KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTPKTP-el Oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau Disampaikan pada : RAK RAKOR OR TKPK Kota Lubuklinggau Oproom Moneng Sepati, 12 Mei 2015

Dasar Hukum UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT (3) UU No. 23 TH 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PP No. 37 TH 2007

Ttg Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 Sebgm Tlh Diubah Dgn PP No 102 Th 2012

Hal-Hal Mengenai Warga Negara dan Penduduk Diatur dengan Undang Undang

UU No. 24 TH 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TH 2006 Pasal 5, 6, 7, 58 Ayat (4)

PERPRES No. 112 Th. 2013 Tentang Perubahan ke IV Perpres No. 26 Tahun 2009

UU No. 8 TH 2015 TENTANG PILKADA GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Pasal 41, 58

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan secara nasional merupakan kewenangan Mendagri (Pasal 5)

Penyajian Data Kependudukan skala Provinsi yg telah dibersihkan oleh Kemendagri merupakan kewenangan Gubernur (Pasal 6)

UU NO. 23 TH 2006 & UU NO. 24 TH 2013 Penyajian Data Kependudukan skala Kab/Kota yg telah dibersihkan oleh Kemendagri merupakan kewenangan Bupati/Walikota (Pasal 7)

Penerbitan dokumen kependudukan merupakan kewenangan Dinas DukCapil Kab/Kota (Pasal 8)

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN Pasal 58 Ayat (4) UU 24 Tahun 2013 Data kependudukan untuk semua keperluan a.l. : Pelayanan Publik, Perenc. Pemb, Alokasi Anggaran, Pemb Demokrasi, Penegakan Hukum, Pencegahan Kriminal adalah Data Kependudukan dari Kemendagri

PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN BERBASISKAN NIK PER & KTP-el BANKAN

KEUANG -AN HUKUM HAM

KEMEN BUMN

AGAMA

KOM INFO

UU No. 23 Thn 2006 Pasal 83 ayat (1)

PEMDA

DUNIA USAHA

TNP2K

DATABASE KEPENDUDUKAN BERBASIS NIK (Kemendagri Kemendagri))

KPU

BNN

NAKER TRANS

BPN

POLRI

SOSIAL KESE HATAN

KPK BNP2 TKI

BAPPE NAS

PEMANFAATAN NIK (PASAL 64 UU 24/2013)

PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-EL Instansi Pemerintah, Pemda, Lembaga Perbankan dan swasta dapat memanfaatkan : 1. NIK menjadi nomor identitas tunggal utk semua urusan pelayanan publik dan NIK menjadi dasar penerbitan dokumen. 2. Database kependdkan melalui NIK sbg kunci akses 3. KTP-el sebagai : a. Identitas resmi bukti domisili penduduk; b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yg berkaitan dgn adm. pmerintahan; c. Bukti diri penduduk utk pengurusan kepentingan pelayanan publik

PEMANFAATAN NIK (PASAL 101 UU 24/2013)

Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a. Pemerintah wajib memberikan NIK kpd setiap Penduduk. b. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sbg dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri. Implementasi : Mencantumkan NIK pada dokumen dan database yang dikelola oleh Instansi Pengguna

PROGRAM STRATEGIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.

PEMERINTAH PUSAT

a. Memfasilitasi Pemda dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Capil (Akta Kel, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak) dlm bentuk : Penyediaan Anggaran, Penyediaan Jaringan, Blangko KTP-el, Bimtek, serta Pembinaan dan Pengendalian. b. Melakukan pelayanan Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan & KTP-el kpd lembaga pengguna (KPU, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perbankan dan Lembaga Pelayanan Publik lainnya).

Lanjutan (1)…. PROGRAM STRATEGIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2. PEMERINTAH PROVINSI a. Memfasilitasi Pemerintah Kab/Kota dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Capil (Akta Kel, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak). b. Mempersiapkan rencana pelayanan Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna di Provinsi, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi.

