiri lebih dari 17.000 pulau. Letak geografisnya di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Hindia/Indonesia dan Pasifik). Negeri yang dilalui garis Kathulistiwa berpenduduk sekitar 230 juta jiwa lebih. Indonesia merupakan Negara yang Multi Kultural dan Multi religius.
Keanekaragaman
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
Dikelola dengan baik
Ketahanan Nasional yang Tangguh
Keanekaragaman Suku, Agama, Budaya, Ras
Tidak dikelola
Sumber Konflik
2
KONDISI EKSISTING SAAT INI Antara lain: Masih lemahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berimplikasi pada merosotnya nilai-nilai karakter kebangsaan; Melebarnya kesenjangan sosial ekonomi; Ketimpangan antarwilayah, dan perebutan sumber daya alam, Menguatnya sentimen primordial (adat, kesukuan, kedaerahan) Berkembangnya politik identitas; Masih lemahnya penghayatan, pengamalan, dan pemahaman ajaran agama; Munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika; Kurangnya keteladanan dalam berprilaku; Belum optimalnya penegakan hukum; Keterbatasan kemampuan budaya lokal merespon pengaruh negatif budaya luar.
PERBANDINGAN PERISTIWA KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN PENGELOMPOKAN ISU/POLA KONFLIK DI TAHUN 2013, 2014, DAN 2015 (s.d APRIL) Berdasarkan pengelompokan isu/pola konflik sosial di tahun 2013, 2014 dan 2015 (medio kuartal Januari s/d April) diantaranya sbb: Tahun 2013 total telah terjadi 92 peristiwa konflik, diantaranya bentrok antar warga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu SARA 9 kasus, konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan 2 kasus, konflik ORMAS 6 kasus, sengketa lahan 11 kasus, serta ekses politik 9 kasus. Sedangkan di tahun 2014 total jumlah konflik 83 kasus dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, kesenjangan sosial nol (tidak ada), konflik pada institusi pendidikan 1 kasus, konflik ORMAS 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus, ekses konflik politik 4 kasus. Terakhir ditahun 2015 (Medio Kuartal/ Jan s/d April) total jumlah konflik yang terjadi 26 kasus, dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus, isu SARA, kesenjangan sosial dan konflik pada institusi pendidikan nol (tidak ada), konflik ORMAS 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus, dan terakhir konflik karena ekses politik berjumlah 2 kasus.
3
PEMELIHARAAN TIBUM DAN TRAMMAS
(UU NO. 23/2014 TTG PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9/2015)
TUGAS PEMDA TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN TIBUM DAN TRAMMAS PASAL 65 AYAT (1) HURUF b, DAN PASAL 67 HURUF a MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS DAN KEWAJIBAN SALAH SATUNYA MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT ATAU MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. PASAL 225 AYAT (1) HURUF c, BAHWA CAMAT MEMPUNYAI TUGAS SALAH SATUNYA MENGOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
(UU NO. 23/2014 TTG PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9/2015) PASAL 25 (1) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM a. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA; b. PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA; c. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL;
d. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. e. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ANTARINSTANSI PEMERINTAHAN YANG ADA DI WILAYAH DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, PEMERATAAN, KEADILAN, KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN, POTENSI SERTA KEANEKARAGAMAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; f. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA; DAN g. PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL.
PASAL 26
UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
FORKOPIMDA PROVINSI FORKOPIMDA KAB/KOTA FORKOPIM DI KECAMATAN
4
KEBIJAKAN PEMERINTAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL INSTRUKSI PRESIDEN NO . 2 THN 2013
INSTRUKSI PRESIDEN NO . 1 THN 2014
KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN
UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Berakhir Pada Tahun 2014
Pedoman Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015.. Dst. (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota)
PERMENDAGRI 42 TAHUN 2015 TENTANG PELAKS KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PP 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Pengganti INPRES NO . 1 THN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012, PP NOMOR 2 TAHUN 2015 DAN PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
RUANG LINGKUP PENANGANAN KONFLIK
PENCEGAHAN KONFLIK PENGHENTIAN KONFLIK PEMULIHAN PASCA KONFLIK
Konflik Bersumber Dari : Permasalahan yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya; Perseteruan antar umat Beragama dan/atau inter umat Beragama, antar suku, dan antar etnis; Sengketa Batas Wilayah Desa, Kabupaten/Kota, Dan/Atau Provinsi; Sengketa Sumber Daya Alam Antar Masyarakat Dan/Atau Antarmasyarakat Dengan Pelaku Usaha; Atau Distribusi Sumber Daya Alam Yang Tidak Seimbang Dalam Masyarakat.
5
PERMENDAGRI TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
TINGKATKAN EFEKTIFITAS, KETERPADUAN, DAN SINERGI DLM PENCEGAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK MELALUI SISTEM KOORDINASI YANG TERPADU DI TINGKAT NASIONAL, PROVINSI, KAB/KOTA
UU NO 7/2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PERMENDAGRI NO. 42/2015 TTG PELAKS KOORDINASI PKS
RUANG LINGKUP KOORDINASI PENCEGAHAN KONFLIK
MENTERI
NASIONAL
GUB
PROV
BUP/ WALKOT
KAB/ KOTA
PSL 97 PP NO 2/2015 TTG PERATURAN PELAKS UU NO 7/2012 TTG PKS
KEWENANGAN
KOORDINASI PENGHENTIAN KONFLIK
KOORDINASI PEMULIHAN PASCAKONFLIK
TDK TERMASUK PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DAN PENANGANAN STATUS KEADAAN NASIONAL
PELAKS PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK DAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK
SINKRONISASI
TINGKAT NASIONAL
HARMONISASI TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROV
TERKOORDINASI
INTEGRASI KEBIJAKAN RENCANA AKSI TERPADU
TINGKAT KAB/KOTA
TINGKAT PROV TINGKAT KAB/KOTA
OPERASIONALISASI PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015 TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGAN KONFLIK SOSIAL PASAL 3
PASAL 10
1. Menteri berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik secara nasional. 2. Gubernur berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Provinsi. 3. Bupati/Walikota berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Kabupaten/Kota.
1. Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. 2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas; 1.Tim terpadu tingkat nasional; 2.Tim terpadu tingkat provinsi;dan 3.Tim terpadu tingkat kabupaten/kota.
6
ANGGOTA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
A. MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT NAS/PROV/KAB/KOTA TUGAS
B. C. D. E. F.
TINGKAT NASIONAL : 1. MENKO POLHUKAM 2. MENKO PMK 3. MENKO PEREKONOMIAN 4. MENKO KEMARITIMAN KETUA : MENTERI DALAM NEGERI WAKIL KETUA I : KAPOLRI WAKIL KETUA II : PANGLIMA TNI WAKIL KETUA III : JAKSA AGUNG WAKIL KETUA IV : MENTERI SOSIAL WAKIL KETUA V : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WAKIL KETUA VI : MENTERI KESEHATAN WAKIL KETUA VII : MENTERI KEUANGAN WAKIL KETUA VIII : MENTERI PPN/BAPPENAS WAKIL KETUA IX : KEPALA BIN SEKRETARIS : DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM WKL SEKRE I : KABAHARKAM POLRI WAKIL SEKRE II : KASUM TNI WAKIL SEKRE III : JAM INTEL KEJAKSAAN RI WAKIL SEKRE IV : DIRJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,KEMSOS WAKIL SEKRE V : DIRJEN PD KEMENDIKBUD WAKIL SEKRE VI : DIRJEN PD KEMENKES WAKIL SEKRE VII : DEPUTI BAPPENAS WAKIL SEKRE VIII : DEPUTI II BIN ANGGOTA : UNSUR PEJABAT K/L TERKAIT SESUAI KEBUTUHAN.
MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN, DAN MENGAWASI PENANGANAN KONFLIK SCR NASIONAL, SKALA PROV, DAN SKALA KAB/KOTA MEMBERIKAN INFO KEPADA PUBLIK TTG TERJADINYA KONFLIK DAN UPAYA PENANGANANNYA MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI; MERESPON DGN CEPAT DAN MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI DLM MASY YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK; MEMBANTU UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK YG MELIPUTI, REKONSILIASI, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI.