Lanjutan (2)…. PROGRAM STRATEGIS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA a. Melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Capil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak). b. Mempersiapkan rencana pelayanan Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el kpd lembaga pengguna di kab/kota, meliputi : SKPD Kab/Kota & Bdn Hukum Indonesia yg memberikan pelayanan publik yg tdk memiliki hub vertikal dgn lembaga pengguna di tingkat pusat.

PERKEMBANGAN HASIL (OUTPUT) 1. Kemendagri telah mampu menghasilkan

database kependudukan yg terjamin akurasinya dan diterbitkan setiap semester, yg sudah dilengkapi dengan data statistik dalam bentuk : Data Pddk per Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Agama, Status Perkawinan.

Lanjutan (1) …PERKEMBANGAN HASIL (OUTPUT)

Lanjutan (2) …PERKEMBANGAN HASIL (OUTPUT)

MEKANISME PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el TINGKAT PUSAT PENGELOLA DATABASE KEPENDUDUKAN BERBASISKAN NIK dan KTP-el

INSTANSI PENGGUNA

MENTERI DALAM NEGERI

MoU

MENTERI / KEPALA LEMBAGA

DIRJEN KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

Perjanjian Kerja sama

PEJABAT ESELON I / SETINGKAT

TIM TEKNIS

Implementasi

TIM TEKNIS

RANCANGAN MEKANISME PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP-el DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA INSTANSI PENGGUNA TK. PROV ATAU KAB/KOTA

Ijin,

GUBERNUR ATAU BUPATI / WALIKOTA

KEPALA UNIT KERJA DUKCAPIL TK.PROV ATAU KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KAB/KOTA

Pemanfaatan Data Pemberian Hak Akses

Perjanjian Kerja Sama

Implementasi

PIMPINAN LEMBAGA TK. PROV ATAU KAB/KOTA

PIMPINAN LEMBAGA TK. PROVINSI ATAU KAB/KOTA

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PELAYANAN ADMINDUK 1

MENTERI DALAM NEGERI

Mendagri berwenang dan Berkewajiban Memberikan Pelayanan dan Memberikan Hak Akses Kepada Lembaga Pengguna antara lain : Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau Badan Hukum Indonesia dan Lembaga Pelayanan Publik Lainnya (Perbankan, Asuransi, BPJS, Penyedia Seluler, dll)

Lanjutan … KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PELAYANAN ADMINDUK

2

PEMERINTAH PROVINSI

Pemerintah Provinsi berwenang dan berkewajiban melayani dan memberikan hak akses kepada Unit Kerja Otonom Provinsi (Dinas, Badan, Kantor, dll) Unit kerja Vertikal pelayanannya dari Kemendagri melalui Kantor Pusat masingmasing.

Lanjutan … KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PELAYANAN ADMINDUK

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

3

Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban melayani dan memberikan hak akses kepada Unit Kerja Otonom Kabupaten/Kota (Dinas, Badan, Kantor, dll) dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan Pelayanan Publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna di Tingkat Pusat Unit kerja Vertikal pelayanannya dari Kemendagri melalui Kantor Pusat masingmasing.

Lanjutan …. PERKEMBANGAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-el

1. Lembaga Pengguna yang sudah MoU dengan Mendagri sejumlah 19 Lembaga; 2. Lembaga Pengguna yang sudah PKS dengan Dirjen Dukcapil, Kemendagri sejumlah 49 Lembaga; 3. Lembaga Pengguna yang sudah memanfaatkan secara online sejumlah 18 Lembaga;


Instansi Pengguna yg Sudah MoU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kementerian Nakertrans Kementerian BUMN Kementerian Kesehatan Kementerian Kominfo Kementerian PPN / Bappenas Kepolisian Negara RI BNP2TKI


Instansi Pengguna yg Sudah MoU

10. Deputi Set. WaPres Bid. Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan Selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K 11. Bank Indonesia 12. PPATK 13. KOMISI YUDISIAL RI. 14. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 15. BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL (BKN) 16. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 17. Kementerian Agama 18. Kementerian Sosial 19. BPN