PENGARAH
TINGKAT PROV
KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II WAKIL KETUA III
; : : :
WAKIL KETUA IV WAKIL KETUA V SEKRETARIS WKL SEKRE I WKL SEKRE II WAKIL SEKRE III ANGGOTA
: : : : : : :
TINGKAT KAB/KOTA
GUBERNUR SEKDA PROVINSI KAPOLDA PANGDAM/DANREM/KEPALA SATUAN TNI WIL SETEMPAT. KAJATI KABINDA KABAN KESBANGPOL PROV KA BIRO OPS POLDA ASOPS KODAM/KASREM ASINTEL KEJATI PEJABAT SKPD PROV DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL LAIN SESUAI KEBUTUHAN
KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II WAKIL KETUA III
: : : :
WAKIL KETUA IV SEKRETARIS
: :
WKL SEKRE I
:
WKL SEKRE II WKL SEKRE III ANGGOTA
: : :
SEKRETARIAT TIM TERPADU
SEKRETARIAT TIM TERPADU
RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
BUP/WALKOT SEKDA KAB/KOTA KAPOLRES/TA/BES DANDIM/KEPALA SATUAN TNI WIL SETEMPAT KAJARI KABAN KESBANGPOL KAB/KOTA KABAG OPS POLRES/TA/TABES KASI OPS KODIM KASI INTEL KEJARI PEJABAT SKPD KAB/KOTA DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL TERKAIT SESUAI KEBUTUHAN
SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN KONFLIK
DILAKUKAN SETIAP TAHUN
PENGHENTIAN KONFLIK KEGIATAN
PEMULIHAN PASCA KONFLIK
FORMAT RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN (B04, B08, B12)
CAPAIAN (%)
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
A. PENCEGAHAN KONFLIK
B. PENGHENTIAN KONFLIK
C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK
D. RENCANA AKSI LAINNYA
7
BENTUK KEGIATAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KONFLIK PASAL 3, PP NO.2/2015 TTG PERATURAN PELAKS UU 7/2012
PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PENINGKATAN FORUM KERUKUNAN MASY
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
PENDDKAN BELA NEGARA DAN WASBANG
SOSIALIASI PERUUAN
PENGAUATAN KELEMBAGAAN DLM RGK SISTEM PERINGATAN DINI
PENELITIAN DAN PEMETAAN WIL POTENSI KONFLIK
PENDIDIKAN BUDI PEKERTI
PENDIDIKAN KEWARGANEGA RAAN
DIKLAT PERDAMAIAN
PEMBINAAN KEWILAYAHAN
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENANAMAN NILAI2 INTEGRASI KEBANGSAAN
PENGUATAN/ PENGEMBANGAN KAPASITAS
PENGENTASAN KEMISKINAN
DESA BERKETAHANAN SOSIAL
BENTUK KEGIATAN LAIN SESUAI DGN KETENTUAN PERUUAN
PENGUATAN KESERASIAN SOSIAL
PENGUATAN AKSES KEARIFAN LOKAL
PELAPORAN , MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA AKSI TERPADU
PELAPORAN PELAKS GIAT RENCANA AKSI TERPADU MENTERI GUBERNUR BUP/WALKOT
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
MONITORING DAN EVALUASI PELAKS GIAT RENCANA AKSI TERPADU PRESIDEN
MENTERI
NASIONAL
MENTERI
GUBERNUR
KAB/KOTA
MENTERI MELALUI GUB
HASIL EVALUASI DIJADIKAN BAHAN MASUKAN PENYUSUNAN RA TERPADU BERIKUTNYA
MEMBENTUK
UTK MENGEFEKTIFKAN PELAKS LAPOR DAN MONEV GIAT RENCANA AKSI TERPADU GUBERNUR BUP/WALKOT
MENTERI
SISTEM INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DIKOORDINASIKAN DAN DIINTEGRASIKAN
MENYAMPAIKAN SELURUH KEGIATAN RENCANA AKSI TERPADU DI DAERAH
8
PERAN SERTA MASYARAKAT INDIVIDU
TIMDU DPT MELIBATKAN PERAN SERTA MASY
MASYARAKAT
KPRMPKS
DIBENTUK
DIKOORDINASIKAN
TOGA TODAT TOMAS KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (KPRMPKS)
PRANATA ADAT PRANATA SOSIAL ORMAS POKMASY TERKAIT PKS FORUM LMBGA KEMASY PKS
NASIONAL
PROV
PROV
KAB/KOTA
KAB/KOTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KADER ATAU BENTUK PENINGKATAN KOMPETENSI LAINNYA
MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
TUGAS :
BADAN USAHA
BDN HUKUM TIDAK BDAN HUKUM TERKAIT
MEMBANTU TIMDU PELAKS TUGAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT NAS, PROV, DAN KAB/KOTA.