Lembaga Pengguna yang belum/tanpa MoU tapi sudah mengakses/ menggunakan data Kependudukan dari Kemendagri

1. KPU berdasarkan amanat UU No. 8 Tahun 2012 (Tanpa MoU) 2. KPK untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum (MoU sedang dalam proses). Pada tahun 2013 telah mengakses secara online data kependudukan sebanyak 2.435 kali


Instansi Pengguna yg Sudah PKS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PT. JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) PT. ASKES (BPJS Kesehatan) DITJEN. PAJAK, KEMENKEU DEPUTI SETWAPRES BID. KESRA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SELAKU TNP2K BARESKRIM - POLRI BANK BRI BANK BNI BANK MANDIRI


Instansi Pengguna yg Sudah PKS 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Sestama BNP2TKI Kementerian Kesehatan PT. Taspen PT. Pegadaian Deputi Bidang Pemberantasan, PPATK. PT. Jasa Raharja PT. Bank Central Asia Tbk PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) PT. INDOSAT PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA



PT. Telekomunikasi Seluler; PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia; BANK SUMUT BANK NAGARI BANK RIAU KEPRI BANK JAMBI BANK BENGKULU BANK SUMSEL BABEL BANK LAMPUNG BANK DKI



BANK BANK BANK BANK BANK BANK BANK BANK BANK BANK

Jabar Banten (BJB) JATENG BPD DIY JATIM KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULSEL SULTRA


Instansi Pengguna yg Sudah PKS 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

BANK BDP SULTENG BANK SULUT BANK BPD BALI BANK NTB BANK NTT BANK MALUKU BANGK PAPUA DITJEN BEA CUKAI BANK INDONESIA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KORLANTAS POLRI

MANFAAT RIIL YG SUDAH TERWUJUD 1.

KPU

Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wapres dan Pemilukada 2.

BPJS Ketenaga Kerjaan Sebelum kerja sama dgn Kemendagri, Pelayanan terhdp anggota BPJS yg mengajukan claim perlu waktu sekitar 15 hari dan anggota perlu datang 2 s/d 3 kali. Setelah kerja sama dgn Kemendagri, dgn on-line data dari Kemendagri ke BPJS, maka pelayanan hanya memerlukan waktu sekitar 5 menit dan hanya cukup 1 kali kedatangan.

Contoh Manfaat Oleh Instansi Pengguna 3.

POLRI : a. Telah dapat membantu pihak Polri mempercepat penangkapan teroris di Kota Tangerang Selatan, 31 Desember 2013. b. Telah dapat membantu pihak Polri utk mengetahui identitas jenazah yg tidak dikenal, antara lain : di Pandeglang jenazah yg ditemukan pihak Polri seminggu sebelumnya, baru dpt diketahui identitasnya setelah bekerja sama dgn Tim Teknis Kemendagri (online atau offline), 24 Januari 2014 c.

Pengurusan SIM On-line secara Nasional

Lanjutan .. MANFAAT RIIL YG SUDAH TERWUJUD 4.

BRI

5.

Rumah Sakit

Mempercepat pelayanan pembuatan buku tabungan dan ATM dari 30 menit menjadi 4 menit, tidak lagi memerlukan pengisian formulir.

Pengecekan sidik jari telah dpt dilakukan secara online di RS. Polri, RSU. Cipto Mangunkusumo 6.

PPATK Pada tahun 2013 PPATK sudah mengakses secara online data kependudukan Kemendagri sebanyak 3.212 kali dalam rangka penelusuran transaksi keuangan

7.

TNP2K Melengkapi Data Penduduk Miskin dengan NIK, NO. KK, Tanggal dan Bulan lahir, Alamat Lengkap, sehingga dapat di akses dengan mengunakan NIK sebagai kunci akses.

Terima Kasih Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I

Recommend Documents