KEC, DESA DAN KEL
MENINGKATKAN KOMPETENSI
FASILITASI KEBIJAKAN
NASIONAL
SEKRETARIS TIMDU PKS
ORGANISASI/LEMBAGA KEMASYARAKATAN
POK MASY
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PENINGKATAN KUALITAS SDM
DIKOORDINASIKAN
MENTERI, GUB, BUP/WALKOT SESUAI TGKATANNYA
DLM HAL TELAH DITETAPKAN SKK, PENDAYAGUNAAN ATAU PELIBATAN PERAN SERTA MASY HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN/ PERTIMBANGAN KETUA TIMDU PKS SESUAI TINGKATANNYA.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN
PENGAWASAN
A. PEMBERIAN BIMBINGAN, SUPERVISI DAN KONSULTASI PELAKS PKS; B. DIKLAT BAGI APARAT DAN MASY TERKAIT PKS; C. PERENCANAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKS PKS; DAN D. PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI DAN/ATAU INOVASI DLM PKS.
A. PENGAWASAN PELAKS TUGAS TIMDU; B. PENGENDALIAN KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA TIMDU DGN RENCANA AKSI TERPADU.
MENTERI THDP PELAKS KOORDINASI PKS SECARA NASIONAL GUB THDP PELAKS KOORDINASI PKS TGKT PROV BUP/WALKOT THDP PELAKS KOORDINASI PKS TGKT KAB/KOTA
PENDANAAN PENDANAAN UTK PELAKS KOORDINASI PKS DI BEBANKAN
APBN PEMBIAYAAN PELAKS GIAT RENCANA AKSI TERPADU
APBD PROV/KAB/KOTA
YG MERUPAKAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG INSTANSI VERTIKAL PADA TINGKAT PROV/KAB/KOTA
SUMBER LAINNYA YG SAH DAN TDK MENGIKAT
DIBEBANKAN PD MASING2 INSTANSI VERTIKAL
9
KONSEPSI GEOPOLITIK GUNA PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL DAN KETAHANAN NASIONAL 9 Program Strategis (NAWACITA)
Strategi Geopolitik
Satu Kesatuan Sikap/ langkah dan cara pandang
GOTONG ROYONG/ SINERGITAS / PAGUYUBAN
Suprastruktur Pol, Infrastruktur Pol, Substruktur Pol. (Incl. Ormas)
Global Regional Peluang
Ancaman
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan reformasi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
3 Dimensi Pembangunan Nasional
Peng ungkit -UU -PP -Perpres -Perda -Perkada
1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat; • Pembangunan Pendidikan (KIP) • Pembangunan Kesehatan (KIS) • Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (KKS) • Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi • Pembangunan Mental Karakter bangsa 2. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas: • Kedaulatan pangan. • Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. • Kemaritiman dan kelautan. • Pariwisata dan industri. 3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan prioritas pembangunan di: • Wilayah desa, • Wilayah perbatasan • Luar Jawa; • Kawasan Timur.
TANNAS TANGGUH
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KONDUSIF
Cita2 &Tujuan Nasional Tercapai (Alinea Ke Empat 19 Pembukaan UUD 1945
7
REKOMENDASI o PERLU ADANYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH BAIK DI LEVEL SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL. YANG BERKORELASI LANGSUNG PADA KONDUSIFITAS KETERTIBAN MASYARAKAT. o PERLUNYA MELESTARIKAN PENERAPAN POLA PIKIR, POLA SIKAP, POLA TINDAK BERLANDASKAN EMPAT KONSENSUS DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA (PANCASILA, UUD 1945, NKRI, BHINEKA TUNGGAL IKA) DAN MENGAPLIKASIKAN FILOSOFI KEPEMIMPINAN ING NGARSO SUNG TULODO (TELADAN), ING MADYO MANGUN KARSO (PEKERJA KERAS/ULET), DAN TUT WURI HANDAYANI (MENDORONG SEMANGAT MENGABDI) DI LEVEL SUPRASTRUKTUR POL (DPR/DPRD), INFRASTRUKTUR POL (PEMERINTAH/PEMDA), DAN SUBSTRUKTUR POL. (MIS: TOGA, TODA, TOMAS, MUI, Muhammadiyah, NU, FKUB, FPK, FKDM, PPWK , KELOMPOK NELAYAN, PETANI, KADIN, HIPMI ,dll). o DALAM MENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS NASIONAL, KEPADA TIMDU PKS TINGKAT PROV/KAB/KOTA UTK TERUS LAKSANAKAN RENCANA AKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN LAPORKAN PELAKS RENCANA TSB SCR PERIODIK KEPADA MENDAGRI MELALUI SISTEM INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
21 21
21
11
